BAB II TINJAUAN PUSTAKA. segala sesuatu yang bertalian dengan terbentuknya ilmu. Ditinjau dari aspek

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Ekonomi Islam Dalam filsafat ilmu, ilmu atau sains dibagi dalam tiga bagian yaitu Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. Menurut Mujahidin (2007 : 9) Ontologi adalah “segala sesuatu yang bertalian dengan terbentuknya ilmu”. Ditinjau dari aspek ontologi, ekonomi konvensional menggunakan landasan filsafat positivism yang bedasarkan pada pengalaman dan kajian empiris (hanya mengandalkan ayat - ayat kauniyah saja) dan tidak percaya pada tuhan (sekuler). Dalam ekonomi sekuler kesenangan atau kebahagian yang dikejar adalah semata - mata kebahagiaan di dunia saja. Sementara ekonomi islam yang menjadi pedoman utama adalah petunjuk Allah berupa Wahyu (Al-Quran), Sunnah, Qiyas, Ijma dan Ijtihad. Menurut Mujahidin (2007 : 9) Epistemologi adalah “makna ilmu yaitu tentang seluk beluk ilmu itu sendiri, apa kemampuan dan apa keterbatasannya”. Secara epistemologi kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari “oikos” yang berarti “keluarga” dan “nomos” yang berarti “peraturan, hukum” kemudian bila digabungkan bermakna “aturan rumah tangga”. Kata rumah tangga tidak semata-mata dalam keluarga yang berarti suami-istri dan anak-anaknya tetapi rumah tangga digunakan secara luas yaitu rumah tangga masyarakat dan rumah tangga negara. Ini berarti bahwa kegiatan itu melibatkan anggota keluarga yang mampu menghasilkan barang dan jasa, pada gilirannya seluruh anggota keluarga ikut menikmati apa yang mereka peroleh, kegiatan ini lalu menyebar

8 Universitas Sumatera Utara

keseluruh populasi rumah tangga yang kemudian menjadi kelompok yang diperintah oleh pemerintah suatu negara. Pengaturan rumah tangga ini mencakup tiga subsistem yaitu memperbanyak kekayaan dan memelihara keberadaannya yaitu disebut subsistem produksi, tata cara mengkonsumsinya disebut subsistem konsumsi dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam sub sistem distribusi. Maka islam sebagai sebuah agama yang mengatur segala aspek kehidupan terutama cara berekonomi. Sementara secara terminologi ilmu ekonomi didefenisikan sebagai kajian tentang manusia dalam hubungan dengan pemanfaatan sumber - sumber prosfektif yang langka untuk memproduksi barangbarang dan jasa - jasa serta mendistribusikan untuk dikonsumsi. Menurut Mujahidin (2007 : 9) aksiologi adalah “segi guna laksana dari ilmu yakni hal - hal yang berkenaan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup”. Ditinjau dari aspek ini tujuan ekonomi islam adalah bahwa setiap kegiatan manusia didasarkan kepada pengabdian kepada Allah dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah untuk memakmurkan bumi, maka dalam berekonomi umat islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam. Kebahagiaan yang dikejar dalam islam bukan semata - mata kebahagiaan didunia saja tetapi juga kebahagiaan di akhirat.

2.2 Perbankan Terdapat berbagai defenisi mengenai perbankan atau bank, namun pada dasarnya memiliki makna dan pengertian yang sama. Bank menurut Kasmir (2008 : 25) merupakan “perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan”.


Bank menurut Sutedi (2010 : 1) adalah “suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa - jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya”. Menurut Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk

lainnya

dalam

rangka

meningkatkan

taraf

hidup

masyarakat

banyak”.Berdasarkan defenisi - defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat baik dari pemberian kredit maupun dalam kegiatan lainnya. Fungsi bank menurut Susilo, Sigit dkk (2000 : 6) adalah : 1. Agent of trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan ayau trust, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan juga akan percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan masyarakat dapat menarik lagi simpanan dananya di bank. 2. Agent of development. Agent of development ialah suatu lembaga yang memobilisasi dana guna pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangatlah diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil dan sektor moneter. Dalam hal ini bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan untuk investasi, distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak terlepas dari adanya penggunaan uang. 3. Agent of service. Dalam hal ini bank memberikan jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menyimpan


dananya tersebut. Jasa yang ditawarkan bank ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Adapun jenis bank menurut Kamir (2008 : 34) yaitu : 1. Dilihat dari segi fungsinya, terdiri dari : bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, dan bank pegawai. 2. Dilihat dari segi kepemilikannya, terdiri dari : bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank miliki koperasi, bank milik asing dan bank milik campuran. 3. Dilihat dari segi status, terdiri dari : bank devisa dan bank non devisa. 4. Dilihat dari segi cara menentukan harga, terdiri dari :bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah.

