BAB II TINJAUAN PUSTAKA. keduanya. Ketika sesuatu dievaluasi biasanya orang yang mengevaluasi. mengambil kepututsan tentang nilai atau manfaatnya

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Evaluasi 2.1.1 .Pengertian Evaluasi Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian yang ditujukan kepada seseorang, sekelompok, atau suatu kegiatan. Sebagai penilaian, bisa saja ini menjadi netral, positif, negatif atau bahkan gabungan dari keduanya. Ketika sesuatu dievaluasi biasanya orang yang mengevaluasi mengambil kepututsan tentang nilai atau manfaatnya. Evaluasi adalah suatu upaya mengukur secara objktif terhadap pencapaian hasil yang telah dirancang dari suatu aktivitas atau program yang telah dilaksanakan sebelumnya, yang mana hasil penilaian yang dilakukan menjadi umpan balik bagi aktivitas perencanaan baru yang akan dilakukan berkenaan dengan aktivitas yang sama di masa depan (Siagian, 2012:171). Evaluasi dapat dikatakan bahwa ditujukan pada pelaku suatu aktivitas maupun hasil dari aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian, akan dihasilkan data tentang kinerja aktivitas yang memuat proses pelaksanaan hingga perubahan yang terjadi setelah suatu aktivitas dilaksanakan. Ruang lingkup evaluasi dapat dibedakan atas empat kelompok (Azwar, 1996:12) yaitu : 1. Penilaian terhadap masukan (input) yaitu penilaian yang menyangkut pemanfaatan berbagai sumber daya, baik sumber dana, tenaga dan sumber sarana.

9

Universitas Sumatera Utara

2. Penilaian

terhadap

proses

(process)

yaitu

penilaian

yang

lebih

dititikberatkan pada pelaksanaan program, apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Proses yang dimaksud disini mencakup semua tahap administrasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan aspek pelaksanaan program. 3. Penilaian terhadap keluaran (output ) yaitu penilaian terhadapa hasil dicapai dari pelaksanaan suatu program. 4. Penilaian terhadap dampak (impact) mencakup pengaruh yang timbul dari program yang telah dilaksanakan. 2.1.2 Jenis – Jenis Evaluasi Secara umum, evaluasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : a) Evaluasi pada Tahap Perencanaan Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai laternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu diperlukan berbgai teknik yang dapat dipakai oleh perencana. Satu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode- metode yang ditempuh dalam pemilihan pioritas tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dari permasalahan itu sendiri.

10


b) Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan Pada tahap ini, evaluasi adalah suatu kegiatan dengan melakukan analisa untuk menentukan tingkat pelaksanaan dibanging dnegan rencana. Terdapat perbedaan anatara evaluasi menurut pengertian ini dengan mentoring. Mentoring menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncankana untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Mentoring melihat apakah pelaksanaan proyek sudah

sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan. Sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuanya, apakah tujuan tersebut akan memcahkan masalah yang ingin dipecahkan. Evaluasi juga mempertimbangkan faktor – faktor luar

yang mempengaruhi keberhasilan proyek terebut, baik

membantu atau menghambat c) Evaluasi pada Tahap Paska Pelaksanaan Dari sisni pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian pada tahap pelaksanaan, hanya perbedaan yang dinilai dan dianalisa bukan lagi tingkat

kemajuan

pelaksanaan

dibandingkan

rencan,

tetap

hasil

pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilakn oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Nugroho, 2009:537).

11


2.1.3 Proses Evaluasi Jika ditinjau dari aspek tingkat pelaksanaanya, secara umum evaluasi terhadap suatu program dapat dikelompokan kedalam tiga jenis (Siagian, 2012: 173) yaitu : 1. Penilaian atas perencanaan, yaitu mencoba meilih dan menerapkan prioritas tehadap berbagai alternatif dan kemungkinan atas cara mencapai tujuan yang telah dicapai sebelumnya. 2. Penilaian atas pelaksanaan, yaitu melaukan analisis tingka kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan, di dalamnya meliputi apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang direncanakan, apakah ad perubahan- perubahan sasaran maupun tujuan dari program yang sebelumnya direncanakan. 3. Penilaian atas aktivitas yang telah selesai dilaksanakan, yaitu menganalisis hasil yang diperoleh

sesuia dengan tujuan yang

sebelumnya ditetapkan .

