BAB III AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN WARISAN APABILA PADA AKHIRNYA DIKETAHUI ADANYA AKTA WASIAT

BAB III AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN WARISAN APABILA PADA AKHIRNYA DIKETAHUI ADANYA AKTA WASIAT. C. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui

Hukum Waris menurut para sarjana pada dasarnya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain). Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaanya, yang berwujud: perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. 114 Mulai terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada para penerima waris. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (boedel) berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris. Klaim ini serupa dengan klaim kepemilikan lainnya dalam arti bahwa hak tersebut dapat ahli waris pertahankan terhadap siapapun juga (ahli waris lainnya) yang memiliki klaim sama. 115

114

J. Satrio, Op.cit, hal 8. Wilbert D. Kolkman et.al., Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia, (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), hal 148. 115

Universitas Sumatera Utara

Pewaris sebagai pemilik harta mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. 116 Membuat wasiat (testament) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat wasiat merupakan keinginan terakhir dari pewaris mengenai harta pewaris, yang mana kehendak terakhir itu dapat berupa pengangkatan ahli waris, hibah wasiat, pengangkatan executeur testamenter, dan terkadang ada juga memasukan pengakuan anak didalam wasiat. 117 Surat Wasiat (testament) adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. 118 Karena wasiat harus dibuat dalam sebuah akta, maka syarat wasiat adalah “tertulis” (dalam bentuk surat wasiat). Ucapan dan kehendak Pewaris sewaktu masih hidup tentang apa yang dikehendakinya kelak terhadap boedel waris, jika tidak dituangkan kedalam bentuk tertulis (akta/surat), tidak dapat dikatakan

116

Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal 2-3 117 Sutrisno, Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris, (Medan: Rineka Cipta, 2007), hal 459-460. 118 Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


sebagai sebuah wasiat. Selama pewaris belum meninggal dunia, surat wasiat itu dapat dirubah atau dicabut kembali olehnya. Karena sifatnya pernyataan kehendak, maka surat wasiat bersifat sepihak dari sisi pewaris, dan tidak membutuhkan persetujuan dari ahli waris. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. 119 Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olographis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. 120 Sesuai isi Pasal 932-940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Wasiat dibuat dalam bentuk akta dengan melibatkan notaris, baik notaris sebagai pembuat akta ataupun sebagai tempat penitipan akta. Selanjutnya Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban: mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. 121 Namun di dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak meyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Balai Harta Peninggalan dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan reportorium.

119

Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal

85 120

Pasal 931 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 16 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

121


Sebelum menjalankan sebuah wasiat ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu apakah wasiat tersebut memenuhi syarat untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ada dan apakah wasiat tersebut sudah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan kewajiban pembuatan wasiat yang terdapat pada Pasal 932-940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk memudahkan pemeriksaan adanya akta wasiat dan untuk menyatukan data wasiat pendaftaran akta wasiat sangat perlu dilaksanakan oleh notaris. Adapun yang merupakan syarat-syarat wasiat terdiri: 1.

Syarat-syarat untuk membuat suatu wasiat: 122 a. Pembuat testament harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat testament ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur. b. Orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat testament.

2.

Syarat-syarat isi wasiat sebagai berikut: 123 a. Jika testament memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tak tertulis.

122 123

Pasal 895- 897 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 888, 890, 893,911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata


b. Jika di dalam testament disebut sebab yang palsu, dan isi dari testament itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka testament tidaklah syah. c. Suatu testament adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat. d. Suatu ketetapan wasiat yang dibuat untuk keuntungan orang yang tidak cakap untuk mendapat warisan, adalah batal. 3.

Syarat-syarat pembuatan akta wasiat berdasarkan bentuknya: a. Wasiat olographis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan. 124 b. Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi. 125 c. Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, Pewaris juga harus menyampailkannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada Notaris 126

4.

Syarat-syarat pendaftaran wasiat oleh notaris: a. Notaris berkewajiban mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat

124

Pasal 932 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 938 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 126 Pasal 940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 125


Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. 127 Selain larangan-larangan tersebut di atas yang bersifat umum di dalam hukum waris terdapat banyak sekali larangan-larangan yang tidak boleh dimuat

dalam

testament. Di antara larangan itu, yang paling penting ialah larangan membuat suatu ketentuan sehingga legitieme portie (bagian mutlak para ahli waris) menjadi kurang dari semestinya yang diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 898 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berisi: “Kecakapan seorang yang mewariskan, harus ditinjau menurut kedudukan dalam mana ia berada, saat surat wasiat dibuatnya.” Hal ini berarti bahwa kecakapan dari si pembuat wasiat tersebut dinilai menurut keadaan pada saat membuat surat wasiat. Bukti bahwa si pembuat wasiat sebelum atau sesudah membuat surat wasiatnya itu berada dalam keadaan normal dan sadar harus dianggap telah cukup membuktikan bahwa ia pada saat pembuatan surat wasiat itu berada dalam keadaan tersebut. 128 Seseorang yang sedang dalam keadaan kurang waras telah membuat surat wasiat dan kemudian setelah itu menjadi normal dan masih hidup lama, maka apabila ia tidak mengubah surat wasiatnya, surat wasiat tersebut tetap tidak sah. Sebaliknya, apabila surat wasiat yang sudah dibuat dengan sah tetap berlaku dan tidak menjadi

127

Pasal 16 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Mireille Titisari Miarti Prastuti, Peran dan tanggungjawab Notaris Atas Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Dibuat Dihadapannya, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), hal 54. 128


gugur meskipun si pewaris kemudian kehilangan kecakapannya untuk membuat surat wasiat. 129 Ketidaksehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap dan dapat juga bersifat sementara, misalnya dalam hal mabuk, sakit panas yang sangat tinggi dan dibawah hipnotis, orang-orang yang lemah pikirannya, kurang akal sehatnya, maka surat wasiat tersebut dianggap tidak sah. Begitu juga seseorang yang mengalami gangguan jiwa, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli jiwa. Setelah memeriksa isi wasiat tersebut, dapat ditentukan wasiat tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Bila semua syarat pembuatan wasiat telah terpenuhi maka wasiat harus dilaksanakan terlebih dahulu baru kemudian dapat dilaksanakan pembagian warisan secara ab intestato. Bila ada yang tidak memenuhi syarat sahnya maka ada konsekuensi hukum yang berlaku, yaitu: 1. Wasiat batal atau gugur karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pembuatan akta wasiat a. Pasal 893 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Surat-surat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik adalah batal”. b. Pasal 897 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat.”

