BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Audit
2.1.1
Pengertian Audit Setiap Perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba
disamping beberapa tujuan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka semua tahap kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan, dianalisa dan diteliti secara seksama terlebih dahulu oleh mereka yang bertanggung jawab. Seiring berjalannya waktu masalah pada Perusahaan makin luas dan rumit. Tugas yang dipikul oleh manajemen makin besar, oleh karena itu manajemen memerlukan alat bantu yang dapat digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya. Salah satu alat bantu dalam melaksanakan fungsi utama manajemen, fungsi pengawasan dan pengendalian adalah aktivitas audit. Menurut Arens et al (2010:4) audit adalah: “Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.” Menurut Mulyadi (2002) pengertian audit secara umum yaitu: “Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.” Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen dengan cara mengumpulkan bukti-bukti 8
9
yang ada serta mengevaluasi bahan bukti tersebut, yang bertujuan agar dapat memberikan suatu pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Proses pelaksanaan audit tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, auditor harus mempunyai latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang memadai sehubungan dengan pelaksanaan audit. Selain itu seorang auditor harus dapat bersikap independen, bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan kode etik profesi. 2.1.2
Jenis-jenis Audit Arens et al (2010:12-14) mengelompokkan jenis-jenis audit ke dalam tiga
tipe, yaitu: 1. Operational Audits 2. Compliance Audits 3. Financial Statement Audits Penjelasan dari tiga tipe audit diatas dapat diartikan bahwa: 1. Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi. Pada saat selesainya audit operasional, biasanya
manajemen
mengharapkan
rekomendasi
auditor
untuk
meningkatkan kegiatan operasinya. 2. Audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang tlah ditetapkan, seperti pelaksanaan ketentuan upah minimum, pelaksanaan undang-undang perpajakan, dan pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan oleh pimpinan Perusahaan. 3. Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan informasi yang diuji telah disajikan sesuai
10
dengan kriteria yang telah ditentukan. Pada umumnya kriteria yang telah ditetapkan tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntasi Keuangan (SAK). Dari berbagai jenis audit yang dilakukan kecuali audit laporan keuangan, keseluruhan audit memiliki tujuan yang (hampir) sama yaitu menilai bagaimana manajemen mengoperasikan Perusahaan, mengelola sumber daya yang dimiliki, meningkatkan efisiensi proses dalam mencapai tujuan Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 2.2
Audit Internal
2.2.1
Pengertian Audit Internal Audit Internal mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai
tujuan Perusahaan yang telah ditentukan. Perlunya konsep Audit Internal dikarenakan bertambah luasnya ruang lingkup Perusahaan. Profesi Audit Internal terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia usaha. Semakin besar suatu Perusahaan maka semakin luas pula rentang pengendalian yang dipikul pimpinan, sehingga manajemen harus menciptakan suatu pengendalian intern yang efektif untuk mencapai suatu pengelolaan yang optimal dengan mempertimbangkan manfaat dan biayanya. Audit Internal yang dilakukan dalam suatu Perusahaan merupakan kegiatan penilaian dan verifikasi atas prosedur-prosedur, data yang tercatat berdasarkan atas kebijakan dan rencana Perusahaan, sebagai salah satu fungsi dalam upaya mengawasi aktivitasnya. Audit Internal juga merupakan aktivitas pendukung utama untuk tercapainya tujuan pengendalian internal. Ketika
11
melaksanakan
kegiatannya,
Audit
Internal
harus
bersifat
objektif
dan
kedudukannya dalam Perusahaan adalah independen. Definisi Audit Internal menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI) tahun 2004: “Audit Internal adalah suatu aktivitas penilaian independen di dalam suatu organisasi untuk penelitian kegiatan pembukuan, finansial, dan kegiatan lainnya, sebagai dasar untuk membantu pimpinan Perusahaan. Pemeriksaan itu mempunyai pengendalian manajerial yang berfungsi dengan jalan mengukur dan menilai efektivitas sarana pengendalian.” Sedangkan definisi Audit Internal menurut Tugiman (2006:11) adalah: “Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.” Definisi Audit Internal menurut The Institute of Internal Auditors (2011:2) adalah: “Internal auditing is independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringin a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance process.” Definisi Audit Internal yang telah disebutkan oleh IIA dapat diartikan sebagai aktivitas independen yang memberikan jaminan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Aktifitas ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.
12
Perbandingan konsep inti Audit Internal terdapat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.1 Perbandingan Konsep Inti Audit Internal Lama (1947) Internal Control
1. 2. 3.
4.
5.
