8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Sistem Informasi Akuntansi Sistem informasi akuntansi bagi suatu perusahaan berfungsi untuk
mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya sehingga berguna bagi para pembuat keputusan.
2.1.1
Pengertian Sistem, Informasi dan Akuntansi Menurut S.P Hariningsih (2006:24) pengertian sistem adalah sebagai
berikut: “Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (interrelated) atau sub-sub sistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose)”. Definisi lain mengenai sistem menurut West Churchman yang dikutip oleh Krismiaji (2002:15) adalah: “Sistem merupakan serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan”. Menurut Steven A. Moscove yang dikutip oleh S.P Hariningsih (2006:3) pengertian sistem adalah sebagai berikut: “Sistem merupakan suatu kesatuan (entity) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu”.
9
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah serangkaian komponen yang merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Informasi merupakan sekumpulan data yang diproses lebih lanjut yang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih berguna bagi para pengguna informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Pengertian informasi menurut Krismiaji (2002:5) adalah sebagai berikut: “Informasi ialah data yang telah diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat”. Definisi informasi menurut S.P Hariningsih (2006:11) adalah: “Informasi merupakan proses lebih lanjut dari data dan memiliki nilai tambah”. Menurut La midjan dan Azhar Susanto (2001:28) informasi adalah: “Informasi diartikan sebagai keluaran (output) dari suatu pengolahan data (sistem informasi) yang telah diorganisir dan berguna bagi orang yang menerima”. Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan hasil dari kumpulan data yang telah diproses lebih lanjut sehingga informasi tersebut dapat berguna bagi para penggunanya. Definisi akuntansi menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:4) adalah: “Akuntansi
merupakan
proses
mengidentifikasi,
mengukur,
dan
menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal
10
mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya”. Menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accounting) yang dikutip oleh Sofyan Syafri Harahap (2004:4) akuntansi adalah: “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dengan ukuran moneter, transaksi, dan kejadiankejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilhasilnya”. Definisi akuntansi menurut Ahmed Riahi dan Belkoui (2000:38) adalah: “Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi dalam membuat pilihan di antara alternatif tindakan yang ada”. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan akuntansi merupakan proses untuk menyampaikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan yang berguna untuk para pembuat keputusan.
2.1.2
Pengertian Sistem Informasi Definisi sistem informasi menurut S.P Hariningsih (2006:26) adalah:
“Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada para pemakai”. Menurut Romney yang dikutip oleh Krismiaji (2002:16) sistem informasi adalah: “Sistem informasi merupakan cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukan, mengolah dan menyimpan data, dan
11
cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Menurut S.P Hariningsih (2006:11) pengertian sistem informasi adalah: “Sistem informasi merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan menyajikan informasi”. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan sistem informasi merupakan suatu sistem yang dibuat manusia untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi.
2.1.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Menurut Bodnar George H dan William S. Hopwood (2010:1) pengertian sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut: “An Accounting Information System (AIS) is a collection of resources, such a people and equipment, designed to transform financial and other data into information”. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem informasi akuntansi adalah koleksi sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Pengertian lain menurut Romney Marshall B, Paul John Steinbart dan Barry E. Cushing (1997:2) adalah:
12
“An Accounting Information system (AIS) is a processes data and transactions to provide user with the information they need to plan, control, and operate their businesses”. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem informasi akuntansi adalah proses data dan transaksi yang disediakan bagi pengguna informasi yang mereka butuhkan untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis mereka. Definisi lain sistem informasi akuntansi menurut Krismiaji (2005:4) adalah sebagai berikut: “Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi
guna
menghasilkan
informasi
yang
bermanfaat
untuk
merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis”. Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan data yang dirancang untuk menyediakan data bagi para pengambil keputusan sesuai kebutuhan dan kewenangan mereka.
