23
BAB II TINJAUAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH, PERIJINAN, IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2.1 Kewenangan Pemerintahan Daerah Pemberian otonomi daerah bertujuan mempermudah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Pasal 1 ayat (6) undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014) menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 3 peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 menyatakan bahwa daerah otonom selanjutnya di sebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Agar otonomi daerah itu dapat dijalankan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman, seperti dalam penelitian, supervise, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi.1 Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
1
Sunarno, Siswanto, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, sinar grafika, Jakarta,hal.9.
23
24
Istilah otonomi menurut Ateng syafrudin mempunyai makna “ kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggung jawabkan “.2 Sedangkan Syarif saleh memiliki pendapat yang berbeda, menurutnya “ otonomi itu sebagai hak mengatur dan memerintah Daerah sendiri, atas inisiatif dan kemauan sendiri”.3 Selanjutnya F. Sugeng Istianto mempunyai pendapat yang senada bahwa Otonomi Daerah diartikan sebagai hak atau wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah.4 Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan asas – asas Pemerintah daerah. Asas – asas tersebut antar lain asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.5yang terdiri dari Dearah provinsi, daerah, Kabupaten dan daerah Kota. Daerah Otonom ini berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut caranya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian maka kebijakan – kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Daerah selalu didukung oleh masyarakat setempat. Berdasarkan asas umum pemerintahan ini, yang menjadi urusan pemerintahan daerah salah satunya adalah dalam bidang legislasi, yakni atas prakarsa sendiri membuat peraturan daerah dan peraturan Kepala daerah yang meliputi Perda provinsi dan kabupaten / Kota.6
2
Ateng Syafrudin,1985, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bina Cipta, Bandung,hal.23. Syariff Saleh, 1993, Otonomi dan Daerah Otonom, Endang, Jakarta, hal.31. 4 Sugeng Istianto, 1973, Beberapa segi hubungan Pemerintah Pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan republik Indonesia, Karya Putera, Yogyakarta, hal.24. 5 Jum Anggriani, 2012, Hukum Administrasi Negara, Ed.I, cet.I, Graha Ilmu Yogyakarta, hal.75. 6 Sunarno, Siswanto, loc.cit. 3
25
Dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, salah satu kewenangan adalah Pemerintah Kota Denpasar berhak membentuk dan menetapkan perda yang didalamnya mengatur Ijin Bangun - Bangunan di Kota Denpasar yang ditaati oleh masyarakat di Kota Denpasar untuk dapat membuat Ijin Mendirikan Bangunan. Arti kewenangan yang
berkaitan dengan otonomi daerah adalah :
kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Adapun kewenangan pemerintah
dan kewenangan provinsi secara
kongkritnya dapat kita lihat dalam : PP 38 Tahun 2007 tentang pemerintah daerah dalam Pasal 17 disebutkan : ayat (2) urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi : Urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenanangan
provinsi
yang
penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah kabupaten/kota telah menunjukan kemampuan untuk memenuhi norma standar, prosedur, dan kriteria yang di persyaratkan. Undang - Undang No 23. Tahun 2014 mengatur mengenai pemerintahan Daerah ( selanjutnya di sebut UU No.23 Tahun 2014 ) dalam pasal 13 Ayat (2)
26
berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah : a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah, Provinsi atau lintas Negara. b. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau Lintas Negara. c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas Negara. d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat : dan / atau. e. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah merupakan suatu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti tindakan – tindakan yang menimbulkan akibat hukum serta mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Begitupun kewenangan dari pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus masalah pemerintahan seperti yang diatur dalam undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 ( selanjutnya di sebut UU No.23 Tahun 2014 ) ini mencakup 3 proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaitu secara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Desentralisasi adalah penyerahan Urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah Otonom berdasarkan asas Otonomi.
