BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1 Sejarah Wakaf Wakaf telah dikenal pertama sekali pada masa Nabi Adam AS dan Nabi Ibrahim AS dengan didirikannya Ka’bah. Namun pada zaman Islam, wakaf dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba’ (Mundzir, 2000: 6). Masjid Quba’ ini dibangun untuk kepentingan Islam pada saat itu dan untuk menjadi wakaf pertama. Dikatakan sebagai wakaf pertama di zaman Islam, karena pada awal sampai akhir pembangunanya didasarkan atas iman dan taqwa kepada Allah SWT. Pembangunan Masjid Quba’ yang menjadi wakaf pertama ini terjadi ketika Rasulullah SAW Hijrah ke Madinah. Beliau Berada di Quba’ selama empat hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu dan Kamis (Al-Mubarakfuri, 2012: 193). Pada keesokan harinya beliau melanjutkan perjalanan ke Madinah bersama dengan rombongan dari utusan Bani An-Najjar. Rasulullah SAW singgah di Bani An-Najjar pada hari Jum’at tanggal 12 Rabi`ul Awal 1 H bertepatan dengan tanggal 27 September 662 M. Bani AnNajjar merupakan sebuah daerah dimana paman beliau dari sang ibu tinggal. Pada saat beliau berada di depan rumah Abu Ayyub tepat di hamparan tanah kosong, onta yang beliau tunggangi berhenti dan menderum. Setelah onta beliau berhenti
12
maka beliau memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Abu Ayyub dan bersabda, “Disinilah tempat singgah, insya’ Allah.” Membangun masjid merupakan langkah pertama Rasulullah SAW di Madinah. Tepat di hamparan tanah kosong di depan rumah Abu Ayyub, beliau akan membangun masjid. Tanah kosong yang akan dibangun masjid oleh Rasulullah SAW dimiliki oleh dua anak yatim yang berasal dari Bani An-Najjar. Setelah membeli tanah kosong tersebut seharga delapan ratus dirham, Rasulullah SAW terjun langsung untuk membangun masjid tersebut dan dibantu oleh para sahabat yang berasal dari kaum Anshar dan Muhajirin. Pada saat memindahkan batu bata dan bebatuan beliau bersabda, “Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah orangorang Anshar dan Muhajirin.” Ketika Rasulullah SAW membeli tanah dan menjadikannya untuk membangun masjid, telah jelas bahwa Rasulullah SAW sudah berwakaf. Rasulullah mengetahui bahwa pahala dari wakaf ini sangat besar sehingga mendorong beliau untuk membuat para sahabat tetap semangat dalam pembangunan Masjid Nabawi ini. Kemudian beliau bersabda, “Para pekerja ini bukanlah para pekerja Khaibar. Ini adalah pemilik yang paling baik dan yang paling suci” Menurut
Mundzir
(2000:
6),
dalam
buku
“Sirah
Nabawiyah”
diberitahukan bahwa sahabat Utsman bin Affan RA telah mewakafkan sumur yang airnya dipergunakan untuk memberi minum kaum muslimin. Walaupun sebelumnya sumur tersebut sempat dipersulit oleh pemiliknya dalam masalah
13
harga pembelian air dengan penduduk setempat. Kemudian Rasulullah SAW pada saat itu menganjurkan pembelian sumur tersebut. Maka Utsman Bin Affan menebusnya walaupun dengan harga mahal.