2.1.4
Komponen Sistem Informasi Akuntansi Menurut Pancawati Hardiningsih (1997) komponen sistem informasi
akuntansi dalam situs http://jurnal.pdii.lipi.go.id adalah sebagai berikut: 1. Business Operations 2. Transaction Processing 3. Management Decision Making
13
4. Reporting 5. Systems Development and Operation 6. Data Base 7. Technology 8. Control 9. Communication 10. Accounting and Auditing Principles
2.1.5
Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Menurut M. Fakhri Husein (2004:5) tujuan sistem informasi akuntansi
adaalah sebagai berikut: 1. Untuk mendukung operasi harian. Untuk beroperasi setiap hari, perusahaan melakukan sejumlah peristiwa bisnis yang disebut transaksi. Transaksi akuntansi termasuk peristiwa atau transaksi yang menunjukan adanya pertukaran yang bernilai ekonomis. 2. Untuk mendukung pembuatan keputusan oleh pembuat keputusan intern perusahaan. Keputusan harus dibuat oleh perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan jalannya perusahaan. Hal ini berkaitan dengan pemrosesan informasi melalui transaksi yang diproses, SIA umumnya menyediakan beberapa informasi yang diperlukan dalam pembuatan keputusan. Manajer merupakan pemakai keputusan utama yang merupakan output dari pemrosesan informasi.
14
3. Memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan. Setiap perusahaan harus memenuhi kewajiban hukumnya. Kewajiban penting tertentu terdiri dari penyediaan informasi yang wajib bagi pemakai eksternal perusahaan. Perusahaan yang dikelola dan dimiliki oleh publik memiliki kewajiban yang lebih besar. Mereka diminta untuk menyediakan informasi untuk pemegang saham.
2.2
Kredit
2.2.1
Pengertian Kredit Kredit berasal dari kata Italia, credere yang artinya kepercayan, yaitu
kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan macet. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. Pengertian kredit lain menurut Malayu S.P Pasibuan (2005:87) adalah: “Semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.
15
Menurut O.P simongkir (2004:100) kredit adalah: “Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang”.
2.2.2
Unsur-Unsur Kredit Unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2003:103) sebagai berikut: 1. Kepercayaan Kepercayaan merupakan keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. 2. Kesepakatan Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 3. Jangka waktu Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati, bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). 4. Risiko Suatu
tingkat
pengembalian
risiko kredit
akibat akan
adanya
tenggang
memungkinkan
tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit.
suatu
waktu,
maka
risiko
tidak
16
5. Balas jasa Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.
2.2.3
Tujuan Kredit Menurut Malayu S.P. Pasibuan (2005:88), tujuan kredit adalah: 1.
Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
2.
Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
3.
Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4.
Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
5.
Memperlancar lalu lintas pembayaran.
6.
Menambah modal kerja perusahaan.
7.
Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Amir Rumra (2008) tujuan utama pemberian kredit dalam situs http://jurnal.pdii.lipi.go.id adalah: 1. Mencari keuntungan Yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hal tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 2. Membantu usaha nasabah
17
Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun modal kerja. 3. Membantu pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.
2.2.4
Fungsi Kredit Fungsi kredit dalam perbankan bagi masyarakat menurut Malayu S.P.
Hasibuan (2005:88) adalah sebagai berikut: 1. Manjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan perekonomian. 2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. 3. Memperlancar arus barang dan arus uang. 4. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain). 5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada. 6. Meningkatkan daya guna (utility) barang. 7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. 8. Memperbesar modal kerja perusahaan. 9. Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat. 10. Mengubah cara berpikir/ bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.
18
2.2.5
Jenis-jenis Kredit Jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2003:109) sebagai berikut: 1. Dilihat dari segi kegunaan a. Kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Misalnya membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. b. Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Misalnya membeli bahan baku, membayar gaji pegawai. 2. Dilihat dari segi tujuan kredit a. Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. b. Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. c. Kredit perdagangan, kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. 3. Dilihat dari segi jangka waktu a. Kredit jangka pendek, kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari atau paling lama 1 tahun dan biasa untuk keperluan modal kerja.
