BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KAITANNYA DENGAN PERJUDIAN ONLINE

BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KAITANNYA DENGAN PERJUDIAN ONLINE A. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 1.

Sejarah dan Pengertian Pencucian Uang Problematik pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan

nama “money laundering” sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi. Ternyata, problematik uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut, terutama dunia kejahatan yang dinamakan “organized crime”, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasional atas dasar kepercayaan para konsumen, tetapi pada pihak lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela. 15 Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uanghitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Meyer Lansky, orang Polandia. Lansky, seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui

15

Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2008),

Hal.1

Universitas Sumatera Utara

usaha binatu (laundry). Demikianlah asal muasal muncul nama “money laundering”. 16 Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran. 17 Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkotik dan obat biusyang mencapai miliaran rupiah. Karenanya, kemudian muncul istilah “narco dollar”, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotik. 18 Jeffrey Robinson mengemukakan bahwa kasus Al-Capone seolah-olah menggambarkan bahwa istilah pencucian uang muncul sejak kasus tersebut ada, padahal itu hanya sebagai mitos belaka. Pencucian uang dikenal demikian karena dengan jelas melibatkan tindakan penempatan uang haram atau tidak sah melalui suatu rangkaian transaksi, atau dicuci, sehingga uang tersebut keluar menjadi seolah-olah uang sah atau bersih. Artinya, sumber dana yang diperoleh secara

16

J.E. Sahetapy, “Bussines Uang Haram”, www.khn.go.id. Op.cit., Adrian Sutedi, Hal. 1-2 18 A.S. Mamoedin, Analisis Kejahatan Perbankan, Cetakan Pertama, Jakarta: Rafflesia, 1997, hal.291-292 17


tidak sah disamarkan atau disembunyikan melalui serangkaian transfer dan transaksi agar uang tersebut pada akhirnya terlibat menjadi pendapatan yang sah. Pendapat lain mengatakan bahwa money laundering sebagai sebutan sebenarnya belum lama dipakai. Billy Steel mengemukakan, istilah money laundering pertama kali digunakan pada surat kabar di Amerika Serikat sehubungan dengan pemberitaan skandal Watergate pada tahun 1973 di Amerika Serikat. Sedangkan penggunaanya dalam konteks pengadilan atau hukum muncul pertama kali pada tahun 1982 dalam kasus US v $4.255.625,39 (1982) 551 F Supp, 314. Sejak itulah istilah money laundering diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia. 19 Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris,yakni “money laundering”, meman tidak ada defenisi yang universal karena, baik negara-negara maju maupun negara-negara dari dunia ketiga masing-masing mempunyai defenisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritasdan persektif yang berbeda. Namun, para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan money laundering dengan pencucian uang. Pengertian

pencucian

uang

(money

laundering)

telah

banyak

dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut Welling, “money laundering” adalah: “Money laundering is the process by which one counceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguisesthat income to

19

The Indonesia Netherland National Legal Reform Program (NLRP), Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal. 7


make it appear legitimate.”

20

(Pencucian uang adalah proses dimana seseorang

menyembunyikan keberadaan dari suatu hal yang bersifat ilegal, atau aplikasi dari penyamaran suatu pendapatan ilegal agar terlihat sah) Menurut Alford pengertian pencucian uang adalah 21 : proses yang dilakukan untuk mengubabah hasil kejahatan dari korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan dan lain-lain dengan menggunakan sarana lembaga keuangan sehingga uang hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Fraser juga dalam bukunya Lawyer, Guns and Money mengemukakan pengertian money laundering yaitu: “Money laundering is quite simple the process through with ‘dirty’ money proceed of crime, is washed through ‘clean’ or legitimate sources and interprises so that the ‘bad guys’ may more safe enjoy their ill gotten gains.” (Pencucian uang bila diartikan secara sederhana adalah proses dimana uang ‘kotor/ilegal’ yang berasal dari tindakan yang tidak memenuhi ketentuan hukum, dicuci melalui sumber atau proses yang sah sehingga ‘pelaku kejahatan’ dapat menjadi lebih aman dan menikmati keuntungan dari yang diraihnya).

