BAB II TINJAUAN PENULISAN. Di masa orde baru peraturan pemerintah daerah ditetapkan dengan

BAB II TINJAUAN PENULISAN

A. Pemerintah Derah 1.

Pengertian Pemerintah Daerah (PEMDA) Di masa orde baru peraturan pemerintah daerah ditetapkan dengan

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, tetapi belum memberikan kepastian tentang kewenangan dan perimbangan keuangan kepada daerah dan adanya kekuasaaan

yang terpusat pada

pemerintahan. Pengertian pemerintah daerah menurut Halim (2002 : 2) adalah “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan DPRD”. Hal ini memberikan arti bahwa tidak terdapat adanya pemisahaan secara konkrit antara eksekutif dan legislatif yang dapat memicu tidak berjalanya pengawasan secara efektif. Definisi pemerintah daerah menurut Bastian (2001 : 203) menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah berserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah”. Sedangkan penegertian pemerintah daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia N0. 32 tahun 2004 pasal 1 Menyebutkan Pemerintah daerah adalah penyelenggara unsur pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”(RI, 2004 : 1).

6 Universitas Sumatera Utara

Menurut Undang-undang Republik Indonesi No. 32 Tahun 2004 pasal 1 menyebutkan dalam menjalankan roda kegiatan pemerintah daerah dipimpin oleh Gubernur, Bupati, Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dari pengertian diatas secara umum pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.

2.

Fungsi Pemerintah Daerah Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia

No. 32 Tahun 2004 adalah : a. Perintah daerah mengatur dan mengurus sendiri unrusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Universitas Sumatera Utara

B. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (APD) 1.

Pengertian Akuntansi Pemerintah Daerah (APD) Pengertian Akuntansi Pemerintahan Daerah menurut PP No. 24 Tahun

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual meupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan penggolongan, peringkasan, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah (RI, 2005 : 4). Dengan adanya dan berfungsinya sistem akuntansi pemerintahan dapat dilakukannya penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan dengan mudah, andal, tepat waktu, dan akuratnya suatu laporan keuangan.

2.

Pengertian Sistem Akuntansi Ruang lingkup penertian sangatlah luas berikut definisi sistem akuntansi

yang dipaparkan oleh Mulyadi (2001:03) menyebutkan sistem akuntansi adalah “Organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedimikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”. Untuk pengertian sistem sendiri ada beberapa definisi yang dipaparkan oleh beberapa penulis yakni menurut Mulyadi (2001 : 3) adalah “suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”. Menurut Widjajanto (2001:2) Sesuatu dapat disebut sistem apabila memenuhi 2 syarat. Pertama adalah memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bagian-bagian itu disebut subsitem, atau ada pula yang menyebut sebagai prosedur.


Dalam suatu kegiatan agar sistem dapat berfungsi secara efektif dan efisien, subsitem-subsistem/prosedur-prosedur itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Interaksi ini bisa tercapai terutama demikian, biasanya antara satu subsistem dengan subsistem lainya tidak dapat terlihat garis pemisahnya secara tegas, karena interaksi yang terjalin antara subsistem itu demikian kuatnya dan acapkali saling bertumpang tindih. Input merupakan penggerak atau pemberi tenaga dimana sistem itu dioperasikan. Output adalah hasil operasi. Dalam pengertian sederhana, output berarti yang menjadi tujuan., sasaran atau target pengorganisasian suatu sistem. Sedangkan proses dalah aktivitas yang mengubah input menjai outpu. Menurut Hall (2001 : 5) mendefinisikan sistem adalah “sekelompok 2 atau lebih koponen-komponen yang saling berkaitan (inter related) atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk tujuan yang sama (common Purpose)”. Dari dafinisi sistem akuntansi dan definisi sistem yang dikemukakan beberapa penulis didapat bahwah sistem akauntansi adalah suatu proses akuntansi untuk mengolah data transaksi yang terjadi menjadi suatu laporan keuangan yang dapat berguna untuk menyampaikan informasi.

3.

Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Adapun yang menjadi tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah

antara lain : a. Menjaga aset melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten. b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan tujuan akuntabilitas. c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan (neraca)


d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan secara efektif.

4.