Baru (1999) Risk Management, Control, Governance Process Fungsi penilaian independen yang 1. Suatu aktivitas independen objektif dibentuk dalam suatu organisasi Fungsi penilaian 2. Aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi Mengkaji dan mengevaluasi aktivitas 3. Dirancang untuk memberikan suatu nilai organisasi sebagai bentuk jasa yang tambah serta meningkatkan kegiatan diberikan bagi organisasi organisasi Membantu agar para anggota 4. Membantu organisasi dalam usaha organisasi dapat menjalankan mencapai tujuannya tanggung jawabnya secara efektif Memberi hasil analisis, penilaian, 5. Memberikan suatu pendekatan disiplin rekomendasi, konseling, dan yang sistematis untuk mengevaluasi dan informasi yang berkaitan dengan meningkatkan keefektivan manajemen aktivitas yang dikaji dan risiko, pengendalian dan proses menciptakan pengendalian efektif pengaturan dan pengelolaan organisasi dengan biaya yang wajar
Sumber: (Tugiman, 2008:19)
Dari beberapa definisi tentang Audit Internal di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting yaitu: 1. Audit Internal merupakan suatu fungsi penilaian independen dalam suatu organisasi. Hal Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan penilaian tersebut adalah anggota dari organisasi tersebut. 2. Dalam pengukuran yang dilakukan auditor internal, independensi dan objektivitas harus dipegang. 3. Memberikan mengevaluasi
suatu dan
pendekatan meningkatkan
disiplin
yang
efektivitas
pengendalian dan proses pengelolaan organisasi.
sistematis
untuk
manajemen
risiko
13
4. Auditor internal memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan baik finansial maupun non finansial. 5. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dijalankan sesuai target dalam mencapai tujuan organisasi. 2.2.2
Fungsi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Audit Internal Fungsi Audit Internal adalah membantu manajemen memberi landasan
tindakan manajemen yang selanjutnya. Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:19) menyataan bahwa penanggung jawab fungsi Audit Internal harus mengelola fungsi audit intenal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut dapat disimpulkan, bahwa fungsi Audit Internal adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian intern Perusahaan, kemudian memberikan hasil yang serupa berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan untuk mengambil keputusan atau tindakan yang selanjutnya. Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15) menyatakan bahwa: “Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab fungsi Audit Internal harus dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.” Selain memiliki fungsi, Audit Internal juga memiliki tujuan. Audit Internal bertujuan untuk membantu seluruh anggota manajemen agar dapat melaksanakan tanggung jawab secara efektif dengan jalan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, saran, dan keterangan dari kegiatan operasional Perusahaan yang diperiksanya.
14
Menurut Tugiman (2008:2) tujuan dari Audit Internal adalah: “Membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk tujuan tersebut, Audit Internal menyediakan bagi mereka analisis, penilaian rekomendasi, nasihat, dan informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa.” Tujuan Audit Internal dapat tercapai apabila fungsi dari Audit Internal berjalan dengan baik. Untuk itu, Audit Internal harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara jelas. Tanggung jawab seorang Audit Internal menurut Komite SPAP Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Profesi Akuntan Publik (2001:322) yaitu: “Auditor Internal bertanggungjawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada manajemen entitas dan bagian komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut Auditor Internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktiivitas yang diauditnya.” Tujuan akhir dan tanggung jawab Audit Internal adalah untuk melindungi harta Perusahaan, menjamin bahwa laporan keuangan dan non keuangannya dapat dipercaya, ditaatinya kebijakan dan prosedur serta menjamin apakah aktivitas di Perusahaan sudah berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu ruang lingkup dan tanggung jawab dari Audit Internal tidak boleh dibatasi pada akuntansi dan keuangan saja, namun harus mencakup segala aspek Perusahaan. 2.2.3
Ruang Lingkup Audit Internal Ruang lingkup Audit Internal mencakup bidang yang sangat luas dan
kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen, yaitu mencakup segala aspek Perusahaan, meliputi finansial dan non-finansial. Audit Internal membantu manajemen dalam mengawai berjalannya roda organisasi.
15
Menurut IIA dalam buku Standar & Guidelines For the Professional Practices of Internal Auditing (1998:23) ruang lingkup Audit Internal adalah sebagai berikut: “The scope of internal auditing should encompass the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness if the organization’s system of interna control and the quality of performance in carrying out assigned responsibilities.” Pendapat IIA di atas dapat diartikan bahwa ruang lingkup Audit Internal harus mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem organisasi pengendalian intern dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Perkembangan terbaru berdasarkan standar 2100 kode etik profesional audit internal mengenai nature of work menurut IIA (2011:29) yaitu: “The internal audit activity must evaluate and contribute to the improvement of governanc, risk management, and control processes using a systematic disclipined approach.” Pendapat
tersebut
artinya
bahwa
kegiatan
audit
internal
harus
mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian menggunakan pendekatan disiplin ilmu yang sistematis. 2.2.4
Standar dan Pedoman Praktik Audit Internal Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal menerbitkan Standar Profesi
Audit Internal (SPAI). SPAI ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:5) SPAI terdiri dari 3 standar, yaitu:
16
1. Standar Atribut Standar atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan Audit Internal. 2. Standar Kinerja Standar kinerja menjelaskan sifat dan kegiatan Audit Internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit, juga memberikan praktikpraktik terbaik pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. 3. Standar Implementasi Standar implementasi hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu. Standar implementasi yang akan diterbitkan di masa mendatang adalah standar implementasi untuk kegiatan assurance, standar implementasi untuk
kegiatan
consulting,
standar
implementasi
untuk
kegiatan
investigasi, dan standar implementasi Control Self Assessment (CSA). 2.3
Auditor Internal
2.3.1
Pengertian Auditor Internal Auditor internal ialah orang yang melaksanakan aktivitas pemeriksaan.