2.1.2 Pengertian Wakaf Menurut Kartika (2006: 54), wakaf adalah Al-habs, pengertian mengenai bahasa yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi habbasa yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Sedangkan kata wakaf itu sendiri berasal dari kata kerja waqata (fil madi)-yaqifu (fiil mudari)-waqdan (isim masdar), yang mempunyai arti berhenti atau berdiri. Dalam bahasa arab, kata wakaf ialah waqf dan memiliki sinonim habs. Kedua kata ini merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja wakafa dan habasa. Sedangkan untuk bentuk jamaknya, waqf adalah awqaf dan habs adalah ahbas. Perbedaan penggunaan kata waqf dan habs tergantung pada daerah dan mahzab yang dianut. Perkataan habs dan ahbas biasanya dipergunakan di Afrika Utara di kalangan pengikut mahzab Maliki (Ali, 1988: 80). Kata wakaf sudah sangat populer di kalangan umat Islam walaupun terjadi perbedaan pendapat mengenai arti dari wakar secara hukum. Perbedaan pengertian wakaf ini dipengaruhi oleh mahzab yang dianut para ulama, sehingga mewarnai pemahaman umat muslim di belahan bumi ini. Namun hal penting dari wakaf ialah menahan suatu harta, tidaklah terjadi perbedaan pendapat.
14
Jika pengertian wakaf adalah menahan (sesuatu), maka apabila dihubungan dengan kekayaan makna wakaf dalam pembahasan ini adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam (Ali, 1988: 80). Dari pengertian diatas, menunjukan bahwa wakaf berasal dari modal ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan manfaatnya, seperti tanah yang telah diwakafkan untuk sebuah pasar tradisional pada masyarakat pedesaan. Dengan adanya pasar tersebut dapat meningkatkan penjualan para petani yang menghasilkan
beraneka
ragam
buah-buahan
dan
sayur-sayuran
ataupun
masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 251 ayat 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan pengertian wakaf di atas, dapat dikatakan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang sah, suci dan mulia. Selain itu, manfaat dari wakaf dapat digunakan secara terus menerus, untuk itu wakaf juga dikenal sebagai sedekah jariah, yakni ibadah yang meberikan pahala yang mengalir terus walaupun pemberi wakaf telah meninggal. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa wakaf merupakan suatu bentuk ibadah yang dilakukan dengan mengaharap ridha dari Allah SWT dengan cara menahan suatu harta yang memiliki potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus atau dalam jangka waktu
15
tertentu sehingga dapat menyejahterakan umat. Wakaf atau sedekah jariah merupakan ibadah yang mempunyai pahala yang besar,sehingga sangat disayangkan apabila orang yang melakukan wakaf masih ada rasa riya dihatinya ditambah lagi dengan tidak mengharapkan ridha dari Allah SWT.
2.1.3 Dasar Hukum Wakaf Menurut Suhadi (2002: 18), wakaf sebagai institusi keagamaan menurut Islam bersumber pada Al-Qur’an, As-sunnah dan Fikh Ijtihad. Walaupun di dalam Al-Qur’an tidak disebutkan secara jelas dan tegas tentang wakaf ini, namun beberapa ulama menjadikan beberapa ayat yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada umat manusia di dalam Al-Qur’an sebagai landasan perwakafan. Dasar hukum wakaf yang bersumber dari wakaf As-sunnah atau hadist dijadikan para ulama sebagai pendorong atau keselarasan dari ayat Al-Qur’an tersebut. Begitu pula dengan Fikh Ijtihad yang dikeluarkan oleh para Mujtahidin, yakni orang-orang yang berhak berijtihad untuk mengembangkan fikih tentang wakaf yang berkembang setiap zamannya. a. Al-Qur’an Berikut terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar wakaf: 1) Al-Hajj: 77 Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan buatlah kebaikan, agar kamu beruntung.” 2) An-Nahl: 97
16