129

Hasil wawancara dengan Teti Winarti, selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Medan pada tanggal 20 Mei 2015.


c. Pasal 879 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Pengangkatan ahli waris yang bersifat melompat atau substitusi fidelcommissaire adalah dilarang.” d. Pasal 911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Suatu ketetapan wasiat yang dibuat untuk keuntungan orang yang tidak cakap untuk mendapat warisan, adalah batal, sekalipun ketetapan itu dibuat dengan nama seorang perantara.” e. Pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Tidaklah diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama.” f. Pasal 953 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Formalitas-formalitas yang telah ditetapkan untuk berbagai-bagai surat wasiat itu menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, harus diindahkan, dengan ancaman kebatalan.” g. Pasal 997 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Semua penetapan dengan surat wasiat yang dibuat dengan persyaratan yang bergantung pada peristiwa yang tidak tentu terjadinya dan sifatnya, sehingga pewaris harus dianggap telah menggantungkan pelaksanaan penetapannya dengan terjadi tidaknya peristiwa itu, adaIah gugur, bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu meninggal sebelum terpenuhi persyaratan itu.”


h. Pasal 999 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Suatu hibah wasiat gugur, bila barang yang dihibahwasiatkan musnah sama sekali semasa pewaris masih hidup.” i. Pasal 1000 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Suatu hibah wasiat berupa bunga, piutang atau tagihan utang lain kepada pihak ketiga, gugur sekedar mengenai apa yang pada waktu pewaris masih hidup kiranya telah dibayar.” j. Pasal 1001 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Suatu penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu menolak warisan atau hibah wasiat itu, atau ternyata tidak cakap untuk memanfaatkan hal itu.” 2. Kontrak tidak dapat dilaksanakan Kontrak yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. a. Pasal 888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Dalam semua surat wasiat, persyaratan yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dijalankan, atau bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, dianggap tidak tertulis.” b. Pasal 901 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Seorang suami atau isteri tidak dapat memperoleh keuntungan dan wasiat-wasiat isteri atau suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa izin yang sah, dan si pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di Pengadilan karena persoalan tersebut.”


c. Pasal 904 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Seorang anak di bawah umur, meskipun telah mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya.” d. Pasal 905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Anak di bawah umur tidak boleh

menghibahwasiatkan

sesuatu

untuk

keuntungan

pengajarnya,

pengasuhnya laki-laki atau perempuan yang tinggal bersamanya, atau gurunya laki-laki atau perempuan di tempat pemondokan anak di bawah umur itu.” e. Pasal

906

Kitab

Undang-Undang

Hukum

Perdata:

“Dokter,

ahli

penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat seseorang selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal, demikian pula pengabdi agama yang telah membantunya selama sakit, tidak boleh mengambil keuntungan dan wasiat-wasiat yang dibuat oleh orang itu selama ia sakit untuk kepentingan mereka.” f. Pasal 907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Notaris yang telah membuat wasiat dengan akta umum, dan para saksi yang hadir pada waktu itu, tidak boleh memperoleh kenikmatan apa pun dari apa yang kiranya ditetapkan dalam wasiat itu.” g. Pasal 909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dari wasiat kawan berzinanya, dan kawan berzina ini tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dan wasiat pelaku, asal perzinaan itu sebelum


meninggalnya pewaris, terbukti dan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.” h. Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri atau suaminya dan anak-anakniya, tidak boleh menikmati suatu keuntungan pun dari wasiat itu.” i. Melanggar Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.” 3. Wasiat sah tapi tidak dapat dilaksanakan karena wasiat tidak diketahui oleh ahli waris dan penerima wasiat. Wasiat yang telah sesuai dengan formalitas-formalitas yang telah ditetapkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan isi wasiat tersebut, tetapi tidak diketahuinya wasiat tersebut menyebabkan wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh ahli waris dan penerima wasiat. Wasiat ini masih berlaku dan dapat dilaksanakan


sampai diketahuinya wasiat tersebut dikemudian hari karena pelaksanaan wasiat tidak mengenal daluarsa. Secara praktik, memang lebih mudah melakukan pembagian harta peninggalan yang berdasarkan pada surat wasiat dibandingkan dengan pembagian harta peninggalan berdasarkan pewarisan. Asalkan wasiat yang dibuat diketahui oleh para ahli waris, sehingga dapat dilaksanakan. 130 Akta wasiat yang dibuat oleh notaris dan yang didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kekuatan hukum akta wasiat ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak melainkan harus melalui putusan pengadilan. Wasiat yang melalui akta wasiat lebih menjamin secara hukum, baik bagi yang mengeluarkan wasiat maupun bagi yang menerima wasiat. 131 Notaris berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat seseorang pada 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak melaporkannya, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Kelalaian notaris dengan tidak mendaftarkan wasiat ke daftar pusat wasiat mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi 130

Hasil wawancara dengan Teti Winarti, selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Medan pada tanggal 20 Mei 2015. 131 Hasil wawancara dengan Teti Winarti, selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Medan pada tanggal 20 Mei 2015.


pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. 132 Apabila wasiat tersebut telah memenuhi syarat sah pembuatan wasiat maka akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya akta wasiat tersebut adalah ahli waris berkewajiban menjalankan isi akta wasiat tersebut dan akibat hukum yang ditimbulkan selanjutnya juga terdapat pada pembagian warisan yang telah dilaksanakan terlebih dahulu. Akta wasiat yang tidak diketahui tetapi telah memenuhi syarat sah pembuatan wasiat tetaplah berkekuatan hukum dan berlaku sah sampai pada diketahuinya wasiat tersebut dikemudian hari, karena akta wasiat tidak mengenal adanya daluarsa. 133 D. Akibat Hukum Pembagian Warisan Apabila Pada Akhirnya Diketahui Adanya Akta Wasiat Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. 134

132

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Hasil wawancara dengan Teti Winarti, selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Medan pada tanggal 20 Mei 2015. 134 Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Pustaka setia,1999), hal 71. 133


Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. 135 Tuntutan atau gugatan perdata dibedakan dalam dua jenis, yaitu: gugatan wanprestasi dan gugatan melawan hukum. Adapun landasan hukum masing-masing kedua gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan Buku III Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk wanprestasi dan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata untuk gugatan perbuatan melawan hukum. Pembagian warisan yang dilakukan tanpa terlebih dahulu memeriksa adanya wasiat pada Daftar Pusat Wasiat merupakan perbuatan melawan hukum. Istilah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. 136 Perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut: 137 1. 2. 3. 4.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

135

Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) hal 295. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 137 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal 1. 136


Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain adalah melanggar hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, tetapi tidak terbatas pada hak-hak yaitu hak-hak pribadi (persoonlijkheidsrechten), hak kekayaan (vermosgensrecht), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik. 138 Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri adalah suatu kewajiban hukum yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan adalah tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbutan melawan hukum seperti yang terkandung dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik atau yang disebut dengan istilah zorgvuldigheid juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum yang tertulis masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau

138

Ibid, hal.8.


keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam pergaulan masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. 139 Perbuatan melawan hukum dapat dijumpai baik dalam ranah hukum pidana maupun dalam ranah hukum perdata. Sehingga dapat ditemui istilah melawan hukum pidana begitupun melawan hukum perdata. Dalam konteks itu jika dibandingkan maka kedua konsep melawan hukum tersebut memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan. 140 Terlanggarnya hak penerima wasiat disebabkan oleh adanya wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris dan penerima wasiat, adalah perbuatan melanggar hukum sehingga memberi peluang bagi penerima wasiat untuk mengajukan gugatan hukum kepada ahli waris atas sudah terlaksananya pembagian warisan sebelumnya tanpa sepengetahuannya ataupun tanpa keikutsertaannya. Terlebih apabila obyek wasiat telah dijual atau dialihkan haknya kepada pihak ketiga, maka penerima wasiat berhak menuntut haknya dikembalikan dan dipenuhi dengan alasan obyek yang dialihkan atau dijualbelikan bukanlah milik orang yang melakukan akad jual beli atau orang yang diberi izin oleh pemilik. Pembagian warisan yang telah dilakukan oleh ahli waris tanpa mengetahui adanya wasiat ini juga merupakan perbuatan melawan hukum terhadap syarat jual beli, karena barang yang diakadkan dalam jual beli adalah bukan milik orang yang

139

Ibid. Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003), hal 14. 140


melakukan akad atau yang diberi izin oleh pemilik. Jika si pemiliknya membolehkan maka syah akadnya, jika tidak maka batal akadnya. Jual beli barang orang lain adalah batal, 141 dan serta secara eksplisit menyangkut pasal 1083 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya bahwa setiap ahli waris dianggap seketika menggantikan sipewaris dalam hal barangbarang yang dibagikan kepadanya. Hukum waris perdata barat mengenal adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Hal itu berarti bila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di pengadilan, maka tuntutan dimaksud, tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut : 1.

2. 3. 4.

Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk membiarkan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya beberapa waktu tertentu. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbarui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Di dalam gugatannya, bila ada penerima wasiat merasa dirugikan maka ada konsekuensi hukum yang berlaku atas pembagian warisan tersebut, yaitu : Pembagian warisan itu dapat dibatalkan karena terdapat perbuatan melawan hukum yang 141

Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata


dilakukan oleh ahli waris ab intestato kepada ahli waris testamenter, yang diuraikan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian

kepada seorang lain,

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.” Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. 142 Ada 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum: 143 1.

2.

3.

142 143

Adanya Perbuatan Melawan Hukum Dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut: a. Berbertentangan dengan hak orang lain; b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; c. Bertentangan dengan kesusilaan; d. Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Adanya unsur kesalahan Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibatakibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Unsur kesalahan dapat juga diuraikan dari adanya dolus (kesengajaan) yaitu si pembuat menghendaki dan mengetahui kesalahan yang diperbuatnya dan culva (Kealpaan) yaitu suatu kesalahan yang dilakukan dengan tidak sengaja, atau kurang hati-hati, atau kurang pengertian. Adanya kerugian Yaitu kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum. Tiap Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian Munir Fuady, Op cit, hal 3. Rosa Agustina, Op cit, hal 49-50.


4.

uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Kerugian dapat juga diartikan sebagai bentuk kehilangan keuntungan dan kehilangan bunga yang didapat karena adanya perbuatan melawan hukum. Adanya hubungan sebab akibat Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan ketentuan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. 144 Pembagian warisan yang telah dilakukan oleh ahli waris tanpa mengetahui adanya wasiat memenuhi unsur pertama dan kedua dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas yaitu : adanya perbuatan melawan hukum dan adanya unsur kesalahan. Terdapat adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan ahli waris dengan tidak melakukan sesuatu berupa pemeriksaan adanya wasiat ke Daftar Pusat Wasiat, karena dengan tidak dilakukannya pemeriksaaan adanya wasiat menyebabkan hak orang lain yaitu penerima wasiat menjadi dirugikan. Terdapat juga unsur kesalahan berupa kealpaan yang dilakukan ahli waris dalam pembagian warisan tanpa memeriksa terlebih dahulu adanya wasiat, yaitu ahli waris kurang hati-hati dalam pembagian warisan untuk terlebih dahulu memeriksa adanya wasiat ke daftar pusat wasiat untuk menjamin kepastian pembagian warisan yang akan dilakukan.

144

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 2002, hal 144.


