BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Natawijaya (2001) melakukan penelitian yang bertujuan untuk

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Penelitian Terdahulu Natawijaya

(2001)

melakukan

penelitian

yang

bertujuan

untuk

menganalisis keterpaduan pasar beras di Indonesia sebagai akibat terjadinya arus perdagangan beras dari daerah surplus ke daerah defisit. Penelitian ini dilakukan dengan menghitung Total Sum Square Correlation (TSSC) dari harga beras di 25 ibukota propinsi dari tahun 1995-1999.

Hasil

penelitian

memperlihatkan bahwa 18 pasar beras ibukota propinsi terintegrasi dengan baik, 7 kota tidak terintegrasi dan 1 kota terisolasi. Hasil ini kemudian dibandingkan dengan kondisi surplus dan defisit pada pasar- pasar tersebut dan ditarik kesimpulan bahwa pasar yang mengalami keadaan surplus dan defisit akan terintegrasi dengan pasar-pasar lainnya. Hadi dan Mardianto (2004), melakukan penelitian tentang Analisis Komparasi Daya Saing Produks Ekspor Pertanian Antar Negara Asia Tenggara Dalam Era Perdagangan Bebas AFTA. Penelitian meliputi pertumbuhan ekspor produk pertanian serta efek komposisi produk, distribusi pasar dan daya saing terhadap ekspor produk pertanian ke kawasan Asia Tenggara dengan menggunakan data sekunder deret waktu dan metode analisis Constant Market Share. Kesimpulan utama hasil analisis ini adalah sebagai berikut: (1) Pertumbuhan ekspor Indonesia ke kawasan Asia Tenggara selama periode 19971999 adalah yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara, bahkan lebih tinggi daripada pertumbuhan ekspor dunia ke kawasan yang sama, sedangkan

Universitas Sumatera Utara

pada periode 1999-2001 menurun dan lebih rendah dibanding Thailand, Filipina dan dunia; (2) Komposisi produk ekspor Indonesia adalah yang terbaik di antara negara-negara Asia Tenggara, walaupun melemah pada periode 1999-2001 dibanding 1997-1999; (3) Distribusi pasar ekspor Indonesia pada periode 19971999 hanya kalah dari Singapura, tetapi pada periode 1999-2001 melemah dan kalah dari Singapura dan Vietnam; dan (4) Daya saing ekspor Indonesia pada periode 1997-1999 paling kuat di antara negara-negara Asia Tenggara, tetapi pada periode 1999-2001 melemah dan kalah dari Filipina dan Thailand. Simbolon (2005) melakukan penelitian untuk menganalisis integrasi pasar beras domestik dengan pasar beras dunia dan pengaruh adanya tarif impor. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Vector Autoregression (VAR). Kesimpulan hasil analisis yaitu secara umum terjadi integrasi antara pasar beras domestik dengan pasar beras dunia, namun dengan derajat integrasi yang berbeda menurut varietas atau jenis beras. Harga satu varietas domestik (yaitu Setra) terintegrasi kuat dengan harga ketiga jenis beras dunia, yaitu Broken 5 persen, Broken 25 persen dan Broken 35 persen, dan harga lima varietas beras domestik (yaitu muncul, IR 64, IR I, IR II, dan IR III) terintegrasi lemah dengan harga ketiga jenis beras dunia tersebut. Tarif impor yang diterapkan oleh pemerintah dalam perdagangan beras ternyata meningkatkan harga beras di pasar domestik. Tetapi peningkatan harga tersebut tidak mampu menekan volume impor beras. Kenaikan impor yang terjadi pada tahun 1998 ternyata hanya berpengaruh terhadap harga beras domestik varietas IR II yang merupakan varietas dengan volume perdagangan terbanyak kedua setelah varietas IR 64.


Reddy

(2006)

melakukan

penelitian

tentang

Commodity

Market

Integration: Case of Asian Rice Markets. Penelitian ini menggunakan metode Vector Error Correction Model (VECM) dan beberapa uji, yaitu: Johansen test untuk menguji kointegrasi pasar, granger causality test untuk menguji causalitas pasar. Hasil penelitian menunjukkan harga beras internasional (Thailand dan USA), harga di tingkat produsen, dan dukungan kebijakan harga pemerintah mengalami kointegrasi jangka panjang, tetapi hukum satu harga (Law of One Price) tidak berlaku. Thailand II (100) granger cause Thai-A1-super dan US long grain No. 2 (broken 4 persen). Jepang, Thailand, Bangladesh dan Philipina mempengaruhi harga negara lainnya dan menjadi pembentuk harga di pasar beras Asia. Dalam jangka pendek elastisitas signifikan untuk beberapa negara (antara India dan Thailand, Bangladesh dan Pakistan). Dalam hal dukungan kebijakan harga pemerintah hanya empat dari sembilan harga yang terintegrasi. Elastisitas jangka pendek dan dukungan kebijakan harga pemerintah signifikan, yaitu India dan Korea sebesar 0,21, sedangkan Thailand dan India sebesar 0,84. Kesimpulannya adalah Thailand, Bangladesh, Philipina dan Jepang merupakan pembentuk harga di pasar beras Asia. Nga dan Lantican (2006) melakukan penelitian berjudul Spatial Integration of Rice Markets in Vietnam yang menganalisis pola dan tingkat integrasi spasial pasar beras di Vietnam, serta hubungan dinamis harga ekspor beras Vietnam dan Thailand. Tingkat integrasi pasar ditentukan dengan mengidentifikasi lokasi terhubung oleh perdagangan dan share harga yang terhubung dalam jangka panjang. Metode estimasi komponen permanen diterapkan untuk menentukan pentingnya pasar dalam membentuk harga beras


jangka panjang. Pola dan tingkat integrasi diuji dengan Law of One Price (LOP) dan memastikan kecepatan penyesuaian terhadap ekuilibrium jangka panjang, menggunakan berbagai test dalam sistem terkointegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 9 dari 34 pasar beras yang terintegrasi ke dalam pasar umum. Namun, harga ditransmisikan dengan baik antara pasar beras yang terintegrasi. Pasokan beras menjadi faktor yang paling penting dalam membentuk perilaku harga jangka panjang. Tidak ada pasar tunggal yang menjadi pasar acuan. Harga beras ekspor Vietnam dan Thailand berkointegrasi dan sesuai dengan Law of One Price (LOP). Penghapusan kuota ekspor tidak signifikan dalam menentukan hubungan harga beras di kedua negara. Irawan dan Rosmayanti (2007), Analisis Integrasi Pasar Beras Di Bengkulu, penelitian bertujuan untuk menganalisis integrasi spasial dan integrasi vertikal antarpasar beras di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah analisis Vector Error Correction Model (VECM) dan Granger Causality. Hasil penelitian yaitu: 1) pasar beras Bengkulu terintegrasi spasial secara tidak sempurna, apabila terjadi guncangan di pasar kota Bengkulu akan ditransmisikan ke pasar Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara tetapi tidak untuk pasar Rejang Lebong. Implikasi kebijakan penelitian ini adalah stabilisasi pasar beras Kota Bengkulu, stabilnya pasar beras di Kota Bengkulu akan ditransmisikan ke pasar-pasar kabupaten lainnya kecuali pasar di Kabupaten Rejang Lebong. 2) integrasi pasar vertikal di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sempurna dan integrasi vertikal secara statistik signifikan terjadi di Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Utara.


Rapsomanikis dan Mugera (2011) melakukan penelitian tentang Price Transmission and Volatility Spillovers in Food Markets menggunakan metode Vector Error Correction Model (VECM) bertujuan untuk meneliti sinyal transmisi harga pangan di pasar internasional di beberapa negara berkembang. Model yang digunakan Autoregressive Conditional Heterokedasticity (ARCH)/ Generalized Autoregressive Conditional Heterokedasticity (GARCH) untuk melihat volatilitas antara harga pangan di pasar internasional dan pasar domestik di Ethiopia, India dan Malawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek penyesuaian terhadap perubahan harga dunia di Etiopia dan Malawi, sementara volatilitas harga signifikan hanya terjadi ketika harga pasar dunia ekstrim. Permasalahan dibeberapa negara ini salah satunya volatilitas yang ekstrim di pasar domestik akibat guncangan pasar dunia. Di India, penyesuaian harga relatif cepat dan volatilitas harga pangan lebih ditentukan oleh kebijakan-kebijakan domestik. Kekuatan pasar India di pasar dunia menghasilkan efek sebab akibat dua arah (Causal Bi-Directional). Perubahan harga beras di satu pasar akan mempengaruhi pasar lainnya. Namun demikian, kebijakan stabilisasi harga beras di India, dan kebijakan pembatasan ekspor baru-baru ini, mengakibatkan lonjakan harga pangan. Ghosh (2011) melakukan penelitian dengan metode integrasi pasar, yaitu meneliti dampak reformasi kebijakan pertanian terhadap integrasi spasial beras dan gandum di India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat integrasi pasar spasial antar negara meningkat selama periode setelah reformasi dibandingkan dengan sebelum reformasi. Pasar regional, tersegmentasi dan terintegrasi selama periode sebelum reformasi. Reformasi kebijakan pertanian sejak awal 1990-an