Artinya: “Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan.” 3) Ali Imran: 92 Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” 4) Al-Baqarah: 267 Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan kamu akan memicingkan mata pada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji.” Ayat-ayat diatas yang dijadikan para ulama sebagai dasar hukum wakaf walaupun tidak sebutkan secara tegas, namun anjuran kepada umat muslim untuk berbuat kebajikan kepada sesama umat manusia sangat tegas disebutkan. Kebajikan yang dianjurkan ialah kebajikan melalui harta bahkan harus dengan pengorbanan tertinggi yang ditandai dengan memberikan harta yang paling dicintai untuk kepentingan agama, dengan ini ketaqwaan manusia terhadap Allah SWT dapat diukur melalui apa yang telah ia berikan untuk kepentingan agama. b. Hadist Menurut Mundzir (2005: 76), nash-nash hadist yang membahas tentang wakaf adalah sebagai berikut:
17
Riwayat hadist yang paling terkenal memuat tentang wakaf adalah hadist yang menceritakan wakaf Umar bin Al-Khattab. Diriwayatkan oleh AlBukhari dan Muslim serta teman-temannya dalam kitab “AlaihissalamSunan”: “Dari Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Saya mendapat tanah di Khaibar. Kemudian saya mendatangi Rasulullah Shallallahu wa Sallam, maka saya katakan padanya, “Saya mendapat tanah, dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih saya sukai dan lebih berharga dari tanah itu, maka apa yang engkau perintahkan pada saya? Beliau bersabda, “Apabila kamu mau, kamu bisa mewakafkan pokoknya dan menyedekahkannya.” Maka Umar pun mewakafkan tanah itu, yang tidak untuk dijual atau diberikan, melainkan hasilnya dibagikan kepada fakir miskin, kerabat, para tamu dan orangorang dalam perjalanan. Tidak berdosa bagi yang mengelolanya untuk memakan darinya dengan cara yang baik, bukan untuk menumpuk harta dan memberi makan.”
Hadist yang dijadikan sebagai dasar hukum wakaf berjumlah cukup banyak, hadist-hadist tersebut menceritakan tentang tindakan para sahabat dengan harta yang mereka gunakan untuk kepentingan umat pada saat itu. Wakaf yang mula-mula dilakukan para sahabat pada masa awal Islam adalah dengan mewakafkan tanah, pohon, alat-alat pertanian yang manunjukan pelayanan umat oleh kaum muslim sehingga dapat menimbulkan ketertarikan pada agama Islam kepada orang-orang non muslim pada saat itu. Selain itu wakaf yang dilakukan oleh para sahabat mengisyaratkan bahwa harta yang dijadikan wakaf dapat menjadi modal yang dapat dikembangkan dari waktu ke waktu. Kemudian hasil dari wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umat, baik muslim ataupun non muslim sehingga tercermin bahwa agama Islam sebagai rahmat untuk alam semesta.
18
2.1.4 Rukun-Rukun Wakaf Dalam terminologi
fikih,
rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan
suatu disiplin tertentu atau dengan perkataan lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakaan bagian dari sesuatu itu (Kartika, 2006: 59). Keberadaan sebuah rukun dalam sebuah ibadah sangat menentukan sempurna atau tidaknya suatu ibadah yang dilakukan. Sehingga apabila salah satu rukun tidak dilaksanakan berarti salah satu bagian akan hilang dan mengakibatkan tidak terlaksananya suatu ibadah yang dilakukan. Menurut Kartika (2006: 59) dalam bukunya Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, unsur atau rukun wakaf menurut sebagain besar ulama dan fiqh Islam, ada 6 (enam) rukun atau unsur wakafyang diuraikan di bawah ini.
a. Orang yang berwakaf (Wakif) Syarat-syarat orang yang mewakafkan atau yang disebut dengan wakifadalah harus mempunyai kecakapan melakukan tabarru, yaitu melepaskan hak milik suatu benda tanpa imbangan materil atau persyaratan tertentu, sehingga apabila orang yang telah berwakaf sudah tentu mereka dewasa (baligh), berakal sehat atau tidak gila, tidak di bawah pengampuan atau pembatasan penggunaan harta dan tidak karena terpaksa berbuat. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakif meliputi: 1) Perseorangan 2) Organisasi 3) Badan hukum
19
Wakif yang berasal dari perseorangan harus merupakan orang yang sudah dewasa dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum serta merupakan pemilik sah dari tanah wakaf. Untuk wakif yang berasal dari organisasi sebelumnya harus memenuhi ketentuan organisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan mewakafkan tanah wakafnya yang secara sah milik organisasi serta wakaf yang dikeluarkan harus sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Demikian juga untuk wakif yang berasal dari badan hukum harus juga sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.
