16
BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERUSAHAAN PERSEROAN
A. Bentuk-bentuk perusahaan Negara Istilah perusahaan berasal dari hukum dagang dan merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum dagang ini merupakan hukum perdata khusus yang dirancang atau diciptakan bagi kaum pedagang. Artinya, pemberlakuannya hanya diperuntukan bagi kaum pedagang saja, tidak untuk digunakan diluar pedagang. 53 Bentuk perusahaan yang disebut perusahaan Negara tidak dapat kita jumpai pengaturannya secara tersendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun pengaturan Perusahaan Negara diatur dalam berbagai peraturan-peraturan khusus. Landasan konstitusional Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 yaitu ayat 2 yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara” atas dasar itu maka pemerintah mendirikan perusahaanperusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jadi kegiatan ekonomi dalam bentuk perusahaan yang dikendalikan oleh Negara adalah dalam rangka pelaksanaan pasal 33 UUD 1945. 54 Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 53 54
Mulhadi, Op.Cit., hal.3. Pandji Anoraga,Op.Cit., hal, 14.
16
17
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. 55 Dalam perkembangannya bentuk-bentuk Perusahaan Negara selalu berubah-ubah semenjak masa pemerintahan Hindia belanda hingga saat ini. Hal ini dikarenakan kurangnya peraturan-peraturan yang dapat dan mampu untuk mengatur secara lengkap, disamping semakin pesatnya perkembangan hukum perusahaan yang tidak dapat di antisipasi oleh peraturan perundang-undangan yang tegas. Perubahan yang terjadi tidak hanya terdapat pada peraturan perundang-undangannya saja tetapi juga terjadi pada bentuk-bentuk perusahan Negara itu sendiri. Untuk lebih memahami bentuk-bentuk perusahan Negara dan definisi yang tepat dari pengertian perusahaan Negara serta kedudukan hukum perusahaan perseroan (PERSERO) sebagai salah satu bentuk Perusahaan Negara sebaiknya kita ketahui bentuk-bentuk Perusahaan Negara sesuai dengan yang diatur oleh peraturan-peraturan Negara yang pernah ada di Negara Republik Indonesia. Secara historis bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau dahulu disebut Perusahaan Negara yang keberadaannya mengalami perkembangan sebagai berikut : 1. Perusahaan Negara pada zaman Belanda Pada waktu zaman penjajahan Belanda, pemerintah Hindia Belanda melakukan usaha-usaha yang bertujuan mendapatkan penghasilan yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan pemerintah atau Negara. 56 55
Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara.
17
18
a. Perusahan Negara yang diatur dengan Indonesische Bedrijvenwent Stb 1927 Nomor 419 yang diubah dengan Stb 1936 Nomor 445 (Perusahaan IBW). Contoh PN IBW adalah Jawatan Kereta Api (Stb 1939 No. 556), Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon (Stb 1931 No, 524), Pelabuhan seperti Tanjung Priok (Stb 1934 No. 109). 57 b. Perusahaan
Negara
yang
diatur
berdasarkan
Indonesiche
Comptabiliteitswet Stb 1925 Nomor 448 (Perusahaan Negara ICW). Contoh perusahaan ICW adalah Perusahaan Air Minum Negara. 58 2. Perusahaan Negara Pada zaman Kemerdekaan Setelah
kemerdekaan,
Perusahaan
Negara
di
Indonesian
dapat
diklasifikasikan sebagai berikut : a. Perusahaan Negara Sebelum tahun 1960 Sebelum tahun 1960 belum ada Undang-undang tentang Perusahaan Negara, sehingga perusahaan-perusahaan Negara di Indonesia diatur oleh peraturan yang berbeda-beda. Keanekaragaman peraturan tersebut menyebabkan pula adanya bentuk perusahaan yang berlainan, yakni : 59 1) Perusahaan Negara IBW (Indonesiche Bedrijven Wet = undangundang perusahaan Indonesia) diundangkan dalam Stb. 1927-419 dan telah mengalami banyak perubahan dalam tahun 1929, 1936, 1954 dan tahun 1955.