memberikan kontribusi terhadap peningkatan tingkat integrasi spasial pasar pangan dan mendukung argumen bahwa telah terjadi liberalisasi pasar dan meminimalkan intervensi pemerintah terhadap perdagangan bahan pangan. Liberalisasi pangan akan memperkuat integrasi pasar spasial. Tingkat integrasi pasar tidak hanya tergantung pada reformasi kebijakan pertanian, tetapi juga pada tingkat biaya transaksi terutama biaya transportasi dan komunikasi, infrastruktur, fasilitas penyimpanan, dan mekanisme kontrak. Pemerintah bisa mendorong pertumbuhan pertanian dan menjamin stabilitas harga pangan dengan membatasi intervensi langsung, melalui peningkatan infrastruktur fisik dan kelembagaan. Ketergantungan pada kebijakan intervensi pemerintah secara langsung dapat berkurang secara signifikan. Kaltalioglu dan Soytas (2011) melakukan penelitian tentang Volatility Spillover from Oil to Food and Agricultural Raw Material Markets bertujuan untuk mengkaji dampak volatilitas antara minyak dunia, pangan, dan indeks harga produsen pertanian. Penelitian ini menemukan bahwa tidak terjadi rambatan volatilitas harga antara minyak dunia terhadap pangan. Secara keseluruhan menunjukkan hanya terjadi hubungan kontemporer antara indeks harga produsen pertanian dan minyak dunia, tidak ada hubungan antara ketiga variabel. Selanjutnya, pembuat kebijakan tidak dapat menggunakan perkembangan harga minyak dunia dalam memperkiraan fluktuasi harga pangan dan indeks harga produsen pertanian. Hasil penelitian ini tidak mendukung klaim bahwa kenaikan harga minyak dunia menyebabkan inflasi dan kenaikan harga pangan disebabkan oleh faktor lain.


Riaz dan Jansen (2012), melakukan penelitian tentang Spatial Patterns Of Revealed Comparative Advantage Of Pakistan’s Agricultural Exports. Potensi ekspor pertanian Pakistan secara umum tertinggal jauh. Namun, analisis yang mendukung pernyataan ini sangat sedikit, hal ini karena kurangnya data yang mudah diakses. Menggunakan data rinci arus perdagangan internasional dan mengadaptasi konsep Balassa (1965) tentang keunggulan komparatif dalam konteks regional. Penelitian ini mengungkapkan indeks keunggulan komparatif mempunyai jarak yang cukup lebar antara ekspor pertanian Pakistan terhadap beberapa pasar regional. Beberapa kombinasi produk pertanian Pakistan memiliki keunggulan komparatif meskipun pada tingkat pasar global tidak mempunyai keunggulan komparatf. Selain itu, juga menyoroti peluang perdagangan bilateral, khususnya perdagangan dengan negara-negara tetangga. Identifikasi pasar ekspor utama Pakistan menyoroti jenis produk pertanian yang memiliki potensi untuk menembus pasar di negara-negara maju. Varela, Aldaz-Carroll dan Iacovone (2012), melakukan penelitian investigatif dengan judul Determinants of Market Integration and Price Transmission in Indonesia. Penelitian ini mengukur derajat integrasi dengan menggunakan metoda teknik ko-integrasi dan menghitung perberaan rata-rata harga. Mereka menggunakan analisis regresi untuk memahami perbedaan dan integrasi pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beras dan gula mempunya derajat integrasi pasar yang tinggi dan perbedaan harga berkisar antara 5-12 persen. Jagung, kedelai dan minyak goreng mempunyai derajat integrasi pasar rendah dan perbedaan harganya tinggi berkisar antara 16-22 persen. Integrasi pasar antar provinsi ditentukan oleh jarak dan infrastruktur. Perbedaan harga antar


provinsi direspon oleh karakteristi provinsi seperti jarak, infrastruktur transportasi, hasil komoditi, produktivitas lahan dan income per kapita. Debaniyu (2013), melakukan penelitan berjudul Price Integration of Cowpea Retail Markets in Niger State, Nigeria. digunakan

adalah

Multistage

Stratified

Metode penelitian yang

Random

Sampling

dengan

membandingkan enam pasar, yaitu pasar Kontagora dan Salka (tingkat produsen), pasar Minna dan Bida (tingkat konsumen) dan pasar Sabonwuse dan Mokwa (tingkat perantara/transit). Analisis yang digunakan adalah akar unit (uji unit root) metode Augmented Dicky Fuller (ADF), Johansen co-integration test, error correction model (ECM) test dan granger causality test. Hasil penelitian integrasi pasar menggambarkan harga pasar kacang tunggak (cowpea) terintegrasi dalam jangka panjang. Terjadi keterkaitan harga yang kuat secara spasial antara pasar Kontagora terhadap Sabonwuse dan pasar Bida terhadap Sabonwuse. Sedangkan hasil granger causality menunjukkan terjadi hubungan timbal balik, yaitu Kontagora granger cause Sabonwuse dan sebaliknya dan hubungan searah pasar Bida granger cause Sabonwuse (tidak berlaku sebaliknya). 2.2.

Supplay – Demand Beras Penyediaan pangan memerlukan perencanaan yang matang dimulai dari

perencanaan produksi, pengolahan sampai dengan distribusinya. Upaya tersebut memerlukan waktu dan proses yang panjang serta melibatkan banyak pihak. Berdasarkan hasil perhitungan prognosa kebutuhan dan ketersediaan beras, kebutuhan beras tahun 2012 diperkirakan mencapai 33.6 juta ton, sedangkan ketersediaan beras 38.8 juta ton. Dengan memperhitungkan stok awal beras Bulog tahun 2012 sebesar 1.93 juta ton, maka pada akhir tahun 2012 terdapat surplus


7.17 juta ton. Walaupun terdapat surplus beras pada akhir tahun 2012, namun demikian pada bulan Oktober – Januari terjadi defisit (BKP-Kementan, 2012). Tabel 2.1. Neraca Beras Indonesia Tahun 2003 - 2012 Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ketersediaan 29.789.443 30.410.296 30.445.508 30.616.337 32.135.769 33.917.197 36.207.151 37.371.255 36.970.670 38.825.600

Kebutuhan 29.739.416 30.109.555 30.592.406 30.995.245 31.398.084 31.799.017 32.616.760 33.601.942 33.590.391 33.580.902

Impor 1.428.506 236.867 189.617 438.109 1.396.448 289.260 250.225 687.582 2.744.002 1.927.330

Ekspor 676 904 42.286 959 1.604 865 2.601 345 377 897

Surplus/Defisit 1.477.857 536.704 433 58.242 2.132.529 2.406.575 3.838.015 4.456.550 6.123.904 7.171.131

Sumber : BKP-Kementan (2013) Tipisnya ketersediaan pasar beras dunia, maka posisi Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor utama merupakan stabilisator dan destabilisator harga beras dunia. Tingkat konsumsi beras Indonesia sekitar 29 juta ton, termasuk negara konsumen terbesar ketiga setelah China dan India. Oleh karena itu, apabila Indonesia, China dan India mengalami penurunan produksi beras dan harus mengimpor untuk menutupi defisit produksinya, maka harga beras dunia akan segera naik dengan drastis.

Hal ini sangat riskan bagi Indonesia

untuk

menggantungkan diri pada impor beras dari pasar dunia dengan ketersediaan dan harga yang sangat fluktuatif. Kenaikan harga keseimbangan beras dunia akibat peningkatan impor beras Indonesia tentu akan berefek balik pada peningkatan pengeluaran devisa. Selain itu, sangat mungkin akan muncul pemaksaan politik (political extortion) dari negara pemasok beras apabila pemenuhan permintaan beras domestik sebagai bahan pangan pokok tergantung pada pasar beras dunia, terutama jika impor beras tersebut bersifat bantuan dari negara adikuasa seperti


Amerika Serikat dan Jepang. Ketika terjadi kekurangan pasokan di pasar dunia, maka konsekuensinya bukan hanya tidak terpenuhinya kebutuhan beras domestik, melainkan juga akan menimbulkan gejolak sosial politik yang membahayakan kedudukan pemerintah dan kestabilan negara. Ketergantungan Indonesia secara terus-menerus kepada negara-negara pengekspor utama beras akan merugikan posisi perekonomian (Mulyana, 1998). 2.3.