2.2

Program

2.2.1 Pengertian Program Program memliki dua pengertian , secara umum dan khusus. Pengertian program secara umum adalah rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Pengertian secara khusus adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan waktu pelaksanaan biasanya membutuhkan waktu yang panjang. Program juga merupakn kegiatan yang membentuk satu 12


sistem yang saling terkait satu dengan yang lainya dengan melibatkan lebih dari satu orang untuk melaksanakannya ( Arikunto, 2009:4). Program adalah cara tersendiri dan khusus yang dirancang demi pencapaian suatu tujuan tertentu. Dengan adanya suatu program, maka segala rancangan akan lebih teratur dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, maka program sebagai unsur utama yang harus ada bagi berlangsungnya aktivitas yang teratur, karena dalam program telah dirangkum berbagai aspek seperti : 1. Adanya tujuan yang akan dicapai 2. Adanya berbagai kebjakan yang diambil dalam upaya pencapain tujuan tersebut. 3. Adanya pinsip – prinsip dan metode – metode yang harus dijadikan acuan dengan posedur yang harus dilewati. 4. Adanya pemikiran atau rancangan tentang anggaran yang diperlukan. 5. Adanya startegi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas (Siagian, 2012:172)

2.3. Evaluasi Program 2.3.1 Pengertian Evaluasi Program Evaluasi program merupakan penilaian yang sistematis dan subyektif mungkin terhadap suatu obyek, kebijakan yang sedang berjalan atau sudah selesai baik dalam desain, pelaksanaan dan hasilnya, dimana tujuan dari evaluasi program adalah untuk menentukan relevansi dan ketercapaian tujuan, efesiensi, efektivitas, 13


dampak dan keberlanjutan, dimana suatu evaluasi harus memberikan informasi yang dapat dipercaya dan berguna agar donor serta pihak penerima manfaat dapat mengambil pelajaran untuk proses pengambilan keputusan (World Bank, 2004).

2.4 Sektor Informal Konsep sektor informal pertama kali dikemukakan oleh “Hart” dalam sebuah tulisan yang terbit

pada tahun 1973 tentang dua tipe mata pencaharian

masyarakat di kota yaitu dengan mencari kerja dan mendapatkan upah atau bekerja mandiri. Konsep

yang

dilontarkan

Hart inilah

yang

kemudian

dikembangkan dan ditetapkan oleh International Labor Organization (ILO) dalam penelitian pada delapan kota di dunia ketiga. Hasil penelitian tersebut mengemukakan umumnya

bahwa

miskin,

mereka

yang

kebanyakan

terlibat

dalam

dalam usia

sektor

informal

produktif

utama,

berpendidikan rendah, upah yang diterima di bawah upah minimum dan modal usaha rendah, serta sektor ini memberikan kemungkinan untuk mobilitas vertikal. Selain itu, perbedaan antara sektor formal dan informal dilihat dari keteraturan cara kerja, hubungan dengan perusahaan, curahan waktu, serta status hukum kegiatan yang dilakukan. Pengertian sektor informal menurut Hart ( dalam Subri, 2003: 92) memiliki ciri -ciri mudah keluar masuk pekerjaan, mengusahakan bahan baku lokal

tanpa

berdasarkan hukum formal, unit usaha merupakan keluarga,

jangkauan operasionalnya sempit, kegiatannya berdasarkan padat karya dengan menggunakan teknologi yang masih sederhana (tradisional), pekerja yang