27
Menurut Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertical di wilayah tertentu, dan/ atau kepada gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemrintahan umum. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 yang di maksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 2.1.1
Pengertian Perizinan Kata perizinan di peroleh atau dengan sepintas lalu kata perizinan
mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktifitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh mengenai pengertian perizinan itu tidaklah semudah apa yang kita sebutkan tadi. Lalu apa sebanarnya perizinan tersebut. Perizinan berasal dari kata izin atau licere dalam bahasa latin, perizinan merupakan kata benda yang dibentuk dari kata izin dengan mendapat imbuhan per-an.7 Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian arti yang sederhana yaitu pemberian izin yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan 7
Hasan Alwi, 2000, dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa, edisi ketiga, Balai pustaka, Jakarta,
hal.231.
28
Kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Setelah di pahami arti dari perizinan maka timbul suatu pertanyaan arti daripada perizinan, maka timbul suatu pertanyaan apa yang dimaksud dengan hukum perizinan ? Hukum perizinan adalah ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin atau bentuk lain yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik terhadap seseorang, badan usaha, LSM, dan sebagainya untuk beraktifitas. Hukum perizinan merupakan hukum publik yang pelaksaannya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah di pusat maupun daerah sebagai aparatur penyelenggaraan Negara mengingat hukum perizinan termasuk ilmu Hukum Administrasi Negara atau hukum Tata pemerintahan seperti yang kita ketahui pemerintah adalah sebagai pembinaan dan pengendalian dari masyrakat dan salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus di lakukan di dalam praktek pemerintahan. Izin merupakan tindakan sepihak dari pemerintah yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pemiliknya. Dikatakan sepihak karena terdapat satu kehendak yang ditentukan dan berasal dari satu pihak, yaitu pemerintah. Sedangkan pemilik izin hanya mengikuti saja kehendak pemerintah selaku pemberi izin – izin yang dikeluarkan. Tetapi sebaliknya, bila izin yang
29
dimohonkan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka terhadap permohonan tersebut di tolak. Mengenai pengertian izin itu sendiri, sampai saat ini belum ada suatu pengertian yang baku. Namun sebagai pegangan “ izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang – undangan.”8 Persetujuan disini dapat diartikan bahwa pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin, memperkenankan atau memperbolehkan tindakan ini dilakukan harus secara limitative mencantumkan batasan – batasannya. Hal
ini
untuk menghindari
kemungkinan terjadinya
suatu
permasalahan dikemudian hari. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit sebagai berikut :9 izin adalah : salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai saran yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan perundangan, Dengan memberi izin , penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan – tindakan tertentu sebenarnya dilarang. Ini menyangkut bagi suatu tindakan yang demi 8
Spelt N.M dan J.B.J ten Berge, Pengantar Hukum perizinan,cet.I,disunting Philipus M Hadjon,Yurika,Surabaya,1993,hal.2-3 9 Ibid.
30
kepentingan umum mengaharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian Izin. Sedangkan izin ( dalam arti sempit ) adalah pengikatan – pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasrkan pada keinginan pembuat undang – undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan – keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan – tindakan yang oleh pembuat undang – undang tidak seluruhnya di anggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Sedangkan izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah. Untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan perundangan. Izin – izin yang di keluarkan oleh pemerintah, pada hakekatnya mengikatkan tindakan – tindakan masyarakat pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mengarahkan warga masyarakat agar mematuhi anjuran – anjuran yang diberikan oleh pemerintah, guna mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan mengguanakan sistem perizinan antara lain :10
Mengarahkan aktifitas – aktifitas
Mencegah timbulnya bahaya terhadap lingkungan hidup
Melindungi obyek – obyek tertentu
Menyeleksi orang – orang dan aktifitas – aktifitas yang dilakukan
10
Ibid hal.4.
31
Perizinan dapat berbetuk pendaftaran, rekomendasi sertikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Sejalan dengan hal tersebut, Ateng Syafrudin membedakan menjadi 4 (empat) macam yakni : a. Izin, bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal dilarang menjadi boleh,dan penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan yang limitative. b. Dispensasi, bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya secara formal tidak diizinkan. Jadi dispensasi merupakan hal yang khusus. c. Lisensi, adalah izin memberikan hal untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. d. Konsensi, merupakan suatu izin sehubungan dengan pekerjaan besar dan berkenaan dengan kepentingan umum yang seharusnya menjadi tugas pemerintah, namun oleh pemerintah diberikan hak penyelengaraannya kepada pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual, atau bentuk kombinasi atau lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat – syarat tertentu.11 Kalau dibandingkan izin ( vergunning ) dengan dispensasi, maka keduanya mempunyai pengertian yang hampir sama. Perbedaan antara keduanya menurut W.F Prins bahwa pada ijin, memuat uraian yang limitatief tentang hal – hal yang
11
Ridwan, HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, hal.106.
