BAB III HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK. A. Hambatan Yang Dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

BAB III HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK

A. Hambatan Yang Dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran peralihan hak atas tanah, telah diatur serta telah ditunjuk instansi maupun pejabat-pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah, termasuk juga cara-cara yang ditempuh bagi setiap pemohon maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh suatu hak atas tanah yang dimilikinya. Untuk waktu penyelesaian pendaftaran peralihan hak atas tanah untuk tanah hak milik yang bersertifikat ini sekitar 11-20 hari. Tetapi kenyataannya, waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan tersebut

sampai

berbulan-bulan

lamanya.

Hal

ini

dikarenakan

dalam

pelaksanaannya terdapat berbagai macam hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah ini selesai tidak tepat pada waktunya, baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Hambatan-hambatan yang berasal dari faktor intern, mengakibatkan masyarakat Kabupaten Karo merasa kecewa karena pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah ini

Universitas Sumatera Utara

berkesan lambat, tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang sebenarnya. 53 Sedangkan hambatan yang berasal dari faktor ekstern, masih banyak masyarakat Kabupaten Karo yang dalam melakukan peralihan hak atas tanahnya tidak dibuat dihadapan PPAT sekaligus tidak dilakukannya pendaftaran peralihannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Hambatan-hambatan yang terjadi antara lain : 1. Hambatan-hambatan yang timbul dari faktor intern, dalam hal ini pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Hambatan yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, dibedakan menjadi dua yakni hambatan dalam segi teknis atau pelaksana dan hambatan dalam segi pembukuan. a. Hambatan dalam segi teknis atau pelaksana, maksudnya hambatan yang dilihat dari segi pelaksana, dalam hal ini menyangkut sumber daya manusia, diantaranya : 1) Kurangnya sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga ahli di bidang pertanahan, yang menangani pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut pada Sub Seksi peralihan hak pembebanan dan PPAT. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah bukan merupakan pekerjaan yang ringan akan tetapi merupakan pekerjaan yang berat yang banyak membutuhkan tenaga ahli di bidangnya. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo ini, jumlah tenaga ahli yang menangani pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena 53

Maruli Surya Tambunan., Op.cit.


jual beli ini masih sangat terbatas. Hal ini dilihat dari menumpuknya pekerjaan pendaftaran peralihan hak atas tanah ini, yang menyebabkan pelayanan menjadi sangat lambat dan tidak tepat waktu. Begitu juga pada petugas pengukuran, jika dalam hal tanah yang dialihkan tersebut belum bersertipikat, walaupun sudah ada petugas ukur keliling yang sudah terjadwal, sering juga terlambat dalam melakukan pengukuran, dikarenakan jumlah tenaga ukur sangat terbatas. Keterlambatan ini dikarenakan banyaknya pekerjaan dari petugas ukur yang lebih penting dari pada pengukuran di lapangan yang akhirnya pekerjaan pengukuran menjadi tertunda. 2) Benturan kepentingan pegawai antara kepentingan pekerjaan dengan kepentingan pribadinya, yang keduanya sama-sama penting. Kurangnya tenaga ahli dalam pekerjaan ini menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan pribadi pegawai dengan kepentingan pekerjaan, yang keduanya dirasakan terlihat penting. Hal ini pula yang menyebabkan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah ini tidak lancar, dan menghambat waktu penyelesaiannya. 3) Kesibukan Kepala Kantor Pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Pekerjaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo sangat padat. Kesibukannya terkadang menunda pekerjaan ini untuk beberapa waktu lamanya, karena dirasakan ada sesuatu kepentingan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang sangat penting dari pekerjaan lain.


