BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Mekah dan dibeberapa tempat di luar Kota Mekah dalam bulan Zulhidjah

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 HAJI 2.1.1 Defenisi Haji Ibadah haji adalah rukun Islam yang ke lima. Rukun tersebut menetapkan bahwa bagi setiap muslim yang mampu wajib untuk melaksanakannya, sekali seumur hidup. Mengerjakan haji ialah mengerjakan beberapa amal tertentu di Mekah dan dibeberapa tempat di luar Kota Mekah dalam bulan Zulhidjah. Mengerjakan haji itu hukumnya fardhu’ain bagi umat Islam yang akil-baligh dan mampu sekali dalam seumur hidup dan sunat mengerjakannya berulang-ulang (Thalib, 1966:5). 2.1.2 Jenis-Jenis Haji Haji terdiri atas tiga jenis, yaitu haji Ifrad yang berarti menyendiri. Dalam pelaksanaannya, ibadah yang pertama dilakukan adalah ibadah haji hingga selesai, kemudian baru ibadah umroh sampai selesai. Yang kedua yaitu haji Tamattu’ yang berarti bersenang-senang atau bersantai-santai.

Ibadah yang pertama

dilakukan yaitu ibadah umroh hingga selesai, setelah itu baru melakukan ibadah haji sampai selesai. Yang ketiga yaitu haji Qiran yang dapat diartikan dengan menyertakan atau menggabungkan. Adapun dalam terminologi fiqih, haji qiran ialah pelaksanaan ibadah haji dan umroh sekaligus dan dengan satu niat (Al Munawar, 2003:44).

Universitas Sumatera Utara

2.1.3 Syarat Haji Syarat yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan ibadah haji yaitu: (Thalib, 1966:10) 1. Islam. Tidak diwajibkan bagi orang kafir mengerjakan haji. 2. Baligh. Tidak diwajibkan bagi anak-anak yang belum baligh. 3. Berakal. Tidak diwajibkan bagi orang yang gila. 4. Merdeka. Tidak diwajibkan bagi budak. 5. Mampu. Tidak diwajibkan bagi orang yang tidak mampu 2.1.4 Rukun Haji Rukun haji adalah amal-amal yang wajib dikerjakan pada waktu melaksanakan haji. Apabila salah satu dari rukun haji tidak dilaksanakan maka hajinya tidak akan sah atau batal. Rukun haji tersebut yaitu: (Thalib, 1966:31) 1. Ihram. Ihram ialah niat untuk memulai penunaian ibadah haji 2. Wuquf. Wuquf ialah berhenti di Arafah, yaitu hadir di tanah Arafah dalam keadaan ihram walaupun sebentar. 3. Tawaf. Tawaf ialah mengelilingi Baitullah tujuh kali yang dimulai dari Hajar Aswad. 4. Sa’i.

Sa’i adalah berjalan bolak-balik tujuh kali di antara Safa dan

Marwah dan di mulai dari Bukit Safa. 5. Mencukur atau menggunting rambut. Mencukur atau menggunting rambut ialah menghilangkan rambut dari kepala.


2.1.5 Wajib Haji Sesuai dengan ajaran dalam syariat Islam, wajib haji itu ada 6, yaitu: (Thalib, 1966:37) 1. Berniat di Miqat. Yaitu tempat yang sudah di tentukan memulai niat haji. 2. Bermalam di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Zulhidjah yang dilakukan sesudah mengerjakan wukuf di Arafah. 3. Meluntar jumrah aqabah di Mina sebanyak tujuh kali dengan batu pada tanggal 10 Zulhidjah. 4. Bermalam di Mina tanggal 11, 12, dan 13 Zulhidjah. 5. Meluntar jumrah ula, jumrah wustah, dan jumrah aqabah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhidjah tujuh kali. 6. Meninggalkan segala yang di haramkan dalam waktu mengerjakan ibadah haji. 2.1.6 Hukum Ibadah Haji Haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam.

Sebagai rukun Islam,

haji hukumnya wajib berdasarkan al-Quran, sunnah dan ijma’ulama. Kewajiban haji hanya bagi orang yang mampu biaya, fisik, waktu dan terjaminnya keamanan. 2.1.7 Hikmah Ibadah Haji Setiap ibadah yang disyariatkan jelas mempunyai hikmah-hikmah tertentu. Beberapa hikmah ibadah haji yaitu: (Al Munawar, 2003:14) 1. Ibadah haji yang dilakukan dengan niat ikhlas, dan memenuhi ketentuannya, Allah menghapuskan dosa orang yang menunaikannya.