b. Benda yang diwakafkan (Mauquf) Mauquf yang merupakan harta yang diwakafkan dapat diukur melalui nilainya, waktu penggunaannya, dan hak milik yang sah. Menurut Kartika (2007:60), benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1) Benda harus memiliki nilai guna, 2) Benda tetap atau benda bergerak, 3) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf, 4) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (al-milk attamm) wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. Harta yang akan diwakafkan harus jelas wujudnya, dapat dilihat serta dihitung nilainya. Pada jenis benda yang abstrak bentuknya atau tidak tampak dapat diwakafkan jika mempunyai nilai yang tahan lama, seperti hak cipta, hak
20
guna lahan dan sebagainya. Harta yang akan diwakafkan harus sah menurut ketentuan syara’, yang berarti tidak dibenarkan menggunakan harta wakaf yang tidak mempunyai nilai dan benda haram, seperti mesin perjudian. Jenis benda yang dapat diwakafkan menurut bentuknya terbagi atas benda bergerak dan benda tak bergerak. Pada dasarnya tidak begitu diperhitungkan apakah jenis benda bergerak atau tidak bergerak, yang paling penting dalam wakaf adalah nilai yang terkandung dalam benda tersebut dan manfaatnya yang akan dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, benda wakaf diukur berdasarkan ketahanan manfaat yang digunakan dan dapat dijadikan investasi sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam wakaf, penentuan benda yang akan diwakafkan harus jelas, terperinci dan dapat dijangkau. Hal ini dimaksudkan agar suatu saat nanti tidak menimbulkan sengketa di tengah masyarakat. Misalnya, ketika ada seseorang hendak mewakafkan tanahnya, maka dia harus menyebutkan dengan jelas tempat tanah yang akan diwakafkan, luas tanah dan kondisi tanah. Dalam kasus jika seseorang hendak berwakaf seluas tanah tertentu, namun tanah tersebut belum menjadi miliknya walaupun nantinya tanah tersebut akan menjadi miliknya, tetap hukum wakafnya tidak sah. Kendatipun sudah ada niatnya untuk berwakaf, namun tanah tersebut belum menjadi miliknya ketika dia akan berwakaf. Hal seperti ini sama dengan kasus tanah wakaf yang masih dalam sengketa atau dijadikan jaminan jual beli oleh pemiliknya.
21
Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa benda tak bergerak yang tergolong dalam jenis harta wakaf terdiri dari: 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf a; 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dari undang-undang diatas terlihat bahwa benda tidak bergerak tidak terbatas hanya tanah saja, namun segala sesuatu yang bersifat tetap yang ada diatasnya. Anggapan di masyarakat menyebutkan bahwa wakaf hanya terbatas benda tak bergerak saja, seperti tanah dan bangunan. Benda bergerak merupakan harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi dan bersifat dapat dipindahkan serta tidak memiliki tempat yang tetap dan mudah dibawa. Benda-benda bergerak dapat tergolong menjadi 1) uang, 2) logam mulia, 3) surat berharga, 4) kendaraan, 22
5) hak atas kekayaan intelektual, 6) hak sewa, dan 7) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab. Pada dasarnya yang membedakan antara benda bergerak dengan tidak bergerak terletak pada sifat bendanya. Wakaf hanya menilai objek benda pada manfaat yang dihasilkan dan daya ketahanan yang diberikan. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah potensi yang ada pada wakaf tersebut untuk dapat dinikmati oleh masyarakat dan pengembangan nilai yang ada di dalamnya untuk masa yang akan datang. Cukup banyak kasus yang terjadi seputar nilai wakaf yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang diharapan, sehingga biaya perawatannya sudah melebihi dari pada menfaat yang diperoleh dan hal ini akan menyulitkan para nazhir yang mengelola wakaf tersebut.