Misalnya : untuk kepentingan dinas, yang mengharuskan Kepala Kantor Pertanahan meninggalkan semua pekerjaan di Kantor Pertanahan tersebut. Sehingga waktu penyelesaian pekerjaan ini menjadi tertunda sampai beberapa waktu yang lama. Hambatan dari segi teknis atau pelaksana ini menyebabkan pandangan masyarakat menjadi negatif mengenai pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Karo. Dengan adanya sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, Kepala Sub Seksi peralihan hak pembebanan dan PPAT memang mengakui, bahwa merupakan sebagian sebab dari belum lancarnya kegiatan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.Maka wajarlah kiranya dengan kekurangan tenaga ahli, penyelesaian pekerjaan ini menjadi terlambat karena kurang adanya keseimbangan antara tenaga yang tersedia dan tugas yang harus diselesaikan. 54 b. Dari segi pembukuan, maksudnya hambatan yang dilihat dari segi pembukuannya atau pencatatannya, diantaranya : 1) Pencarian buku tanah yang tidak ditemukan Ketika PPAT akan melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus dicari buku tanah yang sesuai dengan sertipikat yang bersangkutan, untuk mengetahui apakah data-data yang ada dalam sertipikat sesuai dengan data-data yang ada dalam buku tanah yang bersangkutan sekaligus untuk mencatat adanya peralihan dan hapusnya

54

Hasil wawancara dengan Aronta, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karo.


hak atas tanah khususnya karena jual beli. Dalam pencarian buku tanah tersebut kadang-kadang mengalami hambatan, diantaranya tidak ditemukannya buku tanah pada almari arsip buku tanah, hal ini dikarenakan buku tanah yang bersangkutan sedang dipakai/digunakan oleh bagian lain dan belum dikembalikan pada almari arsip buku tanah. Hal ini mengakibatkan pencocokan dan pencatatan pada buku tanah mengenai telah terjadinya peralihan hak atas tanah tesebut mengalami katerlambatan, karena menunggu buku tanah tersebut selesai diproses oleh bagian lain. Begitu juga buku tanah yang akan digunakan, ternyata hilang. Hilangnya buku tanah ini pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Karo, dapat juga dikarenakan ketidakteraturan para pegawai dalam menyimpan kembali buku tanah tersebut dalam almari arsip atau buku tanah tersebut telah usang termakan oleh waktu. Di mana hilangnya buku tanah tersebut harus melalui berita acara kehilangan, untuk dibuatkan buku tanah yang baru lagi yang memakan proses yang sangat lama.Hal inilah yang menghambat proses penyelesaian pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut yang tidak selesai tepat pada waktunya. 2) Pengisian akta-akta khususnya jual beli yang dibuat oleh PPAT yang kurang lengkap, kurang teliti dan cenderung tidak sempurna dalam pembuatan aktanya. Hal ini terletak pada banyaknya halaman-halaman yang berisi pasal-pasal dalam akta jual beli yang tidak terpakai, tidak dilakukan pencoretan. Pada setiap perubahannya / penambahannya


pada akta jual beli tersebut tidak dibubuhkan paraf oleh PPAT maupun para pihak serta tidak dibubuhkan cap stempel PPAT yang bersangkutan. Sehingga harus dikembalikan pada PPAT yang bersangkutan,

untuk

segera

melengkapinya.

Hal

inilah

yang

menyebabkan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah ini menjadi tertunda dan berkesan sangat lambat. 3) Berkas-berkas

yang

diperlukan

untuk

melakukan

pendaftaran

peralihan hak atas tanah karena jual beli tersebut, tidak lengkap atau kurang lengkap.Hal ini dilihat dari foto copy KTP yang sudah tidak berlaku lagiataupun belum dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, begitu pula sertipikat yang akan dilakukan peralihan haknya belum dilakukan

pengecekan

terlebih

dahulu

pada

Kantor

Pertanahan.Kabupaten Karo. Di mana pengecekan sertipikat tersebut dilakukan oleh PPAT sebelum melakukan pembuatan akta jual beli tanah. Berkas yang kurang lengkap inilah yang nantinya dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu. Hal ini akan memperpanjang waktu pendaftaran peralihannya sehingga berkesan pelaksanaanya sangat lambat. 4) Tanah yang akan dilaksanakan pendaftaran peralihannya tersebut ternyata dalam keadaan sengketa. Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karo menolak untuk diadakan pendaftaran peralihan karena


jual beli tersebut, selama tanah tersebut masih bersengketa dengan pihak lain. 55

B. Hambatan Yang Dihadapi Masyarakat Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, tidak terlepas dari adanya peran serta masyarakat sebagai pemengang hak atas tanah. Namun demikian, masyarakat

juga

mengalami

hambatan-hambatan

sehingga

pelaksanaan

pendaftaran peralihan hak milik tidak berjalan dengan maksud dan harapan yang di ingginkan. Beberapa faktor penghambat yang timbul terdiri dari dari faktor ekstern, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Karo sendiri, yakni :

