BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut ar.rahn. Ar-rahn adalah

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Gadai di Bank Syariah 2.1.1. Gadai dalam fiqih muamalah Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut ar.rahn. Ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang.(Rahmat syafi’i, 1995 : 59). Pengertian “ Ar-rahn” dalam bahasa Arab adalah “ ats-tsubut wa addawam”, yang berarti “tetap” dan “ kekal”. ( Abi zakariyya yahya bin Syaraf Annawawi, 1957 : 121). Secara etimologi (Bahasa) kata ar-rahn berarti : menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengingat utang. (Wahbah zuhaily, 2002 : 4204). Para ahli hukum Islam banyak mengemukakan definisi gadai

(Rahn)

dengan berbagai pandangannya. Sayyid sabiq misalnya, dalam bukunya “ Al-fiqih As-sunnah” mengemukakan definisi gadai (Rahn) itu sebagai berik “Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan Syara’ Sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. (Sayyid Sabiq, 1995 : 187) Sedangkan Ahmad Azhar Basyir mendefenisikan Rahn sebagai “perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan Syara’Sebagai tanggungan marhun bih, Sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang di terima.( Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 50)

Universitas Sumatera Utara

1. Al-Qur’an Qur’an surah Al-Baqarah (2) Ayat 283 Merupakan alasan yang dijadikan dasar dalam membangun konsep gadai syariah (Rahn). Bunyi ayat tersebut sebagai berikut:

“Jika kamu dalam perjalanan ( dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ( Oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada ALLAH Tuhannya; dan janganlah kamu ( para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya ; dan ALLAH maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. ( Al-BAQARAH: 283). ( Depag RI, 1971 : 71) Syeikh Muhammad ‘ Ali As-sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur’an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak bertransaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (rahn ). (Fadhillah Asy-Syaikh Muhammad ‘ Ali As-sayis, 1986 : 175). Selain itu, Syaikh Muhammad ‘ Ali As-Sayis juga mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan


perjalanan ( musafir ), dan transaksi yang demikian itu harus di catat dalam sebuah berita acara ( ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan ‘ Ali As-sayis menganggiap bahwa dengan rahn, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis di tambah dengan persaksian seseorang, Sekalipun demikian, penerima gadai ( Murtahin ) juga di bolehkan tidak menerima barang jaminan ( Marhun ) dari pemberi gadai (Rahin) tidak akan menghindari dari kewajibannya. Sebab, substansi dari peristiwa rahn adalah untuk mengindari. Kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak keduanya melakukan transaksi utang- piutang. 2. Hadis Nabi Muhammad SAW. Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw, yang antara lain di ungkapkan sebagai berikut. a) Hadis ‘ Aisyah ra. Yang di riwayatkan oleh Iman Muslim, yang berbunyi : Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzahali dan Ali bin Khasyram berkata : keduanya mengabarkan kepada kami isa bin ‘ Amasy dari ibrahim dari Aswad dari “ Aisyah berkata : bahwasanya Rasulullah SAW. Membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. MUSLIM). (Imam Abi husain Muslim bin hajjah Al-khusyairy An-naisaburi, 1993 : 51) 3. Ijma’ Ulama Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. Yang menggadaikan baju besinya


untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh nabi Muhammad Saw. Tersebut, ketika beliau beralih dari biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap nabi Muhammad SAW. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang di berikan oleh nabi Muhammad SAW Kepada mereka.( Zainuddin Ali, 2008 : 8). 4. fatwa majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Fatwa dewan syariah Nasional majelis Ulama Indonesia

( DSN-MUI)

menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah ( Rahn). Secara khusus berkenaan dengan hukum gadai syariah ( Rahn ), MUI melalui saluran dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa No:25/DSN-MUI/III/2002, yang memutuskan sebagai berikut : Pertama : hukum Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk Rahn di bolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Kedua : ketentuan umum. 1. Murtahin ( penerima barang ) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang ) sampai semua hutang rahin ( yang menyerahkan barang ) dilunasi. 2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada Prinsipnya Marhun tidak boleh di manfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi Nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.