14


terlibat di dalamnya memiliki tingkat pendidikan formal

yang

rendah serta

keahlian yang kurang memadai, kondisi pasar sangat bersaing karena menyangkut hubungan antara penjual dan pembeli yang bersifat personal dan keadaannya tidak teratur. Pada umumnya, kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini; unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub sektor ke sub sektor lainya. Teknologi yang dipergunakan bersifat tradisional; modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil. Tidak diperlukan pendidikan formal, karena pendidikan yang diperlukan diperoleh dari pengalaman sambil bekerja. Pada umumnya, usaha termasuk golongan yang mengerjakan sendiri usahanya dan kalau mempekerjakan buruh berasal dari keluarga. Sumber dana modal usaha dari

pada

umumnya

berasal

dari

tabungan

sendiri

atau

lembaga keuangan yang tidak resmi. Hasil produksi atau jasa terutama

dikonsumsi oleh masyarakat kota atau desa yang berpenghasilan rendah, tetapi kadang-kadang juga berpenghasilan menengah. Peran

sektor informal

sangat strategis sebagai katup pengaman pengangguran. Di besar, ketika situasi

hidup

kota

krisis melanda Indonesia dan pengangguran terjadi

dimana-mana, maka peluang satu-satunya yang dapat kelangsungan

berbagai

kota

jutaan

menyelamatkan

korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan

pengangguran adalah sektor informal.

15


2.5 Konsep Pasar dan Pedagang 2.5.1 Pengertian Pasar Peraturan

Presiden

Republik

Indonesia

nomor

112

tahun 2007

mendefinisikan pasar adalah tempat bertemu nya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai

pusat perbelanjaan,

pasar

tradisional,

pertokoan,

mall,

plaza,

pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Dalam pengertian sederhana, pasar adalah tempat bertemu nya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar merupakan tempat berkumpul para penjual yang menawarkan barang ataupun jasa kepada pembeli yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk memiliki barang dan jasa tersebut hingga terjadinya kesepakatan transaksiatau transfer atas kepemilikan barang atau kenikmatanjasa. Pasar dalam pengertian ekonomi adalah situasi seseorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kualitas tertentu yang menjadi objek transaksi.Kedua pihak, pembeli dan penjual mendapat manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapat barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapat imbalan pendapatan untuk selanjutnya

digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai

pelaku ekonomi produksi atau pedagang.

16


2.5.2 Pengertian Pedagang Pedagang adalah orang

yang

melakukan

perdagangan, memperjualbelikan

barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan

sebagai

pekerjaannya

sehari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu ( Kansil, 2008: 15) 1. Pedagang besar/ distributor/ agen tunggal Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen. 2. Pedagang menengah/ agen/ grosir Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/ perdagangan

tertentu

yang

lebih kecil dari daerah

kekuasaan

distributor. 3. Pedagang eceran/ pengecer Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran

17


2.6. Jaminan Sosial Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian penghasilan dalam poses bekerja. Dalam hal ini penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggungjawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat. Terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, mulai dari Undang-Undang No. 33 Tahun 1947. Undang-Undang No.2 Tahun 1951 tentang Kecelakan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48 Tahun 1952. PMP No.8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Bantuan Usaha Pnyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP No.15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya Undang-Undang No.14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja, secara kronlogis proses lahirnya asuransi sosial bagi para tenaga kerja (Wijayanti, 2010: 122). Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk

perlindungan

maupun

cara

penyelenggaraan,

pada

tahun

1977

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.3 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK ). Lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Melalui PP No. 36 Tahun 1995 ditetapkanya PT

18


Jamsostek sebagai badan peneyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial. Jaminan sosial ketenagakerjaan mempunyai tujuan ganda yaitu, tujuan sosial dan tujuan ekonomi. Tujuan sosial untuk menanggulangi berbagai peristiwa yang merugikan tenaga kerja baik berupa

pencegahan

maupun

penyantunan. Sedangkan

tujuan

ekonomi

dimaksudkan untuk menanggulangi ketidakpastian masa depan karyawan sehingga

dapat

menciptakan

ketenangan

kerja

yang diperlukan untuk

menumbuhkan semangat bekerja dan produktivitas tenaga kerja. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 memiliki program jaminan sosial yang lebih memadai dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang meliputi: jaminan kecelakan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1992 dinyatakan bahwa jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya memberikan santunan atau pelayanan setelah risiko-risiko itu terjadi, melainkan juga ikut membantu secara efektif dalam usaha-usaha pencegahan dan rehabilitasi akibat risiko tersebut.