32
untuknya itu dapat diberikan dipensasi tetapi perbedaannya itu tidak selamanya jelas.12 Dari uraian pandangan sarjana diatas, maka wujud perizinan ada 4 (empat) yaitu : dispensasi, Izin , Lisensi, dan kosensi. Sedangkan kalau di lihat dari sisi karakter hukum masing – masing wujud perizinan tersebut maka konsensi karakter hukumnya bias seperti izin, lisensi, atau dapat pula seperti dispensasi. Izin tersebut diterapkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian,dilihat dan penetapannya, izin merupakan instrument pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang terjadi sasarannya, yang paling penting dalam persoalan izin adalah persoalan siapa yang paling berwenang menerbitkan izin. Hal ini sangat penting, karena izin merupakan bentuk keputusan Tata usaha Negara yaitu pemerintah atas permohonan yang di ajukan oleh badan hukum perdata atau pererongan. Pemerintah yang dalam hal ini yang merupakan pejabat Tata Usaha Negara, yaitu pemerintah atas permohonan yang diajukan oleh badan hukum perdata atau pererongan. Pemerintah yang dalam hal ini merupakan pejabat
tata
Usaha
Negara,
karena
ia
melaksanakan
fungsi
untuk
menyelennggarakan urusan pemerintahan baik pusat maupun daerah, berdasrkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Menurut Sjachran Basah mengartikan izin / perizinan sebagai perbuatan hukum administrasi bersegi satu yang mengapliksasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana di tetatapkan oleh ketentuan perundang – undangan yang berlaku.13 Dengan karakteristik yuridisnya
12
Marbun, SF & Mahfud MD , Moh, 2006, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty Yogyakarta.hal.95. 13 Achmad Ichsan, 1976, Tata Administrasi kekaryawanan, Jembatan, Jakarta.hal.136.
33
sebagai perbuatan hukum publik bersegi satu, maka pemerintah melalui perizinan dapat membebankan kewajiban – kewajiban tertentu kepada masyarakat. Perizinan adalah suatu pernyataan dari pihak penguasa yang memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan / perbuatan / kegiatan yang tanpa adanya izin ini kekuasaan untuk melakukan tidak diperkenankan, mengenai hal tersebut E. Ultrecht memberikan penjelasan bahwa, bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang di tentukan masing – masing hal yang kongkrit, maka keputusan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin ( vergunning ).14 Jadi dapat diartikan bahwa perbuatan yang perlu dimintai izin adalah perbuatan – perbuatan tertentu saja, perbuatan mana tidak merupakan larangan dari peraturan perundang – undangan yang berlaku tetapi karena sesuatu hal dan alasan lain maka perbuatan yang dimkasud harus dilakukan dengan syarat- syarat tertentu. Dalam hal pengertian perizinan sebagai salah satu syarat untuk pendirian tempat usaha, perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan – kegiatan dilakukan masyarakat.15 Pemerintah merupakan organisasi yang menjalankan pemerintahan yang berdasarkan atas peraturan perundang – undangan. Keberhasilan pemerintah
14
E. Ultrecht, 1986, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia cet IV , pustaka Tinta Mas Surabaya, hal.135. 15 Daan Sugandha,1996, Koordinasi Alat penentu Administrasi , Intermedia, Jakarta, hal97.