3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 4 Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 5. Penjualan Marhun. a.Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingati Rahin untuk segera melunasi hutangnya. b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun di jual paksa/di eksekusi melalui lelang sesuai Syariah c. hasil penjualan Marhun di gunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjualan. d. kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. (Majelis Ulama Indonesia, 2003 : 157-159). Pada umumnya aspek hukum keperdataan islam (fiqih mu’amalat) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal ini dimaksud diungkapkan sebagai berikut. 1) Rukun gadai Dalam Fikih empat mazhab ( fikih al-madzahib al-arba-ah ) di ungkapkan rukun gadai sebagai berikut. a) Aqid ( Orang yang beraqad ). Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi


Dua arah, yaitu (a) Rahin ( Orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) Murtahin ( Orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal ini dimaksud didasari oleh Sighat, yaitu ucapan berupa ijab Qabul (serah terima antara penggadai dan penerima gadai ). b) Ma’qud ‘alaih ( barang yang di Aqadkan). Dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu (a) Marhun ( Barang yang digadaikan ), dan (b) Marhun bihi (dain), atau utang yang dikarenanya diadakan Aqad rahn. ( Abdurrahman Al-jaziri, 1998 : 296) namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya sighat sebagai Rukun dari terjadinya rahn. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa sighat tidak termasuk sebagai rukun Rahn, melainkan ijab ( pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang ) dan qabul ( pernyatan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang sebagai agunan tersebut). Disamping itu, menurut ulama Hanafi, untuk sementara dan mengikatnya aqad rahn, masih diperlukan apa yang disebut penguasaan barang oleh kreditor (AlQabdh), sementara keuangan pihak yang melaksanakan aqad, dan harta yang dijadikan agunan atau jaminan, dalam pandangan ulama Hanafi lebih tepat dimasukkan sebagai syarat rahn bukan rukun rahn. ( Zainuddin Ali, 2008 : 21). Karena itu, syarat sighat menurut madzhab Hanafi adalah ia tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu, mengikat aqad Rahn sama halnya dengan jual beli. 2) Syarat Gadai Selain rukun yang harus di penuhi dalam transaksi gadai, maka diperlukan pula syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri atas : (a) Sighat, (b) pihak-pihak yang beraqad cukup menurut hukum, (c) utang ( Marhun Bih), dan (d) Marhun keempat syarat dimaksud, diuraikan sebagai berikut.


A. Sighat. Syarat sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dengan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang yang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka di perbolehkan. B. Pihak-pihak yang beraqad cakap menurut hukum. Maksudnya bahwa pihak Rahin dan Marhun cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan aqad. C. Utang ( Marhun Bih ). Dalam hal ini memiliki pengertian bahwa : (a) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang : (b) merupakan barang yang dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. D. Marhun. Dalam hal ini yaitu harta yang dipegang oleh Murtahin ( penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan. 2.1.2. Aplikasi Gadai dalam Bank Syariah Pengertian gadai (rahn) secara bahasa seperti diungkapkan diatas adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan secara terminologi ( peristilahan) rahn diartikan sebagai “ Menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali harta dimaksud sesudah ditebus” (Zainuddin Ali, 2008 : 1-2), sedang pada pasal 11 ayat 50 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian gadai dirumuskan sebagai berikut :


Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada debitor itu untuk mengambil pelunasan dari barang-barang tersebut secara didahulukan dari pada debitor-kreditor lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. ( Kartini muljadi dan Gunawan Widjaya, 2005 : 74). Dari rumusan diatas diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur di bawah ini harus dapat dipenuhi, diantaranya : 1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak. 2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai. 3. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (droit de preference). 4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut. Perbedaan dari kedua pengertian diatas bahwa untuk gadai syariah pihak kreditor tidak diperkenankan memakai barang milik nasabah sampai jatuh tempo, sedangkan menurut pasal 11 ayat 50 kitab Undang-undang hukum Perdata setelah barang digadaikan kepada kreditor maka barang sepenuhnya milik kreditor dan boleh dipergunakan untuk diambil manfaatnya dari barang yang digadaikan. Demikian pula

halnya Muhammad Syafi’i Antonio

memberikan

pengertian yang hampir sama bahwa gadai Syariah (Rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (Rahin) sebagai barang jaminan (Marhun) atas utang/pinjaman (Marhun bih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai


ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (Murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.( Muhammad Syafi’i Antonio, 2001 : 128). Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka disimpulkan bahwa gadai syariah (Rahn) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (Rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (Murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud. Selain fatwa tentang gadai syariah (Rahn), Dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa-fatwa lainnya berkenaan dengan pembiayaan dan jasa berbasis syariah ini, beberapa diantaranya : 1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn Emas. 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSNMUI/IV/2000, tentang pembiayaan ijarah. 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSNMUI/IV/2000, tentang wakalah. 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSNMUI/VIII/2004, tentang ganti rugi. Aplikasi gadai syariah sama dengan produk keuangan lainnya, yakni mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sebagaimana layaknya produk-produk berbasis syariah lainnya, gadai syariah (rahn) juga memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba,


menetapkan

uang

sebagai

alat

tukar

bukan

sebagai

komoditi

yang

diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.( M. Abdul Mannan,1995 : 167). Secara umum dapat pula dikatakan bahwa perbankan Islam didasarkan atas prinsip Syirkah (Mitra usaha) yang telah diakui di seluruh dunia. Artinya, seluruh sistem perbankan dimana pemegang saham, depositor, investor, dan peminjam akan berperan serta atas dasar mitra usaha. (M. Abdul Mannan,1995: 167). Namun, bila dilihat dari aspek metodenya maka akan ditemukan perbedaan antara gadai syariah dengan produk-produk syariah lainnya. Dalam kaitan ini gadai syariah tidak diperbolehkan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan tabungan mudhorobah, giro wadi’ah, maupun deposito mudharabah. Oleh karena itu, dalam membiayai dan memenuhi kebutuhan dananya, produk gadai syariah memiliki sumber pendanaan yang berasal dari: a.

Modal sendiri.

b.

Penerbitan Obligasi syariah.

c.

Mengadakan kerja sama atau syirkah dengan lembaga keuangan lainnya, baik pihak perbankan maupun nonperbankan dengan menggunakan sistim bagi hasil atau profit and loss sharing. Apabila dana berhasil dihimpun atau dana sudah terkumpul maka dipergunakan untuk membiayai usaha gadai syariah.

d.

Pendanaan kegiatan operasional gadai syariah meliputi gaji pegawai, honor, perawatan gedung, peralatan, dan sebagainya.


e.

Penyaluran dana yang ada, sebagian besar digunakan untuk kegiatan pembiayaan. Bahkan lebih dari 50% dana dimaksud disalurkan pada aktifitas pembiayaan, yaitu pemberian pinjaman (Qardh) kepada warga masyarakat yang membutuhkannya.

f.

Investasi lain, yaitu dana-dana yang belum digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pegadaian syariah, atau dana tersebut belum disalurkan kepada warga masyarakat, maka dapat di investasikan dalam bentuk lain, baik investasi jangka pendek maupun jangka menengah. Sebagai contoh dapat disebut misalnya investasi di bidang properti (kantor dan toko), dan sebagainya. Pelaksanaan investasi dimaksud, biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga seperti kontraktor, pedagang dan sebagainya. Di sisi lain, perlu pula dikemukakan dalam pembahasan ini, gadai syariah menawarkan jasa kepada warga masyarakat dalam beberapa bentuk sebagai berikut.