Seorang auditor internal berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penialaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks. Definisi auditor internal menurut Mulyadi (2010:29) auditor internal adalah: “Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam Perusahaan (Perusahaan negara maupun Perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh mnajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan
17
efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.” Audit Internal membantu manajemen dalam merancang dan memelihara kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern. Audit Internal juga bertanggungjawab untuk meningkatan operasi organisasi serta menilai kecukupan dan keefektifan dari masing-masing sitem pengendalian yang memberikan jaminan kualitas dari proses pelaporan keuangan. 2.3.2
Kompetensi Auditor Internal Fungsi Audit Internal tidak hanya terbatas kepada masalah keuangan saja,
melainkan juga meliputi seluruh aspek dan aktivitas yang ada di dalam Perusahaan. Dengan dasar ini, maka auditor internal dituntut untuk memiliki kompetensi
yang
tinggi,
yaitu
dengan
mengembangkan
kemampuan
profesionalnya secara berkelanjutan. Kompetensi menurut Tugiman (2006:18) adalah sebagai berikut: “Kompetensi adalah kemampuan profesional yang merupakan tanggung jawab dari bagian Audit Internal dan masing-masing pemeriksa internal.” Kompetensi setiap auditor internal merupakan tanggung jawab dari bagian Audit Internal. Pimpinan Audit Internal dalam setiap pemeriksaan harus menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Melihat banyak beban yang harus dipikul oleh tim Audit Internal, maka dapat diidentifikasi kebutuhan yang sesuai akan kompetensi dasar (basic competency) yang sama bagi para auditor. Menurut Valery G. Kumaat (2011: 25-
18
27) dijelaskan kompetensi Audit Internal mulai dari head of department hingga para pelaksana sebagai berikut: 1. Soft Competency Audit Internal: Menentukan Sosok Audit yang Ideal Kepribadian atau karakter positif yang kuat sekarang ini diakui sebagai penentu keberhasilan seseorang dalam meniti karir, lebih dari bekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Sosok Audit Internal yang ideal harus memiliki keunikan tersendiri, yaitu perpaduan karakter yang jarang dijumpai pada posisi atau profesi lain. Karena harus independen dalam mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan akar masalah hingga mengeluarkan rekomendasi solusi, integritas menjadi hal yang tidak dapat ditawar. 2. Hard Competency Audit Internal: Menentukan Bobot Auditor Meskipun Soft Competency memegang peranan penting, auditor juga dituntut memiliki tingkat berpikir, pengetahuan, dan keterampilan (Hard Competency) di atas rata-rata, tepatnya sebuah kombinasi kompetensi yang terdiri dari Analytical Thinking, Multi-Dimensional Knowledge, dan Advisory Skill. 2.3.3
Standar Profesional Audit Internal Menurut Hery (2010:73) standar profesional Audit Internal terbagi atas
empat macam diantaranya yaitu: 1. Independensi 2. Kemampuan Profesional 3. Lingkup Pekerjaan 4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
19
Adapun penjelasan dari keempat standar profesional Audit Internal tersebut adalah : 1. Independensi Audit Internal harus mandiri dan objektif. Audit Internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor inernal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian Audit Internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Hal ini hanya dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari para audit interrnal. Status organisasi Audit Internal harus dapat memberikan keleluasaan bagi Audit Internal dalam menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan secara maksimal. 2. Kemampuan Profesional a. Pengetahuan dan Kemampuan Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh Audit Internal. Dalam setiap pemeriksaan, pimpinan Audit Internal haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik, perpajakan, dan hukum yang memang diperlukan unutk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.
20
b. Pengawasan Pimpinan Audit Internal bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh para stafnya. Pengawasan yang dilakukan sifatnya berkelanjutan, yang dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penyimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan. c. Ketelitian Profesional Audit
Internal
harus
dapat
bekerja
secara
teliti
dalam
melaksanakan pemeriksaan. Audit Internal harus mewaspadai berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan, kelalaian, ketidakefektifan, pemborosan (ketidakefesienan), dan konflik kepentingan. 3.