Unsur-unsur Sistem Akuntansi Dari definisi sistem akuntansi, sistem dan prosedur, dimana didapat unsur

sistem akuntansi akuntansi adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta laporan. Berikut ini diuraikan lebih lanjut pengertian masing-masing unsur sistem akuntansi tersebut. a. Formulir Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi, dimana formulir ini sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas secarcik kertas. Formulir sering pula disebut dengan istilah media, karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. Dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksi direkam pertama kali sebagai dasar pencatatan dalam catatan. b. Jurnal Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Seperti telah disebutkan di atas, sumber informasi pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kali diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam


jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasil peringkasannya (berupa jumlah rupiah transaksi tertentu) kemudian di posting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. c. Buku Besar Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Rekening buku besar ini di satu pihak dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, di pihak lain dapat dipandang pula sebagai sumber informasi keuangan uantuk menyajian laporan keuangan. d. Buku Pembantu Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan riciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary ledger). Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum setiap rekening tertentu dalam buku besar. e. Laporan Tahap terakhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan, dimana laporan ini dapat digunakan untuk melakukan kebijakan periode akuntasi tahun berikutnya. Adapun laporan keuangan terdiri dari komponen-komponen yaitu Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan perubahan ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan


Keuangan, Sedangkan menurut Akuntansi Pemerintahan Komponenkomponen Laporan Keuangan adalah Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan atas laporan Keuangan.

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah Definisi pendapatan menurut IASC (international Accounting Standards

Committee) framework adalah “Penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk, atau peningkatan aset/aktiva, atau pengurangan hutang kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana, selain penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi peserta ekuitas dana”. (Halim, 2002 : 66) Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut halim (2002 : 64) “Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Definisi PAD menurut Bastian (2001 : 110) adalah “Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan.


2.

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah dapat dipisahkan menjadi empat jenis yaitu :

a.

Pajak Daerah

1) Pengertian Pajak Derah Pengertian pajak daerah menurut Halim (2002 : 67) adalah “pendapatan daerah yang berasal dari pajak”. Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disebutkan bahwa “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelengaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak yaitu: a) Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi b) Objek dan pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum c) Tidak berdampak negatif terhadap perekonomian d) Memperhatikan aspek keadilan dan kemempuan masyarakat e) Menjaga kelestarian lingkungan hidup

2) Jenis dan Tarif Pajak Daerah Jenis Pajak daerah untuk Provinsi terdiri dari : a) Pajak Kendaraan Bermotor b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor


c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d) Pajak Kendaraan di Atas Air e) Pajak Air di Bawah Tanah f) Pajak Air Permukaan Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah pasal 2 terdiri dari : a) Pajak hotel b) Pajak restoran c) Pajak hiburan d) Pajak reklame e) Pajak penerangan jalan f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C g) Pajak parkir Tarif pajak daerah sebagai mana tercantum pada table 2.1 Tabel 2.1 Daftar Tarif Pajak Daerah No.

Pajak Provinsi

1.

Pajak kendaraan bermotor : a. Pajak kendaraan bermotor bukan umum b. Kendaraan bermotor umum c. Kendaraan bermotor alat-alat berat

2.

Pajak diatas air

kendaraan

Tarif Maksimum (%)

Tarif Final (%)

No. 1.

Pajak Kabupaten/Kota

Tarif Maksimum (%)

Pajak Hotel

10%

Pajak Restoran

10%

1,5% 5%

1,0% 0,5%

5%

1,5% 2.


3

4.

5.

6.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : 1) Penyerahan Pertama a. Kendaraan bermotor bukan umum b. Kendaraan bermotor umum c. Kendaraan alatalat berat dan alat besar 2) Penyerahan Kedua a. Kendaraan bermotor bukan umum b. Kendaraan bermotor umum c. Kendaraan alatalat berat dan alat besar 3) Penyerahan karena warisan a. Kendaraan bermotor bukan umum b. Kendaraan bermotor umum c. Kendaraan alatalat berat dan alat besar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatas air: a. Penyerahan pertama b. Penyerahan kedua c. Penyerahan karena warisan Pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

10%

10% 3%

1%

10%

1%

3.

Pajak Hiburan

35%

4.

Pajak Reklame

25%

5.

