BAB II TINJAUAN PUSTAKA. ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank memang

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.

Pengertian Bank Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang sehingga selalu ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan yang bergerak dibidang keuangan. Berikut merupakan beberapa kutipan tentang definisi bank menurut Kasmir (2008: 11) dalam buku Manajemen Perbankan : 1. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai : Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya. 2. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Menurut Martono (2002:20) dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain memaparkan beberapa pengertian bank yang tidak jauh berbeda dengan Kasmir, yaitu : commit to user

8


digilib.uns.ac.id 9

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak. ( Undang-Undang No. 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan) 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998)

B.

Jenis Bank Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan antara lain: Adapun jenis perbankan menurut Kasmir (2002) dalam Dasar-Dasar Perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain: 1. Dilihat dari segi fungsinya Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri atas Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, dan Bank Desa. Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsi menjadi Bank commit to user


digilib.uns.ac.id 10

Umum, sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbungan desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut: a. Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasi bank umum mencakup seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank). b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Dengan demikian, dewasa ini di Indonesia terdapat tiga macam bank yaitu bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. 2. Dilihat dari segi kepemilikannya Ditinjau dari segi kepemilikan adalah siapa pun yang turut andil dalam pendirian suatu bank. Kepemilikan bank dapat dilihat dari akte commit to user



pendirian dan penguasaan saham yang dimilikinya. Berikut merupakan Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya menurut Kasmir (2002) terdiri atas : a. Bank Milik Pemerintah Pada jenis bank ini, akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungannya juga dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah antara lain: 1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI) 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI) 3) Bank Tabungan Negara (BTN) Sedangkan contoh bank pemerintah daerah antara lain adalah: 1) BPD DKI Jakarta, 2) BPD Jawa Barat 3) BPD Jawa Tengah 4) BPD Jawa Timur 5) BPD lainnya. b. Bank Milik Swasta Nasional Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: 1) Bank Muamalat 2) Bank Central Asia commit to user



3) Bank Bumi Putra 4) Bank Danamon 5) Bank Duta 6) Bank Niaga 7) Bank Universal 8) Bank Internasional Indonesia c. Bank Milik Koperasi Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi, contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia d. Bank Milik Asing Bank asing ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing antara lain: 1) Deutsche Bank 2) American Express Bank 3) Bank of Amerika 4) Bank of Tokyo 5) Bangkok Bank 6) City Bank 7) Europen Asian Bank 8) Hongkong Bank 9) Standard Chartered Bank 10) Chase Manhattan Bank commit to user



e. Bank Milik Campuran Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain : 1) Sumitono Niaga Bank 2) Bank Merincop 3) Bank Sakura Swadarma 4) Bank Finconesia 5) Mitsubishi Buana Bank 6) Inter Pacifik Bank 3. Dilihat dari segi status Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, bank umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pengklasifikasian ini berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah : a. Bank Devisa Bank Devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, traveller cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of commit to user



Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. b. Bank Non - Devisa Bank non – devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara. 4. Dilihat dari segi cara menentukan harga Dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli, bank terbagi dalam 2 (dua) jenis berikut : a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga bagi para nasabahnya, bank konvensional menggunakan metode : 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula, harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi commit to user



dari suku bunga pinjaman, dikenal dengan istilah negative spread. Kondisi ini telah terjadi pada akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999. 2) Untuk

jasa-jasa

bank

lainnya,

pihak

perbankan

dapat

menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based. b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di negara timur tengah, bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, penentuan harga produk

sangat

berbeda

dengan

bank

berdasarkan

prinsip

konvensional. Penentuan harga atau keuntungan pada bank yang berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan cara: 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah) 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) commit to user



5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank syariah juga dilakukan sesuai Syariat Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank syariah dasar hukumnya adalah Al Qur’an dan Sunnah Rasul. Jenis bank ini mengharamkan penetapan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, bunga adalah riba. C.