Lingkup Pekerjaan a. Keandalan informasi Audit Internal haruslah menguji sistem informasi tersebut, dan menentukan apakah berbagai catatan, laporan finansial dan laporan operasional Perusahaan mengandung informasi yang akurat, dapat dibuktikan kebenarannya, tepat waktu, lengkap, dan berguna. b. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan sistem, yang dibuat dengan tujuan memastikan pemenuhan berbagai persyaratan, seperti kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-
21
undangan. Audit Internal bertanggung jawab untuk menentukan apakah sistem tersebut telah cukup efektif dan apakah berbagai kegiatan yang diperiksa telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. c. Perlindungan aktiva Audit Internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi aktiva Perusahaan terhadap berbagai jenis kerugian, seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, dan kegiatan yang ilegal. Pada saat memverifikasi keberadaan suatu aktiva, Audit Internal harus menggunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat. d. Penggunaan sumber daya Audit Internal harus dapat memastikan keekonomisan dan keefesienan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan. Audit Internal bertanggung jawab untuk menetapkan suatu standar operasional untuk mengukur keekonomisan dan efesiensi. Standar operasional tersebut harus dipahami dan dipenuhi agar berbagai penyimpangan dari standar operasional yang telah diidentifikasi, dianalisis, dan diberitahukan kepada berbagai pihak yang bertanggung jawab untuk dilakukan tindakan perbaikan. e. Pencapaian tujuan Audit Internal harus dapat memberikan kepastian bahwa semua pemeriksaan yang dilakukan sudah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahan.
22
4.
Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan a. Perencanaan kegiatan pemeriksaan Audit Internal harus terlebih dahulu melakukan perencanaan pemeriksaan dengan meliputi penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan, memperoleh informasi dasar tentang objek yang akan diperiksa lalu menentukan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan. Selanjutnya melakukan survei secara tepat untuk lebih mengenali bidang atau area yang akan diperiksa untuk penetapan program pemeriksaan. b. Pengujian dan Pengevaluasian Audit Internal harus melakukan pengujian dan pengevaluasian terhadap semua informasi yang ada guna memastikan ketepatan dari informasi tersebut. Informasi inilah yang nantinya akan digunakan untuk pemeriksaan. c. Pelaporan Hasil Pemeriksaan Audit
Internal harus melaporkan hasil pemeriksaan
yang
dilakukannya. Laporan yang dibuat haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu. Objektif adalah laporan yang faktual, tidak berpihak, dan terbebas dari distorsi. Laporan yang jelas adalah laporan yang mudah dimengerti dan logis. Laporan yang singkat adalah laporan yang diringkas langsung membicarakan pokok permasalahan dan menghindari berbagai perincian yang tidak diperlukan. Laporan yang konstruktif adalah laporan yang berdasarkan isi dan sifatnya akan
23
membantu pihak yang diperiksa dan organisasi serta menghasilkan berbagai perbaikan yang diperlukan. Laporan yanng tepat waktu adalah laporan
yang
pemberitaanya
tidak
ditunda
dan
mempercepat
kemungkinan pelaksanaan berbagai tindakan yang koreksi dan efektif. Audit Internal juga harus langsung melaporkan hasil pemeriksaannya kepada pimpinan dan karyawan lain apabila membutuhkan. d. Tindak lanjut pemeriksaan Audit Internal harus secara terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan apakah suatu tindakan perbaikan telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan. Tindak lanjut Audit Internal didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan. 2.4
Kecurangan (Fraud) Pada kenyataannya fraud hampir terdapat di setiap lini pada organisasi,
mulai dari jajaran manajemen sampai kepada jajaran pelaksana bahkan bisa sampai ke pesuruh (office boy). Fraud dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh seorang pegawai yang tampaknya jujur sekalipun. Dalam kehidupan sehari-hari fraud dapat diartikan dengan istilah pencurian pemerasan, penggelapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian, dan lain-lain. Umumnya terdapat dua tipe kesalahan, yaitu kekeliruan maupun ketidakberesan. Kekeliruan adalah kesalahan yang timbul karena kesalahan manusia yang dilakukan oleh manajemen, maupun karyawan yang disebabkan karena kesalahan. Sedangkan ketidakberesan adalah kesalahan yang
24
timbul karena kesengajaan dari pihak-pihak tertentu dalam Perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. 2.4.1
Pengertian Fraud Pengertian fraud menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:11) adalah sebagai
berikut: “Dalam istilah sehari-hari, fraud dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam terminologi awam fraud lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, fraud pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain”. Adapun kecurangan didefinisikan oleh Hiro Tugiman (2004:63) adalah sebagai berikut: “Fraud mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh orang luar di luar organisasi tersebut.” Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan, kecurangan mengarah pada ketidakwajaran dan suatu tindakan yang ilegal. Sebagian besar merupakan penipuan yang disengaja dan dilakukan untuk manfaat atau kerugian organisasi. Kecurangan ini pun bisa dilakukak oleh orang dalam atau luar organisasi. Pada dasarnya fraud merupakan tindakan yang melanggar hukum dan bisa merugikan berbagai pihak. Fraud merupakan suatu hal yang sangat sulit diberantas, bahkan korupsi di Indonesia sudah dilakukan secara sistematis sehingga perlu penanganan yang sistematis. Akan tetapi kita harus optimis bahwa bisa dicegah atau paling sedikitnya bisa dikurangi dengan menerapkan pengendalian anti fraud.