56
Mulhadi, Op.Cit., hal.157. Ibid. 58 Ibid., hal. 158. 59 Sutantya Rahardja Hadhikusuma & Sumantoro, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia,CV. Rajawali, Jakarta,1991, hal.181. 57
18
19
Melihat dasar hukum pembentukannya, Perusahaan-perusahaan IBW terletak pada bidang Hukum Publik khususnya Hukum Administrasi Negara dan masing-masing perusahaan IBW berada dalam wewenang serta kekuasaan department yang terkait. 60 Perusahaan IBW tidak diberi bentuk Badan Hukum Publik maupun Privat (Perdata) oleh perundang-undangan yang berlaku, tetapi hubungan perusahaan dengan pihak ketiga dapat merupakan tindakan dalam bidang Hukum Perdata, karena untuk dapat melakukannya dalam bidang ini tidak perlu berbentuk Badan Hukum. 61 Contoh Perusahaan Negara IBW ini antara lain : Jawatan Pegadaian, Percetakan Negara, Jawatan PTT, Jawatan Kereta Api dan sebagainya. 62 2) Perusahaan ICW (Indonesische Comptabiliteits Wet = UndangUndang Perbendaharaan Indonesia) diundangkan dalam Stb. 1864106 dan diumumkan lagi dengan Stb. 1925-448, terakhir diubah dengan LN 1948-334. Berbeda dengan perusahaan IBW yang dengan tegas dinyatakan dalam undang-undang sebagai perusahaan, maka untuk ICW ini tidak tegas dinyatakan dengan demikian, karena sebenarnya
60
Ibid., hal.182. Ibid. 62 Ibid. 61
19
20
perusahan-perusahan ICW hanya merupakan Organisasi Produksi yang diselenggarakan oleh pemerintah. 63 Seluruh Anggaran Belanja tahunan perusahan ICW termasuk dalam Anggaran Belanja Negara, khususnya Departement yang menguasai perusahaan tersebut. 64 Seluruh keuntungan yang didapat disetorkan pada Kas Negara. Perusahaan Negara ICW tidak semata-mata mencari keuntungan (komersiil), melainkan mempunyai fungsi sebagai suatu lembaga pemerintah yang menjadi bagian dari instansi atau Dinas Pemerintah, yang menjalankan pelayanan masyarakat (public service). 65 Adapun perusahaan-perusahaan ICW yang pernah ada antara lain : a) Pabrik Farmasi dari Departement Kesehatan b) Perusahaan Listrik Negara dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. c) Perusahaan Angkutan Jawatan Motor RI (DAMRI) dari Departemen Perhubungan. Dengan adanya undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 maka perusahaan ICW DAMRI menjadi PN Angkutan Motor DAMRI (PP No. 233 tahun 1961). 66
63
Ibid. Ibid. 65 Ibid. 66 Ibid. 64
20
21
3) Perusahaan berdasar Undang-undang tertentu : Kelompok ini adalah perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh suatu badan yang ditunjuk oleh undang-undang tersendiri, seperti : a) Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Bank Industri Negara (BIN) berdasarkan Undang-undang darurat No.5 tahun 1952. Contoh perusahaan ini adalah PT. Pabrik Kertas Blabak; PT. Natour Ltd; PT. Saridele; PT. Tarumartani. b) Perusahaan-perusahaan
Asing
yang
dinasionalisasikan
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 ditetapkan bahwa semua Perusahaan Belanda ditempatkan dibawah penguasaan pemerintah Republik Indonesia. 67 4) Perusahaan Negara Hukum Dagang, Perusahaan Negara dalam jenis ini sebagian besar berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mana saham-sahamnya (modal) dimiliki oleh Departemendepartemen (Pemerintah) yang menguasai tersebut. Contoh dari perusahaan ini adalah : a. PT.
Pertambangan
Bauksit
Indonesia
–
Departemen
Timah
Belitung
–
Departemen
Pertambangan b. PT.
Pertambangan
Pertambangan, dan sebagainya. 68
67
Ibid.,hal. 184. Ibid., hal. 185.
