BAB II TINJAUAN UMUM BERACARA PERDATA A. Putusan Hakim 1. Pengertian Putusan Hakim Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.1 Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak
yang dikalahkan dalam suatu
persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, 1
Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.
27
28
sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.2 2. Asas-Asas Putusan Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,3 antara lain: a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci; Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni; 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, 2) Hukum kebiasaan, 3) Yurisprudensi, atau 4) Doktrin hukum.
2 3
Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika. M. Yahya Harahap. 2004. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
29
b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan; Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. c. Tidak boleh mengabulkan melebih tuntutan; Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. d. Diucapkan di muka umum 1. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat Imperatif (memaksa). Prinsip ini didasarkan oleh asas fair trial, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (secrecy) atau confidence sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.
30
2. Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Dalam Hukum Acara Pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP: “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengakibatkan; a) Tidak sah, atau b) Tidak mempunyai kekuatan hukum. 3. Dalam
hal
pemeriksaan
secara
tertutup,
putusan
tetap
diucapkan dalam sidang terbuka. Dalam
kasus-kasus
tertentu,
peraturan
perundang-
undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang terutama dalam bidang perkara
perceraian.
hukum
Prinsip
kekeluargaan,
pemeriksaan
khususnya
tertutup
dalam
31
persidangan perceraian bersifat imperatif, mengenai
proses
namun
sepanjang
pengucapan putusan, tetap tunduk pada
ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Diucapkan di dalam sidang pengadilan Selain
persidangan
harus
terbuka
untuk
umum,
pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan. 5. Radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang. Sesuai
dengan
perkembangan
jaman,
penyiaran
dan
penayangan radio dan televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara. 3. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja.
32
Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir. a. Putusan Sela Menurut H.Ridwan Syahrani (Zainuddin Mappong 2010 : 105), putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Mengenai Putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (eind vonnis), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan preparatoir atau interlocutoir. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang
berperkara
untuk
memudahkan
hakim
menyelesaikan
pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela,4 antara lain: 1) Putusan Preparatoir Putusan Preparatoir
4
adalah
putusan
M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika, Jakarta , 2004, hlm. 20
sela
yang
33
dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir.5 Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir. Misalnya: a)
Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi. Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi ahli.
c)
Putusan
yang
memerintahkan
tergugat
supaya
menghadap sendiri dipersidangan pengadilan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya. 2) Putusan Interlocutoir Putusan
Interlocutoir
adalah
putusan
sela
yang
berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan Interlocutoir ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti
5
Ibid. Hlm 32
34
dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir. a) Memerintahkan
pemeriksaan
keterangan
ahli,
berdasarkan pasal 154 HIR. Apabila hakim secara ex officio maupun atas permintaan
salah
satu
pihak,
menganggap
perlu
mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan. b) Memerintahkan
pemeriksaan
setempat
(gerechtelijke plaatssopmening) berdasarkan Pasal 153 HIR. Jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya interlocutoir
yang
dituangkan berisi
dalam
perintah
putusan
kepada
Hakim
Komisaris dan Panitera untuk melaksanakannya. c) Memerintahkan
pengucapan
atau
pengangkatan
sumpah baik sumpah penentu atau tambahan berdasarkan Pasal
155
HIR,
Pasal
1929
KUHPerdata
maka
pelaksanaannya dituangkan dalam putusan interlocutoir. d) Memerintahkan pemanggilan para saksi berdasarkan Pasal 139 penggugat
HIR
yakni
saksi
atau tergugat,
yang tetapi
diperlukan tidak
dapat
35
menghadirkannya berdasarkan pasal 121 HIR, pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita. e) Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen. 3) Putusan Insidentil Putusan Insidentil adalah putusan sela yang berhubungan dengan insident atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. MisalnyaKematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat. a. Putusan
atas
mengadakan
tuntutan jaminan
agar terlebih
pihak
penggugat
dahulu
sebelum
dilaksanakan putusan serta merta. b. Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu perkara (voeging, tusschenkomst, vrijwaring) dan sebagainya. 4) Putusan provisionil Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RGB. Disebut juga prvisionele beschikking,
yakni
keputusan
yang
bersifat
sementara atau interm award (temporaru disposal) yang berisi
36
tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Untuk menunggu putusan akhir, putusan provisionil dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak. Misalnya: a)
Putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama
suami
selama
dalam
proses
persidangan
berlangsung. b) Putusan yang menyatakan bahwa suami yang digugat oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan
nafkah
kepada
suami tersebut dihukum untuk
anak
istrinya,
membayar
agar nafkah
terlebih dahulu kepada anak istrinya sebelum putusan akhir dijatuhkan, dan lain sebagainya. b. Putusan akhir Menurut H.Ridwan Syahrani, putusan akhir (eindvonnis) adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu.