Pajak Penerangan jalan

10%

0,3%

0,1%

0,1% 0,03%

10%

5% 1% 0,1%

5% 6 20%

Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C

20%

Sumber : Saragih, 2003


b. Retribusi Daerah 1) Pengertian Retribusi Daerah Retribusi daerah menurut Marsdiasmo (2002 : 100), menyatakan bahwa : “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Sedangkan pengertian Retribusi daerah menurut Halim (2002 : 67) adalah “Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah”. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang tidak hanya didasarkan atas objek tetapi juga berdasarkan perbedaan atas pendekatan tarif.

2) Jenis Retirbusi Daerah Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 menyebutkan jenis retribusi daerah untuk propinsi antara lain : a) Retribusi Pelayanan Kesehatan b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta d) Retribusi Pengujuan Kapal Perikanan

Selanjutnya Jenis Pendapatan retribusi untuk kabupaten / kota meliputi : a) Retribusi Pelayanan Kesehatan. b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP. d) Retribusi Pelayanan Pasar. e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.


f)

Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan.

g) Dan Sebagainya.

c.

Hasil Pengolahan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahahkan

1) Pengertian

Hasil

Pengolahan

Kekayaan

Milik

Daerah

yang

Dipisahahkan Menurut penjelasan pasal 157 huruf a angka (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Bahwa yang dimaksud dengan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang di pisahkan antara lain bagi laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Perusahaan milik daerah dan hasil mengelolah kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan “Penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan” (RI, 2005 : 3). Sedangkan menurut Halim (2002 : 68) menyebutkan Pengelolaan Kekayaan Milik Derah yang Dipisahkan adalah Penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan penghelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”.

2) Jenis Hasil Pengolahan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahahkan Jenis hasil pengolahan kekayaan milik daerah yang dipisahahkan antara lain : a) Bagian laba perusahaan milik daerah b) Bagian laba bagian lembaga keuangan bank c) Bagian laba lembaga keuangan non bank d) Bagian laba atas penyertaan modal dan investasi


d. Lain-lain PAD yang Sah 1) Pengertian Lain-lain PAD yang Sah Menurut penjelasan pasal 57 huruf a angka (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa yang dimaksud dengan Lain-lain PAD yang Sah adalah Penerimaan daerah luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah”. Sedangkan menurut Halim (2002 : 69) Lain-lain PAD yang Sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah.

2) Jenis Lain-lain PAD yang Sah Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut ini: a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan b) Penerimaan jasa giro c) Penerimaan bunga deposito d) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan e) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

D. Sistem Penerimaan Kas 1.

Pengertian Penerimaan Kas Menurut Indra Bastian (2006 : 118) menyebutkan kas adalah uang tunai

dan setoran dengan uang tunai serta saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan entitas pemerintah daerah.


Sedangkan pengertian kas menurut PP 24 Tahun 2005 adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Dari penertian tersebut didapat bahwa penerimaan Kas adalah semua aliran uang yang masuk ke berndahara umum daerah dimana dipergunakan untuk kegiatan pemerintah.

2.

Prosedur Penerimaan Kas Prosedur penerimaan uang dalam perusahaan perlu dirancang sedemikian

rupa sehingga kemungkinan tidak tercatat dan tidak diterimanya uang yang seharusnya diterima dapat dikurangi menjadi sekecil mungkin. Prosedur penerimaan kas perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Terdapat pemisahan tugas antara penyimpan, yang menerima dan yang mencatat penerimaan uang. Apabila untuk sebuah perusahaan kecil pemisahaan demikian tidak dapat dilakukan, maka penggabungan antara ketiga tugas tadi hanya dapat dilakukan oleh pemilik perusahaan. b. Setiap penerimaan uang langsung disetor ke bank sebagaimana adanya.

Dari hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasanya prosedur penerimaan kas secara umum adalah sebagai berikut : a. Menulis data mengenai jumlah uang yang diterima oleh kasir dalam dokumen yang digunakan oleh kasir seperti pita register kas dan pembubuhan cap lunas yang diterima. b. Menghitung jumlah uang tunai yang diterima.


c. Membandingkan jumlah harga/uang yang harus diterima yang tercantum pada dokumen penerimaan kas dengan jumlah uang tunai yang diterima oleh bagian kasir. d. Mencatat jumlah uang yang diterima pada buku pencatatan penerimaan kas atau yang biasa disebut buku kas. adapun fungsi yang terkait secara umum dalam prosedur penerimaan kas yakni fungsi kas dan fungsi akuntansi. Sedangkan untuk dokumen yang digunakan adalah faktur, register kas, bukti setor bank, kwitansi, catatan yang digunakan yakni jurnal penerimaan kas, jurnal umum.