Sehingga didalam gugatannya penerima wasiat berhak untuk menuntut : 145 1. Dilaksanakannya isi wasiat. 2. Dibatalkannya pembagian warisan sebelumnya 3. Dibatalkannya jual beli yang telah dilakukan atas obyek wasiat yang menjadi haknya 4. Ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan ahli waris ab intestato. Sebagai konsekuensi hukum dari tidak diketahuinya wasiat, maka kemungkinan terjadi pemindahan atau peralihan obyek wasiat yang tidak diketahui tersebut tidak dapat dihindari. Pembagian warisan yang telah dilakukan sebelumnya memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk menguasai dan melakukan perbuatan hukum apapun atas obyek yang telah menjadi haknya. Peristiwa hukum yang dapat menimbulkan pemilikan bersama dapat terjadi antara lain: 146 1. Jika dua orang atau lebih membeli sebuah benda untuk dimiliki secara bersama-sama. 2. Jika dua orang atau lebih mendirikan suatu badan usaha, atas keuntungan atau kekayaan perusahaan merupakan milik bersama. 3. Seorang laki-laki dan perempuan menikah tanpa membuat perjanjian perkawinan. 4. Karena memperoleh warisan 5. Menerima hibah secara bersama-sama

145

Hasil wawancara dengan Teti Winarti, selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Medan pada tanggal 20 Mei 2015. 146 Habibadjie, dosen, narotama.ac.id. Telaah Singkat Pengenaan BPHTB atas Pembagian dan Pemisahan Hak Bersama Berasal Dari Warisan dan Pemisahan Goni-Gini Karena Perceraian, dikutip tanggal 01 September 2015, hal 1.


Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat yang berwenang membuat akta peralihan hak, akan menggunakan surat keterangan ahli waris untuk mengetahui siapa saja orang yang berhak atas obyek warisan tersebut, tetapi dengan tidak sempurnanya surat keterangan ahli waris selanjutnya akan berdampak pada batalnya akta/perjanjian yang telah dibuat untuk obyek perjanjian yang juga merupakan obyek wasiat yang belum diketahui. Sehingga tidak terdapat jaminan kepastian hukum mengenai penguasaan atau peralihan hak atas tanah dari pewaris, yang diperoleh dari warisan yang merupakan suatu peristiwa hukum secara langsung berpindah kepada ahli waris, tanpa didasari oleh surat keterangan ahli waris yang sempurna. Surat keterangan hak waris merupakan landasan bagi notaris untuk pengurusan akta pemisahan dan pembagian, serta landasan juga bagi ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta peninggalan yang belum terbagi. Sehingga dalam surat keterangan hak waris jelas kedudukan ahli waris dalam menghadap notaris. 147 Dengan menggunakan surat pernyataan waris sebagai dasar pendaftaran, hal ini tidak merupakan suatu akta yang otentik, karena hanya dibuat oleh para pihak atau ahli waris, dan turut disaksikan oleh dua orang saksi, yang dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat. Apabila peralihan hak atas tanah tetap juga dilakukan maka nantinya akan dapat menimbulkan konflik terutama terkait adanya wasiat yang diketahui kemudian hari. 147



Pemindahan pemilikan obyek wasiat yang telah dilakukan sebelumnya tanpa persetujuan penerima wasiat, dapat dimintakan pembatalannya oleh penerima wasiat karena peralihan hak itu melanggar Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”. Hal ini sesuai dengan asas nemo plus juris, seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. 148 Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris. Karena pemindahan atau peralihan haknya tidak dilakukan oleh pemilik obyek yang hendak dialihkan dan juga tidak mendapatkan kuasa dari pemilik obyek yang hendak dialihkan untuk mengalihkannya.

148

Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 118.


BAB IV UPAYA HUKUM AHLI WARIS UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM APABILA WARISAN TELAH DIBAGI BARU KEMUDIAN DIKETAHUI ADANYA WASIAT A. Upaya Hukum Ahli Waris Ab intestato Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Apabila Warisan Telah Dibagi Baru Kemudian Diketahui Adanya Wasiat. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu: 149 1. Sebagai ahli waris menurut Undang-Undang (ab intestato). Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. 2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Dalam hal ini testament merupakan suatu akta yang memuat tentang apa yang dikehendaki terhadap harta setelah pewaris meninggal dunia dan dapat dicabut kembali (pernyataan sepihak), testament ini diatur dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku asas “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”, 150 sebagaimana diatur dalam Pasal 833 juncto Pasal 955 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, unsur-unsur terjadinya pewarisan mempunyai tiga persyaratan sebagai berikut: 151 1. Ada orang yang meninggal dunia;

149

Effendi Perangin-angin, Op.cit, hal 4. R.Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXIX, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001),

150

hal 88. 151

Zainuddin Ali, Op.cit, hal 82.


2. Ada orang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia; 3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata“ pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. 152 “Peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan dan sebagai konsekuensinya seluruh kekayaan (baik berupa aktiva maupun pasiva) yang tadinya dimiliki oleh seorang peninggal harta beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli waris nya secara bersama-sama”. 153 Pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan atau harta peninggalan adalah ahli waris, ahli waris merupakan “orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka)” 154 Untuk menjamin harta warisan (harta pusaka) diwariskan kepada orang-orang yang berhak, diterbitkanlah suatu produk hukum yaitu Surat Keterangan Ahli Waris. Surat keterangan ahli waris dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang menurut Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor DPT/12/63/12/69 juncto pasal 111 ayat 1 C point 4 PMNA No 3/1997, yang membedakan tentang siapa saja yang berwenang untuk membuat keterangan waris. Sehingga dengan surat keterangan ahli waris pembagian warisan dilakukan dengan

152

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syahril Sofyan, Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan), (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011), hal 5. 154 Sudarsono, Op.Cit, hal 24. 153


memastikan setiap orang yang mendapatkan warisan memiliki hak atas harta warisan pewaris. Pengecekan adanya wasiat ke Daftar Pusat Wasiat sebelum membuat surat keterangan ahli waris adalah salah satu cara untuk menjamin terpenuhinya hak setiap ahli waris. Pengecekan adanya wasiat ke Daftar Pusat Wasiat sangatlah penting sehingga memperkecil kemungkinan sengketa dikemudian hari terkait harta warisan yang telah dibagi dan membantu terjaminnya kepastian hukum pembagian warisan. Tidak dilakukannya pengecekan adanya wasiat ke Daftar Pusat Wasiat baik oleh pejabat yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris ataupun oleh ahli waris membukakan kemungkinan terdapat gugatan atas pembagian warisan apabila dikemudian hari diketahui ternyata pewaris memiliki wasiat. 155 Ketidakpastian hukum tentang kedudukan akta wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris dan penerima wasiat ini mengharuskan para ahli waris baik ahli waris ab intestato maupun ahli waris testamenter melakukan suatu upaya hukum untuk menjamin tidak dilanggarnya setiap hak dari ahli waris tersebut. Untuk mencegah terjadinya sengketa terkait pembagian warisan tersebut dikemudian hari, upaya preventif yang dapat dilakukan ahli waris terutama ahli waris ab intestato adalah terlebih dahulu mengecek ke Daftar Pusat Wasiat terkait ada atau tidaknya wasiat yang pernah dibuat oleh pewaris.