Perkara
perdata
dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat
pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.6
6
H. Zainuddin Mappong. 2010. Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara
37
Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas tiga macam (Sarwono 2011 : 212-213), yaitu: 1) Putusan Declaratoir Putusan declaratoir adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah. 2) Putusan Constitutief (Pengaturan) Putusan
Constitutief
adalah
putusan
yang
dapat
meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan
hukum
yang
baru.
Misalnya:
putusan tentang
perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara. 3) Putusan Condemnatoir (Menghukum) Putusan Condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada ini
umumnya
putusan
condemnatoir
terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan
antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata). Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
38
diselesaikan di pengadilan. Misalnya: a) Hukuman untuk meyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagai pelunasan utang. b) Hukuman untuk membayar sejumlah uang. c) Hukuman untuk membayar ganti rugi. d) Hukuman untuk menyerahkan barang-barang jaminan baik
terhadap
barang-barang
bergerak
maupun
tidak
bergerak. Dalam putusan condemnatoir ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga dan biaya persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksnaan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat teritorial (aparat pemerintah) setempat. 4. Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.
39
Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa: “Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi.”7 Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata. Prinsip ini antara lain ditegaskan dalam putusan MA No.1043 K/Sip/1971 antara lain: Meskipun salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau kasasi, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan dimaksud belum mempunyai kekuasaan eksekutorial baik terhadap tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum, apalagi terhadap tergugat yang mengajukan upaya tersebut. Dari penjelasan tersebut pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan 7
Abdulkadir Muhammad. 2000. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hukum Acara Perdata Indonesia.
Cetakan ketujuh.
40
umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dijalankan upaya dan tindakan eksekusiEksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela. 5. Kekuatan Hukum Putusan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan (Zainuddin Mappong 2010 : 153), yaitu: a. Kekuatan Mengikat (Bindende Kracht) Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihakpihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (bindende kracht) adalah suatu putusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali, walaupun ada verzet, banding atau kasasi, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat. Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan, yaitu:
41
1) Teori Hukum Materiil Menurut
teori
ini
maka
kekuatan
mengikat
dari
putusan yang lazimnya disebut ”gezag van gewijisde” mempunyai sifat hukum materiil, karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan. Putusan dapat menetapkan, menghapuskan atau mengubah hubungan hukum, sehingga putusan merupakan
sumber
hukum materiil. Teori ini hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga teori ini sekarang sudah ditinggalkan karena tidak memberi wewenang kepada seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga. 2) Teori Hukum Acara Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-mata hanyalah sumber wewenang prosesuil, karena menuju kepada penetapan
yang pasti tentang hubungan
hukum yang merupakan pokok sengketa. 3) Teori Hukum Pembuktian Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang
42
apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat
oleh
karena
menurut
teori
ini
pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang Telah memperoleh
kekuatan
hukum
yang
pasti
tidak
diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya. 4) Terikatnya para Pihak pada Putusan Terikatnya
para
pihak
kepada
putusan
dapat
mempunyai arti positif dan negatif, yakni ; a) Arti positif, arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (res judicata pro
veritate
habetur).