25
2.4.2
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fraud
Menurut Tunggal (2001:11) ada beberapa faktor atau motif seseorang melakukan kecurangan, yaitu: “1. Egosentris 2. Ideologis 3. Psikotis” Penjelasan mengenai motif tersebut adalah sebagai berikut: 1. Egosentris merupakan motif yang berasal dari fakta bahwa penipu berusaha menunjukkan bahwa ia lebih tinggi daripada orang lain. 2. Ideologis yaitu memiliki motif yakni melakukan kecurangan untuk memberikan protes yang kuat atas sesuatu yang akan terjadi. 3. Psikotis yaitu sebuah kebiasaan dimana melakukan kecurangan mereka diluar kewajiban atau obsesi. Menurut Arens et al (2008:340) terdapat tiga faktor seseorang melakukan kecurangan yang dikenal sebagai fraud triangle, yang dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.1 Fraud Triangle Opportunity
Pressure
Rationalization
Sumber: Arens et al (2008:340)
26
Berikut penjelasan mengenai fraud triangle tersebut: 1.
Pressure (tekanan) Tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong seorang berani melakukan tindak kecurangan. Faktor ini berasal dari idividu si pelaku di mana dia merasa bahwa tekanan kehidupan yang begitu berat memaksa si pelaku melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadinya. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan jaminan kesejahteraan yang ditawarkan Perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja kurang atau pola hidup yang serba mewah sehingga si pelaku terus-menerus merasa kekurangan.
2.
Opportunity (kesempatan) Merupakan faktor yang sepenuhnya berasal dari luar individu, yakni berasal dari organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan. Kesempatan melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Dengan kedudukan yang dimiliki, si pelaku merasa memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan. Ditambah lagi dengan sistem pengendalian dari organisasi yang kurang memadai.
3. Rationalization (rasionalisasi) Si pelaku merasa memiliki alasan yang kuat yang menjadi dasar untuk mebenarkan apa yang dia lakukan. Serta mempengaruhi pihak lain untuk menyetujui apa yang dia lakukan.
27
Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Banyaknya fraud yang terjadi mengakibatkan Perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar sehingga Perusahaan dapat jatuh pada saat yang tidak tepat, misalnya kehilangan uang atau saham. 2.4.3
Tanda-tanda kecurangan (Fraud) Tanda-tanda fraud yang disebutkan oleh Tunggal (2001:61) antara lain
adalah: 1. Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya 2. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas 3. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan 4. Pengendalian operasi yang tidak baik 5. Situasi karyawan yang sedang dalam tekanan. Pernyataan itu memberikan penjelasan bahwa fraud dapat dideteksi dari perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dari tahun-tahun sebelumnya. Ini disebabkan karena laporan keuangan yang dimanipulasi untuk menutupi fraud sehingga timbul perbedaan angka. Tidak adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas juga dapat menimbulkan fraud karena karyawan dapat bertindak semena-mena tanpa memperdulikan tanggung jawabnya. Karyawan harus dirotasi karena semakin lama karyawan ditempatkan di bagian tertentu, mereka akan mengetahui banyak rahasia atau hal-hal penting yang
28
berkaitan dengan pekerjaannya. Selain itu, pengendalian operasi harus berjalan dengan baik agar sumber daya efisien dan efektif. Fraud biasanya muncul bersamaan dengan red flag. Red flag dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal. Penjelasan lain, dapat dikatakan red flag adalah suatu indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan perlu penyidikan lebih lanjut. Menurut Soejono Karni (2000:38) faktor pendorong atau indikasi terjadinya kecurangan sebagai berikut: 1. Lemahnya pengendalian intern: a. Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan b. Manajemen tidak menekankan perlunya peran intern control c. Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal conflict interest d. Internal auditor tidak diberi wewenang untuk menyelidiki para eksekutif terutama menyangkut pengeluaran yang besar. 2. Tekanan keuangan terhadap seseorang: a. Banyak hutang b. Pendapatan rendah c. Gaya hidup mewah. 3. Tekanan non-financial a. Tuntutan pimpinan diluar kemampuan bawahan b. Direktur utama menetapkan suatu tujuan yang harus dicapai tanpa dikonsultasikan dulu kepada bawahannya c. Penurunan penjualan.