3.

Sistem Pengelolaan Akuntansi Penerimaan Kas dari Pendapatan Asli Daerah Sistem akuntansi penerimaan kas merupakan sistem yang digunakan untuk

mencatat semua transaksi penerimaan kas. Sistem penerimaan kas dari Pendapatan Asli Daerah berasal dari transaksi yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Transaksi penerimeaan Pendapatan Asli Daerah antara lain dari : a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengolahan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahahkan d. Lain-lain PAD yang Sah dimana berasal dari penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan bunga deposito, penerimaan jasa giro, denda, keterlambatan pelaksanaan kegiatan .


Tansaksi yang timbul akan membuat suatu jaringan prosedur yang terdiri dari penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan. Prosedur penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan merupakan uraian pelaksanaan kegiatan yang terdiri : fungsi/pihak yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan yang digunakan, deskripsi prosedur. a.

Fungsi yang Terkait Fungsi yang terkait dalam prosedur penerimaan, penyetoran kas dan

pencatatan dalam sistem penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah adalah : 1) Penguna Anggaran/SPKD Menerima dan mengesahkan laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan, Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPT) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) 2) Bendahara Penerimaan Memiliki tugas sebagai : Menerimaan

Pembayaran

Pajak.

Disini

Bendahara

Penerimaan

melaksanakan tugas sebagai menerima setoran dari wajib pajak, dan berhak menyetor semua uang yang diterima ke bank (Rekening Kas Daerah) paling lambat 1 (satu) hari kerja saat uang tersebut diterima. Bendahara penerimaan membuat rekap setoran. Jika unit kerja membentuk Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara penerimaan menerima Rekap Setoran yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu. Pembuatan Dokumen. Berfungsi untuk menerima dokumen Rekap Setoran dan Surat Tanda Setoran (STS) dari Bendahara Penerimaan. Berdasarkan kedua dokumen tersebut, dibuat Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH).


Pembuatan dokumen menyerahkan RPH (dilampirkan Rekap Setoran) ke Bendahara Umum Daerah (BUD). Pencatat. Berfungsi untuk menerima dokumen setoran (Rekap Setoran, STS, dan RPH) dari pembuat dokumen dan mencatat ke dalam Buku Kas Umum 3) Bendahara Penerimaan Pembantu Apabila unit kerja membentuk Bendahara Penerimaan Pembantu, maka berfungsi sebaga penerima setoran dari wajib bayar, dan berkewajiban menyetor semua uang yang diterima ke bank (Rekening Kas Daerah) paling lambat 1 (satu) hari kerja saat uang kas tersebut diterima. Kecuali bagi daerah yang karena kondisi dan transportasi dapat melebihi ketentuan dimaksud, yang ditetapkan oleh kepala daerah. Bendahara Penerimaan Pembantu membuat rekap setoran. Rekap setoran diserahkan ke Bendahara Penerimaan Uang dengan dilampiri STS. 4) Bendahara Umum Daerah (BUD) / PPKD Berfungsi untuk menerima laporan setoran kas melalui Bank (Nota Kredit) serta menerima dokumen setoran (RPH yang dilampirkan Rekap Setoran) dari Bendahara Penerimaan. Berdasarkan Nota Kredit, BUD mencatat penerimaan tersebut dalam register penerimaan Kas. Berasarkan RPH, BUD mencatat adanya penerimaan dalam Register RPH. 5) Akuntansi Berfungsi untuk mencatat penerimaan kas ke dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan RPH dan Rekap Setoran dari BUD.