Pembuktian
dimungkinkan. Terikatnya para didasarkan
pada
Pasal
lawan
tidak
pihak
ini
1917-1920 KUHPerdata.
b) Arti negatif, arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelum nya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum “nebis in idem” (Pasal. 134 Rv). Kecuali didasarkan atas Pasal 134 Rv, kekuatan
43
mengikat dalam arti nagatif ini juga didasarkan asas ”litis finiri oportet” yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum,
apa
yang
pada
suatu
waktu
telah
diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif. 5) Kekuatan hukum yang pasti Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (inkracht van gewisjde) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni request civil dan perlawanan oleh pihak ketiga.
b. Kekuatan Pembuktian (Bewijzende Kracht) Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan autentik
bertujuan
untuk
dapat
akta
dipergunakan sebagai alat bukti bagi para
pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh
44
suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.
c. Kekuatan Eksekutorial (Executoriale Kracht) Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, terutama putusan itu harus diselesaikan atau dilaksanakan (dieksekusi) secara paksa. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan, karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara. Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Peradilan di Indonesia yang menganut ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004) dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya
yang berbunyi ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa” (Pasal 435 Rv jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).
45
B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undangundang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim. Jadi, setiap orang yang berperkara di pengadilan baik itu tergugat maupun penggugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang telah memeriksanya. Jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan. Upaya hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu: 1. Upaya Hukum Biasa Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan, apabila diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undangundang
dan
dapat
menghentikan
atau
menangguhkan
pelaksaan
putusan untuk sementara waktu, kecuali apabila putusan tersebu bersifat serta merta (Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBG). Upaya hukum biasa hapus jika yang bersangkutan menerima putusan. Upaya hukum biasa antara lain sebagai berikut: a. Verzet atau perlawanan Verzet adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama.
46
Tenggang waktu verzet atau perlawanan, 8 adalah sebagai berikut: 1) Perlawanan terhadap putusan verstek dapat diajukan dalam tenggang
waktu
14
(empat
belas)
hari
terhitung
sejak
pemberitahuan diterima tergugat secara pribadi. 2) Jika putusan verstek ini tidak diberitahukan kepada tergugat pribadi, maka perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke- 8 (delapan)
setelah
teguran
untuk
melaksanakan
putusan
verstek itu. 3) Apabila tergugat tidak datang menghadap ketika ditegur , perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 (Pasal 129 ayat (2) HIR) sampai hari ke-14 (Pasal 153 ayat (2) RBG) sesudah putusan verstek dijalankan. Perlawanan adalah verzet atas suatu putusan verstek (Pasal 125 Jo Pasal 129 HIR 149 Jo Pasal 153 RBG). Yurisprudensi MA RI No. 290 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan terlambat,
harus dinyatakan tidak
dapat diterima,
bukannya ditolak. b. Banding Banding adalah pemeriksaan ulang terhadap keputusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan jaksa atau terdakwa (penggugat atau tergugat) atau pemeriksaan ulang tersebut dilakukan 8
H. Zainuddin Mappong. 2010. Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata). Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
47
oleh pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri. Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan hakim pengadilan negeri dalam perkara perdata, dapat mengajukan permohonan banding tujuan
dengan
perkaranya diperiksa ulang di pengadilan tinggi karena
menganggap putusan tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku. Permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang, sedangkan permohonan banding hanya dapat diterima untuk seorang pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingankepentingan dari pihak yang permohonan
bandingnya tidak dapat
diterima (Putusan MA RI No. 46 K/Sip/1969 tanggal 5 Juni 1971). Permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, 199 RBG) atau diberitahukan putusan kepada yang bersangkutan. Setelah salah satu pihak menyatakan banding dan dicatat panitera, maka pihak lawan diberitahukan oleh panitera tentang permintaan banding itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permintaan banding diterima dan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkasnya di pengadilan negeri selama 14 (empat belas) hari (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 280 RBG). Kedua belah pihak dapat memasukkan surat keterangan dan bukti-bukti baru sebagai uraian dari alasan permohonan banding
48
(memori banding) kepada panitera pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang bersangkutan, sedangkan terbanding memori
itu
dengan
kontra
tinggi
yang
menjawab
memori banding. Kemudian salinan
putusan, serta surat permohonan harus dikirim pengadilan
dapat
kepada
penitera
bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan setelah menerima permohonan banding. Selanjutnya apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut terlewati untuk mengajukan banding oleh salah satu pihak, maka pengadilan negeri yang menerimanya tidak boleh menolaknya, tetapi wajib meneruskannya ke pengadilan tinggi, sebab yang berhak menolak dan menerima permohonan banding tersebut hanyalah pengadilan tinggi.9 Dalam tingkat banding hakim boleh mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Putusan dalam tingkat banding dapat berupa: 1) Menguatkan putusan pengadilan negeri; 2) Memperbaiki putusan pengadilan negeri; 3) Membatalkan putusan pengadilan negeri. Putusan menguatkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus pengadilan negeri itu dianggap benar dan tepat. Putusan memperbaiki, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan
9
H. Zainuddin Mappong. 2010. Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata). Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
49
negeri itu dipandang kurang tepat menurut rasa keadilan, karenanya perlu diperbaiki. Putusan membatalkan, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri itu dipandand tidak benar dan tidak adil, karenanya harus dibatalkan (Bambang Sugeng dan Sujayadi 2011 : 92). Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang sudah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004) memberi pengertian tentang kasasi, yakni : 1. Dalam sistem peradilan Indonesia, terdapat peradilan tingkat kasasi yang kewenangannya diberikan Undang- Undang kepada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi (Highest State Court) dari semua Lingkungan Peradilan yang ada di bawahnya. 2. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan apabila pengadilan yang membuat putusan atau penetapan itu: a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. b. Salah menerapkan dasar hukumnya dalam keputusannya atau melanggar hukum yang berlaku. c. Lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
50
Apa yang dikemukakan Pasal 30 ayat (1) UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut, hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan Kamus Istilah Hukum, yaitu Cassatie: pembatalan, pernyataan tidak berlakunya keputusan hakim rendahan oleh Mahkamah Agung, demi kepentingan kesatuan peradilan. Hal itu dilakukan Mahkamah Agung apabila putusan itu melanggar bentuk yang diharuskan dengan ancaman batal, karena melanggar ketentuan hukum atau melampaui kekuasaan peradilan.10 Kasasi adalah satu tindakan mahkamah agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Sedangkan, menurut Sudarsono, kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah agung terhadap putusan hakim dalam tingkat peradilan di bawahnya karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.11 Permohonan kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung jika telah menggunakan upaya hukum banding dan hanya dapat dlakukan 1 (satu) kali saja, kecuali
dalam
putusan
peradilan
tingkat pertama
yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding (Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang selanjutnya ditulis UU No.14 Tahun 1985 jo.
10
M. Yahya Harahap. 2004. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
11
H. Zainuddin Mappong. 2010. Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata). Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
51
Pasal 45A Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang selanjutnya ditulis UU No. 5 Tahun 2004) (Sarwono 2011 : 358). Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung dan salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut karena menganggap putusan tersebut bertentangan dengan hukum atau hukum
yang
diterapkan
tidak
sebagaimana
mestinya, dapat
mengajukan kasasi. Tujuannya adalah supaya putusan tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan : 1) Mengadili
pada
tingkat
kasasi
terhadap
putusan
yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU. 3) Kewenangan lainnya yang diberikan UU. Pengajuan permohonan kasasi dapat diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus suatu perkara dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan kepada pemohon kasasi dengan membayar biaya perkara yang telah ditentukan oleh pengadilan (Pasal 46 ayat (3) dan (4) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
52
Jika dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ternyata pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara dalam tingkat banding ternyata belum juga mengajukan permohonan kasasi, maka pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara dianggap telah menerima putusan pengadilan di tingkat banding dan tidak mengadakan upaya hukum lain. Di dalam risalah kasasi harus memuat keberatan-keberatan atau alasan kasasi yang berhubungan dengan pokok persoalan perkara (Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Maret1972 No. 1282 K/Sip/1971). Pernyataan keberatan terhadap puusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tanpa menyebutkan keberatan-keberatan secara terperinci tidak dibenarkan, karena dianggap keberatan- keberatan tersebut
tidak
dengan
sungguh-sungguh
diajukan
dan dapat
dikesampingkan begitu saja (Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1972 No. 1322 K/Sip/1971).12 Di tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya tetapi tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Penilaian mengenai hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Mahkamah Agung terikat pada peristiwa yang telah diputuskan dalam tingkat terakhir. Jadi dalam tingkat kasasi peristiwanya tidak diperiksa
12
H. Zainuddin Mappong. 2010. Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata). Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
53
kembali. Dengan demikian, kasasi tidak dimaksudkan sebagai peradilan tingkat ketiga (yudes factie), namun sebagai peradilan tingkat kasasi. Pemeriksaan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, baik yang meliputi bagian daripada putusan yang merugikan pemohon kasasi maupun bagian yang menguntungkan pemohon kasasi. 2. Upaya Hukum Luar Biasa Upaya hukum luar biasa, digunakan untuk putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan sudah tidak dapat diubah serta tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-undang saja.13 Upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menunda eksekusi yang dapat dibagi atas 2 (dua) macam: a. Peninjauan Kembali (Request Civil) Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi bahwa: Mahkamah
Agung
bertugas
dan
berwenang
memeriksa
dan
memutus: 1) Permohonan kasasi; 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili;
13
Bambang Sugeng A.S., Sujayadi. 2011. Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata. Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup.