c. Penerima Wakaf (Mauquf ‘Alaih) Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur tentang peruntukan harta wakaf dalam rangka mencapai tujuan dan fungsinya. Peruntukan harta wakaf yang dimaksudkan dipergunakan untuk sarana ibadah, pendidikan dan kesehatan serta bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. Selain sarana diatas, dipergunakan juga untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya. Ketika wakif tidak menetapkan peruntukkan harta wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukkan harta wakaf. Harta wakaf di fungsikan sesuai
23
dengan tujuan dan fungsi wakaf. Penyebab yang melatarbelakangi hal ini adalah sikap wakif yang tidak mau repot dengan urusan pengelelolaan wakaf dan ia sudah percaya dengan nazhir.
d. Lafadz Penyerahan Wakaf (Sighat) Lafadz wakaf atau pernyataan wakaf dapat dilakukan melalui lisan ataupun tulisan. Hal ini dimaksudkan agar penerima wakif dapat memahami dengan benar maksud dan tujuan calon wakif. Selain melalui lisan ataupun tulisan dapat juga dilakukan dengan isyarat saja, namun maksud dan tujuannya harus dapat dipahami, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa di masa yang akan datang. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa pernyataan wakaf yang dituangkan dalam suatu akta ikrar wakaf harus memuat: 1) Nama dan identitas wakif, 2) Nama dan identitas nazhir, 3) Data dan keterangan harta wakaf, 4) Peruntukan harta wakaf, dan 5) Jangka waktu wakaf Ikrar wakaf dibuat pada intinya untuk menjabarkan secara jelas wakaf di keluarkan oleh wakif dan diterima oleh nazhir. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya sengketa mengingat nilai dari wakaf bisa saja semakin tahun semakin meningkat, seperti tanah dan bangunan. 24
Pada saat ikrar wakaf, pernyataan wakif merupakan ijab yang menandai terjadinya wakaf. Pernyataan qabul dari mauquf ‘alaih yakni orang atau orangorang yang berhak menikmati hasil wakaf itu tidak diperlukan (Ali, 1988: 87). Peranan hukum dalam wakaf sangatlah penting, hal ini berpengaruh kepada legalitas wakaf tersebut, seperti pembuatan akta wakaf yang bertujuan untuk mengukuhkan status tanah wakaf sehingga tidak ada lagi sengketa di kemudian hari. Pada kondisi tertentu calon wakif bisa saja tidak hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf yang sudah diagendakan, namun sebagai gantinya calon wakif dapat menunjuk kuasanya malalui surat kuasa. Surat kuasa ini harus diperkuat dengan dua orang saksi yang telah dipilih sebelumnya. Alasan yang menyebabkan calon wakif tidak dapat hadir dalam ikrar wakaf merupakan alasan yang dibenarkan oleh hukum, hal ini dimaksudkan agar calon wakif tidak dapat membatalkan ikrar wakaf sesuka hatinya karena dapat menciderai penerima wakaf.
e. Pengelola Wakaf (Nazhir) Nazhir wakaf atau yang disebut juga pengelola wakaf merupakan orang yang mengemban amanah untuk memelihara tanah wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nazhir asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum (Ali, 1998: 92). Dalam hal pengawasan tanah wakaf menjadi hak wakif, namun dapat dialihkan kepada pihak lain, baik perseorangan ataupun lembaga yang pada umumnya berbentuk yayasan.