68
21
22
5) Usaha-usaha dengan modal pemerintah dalam bentuk Yayasan. Yayasan dengan modal Pemerintah ini dibentuk melalui Keputusan Menteri yang bersangkutan. Contoh usaha dalam bentuk ini adalah : 69 a. Yayasan Prapanca b. Yayasan Urusan Bahan Makanan c. Yaysan TVRI. b. Perusahaan Negara menurut Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960. Dengan keluarnya UU No. 19 Prp 1960, maka semua PN IBW, PN ICW dan PN haruslah berdasarkan UU tersebut. 70 Undang-undang ini muncul setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, untuk menyesuaikan organisasi alat-alat produksi dan distribusi sebagai organisasi penyelenggaraan pasal 33 UUD 1945, yang membuat pemerintah merasa perlu untuk menyeragamkan bentuk-bentuk Usaha Negara. 71 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan perusahaan Negara ialah semua perusahaan dalam bentuk apa pun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. 72
69
Ibid. Mulhadi, Op.Cit., hal.158. 71 Sutantya Rahardja Hadhikusuma & Sumantoro, Op.Cit., hal. 186. 72 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara Presiden Republik Indonesia, pasal 1. 70
22
23
c. Perusahaan Negara menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1969. Dengan dikeluarkannya instruksi presiden No. 17/1967 dan Undangundang No. 9/1969, status hukum perusahaan-perusahaan Negara ditata dalam tiga bentuk, yaitu : 73 1. Perusahaan jawatan (Perjan) adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Indonesische Bedrivemenwet (Stbl.1927 : 419 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah). 74 Dengan cirri-ciri sebagai berikut : a. Bersifat public service, yaitu pelayanan kepada masyarakat. b. Permodalannya termasuk bagian dari APBN yang dikelola departemen yang membawakannya. c. Statusnya mempunyai kaitan dengan hukum publik. 75 d. Hubungan usaha antara Pemerintah sebagai yang melayani dengan masyarakat sebagai yang dilayani harus didasarkan atas Busines-zakelijkheid, management
costs
effectiveness,
accounting artinya
setiap
principles
dan
subsidi
yang
diberikan kepada masyarakat selalu dapat diketahui dan dapat dicatat atau dibukukan. 76 e. Tidak dipimpin oleh suatu Direksi tetapi oleh seorang Kepala (yang merupakan bawahan suatau bagian dari Departemen atau 73
Pandji Anoraga, Op.Cit., hal.17. Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan, Nuansa Aulia,2006, hal.15. 75 Pandji Anoraga, Op.Cit., hal.18. 76 Mulhadi, Op.Cit., hal.159. 74
23
24
Direktorat Jendral atau Direktorat atau Pemerintah Daerah) yang memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. 77 f. Mempunyai dan memperoleh segala fasilitas Negara. g. Pegawai pokoknya adalah Pegawai Negeri. h. Pengawasan dilakukan baik secara hirarki maupun secara fungsional seperti bagian-bagian lain dari suatu departemen atau Pemerintah Daerah. 78 2. Perusahaan Umum (Perum) adalah perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960. 79 Dengan cirri-ciri sebagai berikut : a. Bersifat public service utility, yaitu melayani kepentingan umum dan diharapkan memupuk keuntungan. b. Modal seluruhnya milik Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan. c. Berstasus badan hukum dan diatur berdasarkan Undang-undang (dengan westduiding). 80 d. Pada umumnya bergerak di bidang jasa-jasa vital. e. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan atau
77
Sentosa Sembiring, Loc.Cit. Mulhadi, Loc.Cit. 79 Sentosa Sembiring, Op.Cit. 80 Pandji Anoraga, Op.Cit. 78
24
25
masuk dalam suatu perjanjian, kontrak-kontrak dan hubunganhubungan perusahaan lainnya. f. Dapat dituntut dan menuntut, dan hubungan hukumnya diatur secara hubungan hukum perdata (privaat rechtelijk). g. Modal seluruhnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan yang dipisahkan, serta dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit-kredit dalam dan luar negeri atau dari obligasi (dari masyarakat). h. Pada prinsipnya secara financial harus dapat berdiri sendiri, kecuali apabila karena politik pemerintah mengenai tarif dan harga tidak mengizinkan tercapainnya tujuan ini. i. Dipimpin Direksi. j. Pegawainya adalah pegawai Perusahaan Negara yang diatur tersendiri diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri atau Perusahan Swasta/Usahanya (Negara) Perseroan. k. Organisasi, tugas, wewenang tanggung jawab, pertanggung jawaban
dan
cara
mempertanggungjawabkannya,
serta
pengawasan dan lain sebagainya, diatur secara khusus yang pokoknya
akan
tercermin
dalam
Undang-undang
mengatur pembentukan perusahaan Negara itu.
25
yang
26
l. Apabila di antaranya ada yang berupa public utility, maka bila dipandang perlu untuk kepentingan umum, politik tarif dapat ditentukan oleh pemerintah. m. Laporan tahunan perusahaan yang memuat neraca untung rugi dan neraca kekayaan disampaikan kepada Pemerintah. 81 3. Perusahaan Perseroan (Persero) adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah), baik yang saham-sahamnya untuk sebagiannya maupun seluruhnya dimiliki oleh Negara. 82 Dengan cirri-ciri sebagai berikut : a. Bersifat profit motive. b. Modal seluruhnya atau sebagian milik Negara dan dibagi atas saham-saham. c. Status hukumnya sebagai badan hukum perdata, yang berbentuk perseroan terbatas. 83 d. Hubungan-hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata. e. Tidak memiliki fasilitas-fasilitas Negara. f. Dipimpin oleh suatu Direksi. g. Pegawainya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta biasa. 81
Mulhadi, Op.Cit., hal.160. Sentosa Sembiring, Op.Cit. 83 Pandji Anoraga, Op.Cit. 82
26
27
h. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham dalam perusahaan.
