BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Menurut Alwi shihab bahwa salah satu kata adalah kata Global,

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kejahatan Bagian Dari Dampak Teknologi Menurut Alwi shihab bahwa salah satu kata adalah kata ”Global”, atau sejagad-raya. Dunia dewasa ini sedang diwarnai oleh global politics, global technologi, global economy, global market, dan global strategi. Bahkan bumi tempat kita berada pun tidak terlepas dari predikat global, yakni global village2 Global technology merupakan bagian dari warna dan sekaligus elemen utama globalisasi, karena globalisasi yang esensinya terletak pada konsep ”desa dunia” tidaklah akan bisa berjalan dan bergerak mengepakan sayap-sayapnya jika tidak menggunakan kekuatan teknologi. Teknologi global adalah nama lain bangunan peradaban dunia yang tidak terpisahkan dari produk kemajuan teknologi. Kekhawatiran kita semakin jelas, manusia telah terlena dalam kehidupan teknologi, mendewakan teknologi, atau menurut istilah John Neishbith, manusia tengah mabuk teknologi. Salah satunya gejalanya, kita takut, tapi sekaligus memuja teknologi. Walaupun konsep globalisasi itu dinilai positip, bagi sementara pihak juga terkandung didalamnya dimensi negatif. Sebagai contoh, ciri positip global market yang membawa peluang perluasan pasar dan keragaman konsumen, juga mengandung dimensi negatif dengan kerasnya kompetisi antar produsen dunia. Sama halnya 2

Ahmad Sodiki,Kejahatan Mayantara(Cyber Crime),Refika Aditama,Bandung,2010,Hlm.13

8 Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

dengan arus informasi global yang akurat dan cepat, bagi sementara pihak merupakan sarana infiltrasi kultural ideologis yang membawa dampak negatif terhadap nilai-nilai budaya setempat. Untuk itu, penggunaan parabola, bahkan dilarang. Menurut Alwi Shihab bahwa Kecanggihan teknologi dan perkembangan sistem transportasi dan komunikasi yang menghasilkan ketergantungan antar bangsa telah mengakibatkan menciutnya dunia ini, sehingga menjelma menjadi suatu desa jagad atau global village. Tidak ada satu bagian dunia pun yang terlepas dari pengamatan dan pemantauan. Dari kamar tidur, seseorang dapat mengikuti peristiwa yang sedang terjadi di ujung penjuru dunia, di desa kecil afrika misalnya, melalui satelit atau berkat alat yang merupakan produk teknologi canggih.3 Kita telah atau sedang dimanjakan oleh produk teknologi, karena kita dengan gampang bisa mengunjungi belahan bumi lain dari yang kita tempati dan menjalin komunikasi global, atau bercengkrama dengan orang lain, mencari pacar baru, dan bahkan belajar bagaimana menjadi teroris, menjadi anggota jaringan mafia, atau menjadi bagian dari kejahatan terorganisir. Kita boleh saja mempunyai pengandaian positif bahwa teknologi selalu diciptakan untuk lebih memudahkan atau lebih mensejahterakan penggunaannya

kehidupan ditangan

kita.

manusia

Tetapi (berdosa)

perkembangannya membuktikan

dan bahwa

kehadiran dan penggunaan suatu teknologi tidak selalu positif.

3

Ahmad Sodiki,Ibid,.Hlm.18


Teknologi dapat dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menguasai orang banyak. Teknologi militer digunakan untuk menekan baik secara fisik maupun mental sekelompok orang agar takluk pada kemauan pemilik teknologi tersebut, misalnya pemerintah dan industri. Manusia bukan saja dapat menciptakan alat untuk kesejahteraan sesama tetapi juga untuk memperalat sesamanya lewat alat yang diciptakannya. 4 2.2 Pengertian Pelaku Pelaku dari suatu tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti dengan orang yang suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang dengan perkataan lain adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakan karena pihak ketiga. pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

4

Ahmad Sodiki,Ibid.,Hlm.17


Ketentuan di atas dapat dibedakan ke dalam beberapa syarat, yakni5: a) Bentuk atau wujud dari pelaku usaha: b) Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri. c) Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan

kegiatan

usaha.