19
b. Kredit jangka menengah, kredit yng berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. c. Kredit jangka panjang, kredit yang jangka waktunya 3 tahun atau 5 tahun. 4. Dilihat dari segi jaminan a. Kredit dengan jaminan, kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan yang melebihi kredit yang diajukan si calon debitur. b. Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan tanpa jaminan yang diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan pihak lain. 5. Dilihat dari sektor usaha a. Kredit pertanian b. Kredit peternakan c. Kredit industri d. Kredit pertambangan e. Kredit pendidikan f. Kredit profesi g. Kredit perumahan h. Dan sektor-sektor lainnya.
20
2.2.6
Prosedur Pemberian Kredit Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005:91) prosedur pemberian kredit
adalah sebagai berikut: Prosedur yang harus dipenuhi dalam penyaluran kredit, antara lain: 1.
Calon debitur menulis nama, agunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit.
2.
Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan.
3.
Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P, dan 3R dari permohonan kredit tersebut.
4.
Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau Legal Lending Limit (3L) atau BMPK-nya.
5.
Jika BMPK disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak. Menurut Kasmir (2003:110) prosedur pemberian kredit (piutang) secara
umum adalah sebagai berikut: 1.
Pengajuan berkas-berkas Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam satu proposal, kemudian dilampirkan dengan berkasberkas lainnya yang dibutuhkan.
2.
Penyelidikan berkas pinjaman Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah benar dan lengkap sesuai persyaratan. Jika belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tetentu
21
nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan. 3.
Wawancara ke-I Wawancara pertama merupakan penyidikan kepada calon peminjam yang dilaksanakan secara langsung. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
4.
On the spot Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan sehingga apa yang dilihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara ke-I.
5.
Wawancara ke-II Wawancara ke-II merupakan kegiatan perbaikan berkas, yang ada kekurangan-kekurangan setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada surat permohonan dan pada saat wawancara ke-I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung kebenaran.
6.
Keputusan kredit Dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit akan mencakup: a.
Jumlah uang yang akan diterima
b.
Jangka waktu kredit
22
c.
Biaya-biaya yang harus dibayar
Keputusan kredit biasanya keputusan tim, dan apabila kredit ditolak maka hendaknya calon debitur dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan penolakan. 7.
Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya Sebelum kredit dicairkan, terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan akad kredit dapat dilaksanakan secara langsung antara kreditur dengan debitur atau melalui notaris
8.
Realisasi kredit Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan.
9.
Penyaluran/ penarikan dana Adalah pencairan atau pengambilan uang oleh debitur dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sekaligus atau secara bertahap.
2.2.7
Ketentuan Pemberian Kredit Menurut Thomas Suyatno dkk (2000:39) ketentuan pemberian kredit
adalah sebagai berikut: 1. Plafond kredit atau jumlah maksimum kredit
23
Jumlah kredit yang dapat diberikan kepada nasabah akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari nasabah yang bersangkutan. 2. Jangka waktu kredit Jangka waktu kredit ini bisa diartikan sebagai masa tenggang waktu dalam hal kemampuan membayar kembali fasilitas kredit yang telah diperoleh dari pihak debitur. 3. Bunga kredit Pada dasarnya bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya atau dengan kata lain bunga krerdit dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). 4. Jaminan kredit Jaminan kredit adalah hak dan kekuasaan yang diserahkan oleh debitur kepada pihak kreditur (bank) guna menjamin pelunasan utangnya apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit. Sedangkan ketentuan-ketentuan pemberian fasilitas kredit menurut Agus Santoso (2007) dalam situs http://jurnal.pdii.lipi.go.id adalah sebagai berikut: 1. Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan bank bagi bank umum.
24
Bank harus berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat guna melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat, serta melindungi usaha bank sendiri. 2. Batas maksimum pemberian kredit. 3. Penilaian kualitas aktiva Kondisi dan karakteristik dari aset perbankan sangat dipengaruhi oleh risiko kredit, yang apabila tidak dikelola secara baik akan berpotensi mengganggu kelangsungan usaha bank. 4. Mengantisipasi potensi kerugian Untuk mengantisipasi potensi kerugian, bank perlu collateral baik berupa agunan kebendaan, maupun perorangan asuransi, penyediaan modal yang cukup, dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif. 5. Sistem informasi debitur Dalam proses pemberian kredit, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian kredit.