Intensitas
“medezeggenschap”
terhadap
perusahaan tergantung dari besarnya jumlah saham (modal) yang dimiliki atau berdasarkan perjanjian tersendiri antara pihak pemerintah dan pihak pemilik (atau pendiri) lainnya. 84 Di samping tiga golongan BUMN di atas masih dikenal bentukbentuk lain yang mempunyai cirri-ciri khusus dan tunduk pada undang-undang tersendiri seperti delapan bank pemerintah yang tunduk pada UU No. 14/1967 serta UU pendiriannya masingmasing. Ada pula pertamina yang merupakan perusahaan minyak dan gas bumi Negara dan tunduk pada UU No. 8/1971. 85 d. Perusahaan Negara pada tahun 1998 Pada masa ini, Pemerintah mengeluarkan tiga produk hukum berbentuk peraturan pemerintah yang mengatur tiga jenis Perusahaan Negara, yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
1998 tentang
perusahaan perseroan (Persero), disini disebutkan bahwa Perusahaan Perseroan, untuk selanjutnya disebut Persero, adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 1 tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 84 85
Mulhadi, Op.Cit., hal.161. Pandji Anoraga, Loc.Cit.
27
28
51 % saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung. 86 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan
Umum
(Perum),
disini
disebutkan
bahwa
Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 9 Tahun 1969 dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. 87 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perusahaan
Jawatan
(Perjan),
disini
disebutkan
bahwa
Perusahaan Jawatan yang selanjutya disebut Perjan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 9 Tahun 1969 di mana seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham. 88 e. Perusahaan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam undang-undang ini jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disederhanakan menjadi dua yaitu :
86
Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero). 87 Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum). 88 Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan).
28
29
a) Perusahaan Perseroan (Persero) yang menurut Undang-undang ini adalah ”Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.” 89 b) Perusahaan Umum (Perum) yang menurut Undang-undang ini adalah “ Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedian barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.” 90 Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ini menggantikan tiga undang-undang sebelumnya yang sudah dinyatakan dicabut (tidak berlaku lagi), yaitu sebagai berikut. 91 a. Indonesische Bedrijvenwet (Stb. Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850). b. Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989). c. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran 89
Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara. 90
Ibid., Pasal 1 butir 4. Mulhadi, Op.Cit., hal.150.
91
29
30
Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).
B. Perusahaan Perseroaan Secara Umum Perusahaan perseroan adalah Perusahaan milik Negara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sebelumnya perusahaan perseroan telah diatur oleh undang-undang No.9 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut diundangkan peraturan pemerintah No. 12 Tahun 1969 tentang perusahaan Perseroan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1972. Kemudaian pada tanggal 17 januari 1998 diundangkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Lembaran Negara No. 15 tahun 1998. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1972 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Dan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) sebelumnya telah diubah juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2001. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan bahwa Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan
30
31
utamanya mengejar keuntungan 92. Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dari prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Prinsipprinsip dimaksud adalah good corporate governance yang terdiri dari prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. 93 Semua ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk segala Peraturan Pelaksana berlaku juga bagi Persero. 94 Persero dapat berentuk Persero (Tertutup) dan Persero Terbuka. Persero Terbuka adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi Kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 95 Jadi, Persero dapat terjadi dari dua kemungkinan, pertama, Persero tersebut memiliki modal dan jumlah pemegang tertentu yang diisyaratkan peraturan perundang-undangan. 96Kedua, Persero telah melakukan penawaran umum di pasar modal (go public). 97 Persero (tertutup) adalah persero yang tidak termasuk dalam katagori Persero terbuka. 98 Dahulu Perseroan Terbatas diatur KUHD, yaitu dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56. 99 Pengaturan PT sebagaimana yang dijabarkan dalam KUHD yang cukup sumir yakni hanya 21 pasal dianggap tidak memadai lagi untuk 92
Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara. 93
Mulhadi, Op.Cit., hal.166 Ibid., hal.168 95 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 94
Negara. 96
Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2006,
hal.71. 97
Ibid. Ibid. 99 Sanunusi Bintang & Dahlan, Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.34. 98
31
32
mengatur badan usaha PT yang aktifitasnya semakin mengglobal tidak hanya lintas daerah akan tetapi menembus batas antarnegara. 100 Disamping itu, di luar KUHD masih terdapat pula pengaturan Badan Hukum semacam Perseroan Terbatas bagi golongan Bumi Putra, sehingga timbul dualisme badan hukum perseroan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia. 101 Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun 2007 yang menggantikan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995. Dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndang ini serta peraturan pelaksannya. 102 Menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah merupakan badan hukum. Untuk mendapat status badan hukum ini pun harus memenuhi persyaratan tertentu. 103 Setatus badan hukum PT diperoleh sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum PT. 104
100
Sentosa sembiring, Op.Cit., hal.13. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.65. 102 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 103 Agus Budiarto, kedudukan hukum & tanggung jawab pendiri perseroan terbatas, Ghalia Indonesia, Bogor,2009, hal.18. 104 Mulhadi, Op.Cit., hal.84. 101
32
33
Sebagai badan Hukum, Perseroan Terbatas telah memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum sebagaima telah diatur dalam UU PT. Unsur tersebut adalah sebagai berikut : 105 a. b. c. d. e.