Fungsi Bank Menurut Julius (2012:135) dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain menjelaskan adanya beberapa fungsi bank, yang diantaranya sebagai berikut: 1. Agent of Trust Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang dilakukan

oleh

dunia

perbankan

dilakukan

berdasarkan

asas

kepercayaan, dalam pengertian bahwa kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tertentu harus didasari rasa percaya dari masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing-masing bank, karena tanpa rasa percaya masyarakat tidak akan menitipkan dananya di bank yang bersangkutan. Kepercayaan itu berkaitan dengan masalah keamanan dana masyarakat yang ada di setiap bank. Aspek kepercayaan juga berkaitan dengan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman yang commit to user



telah diterimanya, baik cicilan bunga maupun pengembalian pokok pinjaman. 2. Agent of Development Fungsi ini sangat berkaitan dengan tangung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi kita ketahui bahwa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Semua kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, maka dari aspek ini bank berfungsi untuk menjembatani semua kepentingan pelaku ekonomi dalam transaksi ekonomi yang dilakukan. 3. Agent of Service Disamping memberikan pelayanan jasa keuangan sebagaimana kegiatan intermediasi yang selalu dilakukan, bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer (payment order), jasa kontak pengaman (safety box), jasa penagihan atau inkaso (collection) yang saat ini telah mengalami perubahan dengan nama city clering. Sedangkan menurut Martono (2002: 20) fungsi bank umum, adalah sebagai berikut: a. Menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat.

commit to user



b. Memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat

maupun

berdasarkan

atas

kemampuan

untuk

menciptakan tenaga beli baru. c. Memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. D.

Bank Syariah 1. Pengertian Bank Syariah Pengertian syariah menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan berorientasi pada keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Pengertian Bank Syariah menurut Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun commit to user



dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kapada masyarakat dalam bentuk

pembiayaan

atau

bentuk-bentuk

lainnya

dalam

rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang dalam pelaksanaan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini : Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional Bank Syariah ·

Bank Konvensional

Berdasarkan margin

·

Memakai perangkat bunga

·

Profit

keuntungannya (Bagi Hasil) ·

·

Profit dan Fallah Oriented

Oriented

(berorientasi

(berorientasi pada syariah

terhadap

Islam yaitu bagi hasil)

melihat hukum syariah Islam)

Hubungan dengan nasabah

·

dalam bentuk hubungan

keuntungan,

tanpa

Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur

kemitraan ·

Melakukan investasi yang

·

Investasi yang halal dan haram

·

Tidak terdapat dewan pengawas

halal saja ·

Pengerahan penyaluran sesuai

dan dana

dengan

harus

syariah

syariah

islam dan diawasi dengan dewan pengawas syariah Sumber : Antonio (2001), Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek commit to user



Sedangkan perbedaan antara sistem bagi hasil dan bunga dalam perbankan syariah dan sistem bunga pada bank konvensional adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Perbedaan Antara Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga Sistem Bunga ·

Sistem Bagi Hasil

Penentuan bunga dibuat pada

·

Penentuan besarnya rasio

waktu akad dengan asumsi

atau nisbah bagi hasil dibuat

harus selalu untung

pada waktu akad dengan pedoman pada kemingkinan untung rugi

·

·

Besarnya

pesentasi

·

Besarnya rasio bagi hasil

berdasarkan pada jumlah uang

berdasarkan

(modal) yang dipinjamkan

keuntungan yang diperoleh

Pembayaran

bunga

tetap

·

pada

Tergantung

jumlah

keuntungan

seperti yang dijanjikan tanpa

proyek yang dijalankan. Bila

pertimbangan apakah banyak

usaha rugi, kerugian akan

proyek yang dijalankan oleh

ditanggung

pihak nasabah untung/rugi

kedua belah pihak yang

bersama

oleh

telah bersepakat ·

Jumlah tidak

·

pembayaran meningkat

bunga

·

sekalipun

Jumlah

pembagian

meningkat

jumlah keuntungan ekonomi

peningkatan

sedang meningkat

pendapatan

Eksistensi bunga diragukan

·

(kalau tidak dikecam) oleh

sesuai

dengan

pada

jumlah

Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

bebrapa kalangan Sumber: Antonio (2001), Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek commit to user

laba



2. Ciri-ciri Bank Syariah Bank syariah mempunyai ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Menurut Antonio (2001:29) ciri-ciri ini bersifat universal dan kualitatif, artinya bank syariah beroperasi dimana harus memenuhi ciri-ciri berikut: a. Akad dan aspek legalitas Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan atu perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti. b. Lembaga penyelesaian sengketa Penyelesaian sengketa diselesaikan sesuai tata cara

dan hukum

syariah.Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, yaitu Badan Arbitrase Mauamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. c. Bisnis dan usaha yang dibiayai Bisnis yang dibiayai oleh bank syariah tidak mengandung hal-hal yang haram.

