BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian
2.1.1
Standar Akuntansi Pemerintahan Pengertian akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari pengertian akuntansi
secara umum. Menurut Arif Bachtiar, dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai berikut: “Suatu aktivitas pemberi jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut” Sedangkan menurut Abdul Halim (2002:143) menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah: “Sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan”. Dengan demikian, akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan suatu kegiatan jasa untuk menyediakan informasi yang bersifat keuangan pemerintah guna pengambilan keputusan dari pihak-pihak
yang
berkepentingan
berdasarkan
proses
pencatatan,
pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan
11
12
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan jembatan kedua dalam akuntansi keuangan pemerintahan Indonesia untuk mengantarkan dari akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual/CTA) ke arah akuntansi berbasis akrual penuh (full accrual) dengan masa tenggang selama empat tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran. Standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memuat duabelas pernyataan, yaitu:
PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;
PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan;
PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
13
PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan;
PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.
2.1.1.1 PSAP No.01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP No.01 membahas tentang tujuan laporan keuangan, tanggung jawab laporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan, identifikasi laporan keuangan, dan periode pelaporan. 1. Tujuan Laporan Keuangan Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 2. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.
14
3. Komponen-Komponen Laporan Keuangan Komponen laporan keuangan sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan atas Laporan Keuangan. 4. Identifikasi Laporan Keuangan Laporan keuangan diidentifikasikan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut standar akuntansi pemerintah dari informasi lain. 5. Periode Laporan Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:
15
a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun, b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. 2.1.1.2 PSAP No.02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas PSAP No.02 membahas tentang tujuan laporan realisasi anggaran dan struktur laporan realisasi anggaran. 1. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran Tujuan laporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dana realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai peraturan perundangundangan. 2. Struktur Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Surplus/defisit-LRA e. Penerimaan Pembiayaan f. Pengeluaran Pembiayaan g. Pembiayaan neto h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
16
2.1.1.3 PSAP No.03 Laporan Arus Kas PSAP No.03 membahas tentang tujuan laporan arus kas dan klasifikasi laporan arus kas. 1. Tujuan Lapora Arus Kas Tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaa, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. 2.
Klasifikasi Arus Kas Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris meberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
2.1.1.4 PSAP No.04 Catatan Atas Laporan Keuangan PSAP No.04 membahas tentang struktur dan isi, penyajian informasi tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, penyajian informasi tentang kebijakan fiskal dan ekonomi makro, penyajian ikhtisar pencapaian target keuangan. Adapun penjelasan masing-masing sebagai berikut:
17
1. Struktur dan Isi Dalam rangka pengungkapan yang memadai, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi; b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; f. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 2. Penyajian Informasi tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Entitas pelaporan dan entitas akuntansi meliputi: a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada; b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, dan
18
c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. 3. Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efesiensi belanja dan penentuan sumber atau pengguna pembiayaan. Dalam kebijakan penyusunan APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang Negara. 4. Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Ikhtisar ini disajikan untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai nilai target total, nilai realisasi total, presentase perbandingan antara target dan realisasi, dan alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi. 2.1.1.5 PSAP No.05 Akuntansi Persediaan PSAP No.05 membahas tentang bagaimana pengakuan dan pengukuran. Untuk penjelasannya sebagai berikut: 1. Pengakuan Pengakuan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
19
2. Pengukuran Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan: a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang; b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. 2.1.1.6 PSAP No.06 Akuntansi Investasi PSAP No.06 membahas tentang bagaimana klasifikasi investasi, pengakuan investasi, dan penilaian investasi. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut: 1. Klasifikasi Investasi Klasifikasi investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar. 2. Pengakuan Investasi Pengeluaran kas dan/atau aset, peneriman hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial. b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (realiable). 3. Penilaian Investasi Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu :
20
a. Metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatata sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. b. Metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatata investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. 2.1.1.7 PSAP No.07 Akuntansi Aset Tetap PSAP No.07 membahas tentang klasifikasi, pengakuan dan penilaian aset tetap. 1. Klasifikasi Aset Tetap Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan kontruksi dalam pengerjaan. 2. Pengakuan Aset Tetap Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Kriteria aset tetap agar dapat diakui yaitu harus berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
21
belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 3. Penilaian Aset Tetap Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 2.1.1.8 PSAP No.08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan PSAP
