BAB II TINJAUAN PUSTAKA. RSPO merupakan inisiatif dari multi stakeholder dari banyak negara tentang

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi RSPO RSPO merupakan inisiatif dari multi stakeholder dari banyak negara tentang kebun sawit yang berkelanjutan. Diinisiasi oleh WWF, Aarhus, Golden Hope, MPOA, Migros, Sainsbury, dan Unilever untuk merespon perhatian dalam sektor makanan dan kosmetik. RSPO ditetapkan pada tanggal 8 April 2004 sebagai organisasi non profit dibawah Article 60 UU Sipil Swiss. Sekretariat RSPO berlokasi di Kuala Lumpur Malaysia dan didukung oleh anggota pendana mewakili pihak-pihak yang terkait (Bakrie, 2012).

Visi RSPO yaitu menjamin minyak sawit memberikan kontribusi untuk dunia yang lebih baik. Misi RSPO adalah mempromosikan produksi, pembelian dan penggunaan minyak sawit yang lestari melalui pembangunan, penerapan dan verifikasi

dengan menggunakan standar global yang kredibel, didukung oleh

perjanjian dan komunikasi pada seluruh pihak dalam rantai supply. Tujuan RSPO yaitu

untuk

mempromosikan

produksi

dan

penggunaan

minyak

sawit

berkelanjutan melalui kerjasama di sepanjang rantai pasok (supply chain) dan dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan (TUV, 2008).

Beberapa karakteristik RSPO antara lain yaitu: a. Multistakeholder membership. b. Sukarela.

8 Universitas Sumatera Utara

c. Transparan. d. Berorientasi pada aksi dan hasil yang nyata. e. Berkomitmen pada produksi dan penggunaan kelapa sawit yang lestari. Yang termasuk anggota RSPO adalah: a. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. b. Perusahaan pengolah Kelapa Sawit. c. Penjual produk kelapa sawit. d. LSM Lingkungan, LSM Sosial. e. Retailer. f. Bank dan Investor. g. Pihak lain yang berkepentingan terhadap Palm Oil Persyaratan untuk sertifikasi RSPO: 1. Terdiri dari 8 prinsip mencakup isu-isu : Pertanian, Ekonomi, Legal Lingkungan, Keanekaragaman hayati, Bahan beracun, Pekerja, Masyarakat dan Sosial 2. Didukung oleh 39 kriteria yang memberikan panduan spesifik pada 8 prinsip RSPO 3. Indikator pengukuran (139) untuk menjamin isi dan hasil yang dapat diukur. Prinsip dan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi menurut (RSPO, 2008) yaitu: 1. Prinsip 1 Kriteria 1.1, 1.2 2. Prinsip 2 kriteria 2.1, 2.2, 2.3 3. Prinsip 3 kriteria 3.1 4. Prinsip 4 kriteria 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 5. Prinsip 5 kriteria 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6

Universitas Sumatera Utara

6. Prinsip 6 kriteria 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 7. Prinsip 7 kriteria 7.1, 7.2, 7.3, 7,4, 7.5, 7.6, 7.7 8. Prinsip 8 kriteria 8.1 2.1.1

Prinsip 1 : Komitmen terhadap transparansi

Kriteria 1.1. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit memberikan informasi yang memadai kepada stakeholder lainnya mengenai isu lingkungan,sosial dan hukum yang relevan dengan kriteria RSPO dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan. Indikator Major: •

Rekaman permintaan informasi.

•

Rekaman tanggapan terhadap permintaan informasi.

•

Rekaman permintaan dan tanggapan informasi disimpan dengan masa simpan yang ditentukan oleh perusahaan berdasarkan kepentingannya.

Kriteria 1.2. Dokumen perusahaan tersedia secara umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Indikator Major: 1. Jenis informasi dan tanggapan yang diberikan mencakup dokumen yang sesuai peraturan nasional yang berlaku, misalnya (dokumen legal, dokumen lingkungan, dok aktivitas sosial dan hubungan dengan masyarakat).


2. Rekaman permintaan dan tanggapan informasi disimpan dengan masa simpan yang ditentukan oleh perusahaan berdasarkan kepentingannya. 2.1.2

Prinsip 2: Memenuhi Hukum dan peraturan yang berlaku

Kriteria 2.1 Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku baik lokal, nasional maupun internasional yang diratifikasi. Indikator major: 1. Bukti kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan terkait dengan operasional perkebunan kelapa sawit. 2. Bukti adanya usaha untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan peraturan. Indikator Minor: 1. Bukti adanya sistem yang terdokumentasi yang berisi informasi tentang persyaratan hukum dan peraturan yang harus dipenuhi oleh perusahaan perkebunan. 2.