commit to user



d. Lingkungan kerja Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Misalnya sifat amanah dan shiddiq harus dilandasi setiap karyawan, sehingga tercipta profesionalisme berdasarkan Islam. 3. Jenis-Jenis Usaha Bank Syariah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jenis usaha yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah (Antonio: 2001), yaitu: a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

commit to user



d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. h. Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. i. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah dan membeli surat berharga

berdasarkan

prinsip

syariah

yang

diterbitkan

oleh

pemerintah dan Bank Indonesia. j. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. commit to user



k. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah, n. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan prinsip syariah. o. Memberi fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. p. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Produk-produk Perbankan Syariah Produk-produk yang ditawarkan pada perbankan syariah antara lain adalah sebagai berikut : a. Pada sisi pengerahan dana masyarakat terdapat produk-produk yaitu: Giro Wadiah atau titipan amanah, tabungan Mudharabah atau simpanan bagi hasil, Deposito Mudharabah atau deposito bagi hasil. b. Pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat terdapat produk-produk yaitu fasilitas pembiayaan bagi hasil (Mudharabah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah, dan lain-lain), fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal (Murabahah, Bai’u Bithaman ‘Ajil, Salam, Istisna’ dan lain-lain), fasilitas pembiayaan atas dasar sewa beli commit to user



(Ijarah)

dan

jaminan

gadai,

fasilitas

jasa

perbankan

lainnya(pemberian jaminan (al-kafalah), pengaihan tagihan (alhiwalah), pelayanan khusus (al-ju’alah), pembukuan L/C (alwakalah) dan lain-lain), Fasilitas pembiayaan pinjaman kebajikan (qardhul hasan). c. Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah ` Penyaluran dana bank syariah terbagi menjadi beberapa skema yaitu sebagai berikut (Martawireja & Abdurahim, 2009: 62). 1) Prinsip Jual Beli Prinsip jual beli terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut: a) Jual beli dengan skema murabahah ialah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedang nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. b) Jual beli dengan skema salam adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. c) Jual beli dengan skema istishna’ ialah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau produk atau sesuai commit to user



spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. 2) Prinsip investasi Prinsip investasi dalam pembiayaan oleh bank syariah terdiri dari: a) Investasi dengan skema mudharabah yaitu bank bertindak sebagai shahibul maal, sedang nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana. b) Investasi dengan skema musyarakah adalah kerjasama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu

usaha

tertentu

dengan

pembagian

keuntungan

berdasarkan dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 3) Prinsip sewa Prinsip sewa pada penyaluran dana bank syariah terdiri dari: a) Sewa dengan skema ijarah adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. b) Sewa dengan skema ijarah muntahiya bittamlik ialah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakannya dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

commit to user



d. Prospek Perbankan Syariah Perbankan syariah mempunyai potensi dan prospek yang sangat bagus untuk di kembangkan di Indonesia pada saat ini melihat peluang yang besar untuk di kembangkan. Prospek yang baik ini setidaknya ditandai oleh lima hal (Basuki: 2003), yaitu : 1) Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam merupakan pasar yang potensial bagi pengembangan bank syariah di Indonesia. Sampai saat ini pasar yang besar itu belum tergarap secara signifikan. 2) Perkembangan lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah semakin pesat, baik S1,S2,S3 juga D3. Dalam lima tahun kedepan akan lahir sarjana-sarjana ekonomi islam yang memiliki paradikma, pengetahuan dan wawasan ekonomi syariah yang komprehensip, tidak seperti sekarang banyak yang menolak sistem ekonomi syariah karena belum memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ekonomi syariah. 3) Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank, bagaimanapun akan tetap berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Paska fatwa MUI terjadi pertukaran dana masyarakat dari bank konvensional ke bank syariah secara signifikan yang meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Menurut data Bank Indonesia dalam waktu satu bulan pasca fatwa MUI, dana pihak ketiga yang masuk commit to user



ke perbankan syariah hampir Rp 1 triliun. Fatwa ini semakin mendapat dukungan dari para sarjana ekonomi islam. 4) Harapan kita kepada sikap pemerintah cukup besar untuk berpihak pada kebenaran, keadilan dan kemakmuran rakyat. Kemauan politik pemerintah untuk mendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia tinggal menunggu waktu, lama kelamaan mereka akan sadar juga dan melihat keunggulan bank syariah. Sejumlah Pemda di daerah telah mendukung dan bergabung membesarkan bank-bank syariah . 5) Masuknya lembaga-lembaga keuangan Internasional kedalam jasa keuangan perbankan di Indonesia sesungguhnya merupakan indicator bahwa usaha perbankan syariah di Indonesia memang prosfektif dan di percaya oleh para investor dari luar negeri. E.