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Dari hasil quisioner yang disebarkan penulis, menunjukkan kurangnaya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya pelaksanaan pendaftara peralihan hak milik atas tanah. Masih banyaknya masyarakat, khususnya pada desa yang terpencil yang dalam melakukan peralihan hak atas tanahnya melalui jual beli yang dilakukan di bawah tangan, tidak dilakukan di hadapan PPAT. Mereka beranggapan dengan dilakukannya peralihan hak atas tanah melalui jual beli tersebut yang dilakukan di bawah tangan, yang hanya bermodalkan materai, yang disaksikan oleh para pihak, jual beli tersebut dianggap sah, tanpa didaftarkannya pada Kantor Pertanahan setempat dan beranggapan bahwa pemilik tanah sudah pasti mendapatkan hak atas tanah dan jaminan kepastian hukum.

55

Maruli Surya Tambunan., Op cit.


Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat Kabupaten Karo yang belum mengetahui secara jelas tentang pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli tersebut yang tidak diketahui oleh masyarakat Kabupaten Tanah Karo. 56

b. Biya Pendaftaran Yang Mahal Bagi masyarakat Kabupaten Tanah Karo, khususnya daerah yang terpencil, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan peralihan hak atas tanahnya sampai dengan pendaftaran peralihannya cukup mahal, dan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Menurut bapak Daniel Sambiring bisa mencapai Rp 1.500.000 s/d Rp.2000.000, serta melalui proses yang berbelit-belit dan lama. Sehingga bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, biaya tersebut dirasakan sangat mahal. Yang pada kenyataannya masyarakat ekonomi lemah merasa malas dan enggan untuk melakukan peralihannya pada PPAT dan melakukan pendaftaran peralihannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, yang dirasa hanya memakan waktu yang sangat lama, yang hanya akan menyita waktu kerja mereka. Mereka tidak menyadari bahwa dengan tidak didaftarkannya peralihan tersebut, mereka akan kesulitan dalam memperoleh sertifikat atas namanya. Begitu pula terkadang masyarakat di Kabupaten Karo, terutama di daerah pedesaan yang dalam melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanahnya melalui perantara Kepala Desa, karena kesibukan kepentingan pribadi Kepala Desa untuk mengurusi hal lain, mengakibatkan pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kabupaten 56

Jeremias Silalahi., Op.cit.


Karo menjadi tertunda untuk beberapa waktu lamanya. Keterlambatan dan penundaan oleh Kepala Desa inilah yang menyebabkan pendaftaran peralihan hak atas tanah berkesan lama. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Karo belum mengetahui prosedur pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik tersebut dan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan. Hal ini disebabkan kurangnya penyuluhan kepada masyarakat, terutama pada masyarakat desa yang penduduknya berpendidikan sangat rendah, baik itu yang dilaksanakan oleh pemerintah, Kantor Pertanahan ataupun Kepala Desa itu sendiri. Semuanya ini menghambat dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria No.10 Tahun 1961, uang jasa/honorarium dapat dipungut oleh pejabat sebesar 0,5% dari harga penjualan/ harga taksiaran hak. Apabila pembutan akta disaksikan oleh kepala Desa dan seorang anggota pemerintah desa, uang saksi dipungut 1% dari harga penjualan/harga taksiran. Tetapi sangat sering terjadi para camat dan/atau PPAT membebankan biaya 10% dari harga penjualan/ taksiran penjualan tanah. Ini beban yang sangat berat bagi pemengang hak atas tanah sebidang tanah. Dapat dikatakan bahwa naluri manusia untuk mencari untung sekalipun tanpa kerja keras dan tidak halal tercermin juga dalam bidang pendaftaran peralihan hak milik.