2. Melaksanakan ibadah haji dapat memperteguh dan memperbaharui keimanan. 3. Meningkatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala karunia Allah SWT. 2.2 Pembiayaan Haji Salah satu cita-cita dan harapan seorang muslim yaitu dapat melaksanakan ibadah haji. Namun harapan itu penuh dengan berbagai macam kendala, sehingga kesempatan untuk menunaikan ibadah haji tersebut sulit untuk terealisasi. Dari berbagai macam kendala yang dihadapi, masalah finansial merupakan salah satu dari kendala tersebut. Salah satu syarat untuk melakukan perjalanan ibadah haji yaitu harus mempunya kemampuan finansial.

Kemampuan finansial yang dimaksudkan

disini yaitu Ongkos Naik Haji (ONH) atau sekarang yang disebut dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Walaupun mengalami perubahan nama dari ONH ke BPIH namun cara kerja dan sistem kerjanya masih sama saja. Walaupun seseorang telah memiliki kemampuan baik dari segi finansial maupun fisik, tetapi tetap saja ia tidak dapat dengan mudah merealisasikan niat suci tersebut. Hal ini disebabkan karena begitu banyaknya jumlah umat muslim yang akan menunaikan ibadah haji sedangkan jumlah kuota (batasan maksimal) suatu negara untuk dapat mengirimkan jamaah pada tahun tertentu sangat terbatas. Salah satu yang menjadi titik awal dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Karena apabila BPIH sudah ditetapkan maka akan mudah menyusun rangkaian penyelenggaraan ibadah


haji.

Tetapi dalam kenyataannya, penetapan BPIH dicapai saat detik-detik

terakhir menjelang musim haji. Hal ini menyebabkan tidak berjalannya rangkaian penyelengaraan ibadah haji sebagaimana mestinya. Seperti hasil kesepakatan penetapan BPIH antara DPR dan Pemerintah untuk musim haji tahun 2012, baru tercapai pertengahan Juli 2012 lalu. Padahal penyelenggaraan ibadah haji akan dimulai pemberangkatan petugas dan kemudian kelompok terbang (Kloter) pertama pada bulan September. Jadi, hanya ada waktu sekitar 1 bulan untuk persiapan pelunasan BPIH bagi para jamaah calon haji yang masuk daftar berangkat menunaikan ibadah haji tahun 2012 tersebut. Meskipun ada sinyal kenaikan biaya pemondokan di Mekah, tapi Komisi VIII DPR RI mengupayakan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) bagi para calon jamaah haji tahun 2013 ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria (www.Berita8.com, 5 Maret 2013) mengatakan “Kita upayakan BPIH tidak naik, dengan meningkatkan dana optimalisasi sehingga subsidi bertambah. Untuk tahun 2012 sebesar Rp10 juta per orang, dan untuk tahun 2013 Rp12 juta per orang”. Sayed menjelaskan, kenaikan tersebut berkaitan dengan pemugaran yang dilakukan pihak Arab Saudi atas perluasan mataf atau tempat tawaf di sekeliling Ka’bah, serta area-area lain di Mekkah.

Kenaikan harga pemondokan meningkat sekitar 20%. Namun,

ditambahkan Sayed, tim dari Kemenag terus bernegosiasi. ”Kita harapkan tak lebih 5600 real untuk sewa pemondokan”. Selain kenaikan biaya pemondokan, pemugaran yang dilakukan pihak Arab Saudi juga berdampak langsung terhadap jarak pemodokan yang semakin jauh (www.Berita8.com, 5 Maret 2013).


Dari tabel 2.1 dapat di lihat bahwa BPIH selama kurun waktu sepuluh tahun yaitu sejak tahun 2003-2012, bila dirata-ratakan nilainya yaitu sebesar Rp 28.798.449. BPIH tertinggi berada pada tahun 2012 yaitu Rp 33.331.600 dan BPIH terrendah berada pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp 22,998,800. Namun BPIH yang mengalami kenaikan cukup besar yaitu berada pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 6.810.814 dari yang mulanya BPIH pada tahun 2007 sebesar Rp 26,215,316.00 menjadi Rp 32,026,130.00 pada tahun 2008. Sedangkan BPIH yang mengalami penurunan cukup besar yaitu berada pada tahun 2010 sebesar Rp 3.045.140 dari yang mulanya BPIH pada tahun 2009 sebesar Rp 33,479,248 menjadi Rp 30,434,108 pada tahun 2010. Tabel 2.1 Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 2003-2012