6) Bank Bank berfungsi menerima setoran dan dokumen dari Bendahara Penerimaan dan mengkredit rekening kas daerah serta mengirim rekening Koran (RC)

b. Dokumen yang Digunakan Dokumen yang digunakan dalam prosedur penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan pada sistem penerimaan kas dari Pendapatan Asli Daerah adalah : 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terbayar. Dokumen ini digunakan untuk menyetor pajak daerah dari Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahar Penerimaan Pembantu (jika dibentuk oleh unit kerja) 2) Surat Ketetapan Retribusi (SKR). Dokumen ini digunakan untuk menyetor pajak daerah dari wajib retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu (jika dibentuk oleh unit kerja). 3) Tanda Bukti Penerimaan (TBP). Dokumen ini digunakan untuk mencatat setiap penerimaan Retribusi Daerah atau pendapatan lain-lain dari Pendapatan Asli Derah oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu (jika dibentuk oleh unit kerja). 4) Rekap Setoran. Dokumen ini digunakan untuk melaporkan penerimaan Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu (jika dibentuk oleh unit kerja). 5) Surat Tanda Setoran (STS). Dokumen ini digunakan untuk menyetor penerimaan daerah dari wajib bayar atau Bendahara Penerimaan Pembantu (jika dibentuk oleh unit kerja) ke rekening Kas Daerah di Bank.


6) Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH). Dokumen ini digunakan oleh SPK Pembantu, dimana dokumen ini digunakan untuk merekapitulasi penerimaan dan penyetoran kas berdasarkan Rekap Setoran. 7) Nota Kredit

Bank.

Dokumen

ini

digunakan

oleh

Bank

untuk

memberitahukan adanya transfer ke rekening Kas Daerah. 8) Rekening Koran (RK). Dokumen ini Digunakan oleh Bank untuk memberitahukan adanya transfer ke dari dan saldo rekening kepada BUD.

c.

Catatan yang Digunakan Catatan yang digunakan dalam prosedur penerimaan, penyetoran kas dan

pencatatan pada sistem penerimaan kas dari Pendapatan Asli Daerah adalah : 1) Buku Kas Umum, merupakan catatan untuk merekapitulasi penerimaan kas harian. 2) Buku Jurnal Penerimaan Kas, merupakan buku yang dipergunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerimaan kas berdasarkan RPH yang dilampirkan oleh Rekap Setoran. 3) Buku Besar, merupakan buku untuk meringkas transaksi penerimaan ke dalam rekening yang terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang telah dicatat dalam jurnal Penerimaan Kas. 4) Buku Besar Pembantu, merupakan catatan akuntansi yang berfungsi memberikan informasi rinci dari suatu rekening yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, yang diringkas dalam buku besar rekap setoran


atau bukti pendukung lainya yang sah. Pencatatan dalam buku pembantu diuraikan berdasarkan rincian objek pendapatan. 5) Register Penerimaan dan Penelusaran Kas, merupakan buku BUD yang sah digunakan untuk mencatat sisa/saldo penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang dikelola BUD. 6) Register RPH, merupakan buku BUD yang digunakan untuk mencatat penerimaan kas daerah berdasarkan dokumen Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH)

d. Uraian Kegiatan Prosedur Penerimaan Kas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) mekanisme. Pertama, Wajib Pajak/Wajib Bayar menyetor uang melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, kemudian Bendahara Penerimaan Pembantu melaporkan kepada Bendahara Penerimaan. Kedua, pembayaran dapat langsung melalui Bendahara Penerimaan. Uraian kegiatan prosedur penerimaan dan pencatatan kas dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara rinci adalah : 1) Wajib

Pajak/Wajib

Bayar

(WP/WB)

melakukan

pembayaran

pajak/retribusi daerah sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk pajak daerah atau Tanda Bukti Penerimaan (TBP) untuk retribusi daerah. Pembayaran pajak/retribusi daerah dapat melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, jika dibentuk oleh unit kerja atau langsung ke Bendahara Penerimaan Uang.