Khususnya mengenai mengenai besar dan cara pembayaran biaya Pendaftaran Tanah diatur dalam peraturan pemerintah sendiri. Apabila dikaitkan dengan Anggarn Pendapatan Belanja Negara dan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (APBN dan APBD) peraturan sendiri itu mengisyaratkan bahwa biaya pendaftaran tersebut akan selalu mengalami perubahan sesui kebutuhan sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan daerah. Berdasarkan ketentuan UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dan peraturan pelaksana lainya, biaya pendaftran tanah di tetapkan variatif. Hal-hal yang menyebabkan demikian antara lain : 57 1. Luas Tanah 2. Peruntukan Penggunaan Tanah 3. Letak Tanah 4. Pemilik Tanah 5. Besar Pajak 6. Status Tanah Sebgaian bersar masyarakat selain dari berdagag di Kabupaten Karo khususnya di Kecamatan Kabanjahe Desa Samura adalah menggantungkan hidupnya pada sektor Perkebunan dan Pertanian. Akan tetapi masih banyak penduduk yang hanya memiliki tanah yang tidak terlalu luas atau tidak mencukupi

57

Tanpil Ansari Siregar., Op cit, hal. 213.


untuk di usahai bagi peningkatan taraf hidup sehingga banyak penduduk hanya sebagai pekerja saja di dalam tanah milik orang lain. Tentu kondisi ini juga merupakan salah satu penghambat masyarakat di Kabupaten Karo khusunsya di Kecamatan Kabanjahe Desa Samura untuk mendaftarkan hak milik atas tanahnya. Karena orientasi mereka lebih kepada bagaimana meningkatkan taraf hidup dan keluarganaya. Sehingga pendaftaran hak milik bukan merupakan hal yang penting bagi mereka. Secara yuridis dikatakan bahwa orang yang tak mampu dibebaskan dari biaya pendaftaran tanah sebagi mana yang dimaksud Pasal 19 Ayat (4) UUPA. Tetapi dalam kenyataannya, ini belum terlaksana secara memadai, kembali masalahnya yaitu terbetur pada masalah biaya. Sehingga bagi petani atau orang yang tidak mampu enggan untuk mendaftarkan tanahnya. Biaya yang cukup mahal menjadikan masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanahnya dan akhirnya merasa telah cukup aman dengan hanya memengang surat bukti jual beli, surat bukti milik adat tanpa berniat untuk melakukan pendaftaran hak miliknya pada kantor pertanahan setempat. c. Amanat undang undang perpajakan Sekarang yang ingin mendaftarkan tanah disamping harus memenuhi biaya pemohon yang ditetapkan aturan pendaftaran tanah juga ada biaya-biaya lain atas perintah undang-undang yang tidak dapat diabaikan seperti UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang BPHTB dan undang-unang Pajak Bumi dan Bangunan lain. Semua biaya yang dibebankan dari ketentuan aturan


pendaftran tanah itu sendiri menjadi orang enggan untuk mendaftarkan tanahnya apalagi di daerah pedesaan. 58 Dismaping mahalnya biaya yang harus dikeuarkan dalam pelaksanaan peralihan hak milik, invesatasi undang-undang perpajakan juga mempengaruhi kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa, yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat tanah dan bangunan. Masyarakat sering beranggapan bahwa apabila mereka melakukan peralihan hak di hadapan pejabat PPAT atau di Kantor Pertanahan setempa maka mereka harus membayar pajak yang mahal atas tanah yang dialihkan tersebut sehingga mereka merasa enggan bahkan enderung mengabaikan masalah pendaftaran tanah tersebut. Mereka lebih memilih untuk tidak memiliki akta jual beli daripada harus membayar pajak yang menurut mereka cukup mahal. Seperti yang disampaikan bapak : masyarakat enggan mendaftarkan peralihan hak milik karena mahal dan juga sangat lama perosesnya.

58

M.Yamin., Op.cit, hal. 26.