Daya Saing Daya saing komoditas ekspor suatu negara atau industri dapat dianalisis

dengan berbagai macam metode atau diukur dengan sejumlah indikator. Salah satu diantaranya adalah Revealed Comparative Advantage (RCA). Demikian juga dapat dilakukan dengan metode Constant Market Share dan Real Effective Exchange Rate. Guna melihat lebih rinci komoditas Indonesia yang dapat bersaing dengan negara-negara lain di pasar dunia yang diukur dengan Revealed Comparative Advantage (RCA) masing-masing produk ekspor (Balassa, 1965). Perhitungan RCA ini menggunakan data yang dikelompokan dalam Standard Industrial Trade Classification (SITC) 2 digit. Nilai RCA yang lebih besar dari 1 menunjukkan daya saing (competitiveness) yang merupakan kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Pada dasarnya tingkat daya saing suatu negara di kancah perdagangan internasional ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor keunggulan komparatif (comparative advantage) dan faktor keunggulan kompetitif (competitive advantage). Lebih lanjut, faktor keunggulan komparatif dapat dianggap sebagai faktor yang bersifat alamiah dan faktor keunggulan


kompetitif dianggap sebagai faktor yang bersifat acquired atau dapat dikembangkan/diciptakan. Selain dua factor tersebut, tingkat daya saing suatu negara sesungguhnya juga dipengaruhi oleh apa yang disebut Sustainable Competitive Advantage (SCA) atau keunggulan daya saing berkelanjutan. Hal ini terutama dalam kerangka menghadapi tingkat persaingan global yang semakin lama semakin ketat/keras atau Hyper Competitive (Tambunan, 2003). Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) digunakan untuk menganalisis posisi atau tahapan perkembangan suatu produk. ISP ini dapat menggambarkan apakah untuk suatu jenis produk terspesialisasi, misalnya apakah Indonesia cenderung menjadi negara eksportir atau importir. Secara implisit, indeks ini mempertimbangkan sisi permintaan dan penawaran, dimana ekspor identik dengan suplai domestik dan impor adalah permintaan domestik, atau sesuai dengan teori perdagangan internasional, yaitu teori net of surplus, dimana ekspor dari suatu barang terjadi apabila ada kelebihan atas barang tersebut di pasar domestik (Regimun, 2012). Nilai indeks ini mempunyai kisaran antara -1 sampai dengan +1. Jika nilanya positif diatas 0 sampai 1, maka komoditi bersangkutan dikatakan mempunyai daya saing yang kuat atau negara yang bersangkutan cenderung sebagai pengekspor dari komoditi tersebut (suplai domestik lebih besar daripada permintaan domestik). Sebaliknya, daya saingnya rendah atau cenderung sebagai pengimpor (suplai domestik lebih kecil dari permintaan domestik), jika nilainya negatif dibawah 0 hingga -1. Kalau indeksnya naik berarti daya beli kecil daripada permintaan dalam negeri. Dengan kata lain, untuk komoditi tersebut pada tahap


ini negara tersebut lebih banyak mengimpor daripada mengekspor (Regimun, 2012). Menurut “The Global Competitiveness Report 2013/2014”, pilar ke-6 adalah “Goods Market Efficiency” persaingan pasar yang sehat, baik domestik maupun internasional penting dalam mendorong efisiensi pasar, produktivitas bisnis, efisiensi perusahaan, barang yang dihasilkan sesuai permintaan pasar. Langkah dan upaya dalam mengurangi intervensi pemerintah yang dapat menghambat kegiatan dunia usaha, misalnya daya saing terhambat karena adanya distorsi pajak, peraturan yang diskriminatif terhadap investasi asing dan pembatasan kepemilikan asing. Krisis ekonomi baru-baru ini menyoroti saling ketergantungan ekonomi di seluruh dunia dan pertumbuhan tergantung pada pasar terbuka. Langkah-langkah proteksionis yang kontraproduktif mengurangi aktivitas ekonomi secara agregat. Efisiensi pasar tergantung pada kondisi permintaan, dengan alasan budaya atau sejarah akan menuntut lebih banyak persyaratan di beberapa negara dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini dapat menciptakan keunggulan

kompetitif

(competitive

advantage)

karena

dapat

memaksa

perusahaan untuk lebih inovatif dan berorientasi konsumen, dengan demikian memaksakan disiplin yang ketat untuk mencapai efisiensi pasar (Schwab dan iMartin, 2013). 2.4.

Integrasi Pasar Integrasi atau keterpaduan pasar merupakan salah satu indikator dari

efisiensi pemasaran, khususnya efisiensi harga. Asmarantaka (2009) menyatakan bahwa integrasi pasar merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh perubahan harga yang terjadi di pasar acuan (pasar pada tingkat yang lebih tinggi


seperti pedagang eceran) akan menyebabkan terjadinya perubahan pada pasar pengikutnya (misalnya pasar di tingkat petani). Dengan demikian analisis integrasi pasar sangat erat kaitannya dengan analisis struktur pasar. Dua tingkatan pasar dikatakan terpadu atau terintegrasi jika perubahan harga pada salah satu tingkat pasar disalurkan atau ditransfer ke pasar lain. Dalam struktur pasar persaingan sempurna, perubahan harga pada pasar acuan akan ditransfer secara sempurna (100 persen) ke pasar pengikut, yakni di tingkat petani. Integrasi pasar akan tercapai jika terdapat informasi pasar yang memadai dan disalurkan dengan cepat ke pasar lain sehingga partisipan yang terlibat di kedua tingkat pasar (pasar acuan dan pasar pengikut) memiliki informasi yang sama. Analisis terhadap keterpaduan (integrasi) pasar sangat penting karena a). pengetahuan tentang integrasi pasar akan mempermudah pengawasan terhadap perubahan harga, b) digunakan untuk memperbaiki rencana kebijakan pemerintah sehingga tidak ada duplikasi intervensi, c) digunakan untuk memprediksi hargaharga di semua negara (tidak hanya pasar lokal tapi juga pasar dunia) dan d) digunakan sebagai dasar untuk merumuskan jenis infrastruktur pemasaran yang lebih relevan untuk pengembangan pasar pertanian (Fadhla, Nugroho dan Mustajab, 2008). Goletti, Ahmed dan Farid (1995) dalam Anindita (2004) menyatakan bahwa pasar-pasar dapat terintegrasi atau tidak akan dipengaruhi oleh faktorfaktor sebagai berikut: a) infrastruktur pasar, meliputi: transportasi, komunikasi, kredit dan fasilitas penyimpanan yang ada di pasar, b) kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sistem pemasaran, misalnya: pengetatan perdagangan, regulasiregulasi kredit dan regulasi transportasi, c) ketidakseimbangan produksi antar


daerah sehingga terdapat pasar surplus (hanya mengekspor ke pasar lain) dan pasar defisit (hanya mengimpor dari pasar lain) dan d) supply shock seperti banjir, kekeringan dan penyakit akan mempengaruhi kelangkaan produksi yang terlokalisasi sedangkan hal-hal tak terduga lain seperti aksi mogok akan mempersulit transfer komoditi. Menurut Barrett dan Li (2002), integrasi pasar didefinisikan sebagai daya jual atau adanya persaingan antara pasar. Definisi ini mencakup proses keseimbangan pasar (spasial equilibrium) dimana permintaan, penawaran, dan biaya transaksi di pasar yang berbeda secara bersama-sama menentukan harga dan alur perdagangan, serta transmisi guncangan harga dari satu pasar ke pasar lain, atau kedua-duanya. Barret (2005) mendefinisikan pengertian daya jual (tradability) sebagai fakta bahwa baik yang diperdagangkan antara dua negara maupun pasar perantara tidak peduli apakah mengekspor dari satu pasar ke pasar lain. Daya jual mengisyaratkan pemindahan kelebihan permintaan dari satu pasar ke pasar lain, seperti yang terjadi dalam arus fisik aktual atau potensial. Arus perdagangan positif cukup untuk menunjukkan integrasi pasar spasial di bawah standar daya jual, meskipun harga mungkin tidak seimbang di seluruh pasar. Integrasi pasar spasial secara konseptual sebagai daya jual yang hanya konsisten dengan efisiensi pasar ketika harga seimbang di seluruh pasar saat terjadi perdagangan (Sanogo, 2008). Pendekatan pengujian integrasi pasar spasial dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Kategori pertama teknik menggunakan hukum satu harga untuk menguji pergerakan harga bersama dengan sempurna. Teknik ini berasumsi bahwa jika pasar terintegrasi, perubahan harga di satu pasar akan ditransmisikan


satu persatu ke pasar basis lainnya saat itu juga, misalnya, pengujian Ravallion (1986) untuk integrasi jangka pendek atau terhadap beberapa lag (integrasi jangka panjang). Teknik ini diijinkan untuk harga yang melaju secara bersama akan tetapi kurang sempurna dan memungkinkan untuk harga yang ditentukan secara bersamaan. Beberapa literatur menunjukkan beberapa indikator seperti koefisien korelasi sederhana antara kota atau wilayah, koefisien integrasi (menangkap adanya hubungan linier antara harga jangka panjang), dan parameter yang mewakili kecepatan penyesuaian harga dari berbagai pasar regional untuk keseimbangan harga. Dalam prakteknya, teknik untuk menguji pergerakan harga bersama dilakukan dengan uji Granger Causality dan Integrasi (Sanogo, 2008). Koefisien korelasi bivariate sederhana diinterpretasikan sebagai ukuran bagaimana pergerakan harga tertutup dari komoditas pada pasar yang berbeda dan saling terhubung. Namun, metode ini tidak dapat mengukur arah integrasi harga antara dua pasar, juga tidak dapat menjelaskan pembalikan perdagangan umum dengan

infrastruktur

buruk

(Barrett

1996a).

