BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.5. Hasil Penelusuran Studi Terdahulu Didalam penelitian ini terdapat 4 penelitian studi terdahulu yang dijadikan patokan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah yang pertama Purba Sari Nastiti (Tahun 2012 Universitas Airlangga, Surabaya) melakukan penelitian tentang rancangan perbaikan kualitas layanan pada terminal keberangkatan domestik bandar udara Juanda dengan integrasi dimensi servqual dan metode quality function deployment. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan tujuan penelitian mengetahui dimensi kualitas layanan pada terminal keberangkatan domestik bandar udara Juanda dan membuat rancangan perbaikan kualitas layanan pada terminal keberangkatan domestik bandar udara Juanda dengan metode quality function deployment. Adapun prosedur pengumpulan datanya berasal dari studi pendahuluan, studi kepustakaan, studi lapangan dan kuesioner.Teknik analisa penelitian ini menggunakan dimensi servqual dan metode QFD. Penelitian kedua berbeda dengan penelitian pertama yang mana pada penlitian sebelumnya membahas tentang pelayanan sementara penelitian ini membahas tentang kapasitas terminal tetapi terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu dilakukan di Terminal 1 Bandar Udara Internasional Juanda lokasi penelitian dilakukan oleh Aprina Kartika Putri (Tahun 2012 Universitas Airlangga, Surabaya) yang melakukan penelitian tentang analisis kebutuhan kapasitas pada fasilitas sisi darat terminal penumpang keberangkatan domestik bandar udara internasional Juanda. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan tujuan :

TESIS

STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN ......

MUNAWIR KHAIRIL ANWAR


1. Mengetahui pemanfaatan kapasitas pada fasilitas sisi darat terminal penumpang keberangkatan domestik bandar udara. 2. Mengetahui

kebutuhan

kapasitas

fasilitas

sisi

darat

terminal

penumpang

keberangkatan domestik yang dapat di berikan oleh bandar udara internasional Juanda dimasa datang berdasarkan perturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara : SKEP/77/VI/2005. 3. Mengetahui

kebutuhan

kapasitas

fasilitas

sisi

darat

terminal

penumpang

keberangkatan domestik yang dapat diberikan oleh Bandar Udara Internasional Juanda dimasa datang berdasarkan standar perencanaan level of service PT. Angkasa Pura I (Persero). 4. Mengetahui

kebutuhan

kapasitas

fasilitas

sisi

darat

terminal

penumpang

keberangkatan domestik yang dapat diberikan oleh bandar udara internasional Juanda dimasa datang berdasarkan standar level of service (LOS) dari Intenational Air Transportation Association (IATA). 5. Mengetahui alternatif-alternatif yang dapat diberikan dalam analisis kebutuhan sisi darat pada terminal penumpang keberangkatan domestik bandar udara. Adapun prosedur pengumpulan datanya yaitu studi pendahuluan, studi lapangan dan studi literatur. Penelitian ketiga terdapat perbedaan dan persamaan dari penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya membahas tentang pelayanan dan kapasitas semntara penelitian ini membahs tentang kepuasan penumpang. Adapun persamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dilaksanakan di Terminal 1 Bandar Udara Internasional Juanda. Penelitian ini dilakukan oleh Arman Mardoko (Tahun 2008 Institut Teknologi Sepuluh

TESIS


November,



Surabaya) yang melakukan penelitian tentang Analisa Kepuasan Penumpang Pengguna Jasa Bandara Terhadap Pelayanan Di Terminal Domestik Bandar Udara Juanda-Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan penumpang pengguna jasa bandar udara terhadap pelayanan di terminal domestik yang telah dilakukan oleh pengelola bandara di Bandara Juanda Surabaya dan mengetahui perbedaan tingkat kepuasan dan harapan berdasarkan karakteristik responden. Analisa yang dipakai adalah analisa kepuasan dengan menggunakan kuadran pada diagram kartesius berdasarkan nilai rata-rata variabel kepuasan dan kepentingan. Selain itu digunakan analisa uji t dan uji varian pada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Dari analisa kepuasan, atribut-atribut yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan paling utama dari pengelola bandar udara adalah fasilitas dan peralatan yang membantu penumpang dalam membawa barang bawaannya, kemudahan mendapatkan informasi mengenai pengaturan/kepastian jadwal keberangkatan pesawat, kemudahan dan cepatnya proses pengambilan barang di Baggage Claim dan Petugas bandara yang cepat saat dibutuhkan (Portier atau PT. Angkasa Pura). Kesenjangan negatif antara kepuasan dan kepentingan, karena kepentingan penumpang lebih besar daripada kepuasan yang dirasakan.Terdapat perbedaan kepuasan berdasarkan penghasilan. Tidak ada perbedaan kepuasan dan kepentingan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Penelitian keempat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang pelayanan penerbangan sementara penelitian ini membahas tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. Penelitian ini dilakukan oleh Adrinaldi (Tahun 2009 Universitas Andalas, Padang) Yang melakukan penelitian tentang aspek hukum terhadap standar keamanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia terkait