2) Jika dibentuk Bendahara Penerimaan Pembantu, maka Bendahara Penerimaan Pembantu akan menerima uang dan SKPD atau TBP rangkap 5 (lima) dari Wajib Pajak/Wajib Bayar. Bendahara Penerimaan Pembantu akan memperhitungkan jumlah uang yang diterima dan mencocokan dengan jumlah yang tercantum dalam SKPD atau TBP. SKPD lembar ke-1 akan diberikan kepada WP. SKPD lembar ke-5 akan diarsip. 3) Jika WP langsung menyetorkan uang ke Bendahara Penerimaan, maka Bendahara Penerimaan akan menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam SKPD atau TBP. SKPD lembar ke-1 akan diberikan kepada WP. SKPD lembar ke-5 akan diarsip. 4) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu akan membuat Surat Tanda Setoran (STS) (minimal rangkap 2) dan menyetorkan uang ke bank selambat-lambatnya jam tertentu setiap hari kerja dengan menggunakan rekap setoran rangkap 4. Rekap setoran diisi secara rinci : jumlah, kode rincian objek pendapatan (digit) dan objek pendapatan (ayat) serta uraiannya, berdasarkan SKPD atau TBP. 5) Bank akan menerima uang dan mengesahkan STS, berdasarkan penerimaan /setoran harian. Bank akan membuat Nota Kredit yang akan desrahkan ke BUD. Bank akan mengarsip STS lembar ke-2 setoran/titipan penerimaan daerah jumat/Sabtu (akhir hari kerja) dikreditkan pada rekening BUD pada hari senin. Setoran akhir bulan harus dikreditkan pada bulan yang bersangkutan.


6) BUD akan mencatat penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Register Penerimaan dan Pengeluaran Kas. Nota Kredit akan diarsip oleh BUD. 7) STS yang telah disahkan Bank, Rekap Setoran rangkap 4 dan SKPD atau TBP terbayar (lembar ke-2 s/d ke 4) diterima Bendahara Penerimaan dari Bendahara Penerimaan Pembantu akan diteliti. Apabila dokumen tersebut tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke Bendahara Penerimaan Pembantu, dan apabila sesuai maka akan digabungkan dengan STS yang telah disahkan Bank, rekap setoran Rangkap 4 dan SKPD atau TBP terbayar (lembar ke-2 s/d ke -4) yang diterima langsung Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan akan mengarsip Rangkap Storan lembar ke-1 s/d ke-3 dan SKPD atau TBP terbayar (lembar ke-2 s/d ke-4) diserahkan ke pembuat dokumen. 8) Pembuat dokumen akan meneliti STS yang telah disahkan Bank, rangkap Setoran (lembar ke-1 s.d ke-3) dan SKPD atau TBP terbayar (lembar ke-2 s/d ke-4), kemudian membuat rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH) rangkap 3. Rekap Setoran (lembar ke-1 s/d ke-2) dan RPH (lembar ke-1 dan ke-2) siserahkan ke BUD. STS yang telah disahkan Bank, Rekap setoran (lembar ke-3) dan RPH (lembar ke-3) diserahkan ke pencatat. SKPD

atau

TBP

didistribusikan

ke

Dinas

Pendapatan

Daerah

(DISPENDA) (lembar ke-2), akuntansi (lembar ke-3) dan diarsip (lembar ke-4) menurut tanggal. 9) BUD akan meneliti rekap setoran (lembar ke-1 dan ke-2) RPH (lembar ke1 dan ke-2). Apabila tidak sesuai/sah, akan dikembalikan ke SPK Pembantu. Jika sah/sesuai, BUD akan mencatat dalam Register RPH.


Rekap Setoran dan RPH akan didistribusikan ke fungsi Akuntansi (lembar ke-1) dan diarsip (lembar ke-2). 10) STS yang disahkan Bank, Rekap Setoran (lembar ke-3) dan RPH (lembar ke-3) yang diterima pencatatakan diteliti dan dicatat dalam Buku Besar Kas Umum. STS yang disahkan Bank, Rekap Setoran (lembar ke-3) akan diarsip urut tanggal. 11) Rekap Setoran (lembar ke-1), RPH (lembar ke-1), dan SKPD atau TBP (lembar ke-3) yang diterima akuntansi akan diteliti berdasarkan RPH, fungsi akuntansi akan mencatat dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas dan Memposting dalam Buku Basar. Berdasarkan Rekap Setoran, fungsi akuntansi akan mencatat ke Buku Besar Pembantu. Rekap Setoran dan RPH diarsip.


BAB II TINJAUAN PENULISAN. Di masa orde baru peraturan pemerintah daerah ditetapkan dengan

Recommend Documents