2003 2004

Biaya Perjalanan Ibadah Haji Rp 25,799,728 Rp 22,998,800

Persen (%) Kenaikan / Penurun 8,96 % 7,99 %

2005

Rp 26,143,363

9,08 %

2006

Rp 26,733,873

9,28 %

2007

Rp 26,215,316.00

9,10 %

2008

Rp 32,026,130.00

11,12 %

2009

Rp 33,479,248

11,63 %

2010

Rp 30,434,108

10,57 %

2011

Rp 30,822,332,-

10,70 %

2012

Rp 33.331.600

11,57 %

Jumlah Rata-rata

Rp 287.984.498 Rp 28.798.449

100 % 10 %

Tahun

Kenaikan / Penurunan Turun sebesar Rp 2.800.928 Naik sebesar Rp 3.144.563 Naik sebesar Rp 590.510 Turun sebesar Rp 518.557 Naik sebesar Rp 6.810.814 Naik sebesar Rp 1.453.118 Turun sebesar Rp 3.045.140 Naik sebesar Rp 388.224 Naik sebesar Rp 2.509.268 -

Sumber : http://nurimzaidin.wordpress.com/2012/10/18/biaya-haji-emas-murah-tahun/. Data telah diolah kembali oleh penulis.


Dari tabel 2.1 dan tabel 2.2 juga dapat dilihat bahwa BPIH sekarang ini sangat mahal, bila dibandingkan dengan BPIH pada tahun lima puluhan. Perbedaan tersebut sangat jauh berbeda. Pada tahun lima puluhan BPIH tertinggi berada pada tahun 1958 dan pada tahun 1959 yaitu sebesar Rp 59.000,- dengan jumlah jamaah masing-masing yaitu pada tahun 1958 sebanyak 10.134 orang dan pada tahun 1959 sebanyak 11.613 orang. Sedangkan BPIH terrendah yaitu berada pada tahun 1960 sebesar Rp 6.428,- dengan jumlah jamaah 1.843 orang, sedangkan jumlah jamaah haji terbanyak yaitu berada pada tahun 1956 sebanyak 16.842 orang. Tabel 2.2 Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 1950-1959 Tahun

Biaya Perjalanan Ibadah Haji

Jumlah Jamaah

1950

Rp 6.428

1.843

1951

Rp 6.487

9.502

1952

Rp 16.697

14.324

1953

Rp 13.300

10.316

1954

Rp 23.304

12.621

1955

Rp 22.000

13.242

1956

Rp 25.300

16.842

1957

Rp 21.071

10.134

1958

Rp 59.000

10.134

1959

Rp 59.000

11.613

Sumber: H.M Iwan Gayo (2000:259)

Sedangkan bila dilihat pada pelaksanaan haji pada tahun tujuh puluhan, BPIH sudah memasuki nilai ratusan ribu rupiah. Dimana BPIH tertinggi berada pada tahun 1979 yaitu sebesar Rp 1.390.000,- dengan jumlah jamaah haji


sebanyak 41.838 orang. Sedangkan BPIH terrendah berada pada tahun 1976 yaitu sebesar Rp 16.000,- dengan jumlah jamaah haji sebanyak 25.255 orang, sedangkan jumlah jamaah haji terbanyak yaitu berada pada tahun 1978 sebanyak 73.030 orang (Gayo, 2000:259). Tabel 2.3 Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 1970-1979 Tahun


Jumlah Jamaah

1970

Rp 380.000

14.074

1971

Rp 370.000

22.292

1972

Rp 402.000

22.231

1973

Rp 446.000

39.954

1974

Rp 560.000

69.148

1975

Rp 590.000

54.859

1976

Rp 16.000

25.255

1977

Rp 766.000

34.238

1978

Rp 766.000

73.030

1979

Rp 1.490.000

41.838


Sedangkan bila di bandingkan dengan BPIH pada tahun sembilan puluhan, besarnya BPIH pada tahun sembilan puluhan sudah memasuki nilai jutaan ribu rupiah.

Dimana BPIH tertinggi berada pada tahun 1999 yaitu sebesar Rp

21.855.000,- dengan jumlah jamaah haji sebanyak 70.691 orang.

Sedangkan

BPIH terrendah berada pada tahun 1990 yaitu sebesar Rp 5.320.000,- dengan jumlah jamaah haji sebanyak 81.244 orang, sedangkan jumlah jamaah haji terbanyak yaitu berada pada tahun

1998 sebanyak 200.094 orang (Gayo,

2000:260).