34
dalam menjalankan pemerintahan salah satunya dapat dilihat dalam hal memberikan pelayanan dilihat melalui kinerjanya yang menurut Lembaga Administrasi Negara terdiri dari Indikator : 1. Waktu dan prosedur pelayanan 2. Hasil pelayanan 3. Biaya pelayanan 4. Pemberi pelayanan.16 Menurut R.H.D Koesoemahatmaja, izin merupakan bentuk bantuan pemerintah yang di golongkan menjadi empat golongan yaitu : 1. Dispensasi sebagai tindakan dalam lapangan bestuur yang menghapuskan daya laku dari peraturan perundang – undangan terhadap suatu peristiwa atau hal yang bersifat khusus. 2. Izin nampaknya tepat bagi dispensasi terhadap suatu larangan dan dalam kenyataannya memang dipergunakan juga untuk pengertian semacam itu. Tetapi izin tidak lagi dipergunakan sebagai penghapus daya laku dari peraturan umum untuk kejadian khusus. 3. Lisensi nampaknya tetap di artikan sebagai izin yang memberikan kebebasan untuk menjalankan suatu perusahaan. 4. Konsensi itu menunjukkan sifat kontraktul yang mengandung hak dan kewajiban yang luas, nampaknya konsesi ini seakan – akan sebagai kombinasi dari lisensi dan pemberian status.17 Menurut van Der Pot yang membedakan perizinan kedalam tiga klasifikasi yaitu : 1. Dispensasi adalah keputusan administrasi Negara yang membebankan suatu perbuatan dari kekuasaan sesuatu peraturan yang menolak perbuatan tersebut. 2. Bila pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing – masing hal yang kongkrit, maka keputusan
16
Syamsi Ibnu, 1999, Analisis Kebijakan Publlik dan sistem, UGM, Yogyakarta, hal.29. R.H.D Koesoemahtmaja, 1975, Penghantar Hukum Tata Usaha Negara, Alumni Bandung.hal.37. 17
35
Adnistrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu Izin ( vergunning ). 3. Kadang – kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum sebaiknya tetap dengan turut campur pihak pemerintah. Suatu keputusan Administrasi Negara yang memperkenankan ini membuat suatu konsesi.18 Dibandingkan izin (vergunning) dengan dispensasi maka keduanya mempunyai pengertian yang sama. Perbedaan keduanya menurut W.F. prins bahwa pada izin memuat uraian yang limitatif tentang alasan – alasan penolakannya, sedangkan bebas syarat atau dispensasi memuat uraian limitatif tentang hal – hal yang untuknya dapat diberikan dispensasi tetapi perbedannya itu tidak selamanya jelas.19 Dibandingkan izin (vergunning) dengan dispensasi maka keduanya mempunyai pengertian yang hampir sama. Perbedaan keduanya menurut W.F. Prins bahwa pada izin memuat uraian yang limitatif tentang alasan – alasan penolakannya, sedangkan bebas syarat atau dispensasi memuat uraian limitatif tentang hal – hal yang untuknya dapat diberikan dispensasi tetapi perbedaannya itu tidak selamanya jelas.20 Izin atau vergunning adalah dispensasi dari suatu larangan Rumusan yang demikian membedakan dispesasi dengan izin, dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan. Sebaliknya izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.21 Dalam hal pengertian perizinan sebagai salah satu syarat untuk pendirian tempat usaha, perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi
18
E. Utrecht,Op.cit.,hal 129. Philipus M.Hadjon, et. Al., 1993 Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press,Yogyakarta.hal.143. 20 Bachsan Mustafa, 1985, Pokok – Pokok Administrasi Negara, alumni Bandung ,hal.82. 21 Philipus M. Hadjon , loc.cit. 19
36
pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan – kegiatan yang dilakukan masyarakat. Dari beberapa definisi izin tersebut dapat dikatakan bahwa izin dalam konteks mendirikan bangunan dapat diartikan sebagai pernyataan mengabulkan atau perbuatan yang tidak melarang atau dengan persetujuan membolehkan dari penguasa atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang – undangan, kepada orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang sebenarnya dilarang hak dan kewajiban yang membuatnya dapat menikmati dan mengambil manfaat keuntungan usahanya. Namun demikian pemerintah dapat pula mengambil langkah pertimbangan keterbatasan dalam mendirikan bangunan untuk memelihara lingkungan yang ada di sekitarnya dan membatasi pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 mengenai Izin Mendirikan Bangunan , dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun. Ketentuan – ketentuan tentang perizinan ini sangat menyangkut perihal kepentingan Hukum Administrasi Negara. 2.1.2