No.08
membahas
tentang
pengakuan,
pengukuran,
dan
pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan. 1. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 2. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola: a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; b. Biaya yang dapat ditribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
22
3. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi yaitu rincian kontrak kontruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya, nilai kontrak kontruksi dan sumber pendanaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar, uang muka kerja yang diberikan, dan retensi. 2.1.1.9 PSAP No.09 Akuntansi Kewajiban PASP No.09 membahas tentang klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran kewajiban. Untuk penjelasannya sebagai berikut: 1. Klasifikasi Kewajiaban Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika: a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinace) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
23
2. Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiabn tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 3. Pengukuran Kewajiban Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 2.1.1.10 PSAP No.10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan PSAP No.10 membahas tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. 1. Koreksi Kesalahan Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah korekasi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik saldo anggaran lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. 2. Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau
24
apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. 3. Perubahan Estimasi Akuntansi Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. 4. Operasi yang Tidak Dilanjutkan Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjtkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban tekait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. 2.1.1.11 PSAP No.11 Laporan Keuangan Konsolidasian Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keungan konsolidasi sebagaimana dimaksud disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali: (a) Laporan Keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; (b) Laporan keuangan konsolidasian
25
perubahan saldo anggran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh pemerintah pusat. 2.1.1.12 PSAP No.12 Laporan Operasional Laporan operasioanl menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasioanal keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Laporan operasioanl dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan. 2.1.2
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
2.1.2.1 Sistem Sistem merupakan unsur atau elemen yang saling berkaitan dalam suatu unit usaha untuk mencapai tujuan. Menurut Romney dan Steinbart (2006:2) : Sistem adalah rangkaian dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berintereaksi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengertian sistem menurut Robert dan Vijay (2005:7) : Sistem merupakan suatu
26
cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau kelompok aktivitas. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan prosedurprosedur yang saling berhubungan dan mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. 2.1.2.2 Sistem Akuntansi Menurut Warren, Reeve, di dalam bukunya Fees Accounting (2005:234). Sistem akuntansi merupakan metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan. Alam S. (2004:8) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi sebagai berikut : “Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan, serta pelaporan data keuangan. Akuntansi dalam hal ini, harus menciptakan suatu cara sedemikian rupa sehingga mempermudah pengendalian intern dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk kepentingan manajemen”. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan organisasi formulir dan berbagi catatan transaksi yang mana digunakan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pengelolaan manajemen. Menurut Partono (2001:16). Sistem akuntansi merupakan faktor utama pendorong agar manajemen perusahaan dapat menghasilkan informasi akuntansi yang terstruktur dan mengandung arti. Maka dari itu, untuk dapat menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan sistem prosedur berbagai basis / dasar akuntansi atau sistem pencatatan :
27
1. Basis Kas Basis kas menetapkan bahwa pengakuan / pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila transaksi tersebut belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi tersebut tidak dicatat. Dalam lembaga pemerintahan yang relatif masih kecil ativitasnya tidak banyak serta sederhana (tidak rumit), penerapan basis kas masih dipandang wajar pada saat awal otonomi daerah. Namun seiring berjalannya waktu cash basis sudah tidak dapat diterapkan lagi. 2. Basis Akrual Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Oleh karena itu transaksi-transaksi dan peristiwa dicatat dala catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Cara pembukuan basis akrual membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimanya terjadi, sudah diterima ataupun sebelum, serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan. Basis ini akan mencakup pencatatan transkaksi yang terjadi di masa lalu dan berbagai hak dan kewajiban di masa yang akan datang. Basis akrual mempunyai semua aktivitas dibandngkan basis kas. 3. Basis Kas Modifikasian Basis kas modifikasian merupakan kombinasi kas dengan basis akrual. Jadi penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama satu tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berbasis akrual. 4. Basis Akrual Modifikasian Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dengan menggunkan basis akrual
28
sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan basis akrual dilandasi dengan pertimbangan kepraktisan. 2.1.2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat
dilakukan
secara
manual
atau
menggunakan
aplikasi
komputer
(Permendagri No. 59 Tahun 2007). Sementara itu, menurut Abdul Halim (2008:35) memandang
sistem
akuntansi pemerintah daerah sebagai: “Proses atau prosedur baik itu dengan menggunakan metode manual maupun secara terkomputerisasi. Prosedur yang dimaksud dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah”. Sehingga dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan baik menggunakan metode manual maupun secara terkomputerisasi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan pihak ekstern Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.