Mekanisme evaluasi pelaksanaan pemenuhan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku dan terkait.

Kriteria 2.2 Hak untuk menguasai dan menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan Indikator Major: Dokumen yang menunjukan penguasaan tanah yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.


Indikator Minor: 1. Bukti penyelesaian pembebasan lahan dengan Free Prior and Informed Consent. 2. Tersedianya mekanisme penyelesaian konflik yang diterima oleh Para pihak. Kriteria 2.3 Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka. Indikator Major: Rekaman proses negosiasi antara pemilik hak tradisional jika ada dengan pengusaha kebun yang dilengkapi dengan peta. 2.1.3 Prinsip 3 : Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang Kriteria 3.1 Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang. Indikator Major: Dokumen rencana kerja perusahaan untuk jangka waktu minimum 3 tahun. Indikator Minor: Rencana program replanting tahunan, dimana berlaku, untuk minimum 5 tahun ke depan yang setiap tahun dilakukan kaji ulang.


2.1.4. Prinsip 4 : Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik Kriteria 4.1 Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan dan dipantau secara konsisten. Indikator Major: 1. SOP kebun mulai dari LC (land clearing) sampai dengan panen tersedia. 2. SOP pabrik mulai dari penerimaan TBS sampai dengan dispatch CPO & PKO tersedia. 3. SOP pengelolaan limbah tersedia. Indikator Minor: 1. Terdapat kegiatan pemeriksaan atau pemantauan kegiatan operasional minimal satu kali setahun. 2. Rekaman hasil kegiatan operasional tersedia. Kriteria 4.2 Praktek-praktek mempertahankan kesuburan tanah, atau bilamana mungkin meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada tingkat yang memberikan hasil optimal dan berkelanjutan. Indikator Minor: 1. Rekaman kegiatan analisa tanah, daun dan visual secara berkala. 2. Rekaman kegiatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah (melalui pemupukan, tanaman kacangan, aplikasi janjang kosong, land aplikasi) berdasarkan hasil analisa pada (1).


Kriteria 4.3 Praktek-Praktek meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah. Indikator Minor: 1. Peta tanah yang marjinal tersedia. 2. Strategi pengelolaan untuk penanaman pada areal dengan kemiringan tertentu (dengan mempertimbangkan kondisi tanah dan iklim setempat) tersedia. 3. Tersedianya program pemeliharaan jalan. 4. Program pengelolaan tinggi muka air pada lahan gambut untuk meminimumkan penurunan permukaan tanah gambut tersedia. 5. Strategi pengelolaan tanah marjinal dan tanah kritis lainnya (tanah berpasir, tanah mengandung sulfat masam, kandungan bahan organik rendah) tersedia. Kriteria 4.4 Praktek-praktek mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah. Indikator Major: 1. Tersedianya sistem tata air dan perlindungan areal lahan basah, termasuk menjaga dan memelihara daerah sepanjang aliran sungai pada saat replanting. 2. Rekaman analisis mutu BOD limbah cair sesuai peraturan perudangundangan. 3. Rekaman catatan penggunaan air di pabrik. Indikator Minor: 1. Rekaman pelaksanaan program pengelolaan air.


2. Rekaman pemantauan BOD limbah cair Pabrik. 3. Rekaman pemantauan penggunaan air untuk pabrik per ton TBS. Kriteria 4.5 Hama, penyakit, gulma dan spesies introduksi yang berkembang cepat (invasif) dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang memadai. Indikator Major: Program PHT yang terdokumentasi dan terkini. Indikator Minor: 1. Rekaman monitoring luasan PHT dan termasuk trainingnya. 2. Rekaman monitoring toksisitas pestisida unit (bahan aktif/LD50 per ton TBS atau per Hektar). Kriteria 4.6 Bahan kimia pertanian digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Bahan yang bersifat propilaktiktidak digunakan dan apabila bahan kimia pertania yang digunakan tergolong sebagai Tipe 1A atau 1B menurut WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam, maka perkebunan secara aktif mencari alternatif dan proses ini didokumentasikan. Indikator Major: 1. Hanya menggunakan bahan kimia pertanian (agrochemicals) yang terdaftar dan diijinkan oleh instansi yang berwenang.