Memiliki pengurus dan organisasi teratur. Dapat melakukan perbuatan hukum. Mempunyai harta kekayaan sendiri. Mempunyai hak dan kewajiban. Memiliki tujuan sendiri.
Organ Persero sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas, oleh karena Persero pada hakekatnya adalah Perseroan Terbatas, yaitu meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. 106 Hanya saja dalam menjalankan fungsi dan tugas organ yang dimaksud ada ketentuan yang lebih spesifik yakni peran Negara dalam hal ini yang diwakili oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara masih cukup dominan untuk menentukan siapa yang akan duduk dalam organ Persero, baik untuk jabatan Komisaris maupun Direksi. 107 Dalam inpres Nomor 8 tahun 2005 dikemukakan : Dalam rangka pengangkatan anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, selaku wakil Pemerintah sebagai Rapat Umum Pemegang Saham atau pemegang saham pada Persero, atau selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal pada Perum, agar memperhatikan dan mengedepankan keahlian, profesionalisme dan integritas dari calon anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan, untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa untuk mengetahui tentang cara pendirianya Persero dan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan 105
Mulhadi, Op.Cit., hal.83. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 107 Sentosa Sembiring, Op.Cit., hal. 69. 106
33
34
persero dapat memberlakukan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk pula segala peraturan pelaksannya. Mengingat Persero pada dasarnya merupakan Perseroan Terbatas.
1. Pendirian Perusahaan Perseroan Seperti dijelaskan diatas bahwa ketentuan tentang PT dalam hal ini UU Nomor 40 tahun 2007 berlaku juga bagi perusahaan perseroan. Namun berkaitan dengan pendirian perusahaan perseroan, UU PT memberi rambu-rambu bahwa untuk pendirian perusahaan perseroan tunduk kepada UU BUMN. 108 Pasal 7 ayat 7 UU PT menjelaskan : Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan dalam ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi : a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara; atau b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal. Dengan kata lain untuk mendirikan Perusahaan Perseroan hanya ada satu pihak, dalam hal ini Negara Republik Indonesia. 109 Pendirian Persero Diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan menteri teknis dan Menteri Keuangan. 110 Pengkajian bertujuan untuk menentukan layak tidaknya Perseroan tersebut didirikan, melalui kajian atas perencanaan bisnis dan kemampuan untuk
108
Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hal. 67. 109 Ibid. 110 Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
34
35
mandiri serta mengembangkan usaha dimasa mendatang. Pengkajian dalam hal ini, melibatkan menteri teknis sepanjang yang menyangkut kebijakan sektoral. 111 Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 112 Disini Menteri merupakan wakil Negara selaku pemegang saham pada persero. Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. 113 Modal yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. 114 Penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari : 115 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Kapitalisasi cadangan. 3. Sumber lainnya. Termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu meliputi pula proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh BUMN atau piutang Negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan 111 112
Mulhadi, Op.Cit., hal.168. Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara. 113
Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara. 114
Mulhadi, Op.Cit., hal. 164. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. 115
35
36
modal Negara.
116
Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah
penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan. 117 Yang dimaksud dengan sumber lainnya tersebut, antara lain keuntungan revaluasi asset. 118 Setiap penyertaan modal Negara atau penambahan penyertaan modal Negara kedalam BUMN dan Perseroan Terbatas yang modalnya berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 119 Pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara ke dalam modal BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung Negara ke dalam BUMN tersebut, sehingga setiap penyertaan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 120 Penetapan dengan Peraturan Pemerintah bukan hanya mengenai penyertaan modal Negara, 121 melainkan juga setiap perubahan penyertaan modal Negara, baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan Negara atas saham persero atau Perseroan Terbatas.