a. Pemberian pinjaman produk dimaksud mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan harta benda sebagai jaminan. Harta benda gadai berbentuk barang bergerak. Oleh karena itu, pemberian pinjaman sangat ditentukan oleh nilai dan kualitas serta jumlah barang yang akan digadaikan. b. Penaksir nilai harta benda. Penaksiran nilai harta benda yang dilakukan oleh pegadaian syariah merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai suatu harta benda bergerak dan tidak bergerak. Jasa dimaksud, diberikan kepada warga masyarakat yang menginginkan kualitas harta benda seperti emas, perak, dan berlian yang dikenakan pada nasabah adalah berupa ongkos penaksir barang. c. Penelitian barang berupa sewa (ijarah). Penelitian barang berupa sewa (ijarah) yang dilakukan pegadaian syariah berarti menerima titipan barang dari warga


masyarakat berupa surat-surat berharga. Misalnya, sertifikat tanah, ijarah, hak eigendom motor, mobil dan sebagainya. Surat-surat penetipan barang tersebut , diberikan kepada warga masyarakat yang melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang relatif lama. Atas jasa surat-surat berharga dimaksud, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa sewa penitipan barang. d. Gold Counter adalah jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas yang berkualitas eksekitif dan aman yang disediakan oleh pegadaian syariah. Gold Counter ini seiring pula diistilahkan dengan “ galeri 24”. Setiap pembelian di toko milik pegadaian syariah akan dilampiri sertifikat jaminan. Hal ini dilakukan untuk memberikan layanan bagi masyarakat kelas menengah, yang masih peduli dengan image. Berdasarkan sertifikat dimaksud warga masyarakat mempercayai dan yakin bahwa kualitas dan keaslian emas yang di beli di toko tersebut mempunyai legalitas. Berdasarkan penjelasan pinjaman dalam gadai Syariah yang di uraikan di atas dapat di simpulkan mekanismenya sebagai berikut : a. Rahin membawa Marhun (Agunan) yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola kepada kantor pegadaian syariah (Murtahin) untuk meminta fasilitas pembiayaan. b. Murtahin melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga Marhun yang di berikan oleh rahin sebagai jaminan utang yang akan di pinjamkannya. c. Setelah semua persyaratan terpenuhi , maka murtahin dan rahin akan melakukan aqad/ transaksi. d. Sesudah selesai dilakukan akad oleh Murtahin dengan rahin, maka Murtahin memberikan sejumlah uang sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan nilai taksir Marhun kepada Rahin.


e. Ketika rahin melunasi utangnya kepada Murtahin, maka selain Rahin membayar utangnya, ia juga membayar biaya administrasi, biaya taksir Marhun dan biaya sewa tempat barang jaminan kepada kantor pegadaian syariah selaku pihak Murtahin. 2.2. Produk Qardh di Bank syariah 2.2.1 Qardh dalam fiqih Muamalat Layanan gadai syariah (Rahn) adalah apa yang disebut dengan “Qardh alhasan” Akad Qardh al-hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang di peruntukkan untuk konsumtif. Hal dimaksud, pemberi gadai ( nasabah/rahin) dikenakan biaya upah/fee dari penerima gadai (Murtahin). Aqad Qardh al-hasan dimaksud, pada prinsipnya tidak boleh pembebanan selain biaya administrasi. Dalam literaratur fiqih klasik, Qardh dikategorikan dalam aqad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Landasan syariah transaksi Qardh berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Namun Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah 1. Al-Qur’an Qur’an surah Al-hadid ayat 11 merupakan Hujjah yang dijadikan dasar dalam membangun konsep gadai syariah (rahn) :


“ Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” ( Al-hadid : 11). ( Depag RI Al-Qur’an terjemahan, 1971 : 902). 2. Hadist riwayat ibnu Majjah “ Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, berkata bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (Fadhillah Asy-syaikh Muhammad’ Ali as-sayis, 1986: 2421). 3. Ijma ‘ Ulama Para ulama telah menyepakati bahwa Al-Qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya. (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 133).