155



Tetapi apabila telah terjadi pembagian warisan tanpa pengecekan wasiat terlebih dahulu dan dikemudian hari diketahui adanya wasiat, terbuka berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan ahli waris ab intestato dan ahli waris testamenter. Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah dari pewaris. ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat 2 (dua) cara yaitu: 156 1.

Pewarisan Langsung (uit eigen hoofde) karena pribadi itu dipanggil atau ditetapkan oleh undang-undang untuk mewaris karena orang itu adalah keluarga sedarah yang terdekat derjat pertalian darahnya dalam kelas ahli waris yang terdekat pula dengan pewaris. Dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu : a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tuadan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari ¼ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris. c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Jika pewaris dan ahli waris sama-sama meninggal tanpa dapat diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal, mereka dianggap meninggal pada saat yang sama dan di antara mereka tidak terjadi saling mewaris (Pasal 831 dan 894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jika semua golongan tidak ada, maka harta warisan ini jatuh pada negara yang wajib melunasi utang-utang pewaris sekadar harta warisan itu mencukupi. 2. Pewarisan melalui penggantian tempat (bij plaats vervulling) suatu cara pewarisan dengan mana seseorang menjadi ahli waris karena menggantikan

156

Syafnil Gani, Ocw.usu.ac.id/../kn_510_slide_cara_pewarisan_ab intestato-2 diunduh pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015.


tempat orang lain yang sekiranya akan mewaris jika orang yang digantikan itu masih hidup pada saat kematian pewaris. Syarat-syarat penggantian tempat : a. Orang yang menggantikan itu haruslah keluarga sedarah dari pewaris, tidak tergolong orang yang tidak pantas mewaris, tidak ditiadakan haknya mewaris oleh pewaris dengan surat wasiat. b. Orang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. c. Pasal 847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tiada seorang pun boleh menggantikan tempat orang yang masih hidup. Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup hak yang lebih rendah derajatnya. Setelah meninggalnya pewaris, ahli waris ab intestato memiliki kewajiban untuk membagi harta warisan. Untuk dapat membagi harta warisan ahli waris ab intestato terlebih dahulu harus membuat surat kematian dan surat keterangan ahli waris. Syarat-syarat Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris: 157 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Surat Pengantar dari RT/RW Surat Pengantar dari Kelurahan Setempat Fotocopy KTP Ahli Waris Fotocopy KTP Almarhum Fotocopy KK (Kartu Keluarga) Fotocopy Akte Nikah Fotocopy Akte Anak (Ahli Waris) Surat Kematian Surat Pernyataan Ahli Waris

157

http://skpd.batamkota.go.id/nongsa/surat-keterangan-kematian/diakses tanggal 26 Agustus 2015 pada pukul 16.00.


Sedangkan sesuai dengan isi Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa :

Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Pemeriksaan kepada Kepala Seksi Daftar Pusat Wasiat merupakan langkah awal untuk penentuan pembagian, sehingga kelak tidak adanya tuntutan dari pihak ahli waris lainnya serta tidak adanya penyimpanan data penting dalam pembagian warisan. Pemeriksaan kepada Daftar Pusat Wasiat dilakukan baik oleh ahli waris sendiri maupun dengan surat dari notaris yang dikirim kepada Kepala Seksi Daftar Pusat Wasiat di Jakarta. 158

Waktu yang dibutuhkan untuk menerima hasil dari Daftar Pusat Wasiat bukanlah sebentar, karena itu dalam pelaksanaan pembagian waris membutuhkan waktu yang tidak sedikit atau rentang waktu yang panjang. Hasil yang dikirimkan oleh Kepala Seksi Daftar Pusat Wasiat ada dua jawaban, nihil atau adanya wasiat, jika nihil maka pembagian kembali kepada cara ab intestato, namun jika dinyatakan ada wasiat, dalam surat tersebut disebutkan wasiat itu dibuat atau disimpan oleh notaris yang mana semasa hidup pewaris datangi dan pewaris percaya. Selama wasiat 158

Hasil Wawancara dengan Teti Winarti, selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Medan pada tanggal 20 Mei 2015.


tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan paling utama tidak adanya ahli waris yang dirugikan maka dapat dilaksanakan pembagian warisan berdasarkan wasiat tersebut, namun jika adanya ahli waris dirugikan maka wasiat tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. 159

Surat Keterangan ahli waris dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak pewaris kepada ahli waris. Kekeliruan dalam penetapan ahli waris dalam surat keterangan ahli waris akan berdampak pada proses pembagian warisan itu sendiri. Ahli waris ab intestato akan sangat dirugikan apabila setelah dilaksanakan pembagian warisan ternyata dikemudian hari terdapat seorang ahli waris testamenter yang menggugat pembagian warisan yang telah dilakukan. Ahli waris ab intestato dapat melakukan berbagai upaya hukum, antara lain: upaya hukum litigasi dan upaya hukum non litigasi.

1. Upaya Hukum Non Litigasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan "Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli."

159

Hasil Wawancara dengan Teti Winarti, selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Medan pada tanggal 20 Mei 2015.