2.3 Bank Syariah 2.3.1 Pengertian Bank Syariah Pengertian bank syariah sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, memberikan definisi bahwa Bank umum syariah adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Bank syariah menurut Sudarsono (2005 : 27) adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa - jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip - prinsip syariah”. 2.3.2 Prinsip hukum bank syariah Adapun prinsip hukum yang dianut perbankan syariah menurut Hasan (2014 : 121), antara lain :


1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. 2. Pemberian dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. 3. Islam tidak memperbolehkan “menghasilakan uang dari uang”. Uang hanya media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai instrinsik. 4. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. 5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha - usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. 2.3.3 Karakteristik Bank Syariah Menurut Hasan (2014 : 156) lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dengan bank konvensional, yaitu : 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7.

8.

Lembaga keuangan syariah harus bersih dari semua bentuk riba dan mu’amalah yang dilarang syariat. Mengarahkan segala kemampuan pada pertambahan (atTanmiyah) dengan jalan its - titsmaar (pengembangan modal) tidak dengan jalan hutang (al - Qardh) yang memberikan keuntungan. Mengikat pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan sosial. Mengumpulkan harta yang menganggur dan menyerahkannya kepada aktivitas its–titsmaar dan pengelolaan dengan target pembiayaan proyek - proyek perdagangan, industri dan pertanian karena kaum muslimin yang tidak ingin menyimpan hartanya di bank konvensional berharap adanya bank syariah untuk menyimpan harta mereka disana. Memudahkan sarana pembayaran dan memperlancar gerakan pertukaran perdagangan langsung. Menghidupkan tatanan zakat dengan membuat lembaga zakat dalam bank sendiri yang mengumpulkan hasil zakat bank tersebut. Membangun baitul mal kaum muslimin dan mendirikan lembaga untuk itu yang dikelola langsung manajemennya oleh lembaga keuangan tersebut. Menanamkan kaedah adil dan kesamaan dalam keberuntungan dan kerugian dan menjauhkan unsur ihtikaar (penimbunan barang agar menaikkan harga) dan meratakan kemaslahatan pada sebanyak mungkin jumlah kaum muslimin setelah sebelumnya kemaslahatan tersebut hanya milik pemilik harta yang besar yang tidak peduli dari jalan mana mendapatkannya.

Adapun perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah :


Tabel 2.1 Perbedaan bank syariah dan bank konvensional No Perbedaan Bank Syariah Bank Konvensional 1 Fungsi dan Intermediasi, Intermediasi, Jasa kegiatan bank. Manager Investasi, keuangan. Investor, Sosial, Jasa Keuangan. 2 Mekanisme dan Antiriba dan Tidak antiriba dan objek usaha. antimasyir. tidak antimasyir. 3 Prinsip dasar 1.Tidak bebas nilai 1.Bebas nilai operasi. (prinsip syariat (prinsip islam). materialistis). 2.Uang sebagai alat 2.Uang sebagai tukar dan bukan komoditi. komoditi. 3.Bunga. 3.Bagi hasil, jual beli, dan sewa. 4 Prioritas pelayanan. Kepentingan Kepentingan publik. pribadi. 5 Orientasi. Tujuan sosial Keuntungan. ekonomi islam, keuntungan. 6 Bentuk. Bank komersial, Bank komersial. bank pembangunan, bank universal atau multi – porpose. 7 Evaluasi nasabah. Lebih hati – hati Kepastian karena partisipasi pengembalian dalam risiko. pokok dan bunga (creditworthiness dan collateral). 8 Hubungan nasabah. Erat sebagai mitra Terbatas debitor – usaha. kreditor. 9 Sumber likuiditas Pasar uang syariah, Pasar uang, Bank jangka pendek. Bank Sentral. Sentral. 10 Pinjaman yang Komersial dan non Komersial dan non diberikan. komersial, komersial, berorientasi laba berorientasi laba. dan nirlaba. 11 Lembaga Pengadilan, Badan Pengadilan, penyelesai arbitrase syariah arbitrase. sengketa. nasional. 12 Risiko Usaha. 1.Dihadapi bersama 1.Risiko bank tidak antara bank dan terkait langsung 13 Universitas Sumatera Utara

nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran. 2. Tidak mungkin terjadi negative spread. 13 Struktur organisasi Dewan komisaris, pengawas. dewan pengawas syariah, dewan syariah nasional. 14 Investasi. Halal. Sumber : Ascarya (2007 : 33). 2.3.4

dengan debitur. 2. Kemungkinan terjadi negative spread.