22

Dalam buku yang sama yaitu Lawyer, Guns and Money Chaikin juga memberikan defenisi tentang money laundering sebagai berikut: “The process by 20

Sarah N. Welling, “Smurfs, Money Laundering and the United States Criminal Federal Law”. Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, The Mone Trail (Confiscation of Procees of Crime. Money Laundering and Cash Transaction Reporting), Sydney: The Law Book Company Limited, 1992, hal.201. 21 Alford, Money Laundering. N.C.J Int’l & Com (Reg. Vol 19 : 1994), Hal. 437. 22 David Fraser, Lawyer, Guns and Money, Economics and Ideology on the Money Trail, dalam op cit., BrentFisse, David Fraser and Graeme Coss, Hal. 66.


which conceals or disguises that true nature, source, disposition, movement, or ownership of money for whatever reason” (Proses dimana seseorang menyembunyikan atau penyamaran asal, sumber, disposisi, pemindahan, atau kepemilikan uang sebenarnya untuk alasan apapun. 23 Black’s Law Dictionary juga memberikan pengertian mengenai money laundering yang dikemukakan dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai berikut :

24

“Term used to describe investment or other transfer of money flowing

from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that it’s original sources can not be traced” (penyetoran/penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan/pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkotika, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui/dilacak. Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sendiri, juga turut memberikan pengertian money laundering, adalah sebagai berikut : UU RI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatakan sebagai berikut : 25 “Pencucian

uang

adalah

perbuatan

menempatkan,

mentransfer,

membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan 23

Op.cit, David Fraser, Hal.258. H. Juni Sjafrien Jahja, Op cit, hal 5. 25 Pasal 1, UU RI No.25 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 24


maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah” Sedangkan menurut UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut : 26 (Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini). Dalam undang-undang ini juga diatur segala ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang. Sehingga secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkotik, perjudian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Money laundering atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang legal. Melalui money laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari perbuatan yang melawan hukum tersebut diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. 2. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pencucian Uang Paling sedikit ada 10 (sepuluh) faktor yang menjadi penyebab maraknya kegiatan pencucian uang di suatu negara :

27

26

Pasal 1, UU RI No.8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 27 The Indonesia Netherland National Legal Reform Program (NLRP), Op cit, hal 7-12


1. Faktor Globalisasi sistem keuangan Globalisasi pada perputaran sistem keuangan internasional merupakan impian para pelaku money laundering dan dari kegiatan kriminal ini arus uang yang berjalan jutaan dollar per tahun berasal dari pertumbuhan ekonomi dimana uang yang sehat pada setiap negara sebagai dasar pada daerah pasar global. 2. Faktor Kemajuan di bidang teknologi-informasi Dengan kemajuan di bidang teknologi informasi tersebut, seperti kemunculan internet di dunia maya (cyber space) padaera sekarang telah membuat batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi. Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya,

kejahatan-kejahatan

terorganisir

(organized

crime)

yang

diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan (criminal organizations) menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara, dan kejahatan-kejahatan tersebut kemudian berkembang menjadi kejahatan-kejahatan transnasional. 3. Faktor Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal menjaga kerahasiaan atas nasabahnasabah dan data-data rekeningnya menyebabkan para pemilik dana gelap sulit untuk dilacak dan disentuh. 4. Faktor penggunaan nama samaran atau anonim Faktor ini terjadi karena belum diterapkannya azas “Know your customer”. Perbankan dan penyedia Jasa Keuangan lainnya belum secara sungguhsungguh menerapkan sistem ini, sehingga seseorang dapat menyimpan dana terhadap suatu bank dengan menggunakan nama samaran (anonim).


5. Faktor electronic banking 28 Dengan diperkenalkan sistem ini dalam perbankan maka diperkenankannya ATM (Automated Teller Machine) dan wire transfer. Electronic memberikan peluang bagi pencucian uang model baru dengan menggunakan jaringan internet yang disebut cyber laundering. 6. Faktor penggunaan electronic money (e-money) Munculnya jenis uang baru yang disebut electronic money (e-money), yang tidak terlepaskan dengan maraknya electronic commerce (e-commerce) melalui internet. Praktik pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet (Cyberspace) ini disebut dengan Cyberlaundering. 7. Faktor praktik pencucian uang secara layering Dengan cara layering, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposan bank) bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menguasainya untuk mendepositokan uang di sebuah bank. Sering pula terjadi bahwa pihak lain tersebut juga bukan pemilik yang sesungguhnya dari dana itu, tetapi hanya sekedar menerima amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak lain yang menerima kuasa dari pemilik sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet secara berlapis-lapis, biasanya para penerima kuasa yanng bertindak berlapis-lapis secara estafet itu adalah kantor-kantor pengacara.