2. Penggunaan bahan kimia pertanian (agrochemical) sesuai dengan target species, dosis dan dilaksanakan oleh petugas yang terlatih sesuai dengan petunjuk penggunaan dan penyimpanannya serta terdokumentasi. Indikator minor: 1. Bukti-bukti dokumentasi yang menunjukkan bahwa bahan-bahan kimia yang dikategorikan sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm dan Rotterdam, serta paraquat dikurangi atau dihilangkan penggunaannya. 2. Rekaman hasil pemeriksaan kesehatan bagi operator. 3. Rekaman tidak ada tenaga penyemprot wanita yang sedang hamil atau menyusui. Kriteria 4.7 Rencana kesehatan dan keselamatan kerja didokumentasikan, disebarluaskan dan diimplementasikan secara efektif. Indikator Major: 1. Tersediannya SOP K3 dan pelaksanaanya yang terdokumentasi. 2. Penanggung jawab K3 ditetapkan dan harus ada catatan tentang pertemuan berkala antara penanggung jawab dan para pekerja yang membicarakan masalah kesehatan,keselamatan dan kesejahteraan pekerja. 3. Catatan kejadian kecelakaan kerja. Indikator Minor: 1. Tersedia asuransi kecelakaan kerja bagi tenaga kerja. 2. Pemeriksaan berkala bagi karyawan yang bekerja di stasiun-stasiun atau pekerjaan yang beresiko tinggi oleh dokter.


3. Rekaman analisis resiko untuk program kesehatan dan keselamatan kerja. 4. Rekaman training atau pelatihan program kesehatan dan keselamatan kerja. 5. Prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat. 6. Bukti pemenuhan peralatan program kesehatan dan keselamatan kerja dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di lokasi kerja. 7. Para pekerja yang telah mendapatkan pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) harus berada dalam kegiatan operasional di lapangan dan pabrik. 8. Rekaman tentang kecelakaan kerja yang terjadi harus disimpan dengan baik dan secara berkala ditinjau kembali. Kriteria 4.8 Seluruh staf, karyawan, petani dan kontraktor harus terlatih secara memadai. Indikator Major: 1. Program pelatihan yang berkesinambungan untuk staff, karyawan dan petani,

sesuai

dengan

kompetensi

masing-masing

jabatan

dan

terdokumentasi. 2. Realisasi pelaksanaan program pelatihan terdokumentasi. 3. Bukti bahwa perusahaan menggunakan kontraktor yang terlatih. 2.1.5. Prinsip 5 : Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati Kriteria 5.1. Aspek manajemen perkebunan dan pabrik yang menimbulkan dampak lingkungan yang diidentifikasi, dan rencana –rencana untuk mengurangi/mencegah dampak


negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang kontinu. Indikator Major: 1. Tersedia dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Rekaman pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan lingkungan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator Minor: 1. Revisi terhadap dokumen pengelolaan lingkungan jika ada perubahan dalam hal areal operasional ataupun kegiatan perusahaan. Kriteria 5.2 Status spesies-spesies langka, terancam atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada didalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajemen. Indikator Major: 1. Rekaman hasil identifikasi spesies hewan, tanaman dan habitat yang perlu dilindungi. 2. Jika terdapat habitat dan spesies yang dilindungi, maka perlu ada program perlindungan termasuk mitigasi konflik dan bekerjasama dengan instansi terkait (BKSDA). 3. Ketentuan perlindungan satwa dan habitatnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Indikator Minor: 1. Adanya poster-poster, papan peringatan mengenai spesies yang dilindungi, dipubikasikan, diedarkan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan masyarakat, beserta informasi penanganannya. 2.

Adanya petugas khusus dan terlatih dalam struktur perusahaan untuk mengawasi rencana dan kegiatan di atas.