54
3) Permohonan
peninjauan
kembali
putusan
pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pasal ini, MA tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, tetapi juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali.14 Yang dimaksud dengan peninjauan kembali atau request civil adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara melawan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.15 Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat kasasi dan putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat (verstek) serta yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan, dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputus dapat dimintakan peninjauan kembali (Pasal 385 RV). Untuk itu request civil yang diatur dalam Pasal 385-401 RV, tidak lain adalah peninjauan kembali suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan.
Permohonan
peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, tetapi kalau sudah
14 15
M. Yahya Harahap. 2004. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
55
dicabut tidak dapat diajukan lagi (Pasal 66 ayat (1-3) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan sebagai berikut: 1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat
pihak
lawan
yang
diketahui
setelah perkaranya
diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidanan dinyatakan palsu. 2) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. 4) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya. 5) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. 6) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
56
Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasanalasan tersebut,
dapat
diajukan
sendiri
oleh
pihak
yang
berkepentingan atau ahli warisnya dan bisa juga diajukan oleh kuasa hukumnya yang diberi kuasa khusus untuk itu secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya yang sah yang dapat dijadikan sebagai
dasar
permohonan
peninjauan
kembali16
selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari dan dapat juga diajukan secara lisan. Jika ternyata pihak pemohon tidak dapat menulis, maka pemohon menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan peninjauan kembali (Pasal 68 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). b. Perlawanan dari Pihak Ketiga (derdenverzet). Pada asasnya suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW). Akan tetapi apabila pihak ketiga merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu 16
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan kesebelas, Mandar Maju, Bandung, h. 1-2.
57
putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata- nyata telah dirugikan haknya. Apabila perlawanan itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv)17 Dari beberapa pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan derden verzet atau verzet door derden adalah perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap merugikan pihak ketiga. Dalam perlawanan pihak ketiga ini umumnya dalam suatu perkara tidak diikutsertakan dalam persidangan pengadilan dan tidak ada sangkut pautnya dengan para pihak yang sedang bersengketa, tetapi barang-barang miliknya yang sah baik terhadap barang-barang bergerak
maupun
tidak
bergerak
disita
oleh
pengadilan.18
C. Konsep Novum Untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) baik perkara pidana maupun perdata, salah satu syarat materiilnya adalah ditemukannya bukti baru atau keadaan baru yang disebut Novum. Alasan matriil PK ditemukannya novum dalam suatu perkara disebut dengan “keadaan baru” terdapat dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP. Sementara ditemukannya 17
Sudikno Mertokusumo, 2010, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 2-3. 18
Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
58
novum, disebut dengan “surat-surat bukti yang bersifat menentukan” dalam perkara perdata terdapat dalam Pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang diubah pertama kali dengan UU No. 5 Tahun 2004 yang diubah kedua kalinya dengan UU No. 3 Tahun 2009. Meskipun dengan menggunakan istilah yang berlainan tentang novum tersebut, namun arti yang sebenarnya tidaklah berbeda. Perbedaan hanya terdapat bahwa dalam perkara pidana tidak disebutkan secara tegas tentang alat buktinya dimana novum tersebut diperoleh/terdapat atau melekat. Namun novum dalam perkara perdata secarta tegas disebut dengan alat bukti surat. Novum tersebut melekat dalam alat bukti surat. Oleh karena dalam perkara pidana, tempat melekatnya alat bukti novum