29
2.1.2.4 Sistem Akuntansi Pemerintahan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri Akuntansi Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut secara periodik yang meliputi: 1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD 2. Neraca SKPD 3. Catatan atas Laporan keuangan SKPD Sistem
akuntansi
pemerintah
daerah
dilaksanakan
oleh
Pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD.
30
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut: 1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 241 mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas adalah: “Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer” Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas adalah sebagai berikut: 1. Surat tanda bukti pembayaran; 2. STS (Surat Tanda Setor); 3. Bukti transfer; 4. Nota kredit Bank.
31
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 247 mengatakan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah; “Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer” Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilakukan oleh Pejabat Pengelolaan (PPK-SKPD).
PPK-SKPD
berdasarkan
bukti
transaksi
pengeluaran
kas
melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Bila transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup sebagai berikut: 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana); 2. Nota debet Bank; dan 3. Bukti pengeluaran kas lainnya. 3. Prosedur Akuntansi Aset Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 253 mengatakan bahwa prosedur akuntansi aset adalah :
32
“Serangkaian pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitas, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD”. Prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan (PPK-SKPD) serta pejabat pengurus dan penyimpan barang Satuan Kinerja Perangkat Daerah. PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Setiap aset tetap kecuali tanah dan kontruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang dapat digunakan adalah garis lurus, saldo menurun ganda, dan unit produksi. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut: 1. Jenis/nama aset tetap; 2. Kode rekening; 3. Klasifikasi aset tetap; 4. Nilai aset tetap; dan 5. Tanggal transaksi dan/atau kejadian. 4. Prosedur Akuntansi Selain Kas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 259 mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas adalah:
33
“Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer” Prosedur akuntansi selain kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut: 1. Berita acara penerimaan barang; 2. Surat keputusan penghapusan barang; 3. Surat keputusan mutasi barang; 4. Berita acara pemusnahan barang; 5. Berita acara serah terima barang; 6. Berita acara penilaian; dan 7. Berita acara penyelesaian pekerjaan. 2.1.2.5 Sistem dan Prosedur Pencatatan 2.1.2.5.1 Sistem Pencatatan Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan akuntansi adalah pembukuan, padahal menurut akuntansi pengertian demikian tidaklah
34
tepat. Hal ini disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Menurut Abdul Halim (2007:45) terdapat beberapa sistem pencatatan yaitu single entry, double entry, dan triple entry. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan single entry sedangkan akuntansi dapat mengguankan ketiga sistem pencatatan tersebut. 1. Single Entry Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali saja. Sistem pencatatan single entry atau tata buku ini memiliki beberapa kelebihan diantaranaya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Tetapi sistem ini juga memiliki kelemahan antara lain kurang bagus untuk pelaporan dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi. 2. Double Entry Sistem pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Dengan menggunakan double entry accounting maka setiap transaksi yang terjadi akan tercatat pada akun yang tepat, karena masingmasing akun penyeimbangan berfungsi sebagai media cross-check. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, double entry juga memiliki kemampuan
35
untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal akurat, karena jumlah sisi debit harus sama dengan jumlah sisi kredit. 3. Triple Entry Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem
pencatatan
double entry, ditambah dengan
pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran. 2.1.2.5.2 Prosedur Pencatatan Prosedur pencatatan pada akuntansi pemerintahan menurut Nunuy Nur Afifah (2009:48) dibagi ke dalam enam bagian yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 1. Prosedur Pencatatan Akuntansi Pendapatan Transaksi pendapatan di Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh Kas Daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Akuntansi Pendapatan ini juga dilaksanakan berdasarkan asas bruto. 2. Prosedur Pencatatan Akuntansi Belanja Transaksi belanja di Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat saat pengesahan
36
SPJ bila menggunakan SP2D UP/GU/TU atau pada saat menerima SP2D LS bila menggunakan LS. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Untuk transaksi belanja modal pencatatan dilakukan secara corollary, yaitu dicatat dengan dua jurnal. 3. Prosedur Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Prosedur penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, dan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah. Sedangkan transaksi pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah. 4. Prosedur Pencatatan Akuntansi Aset Prosedur pencatatan aset pada akuntansi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) lebih merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda. Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial yang memuat informasi tentang jenis / nama aset, kode rekening terkait, nilai aset, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal oleh fungsi akuntansi PPKD. 5. Prosedur Pencatatan Akuntansi Kewajiban Prosedur pencatatan kewajiban pada akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lebih merupakan pencatatan atas pengakuan kewajiban yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda, pengakuan atas bagian lancar utang jangka panjang dan pencadangan atas utang jangka pendek. Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD
37
membuat bukti memorial yang memuat informasi tentang sejenis / nama kewajiban, kode rekening terkait, nilai kewajiban, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal oleh fungsi PPKD. 6. Prosedur Pencatatan Akuntansi Ekuitas Dana Prosedur pencatatan ekuitas dana pada akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) merupakan pencatatan atas pengakuan ekuitas dana yang muncul dari transaksi investasi jangka panjang, kewajiban jangka panjang beserta reklasifikasinya dan dana cadangan yang dilakukan oleh pemda. 2.1.2.6 Sistem Pengakuan / Dasar Akuntansi Pengertian pengakuan menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah: “Proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan”. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk dapat menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai basis / dasar akuntansi atau sistem pencatatan.