Dewan komisaris.

Halal atau haram.

Jenis Produk Bank Syariah Ada tiga jenis produk bank syariah menurut Hasan (2014 : 202),yaitu : 1. Produk penghimpun dana Pada produk penghimpun dana bank syariah dapat berbentuk tabungan, giro dan dan deposito. Adapun prinsip yang digunakan adalah menggunakan akad wadiah dan akan mudharabah. 2. Produk penyaluran dana Pada produk penyaluran dana bank syariah memiliki tiga kategori dalam pemberian dana yaitu : murabahah, ijarah dan musyarakah serta mudharabah. 3. Produk jasa perbankan Dalam menggunakan akad - akad muamalah yang sesuai dengan fiqih Islam ada beberapa akad yang dapat digunakan dalam operasional perbankan syariah, antara lain akad wakalah, kafalah, hawalah, rahn, dan qard.

2.4 Pembiayaan Murabahah 2.4.1 Pengertian Murabahah Pengertian Murabahah menurut Sudarsono (2005 : 62) adalah “jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank nasabah, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu ”.


Menurut Ascarya (2007 : 81) murabahah adalah “istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya – biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan”. Pengertian Murabahah menurut Hasan (2014 : 230) adalah “jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah”. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah pemberian pinjaman kepada nasabah dimana harga beli ditambah dengan margin keuntungan bank syariah yang telah disepakati bersama dan selanjutnya nasabah secara rutin membayar angsuran kepada bank. 2.4.2 Landasan Syariah Bukti transaksi jual beli Al - Murabahah dari Al - Qur’an : 1. QS. Al - Baqarah [2]: 275 yang artinya :“Orang - orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang - orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) pada Allah. Orang yang kembali (mengambil


riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya” Dan QS. An – Nisa[4]: 29 yang artinya :“Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. 2. Bukti transaksi jual beli Al - Murabahah dari Sunnah:Transaksi jual beli yang terjadi pada saat sahabat Nabi, Abu Bakar membelikan sebuah unta yang diperlukan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah dengan harga Tawliyyah, yaitu harga pokok tanpa laba, karena sesungguhnya abu bakar hendak menghadiahkan unta tersebut kepada Nabi, namun Nabi Muhammad SAW menolak dan membayar harga unta tersebut kepada Abu Bakar sesuai dengan harga yang di beli oleh Abu Bakar tanpa tambahan. Implikasi dari hadist ini adalah jual beli dapat dilakukan dengan harga pokoknya saja dan juga dengan tambahan atau laba, dengan syarat pembeli mengetahui harga pokok dan harga tambahannya (laba). 3. Ijmapara sahabat Nabi yang mengizinkan transaksi murabahah yang di narasikan oleh Ibn Mas’ud dan dilaporkan oleh Al - Kasani, bahwa : tidak ada ruginya untuk memberitahukan harga pokok dan laba dari transaksi jual beli. 2.4.3 Syarat Dan Rukun Syarat pokok murabahah menurut Ascarya (2007 : 83) yaitu :


1. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada oarang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan. 2. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya. 3. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi pengeluaran yang timbul karena usaha seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran - pengeluaran tersebut. 4. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang / komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah. Sementara menurut Ascarya (2007 : 82) rukun murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu : 1. Pelaku akad, yaitu Ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. 2. Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga). 3. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul. 2.4.4 Ketentuan Umum Adapun ketentuan umum akad murabahah menurut Hasan (2014 : 233) adalah: 1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 2. Barang yang diperjual belikan tidak di haramkan oleh syariat Islam. 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.


4. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentuyang telah disepakati. 8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip telah menjadi milik bank.