tidak disebut, maka novum dalam perkara pidana bisa diperoleh dari alat bukti surat maupun saksi. Yang penting isi novum tersebut berupa keadaan baru yang sebelumnya – ketika perkara diperisa di tingkat pertama, keadaan baru itu belum diungkap dalam persidangan. Novum itu sebenarnya suatu fakta, dan fakta mestilah melekat pada suatu alat bukti. Alat bukti tersebut menurut Pasal 67 huruf b UU MA tadi, berupa surat saja, namun dalam perkara pidana juga termasuk alat bukti saksi. Suatu fakta barulah dapat disebut novum apabila memenuhi syaratsyarat: 1. Yang dimaksud novum (surat bukti yang bersifat menentukan) menurut Pasal 67 huruf b tersebut adalah bukti surat yang isinya memuat suatu fakta yang sudah terdapat / yang sudah ada pada saat sidang pemeriksaan
59
perkara tersebut di tingkat pertama sebelum perkara itu diputus oleh pengadilan pemeriksa tingkat pertama tersebut. 2. Fakta yang sudah ada dalam suatu surat itu belum diajukan dan diperiksa atau terungkap di dalam persidangan ketika perkara diperiksa dan sebelum diputus, melainkan baru diketahui/ditemukan setelah perkara diputus. 3. Apabila diajukan dan diperiksa dan dipertimbangkan oleh pengadilan, maka putusan pengadilan akan berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir.
D. Konsep Keadilan dan Kepastian Hukum 1. Konsep Keadilan Teori-teori hukum alam sejak Scorates tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan the search for justice.19 Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan sosial John Rawl. 1.1.Teori Keadilan Aristoteles Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Lebih khususnya, dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles
19
Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Kanisius,1995
60
mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.20 Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik
dan
kesamaan
proporsional.
Kesamaan
numerik
mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Kedailan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. 20
Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004
61
Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya yakni nilainya bagi masyarakat.21 Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun
ketidakadilan
akan
mengakibatkan
terganggunya
kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. 22 Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas 21
Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004 22 Ibid
62
hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampur-adukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.23 1.2.Konsep Kepastian Hukum Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, padangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes 23
Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004
63
bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (homo hominilupus). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan. Barangkali juga pernah dilakukan untuk mengelola keberingasan para koboy Amerika ratusan tahun lalu. Perkembangan pemikiran manusia modern yang disangga oleh rasionalisme yang dikumandangkan Rene Descarte (cogito ergo sum), fundamentalisme mekanika yang dikabarkan oleh Isaac Newton serta empirisme kuantitatif yang digemakan oleh Francis Bacon menjadikan sekomponen manusia di Eropa menjadi orbit dari peradaban baru. Pengaruh pemikiran mereka terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan law and order (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimauti ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukuman-hukum yang terjadi karena pelanggarannya. Pandangan mekanika dalam hukum tidak hanya menghilangkan kemanusiaan dihadapan hukum dengan menggantikan manusia sebagai sekrup, mor atau gerigi, tetapi juga menjauhkan antara apa yang ada dalam
64
idealitas aturan hukum dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Idealitas aturan hukum tidak selalu menjadi fiksi yang berguna dan benar, demikian pula dengan realitas perilaku sosial masyarakat tidak selalu mengganggu tanpa ada aturan hukum sebelumnya. Ternyata law and order menyisakan kesenjangan antara tertib hukum dengan ketertiban sosial. Law and order kemudian hanya cukup untuk the order of law, bukan the order by the law (ctt: law dalam pengertian peraturan/legal). Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar. Demikian juga dengan mekanika Newton. Bahkan Mekanika Newton pun sudah dua kali dihantukkan dalam perkembangan ilmu alam itu sendiri, yaitu Teori Relativitas dari Einstein dan Fisika Kuantum.