Dalam

rangka

untuk

memperhitungkan kritik, prosedur integrasi tersebut diatas dikembangkan untuk memungkinkan identifikasi dari kedua proses integrasi (termasuk kecepatan penyesuaian harga) dan arah antara dua pasar (uji Granger-kausalitas). Jika dalam jangka panjang menunjukkan hubungan linear yang konstan, maka kemungkinan terintegrasi (saling bergantung), atau dengan kata lain, tidak adanya segmentasi antara kedua pasar (Sanogo, 2008). Selanjutnya Sanogo (2008) mengatakan, teknik integrasi menekankan identifikasi faktor penentu struktural integrasi pasar spasial diperlukan untuk pelaksanaan

kebijakan

investasi

yang berorientasi

pengembangan

pasar


komoditas. Langkah pertama dalam analisis adalah mengidentifikasi indikator integrasi pasar, misalnya harga. Langkah kedua dalam analisis ini diorientasikan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjelaskan derajat integrasi pasar. Goletti et al. (1995) berpendapat bahwa tingkat integrasi pasar merupakan hasil tindakan perdagangan itu sendiri serta lingkungan operasional yang ditentukan oleh ketersediaan transportasi dan infrastruktur telekomunikasi dan kebijakan yang mempengaruhi mekanisme transmisi harga dengan menggunakan metode regresi yang menghubungkan indikator integrasi pasar dengan variabel infrastruktur, kondisi ini ditemukan pada pasar beras di Bangladesh, dimana faktor utama yang menentukan integrasi pasar adalah transportasi (terutama jalan beraspal) dan infrastruktur telekomunikasi, jarak antara daerah, variabilitas harga, keberadaan pusat grosir di daerah yang diteliti dan adanya perbedaan geografis antara daerah. Mempertimbangkan kemungkinan terjadinya ketidaksinambungan dan ketidaksimetrisan respon harga pasar komoditi, kategori kedua teknik analisis integrasi harga pasar spasial dengan memperkenalkan biaya transaksi dinamis sebagai unsur yang mempengaruhi hubungan perdagangan komoditi antara daerah yang berbeda. Teknik-teknik yang berbeda mempelajari hubungan perdagangan antara dua daerah, terutama menggunakan harga produk tertentu. Kerangka analisis berdasarkan pada hukum satu harga yang disesuaikan dengan biaya transaksi dan diasumsikan bahwa perdagangan spasial yang efisien dan mensyaratkan bahwa tidak ada keuntungan yang diluar batas kewajaran dalam perdagangan antara dua pasar. Dengan kata lain, bahwa hukum satu harga, disesuaikan dengan biaya transaksi dapat terpenuhi. Pendekatan ini menunjukkan


bahwa biaya transaksi menentukan batas paritas (kesenjagan harga) dimana harga komoditi homogen di dua pasar secara geografis yang berbeda dapat bervariasi secara independen (Baulch 1997; Barrett dan Li 2002). Selanjutnya, menurut Baulch (1997), ketika biaya transaksi sama dengan selisih harga antar pasar dan tidak ada hambatan dalam perdagangan antara pasar akan menyebabkan harga pada dua pasar tersebut bergerak sendiri-sendiri dan perdagangan spasial yang mengikat. Pada saat biaya transaksi melebihi selisih harga antar pasar, perdagangan tidak akan terjadi dan perdagangan spasial tidak mengikat dan saat biaya transaksi melebihi selisih harga antar pasar, menunjukkan perdagangan spasial dilanggar sehingga tidak terjadi perdagangan. Dalam hal ini, mungkin ada hambatan perdagangan yang dapat melemahkan integrasi pasar (Sanogo, 2008). 2.4.1. Beberapa Keterbatasan Teknik Integrasi Pasar Teknik Integrasi dianggap tidak dapat diandalkan jika biaya transaksi nonstasioner (Barrett 2001; Barrett dan Li 2002; Fackler dan Goodwin 2002). Kegagalan dalam menemukan integrasi antara dua harga pasar yang konsisten dengan integrasi pasar (Barrett 1996a). Dengan kata lain, penolakan hipotesis integrasi tidak berarti kurangnya integrasi pasar, melainkan hanya mencerminkan biaya transfer nonstasioner. Kesimpulan dari beberapa studi berbasis integrasi tampaknya sebagian besar tidak setuju terhadap anggapan ini (Rasyid 2004). Tanpa ada upaya untuk mengatasi kekurangan integrasi pasar, sebagian besar peneliti menyimpulkan untuk mendukung teori integrasi pasar. Kritik kedua terhadap metode integrasi adalah tidak dapat membedakan berbagai kondisi perdagangan, seperti autarki, perdagangan yang efisien, dan kegagalan perdagangan (Sanogo, 2008).


Menurut Sanogo (2008), keterbatasan utama analisis paritas terikat adalah kurangnya rangkaian biaya transaksi. Secara umum, biaya transaksi ini dihasilkan dengan teknik ekstrapolasi yang mungkin tidak mencerminkan kecepatan penyesuaian harga bila terdapat peluang perdagangan yang menguntungkan. Selanjutnya, kerangka ini tidak memperhitungkan perdagangan timbal balik. Menurut Barrett (2005), juga tergantung pada asumsi distribusi sembarang dalam mengestimasi dan biasanya mengabaikan sifat time-series dari data, sehingga tidak memungkinkan dilakukan analisis dinamika penyesuaian antar waktu terhadap penyimpangan jangka pendek dari ekuilibrium jangka panjang, dan perbedaan potensial yang penting antara integrasi jangka pendek dan jangka panjang, seperti pendekatan harga keseimbangan. Tidak ada pendekatan tunggal terbaik yang dapat membahas semua kekurangan teknik integrasi pasar spasial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat integrasi pasar dan menghasilkan diskontinuitas dalam respon harga terhadap guncangan eksogen (Baulch, 1997; D'Angelo dan Cordano, 2005), pertama adalah adanya biaya transaksi yang relatif tinggi terhadap perbedaan harga antara dua daerah yang menentukan keberadaan pasar autarkic. Faktor kedua adalah adanya hambatan untuk menghindari risiko dan kegagalan informasi. Beberapa karakteristik pertanian, komersialisasi, dan konsumsi, seperti infrastruktur transportasi yang kurang bagus, hambatan masuk (entry barrier), dan kegagalan informasi, dapat mengatur proses perdagangan menjadi proses yang kurang bagus dari yang diasumsikan oleh model tradisional integrasi pasar. Integrasi pasar didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Goletti dan Christina-Tsigas (1988) mendefinisikan integrasi pasar sebagai kondisi yang


dihasilkan akibat tindakan pelaku pemasaran serta lingkungan pemasaran yang mendukung terjadinya perdagangan yang meliputi infrasruktur pemasaran dan kebijakan pemerintah yang menyebabkan harga di suatu pasar ditransformasikan ke pasar lainnya. Simatupang dan Situmorang (1988) mengatakan bahwa dua pasar terpadu apabila perubahan harga di salah satu pasar dirambatkan ke pasar lain, semakin cepat perambatan maka pasar semakin terpadu. Keterpaduan pasar terjadi apabila terdapat informasi pasar yang memadai, dan informasi ini disalurkan dengan cepat dari suatu pasar ke pasar lain. Dengan demikian, fluktuasi harga yang terjadi pada suatu pasar dapat segera ditangkap oleh pasar lain. Hal ini pada gilirannya merupakan faktor yang dapat digunakan sebagai sinyal dalam pengambilan keputusan produsen. Disamping itu, keterpaduan terjadi karena kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi

pasar industri

dapat dapat

menghasilkan komoditi yang menjadi subtitusi bagi komoditi lain sehingga harga komoditi tersebut tidak independen lagi (Burhan, 2006). Menurut Goletti dan Christina-Tsigas, (1988) di dalam Burhan (2006), ada beberapa alasan untuk melakukan studi integrasi pasar, diantaranya adalah untuk mengidentifikasi kelompok pasar yang terintegrasi sehingga duplikasi intervensi kebijakan dapat dihindari. Kemudian integrasi pasar akan menjamin terjadinya keseimbangan regional antara wilayah defisit dengan wilayah surplus pangan. Terakhir adalah mengidentifikasi hubungan faktor-faktor struktural dengan integrasi pasar yang dapat memperbaiki orientasi kebijakan kearah pengembangan pasar. Terkait dengan masalah di atas, sifat komoditas beras adalah inelastis. Sifat beras yang inelastis menunjukkan bahwa jumlah konsumsi masyarakat


terhadap beras relatif konstan sepanjang waktu.

Implikasi sifat beras yang

inelastis terhadap peningkatan harga pada pasar-pasar yang terintegrasi adalah: c.

Konsumsi

masyarakat

relatif

konstan

sepanjang

waktu,

maka

peningkatan harga akan menyebabkan komposisi pengeluaran masyarakat terhadap beras akan meningkat pula. Hal ini berdampak kepada pengurangan alokasi pendapatan masyarakat untuk kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan (Ikhsan dalam Natawijaya, 2001). Jika pasar terintegrasi maka peningkatan harga di suatu daerah atau negara akan ditransmisikan ke pasarpasar lainnya sehingga fenomena di atas akan terjadi pula di daerah-daerah atau negara-negara lainnya. d.