19


2.7 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS mepakan lembaga yang dibentuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah dibawah pengawsan pihak pemerintah selaku penyelenggara Negara baik pemerintah daerah maupun pusat. Badan pengelola tersebut bukan mencari keuntungan seperti asuransi komersial. Dalam asuransi komersial full funding dipertahankan yaitu adanya cadangan cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban dikemudian hari dengan evaluasi per peserta, sedangkan pada asuransi sosial adanya full funding tidak menjadi keharusan dengan alasan antara lain bahwa program asuransi sosial diberlakukan dalam jangka waktu panjang yang tidka terbatas dan tidak bisa diperkirakan kapan berakhirnya. Karena dapat terjadi pada asuransi sosial, bahwa para pekerja baru yang termasuk kelompok usia muda secara otomatis akan menjadi peserta, dengan demikian sekaligus sebagai sumber dana bagi program asuransi sosial ( Tunggal, 2014: 268). 2.7.1 Program BPJS Ketenagakerjaan Terdapat dua program BPJS Ketenagakerjaan yaitu Sektor formal dan Sektor Informal (Bukan Penerima Upah).

20


1. Pengertian Bukan Penerima Upah (BPU) Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi : Pemberi Kerja; Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan lain- lain. Terdapat tiga program bagi bukan penerima upah yaitu:

a) Jaminan Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga atau tidak diharapkan terjadi. Dalam hal ini kecelakaan kerja yang

terjadi berhubungan dengan

hubungan pekerja ke tempat bekerja. Akibatnya ketidakmpuan bekerja secara tetap atau total, dan mengakibatkan timbulnya resiko ekonomis bagi penderitanya. Dalam meganggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja yang terjadi berupa kematian, atau cacat tetap atau sementara baik fisik maupun mental perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Program jaminan kecelakaan kerja sangatlah diperlukan guna mengatasi atau setidak- tidaknya mengurangi akibat dari resiko ekonomis yang ditimbulan oleh kecelakaan kerja yang menimpa pekerja

21


1. Biaya Pengangkutan

Darat/ sungai / danau

Rp 1.000.000,-

Laut

Rp 1.500.000,-

Udara

Rp 2.500.000,-

2. Biaya Pengobatan dan Perawatan Biaya perawatan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan medisnya. 3. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) Enam (6 ) bulan pertama

100% × upah sebulan

Enam (6) bulan kedua

75% × upah sebulan

Enam (6) bulan ketiga

50% × upah sebulan

4. Penggantian Gigi Tiruan Rp 3.000.000,- (Maksimum) 5. Santunan Cacat Cacat Sebagian Anatomis

% tabel × 80 × upah sebulan

Cacat Total Tetap

70% × 80 × upah sebulan

Cacat Sebagian Fungsi

% kurang fungsi × % tabel × 80 × upah sebulan

22


6. Santunan Kematian Santunan Kematian

60% × 80 upah sebulan

Berkala dibayar sekaligus

24 bulan × Rp 2.000.000,= Rp 4.800.000,-

Biaya pemakaman

Rp 3.000.000,-

7. Biaya Rehabilitasi Rehabilitasi merupakan alat bantu (orthese ) dan ataua alat ganti (prothese) bagi peserta ayang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik. 8. Bantuan Beasiswa Bantuan beasiswa kepada 1 (satu ) anak peserta yang masih sekolah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah ) untuk setiap peserta, apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja .

b) Jaminan Kematian (JKM) Jaminan Kematian (JKM) diperuntukan bagi ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan

23


kerja. JKM diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang sntunan. 1. Manfaat Jaminan Kematian (JKM) : Program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti : a) Santunan Kematian Rp 16.200,000,b) Santunan berkala Rp 2.00.000,00 × 24 bulan = Rp 4.800.000,- dibayar sekaligus. c) Biaya Pemakaman Rp 3.000.000,d) Beasiswa pendidikan 1 (satu ) anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memeliki masa iur paling singkat 5 ( lima tahun sebesar Rp 12.000.000,-

c) Program Jaminan Pensiun Jaminan

pensiun

adalah

jaminan

sosial

yang

bertujuan

untuk

mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

24


a) Kepesertaan Program Jaminan Pensiun Peserta Program Jaminan Pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu peserta penerima upah yang terdiri dari: Pekerja pada perusahaan dan pekerja pada orang perseorangan. Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun. b) Iuran Program Jaminan Pensiun Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Untuk tahun 2015 batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan ditetapkan sebesar Rp 7 Juta (tujuh juta rupiah). BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan besaran upah dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan menetapkan serta mengumumkan penyesuaian batas upah tertinggi paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik (BPS) mengumumkan data produk domestik bruto.

25


c) Manfaat Program Jaminan Pensiun 1. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT) Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi masa iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180 bulan) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia; 2. Manfaat Pensiun Cacat (MPC) Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan density rate minimal 80%) yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali; 3. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD) Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, dengan kondisi peserta: meninggal dunia bila masa iur kurang dari 15 tahun, dimana masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan density rate 80% atau meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT. 26


4. Manfaat Pensiun Anak (MPA) Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah dengan kondisi peserta; meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT meninggal dunia. 5. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT) Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak / ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80% (BPJS Ketenagakerjaan). 2.8 Kesejahteraan Sosial Istilah kesejahteraan sosial (social walfare) tidak meujuk pada suatu kondisi yang baku dan tetap. Istilah ini dapat beubah-rubah karena ukuran sajhtera 27


atau tidak sejahtera kadang-kadang berbeda antara satu ahli dengan ahli yang lain. Menurut Wilensky dan Lebeaux

kesejahteraan sosial sebagai sistem yang

terorganisir dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan meeka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.(Suud, 2006:7). Pengertian kesejahteraan sosial dapat dikmbangkan dari hasil Pre Confrence Working For the 15th International Confrence of Social Walfare, yakni Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya dimana didalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayann dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat seperti : pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya (Huda, 2009:73).

2.9 Kerangka Pemikiran Lembaga negara yang bergerak dalam memberikan jaminan sosial dan asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) memiliki dua program bagi kesejahteraan masyarakat yaitu untuk penerima upah dan bukan penerima upah. Program BPJS Ketenagakejaan untuk

28


bukan penerima upah diperuntukan untuk masyarakat yang bekerja dengan usaha sendiri. Bekerja dengan usaha sendiri sering menimbulkan resiko-resiko yang dapat membahayakan pekerja dan keluarganya. Sehingga dalam hal ini diperlukan jaminan yang bisa menutupi keadaan ekonomi akibat resiko bekerja. Tiga program yang mencakup bukan penerima upah yaitu: Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua. Jaminan kecelakaan kerja diharapkan mampu menutupi ketika sedang bekerja atau sedang berangkat ketempat kerja mengalami musibah seperti kecelakaan saat berkendaraan dan lain- lain. Jaminan kematian apabila mengalami kecelakaan yang menyebabkan pekerja meninggal dunia sehingga menimbulkan kerugian bagi keluarga pekerja. Jaminan hari tua diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang sudah memasuki masa pensiun atau sudah tidak mampu bekerja sehingga memiliki tabungan untuk kedepanya. Penelitian ini berusaha melihat apakah dengan adanya program ini memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat dengan melihat mulai dari tahap awal pelaksanaan program seperti, tahap- tahap pelaksanaan pemberian informasi atau sosialisasi kepada para pedagang tradisional. Selanjutnya tahap proses dimana dalam kepersertaan para pedagang mengalami masalah atau kesulitan dalam menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahap terakhir dimana ketika masyarakat ingin mengklaim atau menggunakan BPJS

tersebut sudah

mendapatkan pelayanan yang terbaik atau belum. Untuk itu perlu melihat sejauh mana program ini efektif bagi masyarakat khususnya pedagang tradisional.