2.2.2 Aplikasi Qardh dalam Bank Syariah Pada perbankan syariah, akad Qardh biasanya diterapkan sebagai berikut : 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loalitasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu pendek. Nasabah akan mengembalikan secepatnya, sejumlah uang yang dipinjamnya itu. 2) Sebagai fasilitas nasabah yang membutuhkan dana cepat, tidak bisa menarik dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito. 3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.


2.2.3. Qardh dengan gadai emas di PT. Bank SUMUT Syariah Qardh dengan gadai emas di PT. Bank Sumut Syariah merupakan produk tersendiri bukan sebagai produk pelengkap yaitu akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain tetapi merupakan produk tersendiri. Dalam hal ini nasabah tidak dikenai bunga atau pun sistem bagi hasil, yang di pungut dari nasabah adalah biaya penaksiran (valuation),penitipan, pemeliharaan,penjagaan dan administrasi yang hanya sekali dan ditetapkan dimuka. Namun, ketentuan biaya administrasi dimaksud berdasarkan cara : (a) biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase. Dan (b) biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal-hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontak. Selain itu, mempunyai mekanisme dalam bentuk : a. Harta benda yang di gadaikan oleh Rahin berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan,kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak seperti emas, barang-barang elektonik, dan sebagainya b. Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil. (Muhammad Firdaus,2007 : 29) Oleh karena itu, akad dimaksud bersifat sosial, tetapi tetap diperkenankan Murtahin menerima fee dari Rahin sebagai pengganti biaya administrasi. Sebagai contoh dapat dipaparkan : Budi membutukan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 untuk membeli perabotan rumah. Budi mengajukan permohonan kekantor pegadaian Syariah dengan membawa aguann berupa emas 200 fram. Berdasarkan jumlah dana permohonan Budi dimaksud, pihak pegadaian menaksir harga emas serta biaya titipannya selama 3 (tiga) bulan sehingga budi menerima sejumlah uang yang dibutuhkan. Namun, ketuika si Budi mengembalikan pinjamannya


kepada kantor pegadaian syariah maka ia harus membayar biaya taksiran agunana dan biaya sewa-tempat penitipan emas 200 gram plus utangnya. Mekanismenya biasa saja, barang yang digadaikan ditaksir kemudian nasabah memperoleh pembiayaan dalam jumlah tertentu, yang bisa di cover oleh nilai barang yang digadaikan itu. Prosesnya cepat dan praktis. Dewan Syariah Nasional telah menetapkan, tanpa ada unsur mengambil keuntungan berlebihan. 3. Minat Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnaya penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. ( Slameto, 2003 : 180). Suatu

minat

dapat

diekspresikan

melalui

suatu

pernyataan

yang

menunjukkan bahwa seseorang lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktifitas. Seseorang yang memiliki minat terhadap subjek tertentu cendrung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut. Minat

tidak

dibawa

sejak

lahir,

melainkan

diperoleh

kemudian.

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu seseorang melihat bagaimana hubungan antara produk yang ada denganapa yang menjadi kebutuhan dirinya sendiri sebagai individu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat, diantaranya kebutuhan, jaringan kemitraan, fasilitas, pelayanan, keamanan, dan fleksibel. Harlock (1993) menjelaskan bahwa minat adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan ketika bebas