Sifat beras yang inelastis berarti kenaikan harga tidak berpengaruh atau sedikit berpengaruh terhadap permintaan beras. Kenaikan ini dapat bersifat permanen dan bertahan sehingga semakin memberatkan beban masyarakat jika pemerintah tidak melakukan aksi untuk meredakannya. Integrasi pasar dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu integrasi spasial

dan integrasi vertikal. Integrasi pasar spasial didefinisikan sebagai

suatu

perubahan harga dalam satu pasar yang direfleksikan ke dalam perubahan harga di pasar yang berbeda secara geografis untuk produk yang sama, sedangkan integrasi pasar vertikal merupakan suatu perubahan harga di satu pasar produk yang direfleksikan ke dalam perubahan harga di pasar yang berbeda secara vertikal untuk produk yang sama.


2.4.2. Integrasi Pasar Spasial Integrasi pasar spasial mengacu pada situasi dimana harga komoditas secara spasial dipisahkan oleh pasar yang bergerak bersama-sama dan sinyal harga serta informasi ditransmisikan perlahan, integrasi pasar spasial dapat dievaluasi dalam hal hubungan antara harga pasar spasial secara terpisah. Sejak perdagangan regional, arus data komoditas pertanian biasanya tidak tersedia, tetapi harga komoditas pertanian yang diperdagangkan sudah tersedia dan umumnya dianggap sebagai informasi yang paling dapat diandalkan pada sistem pemasaran di negara berkembang. Studi integrasi pasar telah dibatasi untuk saling ketergantungan antara harga spasial pasar yang terpisah (Ghosh, 2011). Integrasi pasar spasial menunjukkan pergerakan harga, dan secara umum merupakan signal dari transmisi harga dan informasi diantara pasar yang terpisah secara spasial. Perilaku harga spasial dalam pasar beras regional merupakan indikator penting dalam melihat kinerja pasar (market performance). Pasar yang tidak terintegrasi bisa membawa informasi harga yang tidak akurat yang dapat mendistorsi keputusan pasar produsen dan konstribusi pergerakan produk menjadi tidak efisien. Analisis ini digunakan dalam integrasi pasar spasial karena pasar domestik terpisah secara geografis dengan pasar dunia. Keterkaitan harga secara geografis

dapat

dianalisis

secara

formal

dengan

menggunakan

model

keseimbangan harga spasial. Model ini memungkinkan untuk mengestimasi net price yang akan berlaku di masing-masing daerah serta jumlah komoditas yang diperdagangkan diantara daerah yang bersangkutan (Ghosh, 2011). Menurut Ghosh (2011), pengaruh insentif kebijakan yang berbeda akan ditransmisikan ke seluruh pasar regional dalam sistem pasar yang terintegrasi


dengan baik, pemerintah bisa mendorong pertumbuhan produksi dan memastikan stabilitas harga dengan biaya yang lebih rendah sesuai kebijakan harga yang dirancang dan rasionalisasi kegiatan dalam ekonomi pangan serta memungkinkan pihak swasta untuk berkontribusi sebanyak mungkin di pasar. Sebagai sinyal harga yang benar ditransmisikan lancar ke semua pasar, produsen dapat mengambil keputusan yang tepat terhadap pembelian input, produksi, penjualan, penyimpanan. Konsumen juga akan diuntungkan karena pasar yang terintegrasi memastikan ketersediaan pangan dan stabilitas harga di tingkat regional. Tingkat integrasi pasar tidak hanya tergantung pada reformasi kebijakan pertanian, tetapi juga pada tingkat biaya transaksi terutama ditentukan oleh transportasi, informasi, infrastruktur, fasilitas penyimpanan, dan mekanisme pelaksanaan kontrak. Pemerintah bisa mendorong pertumbuhan pertanian dan menjamin stabilitas harga pangan dengan membatasi intervensi langsung di pasar pertanian, tetapi meningkatkan perhatian untuk meningkatkan infrastruktur fisik dan kelembagaan. Ketergantungan pada intervensi langsung pemerintah di pasar dapat dikurangi secara signifikan, jika pemerintah mempromosikan perdagangan komoditas pertanian yang efisien dengan liberalisasi pasar, meningkatkan jaringan transportasi dan komunikasi, dan menyediakan fasilitas penyimpanan dan keuangan jangka pendek dan panjang untuk pedagang swasta (Ghosh, 2011). Menurut Tomek dan Robinson (1972) konsep integrasi pasar spasial, ditunjukkan dari hubungan harga antar pasar terpisah secara geografis, dapat dijelaskan

dengan

menggunakan

model

keseimbangan

spasial

(Spatial

Equilibrium Model). Model ini dikembangkan dengan menggunakan kurva excess supply dan excess demand pada dua wilayah yang melakukan perdagangan. Harga


yang terbentuk pada masing-masing pasar dan jumlah komoditi yang diperdagangkan dapat diduga melalui model ini. Fungsi supply dan demand digambarkan melalui daerah yang berpotensi surplus (potential surplus market) dan pasar yang berpotensi defisit (potential deficit market). Prinsip yang digunakan untuk mengembangkan model perdagangan antar daerah digambarkan dengan bantuan diagram yang menunjukkan fungsi supply dan demand dari masing-masing pasar. 2.4.3. Integrasi Pasar Vertikal Integrasi pasar vertikal penting diketahui untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar pasar produsen dan ritel (pedagang). Pasar produsen adalah pasar yang di dalamnya bekerja kekuatan permintaan dari pedagang dan kekuatan penawaran dari produsen, sedangkan pasar ritel adalah pasar yang di dalamnya bekerja kekuatan permintaan dari konsumen akhir dan penawaran dari pedagang. Suatu pasar dikatakan terintegrasi vertikal dengan baik apabila harga pada suatu lembaga pemasaran ditransformasikan kepada lembaga pemasaran lainnya dalam satu rantai pemasaran. Kajian tentang integrasi pasar penting dilakukan untuk melihat sejauh mana kelancaran informasi dan efisiensi pemasaran pada pasar. Tingkat keterpaduan pasar yang tinggi menunjukkan telah lancarnya arus informasi diantara lembaga pemasaran sehingga harga yang terjadi pada pasar yang dihadapi oleh lembaga pemasaran yang lebih rendah dipengaruhi oleh lembaga pemasaran yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan apabila arus informasi berjalan dengan lancar dan seimbang, tingkat lembaga pemasaran yang lebih rendah mengetahui informasi yang dihadapi oleh lembaga pemasaran di atasnya,


sehingga dapat menentukan posisi tawarnya dalam pembentukan harga (Burhan, 2006). 2.5.

Kebijakan Perberasan di Empat Negara Asia Tenggara Salah satu masalah klasik yang sering dialami petani padi adalah anjloknya

harga jual gabah/beras pada saat panen raya, dan meningkatnya harga pada saat diluar panen. Kondisi tersebut menyebabkan petani menjadi rugi dan usahatani padi tidak menguntungkan. Selain itu, kenaikan harga beras dapat menimbulkan gejolak sosial mengingat beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membuat regulasi/kebijakan perberasan agar gabah/beras petani dibeli dengan harga tertentu yang bisa memberikan keuntungan yang layak bagi petani. Selain itu, beras dijual ke masyarakat/ konsumen diatur dengan harga tertentu sehingga masyarakat mampu mengakses dalam batas wajar. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah Harga Pembelian Pemerintah-HPP (procurement price policy) (BKP-Kementan, 2013). 2.5.1. Indonesia Pada tahun 1969, pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan harga dasar bersamaan dengan kebijakan nonharga. Kebijakan harga ini digunakan pemerintah untuk mengoptimalkan kebijakan nonharga, seperti varietas unggul padi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, perbaikan pengairan, serta teknik pertanian. Dampaknya adalah Indonesia mampu meningkatkan produktivitas, luas areal tanam, serta pendapatan petani padi. Kedua kebijakan tersebut masih dipertahankan sampai sekarang. Pada 2002, harga dasar diubah menjadi harga dasar pembelian pemerintah (HDPP). Pada 2005, istilah HDPP


diganti menjadi harga pembelian pemerintah (HPP). Sejak 2007, pemerintah kembali mengucurkan subsidi pupuk dan benih, dimana pada 2009 mencapai Rp 19,7 triliun, sekitar 0,3 persen PDB. Swasembada beras kembali dapat diraih sejak 2008 (Anonymous, 2010). Sawit (2001), ketidakstabilan harga beras dalam negeri tahun 1998 lebih dominan dipengaruhi oleh ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, hal ini telah berakibat kepada meningkatnya harga pangan pada umumnya serta inflasi. Kebijakan pemerintah untuk menekan harga beras dalam negeri dengan subsidi harga secara umum (general food subsidy) telah memperburuk kinerja kebijakan stabilisasi harga beras dalam negeri, berpengaruh negatif terhadap petani produsen serta memperburuk distribusi pendapatan dan penyeludupan beras. Kebijakan pelarangan perdagangan beras antar pulau juga terlah menghambat aliran beras dari daerah produksi beras ke wilayah-wilayah bukan produksi yang biasanya dilakukan oleh swasta, sehingga disparitas harga beras antar daerah menjadi tinggi. Kebijakan terakhir ini telah menumbuhkembangkan pencari rente, sehingga menambah buruknya stabilitas harga beras dalam negeri. Penetapan HPP dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, pengembangan ekonomi pedesaan, stabilitas ekonomi nasional, peningkatan ketahanan pangan, dan dalam rangka pengadaan cadangan pangan. Selain itu juga untuk mendukung peningkatan produktivitas petani padi dan produksi beras nasional. HPP gabah yang ditetapkan pemerintah diharapkan menjadi “semacam harga minimum” (floor price) yang berfungsi sebagai referensi harga (price


reference) bagi petani dan pedagang yang melakukan transaksi jual-beli gabah/beras (BKP-Kementan, 2013). Tabel 2.2. Kebijakan Perberasan Indonesia Tahun 2002 - 2013 Kebijakan Perberasan Inpres 09/2002 Inpres 02/2005 Inpres 13/2005 Inpres 03/2007 Inpres 01/2008 Inpres 08/2008 Inpres 07/2009 Inpres 03/2012