Fungsi Perizinan Izin sebagai instrument yang digunakan oleh pemerintah untuk
mempemgaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret22.Hal ini berati lewat izin dapat diketahui
22
N.M. Spelt dan J.B.ten Berge,op.cit.,hal 5
37
bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti pesyaratan – persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Adapun mengenai tujuan perizinan secara umum dapat disebutkan sebagai berikut : a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktifitas – aktifitas tertentu (izin membangun). b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan ( izin – izin lingkungan ) c. Keinginan untuk melindungi objek – objek tertentu ( izin terbang, izin membongkar pada monument – monument ). d. Pengarahan dengan menyeleksi orang – orang dan aktivitas – aktivitas.23 Izin dari sudut kepastian hukum diberikan hampir selalu dalam bentuk tertulis, unsur – unsur tertentu dapat ditemukan dalam setiap izin dalam izin ini dinyatakan organ pemerintahan mana yang memberikannya dan siapa yang memperoleh izin tersebut dan dinyatakan untuk apa izin diberikan dan alasan – alasan yang mendasari pemberiannya. Pencatuman motif untuk sistim izin dalam undang – undang mempunyai konsekuensi penting bagi organ penguasa yang berwenang. Di dalam memutuskan pemberian izin, organ ini tidak boleh menggunakan alasan yang tidak sesuai dengan tujuan peraturan yaitu diantaranya menghindari terjadinya kerugian, bahaya atau gangguan bagi semua pihak, baik pemerintah ataupun masyarakat pengguna. Suatu Izin dapat ditarik kembali atau pengubahan pemberlakuannya hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya :
23
Ibid hal 4-5
38
-
Penyimpangan perizinan
-
Pandangan kebijaksanaan yang berubah
-
Keadaan nyata yang berubah
-
Penarikan kembali sebagai sanksi. Jadi dalam hal ini pemerintah dituntut untuk ikut campur dalam segala
aspek kehidupan masyarakatnya. Turut campurnya pemerintah tersebut dilakukan melalui perbuatan/tindakan seperti : a. Perbuatan peraturan perundangan b. Pelayanan kepentingan umum c. Perbuatan adminstratif Apabila bilamana dilihat dari pengertian keputusan Tata Usaha Negara, izin memiliki sifat – sifat keputusan tersebut, yaitu bahwa izin bersifat konkret. Artinya, obyek yang diputuskan dalam Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, akan tetapi berwujud, tertentu dan di tentukan. Izin tersebut harus disebutkan secara jelas siapa yang di berikan izin. Izin bersifat final. Artinya bahwa dengan izin tersebut seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan izin tersebut seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, sehingga dengan perijinan ada sesuatu yang dituju atau berfungsi yaitu : a. Keinginan mengarahkan aktifitas tertentu.
39
b. Mencegah bahaya yang mungkin akan timbul, sebagai contoh dalam ijin lingkungan. Dengan keluarnya ijin, pembuangan limbah yang berlebihan dapat di cegah. c. Untuk melindungi obyek – obyek tertentu , seperti cagar budaya , dan lain sebagainya. d. Membagi benda – benda yang sedikit. e. Mengarahkan orang – orang tertentu untuk dapat melakukan aktifitas.24 Berdasarkan uraian di atas, dapat disebutkan bahwa izin merupakan suatu perangkat Hukum Administrasi Negara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan warganya. Adanya kegiatan perizinan yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pemerintah Daerah, pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi aman, tertib yakni agar sesuai dengan peruntukan, pemanfaatan, dan agar lebih berdaya guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Di samping tujuannya, melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan – tujuan, yang diantaranya adalah : a. Adanya kepastian hukum b. Perlindungan kepentingan umum c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan d. Pemeretaan distribusi barang tertentu. Motif atau fungsi perizinan lebih di arahkan kepada perlindungan obyek izin. Motif fungsi izin juga berkaitan dengan perlindungan subyek atau pihak yang menerima izin. Sebagai bagian dari produk hukum, izin tentunya juga dapat 24
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik,2007 Hukum Tata Ruang Dalam konsep kebijakan Otonomi Daerah Nuansa, bandung.hal.108.