29
4. Indikasi lain: a. Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai b. Meremehkan integritas pribadi c. Kemungkinan koneksi dengan organisasi kriminal. Pada umumnya faktor pendorong seseorang melakukan tindakan fraud adalah tekanan, baik itu tekanan finansial maupun non finansial yang didukung dengan adanya kesempatan karena Perusahaan tidak menindak tegas pelaku fraud sehingga tidak membuat efek jera bagi para pelaku fraud. 2.4.4
Jenis-jenis Kecurangan Menurut Association of Certified Fraud Examination (ACFE) dalam
Tuanakotta (2007:96), kecurangan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1. Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent Financial Statement) Kecurangan
laporan
keuangan
dapat
didefinisikan
sebagai
kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk slaah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non-financial Kecurangan
financial
menggambarkan
kecurangan
dalam
menyusun laporan keuangan. Kecurangan ini berupa salah saji (misstatements baik overstatements maupun understatements). Kecurangan non-financial menggambarkan kecurangan dalam menyusun laporan non-keuangan. Kecurangan ini berupa penyampaian laporan non-keuangan yang menyesatkan lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya, dan seringkali merupakan pemalsuan dan pemutarbalikkan
30
fakta. Bisa tercantum dalam dokumen yang dipakai untuk kepentingan intern maupun ekstern. 2. Penyalahgunaan Aset (Aset Misappropriation) Asset Misappropriation atau “pengambilan” aset secara ilegal dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri. Namun, dalam istilah hukum, “mengambil” aset secara ilegal (tidak sah, atau melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut, disebut menggelapkan. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (fraudulent disbursement). 3. Korupsi (Corruption) Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE. Korupsi di sini serupa tapi tidak sama dengan istilah korupsi dalam ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Korupsi menurut ACFE terbagi ke dalam empat bentuk, yaitu pertentangan kepentingan (conflick of interest), suap (bribery), pemberian ilegal (illegal grasatuities), dan pemerasan ekonomi (economic extortion). 2.4.5
Pendeteksian Kecurangan Kecurangan merupakan tindakan yang sifatnya kontinyu dan memang sulit
dalam upaya menghapuskan tindakan tersebut, meski telah ada upaya internal audit dalam suatu organisasi dikarenakan kecurangan itu sendiri telah membudaya serta sifat manusia yang terkadang mempunyai sifat serakah yang akhirnya dapat memicu hal tersebut. Meski demikian, internal audit tetap berupaya dalam
31
meminimalisir kecurangan dalam organisasi dengan mengupayakan pencegahan dini, serta memberikan pembinaan-pembinaan dalam sebuah Perusahaan atau organisasi. Menurut Valery G. Kumaat (2011:156) mendeteksi kecurangan (Fraud Detection) adalah sebagai berikut: “Mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit).” Sedangkan menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:45) pendeteksian fraud oleh internal auditor merupakan: “Pendeteksian fraud oleh internal auditor merupakan pengidentifikasian indikator-indikator fraud yang mengarahkan perlu tidaknya dilakukan pengujian.” Dari beberapa definisi di atas sudah jelas bahwa pendeteksian fraud merupakan suatu deteksi awal yang harus dilakukan agar tindak fraud dapat dicegah untuk tidak dilakukan, dan untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan pengujian. Berbagai teknik dapat diterapkan untuk mendeteksi kecurangan, seperti yang dikutip dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2000), yaitu: 1. Critical atau Key Point Auditing Critical point auditing adalah suatu teknik dimana melalui pemeriksaan atas catatan pembukuan, gejala suatu manipulasi dapat diidentifikasi. Keberhasilan untuk dapat mendeteksi fraud tergantung pada tiga faktor:
32
a. Besarnya organisasi dan jumlah transaksi catatan yang tersedia untuk diperiksa b. Jumlah item yang diperiksa c. Jumlah kecurangan yang terjadi 2. Analisis Kepekaan Pekerjaan Setiap pekerjaan dalam suatu organisasi meiliki berbagai peluang atau kesempatan untuk terjadinya fraud. Teknik analisis pekerjaan (job sensitivity analysis) ini pada prinsipnya didasarkan pada asumsi jika seseorang karyawan bekerja pada posisi tertentu, peluang atau tindakan negatif (kecurangan) apa saja yang dapat dilakukan. Dengan kata lain teknik ini merupakan analisa dengan memandang “pelaku potensial”. Sehingga pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya fraud dapat dilakukan misalnya dengan memperketat pemeriksaan intern pada posisi yang rawan fraud. Audit akan dapat berjalan secara efektif jika mampu dalam mendeteksi kecurangan dan mengurangi kegagalan dalam pendeteksian kecurangan melalui tindakan dan langkah-langkah seagai berikut (SAS No.99): 1. Seluruh anggota tim harus memahami apa yang disebut dengan kecurangan dan tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kecurangan 2. Mendiskusikan di antara anggota tim mengenai risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan
33
3. Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan 4. Mengidentifikasi masing-masing risiko yang mungkin menyebabkan salah saji material yang berasal dari tindakan kecurangan 5. Menilai risiko-risiko yang teridentifikasi serta mengevaluasi pengaruhnya pada akun 6. Merespon hasil penilaian mengenai risiko kecurangan. Respon yang harus diberikan oleh auditor adalah: a. Respon bahwa risiko keuangan memiliki efek pada bagaimana audit akan dilaksanakan b. Respon yang meliputi penentuan sifat, saat dan lingkup prosedur audit yang akan dilaksanakan c. Respon dengan merencanakan prosedur-prosedur tertentu dengan tujuan mendeteksi salah saji material akibat tindakan kecurangan 7. Mengevaluasi hasil audit. Audit harus mengevaluasi: a. Penilaian risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan selama pelaksanaan audit b. Mengevaluasi prosedur analitis yang dilaksanakan dalam pengujian substantif
atau
review
keseluruhan
tahap
audit
yang
mengidentifikasikan tidak ditemukan risiko salah saji material yang berasal dari tindakan kecurangan c. Mengevaluasi risiko salah saji material yang disebabkan kecurangan saat audit hampir selesai dilaksanakan
34
8. Mengkomunikasikan mengenai kecurangan pada manajemen, komite audit atau pihak lain 9. Mendokumentasikan pertimbangan yang digunakan oleh auditor mengenai kecurangan. Dokumentasi itu dalam bentuk: a. Dokumentasi mengenai diskusi antar anggota tim audit dalam perencanaan
audit
dalam
hubungannya
dengan
pendeteksian
kecurangan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan entitas. b. Prosedur yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan menilai salah saji yang disebabkan oleh tindakan kecurangan c. Risiko khusus yang teridentifikasi dan menilai salah saji material dan respon auditor atas hal tersebut d. Alasan untuk tidak dilaksanakannya prosedur tambahan tertentu e. Bentuk komunikasi mengenai kecurangan pada manajemen, komite audit atau pihak lain. Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, maka auditor diharapkan dapat lebih efektif dalam melaksanakan pengauditan yang sekaligus dapat lebih efektif dalam mendeteksi adanya kecurangan di dalam laporan keuangan serta menghindari tuntutan hukum dikemudian hari. Upaya pendeteksian ini bisa berlangsung dalam waktu relatif cepat, tetapi terkadang harus membutuhkan kesabaran hingga berbulan-bulan. Menurut Valery G Kumaat (2011:156) menyimpulkan bahwa cepat atau lambatnya pendeteksian bergantung pada:
35
1. Faktor di pihak pelaku, yaitu kemampuannya menyiasati sistem atau menutup celah dari praktek fraud nya, sehingga menentukan tingkat kerumitan suatu tindak fraud. 2. Faktor
yang
ditentukan
oleh
kapasitas
auditor
sendiri,
yaitu
kemampuannya mengembangkan audit berbasis resiko (risk based audit) dan membangun Jaringan Informan (Audit Intelligence) dengan tetap bersikap hati-hati. Adanya upaya pencegahan yang diterapkan oleh Perusahaan dapat memperkecil peluang terjadinya fraud karena setiap tindakan fraud dapat terdeteksi cepat dan diantisipasi dengan baik oleh Perusahaan. Setiap karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan fraud yang dapat merugikan banyak pihak. AICPA bersama dengan organisasi profesional, menerbitkan Management Anti Fraud Program and Controls: Guidance to Prevent, Deter, and Detect Fraud. Dalam pedoman tersebut, mengungkapkan tiga unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan: budaya jujur dan etika yang tinggi, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi resiko kecurangan, dan pengawasan oleh komite audit. Mencakup ketiga hal di atas, maka pengendalian internal merupakan cara yang paling efektif dalam mencegah dan menghalangi kecurangan. Namun, penciptaan lingkungan pengendalian yang efektif tidak luput dari adanya nilai atau norma yang dianut dalam Perusahaan tersebut. Dengan adanya nilai dan norma dapat membantu menciptakan budaya jujur dan etika yang tinggi.
36
Penciptaan budaya jujur dan etika yang tinggi menurut Tunggal (2012:220) mencakup enam unsur: 1. Tone at the top. Manajemen dan dewan direksi berada pada posisi atas. Dalam hal ini manajemen dan dewan direksi selaku pemberi arahan terhadap karyawannya serta tidak membiarkan karyawan yang tidak menanamkan kejujuran dan perilaku etis. 2. Menciptakan lingkungan kerja positif. Semangat karyawan akan semakin meningkat jika dalam Perusahaannya ia merasa lebih santai, namun tetap memiliki dedikasi yang tinggi. Dengan demikian, karyawan tidak merasa terabaikan dalam lingungannya, misalnya seorang karyawan yang tidak mendapatkan tekanan berlebihan, ancaman dan sebagainya. 3. Mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat. Perusahaan sebaiknya memprioritaskan karyawan untuk mendapat promosi atau mempekerjakan berdasarkan tingkat kejujuranya agar karyawan di dalamnya dapat lebih kompeten dan menanamkan kejujurannya
sehingga
dapat
membantu
pencegahan
terjadinya
kecurangan. Hal demikian dimaksudkan agar lebih mengefektifkan pencegahan atau menghalangi kecurangan.