TESIS




larangan terbang Garuda Indonesia ke Uni Eropa. Adapun hasil penelitian yaitu larangan terbang tersebut lebih mengacu kepada kekurangmampuan indonesia dalam menerapkan standar keamanan dan dan keselamatan yang telah di rekomendasikan oleh ICAO. Kekurangmampuan tersebut pada dasarnya disebabkan oleh berbagai kendala-kendala yaitu ketidakmampuan finansial beberapa maskapai penerbangan indonesia untuk menggunakan sistem audit internasional melalui program audit keselamatan penerbangan operasional yang dilakukan oleh Asosiasi Trnasportasi Udara Internasional (IOSA/IATA Operational Safety Audit), kurangnya kualitas dan kuantitas inspektur-inspektur

yang bersertifikat dalam

melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap kelaikan pesawat maupun sarana dan prsarana pendukungnya serta kurangnya kualitas dan kuantitas personil, teknisi penerbangan jika dibandingkan dengan pertumbuhan yang sangat pesat dari maskapai penerbangan di Indonesia, sehingga lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerapan standar keamanan dan keselamatan penerbanganyang telah direkomendasikan oleh ICAO (International Civil Aviation Organiztion).

2.6. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu Penelitian Purba Sari Nastiti (Tahun 2012 Universitas Airlangga, Surabaya) melakukan penelitian tentang rancangan perbaikan kualitas layanan pada terminal keberangkatan domestik bandar udara Juanda dengan integrasi dimensi servqual dan metode quality function deployment. Penelitian Purba Sari Nastiti dan penelitian ini memiliki persamaan yaitu lokasi penelitian dilakukan di Bandar Udara Internasional Juanda tetapi penelitian Purba Sari Nastiti terfokus pada pelayanan penerbangan di Terminal 1 sementara penelitian ini terfokus pada keamanan penerbangan di Terminal 2.

TESIS




Hal yang sama juga pada penelitian yang dilakukan oleh Aprina Kartika Putri (Tahun 2012 Universitas Airlangga, Surabaya) yang melakukan penelitian tentang analisis kebutuhan kapasitas pada fasilitas sisi darat terminal penumpang keberangkatan domestik bandar udara internasional Juanda yang mana pada penelitian ini juga membahas pelayanan penerbangan sementara penelitian dilakukan tentang keamanan penerbangan.

Lokasi

penelitian juga sama yaitu di Bandar Udara Internasional Juanda tetapi lebih terfokus pada Terminal 1 sementara penelitian yang dilakukan terfokus ke Terminal 2. Penelitian Arman Mardoko (Tahun 2008 Institut Teknologi Sepuluh

November,

Surabaya) yang melakukan penelitian tentang Analisa Kepuasan Penumpang Pengguna Jasa Bandara Terhadap Pelayanan Di Terminal Domestik Bandar Udara Juanda-Surabaya juga terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang pelayanan penerbangan sedangkan penelitiaan yang dilakukan tentang keamanan penerbangan. Selain perbedaan juga terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian di Bandar Udara Internasional Juanda, hanya fokus penelitian ini berada di Terminal 1 sementara penelitian yang dilakukan berada di Pada penelitian yang dilakukan oleh

Terminal 2.

Adrinaldi (Tahun 2009 Universitas Andalas,

Padang) yang melakukan penelitian tentang aspek hukum terhadap standar keamanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia terkait larangan terbang Garuda Indonesia ke Uni Eropa.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang pelayanan

penerbangan, penelitian ini membahas tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas keamanan penerbangan tetapi jenis keamanan penerbangan yang diteliti berbeda. Jenis keamanan

TESIS




penerbangan yang dilaksanakan penelitian ini adalah keamanan pesawat udara sedangkan penelitian yang dilakukan adalah keamanan bandar udara. Secara umum penelitian-penelitian sebelumnya memiliki persamaan yaitu lokasi yang sama dimana penelitian dilaksanakan di Bandar Udara Internasional Juanda akan tetapi obyek yang diteliti berbeda yaitu pelayanan penerbangan sedangkan penelitian yang dilakukan tentang keamanan penerbangan. Selain itu terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu mengenai keamanan penerbangan tetapi jenis keamanan penerbangan yang diteliti berbeda penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu meneliti keamanan pesawat udara sedangkan penelitian yang dilakukan meneliti keamanan bandar udara.