Harga GKP Tingkat Petani (Rp/Kg) 1.230 1.330 1.730 2.000 2.240 2.400 2.640 3.300

Harga GKG Tingkat Penggilingan (Rp/Kg) 1.725 1.765 2.250 2.575 2.800 2.440 3.300 4.150

Harga Beras di Gudang Bulog/ Penggilingan (Rp/Kg) 2.790 3.050 3.550 4.000 4.300 4.600 5.060 6.600

Masa Berlaku (Bln/Thn) Jan. 2003 - Feb. 2005 Maret - Des. 2005 Jan. 2006 - Maret 2007 April 2007 - Maret 2008 April 2008 – Des. 2008 Jan. – Des. 2009 Jan. 2010 – Feb. 2012 April 2012 – Sekarang

Sumber: BKP-Kementerian Pertanian (2013) Salah satu bentuk perlindungan terhadap petani dan industri beras adalah dengan adanya insentif harga gabah/beras (floor price) untuk kepentingan produsen, serta harga langit-langit (ceiling price) untuk melindungi konsumen. Mulai tahun 2004 pemerintah telah memberlakukan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) menggantikan kebijakan harga dasar gabah (HDG). Hampir semua negara di Asia masih mempertahankan kebijakan insentif harga terhadap produsen padi, stabilisasi harga beras, serta mengatur impor dan ekspor, sementara pemerintah Indonesia justru terkesan melepaskan harga gabah kepada mekanisme pasar (Anonymous, 2010). Penetapan HPP gabah/beras pertama kali dilakukan pada tahun 2002 yang dituangkan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2002. Sampai tahun 2012, sudah 8 (delapan) kali ditetapkan kebijakan HPP gabah/beras untuk menyesuaikan situasi perberasan dalam negeri, terutama akibat perkembangan harga yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tersebut, kenaikan HPP Gabah Kering Panen (GKP) berkisar 8-30 persen atau rata-rata 15,43 persen per tahun,


kenaikan HPP Gabah Kering Giling (GKG) berkisar 4-27 persen atau rata-rata 13,82 persen per tahun, dan HPP beras berkisar 0-30 persen atau rata-rata 15,90 persen per tahun, seperti terlihat pada Tabel 2.2. Beberapa hal yang mendasari perubahan kebijakan HPP antara lain penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), seperti kejadian pada tanggal 1 Oktober 2005 terjadi kenaikan bahan bakar solar sebesar 124 persen yang berdampak

sangat

mempertahankan

besar

terhadap

profitabilitas

kinerja

usahatani

padi

sektor agar

pertanian. usaha

Untuk

tani

padi

menguntungkan (minimal 30 persen), pemerintah mengeluarkan kebijakan perberasan baru melalui Inpres No. 13/2005 yang menaikan HPP gabah/beras. Faktor lain yang menyebabkan perubahan HPP adalah harga gabah/beras di pasaran yang jauh lebih tinggi dibanding HPP, seperti pada akhir tahun 2006-awal 2007, harga gabah/beras sekitar 40-60 persen di atas HPP. Hal ini menyebabkan Bulog tidak dapat memenuhi target pengadaan gabah/beras pemerintah, sehingga pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan perberasan melalui Inpres No. 3 Tahun 2007. Selain itu, tingginya harga beras dunia yang terjadi karena berbagai masalah di negara-negara produsen, seperti bencana alam dan tingginya harga minyak juga menjadi salah satu pertimbangan perubahan kebijakan HPP. Kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi pada April 2010 yang berdampak pada tingginya usahatani padi, juga menjadi salah satu alasan pemerintah kembali menaikkan HPP sebesar 10 persen dengan mengeluarkan Inpres No. 7 Tahun 2009 yang mulai diberlakukan pada Januari 2010. Diharapkan dengan penyesuaian HPP tersebut, pendapatan petani tidak menurun dan peningkatan produksi beras nasional tidak terganggu (BKP-Kementan, 2013).


2.5.2. Philipina Hampir semua negara melakukan intervensi harga pasar pangan untuk mengendalikan stabilitas harga. Metode intervensi yang paling umum adalah penggunaan buffer stock yang biasanya bersama-sama dengan kebijakan perdagangan (tarif dan non tarif). Tidak terkecuali Filipina dan negara berkembang, pengelolaan buffer stock ditangani oleh suatu badan pemerintah, yaitu Otoritas Pangan Nasional yang memiliki mandat untuk mengelola buffer stock beras yang merupakan makanan pokok di negara ini. Pemerintah melakukan intervensi pada tahap pemasaran melalui badan usaha pemerintah yang dikenal dengan National Food Authority (NFA). Tantangannya adalah meminimalkan biaya subsidi dari intervensi pemerintah sehingga konsisten dengan stabilisasi harga dan ketahanan pangan. Subsidi penuh oleh pemerintah pada tahap pemasaran dapat menyebabkan efek distorsi (distortion effect) pada sistem pemasaran beras. Efek paling terasa adalah ketidakjelasan dan ketidakpastian usaha yang menyebabkan swasta enggan untuk berinvestasi pada sektor ini. Semakin baik, terintegrasi dan fasilitas yang lebih memadai, maka semakin rendah biaya per unit beras yang dipasarkan dan berpotensi mendapatkan keuntungan bagi konsumen (harga eceran yang lebih rendah ) atau petani (harga di tingkat petani lebih tinggi) atau kedua-duanyanya. Stabilisasi harga adalah harga beras dalam negeri lebih stabil daripada harga beras dunia, yaitu intervensi pemerintah sedemikian rupa sehingga harga beras dalam negeri di tingkat konsumen lebih stabil daripada harga beras dunia. Dalam ekonomi beras yang benar-benar terbuka, harga beras dalam negeri sebagian besar akan mengikuti perputaran harga beras dunia disesuaikan dengan perubahan nilai tukar dan


perubahan tingkat tarif impor beras yang cenderung konstan dari waktu ke waktu (Intal, Cu dan Illescas, 2012). Ketidakseimbangan penawaran dan permintaan domestik ditangani dan dikelola melalui ekspor dan impor beras. Pemerintah memiliki dua pendekatan alternatif dalam rangka stabilisasi harga beras dalam negeri Filipina. Pendekatan pertama adalah pemerintah tetap mengandalkan swasta untuk melakukan impor dan ekspor beras, tetapi tarif impor beras yang disesuaikan untuk melawan pergerakan harga beras dunia. Dalam hal ini, stabilisasi harga dalam negeri dilakukan melalui sistem tarif sehingga tarif impor beras diturunkan ketika harga beras dunia tinggi dan dinaikkan ketika harga beras dunia rendah. Dengan strategi intervensi seperti ini, pemerintah dapat mengandalkan sepenuhnya pada sektor swasta dalam perdagangan (impor dan ekspor) beras. Pemerintah tidak harus mengeluarkan sumberdaya untuk melakukan stabilisasi harga beras domestik. Pemerintah berpotensi memperoleh pendapatan dari tarif retribusi pada beras impor (Intal, Cu dan Illescas , 2012). Kebijakan pemasaran beras pemerintah bertujuan untuk menyediakan beras dengan harga yang tinggi bagi petani dan rendah bagi konsumen. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan berbagai tindakan dan intervensi yang tidak hanya sulit tetapi juga sangat mahal. Sebagai contoh, National Food Authority (NFA) yang diberi mandat untuk menstabilkan pasokan dan harga beras dan bijibijian lain, hal ini benar-benar meningkatkan volatilitas harga dalam negeri, mengurangi kesejahteraan konsumen dan produsen, mengurangi minat swasta berinvestasi untuk meningkatkan fasilitas distribusi dan penyimpanan. Selain itu, pengeluaran pemerintah untuk subsidi dalam mempertahankan operasi pasar