Tabel 2.4 Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 1990-1999 Tahun


Jumlah Jamaah

1990

Rp 5.320.000

81.244

1991

Rp 6.000.000

79.373

1992

Rp 6.475.000

104.361

1993

Rp 6.700.000

122.881

1994

Rp 6.900.000

158.533

1995

Rp 7.070.000

158.533

1996

Rp 7.290.000

193.071

1997

Rp 7.551.000

197.532

1998

Rp 8.805.000

200.094

1999

Rp21.855.000

70.691


Bagi umat Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, tetapi keadaan finansialnya belum mencukupi, maka disarankan untuk menabung dalam bentuk emas saja. Karena bila di konversikan ke emas, biaya haji dari tahun ke tahun akan lebih murah. Salah satu buktinya yaitu dari penetapan standar mata uang dinar (emas 24k) yang digunakan Islam. Dinar nilainya selalu tetap dari jaman Nabi hingga sekarang. Hal ini sangat berbeda dengan uang kertas yang mengikuti inflasi.

Sebenarnya uang kertas baik Rupiah maupun Dollar sifatnya sangat

lemah. Karena nilainya sewaktu-waktu dapat berubah-ubah. Kadang bisa naik tetapi bisa turun juga. Berbeda dengan emas yang nilainya selalu stabil.


Tabel 2.5 Perbandingan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Dengan Menggunakan Rupiah dan Emas Harga Spot Emas

Tahun

BPIH (Rp)

2001

Rp 22,000,000

$ 281.59

285

2002

Rp 25,358,798

$ 272.39

316

2003

Rp 25,799,728

$ 313.29

276

2004

Rp 22,998,800

$ 356.35

244

2005

Rp 26,143,363.00

$ 392.48

220

2006

Rp 26,733,873

$ 633.71

142

2007

Rp 26,215,316.00

$655.49

141

2008

Rp 32,026,130.00

$ 838.31

129

2009

Rp 33,479,248

$ 996.59

108

2010

Rp 30,434,108

$ 1,192.97

88

2011

Rp 30,822,332,-

$ 1,795.05

62

(US$/Oz)

Emas (gr)

Sumber : www.gdcirebon.blogspot.com

Dari tabel 2.5 dapat di lihat bahwa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dalam satuan mata uang Rupiah bila di rata-ratakan selalu mengalami kenaikan. Begitu pula harga jual emas dalam satuan Dollar yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Sedangkan bila di lihat dari berat emasnya, berat emas untuk BPIH setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena nilai emas yang selalu stabil, berbeda dengan nilai uang kertas baik Rupiah maupun Dollar yang selalu saja berubah-ubah mengikuti pergerakan inflasi. Di Indonesia BPIH disetorkan melalui Bank Konvensional dan Bank Syariah. Departemen Agama menunjuk 21 Bank yang akan menerima setoran BPIH, dimana 21 Bank tersebut terdiri dari 14 Bank Pembangunan, 4 Bank


Pemerintah, 2 Bank Syariah, dan 1 Bank Umum Swasta. Lebih rinci hal ini dapat dilihat pada tabel 2.6. Penandatangan nota kesepahaman antara Bank Penerima Setoran (BPS) dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Departemen Agama Slamet Riyanto dengan pewakilan BPS di Kantor Departemen Agama. Table 2.6 Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nama Bank Bank Negara Indonesi Bank Rakyat Indonesia Bank Mandiri Bank Tabungan Negara Bank Bukopin Bank Muamalat Indonesia Bank Syariah Mandiri Bank Perkreditan Daerah Aceh Bank Perkreditan Daerah Sumatera Utara Bank Perkreditan Daerah Kalimantan Selatan Bank Perkreditan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Bank Perkreditan Daerah Daerah Khusus Ibu Kota Bank Perkreditan Daerah Kalimantan Timur Bank Perkreditan Daerah Nagari Bank Perkreditan Daerah Nusa Tenggara Barat Bank Perkreditan Daerah Riau Bank Perkreditan Daerah Sulawesi Selatan Bank Perkreditan Daerah Sulawesi Utara Bank Perkreditan Daerah Jawa Barat Bank Perkreditan Daerah Jawa Timur Bank Perkreditan Daerah Sumatera Selatan