2.2.8
Prinsip Pemberian Kredit Dalam pertimbangan suatu permohonan kredit, pertimbangan utamanya
adalah apakah kredit yang akan diberikan itu akan mampu dilunasi atau tidak, pada umumnya para analisis kredit dalam mempertimbangkan permohonan kredit memiliki kerangka analisis kredit yang dikenal dengan sebutan Asas 5C, Asas 7P,
25
dan Asas 3R seperti yang dikemukakan oleh Malayu S.P. Hasibuan (2005 : 106), adalah sebagai berikut: a. Asas 5C 1. Character (watak) Karakter calon debitur perlu diteliti oleh analisis kredit apakah layak untuk menerima kredit. Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. 2. Capacity (kemampuan) Kemampuan calon debitur menyangkut arus kas dimana arus kas tersebut mampu untuk membayar hutang. 3. Capital (modal) Modal menggambarkan struktur keuangan debitur yang terlihat dari neracanya yang akan memberikan gambaran sehat atau tidaknya perusahaan atau calon debitur. 4. Condition of Economic (kondisi perekonomian) Kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit khususnya. Misalnya tingkat suku bunga, siklus usaha, dan tingkat persaingan. 5. Collateral (agunan) Merupakan syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan kredit nasabah. Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa
26
setiap kredit yang disalurkan suatu bank harus mempunyai agunan yang cukup. Oleh karena itu jika terjadi kredit macet maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut. b. Asas 7P 1.
Personality (kepribadian) Sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan
kredit
bersangkutan,
digunakan
sebagai
dasar
pertimbangan pemberian kredit. 2. Party (per bagian) Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi-klasifikasi atau golongan-golongan
tertentu
berdasarkan
modal,
karakter,
dan
loyalitasnya, di mana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda. 3. Purpose (tujuan) Tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak. 4. Prospect (prospek) Prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). 5. Payment (pembayaran)
27
Mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapat calon debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian. 6. Profitability (laba) Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. 7. Protection (perlindungan) Bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi. c. Asas 3R 1. Returns Penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apakah hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur. 2. Repayment Memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan. 3. Risk bearing ability
28
Memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitur risikonya besar atau kecil. Selain asas 5C, 7P, dan 3R di atas, Malayu S.P Hasibuan (2004:113) juga mengemukakan aspek-aspek pertimbangan kredit sebagai berikut: 1. Aspek hukum dan ekonomis dimaksudkan masalah keabsahan dan besarnya nilai pasar agunan yang akan diserahkan debitur. 2. Aspek umum dan manajemen perusahaan debitur meliputi bentuk, nama, lokasi, bidang usaha, susunan pengurus, struktur organisasi, hubungan rekening dan sebagainya. 3. Aspek teknis meliputi peralatan, perkembangan usaha, persediaan bahan baku, rencana usaha dan sebagainya. 4. Aspek komersial usaha meliputi penjualan, persaingan, dan masa depan perusahaan. 5. Aspek finansial meliputi struktur modal, rugi/ laba, analisis biaya, dan kalkulasi kebutuhan kredit perusahaan. 6. Aspek marketability menyangkut masalah pemasaran agunannya. 7. Aspek tata cara pengikatan berupa hipotek, fiducia, borg, atau gadai. 8. Aspek penarikan kredit berupa kredit rekening koran atau kredit berjangka. Menurut Syamsu Iskandar (2008:121) analisis kredit terdiri dari formula 5C dan 5P yaitu :
29
a) Formula 5C 1. Character, untuk mengetahui watak atau sifat calon debitur yang meliputi: -
Sifat-sifat positif
-
Rasa tanggung jawab
-
Kemauan dan kerja keras
-
Terbuka, jujur, tekun, efisien atau hemat
-
Sabar dan tinggi moral.
2. Capacity, yaitu untuk melihat kemampuan calon debitur dalam hal: -
Kemampuan untuk mengkombinasi faktor-faktor produksi
-
Meningkatkan pendapatan
-
Pendidikan, kesehatan, skill/umur, dan stabilitas kerja.