Badan

usaha

selanjutnya

dapat

dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni: Badan hukum. Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi.Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan usaha diatas dapat dikategorikan sebagai badan usahan bukan badan hukum, seperti firma, atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil. d) Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria ini: a. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. b. Melakukan kegiatan di wilayah hukun Negara Republik Indonesia. 2.3 Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Menurut Moeljatno bahwa Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana biasa dihukum apabila pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya 5

http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2241942,di Akses Pada tanggal 10/01/2012


asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas tidak dipidana tanpa ada kesalahan Geen straf zonder schuld untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktrin kesalahan diartikan sebagai keadaan pysikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana. Menurut Barda Nawawi (2008;111)6, Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, akan diminta pertanggungjawaban apabila perbutan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu: 1. Keadaan Jiwanya a.

Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.

b.

Tidak cacat dalam pertumbuhan (Gage, Idiot, gila dan sebagainya)

Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Grup, jakarta,2008,Hlm.111. 6


c.

Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya).

2. Kemampuan Jiwanya : a.

Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.

b.

Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.

c.

Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menurut Moeljatno, seseorang baru bisa diminta pertanggungjawabannya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Orang tersebut harus menginsafi bahwa perbuatannya itu menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. 2. Orang

tersebut

harus

dapat

menentukan

kehendaknya

terhadap

perbuatannya tersebut. Selain itu menurut, doktrin untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab harus ada dua hal yaitu adanya kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafannya tentang baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Sementara itu berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab KUHP tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.


Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu: 1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya. 2. Jiwanya terganggu karena penyakit. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggung jawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawaban kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain. Keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pertanggung jawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang. Sehingga dapat dijadikan sebagai suatu upaya dimana perbuatan tersebut, sebagai berikut : a. Pengertian Perbuatan Pidana Menurut Moeljatno, bahwa Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa, asal dikatakan bahwa perbuatan yang dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja


dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaa atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan

ancaman

pidananya

di

tujukan

kepada

orang

yang

menimbulkan kejadian itu.7 Dalam hukum pidana, kedudukan sifar melawan hukum sangat khas. Umumnya telah terjadi kesepahaman di kalangan para ahli dalam sifat melihat melawan hukum apabila dihubungkan dengan tindak pidan. Bersifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan pidana. Menurut Roeslan (Chairul Huda), menyatakan, memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya, sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan, salah satu unsur ensensial delik ialah sifat melawan hukum (wederrechtelikheid) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam hukum suatu pasal Undang-undang Pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan dapat dikatakan seseorang melakukan tindak pidana, perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum8. Orang yang melakukan suatu perbuatan pidana harus adanya suatu sifat melawan hukum dan orang yang lelakukan suatu sifat melawan hukum dapat dikenai sanksi sesuai apa yang telah diperbuat. b. Pengertian Tindak pidana Menurut Barda Nawawi9, Tindak pidana adalah perbuatan yang

7

Moeljatno,Ibid,.Hlm.59 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta2008, Hlm.51. 9 Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, Hlm.73. 8


dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (moeljatno).tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dimana tindak pidana adalah pengertian yuridis,lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (crime) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Ketentuan tersebut juga sama dengan asas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana,kecuali atas ketentuan peraturan pidana dalam pasal tersebut.10 Di dalam Pasal KUHP maupun undang-undang di luar KUHP tidak ditemukan satu pun mengenai pengertian tindak pidana itu sangat penting dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya . unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu dapat dipidana. Demikian pula sebaiknya, jika unsur itu tidak dipenuhi , orang tersebut tidak akan dipidana. Karena tidak terdapat di dalam perundang-undangan para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut. Menurut Moeljatno11 (2008:59) mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

11

Moeljatno,Op.Cit,Hlm.59


ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 2.4 Kedudukan Pelaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menurut Oc. Kaligis12 Penerapan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menimbang bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa; bahwa perkembangan dan

kemajuan

Teknologi Informasi

yang

demikian

pesat

telah

menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentukbentuk perbuatan hukum baru : 1.