tersebut mencapai 6,3 miliar Peso Filipina pada tahun 1998 dan lebih dari 7,0 miliar Peso Filipina pada tahun 2004. Sedangkan tahun 1998 jauh lebih besar yaitu sekitar 1 miliar Peso Filipina yang disediakan untuk Research & Development pertanian khususnya perberasan selama periode yang sama (Balisacan dan Leocadio, 2006). 2.5.3. Thailand Thailand merupakan salah satu negara eksportir beras di Asia Tenggara. Dari 65,1 juta penduduknya, sejumlah 16,2 juta orang atau sekitar 3,7 juta rumah tangga adalah petani padi. Dengan demikian, sekitar 26,5 persen dari total penduduk terlibat dalam pertanian beras dan mayoritas penduduk tinggal di wilayah perdesaan. Pada tahun 1998, budidaya padi dan industri perberasan menjadi andalan untuk mengurangi jumlah pengangguran di negara tersebut. Dari total lahan garapan 20.900 hektare, setengahnya dimanfaatkan untuk budidaya padi. Sepanjang 1960-1980, lahan pertanian beras mengalami peningkatan luas yang luar biasa dalam rangka Green Revolution dan meningkatkan produksi beras. Produksi meningkat dari 12,4 juta ton menjadi 21,2 juta ton padi dalam dua dekade tersebut. Selama 1998-2003, setiap tahun diproduksi 22-26 juta ton beras. Sebanyak 6,8-7,3 juta ton diekspor dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 2006, total produksi padi sebesar 29,5 juta ton dan pada 2007 Thailand mampu memproduksi 18,4 juta ton beras. Tahun 2007-2011, pemerintah Thailand menerapkan enam strategi untuk pembangunan berkelanjutan. Strategi itu meliputi aspek-aspek sektor beras domestik yang berbeda dan memasukkan produksi serta pengembangan petani padi sekaligus pengembangan produk dan pemasaran. Salah satu

upaya

pemerintah

untuk

meningkatkan

produksi

adalah

dengan


meminjamkan 160.000 hektare lahan tidur yang dimiliki pemerintah kepada petani untuk memproduksi beras (Anonymous, 2010). Saat ini, dua kebijakan penting yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Thailand dalam mengembangkan industri perberasan, yaitu: program penjaminan pendapatan usahatani padi dan sistem kontrol standarisasi beras. Jaminan pendapatan usahatani atau program asuransi harga dimulai pada akhir tahun 2009 untuk menggantikan program penjaminan padi yang diadopsi pada tahun 1985 untuk meningkatkan pendapatan petani padi. Biasanya, harga jaminan lebih rendah dari harga pasar tetapi harga dinaikkan untuk membantu petani agar cepat menjual produk mereka untuk membayar biaya atau utang. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), organisasi pergudangan, dan Organisasi pemasaran petani melaksanakan program penjaminan. Namun, skema penjaminan berdampak pada harga beras dalam negeri yang mengarah kepada distorsi pasar. Skema ini menguntungkan terutama bagi petani dan penggilingan padi yang berpartisipasi dalam program dan pedagang beras bisa mendapatkan harga yang rendah dari lelang pemerintah. Tetapi penggilingan padi yang tidak terikat menjadi lemah karena petani memilih untuk bergabung dengan sistem penjaminan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Eksportir beras Thailand juga terpengaruh oleh harga beras yang tinggi pada musim penjaminan dan kehilangan daya saing mereka di pasar beras (Anonymous, 2010). Semenjak awal 1980-an, pemerintah Thailand mengubah kebijakan perberasannya ke arah perdagangan bebas. Pada tahun 1982, Thailand menandatangani GATT yang berperan besar dalam liberalisasi kebijakan beras. Pemerintah Thailand mulai menarik diri dari pasar beras domestik dan


membiarkan harga pasar menentukan harga dalam negeri. Beberapa intervensi dan dukungan tetap disediakan meskipun tidak langsung, dan petani dapat memilih untuk mengambil peluang itu atau tidak. Pemasaran luar negeri juga dimasukkan bersamaan dengan strategi untuk menciptakan nilai dan pengembangan logistik. Strategi yang dinilai kontroversial adalah strategi yang menyangkut stabilisasi harga beras. Pemerintah kini kembali terlibat dalam pasar beras, meskipun sebelumnya pernah menarik diri dari pasar domestik beras pada 1980-an. Pada 2001, Pemerintah (National Rice Policy Commitee) memperkenalkan kebijakan jaminan harga beras (rice price guarantee policy). Kebijakan harga minimum ini berfungsi sebagai program gadai (mortgage program) dimana petani dapat memperoleh pinjaman berbunga rendah dari pemerintah (Anonymous, 2010). Program gadai (mortgage programme) menjamin harga lebih tinggi dari harga pasar, kebijakan tersebut menghasilkan pengadaan beras oleh pemerintah. Misalnya, selama masa panen periode 2005 akhir hingga awal 2006, pemerintah telah memiliki stok lebih dari 5 juta ton beras, kemudian mengekspor beras tersebut ke bebeberapa negara dengan skema pemerintah ke pemerintah (G to G). Program gadai mendapat kritik dari berbagai kalangan karena menghabiskan anggaran pemerintah yang sangat besar. Namun, program gadai yang sempat dihentikan dan kemudian diberlakukan kembali dengan harga intervensi 10.000 Baht per ton untuk masa panen pertama 2008. Pada panen kedua 2008 pemerintah menjamin harga 14.000 Baht per ton. Biaya keseluruhan program mencapai 35 juta Baht dan berhasil mengumpulkan 2,5 juta ton beras pada akhir September 2008 (Anonymous, 2010).


Namun, keuntungan utama program asuransi harga terletak pada besarnya efektivitas dalam mendukung kelompok sasaran di sektor pertanian. Cakupan total 3,2 juta petani padi yang mendapat manfaat dari program ini melampaui jumlah penerima manfaat dari program penjaminan padi sebelumnya kurang dari satu juta petani. Faktor-faktor lain dalam mendukung program asuransi harga adalah a) regulasi tidak rumit yang memungkinkan pemerintah untuk tidak terlibat dengan pengelolaan atau pengolahan produk, b) mekanisme pemasaran tidak terdistorsi seperti dalam kasus proyek penjaminan tersebut, c) petani menerima manfaat penuh, dan d) mekanisme perlindungan harga tidak bertentangan dengan aturan World Trade Organization (WTO) karena tidak mensubsidi ekspor tetapi hanya mendukung dan mempertahankan harga produk pertanian dalam negeri (Titapiwatanakun, 2012). Harga beras dibedakan berdasarkan kualitas (grade) dan musim dimana harga pada setiap grade berbeda, demikian juga terlihat ada perbedaan harga antarmusim. Musim kedua (musim kemarau) biasanya hasil panen lebih rendah, meskipun rendemennya lebih tinggi. Dengan pertimbangan itu, harga musim kedua menjadi lebih tinggi. Tahun 2006, pemerintah menganggarkan pembelian 9 juta ton beras, tetapi hanya 1,8 juta ton beras yang dijual oleh petani karena pedagang swasta memberi tawaran harga yang lebih tinggi.

Harga yang

ditawarkan pemerintah setiap musim juga berbeda, begitu pula dengan jumlah beras yang dapat dibeli pemerintah (Anonymous, 2010). Menurut Oryza (2013), Pemerintah Thailand telah membeli sekitar 5.64 juta ton beras senilai 84.5 milyar baht (sekitar $ 2.78 milyar). Pada periode musim tanam kedua, petani yang berpartisipasi dalam program ini sekitar 778.000 petani. Bank for Agriculture and


Agricultural Cooperatives (BAAC) berencana untuk meningkatkan modal sekitar 10 miliar baht (sekitar $ 33juta) untuk meningkatkan rasio modal sampai 10 persen. Menurut Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) sebagaimana dilaporkan Oryza (2013), pemerintah telah menghabiskan sekitar 667 miliar baht (sekitar $21.3 miliar) sejak awal program gadai beras pada Oktober 2011. Awal tahun 2013, pemerintah Thailand akan membayar sekitar 220 miliar baht (sekitar $7 miliar ) untuk BAAC pada akhir tahun dari hasil penjualan beras. Namun, sampai September 2013, pemerintah telah membayar hanya 139 miliar baht (sekitar $4,4 milyar). Rendahnya penjualan beras tahun 2013 menyulitkan pemerintah untuk mendapatkan dana dari sumber dalam negeri. Pemerintah harus meminjam lebih banyak uang dari bank untuk melanjutkan program gadai beras. Pemerintah Thailand menyetujui 270 miliar baht (sekitar $8.35 Miliar) untuk menjalankan program gadai beras 2013-2014 (OktoberSeptember) untuk membeli sekitar 16,5 juta ton padi dari petani diatas harga pasar. Sebagai perbandingan, pemerintah menghabiskan sekitar 376 miliar baht (sekitar $12.5 Milyar) untuk membeli sekitar 21,7 juta ton padi dari petani pada tahun pertama dari program gadai beras ( Oktober 2011-September 2012 ), dan sekitar 410 miliar baht (sekitar $13.6 Miliar) untuk membeli sekitar 18 juta ton padi dari petani di 2012-2013. 2.5.4. Vietnam Perdagangan beras telah dibebaskan sejak tahun 1997 secara umum perusahaan swasta mendominasi pasar beras lokal, khususnya Vietnam Selatan. Sistem pemasaran beras Vietnam telah berkembang menjadi sebuah sistem yang