Kriteria 5.3 Limbah dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara lingkungan dan sosial. Indikator Major: 1. Identifikasi sumber-sumber limbah dan pencemaran, dan terdokumentasi. 2. Rencana pengelolaan limbah terdokumentasi dan diimplemtasikan berdasarkan hasil identifikasi untuk menghindari dan mengurangi polusi Indikator Minor: 1. Tersedianya rencana pengelolaan limbah B3 serta petunjuk pembuangan limbah agro kimia dan wadahnya sesuai dengan acuan yang ada di kemasan dan peraturan yang berlaku. 2. Tersedianya rekaman monitoring/analisis limbah. Kriteria 5.4 Efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan. Indikator Minor: 1. Tersedianya rekaman monitoring penggunaan energi terbarukan serta analisis efisiensinya (energi/ton CPO, atau energi/ton produk kelapa sawit).


2. Tersedianya rekaman monitoring pengunaan bahan bakar fosil untuk kepentingan operasional serta analisis efisiensinya. Kriteria 5.5 Penggunaan api untuk pemusnahan limbah dan untuk penyiapan lahan, guna penanaman kembali dihindari kecuali dalam kondisi spesifik sebagaimana tercantum dalam kebijakan tanpa bakar ASEAN atau panduan lokal serupa. Indikator Major: 1. Perusahaan memiliki kebijakan tidak membakar (Zero Burning) saat Replanting, kecuali untuk kasus khusus seperti yang tercantum dalam ASEAN policy on zero burning atau ketentuan regional. 2. Perusahaan memiliki rekaman pelaksanaan zero burning. 3. Prosedur dan rekaman tanggap darurat untuk kebakaran lahan. Indikator Minor: Sarana

dan

prasarana

penanggulangan

kebakaran

lahan

sesuai

tingkat

kerawanannya. Kriteria 5.6 Rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca disusun, diimplementasikan dan dimonitor. Indikator Major: 1. Bukti identifikasi sumber emisi di Pabrik Kelapa Sawit. 2. Pemantauan kualitas emisi dari sumber emisi tersebut. Indikator Minor: 1. Rekaman upaya dan rencana pengurangan polusi dan emisi. 2. Rekaman identifikasi, monitoring, dan metodology pengelolaan POME.


2.1.6 Prinsip 6: Tanggung jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun dan pabrik Kriteria 6.1 Aspek manajemen perkebunan dan pabrik yang mempunyai dampak negatif sosial diidentifikasi dengan cara partisipatif dan rencana penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak positif disusun, dilaksanakan dan dimonitor untuk menunjukan perbaikan yang berkelanjutan. Indikator Major: Perusahaan memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, yang isinya antara lain aspek positif dan negatif sosial dan partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak (masyarakat lokal). Indikator Minor: 1.

Rekaman rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sosial dengan partisipasi masyarakat yang dilakukan secara berkala. 2. Hasil revisi dokumen pengelolaan lingkungan yang mencakup analisis dampak sosial jika ada perubahan ruang lingkup operasi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala dan terjadwal. 4. Perhatian khusus atas dampak terhadap skema petani plasma (bila perkebunan memiliki skema ini).


Kriteria 6.2 Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan tau pabrik, masyarakat lokal, dan kelompok lain yang terkena dampak atau kepentingan. Indikator Major: Prosedur dan rekaman komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat. Indikator Minor: 1. Perusahaan memiliki daftar stakeholder. 2. Perusahaan memiliki rekaman aspirasi masyarakat dan tanggapan/tindaklanjut oleh perusahaan. 3. Perusahaan memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan masyarakat. Kriteria 6.3 Terdapat sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhan dan ketidakpuasan, yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak. Indikator Major: Perusahaan menyediakan sarana dan mekanisme yang terbuka untuk menerima keluhan dan menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Indikator Minor: 1. Adanya rekaman, penanganan keluhan/keberatan. 2. Prosedur untuk mengidentifikasi dan menghitung kompensasi yang adil untuk kehilangan hak legal atau hak tradisional atas tanah, dengan