Ahli waris ab-intestato diperbolehkan melakukan salah satu upaya hukum non litigasi yang telah ditentukan undang-undang. Salah satu upaya hukum non litigasi yang disarankan adalah negoisasi. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan. 160 Negoisasi adalah penyelesaian sengketa melalui musyawarah/ perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis atau juga dapat berbentuk akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang disetujui oleh para pihak. Perdamaian yang telah disepakati, baik dari hasil musyawarah maupun dari hal lain haruslah tertulis, sebagaimana ketentuan yang telah ditegaskan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tulisan adalah sesuatu yang memuat suatu tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran, tulisan dapat berupa akta dan tulisan yang bukan akta. Akta adalah tulisan khusus yang dibuat untuk dijadikan bukti atas hak yang disebut didalamnya. 161 Kesepakatan dalam bentuk tertulis seperti yang diungkapkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebenarnya undang-undang tidak menjelaskan secara terperinci mengenai 160

Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal 49. 161 Ali Afandi, Op.cit, hal 190.


kata-kata “persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”, ataupun hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis, tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk dituangkan dalam bentuk akta otentik, namun bukan berarti dalam perdamaian selalu akta di bawah tangan, sangat di anjurkan untuk menuangkan perdamaian tersebut dalam akta otentik, sehingga adanya kekuatan hukum dalam hal pembuktian jika dikemudian hari adanya sengketa yang timbul. Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seseorang atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. 162 Perdamaian dalam perdata adanya dua sifat, menghindari sengketa dan menyelesaikan sengketa. Dalam pewarisan dari kedua sifat tersebut perdamaian menuju kepada pelaksanaan pembagian harta warisan atau harta peninggalan, baik langsung pembagian harta peninggalan keseluruhan atau sebagian, serta pembagian yang bersifat tanggung jawab bersama. Maksudnya dalam hal kesepakatan tidak membagi harta peninggalan dan mengelola bersama. Pada akta perdamaian yang bersifat menghindari sengketa, dimana para pihak berusaha untuk meredam sekecil mungkin untuk timbulnya kasus atau sengketa waris dikemudian hari, dimana para pihak tergantung pada kesepakatan yang dikehendaki dalam hal pembagian harta peninggalan. Contohnya ahli waris yang sepakat untuk langkah awal tidak membagi

162

Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, Panduan Teori Dan Praktik Notaris, (Yogyakarta: PustakaYustisia, 2011), hal 36.


warisan dahulu, karena adanya beberapa faktor atau hal yang harus diselesaikan antara ahli waris. Dengan dibuatnya akta perdamaian baik di bawah tangan maupun otentik maka setiap ahli waris mendapat pembagian tanggung jawab dalam mengurus dan mengelola harta peninggalan tersebut, sehingga tidak menjadi harta yang tidak terurus. Dalam hal ini produk hukumnya sebatas akta perdamaian dan jika ingin dilanjutkan dapat lanjutkan pembuatan surat keterangan hak waris, namun dalam hal pembuatan akta pemisahan dan pembagian belum dapat dilaksanakan, karena ahli waris adanya kesepakatan tidak membagi dahulu. Akta perdamaian yang bersifat menyelesaikan sengketa, cenderung dalam hal ini telah ada sengketa antara ahli waris, baik sengketa besar maupun sengketa kecil yang tidak sampai ke pengadilan. Jika sengketa telah sampai ke pengadilan dan telah berjalan bukan berarti menutup kemungkinan perdamaian, dapat dilaksanakan. Akta perdamaian yang menyelesaikan sengketa menghasilkan kesepakatan yang tidak memberatkan para pihak atau ahli waris. Dalam sengketa waris tidak terlepas mengenai pembagian warisan yang selalu diperebutkan. Kebanyakan harta peninggalan dalam bentuk benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sehingga keserakahan dari ahli waris ingin memiliki bagian-bagian yang menguntungkan. Dalam hal contoh ahli waris berebut harta peninggalan berupa tanah dan beserta bangunan di posisi dan wilayah yang strategis. Pada pelaksanaan pembagian harta warisan tidaklah semudah yang tertuang


dalam kertas atau sebatas teori, dalam pembagian waris adanya faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam penyelesaiannya. Terutama dalam hal pembagian yang mana harta peninggalan terbatas namun ahli warisnya banyak sehingga banyak pula keinginan yang timbul dari ahli waris tersebut terhadap pembagian harta peninggalan. Kendala yang timbul dari pelaksanaan pembagian waris kebanyakan kendala tersebut timbul dari dalam keluarga sendiri. Kendala yang sering dihadapi adalah hal ketidak puasan ahli waris dalam mendapatkan bagian masing-masing, sehingga timbulnya ketamakan untuk menguasai keseluruhan atau bagian yang menguntungkan saja bagi ahli waris. 163 Melalui upaya hukum non litigasi ini ahli waris ab intestato dan ahli waris testamenter mencari solusi terbaik atas sengketa pembagian warisan ini. Selain untuk menghemat biaya dan waktu, upaya hukum non litigasi ini sangat diperlukan untuk tetap menjaga ikatan persaudaraan dan kekeluargaan diantara para ahli waris. 2. Upaya Hukum Litigasi Ahli waris ab intestato pada dasarnya tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena ahli waris ab intestato tidak dirugikan atas sengketa ini. Yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah ahli waris testamenter yang haknya dirugikan. 164

163

Hasil wawancara dengan Teti Winarti, selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Medan pada tanggal 20 Mei 2015. 164 Hasil wawancara dengan Teti Winarti, selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Medan pada tanggal 20 Mei 2015.


Tetapi ahli waris ab intestato dapat memberikan pembelaan di sidang gugatan tersebut terkait tidak adanya niat buruk dan unsur kesengajaan dalam pembagian warisan, dikarenakan ahli waris ab intestato telah melaksanakan semua prosedur sebelum pembagian waris dengan benar, tetapi produk hukum dari pada surat keterangan ahli warisnya tidak sempurna karena tidak terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap wasiat. Upaya hukum litigasi yang dapat dilakukan ahli waris ab intestato adalah mengajukan upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi apabila ternyata pada tingkat pertama ahli waris ab intestato dikalahkan dan apabila ahli waris ab-intestato merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. 165 Selain melalui Pengadilan Agama, berdasarkan penetapan bagian waris yang telah ada, dapat juga memilih mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan ahli waris ab intestato telah menguasai barang yang bukan milik mereka. Saudara dapat menuntut pengembaliannya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya: 165

Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam


“Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.” Selain itu, juga dapat mengajukan ganti kerugian atas tindakan-tindakan yang merugikan saudara. Pihak-pihak yang menguasai suatu barang yang bukan miliknya dengan itikad buruk memiliki kewajiban untuk: 166 a) Mengembalikan segala hasil suatu barang beserta barang itu sendiri, bahkan juga hasil yang kendati tidak dinikmatinya, sedianya dapat dinikmati oleh pemilik; tetapi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 575 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata boleh ia mengurangkan atau menuntut kembali biaya yang dikeluarkan guna menyelamatkan barang itu selama dalam kekuasaannya dan juga biaya demikian yang dikeluarkan guna memperoleh hasil itu, yakni untuk penanaman, pembenihan dan pengolahan tanah; b) Mengganti segala biaya, kerugian dan bunga; c) Membayar harga barang bila ia tidak dapat mengembalikan barang itu, juga manakala barang itu hilang di luar kesalahannya atau karena kebetulan, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan lenyap juga, sekalipun besit atas barang itu dipegang oleh pemiliknya. B. Upaya Hukum Ahli Waris Testamenter Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Apabila Warisan Telah Dibagi Baru Kemudian Diketahui Adanya Wasiat. Ahli waris ini didasarkan atas wasiat yaitu dalam Pasal 874 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat, terdiri atas testamentair erfgenaam yaitu ahli waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu erfstelling (penunjukkan satu atau beberapa ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalan); legataris yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang isinya menunjuk seseorang untuk mendapat berapa hak atas

166

Pasal 579 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata


satu atau beberapa macam harta waris, hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu, hak untuk memungut hasil dari seluruh atau sebagian dari harta waris. Suatu harta peninggalan (warisan) diwarisi berdasarkan wasiat dan berdasarkan undang-undang. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut. Dalam pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata surat wasiat atau testament itu adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. 167 1. Upaya Hukum Non Litigasi Pada persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusnya jalur komunikasi, sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan kepentingan pihak lainya. Agar tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus sama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar. Dengan persyaratan tersebut proses dialog dan pencarian titik temu yang akan menjadi proses penyelesaian sengketa baru dapat berjalan. Proses penyelesaian sengketa mengharuskan para pihak mengembangkan penyelesaian agar dapat diterima bersama.

167

Effendi Perangin-angin, Op.cit, hal 77.


Pembagian warisan dengan cara sukarela tidak selamanya harus langsung dibagi untuk masing-masing ahli waris, bisa saja pada mulanya untuk pemilikan bersama terhadap harta tersebut, seperti yang telah dijelaskan di atas. Dengan pelaksanaan secara sukarela adanya perdamaian yang ahli waris buat di hadapan notaris untuk awal permulaan pelaksanaan pembagian waris. Perdamaian mana dibuat sesuai dengan pernyataan setiap ahli waris setuju dengan pelaksanaan pembagian waris yang mana telah disepakati bersama. “Perdamaian yang dalam bahasa Belanda disebut juga “compromis” merupakan suatu perjanjian/persetujuan (overeenkomst) dengan mana para pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang belum putus (aanhangig) atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara”. 168 “Setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub didalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sekedar hakhak dan tuntutan-tuntutan itu ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi lantaran perdamaian tersebut. Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihanperselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan". 169 Pada pembagian waris yang melalui cara sukarela yang diawali dengan akta perdamaian bukan berarti menutup kemungkinan timbulnya sengketa. Karena dalam 168

Komar Andasasmita, Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990), hal 498. 169 Pasal 1855 dan Pasal 1856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


hal pembagian waris kebanyakan timbul permasalahan setelah adanya pembagian secara sukarela sesama ahli waris. Hal yang memicu timbulnya sengketa adanya halhal yang oleh sebagian atau salah seorang ahli waris merasakan hak mewarisnya hilang atau bagiannya yang tidak sepadan. Pada penyelesaian sengketa waris melalui luar pengadilan melalui jalur musyawarah dengan mediasi atau negosiasi. Sebenarnya negosiasi dan mediasi terdapat pada sengketa bisnis namun tidak menutupi untuk diterapkan dalam sengketa perdata lainya, yang berujung pada akta perdamaian nantinya. Setiap orang melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Negosiasi adalah merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang. 170 Sedangkan mediasi merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. 171 2. Upaya Hukum Litigasi Setiap orang yang merasa hak keperdataannya dilanggar orang lain atau memiliki kepentingan dapat menggugat orang yang merugikannya ke Pengadilan Negeri dengan menuntut ganti rugi. 172

170

Suyud Margono, Op.cit, hal. 49. Ibid, hal. 59. 172 http://pn-bitung.go.id/?buka=bank_data Dihimpun oleh Ahmad Shalihin, SH.MH., Ketua Pengadilan Negeri Bitung, diakses tanggal 26 Agustus 2015, pada pukul 17.00. 171


Pembagian warisan yang berujung konflik atau sengketa, adanya pilihan penyelesaian baik secara mufakat dan musyawarah keluarga maupun dengan jalur hukum, yaitu mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini putusan hakim yang telah berkekuatan tetap merupakan paksaan untuk pembagian waris atau harta peningalan, yang demikianlah disebut dengan pembagian waris atau harta peninggalan secara paksa. “Tuntutan hukum untuk membatalkan suatu pemisahan meliputi setiap akta yang dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan harta tidak terbagi di antara para kawan waris, tak peduli apakah akta tersebut telah dilakukan dengan nama jual-beli, pertukaran, perdamaian, atau lain sebagainya. Namun apabila pemisahan harta peninggalan atau suatu akta yang seperti itu telah dilaksanakan, maka tak dapatlah dimintakan pembatalan terhadap suatu perdamaian yang kiranya telah dibuat untuk menghilangkan keberatan-keberatan yang nyata, yang terdapat dalam akta pertama”. 173 Pembagian waris atau harta peninggalan secara paksa dimana adanya pelaksanaan pembagian waris ditentukan oleh hakim dengan putusan hukum yang berkekuatan tetap bahkan dapat dengan eksekusi. Putusan hakim mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara, dan kekuatan pembuktian, yang berarti bahwa dengan adanya putusan telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu, serta kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa

173

Pasal 1117 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


oleh alat-alat negara. 174 Putusan hakim tersebut tidak selalu memberikan kenyamanan serta rasa keinginan yang tidak terpenuhi, karena dari itu tidak memungkinkan adanya akta perdamaian yang mengenyampingkan putusan hakim tersebut. Perdamaian

dilaksanakan

untuk

menghindari

serta

menyelesaikan

permasalahan, baik permasalahan tersebut masih bersifat musyawarah keluarga yang tidak terpecahkan maupun permasalahan yang telah masuk ranah hukum, dalam hal ini maksudnya sedang proses peradilan atau telah proses peradilan. Perdamaian yang dilaksanakan ketika putusan hakim telah keluar dan para pihak masih tidak merasa nyaman serta keinginan tidak terpenuhi, maka para pihak mengenyampingkan putusan hakim dan membuat akta perdamaian di hadapan notaris. Hal yang demikian bukan berarti salah, karena hukum perdata selalu memberi peluang untuk perdamaian, lain dengan hukum pidana. Salah satu contoh kasus perdamaian yang mengenyampingkan putusan hakim adalah perdamaian yang dilaksanakan para pihak dalam upaya menyelesaikan sengketa waris melalui proses persidangan, yang pada akhirnya diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor perkara: 305/ Pdt. G/2007/PN.Bks. Gugatan tersebut diajukan karena penggugat dirugikan atas harta warisan. Penggugat sebagai orang yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah dan tergugat kedudukannya sebagai orang yang mengaku juga sebagai ahli waris dari pewaris. Hal ini menimbulkan suatu permasalahan antara para pihak dan pada akhirnya ke 174

Rima Nurhayati, Tinjauan Hukum Akta Perdamaian Yang Menyampingkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Perdata No. 305/Pdt.G/2007/PN.Bekasi), Tesis, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2010), hal 8.


pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam faktanya para penggugat tetap ingin pembagian harta warisan tersebut mendapat haknya yaitu untuk diakui sebagai salah satu ahli waris dan mendapat bagian harta warisan yang disengketakan, sehingga gugatan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Proses persidangan di pengadilan telah mempunyai putusan yang tetap dari Pengadilan Negeri Bekasi, isi putusan tersebut adalah dengan ketentuan apabila pembagian tersebut secara teknis menemui kesulitan maka harta warisan tersebut dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya di bagi tergugat, serta penggugat masing-masing mendapat 1/5. (karena jumlah tergugat terdiri dari tiga orang, sedangkan penggugat terdiri dari dua orang) bagian setelah di potong biaya pajak dan biaya lain yang diperlukan, menetapkan antara penggugat dan tergugat sama-sama sah para ahli waris dari Pewaris dan mengatur hak mereka. Realisasi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dapat dijalankan dengan sukarela dan eksekusi. Para pihak berkehendak untuk upaya damai. Akta perdamaian dibuat karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Realisasi putusan hakim ini juga yang memberikan penegasan atas terlaksananya kepastian hukum kewarisan di Indonesia. Akta perdamaian yang dijalankan bukan perdamaian, tetapi akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris yang merupakan bentuk perjanjian


pada umumnya. 175 Akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. 176 Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, adalah batal. Jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dapat dimintakan banding, maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah. 177

175

Ibid. Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 177 Pasal 1862 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 176


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan 1. Akta wasiat yang tidak diketahui keberadaannya oleh ahli waris dan penerima wasiat tetap memiliki kedudukan hukum dan tetap dapat dilaksanakan dengan kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang dilaksanakan sesuai formalitas pembuatan akta wasiat yang telah ditentukan. Tidak adanya aturan yang mengatur daluarsanya sebuah akta wasiat mengakibatkan wasiat masih dapat terus dilaksanakan selama wasiat tersebut tidak menjadi gugur sesuai dengan Pasal 997, Pasal 1001 dan Pasal 1004 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta wasiat yang tidak diketahui keberadaannya oleh ahli waris dan penerima wasiat hanya tertunda pelaksanaannya dengan tidak diketahuinya adanya wasiat oleh ahli waris ab intestato dan ahli waris testamenter. 2. Akibat hukum pembagian warisan yang telah dilakukan tanpa terlebih dahulu memeriksa adanya wasiat adalah dapat diajukan pembatalannya oleh penerima wasiat karena pembagian warisan tersebut melanggar haknya sebagai penerima wasiat dan terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris ab intestato kepada ahli waris testamenter, yang diuraikan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan


kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Ahli waris ab intestato sebagai pihak dalam pembagian warisan terdahulu telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain yaitu: melanggar hak-hak seseorang

yang

diakui

oleh

hukum,

yaitu

hak-hak

pribadi

(persoonlijkheidsrechten), hak kekayaan (vermosgensrecht) dengan tidak memeriksakan terlebih dahulu tentang adanya wasiat ke Daftar Pusat Wasiat sebelum dilakukannya pembagian warisan. 3. Upaya hukum ahli waris untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila warisan telah dibagi baru kemudian diketahui adanya wasiat adalah melalui upaya hukum non litigasi. Ahli waris ab intestato dan ahli waris testamenter mencari solusi terbaik atas sengketa pembagian warisan ini. Salah satu upaya hukum non litigasinya adalah negosiasi. Apabila tidak ditemukan kesepakatan maka dapat dilakukan upaya hukum litigasi dimana ahli waris ab intestato pada dasarnya tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena ahli waris ab intestato tidak dirugikan atas sengketa ini. Pihak yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah ahli waris testamenter yang haknya dirugikan.


D. Saran 1. Dalam rangka mencapai kepastian hukum khususnya mengenai wasiat, sebaiknya diterbitkan peraturan yang mewajibkan pejabat pembuat surat keterangan ahli waris mengecek adanya wasiat sebelum membuat surat keterangan ahli waris sehingga tidak terjadi pembagian warisan tanpa pemeriksaan adanya wasiat terlebih dahulu. 2. Dalam pembuatan testament, notaris hendaklah menjelaskan kepada pembuat testament untuk menunjuk seorang pelaksana wasiat yang mengetahui adanya wasiat dan mewajibkan kepada pelaksana wasiat untuk memberitahukan keberadaan surat wasiat tersebut. 3. Ahli waris ab intestato dan ahli waris testamenter sebaiknya mencari solusi terbaik atas sengketa pembagian warisan ini. Selain untuk menghemat biaya dan waktu, upaya hukum non litigasi ini sangat diperlukan untuk tetap menjaga ikatan persaudaraan dan kekeluargaan diantara para ahli waris.


BAB III AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN WARISAN APABILA PADA AKHIRNYA DIKETAHUI ADANYA AKTA WASIAT

Recommend Documents