3. Capital, yaitu untuk mengetahui kemampuan dalam bidang keuangan dalam hal: -
Menggambarkan struktur modal
-
Rasa tanggung jawab
-
Kemampuan menghasilkan laba atau earning power.
4. Collateral, yaitu untuk mengetahui jaminan yang diberikan: -
Nilai jaminan untuk mengurangi kerugian bila usaha debitur gagal
-
Jaminan pengurus berupa kekayaan sendiri atau pihak ketiga
5. Condition of Economy, yaitu untuk mengetahui prospek usaha saat ini dan yang akan datang dalam hubungannya dengan perkembangan
30
ekonomi moneter keuangan dan perbankan serta dampaknya kepada bidang usaha. b) Formula 5P 1. Personality yaitu penilaian dari segi kepribadian atau tingkah laku terhadap peminjam dan mitra usahanya serta orang-orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kredit. 2. Purpose yaitu untuk mengetahui sasaran dan tujuan nasabah dalam mengambil kredit. 3. Payment yaitu untuk mengetahui cara pengembalian kredit oleh nasabah. 4. Protection yaitu untuk mengetahui seandainya usaha debitur gagal. 5. Perspective adalah pengamatan (overview) antara risiko dan kewajiban (reward) bagi bank. Selain formula 5C dan 5P di atas, menurut Syamsu Iskandar (2008:122) aspek-aspek yang dinilai dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut: 1.
Aspek hukum, apakah pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usahanya.
2.
Aspek manajemen meliputi perkembangan qualifikasi untuk mereka yang diharapkan
akan
menduduki
posisi
penting
(key
position)
dalam
melaksanakan/ menjalankan usahanya. 3.
Aspek teknis/ produksi, yang bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah apakah seluruh alternatif dari proses produksi telah dijalankan dengan baik.
31
4.
Aspek pemasaran, yang bertujuan untuk menilai apakah barang yang akan diproduksi akan dapat dipasarkan.
5.
Aspek finansial, penilaian dari segi keuangan lazimnya diadakan setelah penilaian aspek teknis/ produksi dan pemasaran.
6.
Aspek sosial/ ekonomi, mencangkup penilaian terhadap pengaruh keberadaan perusahaan bagi kegiatan perekonomian disekitarnya, penyerapan tenaga kerja, dampak lingkungan dan lainnya apabila usaha nasabah diberikan kredit.
7.
Aspek jaminan, untuk menilai seberapa cover yang dapat diberikan oleh nasabah terhadap kemungkinan risiko yang dihadapi oleh bank atas kredit yang akan diberikan.
2.3
Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kredit usaha UMKM adalah kredit yang diberikan kepada pelaku usaha,
dimana pelaku usaha tersebut memiliki kriteria-kriteria usaha UMKM. Kriteria usaha tersebut diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain: a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang: 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah).
32
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang: 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,(dua miliar lima ratus juta rupiah) c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang: 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
33
2.3.1
Karakteristik Kredit kepada Usaha Kecil dan Mikro Menurut
Totok
Budisantoso
dan
Sigit
Triandaru
(2006:121)
karakteristik kredit kepada usaha kecil dan mikro adalah sebagai berikut: a. Memerlukan persyaratan penyerahan agunan yang lebih lunak. Usaha kecil dan mikro biasanya akan mengalami kesulitan untuk menyerahkan agunan tambahan. Kalaupun ada agunan tambahan, biasanya mempunyai nilai yang lebih rendah daripada fasilitas kredit yang diperlukan dan sering juga tidak dapat dipasarkan. b. Memerlukan metode monitoring kredit yang khusus. Usaha kecil dan mikro biasanya memiliki keterbatasan dalam kemampuan administratif, pencatatan, dan perencanaan. Sebagai contoh, keberadaan laporan keuangan yang jarang bisa ditemukan dalam usaha mikro, maka dari itu bank memerlukan kegiatan monitoring untuk mengetahui kondisi usaha debitur. c. Cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit yang relatif lebih tinggi. Kenyataan pada karakteristik di atas, pada akhirnya cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit per nilai kredit tersalur yang relatif lebih tinggi, demikian juga biaya kredit per debitur juga menjadi relatif tinggi. d. Memerlukan persyaratan persetujuan kredit yang lebih sederhana. Keterbatasan akses informasi, biaya aplikasi kredit dibandingkan nilai kredit yang relatif besar, dan mungkin juga karena keterbatasan tingkat
34
pendidikan calon debitur menyebabkan proses pengajuan dan persetujuan kredit menjadi lebih sederhana dan cepat.