2.7.Teori Menurut Sugiyono teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi yaitu menjelaskan (explanation), meramalkan (prediction) dan pengendalian (control) (Sugiyono, 2011:85). Didalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan dan implementasi. Teori-teori tersebut digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian. 2.3.1. Kebijakan 1. Pengertian Kebijakan Menurut Chandler dan plano yaitu pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik dan pemerintahan. Menurut Peterson yaitu tindakan pemerintah dalam mengahadapi masalah dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana” (Triana, 2011:8).

TESIS




Menurut Thomas Dye (1981:1) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (Subarsono, 2005:2). Setelah mempelajari definisi-definisi tersebut kebijakan adalah tindakan pemerintah dengan memanfaatkan sumberdaya untuk memecahkan masalah publik dan pemerintahan. 2. Tipologi Kebijakan Pengkategorian tipe kebijakan dibuat untuk kepentingan analisis kebijakan publik, khususnya bagi studi implementasi, karena tidak ada kaitan langsung antara tipe kebijakan dengan manfaat praktis dalam kebijakan. Bagi studi implementasi kategorisasi kebijakan berguna untuk membantu pemahaman tingkat kesulitan implementasi tipe-tipe kebijakan, yang pada akhirnya bisa meghasilkan rekomendasi yang berguna bagi proses implementasi. Kategori tersebut salah satunya dikembangkan oleh Ripley menjadi tipologi kebijakan yang berguna dalam menganalisis proses dan masalah-masalah implementasi. Menurut Ripley kebijakan publik dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar yaitu kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri dan pertahanan. Masing-masing kategori tersebut memiliki tipe kebijakan berdasarkan tujuannya. Pada penelitian ini termasuk dalam kebijakan dalam negeri karena yang menerbitkan perturan ini adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Pada kebijakan dalam negeri terdapat tipe-tipe kebijakan berdasarkan tujuannnya yaitu distributif policy (kebijakan distributif), competitive regulatory policy (kebijakan pengaturan

persaingan),

protective

regulatory

policy

(kebijakan

pengaturan

perlindungan) dan redistributif policy (kebijakan penditribusian ulang).

TESIS




Tipe kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan protective regulatory policy (kebijakan pengaturan perlindungan) karena kebijakan ini relevan dengan penelitian yang dilakukan, dimana peraturan yang terbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengatur keamanan penerbangan sehingga berdampak langsung kepada aktifitas-aktifitas di Terminal 2 baik yang dilakukan oleh penyelenggara bandar udara (operator), penumpang dan pihak-pihak lain yang terkait dengan peraturan tersebut. Menurut Ripley dan Franklin protective regulatory policy (kebijakan pengaturan perlindungan) adalah kebijakan dan program yang didesain untuk membatasi aktifitasaktifitas sektor privat yang bisa membahayakan atau merugikan sebagian masyarakat yang lain. Kebijakan tipe ini relatif “sulit” dalam pengimplementasiannya. Benturan kepentingan antara pelaku “bisnis” dengan “keamanan” masyarakat yang dilindungi melalui kebijakan ini rawan menimbulkan konflik dalam skala yang cukup tinggi, semikian juga kemungkinan benturan kepentingan antar aktor pelaksana yang terlibat (Triana, 2011: 35-37).

2.3.2. Implementasi 1. Pengertian Implementasi Menurut Erwan dan Dyah Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target grup) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:21).

TESIS




Menurut

Jenkins, 1973:203 Studi Implementasi adalah studi perubahan :

bagaimana perubahan terjadi, bagaimana perubahan bias dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik ; bagaimana oragnisasi diluar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain ; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertidak secara berbeda. (Parson:463). Sementara menurut Sabatier dan Mazmanian menegaskan bahwa implementasi kebijakan berarti mewujudkan suatu keputusan kebijakan yang memiliki legalitas hukumbias berbentuk undang-undang, peraturan daerah, keputusan eksekutif dan lain-lain dalam bentuk program-program kerja yang merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan (Trianan, 2011: 22). Menurut Pressman dan Wildavski (1984, pp. XIV-XV) menyatakan bahwa implementasi policy adalah menjalankan program kerja yang disusun setelah hipotesis permasalahan ditemukan dan diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk tindakan yang telah disahkan (Trianan, 2011: 24). Pressman dan Wildavski sebagai pelopor studi implementasi memberikan definisi, implementasi dimaknai dengan beberapa kunci sebagai berikut : untuk menjalankan kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete), (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:24). Setelah mempelajari pengertian dari implementasi, implementasi adalah proses pelaksanaan suatu kebijakan yang telah melalui kajian dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan.