38
Menurut Partono (2001:16), basis / dasar akuntansi atau sistem pencatatan adalah himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. 2.1.2.7 Penyajian Laporan Keuangan Mardiasmo (2004:37) memaparkan bahwa secara garis besar tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan
ekonomi,
sosial,
dan
politik
serta
sebagai
bukti
pertanggungjawaban dan pengelolaan. 2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. 2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.
39
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lainnya yang disyaratkan. 4. Memberikan informasi perancangan dan penganggaran. 5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. 2.1.3
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Keuangan merupakan catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut berupa pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas (Windiastuti, 2013). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007:7): “Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”. Selain itu, pengertian laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, “Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur
40
mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: a. Pemerintah pusat; b. Pemerintah daerah; c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyampaikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Mardiasmo (2002:160) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-
41
pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitas. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan. Kebutuhan akan informasi itu dilatarbelakangi oleh tujuan-tujuan berbeda seperti ekonomi, sosial, bahkan politik. 2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tujuan pelaporan keuangan sektor publik ada dua yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan pemakai. Tujuan khusus untuk mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai persetujan DPR/D; menyediakan informasi alokasi sumber daya, pembiyaan, komitmen dan kewajiban, kondisi keuangan dan perubahan organisasi sektor publik, informasi untuk dievaluasi performansi organisasi sektor publik. Public Sector Committee – International Federation Accounting Committee (2010). Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah menurut Mardiasmo (2004:37) yaitu: 1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan
ekonomi,
sosial
dan
politik
serta
sebagai
pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship).
bukti
42
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. 2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. 3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. 4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikkan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional. 5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa: “Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya”.
43
Seacara spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan kepurusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a. Menyediakan informasi
mengenai
posisi
sumber daya
ekonomi,
kewajiaban, dan ekuitas dana pemerintah; b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; d. Menyediakan
informasi
mengenai
ketaatan
realisasi
terhadap
anggarannya; e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan / ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih / kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.
44
2.1.3.3 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Identifikasi pengguna laporan keuangan sektor publik dapat dilakukan dengan melihat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi sektor publik. Pihak-pihak tersebut memiliki kebutuhan akan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan organisasi sektor publik (Nordiawan,2006:133). Menurut International Federation of Accountans-Public Sector Committee (IFAC-PSC) pengguna laporan keuangan pemerintah dikelompokkan sebagai berikut: 1. Badan legislatif dan badan-badan lain yang kekuasaan mengatur dan mengawasi. Badan legislatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi, yang dapat membantu untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber,
ketaatan
terhadap
ketentuan-ketentuan
perundang-
undangan, dan kondisi keuangan maupun kinerja. 2. Rakyat Rakyat merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan, yang terdiri dari para pembayar pajak, pemilih, serta kelompok-kelompok yang mempunyai ketertarikan khusus dan memperoleh pelayanan dan manfaat dari pemerintah.
45
3. Investor dan kreditur Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna kepada investor dan kreditur pemerintah pada akhirnya akan berguna untuk penilaian kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban pada komitmentnya. 4. Pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain Seperti para investor dan kreditur bahwa pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan terhadap kondisi keuangan pemerintah selain itu mereka juga menaruh perhatian terhadap rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan. 5. Analisis ekonomi dan keuangan Para analisis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan menelaah, menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan yang lain. Mereka melakukan evaluasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu: a. Masyarakat; b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan d. Pemerintah.