memilih ketika seseorang menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, maka akan menjadi berminat, kemudian hal tersebut akan mendatangkan kepuasan. Ketika kepuasan menurun maka minatnya juga akan menurun, sehingga minat tidak bersifat permanen, tetapi minat bersifat sementara atau dapat berubah-ubah. Crow & Crow (1984) menjabarkan bahwa minat dapat menunjukkan kemampuan untuk memperhatikan seseorang, sesuatu barang atau kegiatan atau sesuatu yang dapat menjadi sebab sesuatu kegiatan dan hasil dari turut sertanya dalam kegiatan tersebut lebih lanjut, Crow and Crow menyebutkan bahwa minat mempunyai hubungan yang erat dengan dorongan-dorongan motif-motif dan respon-respon emosional. Minat menurut Chauhan (1978) pada orang dewasa menentukan aturan penting dalam perkembangan pribadi dan prilaku mereka. Minat adalah hal penting untuk mengerti individu dan menuntun aktifitas dimasa yang akan datang. Tampubolon (1993) mengemukakan bahwa minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi. Hal senada juga dikemukakan oleh sandjaja (2005) bahwa suatu aktifitas akan dilakukan atau tidak sangat tergantung sekali oleh minat seseorang terhadap aktivitas tersebut, disini nampak bahwa minat merupakan motivator yang kuat untuk melakukan suatu aktivitas, meichati ( Sandjaja, 2005) Mengartikan minat adalah perhatian yang kuat intnsif dan menguasai individu secara mendalam untuk tekun melakukan suatu aktivitas. Krapp, Hidi, dan Renninger (Pintrick dan Schunk, 1996) membagi definisi minat secara umum menjadi tiga yaitu : Minat pribadi, Minat situasi dan minat dalam ciri Psikologi


a)

Minat Pribadi diartiakan sebagai karakteristik kepribadian seseorang yang relatif stabil, yang cendrung menetap pada diri seseorang, minat pribadi biasanya dapat langsung membawa seseorang pada beberapa aktivitas atau topik yang spesifik. Minat pribadi dapat dilihat ketika seseorang menjadikan sebuah aktifitas atau topik sebagai pilihan untuk hal yang pasti, secara umum menyukai topik atau aktifitas tersebut, menimbulkan kesenangan pribadi serta topik atau aktivitas yang dijalani memiliki arti penting bagi seseorang tersebut.

b) Minat situasi merupakan minat yang sebagian besar dibangkitkan oleh kondisi lingkungan. c)

Minat dalam ciri psikologi merupakan interaksi dari minat pribadi seseorang dengan ciri-ciri minat lingkungan. Renninger menjelaskan bahwa minat pada definisi ini tidak hanya pada karena seseorang lebih menyukai sebuah aktifitas atau topik, tetapi karena aktifitas atau topik tersebut memiliki nilai yang tinggi dan mengetahui lebih banyak mengenai topik atau aktivitas tersebut. Dari beberapa definisi minat diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai

minat, bahwa minat merupakan sebuah motifasi intrinsik sebagai kekuatan pembelajaran yang menjadi daya penggerak seseorang dalam melakukan aktivitas dengan penuh ketekunan dan cendrung merata, dimana aktifitas tersebut merupakan prosespengalaman belajar yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan mendatangkan perasaan senang, suka dan gembira.


Namun dari hasil wawancara penulis dengan karyawan atau pun staf PT. Bank Sumut Syariah cabang Medan, Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam melakukan Qardh dengan gadai emas di PT. Bank Sumut Syariah cabang medan adalah karena faktor Promosi, prosedur pencairan pinjaman dan harga taksiran barang. a. Promosi Promosi merupakan salah satu faktor yang diperlukan bagi keberhasilan didalam menerapkan strategi pemasaran yang isinya memuat pemberitahuan (informasi), bujukan (persuasi), dan mempengaruhi (influence). Menurut Fandy Tjipto, promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi mempengaruhi dan membujuk atau mengingat pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada perusahaan. Dengan demikian promosi merupakan upaya masyarakat untuk dapat menerima produk,konsep, gagasan yang dibuat oleh perusahaan dari program yang terkendali dan terpadu dari metode komunikasi dan material yang dirancang untuk menghadirkan produk-produknya kepada masyarakat maupun nasabah sehingga tujuan untuk meningkatkan kuantitas produk diharapkan dapat terealisasi. Ada beberapa elemen yang dikenal sebagai bauran promosi yang merupakan pokok dari unsur-unsur promosi : 1. Periklanan (Advertising) 2. Penjualan pribadi (Personal selling) 3. Promosi Penjualan (Sales Promotion)