122
Hal ini dilakukan dengan tujuan
memperrnudah memonitor dan penatausahaan kekayaan Negara yang tertanam pada BUMN dan Perseroan Terbatas. 123 Jadi peraturan pemerintah itu bukan mengesahkan berdirinya perseroan terbatas, melainkan mengesahkan penyertaan
116
Penjelasan UU BUMN Mulhadi, Loc.Cit. 118 Ibid. 119 Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. 120 Mulhadi, Op.Cit., hal. 165. 121 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal. 110. 122 Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 123 Mulhadi, Op.Cit., hal. 168. 117
36
37
modal dalam Perseroan Terbatas.
124
Namun demikian, bagi penambahan
penyertaan modal Negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan sumber lainnya tidak perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, melainkan cukup melalui keputusan RUPS bagi perusahaan Perseroan (PERSERO) atau Menteri bagi Perusahaan Umum (PERUM) dan dilaporkan kepada menteri keungan. 125 Karena pada prinsipnya kekayaan Negara tersebut telah terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 126 Pemisahan kekayaan Negara unuk dijadikan modal nominal dari suatu persero, dapat dilakukan untuk maksud-maksud sebagai berikut : 127 a. Pendirian BUMN atau Perseroan Terbatas; b. Penyertaan modal Negara pada Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik Negara; c. Penyertaan modal Negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas yang didalamnya telah terdapat saham milik Negara. Penambahan penyertaan modal Negara ke dalam suatu BUMN dan Perseroan Terbatas dilakukan dalam rangka : 128 a. Memperbaiki struktur permodalan BUMN dan Perseroan Terbatas; dan/atau b. Meningkatkan kapasitas BUMN dan Perseroan Terbatas.
124
Abdulkadir Muhammad, Loc.Cit. Mulhadi, Loc.Cit. 126 Ibid. 127 Pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. 128 Pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas 125
37
38
Penyertaan modal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara. Apabila Negara menyertakan modal dalam pendirian Persero, maka tindakan tersebut dapat diurutkan sebagai berikut : 129 (a) Penyertaan Modal dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah. (b) Menteri keungan menyetujui rancangan Anggaran Dasar (c) Menteri Keuangan atau Menteri lain yang diberi kuasa membawa rancangan Anggaran Dasar Persero menghadap notaris untuk dibuatkan akta pendirannya. (d) Dan seterusnya berlaku prosedur menurut Undang-undang No. 40 tahun 2007. Selain itu pendirian perusahaan perseroan dapat juga dilakukan dengan pengalihan bentuk perusahaan, seperti pengalihan bentuk badan hukum Perum menjadi persero yang didirikan berdasarkan Undang-undang, mengenai peralihan perusahaan persero tersebut terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Negara. Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. 130 Persero sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyedian barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing tinggi, baik di pasar dalam negeri maupun internasional. 131 Jika keuntungan usaha sebagai hasil
129
Abdulkadir Muhammad, Loc.Cit. Pasal 12 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 131 Mulhadi, Loc.Cit. 130
38
39
kinerja Persero dapat meningkatkan nilai Persero yang bersangkutan, maka hal ini akan memberikan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak yang terkait. 132
2. Kedudukan Hukum Perusahaan Perseroan Setelah kita ketahui sesuai dengan uraian diatas Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, 133 yang sekarang telah digantikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka kedudukan hukum persero dalam keadaan statis tunduk kepada hukum perdata karena perbuatan hukum pendirian, berdasarkan pada pasal 7 ayat (1) UUPT yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut. (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Hubungan hukum intern diperlukan hukum perdata bagi perbuatan dan hubungan hukum dengan pihak ketiga (ekstern). Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan Badan Hukum. Perseroan Terbatas dimasukkan Dalam kelompok perseketuan yang berbadan hukum dan menjadi subjek hukum dalam lalu lintas hukum disamping orang. 134
132
Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal. 112. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 134 Agus Budiarto, Op.Cit., hal. 20. 133
39
40
Akan tetapi hal yang spesifik yang merupakan ciri khas dari Persero ini sehingga berbeda dengan Perseroan Terbatas (Swasta), yakni dalam hal modal perusahaan, yang menyebutkan bahwa modal dari Perusahaan Perseroan adalah terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 135 3. Pembubaran dan Pemberesan Perusahaan Perseroan Pengertian Pembubaran BUMN atau perusahaan Perseroan tidak dijelaskan didalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, tetapi pengertian tentang pembubaran BUMN dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Pembubaran adalah pengakhiran Persero atau Perum yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 136 Pembubaran BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 137 Karena pendirian BUMN dilakukan dengan Peraturan Pemerintah yang menyebutkan besarnya penyertaan modal Negara dalam pendirian BUMN dimaksud, maka pembubaran