46
2.1.3.4 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan atas Laporan Keuangan. a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian
sumber
daya
keuangan
yang
dikelola
oleh
pemerintah
pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari belanja, transfer, dan pembiayaan. b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
pendapatan-LRA,
47
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikkan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. c. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiabn, dan ekuitas. d. Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. e. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. f. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
48
g. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran , Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. 2.1.3.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam memenuhi keinginan pemakai laporan, akuntansi keuangan perlu berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berdaya guna. Oleh karena itu perlu kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan tersebut yaitu keinginan para pemakai laporan keuangan (Harahap, 2008:145). Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: a. Relevan Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di
49
masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah: a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi
memungkinkan
pengguna
untuk
menegaskan
alat
mengoreksi ekpektasi di masa lalu. b) Memiliki manfaat (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d) Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. b. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian
yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajian tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:
50
a) Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b) Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh. c) Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. c. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripaa kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
51
d. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuiakan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
2.2
Penelitian Terdahulu Penelitian sebelumnya yang sehubungan dengan penelitian ini dapat di
ikhtisarkan sebagai berikut : Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya No 1
2
Nama&Tahun Judul Penelitian Penelitian Nugraheni dan Pengaruh Subaweh Penerapan (2008) Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Wati, dkk (2014)
Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem
Hasil Penelitian Pengaruh Penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jendarl Depsrtemen Pendidikan Nasional Pengaruh Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi
Persamaan Penelitian Variabel yang diteliti sama yaitu : penerapan standar akuntansi pemerintahan
Perbedaan Penelitian Variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah dan penerapan SAP
Variabel yang diteliti sama yaitu : pengaruh
X1 terhadap Y, yaitu : Variabel Kompetensi
52
Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
3
Rukmi Juwita (2013)
Pengaruh Impelementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan
penerapan SAP dan sistem akuntansi keuangan daerah
SDM
Variabel dependen yang diteliti sama yaitu : Kualitas Penyajian Laporan Keuangan
Variabel independen penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah.
2.3
Kerangka Pemikiran
2.3.1
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi dasar
pelaksanaan teknik-tekniknya, kerangka konseptual ini terdiri dari standar (teknik dan prinsip) praktik yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya, dan standar itu adalah standar akuntansi. Standar akuntansi mencakup peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi. Dalam standar akuntansi dijelaskan tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban dan modal, serta transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana mencatat, dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan (Harahap,
53
2008). Standar akuntansi merupakan pedoman dan landasan bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sehingga demikian hubungan standar akuntansi pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah sangat jelas memiliki hubungan berdasarkan teori diatas. Hal tersebut diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomot 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pengantar, menyatakan bahwa : “Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”. Seluruh instansi pemerintah daerah dapat mengimplementasikan SAP dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah dapat meberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntanbilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara (Juwita, 2013).
54
2.3.2
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap
awal pengumpulan data sampai dengan dilakukannya pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur untuk menyusun laporan keuangan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam mengambil suatu keputusan. Kebijakan akuntansi keuangan darah digunakan dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan kebijakan akuntansi agar dapat mengatur perlakuan akuntansi. Dengan adanya perlakuan akuntansi tersebut maka akan dapat menjamin konsistensi penyajian keuangan daerah yang dihasilkan. Kebijakan akuntansi yang dilakukan tersebut harus mengikuti standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002). Selain menerapkan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah juga harus diterapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan karakterstik kualitatif laporan keuangan dan tidak
55
mengandung salah saji material. Jadi dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Beberapa peneltian terkait pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Adhi dan Suhardjo (2013) yang menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 2.3.3
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. (Adhi dan Suhardjo, 2013). Jadi penerapan standar akutansi pemerintah adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Sealain itu juga harus memahami sistem akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik
56
dan didukung oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dalam hal ini laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu, relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Hasil penelitian sebelumnya Wati, dkk., (2014) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka alur pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran H1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) Sumber: PP 71 Tahun 2010 H3
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Sumber: Permendagri No.59 Tahun 2007 dan PP No.71 Tahun 2010
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) Sumber: Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan PP No. 71 Tahun 2010) H2
57
2.4
Hipotesis Penelitian Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka
hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H1 :
Seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
H2 :
Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
H3 :
Seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