perlibatan perwakilan masyarakat lokal dan lembaga terkait dan tersedia untuk umum. Kriteria 6.4 Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak adat dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan komunitas adat dan stakeholder dan memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri. Indikator Major: Prosedur identifikasi, kalkulasi dan pemberian ganti rugi atas kehilangan hak legal dan hak adat dengan melibatkan wakil masyarakat dan instansi terkait. Indikator Minor: 1. Rekaman identifikasi pihak-pihak yang menerima ganti rugi. 2. Rekaman proses negosiasi dan/ atau hasil kesepakatan ganti rugi secara umum tersedia. 3. Rekaman pelaksanaan pembayaran ganti rugi. Kriteria 6.5 Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi karyawan dan karyawan dari kontraktor harus selalu memenuhi paling tidak standar minum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan untuk memberikan pendapatan tambahan. Indikator Major: 1. Daftar Upah Karyawan 2. Memiliki/peraturan perusahaan/PKB yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Indikator Minor: 1. Pada kondisi dimana sarana umum tidak tersedia dan tidak dapat diakses oleh karyawan, maka perusahaan menyediakan sarana tempat tinggal, pendidikan, air bersih, kesehatan, dan fasilitas umum yang memadai. 2. Perjanjian/kontrak kerja dengan kontraktor mensyaratkan kontraktor mentaati peraturan yang berlaku dalam hal ketenagakerjaan. Kriteria 6.6 Perusahaan menghormati hak seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka dan untuk tawar menawar secara kolektif. Ketika hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka perusahaan memfasilitasi pendamping yang tidak berpihak, gratis dan melakukan tawar menawar bagi seluruh karyawan. Indikator Major: Rekaman kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan pada pekerja untuk berserikat. Indikator Minor: Adanya rekaman pertemuan dengan serikat pekerja, jika ada. Kriteria 6.7 Tidak memperkerjakan anak-anak. Anak-anak tidak boleh terpapar oleh kondisi kerja membahayakan. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak hanya diperbolehkan pada perkebunan keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak menggangu program pendidikan mereka. Indikator Major:


Kebijakan perusahaan mengenai persyaratan umur pekerja sesuai dengan peraturan nasional dan terdokumentasi. Indikator Minor: Rekaman pelaksanaan kebijakan perusahaan mengenai persyaratan umur pekerja Kriteria 6.8 Perusahaan tidak boleh terlibat atau mendukung diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur. Indikator Major: Kebijakan perusahaan tentang peluang dan pelakuan yang sama dalam kesempatan kerja dan terdokumentasi. Indikator Minor: Rekaman bukti pemberian peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja. Kriteria 6.9 Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksinya, disusun dan diaplikasikan. Indikator Major: 1. Kebijakan perusahaan tentang pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan dan terdokumentasi. 2. Kebijakan perusahaan tentang perlindungan hak-hak reproduksi dan terdokumentasi.


Indikator Minor: 1. Rekaman bukti implementasi kebijakan pencegahan pelecehan seksual. 2. Rekaman bukti implementasi kebijakan perlindungan hak-hak reproduksi dan terdokumentasi. 3. Mekanisme penanganan keluhan secara khusus tersedia. Kriteria 6.10 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya. Indikator Major: 1. Rekaman harga TBS 2. Rekaman mekanisme penentuan harga dengan petani plasma binaan. 3. Rekaman bukti kontrak dengan petani dan bisnis lokal lainnya. Indikator Minor: 1. Bukti bahwa semua pihak memahami kesepakatan kontrak yang mereka lakukan, dan bahwa kontrak-kontrak tersebut adil, legal dan transparan. 2.

Pembayaran yang telah disepakati harus dilakukan tepat waktu.

Kriteria 6.11 Perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan bilamana dianggap memadai. Indikator Minor: Rekaman kontribusi perusahaan pada pembangunan daerah.


2.1.7

Prinsip 7: Pengembangan Perkebunan Secara bertanggung Jawab

Kriteria 7.1 Dilakukan analisis Dampak Sosial dan Lingkungan hidup secara komprehensif dan partisipatif sebelum membangun Kebun atau operasi baru memperluas perkebunan yang sudah ada dan hasilnya dimasukan

ke dalam perencanaan,

pengelolaan dan operasi. Indikator Major: Perusahaan memiliki dokumen pengelolaan lingkungan yang isinya antara lain analisa aspek positif dan negatif sosial dan lingkungan, serta partisipasi pihakpihak yang terkena dampak (masyarakat lokal). Indikator Minor: 1. Rencana

pengelolaan

dan

prosedur

operasional

yang

memadai

(RKL/RPL). 2. Tersedianya rekaman implementasi program pembinaan petani plasma, sesuai skema dan perundang-undangan yang berlaku (jika ada plasma). Kriteria 7.2 Menggunakan survai tanah dan informasi topografi untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan kedalam perencanaan dan operasi. Indikator Major: Tersedianya rekaman kesesuaian lahan sebagai hasil dari survei tanah yang mencakup informasi topografi, iklim, jenis tanah, kesuburan tanah, kedalaman air tanah dan drainase.