BUMN
tersebut
harus
dilakukan
pula
dengan
Peraturan
Pemerintah. 138 Dalam Peraturan Pemerintah tentang pembubaran BUMN, dapat pula ditetapkan agar sisa hasil likuidasi dijadikan penyertaan modal Negara pada
135
Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara. 136
Pasal 1 ayat 14 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. 137 Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 138 Penjelasan Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
40
41
BUMN lain yang telah ada atau dijadikan penyertaan dalam rangka pendirian BUMN baru. 139 Jik tidak ditetapkan demikian, sisa hasil likuidasi disetorkan langsung ke kas Negara, karena merupakan hak Negara sebagai pemegang saham atau pemilik modal BUMN. 140 Pembubaran persero dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsipprinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas. 141 Pembubaran Persero dapat terjadi : 142 a. Berdasarkan keputusan RUPS; b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir; c. Berdasarkan penetapan pengadilan; d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembubaran Persero karena keputusan RUPS diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan menteri keuangan. 143 Usulan pembubaran persero disampaikan oleh Menteri kepada Presiden setelah dilakukan pengkajian dan diputusakan oleh RUPS. Penyampain usulan tersebut disertai dengan rancangan Peraturan
139
Mulhadi, Op.Cit., hal. 184. Ibid. 141 Pasal 80 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. 142 Pasal 142 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 143 Pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. 140
41
42
Pemerintah.
144
Pengkajian terhadap rencana pembubaran Persero dapat
mengikutsertakan Menteri Teknis, Menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen. 145 Keterlibatan Menteri Teknis dalam rangka pembubaran Persero berkaitan dengan kebijakan sektoral yang menjadi kewenangan Menteri Teknis tersebut dan/atau kewajiban pelayanan umum (public service obligation) dan/atau karena peraturan perundang-undangan. 146 Yang dimaksud dengan Menteri Teknis disini adalah Menteri yang mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha. 147 Suatu persero dapat melakukan penggabungan atau peleburan diri dengan Persero lainnya atau Perum yang telah ada atau sebaliknya. Penggabungan dan peleburan tersebut dapat dilakukan tanpa didakan likuidasi lebih dahulu. Dengan adanya penggabungan tersebut, Persero yang menggabungkan diri menjadi bubar. Sedangkan dengan adanya peleburan, BUMN yang saling meleburkan menjadi bubar dan membentuk BUMN baru. 148 Menteri segera mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah kepada presiden mengenai pembubaran Persero yang bubar bukan karena keputusan RUPS. Pengajuan rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud tidak memerlukan
144
Penjelasan Pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. 145 Pasal 81 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. 146 Penjelasan Pasal 81 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. 147 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. 148 Mulhadi, Op.Cit., hal. 183.
42
43
pengkajian, 149 karena bubarnya Persero tersebut sebagai konsekuensi yuridis. Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud hanya bersifat administratif dan tidak menjadi syarat bubarnya persero. 150
C. Peranan Pemerintah dalam Perekonomian melalui Perusahaan Perseroan Pemerintah mencakup semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas mengatur ekonomi. Dan pemerintah terjun langsung dalam kegiatan ekonomi melalui perusahaan Negara yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peranan pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah : 151 1. Sebagai pengatur yaitu mengatur perekonomian Negara sehingga tercipta stabilitas ekonomi agar tidak merugikan masyarakat. a. Pengaturan ekonomi secara langsung Contoh : perizinan, pengendalian lingkungan, pembayaran pajak, peraturan biaya tarif, penghapusan peraturan-peraturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi. Regulasi pengaturan kegiatan ekonomi secara langsung, sehingga pemerintah dapat menata kehidupan perekonomian sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Deregulasi yaitu upaya penghapusan yang dinilai menghambat perekonomian. b. Pengaturan ekonomi secara tidak langsung Contoh : pemberian insentif bagi produsen untuk memproduksi barang tertentu, himbauan pemerintah agar konglomerat menyerahkan 2,5% keuntungannya untuk mengentaskan kemiskinan. 2. Sebagai konsumen yaitu membutuhkan barang dan jasa dalam menjalankan tugasnya. 3. Sebagai produsen yaitu menghasilkan barang dan jasa melalui perusahaan milik Negara.
149
Pasal 82 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. 150 Penjelasan Pasal 82 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. 151 Ilmu Pengetahuan Sosial, Kumpulan Materi Ilmu Pengetahuan Sosial, dalam http://ips-mrwindu.blogspot.com., diakses tanggal 15 Oktober 2012.