28

Sutan Reny Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti) 2004, Hal 43.


8. Faktor kerahasiaan hubungan antar lawyer dan akuntan dengan kliennya Dalam hal ini, dana disimpan di bank-bank sering diatasnamakan suatu kantor pengacara. Menurut hukum di kebanyakan negara yang telah maju, kerahasiaan hubungan antara klien dan lawyer dilindungi oleh undang-undang. Para lawyer yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya. 9. Faktor pemerintah yang kurang bersungguh-sungguh Adanya ketidaksungguhan dari pemerintah di suatu negara untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan. Dengan kata lain, peemerintah yang bersangkut memang dengan sengaja membiarkan praktik pencucian uang berlangsung di negaranya guna memperoleh keuntungan dengan penempatan uang-uang haram di industri perbankan guna membiayai pembangunan. 10. Faktor tidak diskriminalisasinya perbuatan pencucian uang di suatu negara. Dengan kata lain, negara tersebut tidak memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana. Belum adanya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang di negara tersebut untuk bersungguh-sungguh ikut aktif memberantas praktik pencucian uang secara internasional dan di negaranya sendiri. Berdasarkan pernyataan di atas, faktor penyebab timbulnya money laundering dapat dibagi menjadi 5 (lima) faktor utama, yaitu sebagai berikut :


1.

Globalisasi sistem keuangan yang perputaran secara internasional

2.

Kemajuan teknologi di bidang perbankan yang menciptakan electronic banking dan e-money sehingga pelayanan bank dapat dilakukan sehingga pelayanan bank dapat dilakukan dengan internet.

3.

Kerahasiaan bank untuk setiap rekening para nasabahnya sehingga memungkinkan para nasabahnya sehingga memungkinkan para nasabahnya menggunakan nama samaran (anonim) dalam proses penyimpanan dananya, serta dimungkinkan terjadinya layering (pelapisan), dimana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya tidak diketahui jelas, karena deposan yang terakhir hanyalah sekedar ditugasi untuk mendepositkan di suatu bank.

4.

Ketentuan hukum dimana hubungan lawyer dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan.

5.

Belum adanya peraturan money laundering di dalam suatu negara tertentu. Faktor penyebab timbulnya money laundering begitu komplek. Berbagai

hal pendorong terjadinya praktik ini menimbulkan makin tumbuh dan berkembangnya bagi pelaku money laundering untuk melakukan aktivitasnya baik dalam negaranya sendiri maupun orang lain. 3. Tahap-tahap dan Modus Operasional Pencucian Uang Tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu money laundering, karena kegiatannya sangat kompleks sekali, namun para pakar telah berhasil menggolongkan proses money laundering ke dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :


1.

Tahap Placement

29

Adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cek,wesel bank, sertifikat, dan deposito) kembali ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain : 1. Menempatkan dana pada bank, menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail. 2. Menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan. 3. Sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan. 4. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi,

membelikan

hadiah

yang

nilainya

mahal

sebagai

penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK. 5. Mengubah bentuk dan menukarkan dengan mata uang, surat berharga, atau perbuatan lain. 6. Tahap Transfer (Layering)

30

Tahap kedua ialah dengan cara pelapisan (layering). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan 29

H. Juni Sjafrien Jahja, Op cit, hal 9-10. N.H.T. Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan., Mengurai UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan : 2002), Hal.1. 30


jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal-usul uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari berbagai rekening ke lokasi lainnyaatau dari suatu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecahmecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asalusulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksiderivatif dan lain-lain. Sering kali juga terjadi si penyimpanan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Cara lain misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi. 7. Tahap Integration 31 Upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Secara

operasional

perkembangan

tahapan-tahapan

tersebut

semakin

kompleks dan canggih. Begitu juga dengan metode-metode pencucian uang

31

Adrian Sutedi Op cit, Hal. 6.


yang semakin modern dan diakui oleh dunia internasional. Ada tiga metodemetode pencucian uang yang diakui pada saat sekarang ini, yaitu : 1.