Indikator Minor: Tersedianya rekaman pelaksanaan pengembangan kebun berdasarkan kesesuaian lahan. Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak November 2005(sejak diadopsi RSPO) tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang memiliki satu atau lebih HCV. Indikator Major: 1. Rekaman identifikasi HCV sebelum areal dibuka yang dimuat dalam dokumen AMDAL sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Rekaman Peta Rencana dan realisasi pembukaan lahan sesuai dengan identifikasi HCV. Kriteria 7.4 Penanaman berlebihan pada lahan yang curam, dan atau ditanah marjinal serta rapuh (mudah longsor) harus dihindari. Indikator Minor: 1. Peta tanah marjinal dan mudah longsor, termasuk kemiringan yang curam dan tanah gambut tersedia dalam skala yang memadai. 2. Bila direncanakan penanaman terbatas di tanah rapuh dan marginal, rencana terdokumentasi dibuat dan diterapkan untuk melindungi tanahtanah ini tanpa menimbulkan dampak yang merugikan. Kriteria 7.5 Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal


serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri. Indikator Major: 1. Perusahaan memiliki dokumen AMDAL yang isinya antara lainanalisis aspek positif dan negatif sosial dan lingkungan, serta partisipasi pihakpihak yang terkena dampak (masyarakat lokal). 2. Rekaman sosialisasi rencana pembukaan usaha perkebunan 3. Rekaman kesepakatan ganti rugi/penyerahan lahan dari pemilik lahan untuk pembukaan perkebunan. Kriteria 7.6 Masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuansukarela yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan. Indikator Major: 1. Rekaman identifikasi penilaian atas hak berdasarkan hukum dan hak tradisional dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan masyarakat setempat. 2. Prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi. Indikator Minor: 1. Rekaman proses negosiasi dan/ atau hasil kesepakatan kompensasi secara umum tersedia. 2. Rekaman perhitungan dan pelaksanaan pembayaran kompensasi.


3. Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan. 4.

Proses dan hasil klaim kompensasi harus didokumentasikan dan tersedia untuk umum.

Kriteria 7.7 Dilarang membuka perkebunan baru dengan membakar, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana dalam ASEAN Guidelines atau regional Best Practices lainnya. Indikator Major: 1. Perusahaan memiliki kebijakan tidak membakar (Zero Burning) saat LC, kecuali untuk kasus khusus seperti yang tercantum dalam ASEAN Policy on Zero Burning atau ketentuan regional. 2. Perusahaan memiliki bukti pelaksanaan zero burning. 3. Prosedur dan rekaman tanggap darurat untuk kebakaran lahan. Indikator Minor: Sarana

dan

prasarana

penanggulangan

kebakaran

lahan

sesuai

tingkat

kerawanannya. 2.1.8.

Prinsip 8: Komitmen terhadap perbaikan terus menerus pada wilayah-wilayah utama aktifitas

Kriteria 8.1 Perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memonitor dan mengkaji ulang aktifitas mereka dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi


yang memungkinkan adanya perbaikan nyata yang kontinu pada operasi-oparasi utama. Indikator Major: Tersedia rencana aksi pemantauanyang berdasarkan pertimbangan AMDAL dan evaluasi rutin untuk kegiatan kebun dan PKS. Indikator Minor: Rekaman tindak lanjut terhadap temuan audit RSPO, jika ada. 2.2 Landasan Teori 2.2.1. Harga Untuk menetapkan harga harga yang cerdik, manajemen harus tahu bagaimana biayanya bervariasi dengan berbagai tingkat produksi. Penetapan harga harga berdasarkan kurva pengalaman mengandung resiko besar. Penetapan harga agresif biasanya memberikan citra murah pada produk. Strategi ini juga mengasumsikan bahwa pesaing adalah pengikut yang lemah. Strategi ini menyebabkan perusahaan membangun lebih banyak pabrik untuk memenuhi permintaan, tetapi pesaing dapat memilih untuk berinovasi dengan teknologi biaya yang

lebih rendah

(Kotler, 2009).