43
44
Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti diuraikan terdahulu yang didasarkan pada pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan Juridis, dapat menunjukan bahwa Negara mengambil peran yang sangat besar dan strategis dalam perekomian Indonesia dan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi. 152 Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Indonesia. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. 153 Peranan BUMN sebagai “wahana pembangunan” (agent of development) lebih menonjol daripada peranan sebagai perusahaan (business entity). 154 Ada beberapa sebab mengapa BUMN lebih banyak berperan sebagai “wahana pembangunan” dari pada sebagai perusahaan yaitu : 155 1. BUMN adalah alat vital yang efektif untuk melaksanakan pembangunan nasional. 2. Pemerintah selaku pemilik BUMN mempunyai wewenang untuk memberikan penugasan apa pun juga kepada BUMN.
152
Mulhadi, Loc.Cit. Ibid. 154 Pandji Anoraga, Loc.Cit. 155 Ibid. 153
44
45
3. Dalam pelaksanaan pembangunan sering kali dirasakan perlu untuk melaksanakan proyek-proyek tertentu yang tidak terdapat dalam rencana pembangunan yang ditetapkan semula. Menurut riyanto, fungsi dan peranan BUMN di Negara kita agak unik, disatu pihak dituntut sebagai badan usaha pengemban kebijaksanaan dan programprogram pemerintah atau yang kita kenal dengan sebutan sebagai agen pembangunan, di pihak lain harus tetap berfungsi sebagai unit usaha komersial biasa dan mampu berjalan dan beroprasi berdasarkan prinsip-prisip usaha yang sehat. 156 Peranan Negara (Pemerintah) dalam perekonomian tidaklah semata-mata berlangsung melalui APBN, APBD serta peraturan-peraturan hukum atau perizinan. Namun lebih dari pada itu bahwa pemerintah memegang peranan penting melalui perusahaan-perusahaan Negara atau Badan Usaha Negara (BUMN). Peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perekonomian Negara, yaitu sebagai berikut : 157 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat mengelola dan menggunakan cabang-cabang produksi yang pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya. 2. Pemerintah melalui perusahaan Negara (BUMN) dapat melayani masyarakat secara maksimal. 3. BUMN menjadi salah satu sumber pendapatan Negara yang berasal dari pendapatan nonpajak. 4. BUMN dapat menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu mengatasi pengangguran. 5. BUMN dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Walaupun pengaruh BUMN secara keseluruhan pada perekonomian nasional sulit diperhitungkan secara tepat, namun bila dilihat dari jenis dan ruang 156
Ibid., hal. 8 Masrukhin, Peran Badan Usaha dalam Perekonomian Nasional, dalam http://maslabbaika.blogspot.com, diakses tanggal 15 Oktober 2012. 157
45
46
lingkup kegiatan dan lapangan usaha BUMN, maka dapat dipastikan bahwa peranan BUMN itu besar sekali dalam perekonomian Indonesia. Melihat hal diatas, maka perlu adanya perhatian yang baik dari pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan peranannya dalam perekonomian melalui BUMN. Maka dari itu pemerintah harus selalu memperhatikan setiap tujuan yang diharapkan dari BUMN dan kemudian menyesuaikan dengan tuntutan dan keadaan perekonomian masa sekarang dan khusus pada masa yang akan datang. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa maksud dan tujuan dari Badan Usaha Milik Negara adalah : 158 1. Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya ; 2. Mengejar keuntungan; 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedian barang dan∕atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak ; 4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi ; 5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Dengan demikian tujuan setiap Badan Usaha Milik Negara menurut Undang-undang tersebut harus memiliki kelima tujuan diatas. Karena setiap Perusahaan Negara (BUMN) diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan Negara. 159 Meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan 158
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
159
Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara. Negara.
46
47
tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. 160 Setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 161 Dalam kegiatan perintisan untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan dalam oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah. 162 Maksud dan tujuan dari Perusahaan Negara yang dimaksud diatas diberikan kepada bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara yang ada seperti Perseroan dan Perum yang memiliki tugas dan tujuan yang berbeda masing-masing. Didalam Persero maksud dan tujuan dari Pesero yaitu, menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. 163 Sedangkan Perum mempunyai maksud dan
160
Ibid. Ibid. 162 Ibid. 163 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 161
47
48
tujuan menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedian barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengolaan perusahaan yang sehat. 164 Pemerintah sebagai penanggung jawab pembangunan perekonomian Negara dituntut untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Salah satu diantaranya yaitu dengan memaksimalkan peran BUMN untuk dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan perekonomian Negara sehingga semakin mempercepat proses pembangunan nasional.
164
Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara.
48