40
memberikan jaminan kepastian bagi pihak yang menjadi subyek atau penerima izin berkenaan dengan keberlangsungan kegiatan dan / atau usaha yang menjadi obyek izin dari gangguan pihak lain. Terlepas dari keadaan seperti itu, berdasarkan motif atau fungsi izin di atas dapat disimak bahwa izin merupakan instrument pemerintah yang berupaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Izin tidak hanya memberikan perkenaan dalam keadaan – keadaan tertentu, akan tetapi agar tindakan – tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu sehingga dicantumkan berbagai persyaratan dalam ketentuan – ketentuan yang bersangkutan. Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah tidak dipenuhi. 2.1.3
Pengertian Ijin Mendirikan Bangunan Menurut Perda Kota Denpasar No 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun –
Bangunan. Perkembangan Kota Denpasar dikategorikan sebagai wujud nyata proses Pembangunan yang sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari permohonan masyarakat untuk mengajukan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) terus meningkat. Kegiatan mendirikan Bangunan hunian (rumah) tempat tinggal, gedung dan pembangunan bangunan lainnya di Kota Denpasar telah berkembang dengan cukup pesat, Kota Denpasar sebagai Kota Budaya berwawasan lingkungan, dipandang perlu mengatur dan mengendalikan berdirinya bangunan serta menjaga pelestarian, bangun – bangunan yang mempunyai nilai sejarah, sehingga untuk setiap mendirikan, merubah ataupun merobohkan harus memenuhi persyaratan
41
sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga diperlukannya peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Ijin bangunan. Kota Denpasar masih terbuka untuk pembangunan, baik itu pembangunan untuk hunian ataupun pembangunan lainnya seperti ruko – ruko (rumah toko), sepanjang hal pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembangunan hunian atau pembangunan lainnya tentunya masih dimungkinkan dan diijinkan.25 Denpasar adalah Kota Pariwisata, namun sekaligus juga telah berkembang menjadi Kota pusat jasa, pemukiman, dan perdagangan. Hal ini tidak di hindarkan dari dampak kemajuan tersebut adalah berdirinya berbagai fasiliatas penunjang aktivitas tersebut. Saat ini Kota Denpasar khusunya sedang berusaha untuk mewujudkan program Denpasar sebagai Kota Budaya, dalam hal ini dalam usaha menertibkan wujud dari pembangunan tersebut, Pemerintah melalui Perda Kota Denpasar No 6 Tahun 2001 Tentang Ijin Bangun – Bangunan dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa bangunan yang didirikan di wilayah Kota Denpasar, termasuk untuk hunian ataupun bangunan lainnya, harus dapat mencerminkan arsitektur tradisional Bali. Bahan – bahan bangunan yang di gunakan juga diarahkan mengandung komponen lokal, seperti batu bata. Ketinggian bangunan juga tidak boleh lebih dari 15 meter. Setiap pembangunan yang akan dilakukan khusunya pembangunan dalam bentuk hunian atupun bangunan lainnya seperti ruko haruslah mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu dan dilengkapi dengan perijinan lainnya yang diperlukan, Ijin IMB ini tidaklah keluar dengan sendirinya atau 25
Erwin Suryadharma Badung-Denpasar Dikepung Ruko, Plt Kabag Humas Pemkod Denpasar, harian Denpost, Rabu 26 agustus 2015,hal 1, 10
42
keluar begitu saja, ada proses – proses penyaringan yang harus diikuti oleh tiap pemohon dan kelengkapan persyaratan lainnya yang terkait dengan permohonan IMB tersebut, hal ini penting sebagai pengaturan agar tidak terjadi dampak – dampak negatif yang dimungkinkan timbul karena perkembangan tersebut, kususnya dampak terhadap lingkungan sekitar. Dari pemikiran tersebut maka pemerintah mengeluarkan suatu perijinan yang mempunyai pengertian, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Denpasar adalah : 1. Perda No 6 Tahun 2001 Tentang Ijin Bangun – Bangunan 2. Perda No 27 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Denpasar. Dalam Perda No 6 Tahun 2001 Tentang Ijin Bangun-Bangunan, salah satu perijinan yang di terbitkan adalah IMB hak ini karena didalam Ijin bangunan terdapat 4 perijinan yang berhubungan dengan bangun – bangunan yaitu : 1. Ijin Lokasi 2. Ijin Prinsif Membangun 3. Ijin Kavling 4. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pengertian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Ijin yang di perlukan oleh warga masyarakat baik pererongan maupun Badan Hulum perdata yang akan mendirikan, membuat, memperbahurui,memperluas, mengubah, menambah, atau membongkar bangunan atau bagian dari bangunan termasuk melaksanankan pekerjaan yang dilakukan pada tanah bangunannya. Surat Ijin Mendirikan Bangunan merupakan sarana yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mempermudah dalam memantau setiap perkembangan pembangunan yang terjadi.