37
4. Pelatihan. Pelatihan merupakan tool serta menjadi pegangan bagi karyawan dalam Perusahaan agar mampu menerapkan perilaku etisnya. Pelatihan merupakan bagian yang penting dalam pengendalian anti kecurangan ini. 5. Konfirmasi. Adakalanya pegawai mengkonfirmasikan tanggung jawab serta perilaku mereka selama bekerja tanpa melaporkan suatu tindakan yang melanggar. Hal ini dapat mengokohkan kebijakan kode perilaku dan juga membantu pegawai untuk tidak melakukan kecurangan. 6. Disiplin. Setiap pegawai harus mengetahui bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak mengikuti kode perilaku Perusahaannya atau melanggar nilai dan norma, sehingga pegawai akan merasa enggan untuk berbuat tidak etis yang merujuk pada kecurangan. 2.5
Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian
2.5.1
Kerangka Pemikiran Audit Internal sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencegah
kecurangan dalam suatu organisasi yang kegiatannya meliputi pengujian dan penilaian efektivitas serta kecukupan sistem pengendalian internal organisasi. Fungsi Audit Internal dapat berupa layanan informasi, sistem atau proyek. Tanpa Audit Internal, kepala instansi tidak akan memiliki sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja dalam organisasi. Audit Internal sangat erat berkaitan dengan masalah pendeteksian kecurangan di dalam Perusahaan. Adanya Audit Internal dalam suatu Perusahaan
38
diyakini bermanfaat dalam membantu mencegah terjadinya kecuranan. Namun demikian, Audit Internal tidak bertanggung jawab atas terjadinya kecurangan, meskipun Audit Internal merupakan pihak yang memiliki kewajiban yang paling besar dalam masalah pendeteksian kecurangan. Audit Internal harus bisa memastikan apakah kecurangan tersebut memang ada atau tidak. Untuk memastikannya, Audit Internal akan melakukan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern yang dibuat manajemen dan aktivitas karyawan Perusahaan berdasarkan kriteria yang tepat untuk merekomendasikan suatu rangkaian tindakan kepada pihak manajemen. Disamping itu, Audit Internal harus mempunyai alat pengendalian yang efektif sehingga setiap kecurangan dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin. Dengan demikian, jelas bahwa Audit Internal membantu manajemen dalam
memberikan
saran
dan
nasehatnya
sehubungan
dengan
Sistem
Pengendalian yang dibuat oleh manajemen. Bukan menindaknya tapi sekedar menilai dan mengevaluasinya, karena tindakan lebih lanjut sepenuhnya ada ditangan manajemen. Menurut Valery G. Kumat (2011:35) mendefinisikan Audit Internal adalah sebagai berikut: “Audit Internal adalah agen yang paling “pas” untuk mewujudkan Internal Control, Risk Management dan Good Corporate Governance yang pastinya akan memberi Nilai Tambah bagi Sumber Daya dan Perusahaan.” Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa Audit Internal merupakan suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan Perusahaan untuk memberikan saran kepada manajemen.
39
Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:65) Audit Internal memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti fraud telah berjalan efektif. Aktivitas Audit Internal dapat mencegah sekaligus mendeteksi fraud. Pengertian Fraud berarti bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar, apabila suatu kesalahan adalah disengaja maka kesalahan tersebut merupakan fraud (fraud ulent). Adapun pengertian fraud menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:2) adalah sebagai berikut: “Fraud, sebagaimana yang umumnya dimengerti dewasa ini, berarti ketidakjujuran dalam bentuk suatu penipuan yang disengaja atau suatu kesalahan penyajian yang dikehendaki atas suatu fakta yang material.” Penelitian yang dilakukan penulis mengenai pengaruh Audit Internal terhadap pendeteksian fraud ini menyebutkan bahwa Audit Internal berfungsi membantu manajemen dalam pendeteksian fraud yang terjadi di suatu organisasi. Tindakan fraud dapat dicegah dengan cara menciptakan budaya kejujuran, sikap keterbukaan dan meminimalisasi kesempatan untuk melakukan tindakan fraud. Kasus fraud yang semakin marak terjadi membuat kerugian yang cukup besar bagi Perusahaan. Apabila fraud tidak bisa dideteksi dan dihentikan, maka akan berakibat fatal bagi Perusahaan. Untuk itu manajemen Perusahaan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud. Menurut Valery G Kumaat (2011:156) mendeteksi fraud (fraud detection) adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak fraud, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku fraud (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk
40
berkelit). Maka dengan adanya Audit Internal di dalam Perusahaan tindak fraud dapat dicegah dan dideteksi karena setiap gerak-gerik karyawan terawasi dan terbatasi untuk melakukan tindakan fraud. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan symptom fraud yang berpotensi terjadi di lingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung serta pengaruh Audit Internal terhadap pendeteksian terjadinya fraud. Kerangka pemikiran tersebut adalah: Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Audit Internal PDAM Tirtawening Bandung
Fungsi Audit Internal yang Memadai
Mendeteksi Kecurangan
2.5.2
Hipotesis Penelitian Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah disusun,
maka peneliti mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut: Jika Audit Internal menjalankan perannya sebagai internal control dengan baik maka akan berpengaruh dalam mendeteksi praktek kecurangan.