TESIS




2. Fungsi Implementasi Dari sudut pandang sistem, maka implementasi adalah proses bagaimana menstranformasikan input (tujuan dan isi kebijakan) ke dalam bentuk rangkaian tindakan operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan oleh kebijakan tersebut (outputs dan outcomes). Outputs adalah hasil langsung dari pengimplementasian kebijakan (programmes performance). Sedangkan outcomes (impact/effects) adalah dampak perubahan yang terjadi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Fungsi implementasi adalah mentransformasikan tujuan kebijakan ke dalam bentuk-bentuk kegiatan operasional yang dibutuhkan agar kebijakan mencapai tujuannya. Fungsi implementasi tidak akan berubah sekalipun kebijakan yang diimplementasikan berbeda, yang berbeda adalah hasil akhirnya

(Trianan, 2011: 23).

3. Pendekatan Implementasi Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XII/2010 menggunakan pendekatan top-down artinya kebijakan tersebut ditetapkan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan selanjutnya diimplementasikan oleh penyelenggara bandar udara. Pendekatan top-down mulai menjadi kajian serius sekitar awal tahun 1970-an. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa apa yang sudah diputuskan adalah alternatif terbaik dan agar mencapai hasil maka kontrol administrasi dalam pengimplemntasiaannya adalah hal mutlak. Ciri dari pendekatan ini adalah memandang proses pembuatan kebijakan sebagai suatu proses yang berlangsung secara rasional dan implementasi adalah melaksanakan

TESIS




tujuan yang telah dipilih tersebut dengan menentukan tindakan-tindakan rasional untuk mencapai tujuan (Trianan, 2011: 66). Pendekatan yang bersifat top-down dipakai untuk mengklarifikasikan para peneliti generasi II yang menggunakan logika berpikir dari „atas‟ kemudian melakukan pemetaan „kebawah‟ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Pendekatan ini sering kali juga disebut „policy centered‟ karena fokus perhatian peneliti hanya tertuju kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta-fakta apakah kebijakan tersebut ketika diimplementasikan mampu mencapai tujuannya atau tidak (Hogwood and Gunn, 1984). Secara garis besar, tahapan-tahapan kerja para peneliti generasi II yang menggunakan pendekatan top-down biasanya adalah sebagai

berikut :

a. Memilih kebijakan yang akan dikaji; b. Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan; c. Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan; d. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik (sesuai dengan Standard Operating Procedure yang sudah ada); e. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan tersebut memiliki manfaat bagi kelompok sasaran; f. Mengidentifikasi

apakah

muncul

dampak

setelah

kelompok

sasaran

memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima. Dengan langkah-langkah kerja sebagaimana digambarkan, maka penelitian yang bersifat top-down lebih tepat dipakai untuk menilai efektifitas implementasi suatu

TESIS




kebijakan, yaitu untuk memastikan apakah tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai di lapangan atau tidak. Beberapa ahli yang dapat digolongkan sebagai penganut pendekatan top-down adalah : Nakamura dan Smallwood (1980), Edward III (1980) dan Grindle (1980). Mereka diklasifikasikan sebagai pengguna pendekatan top-down karena cara kerja mereka dimulai dengan memahami kebijakan dan melihat efektifitas pencapaian tujuan kebijakan tersebut di lapangan. Cara pendekatan yang demikian ini sering juga disebut sebagai pendekatan command and control yang secara harfiah diartikan sebagai memberikan komando dan mengawasi pelaksanaanya (P. deLeon and L. deLeon, 2002). Pendekatan command and control didasarkan pada asumsi-asumsi yang dipercaya oleh para peneliti bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan perintah atasan kepada bawahan dan selanjutnya bagaimana cara atasan mengawasi para bawahan tersebut dalam melaksanakan perintahnya. Jika diberi makna lebih luas, kejelasan perintah atasan ini pada dasarnya berkaitan dengan kejelasan pendefinisian tentang tujuan kebijakan. Karena yang memiliki otoritas tertinggi untuk memahami dan menafsirkan tujuan kebijakan adalah atasan maka bentuk interpretasi terhadap tujuan-tujuan kebijakan tersebut adalah berupa perintah atau instruksi langsung atasan. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya sampai tujuan tetapi suatu kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh atasan dan kemudian diterjemahkan secara lebih detil dalam bentuk instruksi-instruksi kerja, dan juga sangat dipengaruhi bagaimana atasan mampu mengawasi pelaksanaan instruksi yang diberikannya tersebut kepada para bawahannya (Purwanto dan

TESIS

Sulistyastuti, 2012:37-40).




4. Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi Kebijakan Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teori implementasi George C. Edwards III. Teori ini dipilih karena penelitian ini relevan dengan teori Edwards

yang dapat

menjelaskan hasil penelitian yang terkait sumber daya manusia, fasilitas keamanan penerbangan dan prosedur yang terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XII/2010. Menurut Edwards, implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu (output, outcomes). Dalam

model

yang

dikembangkannya,

ada

empat

faktor

kritis

yang

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi yaitu : a. Komunikasi Ada tiga hal dalam komunikasi yang perlu mendapat perhatian yaitu : 1) Transmisi Sebuah kebijakan yang akan diimplementasi harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. 2) Kejelasan (Clarity) Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplemntasikan sebagaimana yang telah diputuskan.

TESIS




3) Konsistensi Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Banyak hal yang bisa menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya karena : a) Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan b) Kesulitan yang biasa muncul saat memulai impelemnatsi kebijakan baru. c) Kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau kadang bertentangan dengan kebijakan lain. d) Banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

b. Sumberdaya Menurut Edward III yang dimaksud dengan sumberdaya yang diperlukan dalam imlementasi yaitu : 1) Staff, yang jumlah dan skills (kemampuannya) sesuai dengan yang dibutuhkan. 2) Informasi Informasi berbeda dengan komunikasi. Yang diperlukan disini adalah informasi terkait dengan bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut (juklakjuknis). 3) Kewenangan Kewenangan yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi implementator sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus dilaksanakan. 4) Fasilitas Fasilitas fisik beragam tergantung pada kebutuhan kebijakan.

TESIS




c. Disposisi Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Terdapat tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelakasana untuk melaksanakan kebijakan yaitu : 1) Kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. 2) Arahan dan tanggapan pelaksanaan, hal ini meliputi bagaimana penerimaan, ketidakberpihakan

maupun

penolakan

pelakasana

dalam

menyikapi

kebijaksanaan. 3) Intensitas respon atau tanggapan pelaksana. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebiajakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. d. Struktur Birokrasi Yang dimaksud dengan struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksana suatu kebijakan.

2.8. Kerangka Berpikir Penelitian ini disusun berdasarkan kerangka berpikir, menurut Uma Sekaran dalam bukunya Business Research (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

TESIS




diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2011:93). Kerangka berpikir ini dimulai dari lokasi penelitian yaitu Terminal 2 Bandar Udara Internasional Juanda kemudian dilakukan penelitian terkait implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XII/2010 Tentang tata cara pemeriksaan keamanan penumpang, personel pesawat udara dan barang bawaan yang diangkut dengan pesawat udara dan orang perseorangan. Dengan adanya kebijakan ini akan muncul harapan sesuai dengan peraturan dan kenyataan berdasarkan hasil penelitian. Setelah mengetahui hasil penelitian yang mana peraturan tidak terimplementasikan maka selanjutnya masuk kedalam teori untuk menjelaskan hasil penelitian tersebut setelah itu diperoleh kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Adapun Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

TESIS




TERMINAL 2 BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/2765/XII/2010 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KEAMANAN PENUMPANG, PERSONEL PESAWAT UDARA DAN BARANG BAWAAN YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA DAN ORANG PERSEORANGAN

HARAPAN : -PELAKSANAAN PERATURAN KEAMANAN PENERBANGAN TERKAIT SUMBER DAYA MANUSIA, FASILITAS KEAMANAN PENERBNGAN DAN PROSEDUR. -TERJAMINNYA KEAMANAN PENERBANGAN.

KENYATAAN : -TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN KEAMANAN PENERBANGAN TERKAIT SUMBER DAYA MANUSIA, FASILITAS KEAMANAN PENERBNGAN DAN PROSEDUR -KEAMANAN PENERBANGAN TIDAK TERJAMIN.

ANALISIS KEBIJAKAN TEORI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

KESIMPULAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

TESIS



BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Recommend Documents