4. Hubungan Masyarakat (Publisitas). b. Harga taksiran barang Harga taksiran barang menjelaskan jumlah maksimal pinjaman yang diperoleh nasabah yang mencapai 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standart emas. c. Prosedur pencairan pinjaman Prosedur pencairan pinjaman adalah menyangkut sistem kerja yang di terapkan di PT. Bank Sumut syariah dalam hal transaksi gadai, terutama dilihat dari tingkat fleksibilitas, kemudahan, dan kesederhanaan persyaratan dalam hal pencairan pinjaman kepada nasabah. 2.3. Kerangka Konseptual. Produk Qardh dengan Gadai emas merupakan salah satu produk layanan dari jenis pembiayaan dan jasa berbasis Syariah. Produk Qardh (Pinjaman) dengan Gadai emas di PT. Bank SUMUT Syariah didasarkan atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 008/DIR/DUSy-PDJs/SK/2007 Tanggal 31 Januari 2008. Sebagai tindak lanjut, pihak direksi PT. Bank Sumut juga mengeluarkan surat edaran yang mengatur petunjuk pelaksanaan pinjaman (Qardh) dengan gadai emas pada tanggal 31 Januari 2008. Dalam surat edaran tersebut dikemukakan pengertian pinjaman Qardh dengan gadai emas sebagai fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, jaminan emas yang diberikan disimpan dan dalam penguasaan/pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa.


Dalam konteks penelitian ini, maka aspek-aspek yang akan diukur dari produk Qardh dengan gadai emas PT. Bank Sumut Syariah ini meliputi : Promosi, harga taksiran barang didalamnya dan Prosedur pencairan pinjaman. Promosi yang dimaksud disini adalah upaya sosialisasi yang dirancang dan dilaksanakan pihak manajemen PT. Bank SUMUT Syariah dalam mengenalkan produk dimaksud sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Harga taksiran barang yang dimaksud disini adalah ketentuan yang ditetapkan petugas penaksir yang ditunjuk oleh manajemen PT. Bank Sumut Syariah dalam menaksir barang (emas) yang akan digadaikan nasabah kepihak PT. Bank Sumut syariah guna mendapatkan pinjaman (Qardh). Prosedur pencairan pinjaman yang dimaksud disini adalah menyangkut tingkat fleksibilitas, kemudahan dan kesederhanaan persyaratan manajemen PT. Bank Sumut Syariah dalam pencairan/pelulusan pinjaman kepada nasabah.

Promosi ( X1)

Harga taksiran Barang ( X2)

Minat nasabah (Y)

Prosedur pencairan pinjaman ( X3) Gambar : 1.1 Kerangka konseptual Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam produk Qardh dengan Gadai emas di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.


2.4. Penelitian Sebelumnya Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya oleh mahasiswi IAIN Sumatera Utara yang membahas masalah produk Qardh dengan gadai emas di PT. Bank Sumut Syariah cabang medan, kemudian penelitian yang saya lakukan bersifat deskriftif yaitu memberikan angket (Quesioner) kepada setiap nasabah yang menggunakan Produk Qardh dengan gadai emas. Penelitian yang dilakukan oleh Teti setiasih (2009) didalam menggunakan data primer belum menunjukkan hasil peningkatan yang baik tentang produk ini, akan tetapi saya ingin mengetahui lebih jauh bagaimana perkembangan produk syariah tentang Qardh dengan gadai emas, penelitian ini juga bagaimana juga kita sebagai peneliti mensosialisasikan produk ini kepada masyarakat. Dengan demikian harapan saya nantinya setelah penilitian ini terselesaikan dapat memberitahukan kepada seluruh elemen masyarakat bagaimana kinerja atau produk Qardh dengan gadai emas ini berjalan dengan baik.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut ar.rahn. Ar-rahn adalah

Recommend Documents