Penggunaan

dan

pemanfaatan

Teknologi

Informasi

harus

terus

dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan 12

Oc. Kaligis, Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya.Yarsif Watampone, Jakarta,2012, Hlm.546.


dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional; 2.

Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan

pertumbuhan

kesejahteraan

perekonomian

masyarakat;

bahwa

nasional pemerintah

untuk

mewujudkan

perlu

mendukung

pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilainilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia; 3.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud seperti tertulis diats maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 13 Adapun dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik memiliki asas dan tujuan seperti halnya dalam beberapa pasal : Pasal 3, berbunyi bahwa Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pasal 4, berbunyi bahwa Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia

Oc. Kaligis, Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya.Yarsif Watampone, Jakarta.2012, Hlm.546. 13


b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Meningkatkan evektifitas dan efisiensi pelayanan publik d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dalam bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab dan e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Ketentuan uraian pidana ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Pasal 45: 1) Setiap orang yang memenuhi unsur dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar


rupiah). Pasal 46: 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta). 3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Pasal 47: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dalam Islam masalah aurat sangat penting. Islam melarang, laki-laki maupun perempuan memperlihatkan auratnya. Aisha meriwayatkan bahwa


Asma binti Abu Bakar14 (saudaranya) pernah masuk ke rumah Rasulullah S.A.W. dengan berpakaian tipis sehingga nampak kulitnya. Rasulullah S.A.W. berpaling dan mengatakan, Hai Asma, sesungguhnya seorang perempuan bila sudah datang waktu haid, tidak patut diperlihatkan tubuhnya itu, melainkan ini dan ini, sambil ia menunjuk muka dan kedua telapak tangannya. (HR Abu Dawud) Hadis ini, menurut beberapa peneliti hadis dinyatakan sebagai hadis yang lemah. Namun, Al-Albani dalam AlIrwâ’ menyatakan bahwa derajat hadis ini dapat digunakan berdasarkan adanya penguat dari hadis lain melalui jalur Asma binti ‘Umais. Berdasarkan kriteria ini, jangankan mengumbar tubuh telanjang yang secara umum akan disebut pornografi, bahkan hanya memperlihatkan dan melihat aurat orang lain dilarang dan hukumnya haram. Kalau ada yang menyanggah bahwa itu hanya berlaku untuk melihat langsung, bukan gambar, maka pendapat ini tertolak dengan adanya larangan menjaga pandanagan secara umum. “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.”

Pornografi dalam budaya indonesia http://www.menegpp.go.id/index.php? Opti on=com, diakses pada tanggal 15 januari 2013 14


Larangan ini tidak dikhususkan “menjaga pandangan dari apa”. Ayat ini berlaku secara umum untuk menjaga pandangan dari apa saja yang akan membuat laki-laki maupun perempuan terjerumus berbuat dosa. Oleh karena ayat ini berlaku umum, maka sama saja apakah yang dilihat atau diperlihatkan itu berupa objek aurat langsung ataupun gambarnya. 2.5 Pengertian Video Porno Video Porno adalah suatu peristiwa yang merekam tentang kesusilaan yang memperlihatkan seluruh bagian tubuhnya dalam keadaan bugil atau tanpa busana, dengan melakukan hal-hal yang melanggar norma kesusilaan. Sedangkan pengertian video pada umumnya adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar-gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. video juga dikatakan sebagai gabungan gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. Gambar-gambar yang digabung tersebut dinamakan frame dan kecepatan pembacaan gambar disebut frame rate, dengan satuan fps (frame per second). karena dimainkan dengan kecepatan yang tinggi maka tercipta ilusi gerak yang halus, semakin besar nilai frame rate maka semakin halus pergerakan yang ditampilkan. Di dalam video juga ada beberapa bagian seperti video editing Proses editing adalah salah satu elemen penting di dalam sinematografi dan tidak dapat dipisahkan