Sumber : http://www.spirithaji.com/haji/932-penyelenggaraan-haji-indonesia.html

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan, agar pemerintah tidak perlu melibatkan bank konvensional dalam urusan pembayaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), baik yang reguler maupun yang plus. Sebab, urusan haji


menyangkut urusan ibadah. Karena itu, pembayaran BPIH hanya boleh melibatkan Bank Syariah dan tidak perlu melibatkan Bank Konvensional (Noffellisa, Berita Nasional, 27 Maret 2008). Menurut Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa, KH Maruf Amin (Noffellisa, Berita Nasional, 27 Maret 2008), penerimaan setoran BPIH melalui Bank Konvensional dinilai tidak tepat. Hal itu karena didasarkan pada paradigma yang salah, sebab haji merupakan ibadah. Karena itu, seluruh kegiatan persiapan dan pelaksanaan harus dijalankan sesuai prinsip syariah. Tidak ada lagi alasan untuk tidak menjadikan Bank Syariah sebagai Bank penerima setoran BPIH.

Karena saat ini Bank Syariah sudah siap dijadikan

sebagai Bank penerima setoran BPIH. Hal ini dapat dibuktikan karena saat ini jaringan Bank Syariah telah menyebar hingga ke pelosok daerah. Selain itu, Bank Syariah juga sudah di dukung dengan sistem Teknologi Informasi (TI) yang mampu mendukung sistem pembayaran tersebut. Dengan menggunakan bank syariah sebagai penerima setoran BPIH, maka hal tersebut dapat memajukan kinerja perbankan syariah di Indonesia, dan secara tidak langsung masyarakat akan lebih mengenal tentang perbankan syariah, mengingat hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang perbankan syariah. Dalam mengelola dana setoran BPIH tersebut, Kementerian Agama harus transparan dan akuntabel. Dana tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan di luar urusan haji. Dana setoran awal haji adalah milik umat, dan bukan milik


pemerintah.

Setoran awal dana haji bukanlah termasuk kategori penerimaan

Negara. Dari hasil penyimpanan dana setoran tersebut di Bank, sudah pasti mendapatkan bunga atau bagi hasil yang besar. Tetapi selama ini para calon jamaah haji ataupun masyarakat tidak pernah mendapat penjelasan yang pasti tentang hal tersebut. Para calon jamaah haji dan masyarakat tidak mengetahui bunga atau bagi hasil yang diperoleh dari dana tersebut digunakan untuk apa. Wakil sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq (Jurnal Parlemen, 12 Januari 2013) mengatakan, “mestinya bunga yang besar itu dikembalikan ke calon jemaah haji atau dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan umat. Hal yang sama juga berlaku bagi Dana Abadi Umat. Jangan sampai dana-dana tersebut digunakan untuk kepentingan di luar itu. Karena untuk semua kegiatan di Kementerian, Negara sudah menganggarkan melalui APBN." Sebelumnya, pihak Kementerian Agama dalam situs resminya menyebut bahwa outstanding dana setoran BPIH hingga 19 Desember 2012 berjumlah Rp 48,7 triliun, termasuk nilai manfaat (bunga, bagi hasil, dan imbal hasil) sebesar Rp 2,3 triliun. Nilai manfaat dari hasil setoran awal dialokasikan untuk mengurangi BPIH untuk biaya pemondokan di Mekkah, Madinah, Jeddah, general service fee di Arab Saudi, katering dan transportasi di Arab Saudi, dan biaya indirect seperti pengurusan paspor, pelayanan embarkasi, bimbingan, buku manasik, asuransi, operasional haji dalam dan luar Negeri lainnya. Walaupun pihak Kementerian Agama sudah memberi penjelasan seperti yang sudah tertera diatas, namun pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi


Keuangan (PPATK) memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan dana haji tidak profesional dan tidak transparan. Hal itu dikemukakan oleh kepala PPATK, M Yusauf, saat menggelar jumpa pers, rabu, 2 januari 2013 (Siaran Pers, No: SJ/B.VIII/3/HM.00/839/2012). Masalah yang disampaikan kepala PPATK yaitu terdapat beberapa kejanggalan.