Pembiayaan Syariah 1) Pengertian Pembiayaan Syariah Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan syariah merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah, transparasi yang penuh tanggung jawab serta jujur dalam commit to user



bertransaksi. Pembiayaan syariah menggunakan kerangka positif yang berlaku namun tetap dalam bingkai syariah. 2) Prinsip Pembiayaan Syariah Bebarapa prinsip pembiayaan syariah adalah: a. Universal Tidak membeda-bedakan kepada berbagai pihak karena adanya suatu latar belakang suku, agama, ras, dan golongan dalam memberikan pelayanan. b. Jelas Prinsip ini tercermin dari cara penyampaian informasi dalam kontrak mengenai tanggung jawab dari kondisi pembiayaan yang disepakati secara bersama. c. Bersih Hanya dengan menggunakan tata cara pembiayaan Syariah untuk menjamin semua transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah islam. d. Terbuka Penawaran harga disampaikan secara rinci dan transparan mengenai harga pokok produk dan margin keuntungan yang diinginkan oleh lembaga pembiayaan.

commit to user



e. Adil Melalui pembiayaan syariah, lembaga pembiayaan menempatkan nasabah pengguna dana dalam hak, kewajiban, keuntungan dan resiko yang berimbang dengan cara yang adil dan merata. f. Jujur Jujur dalam menyampaikan informasi yang ada sesuai dengan kondisi dan apa adanya. 3) Analisis Pembiayaan Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di bank syari’ah adalah sebagai berikut (Muhammad, 2005:304). a. Pendekatan analisis pembiayaan Ada beberapa pendekatan analisis pembiyaan kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan yaitu: 1) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kwantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. 2) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguhsungguh terkait dengan karakter nasabah. 3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. commit to user



5) Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. b. Prinsip analisis pembiayaan Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu: 1) Character artinya sifat atau karakter, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga nasabah untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya. 2) Capacity artinya kemampuan nasabah untuk manjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Dalam hal ini merupakan ukuran dari kemampuan dalam membayar angusran pembiayaan. 3) Capital artinya kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio keuntungan. Dari kondisi tersebut bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan. 4) Colateral artinya jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelangga benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbanganpertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. commit to user



5) Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. 4. Tujuan Analisis Pembiayaan Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan memperlancar perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan untuk menghintung kebutuhan pembiayaan yang layak. 5. Jenis Akad Pembiayaan Syariah Pengertian akad pembiayaan adalah perjanjian tertulis tentang fasilitas pembiayaan yang dibuat oleh bank dan nasabah yang memuat tentang ketentuan, syarat yang disepakati berikut perubahan dan tambahan sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. a. Jenis Akad Pembiayaan Syariah Jenis akad pembiayaan syariah adalah sebagai berikut : 1) Alih Utang Piutang (Al Hiwalah), transaksi pengalihan hutang yang digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya dan bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. commit to user



2) Gadai (Rahn), jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam pemberian pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria yaitu: milik nasabah sendiri, jelas ukuran dan sifatnya serta nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar. 3) Al Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan atara peminjam dengan pihak yang meminjamkan dana, dan mewajibkan peminjam dana melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang ditentukan. 4) Wakalah adalah nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu misalnya transfer. 5) Kafalah adalah bank garansi yang digunakan untuk menjamin pembayaran

suatu

kewajiban

pembayaran.

Bank

dapat

mensyaratkan nasabah untuk mendapatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini. b. Unsur- unsur Akad Unsur-unsur akad menurut Hukum Islam terdapat tiga hal pokok, yaitu : 1) Pertalian antara Ijab dan Qabul Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan commit to user



menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya. 2) Dibenarkan oleh Syara’ Suatu perikatan yang mengandung riba atau obyek perikatan yang tidak halal mengakibatkan perikatan yang dilakukan menjadi tidak sah. 3) Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya Dilakukannya akad oleh para pihak menimbulkan akibat hukum terhadap

obyek

hukum

yang

diperjanjikan

dan

memberi

konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

commit to user

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank memang

Recommend Documents