BAB IV UPAYA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO MENGATASI HAMBATAN

Mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik masih banyak masyarakat melakukan pendaftarannya dengan perantaran Kepala Desa. Dimana penyelenggaraan Pendaftaran Tanah tidak lepas dari fungsi pengukuran dan pemetaan yang tujuannya adalah untuk menghasilakan surat ukur yang akan menjadi kelengkapan sertifikat bukti hak atas tanah. Dengan

berbagai

permasalahan-permasalahan

yang

timbul

dalam

melaksanakan pendaftaran peralihan hak milik yang terjadi akibat berbagai faktor, ada beberapa upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo untuk memperkecil hambatan-hambatan tersebut yang rutin dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Upaya untuk memperkecil hambatan-hambatan itu antara lain :

1. Dari segi interen b. Membuat pengumuman-pengumuman kepada setiap kecamatan yang berada diwilayah Kabupaten Karo, tentang informasi-informasi baik mengenai pendaftaran peralihak hak milik atas tanah melalui jual beli maupun pendaftran tanah untuk pertama kalinya. c. Selalu memanggil setiap Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk mendapat bimbingan dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten Karo tentang


pendaftaran tanah. Agar setiap kepala desa selalu melakukan peralihan hak miliknya melalui pejabat yang berwewenang demi menjamin kepastian hukumnya. d. Memberikan pemahanan-pemahaman kepada msyarakat lewat kepala desa tentang informasi pendaftaran tanah dan besar biaya pendaftaran tanah tdak akan lari dari peraturan pemerintah yang berlaku

2. Dari segi eksteren a. Penyuluhan lagsung oleh pihak Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Seperti yang disebutkan diatas, dimana kantor pertanahan dalam melakukan peralihan hak milik terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada kepala desa setempat, dan apabila perlu ada beberapa pegawai kantor

pertanahan

yang

ikut

mndampingi

kepala

desa

untuk

mensosialisasiakan mengenai pentingnya pendaftaran peralihan hak milik. Dimana selain sudah menjadi tanggung jawab dari setiap Kepala Desa untuk kemabali mensosialisasikan hal tersebut kepada warganya, namun berdasarkan data yang ada dilapangan perbandingan pendaftarn peralihan hak milik yang dilakukan masyarakat antara PPAT Camat 80% dngan PPAT sekitar 20% saja. 59 b. PRONA APBN Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) mulai beralaku tanggal 15 Agustus 1981 sejak dikeluarkannya keputusan Menteri dalam Negeri

59

Maruli Surya Tambunan., Op.cit.


Nomor 189 Tahun 1981. Dengan adanya PRONA

ini diharapkan

permasalahan tanah yang marak terjadi dapat diatasi dengan penuh pengertian dan kesadaran dari masyarakat. Penetapan pelaksanaan PRONA dilatar belakangi sejumlah faktor yang sifatnya teknis dan non teknis. Yakni : a. Faktor teknis Menyangkut kenyataan, selama ini agraria bersifat pasif (menunggu masyarakat mendaftarkan tanahnya atau adanya rakyat yang membodohi masyarakat) b. Faktor non teknis Menyangkut kepekaan masalah tanah yang turut meniungkat, karena dengan meningkatnya jumlah penduduk dan volume pembangunan, permintaan tanah yang luas dan berkualitas baik semakin besar. Sementara tanah semakin sulit didapat terutama masyarakat

karena

persoalan

tanah

dikota-kota besar. Keresahan antara

lain

bersumber

dari

meningkatnya harga tanah, calo tanah dan campur tagan oknum agraria di luar wewenangnya. Ditengah itu golongan ekonomi lemah sendiri cenderung menjual tanahnya kepada golongan ekonomi kuat. 60 Tujuan pendaftaran tanah melalui PRONA harus dapat dimanfaatkan sebagai landasan bagi akselarasi pelaksanaan pendaftaran peralihan tanah selanjutnya, yaitu :

60

Djoko Prakoso dan Budiman Ali Purwanto., Op.cit, hal. 67.


a) Untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan sebagai usaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas sosial politik serta pembangunan nasional. b) Untuk menyelesaikan sengketa tanah yang bersifat strategis agar dapat mengurangi kerawanan/ kepekaan sebagai gangguaan terhadap stabilitas sosial politik dikalangan masyarakat. c) Ditujuakan kepada golongan ekonomi lemah agar para pemilik dapat memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai sehingga dapat merasa lebih aman dan tentram dalam menggunakan/ menguasai serta memanfaatkan tanahnya. 61 Pada awalanya PRONA ditujuakan bagi golongan ekonomi lemah, namun kemudian berkembang secara melembaga dan meluas. Di Kabupaten Karo program PRONA dilaksanakan sebagai upaya untuk mempercepat proses pendaftaran tanah di daerah ini. Program ini dilaksanakan sekali dalam satu tahun dimana pelaksanaanya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dalam hal ini PMDN Nomor 189 Tahun 1981.