Salah satu kejanggalan tersebut yaitu tempat pemondokan bagi

jamaah haji asal Indonesia yang jaranknya selalu jauh dari Masjidil Haram. PPATK mencatat bunga yang diperoleh dari dana penyelenggaraan haji yaitu sebesar Rp 2,3 triliun. Dari bunga yang sebesar itu seharusnya bisa dibelikan apartemen untuk para jamaah haji. Namun Kementerian Agama mengatakan nilai manfaat (bunga) tidak dapat digunakan untuk membeli perumahan di Mekkah atau Madinah. Karena Pemerintah Saudi Arabia tidak memperbolehkan adanya kepemilikan asing pada asset atau property mereka seperti perumahan. Yang dapat dilakukan adalah melakukan penyewaan perumahan jangka panjang. Walaupun terdapat beberapa kejanggalan dalam pengelolaan dana haji, tetap saja minat masyarakat muslim di Indonesia untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat saja setiap tahunnya, walaupun pemerintah sudah menaikkan besarnya setoran awal biaya haji melalui peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010. Setoran awal bagi jamaah haji reguler yang semula hanya 20 juta rupiah menjadi 25 juta rupiah, dan haji khusus yang semula 3000 dollar menjadi 4000 dollar Amerika.


Dari hasil penelusuran Direktur Pengelolaan Dana Haji Kementerian Agama Drs. H. Ahmad Djunaidi, MBA, ternyata BPIH Indonesia pada tahun 2010 lebih murah sebesar 2 juta rupiah bila dibandingkan dengan Malaysia. Hal ini dikarenakan biaya langsung (direct cost) yang harus dibayarkan oleh setiap jamaah haji di Malaysia pada tahun 2010 sebesar 9.980 ringgit Malaysia, atau bila di rupiahkan yaitu sebesar 29 juta rupiah, sedangkan calon jamaah haji dari Indonesia hanya membayar biaya langsung sebesar 3.342 dollar Amerika dan kemudian dikembalikan kepada setiap jamaah haji sebesar 400 dollar Amerika atau 1.500 Real berupa living cost atau setara dengan 27 juta rupiah (Realita Haji, Edisi IV Tahun 2011). Selisih pembayaran biaya haji antara Indonesia dan Malaysia dapat terlihat jelas jika komponen biaya tak langsung juga dimasukkan kedalam hitungan biaya perjalanan ibadah haji. Bagi jamaah haji di Indonesia, dari hasil optimasi setoran awal, pemerintah membayarkan

sebesar 5 juta rupiah sehingga total biaya

perjalanan ibadah haji keseluruhan menjadi 32 juta rupiah.

Sedangkan di

Malaysia, komponen biaya tak langsung yang dibayarkan dari Dana Tabung Haji sebesar 19 juta rupiah, sehingga total biaya perjalanan haji orang Malaysia menjadi sekitar 48 juta Rupiah.

Lebih rinci hal-hal yang berkaitan dengan

perbandingan ini dapat dilihat dalam tabel 2.7.


Tabel 2.7 Perbandingan Pelayanan Haji Indonesia dengan Malaysia Uraian

Indonesia

Malaysia

Kuota pertahun

211.000 orang

26.000 orang

Biaya keseluruhan per

Rp 32.000.000

Rp 49.000.000

Dibayar langsung

Rp 27.000.000

Rp 29.940.000

Dibayarkan

Rp 5.000.000

Rp 19.000.000

penyelenggara

(dari optimalisasi setoran awal)

(Dari tabungan haji)

Penabung/jemaah

1.400.000 orang

700.000 orang

Rata-rata waiting list

6 tahun

26 tahun

Sewa pemondokan di

SAR 3.400

SAR 6.000

Nirlaba

Komersial

10 negara belajar

Rusia, Iran, Nigeria, Cina, Turki,

-

manajemen haji dari

Aljazair, Suriah, Jordania,

Indonesia

Tunisia, dan Euthopia

Standar mutu

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

US$ 80 dan Rp 100.000

-

Pembahasan dengan DPR

Diputuskan Kerajaan

jamaah

calon haji

Mekah Prinsip pengelolaan keuangan

pelayanan Tarif BPIH 1432H turun Penetapan tarif

Sumber : Realita Haji, Edisi IV Tahun 2011

2.3 Fasilitas Ibadah Haji 2.3.1 Pemondokan Haji Kementerian Agama terus melakukan persiapan penyelenggaraan haji, antara lain menyiapkan pemondokan jamaah haji reguler di Kota Mekah. Yang