2.4.5 Skema Pembiayaan Murabahah 1. Negosiasi

3a. Akad Murabahah 3b. Bank Serah Terima Barang

Nasabah

4. Serah Terima Barang Supplier 2. Beli Barang Tunai

3c. Kirim Barang

Gambar 2.1 Bagan Proses Pembiayaan Murabahah. Sumber : Ascarya (2007 : 83). Keterangan: Berawal dari nasabah mendatangi bank syariah dan memberitahukan kepada pihak bank syariah bahwa ia ingin membeli sebuah barang, setelah itu pihak bank dan nasabah melakukan negosiasi dengan menggunakan syarat dan rukun dari akad murabahah, terutama tentang berapa jumlah laba yang diinginkan,


bagaimana cara pelunasannya dan dalam tempo berapa lama, setelah mendapati kata “setuju”, maka pihak bank membeli barang tersebut kepada pihak supplier dan pihak supplier langsung memberikannya kepada nasabah lalu nasabah dapat melunasinya dengan cara ditangguh setiap bulannya dengan persetujuan yang telah disepakati bersama.

2.5 Non Performing Financing (NPF) Kredit bermasalah (NPF) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya. Dalam Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 kredit mempunyai pengertian yaitu “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Risiko pembiayaan pada bank syariah dapat dilihat dari rasio NPF nya, jika rasio Non Performing Financingnya meningkat maka semakin tinggi resiko yang akan dihadapi bank karena akan mempengaruhi permodalan karena Non Performing Financing (NPF) yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban untuk memenuhi Penyisihan Pengahapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang terbentuk. Bila hal ini terus terjadi maka modal bank akan tersedot karena harus menutupi PPAP, maka dari itu pihak bank selalu berusaha meminimalkan kredit bermasalah ini. Kurnaliyah (2011). Rumus untuk menghitung Non Performing Financing (NPF) yaitu: NPF = Pembiayaan bermasalah x 100%


Total pembiayaan

2.6 Jumlah Kantor Bank Syariah Jumlah kantor bank berkaitan dengan fasilitas dan penawaran yang diberikan bank terhadap masyarakat dalam melakukan kegiatan perbankan. Dengan memperluas jaringan kantor bank syariah dan unit - unit syariah maka meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan aktifitas perbankan seperti menabung dan melakukan peminjaman uang. Jumlah kantor bank syariah dapat dilihat dari menjumlahkan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang ada diseluruh Indonesia. Perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dapat dilihat dari situs resmi Bank Indonesia.Tahun 2010 jumlah kantor bank syariah dan unit - unit syariah terdapat 1477 unit, tahun 2011 jumlah kantor bank syariah dan unit - unit syariah terdapat 1702 unit, pada tahun 2012 jumlah kantor bank syariah dan unit - unit syariah terdapat 2227 unit, pada tahun 2013 jumlah kantor bank syariah dan unit - unit syariah terdapat 2554unit dan pada tahun 2014 jumlah kantor bank syariah dan unit - unit syariah terdapat 2471 unit.Data tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat meningkat terhadap perbankan syariah.

2.7 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 12/11/2010, Sertifikat Bank Indonesia adalah “surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek”. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan “salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan Bank


Indonesia dalam melakukan operasi pasar terbuka untuk menyerap kelebihan likuiditas di pasar”. Selain Serifikat Bank Indonesia, terdapat pula instrumen kebijakan moneter yang lain yang disebut Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/ 11 /PBI/2008 pasal 1 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (www.bi.go.id)“Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia adalah akad Ju’alah”. Bank Indonesia dalam operasi moneternya melalui penerbitan SBIS mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank – bank syariah sebagai upaya pengendalian moneter dan menjanjikan imbalan tertentu bagi yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Ketentuan mengenai imbalan SBIS adalah dengan cara Bank Indonesia menerapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan kemudian Bank Indonesiamembayar imbalan pada saat jatuh waktu SBIS. 2.7.1 Karakteristik SBIS Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 pasal 4 tentang Sertifikat Bank Indonesia (www.bi.go.id) karakteristik Sertifikat Bank Indonesia (SBIS) adalah sebagai berikut : 1. Satuan unit sebesar Rp. 1.000.000,2. Berjangka waktu paling kurang satu bulan dan paling lama dua belas bulan. 3. Diterbitkan tanpa warkat, tanpa warkat maksudnya adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBIS, dan bukti kepemilikan bagi pemegang SBIS berupa pencatatan elektronis.


4. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia. 5. Tidak dapat diperdagangkan dipasar sekunder. Adapun mekanisme penerbitan SBIS dalam peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 pasal 6 tentang Sertifikat Bank Indonesia (www.bi.go.id) yaitu melalui mekanisme lelang. 2.7.2 Pihak Yang Dapat Ikut Serta Pihak yang dapat ikut serta menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 pasal 7 tentang Sertifikat Bank Indonesia (www.bi.go.id) yaitu : 1. Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). 2. BUS atau UUS wajib memenuhi persyaratan Financing To Deposit Ratio (FDR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 3. BUS dan UUS dapat memiliki SBIS melalui pengajuan pembelian SBIS secara langsung dan atau melalui perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.

2.8 Dana Pihak Ketiga (DPK) Dana Pihak Ketiga (simpanan) yang dijelaskan dalam Undang - Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah “dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Menurut Kurnaliyah (2011) Dana Pihak Ketiga merupakan “sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro, tabungan dan deposito”.Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu


membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Menurut Undang - UndangNo. 10 tahun 1998 sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1.

2. 3.

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.9 Penelitian Terdahulu Penelitian - penelitian tentang variabel Pembiayaan murabahah, Non Performing Financing (NPF), Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah telah dan Dana Pihak Ketiga telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Endang Nurjaya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Analisis pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Non Performing Financing, dan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia” adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada berbedanya periode penelitian yaitu lima tahun, mengganti satu variabel dan proses pengambilan data laporan keuangan tahunan yang berasal dari website masing - masing bank . Berikut merupakan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai pembiayaan murabahah:


1.

Erna Rachmawati (2004) Penelitian yang dilakukan oleh Erna Rachmawati (2004) yang berjudul “Analisis

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

besarnya

simpanan

mudharabah perbankansyariah di Indonesia 1993-2003”. Variabel yang terkait yaitu GDP, tingkat bagi hasil, suku bunga SBI, jumlah kantor cabang dan kantor cabang syariah dan simpanan mudharabah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui variabel apa aja saja yang secara signifikan menentukan besarnya simpanan mudharabah perbankan syariah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Teknis analisis menggunakan Error Corectional Models (ECM). Hasil dari penelitian ini terjadi hubungan jangka panjang (long run relationship) antara simpanan mudharabah dengan GDP, Jumlah Kantor Bank Syariah, tingkat bagi hasil, suku bunga SBI berdasarkan data triwulanan periode 1993 - 2003 dan GDP mempengaruhi negatif simpanan mudharabah secara signifikan hanya dalam jangka pendek. Setiap terjadi peningkatan pendapatan akan menurunkan simpanan mudharabah. MPS (Marginal Propensity to Save) di bank syariah lebih besar dalam jangka pendek dibandingkan dalam jangka panjang. 2.

Patria Yunita (2007) Penelitian yang dilakukan Patri Yunita (2007) yang berjudul “Pengaruh suku bunga SBI, tingkat inflasi dan kurs US dollar terhadap kinerja penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah”. Variabel yang terkait yaitu suku bunga SBI, tingkat inflasi, kurs US dollar dan Dana


Pihak Ketiga perbankan syariah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi pengaruh variabel makro ekonomi yaitu suku bunga SBI, tingkat inflasi dan kurs US dollar terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga perbankan syariah yang menjadi salah satu sinyal besaran share pasar yang berhasil diraih sistem perbankan syariah. Teknis analisis data menggunakan Ordinary Least Squarei (OLS) dengan model logaritma semi - log. Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh suku bunga SBI diidentifikasi dengan besaran Net Equivalent Rate yaitu secara signifikan mempengaruhi jumlah DPK perbankan syariah. Pengaruh tingkat inflasi diidentifikasi dengan besaran Real Equivalent Rate yaitu secara signifikan mempengaruhi jumlah DPK perbankan syariah dan kurs US dollar mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap besarnya jumlah DPK perbankan syariah. 3. Khodijah Hidayatul Maula (2008) Penelitian yang dilakukan oleh Khadijah Hidayatul Maula (2008) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal sendiri, marjin keuntungan dan Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan murabahah terhadap bank syariah mandiri”. Variabel yang terkait yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal sendiri, Marjin keuntungan dan Non Performing Financing (NPF). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri. Adapun hasil dari penelitian ini adalahDana Pihak ketiga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan


murabahah. Modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah dan NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. 4. Endang Nurjaya (2011) Penelitian Endang Nurjaya (2011) dengan judul “Analisis pengaruh inflasi, sertifikat bank indonesia syariah (SBIS), non performing financing (NPF) dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia (periode januari 2007 - maret 2011)”. Teknik analisis regresi berganda. Adapun hasil dari penelitian adalah : 1. Variabel inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap pembiayaan murabahah. 2. Variabel inflasi, Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan murabahah. 3. Sedangkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan murabahah. 5. Ferial Nurbaya (2013) Penelitian Nurbaya (2013) dengan judul “Analisis pengaruh CAR, ROA, FDR dan DPK terhadap pembiayaan murabahah periode maret 2001 sampai desember 2009 studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk”. Adapun hasil penelitiannya yaitu CAR, ROA, FDR dan Dana Pihak


Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh yang secara simultan terhadap pembiayaan murabahah. Secara parsial CAR, ROA dan DPK berpengaruh yang positif dan signifikan tehadap pembiayaan murabahah, sedangkan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Adapun penelitian - penelitian terdahulu disajikan pada tabel dibawah ini : Tabel 2.2 Tabel Penelitian terdahulu Peneliti / Judul Variabel Metode Analisis Hasil Erna Rachmawati Variabel Dependen: Menggunakan 1.Terjadi hubungan (2004). Simpanan Error Corectional jangka panjang (long Mudharabah. Model (ECM). run relationship) antara “Analisis faktor – simpanan mudharabah faktor yang Variabel Independen dengan GDP, Jumlah mempengaruhi : Gross Domestic Kantor Bank Syariah, besarnya Product, tingkat bagi tingkat bagi hasil, suku simpanan hasil, suku bunga bunga SBI berdasarkan mudharabah SBI, dan kantor data triwulanan periode perbankansyariah cabang bank syariah. 1993 - 2003 di Indonesia 1993 2.GDP mempengaruhi – 2003”. negatif simpanan mudharabah secara signifikan hanya dalam jangka pendek. Setiap terjadi peningkatan pendapatan akan menurunkan simpanan mudharabah. MPS (Marginal Propensity to Save) di bank syariah lebih besar dalam jangka pendek dibandingkan dalam jangka panjang. Patria (2007).

Yunita Variabel Dependen : Analisis data 1.NER dan RER Dana Pihak Ketiga. Ordinary Least memiliki hubungan Squarei (OLS) positif dengan jumlah “Pengaruh suku Variabel Independen dengan model Dana Pihak Ketiga bunga SBI, : Suku bunga SBI logaritma semi – (DPK) perbankan tingkat Inflasi dan (NER), tingkat log. syariah. Kurs US dollar Inflasi (RER), Kurs 2.Kurs US dollar


terhadap Kinerja US dollar. penghimpunan Dana Pihak Ketiga perbankan syariah”.

memiliki hubungan negatif dengan jumlah Dana Pihak Ketiga perbankan syariah.

Khodijah Variabel Dependen : Analisis Regresi 1. Dana Pihak ketiga Hidayatul Maula Pembiayaan Berganda. tidak berpengaruh (2008) Murabahah positif dan signifikan terhadap pembiayaan “Pengaruh Dana Variabel Independen murabahah. Pihak Ketiga : DPK, Modal 2. Modal sendiri dan (DPK), Modal sendiri, Marjin marjin keuntungan sendiri, marjin keuntungan dan NPF berpengaruh positif dan keuntungan dan signifikan terhadap Non Performing pembiayaan murabahah Financing (NPF) dan NPF berpengaruh terhadap secara negatif dan pembiayaan signifikan terhadap murabahah pembiayaan terhadap bank murabahah. syariah mandiri”. Endang Nurjaya Variabel Dependen : Regresi berganda. 1. Variabel inflasi, (2011). Pembiayaan Sertifikat Bank Murabahah. Indonesia Syariah “Analisis (SBIS), Non pengaruh inflasi, Variabel Independen Performing Financing Sertifikat Bank : Inflasi, SBIS, NPF (NPF) dan Dana Pihak Indonesia Syariah dan DPK. Ketiga (DPK) (SBIS), Non berpengaruh signifikan Performing secara parsial terhadap Financing (NPF), pembiayaan dan Dana Pihak murabahah. Ketiga (DPK) 2. Variabel Inflasi, Non terhadap Ferforming (NPF) dan pembiayaan Dana Pihak Ketiga murabahahpada (DPK) berpengaruh bank syariah di signifikan positif Indonesia terhadap pembiayaan (periode januari murabahah. 2007 – maret 3. SBIS berpengaruh 2011)”. negatif terhadap pembiayaan murabahah Ferial Nurbaya Variabel Dependen : Analisis regresi 1. CAR, ROA, FDR (2013). Pembiayaan berganda. dan Dana Pihak Ketiga murabahah. (DPK) mempunyai