61

Tampil Ansari Siregar., Op.cit, hal. 111.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Karo cukup baik. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tata laksana yang sudah ditentukan, yang dilaksanakan oleh Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan dan PPAT, serta adanya hubungan kerja sama yang baik antara pihak PPAT dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah karo. 2. Hambatan-hambatan

yang

terjadi

dalam

pelaksanaan

pendaftaran

peralihan hak atas tanah tersebut, baik itu dari faktor intern (dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karo) maupun hambatan dari faktor ekstern (dalam hal ini dari masyarakat Kabupaten Karo) adalah : a. Faktor intern, dibedakan menjadi 2 yakni : 1) Segi teknis (pelaksana), diantaranya kurangnya sumber daya manusia/tenaga ahli, benturan kepentingan pegawai antara kepentingan pekerjaan dengan kepentingan pribadinya, yang keduanya sama-sama penting, serta kesibukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. 2) Segi pembukuan, diantaranya pencarian buku tanah yang tidak diketemukan, pengisian akta-akta jual beli yang kurang lengkap dan kurang sempurna, berkas-berkas yang diperlukan tidak lengkap atau


kurang lengkap, serta tanah yang akan dialihkan haknya tersebut dalam keadaan sengketa. b. Faktor ekstern, dalam hal ini dari masyarakat Kabupaten Karo itu sendiri, diantaranya : 1) Banyaknya peralihan hak atas tanah yang dilakukan di bawah tangan yang hanya bermodalkan materai. 2) Masih minimnya pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut. 3) Bagi masyarakat pedesaan, biaya untuk melakukan peralihan hak atas tanah sampai didaftarkan peralihan hak tersebut sangat mahal. 4) Banyak masyarakat di pedesaan yang dalam melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanahnya melalui Kepala Desa, yang terkadang karena kesibukan Kepala Desa mengakibatkan pendaftaran peralihan hak atas tanah menjadi tertunda. 3. Dalam pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dihadapai adanya berbagai kendala baik yang dihadapi oleh kantor Pertanahan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, citra buruk BPN serta alas hak berbeda dengan data dilapangan. Kedala yang dihadapi masyarakat seperti pemahaman masyarakat kurang, mahalnya biaya pendaftaran dan adanya Investasi Undang-undang perpajakan (BPHTB dan biaya lain). Untuk mengatasi kendala tersebut maka BPN membuat

program-program

yang

dapat

menunjang

terlaksananya

pendaftaran tanah seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada


masyarakat dan melalui program PRONA dan bekerjasama dengan pihak Dinas Penindustrian dan Koperasi Kabupaten Karo.

B. Saran 1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Karo, hendaknya meningkatkan jumlah pegawai / tenaga ahli yang menangani pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut dan meningkatkan produktifitas kerja.Hal ini dilakukan agar kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Karo berkesan sangat baik dan lancar. 2. Hendaknya masyarakat Kabupaten Tanah Karo, ketika akan melakukan peralihan hak atas tanahnya dalam hal ini melalui jual beli, harus dibuat oleh dan dihadapan PPAT setempat yang dibuktikan dengan akta jual beli tanah, sekaligus dilakukan pendaftaran peralihan haknya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Karo, agar peralihan hak tersebut mendapat jaminan kepastian hukum dan kekuatan hukum serta sahnya peralihan tersebut dan hapusnya hak milik dan untuk penerima hak akan mendapat sertipikat atas namanya. 3. Dalam hal ini khususnya kepada Badan Pertanahan Kabupaten Karo agar lebih giat memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dimana agar masyarakat lebih antusias dalam mendaftarkan hak miliknya melalui Kantor Pertanahan setempat dan umumnya kepada pemerintah setempat baik itu bupati serta unsur-unsur pemerintahan lainya agar lebih memperhatikan konsep apa yang harus di berikan kepada masyarakat agar permasalahan-permasalahan dapat diminimalkan dalam setiap peralihan


hak milik atas tanah masyarakat setempat sehingga konflik-konflik dapat teratasi.


BAB III HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK. A. Hambatan Yang Dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

Recommend Documents