sering menjadi masalah dalam pemondokan haji yaitu jarak tempuh pemondokan dengan tempat ibadah dan jumlah pemondokan yang sedikit. Jamaah haji Indonesia setiap tahunnya mengalami kendala pemondokan yang dinilai terlalu sempit, mengingat besarnya jumlah jamaah haji. Sedangkan jumlah pemondokan terbatas. Masalah ini muncul karena Pemerintah Indonesia tidak memiliki perencanaan awal yang matang seperti tidak berani menawar harga sewa pemondokan yang tinggi, Pemerintah Indonesia hanya mampu membayar sewa pemondokan dengan harga yang murah sehingga pemondokan yang di tempati oleh para jamaah tidak sesuai dengan yang diinginkan, dan hal ini tentu saja menimbulkan masalah mengingat kembali jumlah jamaah haji kita yang begitu besar dengan fasilitas yang kurang. Walaupun demikian, bila dibandingkan dengan kondisi pemondokan para jamaah haji Malaysia, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia jauh lebih baik. Hal ini dikarenakan Indonesia mampu memberangkatkan 210 ribu jamaah setiap tahunnya, sementara Malaysia hanya memberangkatkan 26 ribu jamaah saja. Dari jumlah sebanyak itu, Malaysia mempunya daftar tunggu (waiting list) sebanyak 650.000 orang atau harus menunggu sampai 26 tahun.

Sementara Indonesia

mempunyai daftar tunggu sebanyak 1,4 juta jamaah atau rata-rata menunggu 5 hingga 6 tahun saja. 2.3.2 Transportasi Mahalnya transportasi udara untuk keberangkatan para jamaah haji asal Indonesia, menjadi topik utama dalam rapat kerja Komisi VIII dan Menteri Perhubungan. Wakil Ketua Komisi VIII dari FPKS Jazuli Juwaini (Nurdriansyah,


Jurnal Parlemen, 6 Maret 2013) mengatakan "Kalau biaya penerbangan turun, akan berefek pada BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)". Menanggapi keluhan tersebut, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu (Nurdriansyah, Jurnal Parlemen, 6 Maret 2013) mengatakan “pihaknya sebenarnya sudah membicarakan soal transportasi ini dengan Pertamina selaku penjual avtur (bahan bakar pesawat udara). Usulannya, avtur untuk penerbangan haji diturunkan.

Sementara untuk umroh bisa

dinaikkan”. Untuk pelaksanaan haji 2013, Garuda menyewa 19 pesawat, terdiri atas 14 pesawat inti dan lima backup.

Sementara Saudi Arab hanya

mempergunakan 13 pesawat. Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tahun 2011 yang lalu Dirjen PHU mengatakan pada musim haji tahun 2010 Batavia Air dan Lion Air pernah mengajukan penawaran biaya penerbangan sebesar US$ 1.520, padahal Garuda Indonesia dan Saudi Airline menetapkan biaya penerbangan itu sebesar US$ 1.734 per jamaah. Selisih dari kedua biaya penerbangan itu yaitu lebih dari US$ 200.

Jika menggunakan Batavia Air atau Lion Air maka biaya yang harus

dikeluarkan oleh jamaah haji akan lebih murah sekitar US$ 200. Jika kedua perusahaan penerbangan tersebut diberi kesempatan untuk ikut mengangkut para jamaah calon haji, maka BPIH akan lebih murah bila dibandingkan dengan menggunakan perusahaan penerbangan yang biasa digunakan yaitu Garuda Indonesia dan Saudia Airline. Namun kedua perusahaan penerbangan tersebut belum secara resmi mengajukan penawarannya kepada pemerintah untuk memberikan jasa pengangkutan bagi para calon jamaah haji.


Selama di Mekah, Jeddah dan Madinah Kementerian Perhubungan juga menyediakan transportasi untuk para jamaah haji. Misalnya menyediakan bus yang lebih baik lagi. Pemerintah bertekad memperbaiki layanan transportasi untuk mengangkut jamaah haji dari Mekah ke Jeddah dan Madinah. PPIH Arab Saudi telah meminta agar ukuran bus yang digunakan untuk mengangkut jamaah haji Indonesia bisa lebih besar. Sehingga, barang-barang jamaah juga terangkut. Edayanti Dasril (Republika Online, 1 November 2012) mengatakan “jika bus tak mampu menampung koper dan tas, pengelola bus harus menyediakan truk khusus untuk mengangkut koper dan tas jamaah dari Mekah ke Jeddah dan Madinah”. Transportasi ini juga melayani pengangkutan jamaah dari Bandara Internasional Raja Muhammad Bin Abdul Aziz di Madinah sampai ke pusat Kota dan sebaliknya. 2.3.3 Konsumsi Jamaah Haji Konsumsi yang dimaksud disini adalah makanan para jamaah haji. Dalam musim haji, permasalahan utama yang selalu muncul dipermukaan adalah masalah perut atau layanan katering. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Agama akan mengganti metode pendistribusian makanan kepada jamaah haji di Arab Saudi. Kementerian Agama selaku penyelengara pemberangkatan jamaah haji Indonesia akan berupaya agar layanan konsumsi (catering) bagi jamaah haji di tanah suci bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. 2.4 Kuota Haji Kuota ibadah haji dinilai masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia. Saat ini kuota untuk jamaah haji hanya