2.4
Bank Bank dikenal sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa
keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral. Peranan bank sebagai lembaga keuangan baik dalam menghimpun dana masyarakat maupun menyalurkannya kembali ke masyarakat semakin meningkat dalam kondisi perekonomian saat ini maupun dimasa yang akan datang, peranan perbankan mempunyai kedudukan yang strategis sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar arus lalu lintas pembayaran dirasakan amat dibutuhkan.
2.4.1 Pengertian Bank Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana (tabungan atau simpanan) dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana (kredit) tersebut kepada masyarakat pula. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan (2005:2) menyatakan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam benuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Menurut Kasmir (2003:2) yang dimaksud dengan bank adalah :
35
“Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersenut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”. Menurut G.M. Verryn Stuart yang dikutip oleh O.P. Simongkir (2004:10) mendefinisikan bahwa bank adalah : “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran uang berupa uang giral”. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebur kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2.4.2
Fungsi Bank Fungsi bank menurut Totok budisantoso dan Sigit Triandaru (2006:9): a. Agent of trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. b. Agent of development
36
Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor rill tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor rill tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor rill. c. Agent of services Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan baik ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.
2.4.3 Jenis Bank Menurut Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso (2000:49), terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Adapun jenis perbankan dapat dilihat dari beberapa jenis yaitu: 1. Jenis bank menurut kegiatan usahanya a. Bank umum
37
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. b. Bank perkreditan rakyat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. 2. Jenis bank menurut bentuk badan usaha Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. a. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa: - Perseroan Terbatas - Koperasi - Perusahaan daerah b. Bentuk hukum bank Perkreditan Rakyat dapat berupa: - Perusahaan Daerah - Koperasi - Perseroan Terbatas, atau c. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah 3. Jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan
38
a. Bank umum Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia oleh: -
Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, atau
-
Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar
modal sendiri badan hukum yang bersangkutan. Modal sendiri bersih merupakan: -
Penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah, atau
-
Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Koperasi. Yang menjadi pemilik Bank adalah pihak-pihak yang:
-
Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
-
Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.
b. Bank perkreditan rakyat
39
BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya. 4.
Jenis bank menurut target pasar Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan
menjadi: a.
Retail Bank Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabahnasabah retail. Pengertian retail disini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Meskipun pengertian kata ‘kecil’ atau ‘retail’ adalah relatif, namun biasanya apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan nasabah debitur yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar daripada Rp. 20 milyar.
b.
Corporate Bank Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabahnasabah yang berskala besar. Mengingat nasabah yang berskala besar ini biasanya berbentuk suatu korporasi, maka bank kelompok ini disebut Corporate Bank. Corporate Bank tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk suatu perusahaan. Pelayanan dan transaksi yang diberikan kepada suatu perusahaan sering kali membawa konsekuensi berupa pealayanan yang harus diberikan juga kepada karyawan, direksi dan komisaris dari perusahaan tersebut secara individual. Pelayanan yang
40
diberikan secara perorangan disini diarahkan untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dengan nasabah-nasabah korporasi. c.
Retail-Corporate Bank Bank jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada nasabah korporasi. Penyebab munculnya bank ini tidaklah seragam. Ada bank yang sejak awal sudah menentukan untuk menjadi bank yang melayani baik nasabah retail maupun korporasi. Bank jenis ini memandang bahwa potensi pasar retail dan korporasi harus dimanfaatkan kedua-duanya untuk mencapai keuntungan yang maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisiensi.