Penjualan identik dengan harga karena pada umumnya harga merupakan faktor yang dominan yang akan menentukan pertimbangan bagi pembeli. Dapat dikatakan bahwa harga merupakan jumlah yang dibayar oleh pembeli atas barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual. Harga mempunyai mempunyai empat macam fungsi yakni :


a) Sebagai pembayaran kepada lembaga saluran pemasaran atas jasa-jasa yang ditawarkan. b) Sebagai senjata dalam persaingan. c) Sebagai alat untuk mengadakan komunikasi. d) Sebagai alat pengawasan saluran pemasaran. 2.2.2. Keuntungan Dalam kegiatan perusahaan, keuntungan ditentukan dengan cara mengurangkan berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Apabila hasil penjualan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan produsen nilainya adalah positif maka diperoleh keuntungan/ pendapatan. Pendapatan merupakan keuntungan yang diperoleh para pengusaha sebagai pembayaran dari

melakukan kegiatan-kegiatan seperti : menghadapi resiko

ketidakpastian di masa yang akan datang, melakukan inovasi /pembaruan didalam berbagai kegiatan ekonomi dan mewujudkan kekuasaan monopoli di dalam pasar ( Sukirno,1994). Menurut Mankiw (2009), jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan sebagai hasil dari penjualan output disebut pendapatan total (Total Revenue-TR). Jumlah pengeluaran yang harus dilakukan suatu perusahaan untuk membeli input disebut biaya total (Total Cost-TC). Jadi, keuntungan (profit) dinyatakan sebagai pendapatan total dikurangi dengan biaya total. Dengan demikian, Keuntungan = TR (Total Revenue) – TC(Total Cost). 2.3 Kerangka Pemikiran Perkebunan bersertifikat RSPO adalah perkebunan yang sudah menerapkan RSPO untuk perusahan perkebunannya. Perusahaan perkebunan ini melakukan proses


produksi untuk menghasilkan CPO dan PK setelah proses produksi maka akan menghasilkan output yakni CPO (Crude Palm Oil) dan PK yang kemudian dijual. Dari hasil penjualan CPO dan PK ini maka perusahaan mendapatkan penerimaan. Perkebunan bersertifikat RSPO merupakan perusahaan yang komit terhadap minyak sawit berkelanjutan yang peduli terhadap sistem lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja dan sosial kemasyarakatan. Perkebunan belum bersertifikat RSPO adalah perkebunan yang

belum

memperoleh sertifikat RSPO dan belum menerapkannya. Sama halnya dengan perkebunan bersertifikat RSPO, perkebunan tidak bersertifikat RSPO juga akan memperoleh penerimaan dan pendapatan. Perkebunan belum bersertifikat RSPO merupakan perusahaan yang belum komit terhadap minyak sawit berkelanjutan yang peduli terhadap sistem lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja dan sosial kemasyarakatan. Ada perbedaan antara tingkat penjualan produk CPO, harga produk (CPO) dan manfaat antara perkebunan yang belum menerapkan RSPO dengan perkebunan yang sudah menerapkan RSPO. Bagi perusahaan yang sudah menerapkan RSPO akan lebih mudah memasuki pasar internasional sehingga pendapatan yang di terima oleh perusahaan dapat meningkat. Sedangkan perusahaan yang belum menerapkan RSPO sulit untuk memasuki pasar internasional sehingga pendapatan yang di terima oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan perusahaan yang bersertifikat RSPO. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar :


Prinsip dan Kriteria

RSPO

- Pertanian - Ekonomi - Lingkungan - Keanekaragamanhayati

Perkebunan sesudah menerapkan RSPO

Perkebunan sebelum menerapkan RSPO

- Bahan Beracun - Pekerja -Masyarakat -Sosial

- Penjualan produk CPO dan PK

- Penjualan produk CPO dan PK

- Harga produk CPO dan PK

- Harga produk CPO dan PK

- Manfaat

- Manfaat

Keterangan Gambar :

: Menyatakan pengaruh

Gambar 2. Skema kerangka pemikiran


2.3 Hipotesis Penelitian Berdasarkan

landasan

teori yang

sudah dibangun, maka disusun hipotesis

sebagai berikut : 1. Dalam penerapannya PT. Bakrie Sumatera Plantation, Tbk sudah menerapkan prinsip dan kriteria RSPO. 2. Ada peningkatan pendapatan setelah penerapan RSPO.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. RSPO merupakan inisiatif dari multi stakeholder dari banyak negara tentang

Recommend Documents