29


Bagan Alur Pikir

Program BPJS Ketenagakerjaan

Bukan Penerima Upah

1. Jaminan Kecelakaan Kerja 2. Jaminan Kematian 3. Jaminan Hari Tua

Input

Proses

Output

Impact

30


2.10 Definisi Konsep dan Definisi Operasional 2.10.1 Definisi Konsep Definisi konsep digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang dikaji. Konsep merupakan simbol atau elemen yang mempresentasikan objek, benda-benda atau karakter objek , proses atau fenomena (Martono, 2015:141). Definis konsep adalah pengertian yang terbatas dari suatu konsep yang dianut dalam suatu penelitian (Siagian, 2011:136). Definisi konsep ditujukan untuk mencapai kesergaman pemahaman tentang konsep-konsep, baik berupa objek, peristiwa, maupun fenomena yang diteliti. Dalam hal ini konsep penelitian bertujuan untuk merumuskan dan mengidentifikasi istilah-istilah yang digunakan secara medasar agar tidak terjadi selahpahaman penertian dan perbedaan persepsi yang dapat mengaburkan penelitian ini. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah : 1. Evaluasi

mengukur sebuah program dalam pelaksanaanya dalam

penelitian ini ingin melihat seberapa jauh program BPJS Ketenagakerjaan untuk bukan penerima upah dapat memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang bekerja disektor informal. 2. Program yang dimaksud didalam penelitian ini adalah Program BPJS Ketenagakerjaan terdapat 3 program yaitu : Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

31


3. Bukan penerima upah dalam penelitian ini adalah pekerja sektor informal, adalam penelitian ini adalah para pedagang yang berjualan di pasar Melati. 2.10.2 Definisi Oprasional Menurut Kerlinger dalam (Silalahi, 2009: 119) definisi Operasional yaitu suatu konstruk dengan cara menetapkan kegiatan- kegiatan atau tindakantindakan yang perlu untuk mengukur konstruk atau variabel itu. Sebagai spesifikasi

kegiatan

peneliti

dalam

mengukur

suatu

variabel

atau

memanipulasinyaa, atau sebagai pegangan yang berisi petunjuk bagi peneliti. Menurut Purwanto (2011:18) Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan rujukan-rujukan empiris apa saja yang dapat diperoleh dilapangan untuk menggambarkan secara tepat konsep yang dimaksud sehingga dapat diamati dan diukur. Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini, dengan melihat indikatorindikator sebagai berikut: 1. Masukan (Input) a) Bagaimana tahap proses sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pedagang. b) Bagaimana pedagang tradisional pasar melati

diperkenalkan dengan

program BPJS.

32


2. Proses(Process) a) Bagaimana

tahap

pelaksanaan

kepersertaan

pelayanan

BPJS

Ketenagakerjaan. 3. Keluaran (Output) a) Bagaimana tahap penggunaan kartu BPJS Ketenagakerjaan b) Bagaimana pengklaiman yang dilakukan bukan penerima upah. 4. Dampak (Impact) a) Apa yang dirasakan pedagang setelah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini akan melihat seberapa jauh program

BPJS

Ketenagakerjaan bagi bukan penerima upah dapat berjalan secara efektif atau tidak.

33


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. keduanya. Ketika sesuatu dievaluasi biasanya orang yang mengevaluasi. mengambil kepututsan tentang nilai atau manfaatnya

Recommend Documents