“Analisis pengaruh CAR, Variabel Independen ROA, FDR dan : CAR, ROA, FDR Dana Pihak dan Dana Pihak Ketiga (DPK) ketiga (DPK). terhadap pembiayaan murabahah periode maret 2001 sampai desember 2009 studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk”. Sumber : Berbagai Sumber

pengaruh yang secara simultan terhadap pembiayaan murabahah 2. Secara parsial CAR, ROA dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh yang positif dan signifikan tehadap pembiayaan murabahah. 3. FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

2.10 Kerangka Konseptual Menurut Iskandar (2008 : 54) kerangka konseptual “menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel - variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori - teori yang berhubungan dengan variabel - variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat”. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah diantaranya Non Performing Financing (NPF), Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Setiap variabel memiliki pengaruh atau tidak memiliki pengaruhterhadap pembiayaan murabahah. Risiko pembiayaan pada bank syariah dapat dilihat dari rasio NPF-nya, jika rasio Non Performing Financingnya meningkat maka semakin tinggi resiko yang akan dihadapi bank karena akan mempengaruhi permodalan, karena Non Performing Financing (NPF) yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban untuk memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)


yang terbentuk. Bila hal ini terus terjadi maka modal bank akan tersedot karena harus menutupi PPAP, maka dari itu pihak bank selalu berusaha meminimalkan kredit bermasalah. Walaupun demikian bank syariah tetap dapat memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabahnya karena sumber dana bank syariah tidak hanya berasal dari bank syariah itu sendiri (modal), tetapi juga bersumber dari lembaga - lembaga lainnya. Menurut teori pemasaran Kotler (2008 : 62) mengungkapkan bahwa “bauran pemasaran (marketing mix) yaitu alat yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya dibagi menjadi empat kelompok variabel yaitu : product, place, price, dan promotion”. Dari teori pemasaran menurut Kotler tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan meningkatnya jumlah kantor bank syariah (place) diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan murabahah. Hal ini diduga berpengaruh terhadap nasabah untuk menyimpan dana maupun nasabah yang memerlukan pembiayaan pada bank syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan jangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, ju’alah, wadiah, qard dan wakalah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi bila terjadi kelebihan pada tingkat likuiditas, akan tetapi peningkatan nilai Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai salah satu kebijakan moneter cenderung menyebabkan pembiayaan murabahah menurun, maka besar atau kecilnya nilai


Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang dimiliki bank syariah tidak mempengaruhi pembiayaan murabahah. Menurut Kurnaliyah (2011) Dana Pihak Ketiga merupakan “sumber dana yang berasal dari masyarakat yang dihimpun melalui produk giro, tabungan dan deposito”. Dana Pihak Ketiga (DPK) ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank. Menurut As’yari (2004) pembiayaan adalah “salah satu aktiva produktif yang berhubungan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK)”. Permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan tentunya juga harus mempertimbangkan faktor likuiditas disamping faktor rentabilitas dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), karena dengan semakin banyaknya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh pihak bank syariah maka diharapkan dapat memberikan pembiayaan. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat kerangka konseptual pada penelitian ini, yaitu :

Non Performing Financing(NPF) (X1) Jumlah Kantor Bank Syariah (X2) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (X3)

Pembiayaan Murabahah (Y)

Dana Pihak Ketiga (DPK) (X4)

Sumber : Data Olahan Peneliti


Keterangan : Y = Pembiayaan Murabahah X1 =Non Performing Financing (NPF) X2 = Jumlah Kantor Bank Umum Syariah X3 = Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) X4 = Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.11 Hipotesis Penelitian Menurut Indriantoro, Bambang (1999 : 73) hipotesis menyatakan “hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proporsi yang dapat di uji secara empiris”. Dari penjelasan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: H1 : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah perbankan syariah di Indonesia. H2 : Jumlah Kantor Bank Syariah berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah perbankan syariah di Indonesia. H3 : Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah perbankan syariah di Indonesia. H4 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah perbankan syariah di Indonesia. H5 : Non Performing Financing (NPF), Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan murabahah perbankan syariah di Indonesia.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. segala sesuatu yang bertalian dengan terbentuknya ilmu. Ditinjau dari aspek

Recommend Documents