25
Menurut Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam, syarat yang harus dipenuhi oleh seorang nazhir
yaitu, bergama
Islam, dewasa,
amanah,
mampu
menyelenggarakan urusan wakaf, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal tidak jauh dari tanah wakaf yang ia kelola. Peran nazhir sangat penting dalam pengelolaan tanah wakaf karena untuk mencapai tujuan dari wakaf tersebut diperlukan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh nazhir wakaf. Apabila dalam pengelolaan wakaf ditemukan nazhir yang tidak memenuhi maka wakif mempunyai hak untuk menggantikannya dengan orang lain. Calon nazhir baru hendaknya memiliki hubungan kerabat ataupun keluarga agar terjalin prinsip keserasian. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa dalam pengelolaan wakaf yang dapat menimbulkan citra buruk terhadap pengelolaan wakaf itu sendiri. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa tugas dari nazhir meliputi: 1) Melakukan pengadministrasian harta wakaf, 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, 3) Mengawasi dan melindungi harta wakaf, 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Seorang nazhir sewaktu-waktu dapat diberhentikan atau diganti dengan nazhir lain apabila yang bersangkutanmeninggal dunia, atas permintaan sendiri, tidak melaksanakantugasnya dengan baik, dijatuhi hukuman pidana oleh
26
pengadilan, ataudibubarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf sangat besar apabila terjadi kesalahan karena kelalaian atau disengaja, maka dapat berususan dengan hukum. Untuk itu wakaf harus mempunyai status hukum, agar apabila terjadi sengketa ataupun permasalahan dapat diselesaikan secara hukum.
f. Ada jangka waktu yang tak terbatas Dalam Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selamalamanya, guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan pasal diatas, maka wakaf sementara adalah tidak sah dan wakaf harus bersifat dipisah selama-lamanya dari kepemilikan wakif demi kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berdasarkan pasal di atas, tidak disebutkan apakah wakaf boleh dimanfaatkan untuk sementara atau mengharuskan untuk selamanya, sehinggawakafuntuk sementara waktu diperbolehkan apabila sesuai dengan kepentingannya.
27
2.1.5 Pengelolaan Tanah Wakaf Perkembangan dan pembangunan ekonomi syariah yang cukup signifikan memunculkan banyak institusi pembangunan Islam. Institusi wakaf merupakan salah satu institusi pembangunan Islam yang potensial dalam pemberdayaan ekonomi umat. Institusi wakaf merupakan institusi yang telah ada sejak zaman Rasulullah, dan telah memberi sumbangan yang signifikan terhadap kemajuan generasi Islam terdahulu. Sejarah telah membuktikan bahwa di berbagai negara seperti Mesir, Turki, Tunisia, Maroko, Iran, dan lain-lain, institusi wakaf ini telah memberi sumbangan yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Irsyad Lubis, 2010:75). Pengelolaan tanah wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada pemerintahan Daulah Utsmaniyah, pengelolaan harta wakaf khususnya harta wakaf tidak bergerak seperti ladang pertanian, perkebunan, perumahan, peternakan, pergudangan, pertokoan, pabrik dan sebagainya, mempunyai potensi yang besar dan sangat menentukan pendapatan negara pada masa itu. Wakaf ladang pertanian dan perkebunan merupakan sumber penghasilan yang paling banyak dan dominan karena dapat menghasilkan berbagai jenis produk pertanian, dapat berfungsi sebagai kolam dan sumber air yang ekonomis, areal perumahan bagi ratusan petani, dan sebagainya. Pengelolaan tanah wakaf yang baik dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB. Pengelolaan tanah wakaf juga dilakukan oleh negara lainnya seperti Saudi Arabia yang menggunakan lahan wakaf di sekitar Masjidil Haram
28
dan Masjid Nabawi dan dibangun sarana dan prasarana ekonomi yang cukup produktif dan memberi sumbangan terhadap kemajuan ekonomi.