211 ribu orang. Padahal, jumlah penduduk muslim di Tanah Air diperkirakan lebih dari 220 juta orang dari total seluruh masyarakat Indonesia sekitar 240 juta. Artinya, kuota kursi untuk jamaah haji Indonesia saat ini kurang dari 1 persen dari jumlah penduduk. Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), Anggito Abimanyu (Republika.co.id, 12 Oktober 2012), Indonesia masih memiliki kesempatan menambah kuota jamaah haji.

Caranya, Indonesia

mengambil kuota jamaah haji negara lain yang kondisinya di bawah jumlah yang sudah ditentukan. Pasalnya, banyak kuota di Negara lain yang tidak terpenuhi. Mengingat kuota yang diberikan terlalu besar dibanding jumlah umat Muslim di Negara tersebut. Penambahan kuota jamaah haji Indonesia menjadi salah satu fokus kerja Anggito sejak dirinya resmi menjabat sebagai Dirjen PHU beberapa bulan lalu. Menurutnya, Indonesia seharusnya bisa mendapat tambahan kuota dari kuota yang ada sekarang (Republika.co.id, 12 Oktober 2012). Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) juga meminta kepada Menteri Haji Arab Saudi Menteri Haji Saudi Arabia DR Bandar Bin Muhammad Hajjar untuk menambah kuota haji Indonesia. Hal ini mengingat daftar antrian haji di Indonesia sudah sampai tahun 2022. Hidayat mengusulkan untuk kuota jamaah haji Indonesia dinaikkan dengan mempertimbangkan realita antrian tersebut, atau mengubah aturan tentang kuota

(Repoblika.co.id, 2

November 2012).


Hidayat Nur Wahid (Repoblika.co.id, 2 November 2012) mengatakan “Tambahan kuota itu dengan mempertimbangkan animo berhaji yang berbedabeda di satu Negara dengan Negara lainnya, atau dengan menghibahkan sisa kuota haji yang tidak terpenuhi di suatu Negara untuk dihibahkan ke Negara lain seperti di Indonesia.” 2.5 Kepuasaan Para Jamaah Haji Walaupun dalam pelaksanaannya PPIH masih memiliki kelemahan atau kekurangan, namun ternyata sekitar 81,45 persen jamaah haji Indonesia yamg menunaikan ibadah haji pada tahun 1431H/2010M yang lalu menyatakan puas atas pelayanan yang diberikan penyelenggara ibadah haji dibawah kordinasi nasional Kementerian Agama. Ini merupakan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT. Surveyor Indonesia atas pelayanan yang diberikan oleh petugas penyelenggara ibadah haji. Survey ini dilakukan atas permintaan Kementerian Agama selaku penanggung jawab nasional penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepuasan para jemaah haji mendapat pelayanan dari petugas haji selama menunaikan ibadah haji. Dirjen PHU Slamet Riyanto mengakui, bukan mudah memuaskan semua jemaah haji yang berjumlah 211 ribu orang.

Sehingga, hasil survey yang

menunjukkan 81% seluruh jemaah haji merasa puas atas pelayanan petugas haji, mencerminkan suatu kemajuan yang menggembirakan (Realita Haji, Edisi IV Tahun 2011).


Dengan adanya hasil survey tersebut sangat membantu pemerintah dalam mengetahui bagaimana pelayanan yang telah didapat oleh para jamaah haji. Dengan hasil survey seperti itu, menunjukkan bahwa sebenarnya para jamaah haji bisa menerima segala fasilitas yang telah disediakan di Arab Saudi, bahkan juga sudah merasa puas atas pelayanan yang diberikan para petugas haji. Dengan demikian, jika setiap musim haji masih saja ada jamaah haji yang mengeluh atau merasa terganggu atas suatu kejadian tertentu, sebenarnya itu hanyalah salah satu bentuk ujian yang diberikan Allah kepadanya. Karena Allah hanya akan menjadikan seseorang menjadi haji yang mambrur apabila sanggup dan mampu melalui ujian yang diberinya.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Mekah dan dibeberapa tempat di luar Kota Mekah dalam bulan Zulhidjah

Recommend Documents