43
Ijin Mendirikan Bangunan diberikan dengan tujuan penataan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota atau secara umum untuk mengatur dan mengendalikan serta meningkatkan pemanfaatan ruang dan penataan bangunan guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tertib bangunan dilihat dari segi tata rung, tata lingkungan, tata bangunan dan konstruksi bangunan yang memenuhi pesyaratan. Pemberian ijin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk dalam pemberian ijin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap memperhatikan koefisien Dasar Bangunan (KDB), koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), Dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat – syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Dapat kita simak dalam ketentuan Undang – Undang No. 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, Pasal 8 huruf c disebutkan, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah, surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah di setujui oleh Pemerintah Daerah. Perijinan ini diberikan guna mengatur dan mengontrol pola pembangunan yang merata, indah dan tertata demi keselamatan, keserasian lingkungan dan kenyamanan pengguna bangunan dan lingkungan sekitar.Maksud dan tujuan pada pemberian IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) ini adalah sebagai :
44
1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota dengan melihat dan memantau apakah lokasi bangunan sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota, 2. Menyesuaikan Rencana Pembangunan tersebut dengan Rencana Penataan Ruang Kota (RUTK dan RDTRK), seperti: -
Garis sempadan bangunan
-
Bentuk bangunan
-
Peruntukan
-
Aturan – Aturan yang lain Dengan mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan Masyarakat dapat
memiliki keuntungan dan kemudahan sekaligus keamanan didalam melaksanakan tujuan pembangunannya. Perumahan dan atau bangunan gedung lainnya memiliki arti penting dan menentukan bagi kehidupan seseorang dalam membangun dan mengembangkan pribadi mereka, oleh karenanya setiap pribadi perlu diusahakan untuk dapat memiliki dan menikmati perumahan yang layak huni, tetapi tentunya tujuan ini tidak akan tercapai dengan sendirinya, apabila masyarakat ataupun tiap – tiap pribadi tidak turut serta aktif mengusahakan baik dalam menjaga ketertiban pembangunannya, penggunaannya, maupun dalam pemeliharaan lingkungan sekitar, kebersihan, ketentraman hidup didalam lingkungannya sekaligus memperhatikan aturan – aturan ataupun ketentuan – ketentuan yang telah dibuat dan ditetapkan didalam pelaksaannya baik oleh pemerintah setempat ataupun pemerintah daerahnya.
45
Perumahan adalah merupakan salah satu sarana guna memenuhi keperluan hidup dan mewujudkan kesejahteraan dalam pergaulan bermasyarkat, untuk itulah pemerintah turut terlibat didalam urusan pembangunan perumahan dan bangunan gedung lainnya dari aspek pelaksaannya. Untuk mewujudkan pelaksanaan dan kesejahteraan yang tertib dan teratur diperlukan. Kegiatan – kegiatan, Pemikiran, perencanaan, dan aturan pelaksanaan yang menjadi tugas berbagai departement terkait dan kepatuhan masyarakat akan peraturan tersebut, agar penyelenggaraan urusan pembangunan perumahan dan bangunan lainnya tersebut dapat di jalankan sebaiknya – sebaiknya. Koordinasi pelaksanaan urusan pembangunan di daerah – daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat dengan atau berpedoman atas kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan disesuaikan dengan adat kebiasaan masyarakatnya. Dengan demikian dapat diharapkan segala masalah pembangunan dapat dilaksanakan sesuai denga kepentingan semua pihak.