1.3. Keadilan dan Tuntutan Kepastian Hukum Dalam pandangan filsafat, tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan hukum islam, keadilan harus dicapai mesti mengacu pada pedoman pokok agama islam, yaitu al-qur’an dan hadits. Artinya, tujuan keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua segi dan mengarah kepada keadilan dua segi pula, dikatakan berawal dari dua segi karena pedoman islam berupa al-qur’an dan hadits di satu segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum. Menurut
65
pandangan manusia di lain segi. Tugas awal yang kemudian dihadapi adalah upaya formulasi alqur’an dan hadits agar mampu tampil sesuai dengan prinsip keadilan secara umum. Perpaduan dua segi ini diharapkan menjadi produk standar panduan mencari keadilan lewat jalur hukum. Pada akhirnya pedoman tersebut mampu menjadi standar hukum universal yang mampu tampil di manapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkannya islam ke muka bumi. Maksud dari muara keadilan dua segi adalah tujuan akhir berupa keadilan yang harus dicapai oleh sebuah sistem hukum universal mesti berorientasi pada keadilan terhadap manusia dan keadilan terhadap Allah. Keadilan bagi manusia mengarah pada berbagai definisi keadilan yang bukan tidak mungkin antara satu masyarakat dengan lainnya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Artinya, fleksibilitas produk keadilan mutlak diperlukan dalam heterogenitas manusia dan lingkungannya, sedangkan muara keadilan kepada Allah adalah produk hukum yang ada tetap menempatkan Allah sesuai dengan proporsiNya sebagi Tuhan, dan kegiatan manusia dalam upaya formulasi tujuan hukum berupa keadilan juga tetap berada dalam koridor ibadah kepadaNya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat adz-dzariyat :56 Pendapat semacam ini sejalan dengan ungkapan Friedmann, bahwa selama standar prinsip keadilan tidak berpegang pada agama, maka pedoman itu tidak akan mencapai titik ideal prinsip keadilan. Padahal
66
sebuah prinsip adalah standar yang tidak pernah berubah. Perubahan hanya ada pada dataran operasional yang mengelilinginya. Pengertian hukum islam yang demikian luas dengan berbagai hal yang terkait dengannya menjadi singkat dalam ungkapan MacDonald yang menyebut hukum islam adalah : the science of all things, human and devine. Pandangan MacDonal tersebut merupakan kristalisasi dari sistem hukum islam yang mampu melihat pluralitas sebagai realitas empiris. Plural disini bukan hanya manusia dalam bentuk hubungan garis horizontal, tetapi plural yang menyangkut hubungan horizontal dan vertikal. Isyarat keadilan hukum yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam firmanNya surat al-maidah:8 Esensi ayat diatas adalah semangat menegakkan keadilan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Islam memiliki standar keadilan yang mutlak dengan penggabungan norma dasar Ilahi dengan prinsip dasar keadilan insani. Hukum diterapkan pada semua orang atas dasar persamaan, tidak dibedakan antara yang kaya dengan yang miskin, antara kulit hitam dan kulit putih, antara pengusaha dengan rakyat jelata. Keadilan hukum
juga
diterapkan dalam lapangan keseimbangan
kesejahteraan imbalan jas, dalam artian keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kehidupan
majemuk
dalam
masyarakat
menuntut
keadilan
ditegakkan dengan cara setiap individu terpenuhi haknya, baik jasmani maupun rohani, material maupun spiritual. Setiap individu berhak untuk
67
mengeksploitasi kemampuan dan bakatnya bagi kepentingan pribadi dan masyarakatnya. Keadilan dalam islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Hukum islam memiliki peran dalam mendamaikan pribadi dengan kepentingan kolektif, bukan sebaliknya. Individu diberi hak untuk mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan orang banyak. Syari’at islam adalah kode hukum dan kode moral sekaligus. syariat islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakt barat pada umumnya. Itulah sebabnya mengapa kepentingan dan signifikasi semacam ini melekat dalam pengambilan putusan hukum dalam islam. Berbicara masalah keadilan dan tuntutan hukum tak lepas dari tujuan disyari’atkannya
hukum,
terlebih
hukum
islam.
Hukum
islam,
sebagaimana agama islam hadir membawakan pencerahan untuk semua makhluk. Syari’at islam ini langsung datang dari Allah. Namun demikian dalam memahami syari’at ada sedikit bagian campur tangan yang diberikan kepada manusia untuk menafsirkan dan menjabarkan perintah wahyu Allah itu, baik dengan metode qiyas ataupun metode lainnya.