kompleks dari ribuan pedagang yang menangani jutaan ton beras setiap hari yang bergerak dari provinsi surplus ke daerah yang defisit, dari petani ke konsumen perkotaan dan eksportir. Saluran pemasaran banyak dan berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Sejak tahun 1989 ketika Vietnam mulai mengekspor beras, negara telah mengontrol volume ekspor beras dengan menetapkan kuota ekspor tahunan, hal yang paling penting dan mendasar dibalik kebijakan ini adalah ketahanan pangan. Pembatasan volume ekspor beras, pemerintah menjamin pasokan domestik yang memadai dengan harga yang stabil. Sejumlah State Owned Enterprises-SOE (15-40 perusahaan) mendapat kuota ekspor beras. Penentuan kuota ini awalnya sampai pertengahan 1990-an, tetapi sedikit lebih fleksibel yang tergantung pada produksi dalam negeri. Namun, pada bulan November 2001, pemerintah membekukan ekspor beras dimana pemerintah menginstruksikan kepada pedagang di daerah penghasil utama beras menghentikan penawaran kontrak ekspor beras baru setelah melihat cadangan dalam negeri turun. Langkahlangkah awal liberalisasi ekspor beras mulai tahun 1997 dan ketika itu, pemerintah mengizinkan perusahaan swasta untuk mengekspor beras (ReyesCantos, 2002). Pemerintah

membelanjakan

subsidi

biaya

bunga

bagi

eksportir,

diperkirakan mencapai 200 miliar dong ($ 14 juta) tahun 1999-2001. Eksportir mendapatkan kredit untuk kontrak ekspor sebesar 0,75 persen per bulan, atau 9 persen setahun. Rata-rata harga ekspor atau subsidi sekitar 150 dong per kg ($ 1,58). Subsidi ini tentu tidak semua diterima di tingkat petani, karena ada biaya tambahan untuk penyimpanan. Karena masih terbatasnya subsidi ini, maka tidak bisa disebut "dumping" karena subsidi negara-negara Organization for Economic


Co-operation and Development (OECD) jauh lebih tinggi. Namun demikian kebijakan

subsidi

menunjukkan

bahwa

pemerintah

serius

untuk

terus

mempertahankan ekspor beras sebagai sumber devisa. Vietnam menggunakan tarif impor untuk mengurangi masuknya beras impor dari negara tetangga dan mendorong petani untuk memperluas pertanaman varietas padi unggul dan kualitas tinggi dan mengimpor beras jenis ini dalam jumlah yang sangat terbatas, terutama berasal dari Thailand. Sama halnya dengan manajemen yang fleksibel dalam pembatasan ekspor, tarif impor sering berubah. Pada bulan April 2000, Vietnam menaikkan pungutan impor dari 10 persen menjadi 20 persen untuk semua jenis beras kecuali padi. Selanjutnya terjadi kenaikan 30 persen dilaksanakan pada bulan Juli 2000 serta 40 persen pada 1 November 2001 (ReyesCantos, 2002). Di tingkat lokal, proses tawar-menawar bersifat kompetitif antara State Owned Enterprises-SOE dan pedagang swasta. Perbedaan harga dan kualitas beras mendorong petani untuk menghasilkan beras dengan kualitas baik. Sebagai contoh, sebagian besar petani di Delta Sungai Mekong, terutama Provinsi Angiang dan Cantho dengan iklim yang sangat mendukung untuk pertanaman padi kualitas tinggi, dimana sekitar 60 persen padi berbulir panjang dan 40 persen padi berbulir pendek yang dijual dengan harga dasar (Anonymous, 2010). Kualitas beras yang dijual dibedakan berdasarkan tiga kriteria, yaitu panjang bulir beras, tingkat patahan dan jenis varietas (aroma dan warna). Persentase patahan menjadi indikator utama, setelah itu kualitas ditentukan berdasaran panjang bulir. Para produsen beras beranggapan bahwa beras longgrained lebih disukai di banyak negara. Pedagang di Vietnam menggunakan


standar yang sederhana, yaitu: ordinary rice (C2), beras berkualitas rendah dan sedang, yaitu beras patahan 20 persen hingga 25 persen dan luxury rice (C1), beras berkualitas tinggi, yaitu beras patahan 5 persen hingga 10 persen. Kualitas beras tecermin pada harga beras tersebut dan perbedaan harga dasar juga didasarkan pada perbedaan musim (Anonymous, 2010). Tindakan pemerintah menaikkan harga dasar terjadi pada saat panen melimpah, seperti yang terjadi pada 2008. Petani menanam lebih banyak beras akibat harga bagus pada musim semi dan gugur. Akibat panen yang melimpah, semenjak bulan Agustus dilaporkan harga sudah di bawah tingkat biaya produksi petani, yang berarti petani mengalami kerugian. Dalam rangka mengatasi proses penurunan tersebut, pemerintah meminta State Owned Enterprises-SOE membeli satu juta ton beras pada Februari 2009. Hal ini berakibat pada naiknya harga beras di Delta Sungai Mekong sebesar 14 persen. Meskipun pemerintah mengupayakan selisih keuntungan 3 persen setiap tahun, kenaikan harga produkproduk konsumsi lain masih lebih tinggi ketimbang harga beras. Selama periode 1989-2000, harga beras naik 14,85 persen, hanya saja pada periode itu pula tercatat kenaikan harga produk lain sebesar 18,25 persen. Angka ini menunjukkan bahwa harga yang diterima petani sesungguhnya menurun 2,97 persen per tahun dan penurunan harga ditingkat eceran 1,91 persen. Penurunan harga beras yang diterima petani sedikit terkompensasi oleh peningkatan hasil panen per hektar (Anonymous, 2010). 2.6. Kerangka Pemikiran Berdasarkan tinjauan

pustaka

dan

kerangka

pemikiran

teoritis

dikatakan bahwa daya saing perberasan di suatu negara dipengaruhi oleh supply-


Demand, volume ekspor-impor beras, harga beras Indonesia dan internasional, volatilitas harga beras Indonesia & internasional dan integrasi pasar, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1. Beras

Supply-Demand

Impor Harga Beras Indonesia

Harga Beras Asean

Volatilitas Harga Beras Indonesia

Integrasi Pasar Spasial

Daya Saing Adalah garis yang mempengaruhi Adalah garis keterkaitan harga

Gambar 2.1. Keparangka Pemikiran Supply-demand merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menciptakan daya saing perberasan, khususnya di negara-negara penghasil beras dunia. Faktor produksi dan konsumsi menggambarkan apakah suatu negara mengalami surplus (net eksportir) atau defisit (net importir). Volume impor beras mengidentifikasikan

terjadinya perdagangan

Internasional yang mengakibatkan terjadinya integrasi pasar spatial, sehingga terjadi perambatan

harga

dari

beras

dunia

kepada

gabah

dan

beras

Indonesia. Indonesia menjadi negara pengimpor beras terbesar dunia terutama pada tahun 1998-1999 kemudian swasembada terjadi lagi tahun 2004. Hal ini


terjadi karena meningkatnya permintaan dan konsumsi beras, lambannya proses diversifikasi pangan, konversi lahan pertanian dan bencana alam. Sehingga impor beras dilakukan untuk dapat menutupi kekurangan produksi beras dalam negeri. Besarnya jumlah beras yang diimpor berfluktuasi setiap tahunnya. Integrasi pasar spatial menunjukkan hubungan searah maupun dua arah perdagangan beras antar dua atau lebih negara dimana sebagian diantaranya merupakan net importir (defisit) dan sebagian lagi net eksportir (surplus). Pasar yang terintegrasi dalam sistem perdagangan lebih efisien, saling mempengaruhi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Derajat integrasi pasar dipengaruhi oleh kebijakan tariff maupun non tariff di suatu negara. Ketika terjadi kenaikan harga pangan di pasar dunia dapat memberikan dampak positif terhadap ekspor dan GDP, disamping itu juga dapat menyebabkan permasalahan bagi konsumen, khususnya peningkatan nilai komoditas lainnya yang menyebabkan kenaikan harga beras di pasar Indonesia dan meningkatnya inflasi. Dampak kenaikan harga beras bagi rumah tangga miskin menyebabkan sekitar 2/3 pendapatannya digunakan untuk pangan dimana sekitar 20 persen diantaranya dibelanjakan untuk beras (Worldbank, 2010). Menurut Clarete, dkk (2013), harga pangan meningkat secara substansial di berbagai negara selama krisis pangan dunia, kecuali beberapa negara yang menutup dirinya dari pasar dunia. Tetapi perdagangan yang tertutup dapat memicu peningkatan harga dan volatilitas di pasar internasional, membuat harga domestik meningkat di negaranegara kecil yang tergantung kepada impor dari negara lain. Daya saing (Comparative Advantage) beras Indonesia di pasar internasional diduga rendah bukan karena produktivitas padi yang dihasilkan


petani rendah, tetapi disebabkan karena kebijakan intervensi pemerintah, suplaydemand yang tidak seimbang (konsumsi beras tinggi), kualitas beras yang masih rendah, sebagian besar lahan petani yang relatif kecil (petani gurem) yang mempunyai luas lahan sekitar 0.3 ha. 2.7. Hipotesis Penelitian Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah : a.

Beras Indonesia mempunyai daya saing terhadap beras Asia Tenggara.

b.

Terjadi integrasi pasar spatial antara pasar beras Indonesia dengan pasar beras Asia Tenggara.

c.

Volatilitas harga beras Indonesia dan Asia Tenggara tinggi.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Natawijaya (2001) melakukan penelitian yang bertujuan untuk

Recommend Documents