dari dunia broadcasting. 15 Video Porno di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah, dimana Associated Press pernah menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi surga pornografi berikutnya, karena di Indonesia sekarang ini berbagai informasi maupun gambar-gambar erotis atau sensual dengan mudah bisa diakses yang hanya untuk sekedar ditonton maupun dinikmati sehingga oleh oknum-oknum tertentu gambar yang bersifat pornografis tersebut telah dikembangkan dan diperniagakan seperti misalnya memperoleh dimanapun dan tidak ada pembatasan atas siapapun terutama VCD-VCD porno. Hal tersebut disebabkan karena masuknya budaya asing di Indonesia yang mempunyai pengaruh sangat besar. Harus disadari bahwa masalah pornografi adalah suatu problema yang sangat komplek dan memprihatinkan, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang terkait untuk menanggulangi pornografi yaitu dengan dibuatkannya peraturan perundang-undangan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang dengan disertai sanksi yang keras dan tegas. Untuk menghindari itu semua, selain diberikan sanksi yang keras dan tegas juga diperlukan dari dalam diri masing-masing untuk mempertebal keimanannya kepada Allah dan hari akhir dengan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dan perlu juga dibekali pelajaran baik itu agama, maupun rasa nasionalisme dan 15

Devinisi video (penegertian) : http://putraarifxmmb.blogspot.com/2011/02/ 12artikel mengenai video porno http://dotcomcell.com/kumpulanartikel/2010/11/pengertianvideo-editing.html


patriotisme atau memberikan budi pekerti.Tujuannya adalah demi membentengi sikap mental agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing tersebut. Selain itu juga dalam era globalisasi dan teknologi yang canggih, orang banyak memanfaatkannya untuk mencari suatu keuntungan seperti di dunia periklanan khususnya tayangan lewat media televisidisadari atau tidak masih banyak yang mengeksploitasi kaum wanita, dimana dengan sengaja menampilkan sisi pornografinya untuk menarik perhatian para konsumen. Contohnya, iklan produk minuman torabika three in one dimana menampilkan kepornoan (mengeksploitasi aurat) yang sangat mengada-ada susu (milk) dihubungkan dengan buah dada wanita yang

menonjol dengan ungkapan “Pas susunya”.Dengan adanya

pengeksploitasian tubuh wanita secara berlebihan khususnya di media cetak ataupun elektronik dalam hukum Islam sangat bertentangan dengan norma keagamaan maupun ajaran agama karena menurut ajaran Islam tubuh manusia merupakan amanah Allah SWT bagi pemilik tubuh yang bersangkutan dimana wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan tercela demi keselamatan hidup dan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehubungan dengan prinsip kepemilikan tubuh sebagai amanah Allah, maka pornografi tidak dapat dilepaskan dari tinjauan hukum islam dimana masalah-masalah yang berhubungan dengan pornografi diatur sangat ketat dan kompleks didalamnya. Pornografi merupakan salah satu yang paling sulit dirumuskan pengertiannya, karena apa yang disebut porno, cabul, asusila itu sangat relatif dan bersifat


subyektif, maka dari itu permasalahan pornografi di Indonesia sampai sekarang ini masih belum terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan antara lain disebabkan oleh lemahnya masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap pornografi dan juga disebabkan oleh adanya pengertian-pengertian dan penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda antara orang satu dengan orang yang lainnya mengenai pornografi itu sendiri.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Menurut Alwi shihab bahwa salah satu kata adalah kata Global,

Recommend Documents