2.1.6 Potensi Ekonomi Tanah Wakaf di Kota Medan Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang potensial untuk dikembangkan, khususnya di negara-negara berkembang (Uswatun Hasanah, 2010: 22). Bagi negara yang sudah memanfaatkan wakaf dengan baik maka wakaf akan dapat dijadikan salah satu pilar ekonomi bagi masyarakat. Konsep pengelolaan wakaf agar menjadi salah satu penyopang perekonomian adalah produktifitas wakaf yang terus berkembang setiap tahunnya. Kebijakan-kebijakan seperti perubahan harta wakaf, pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf, dan sebagainya dianggap masih asing bagi masyarakat, khusunya masyarakat Indonesia walaupun hal ini pernah terjadi dalam sejarah Islam. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk menyejahterakan ekonomi dan masyarakat luas. Tanah Wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Potensi ekonomi tanah wakaf akan semakin baik jika hasil kajian dari para ahli pembangunan Islam semakin dikembangkan dan diaplikasikan secara optimal.
29
2.1.7 Peran Cendikiawan Muslim dalam Masyarakat Islam Cendikiawan Muslim atau yang disebut juga dengan tokoh agama merupakan orang yang dekat dengan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Peran cendikiawan Muslim tidak hanya dalam hal agama saja, namun juga dalam hal budi perkerti dan ekonomi. Pada aspek ekonomi, para Cendikiawan Muslim dinilai oleh masyarakat sebagai orang yang amanah dalam urusan pengelolaan berbagai jenis harta umat. Disebutkan dalam ART ICMI Bab I Pasal I, Cendekiawan Muslim didefinisikan sebagai orang Islam yang peduli terhadap lingkungannya, terus menerus meningkatkan kualitas iman dan taqwa, kemampuan berpikir, menggali, memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan untuk diamalkan bagi terwujudnya masyarakat madani. Cendikiawan Muslim merupakan orang yang sangat peka terhadap berbagai gejala sosial maupun ekonomi di dalam masyarakat, dengan demikian mereka memiliki ilmu dalam bidang muamalah yang cukup baik serta penerpannya di masyarakat. Cendikiawan Muslim yang berada di Kota Medan terdiri atas Ulama, Mubaligh/ah, Dosen IAIN SU dan Guru Agama Islam. Pada penelitian ini cendikiawan Muslim yang menjadi sorotan khusus adalah para ulama yang berada di tengah masyarakat secara langsung, ditambah lagi dengan pengelolaan tanah wakaf paling sering dijumpai oleh masyarakat umum.
30
2.2 Penelitian Terdahulu Berikut ini adalah beberapa penilitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini : 1. Afiffudin Mohammed Noor dan Mohd Ridzua Awang (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Istibdal Wakaf di Negeri Kedah Darul Aman.” Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya manfaat terhadap masyarakat dengan adanya kegiatan istibdal wakaf dan meningkatkan nilai dari tanah wakaf. 2. Niam Syahbana (2003) melakukan penelitian yang berjudul “Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid (Studi Tanah Wakaf Masjid AnNikmah di Desa Toyoresmi Kec. Gampengrejo Kab. Kediri).” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran nazhir sangat penting dalam pengelelolaan dan pengembangan tanah wakaf serta pendapat para ulama setempat yang paham dengan ilmu perwakafan. Selain itu diperlukan peran aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaannya dan tidak mengesampingkan peraturan undang-undang yang berlaku tentang wakaf. 3. Norma Md Saad, dkk. (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Involvement of Corporate Entities in Wakaf Management: Experiences of Malaysia and Singapore.” Penelitian ini dilakukan untuk menguji model manajemen wakaf perusahaan di Malaysia dan Singapura khususnya wakaf tanah. Selain itu untuk menguji, penelitian ini juga menganalisis bagaimana entitas wakaf membiayai pengembangan wakaf. Hasil dari penelitian ini menunjukan entitas-entitas wakaf perusahaan ini memiliki
31
pendekatan yang lebih terstruktur dalam pembiayaan pembangunan aset wakaf dan berinovasi dalam mengelola dan investasi aset wakaf. Perusahaan ini juga telah menciptakan peluang untuk perbaikan lembaga wakaf dan merevitalisasi potensi aset-aset wakaf untuk manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
32