32

Buy and Sell Conversions Dilakukan melalui jual-beli barang dan jasa. Sebagai contoh, real estate atau aset lainnya dapat dijual kepada co-conspirator yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh fee atau discount. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, barang, atau jasa seolah-olah menjadi hasil legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

2.

Offshore Conversions Dana ilegal dialihkan ke wilayah yang merupakan tax haven money laundering centers, kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan, antara lain untuk membeli aset dan investasi (fund investment). Di wilayah atau negara yang merupakan tax haven terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat, dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan, dan kegiatan usana trust fund atau badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberikan ruang gerak leluasa bagi pergerakan “dana kotor”

32

Ibid, Hal 10-12.


melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Dalam hal ini, para pengacara, akuntan, dan pengelola dana biasanya sangat berperan dalam metode offshore conversations dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan perusahaan. 3.

Legitimate Business Conversations Dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya yang kemudian disimpan ke rekening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerja sama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan hasil kejahatan yang dilakukan. Terdapat 13 modus operandi kejahatan pencucian uang, yaitu: 33

1.

Modus secara loan back, yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri. Modus ini diperinci lagi dalam bentuk direct loan, yaitu dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan (inmobile investment company) yang direksi dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri. Dalam bentuk back to loan, dimana si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing di negaranya. Pinjaman dengan jaminan bank asing secara stand by letter of credit atau certificate of deposit bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan. Pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan, 33

Yusup Saprudin, Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946) : Cetakan Pertama, Jakarta, Pensil-324, 2006, Hal 18-21.


sehingga jaminan bank dicairkan. Bentuk lain dari modus ini adalah parallel loan, yakni pembiayaan internasional yang memperoleh aset di luar negeri. Karena ada hambatan restriksi mata uang, maka dicari perusahaan lain di luar negeri untuk sama-sama mengambil loan dan dana dari loan itu dipertukarkan satu sama lain. 2.

Modus transaksi dagang internasional Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C, karena yang menjadi fokus adalah urusan bank, baik bank koresponden maupun opening bank, yaitu dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenai keadaan barang, hal ini sering menjadi sasaran money laundering, berupa membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau bahkan barang itu tidak ada.

3.

Modus penyeludupan uang tunai atau sistembank paralel ke negara lain. Modus ini adalah dengan cara menyeludupkan sejumlah fisik uang ke luar negeri. Karena cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap tangan dalam pemeriksaan, maka digunakan modus berupa electronic transfer, yaitu mentransfer dari suatu negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.

4.

Modus Real Estate Carousel Dengan menjual suatu properti beberapa kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Pelaku money laundering memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk real estate dalam group usaha properti itu. Juga dengan pola harga penjualan yang makin meningkat, sasarannya supaya melalui transaksi ini, hasil uang penjualan


menjadi putih. Disamping itu pula, pemilik saham minoritas dapat ditarik memodali dalam proses money laundering. Modus yang sama pula dilakukan di dalam pasar modal, pembeli saham itu hanya perusahaan-perusahaan di lingkungannya saja dnegan tawaran harga tinggi. 5.

Modus Operasi C-Chase Modus ini cukup rumit contoh kasus adalah BCCI, di mana kurir-kurir datang ke bank di Florida untuk menyimpan dana sebesar US $ 10,000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni dari New York ke Luxemburg, dari Luxemburg ke cabang bank di Inggris. Lalu disana dikonversi dalam bentuk certificate of deposit untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang di Florida. Loan dibuat di negara Karibia yang terkenal dengan tax haven-nya. Di sini loan itu tidak pernah ditagih, namun hanya dnegan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari Florida uang tersebut ditransfer ke Uruguay melalui rekening drug dealer, dan di sana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.

6.

Modus Investasi tertentu Modus ini biasanya dalam bisnis transaksi barang lukisan atau antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisan dan kemudian menjualnya kepada seseorang, yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga yang mahal. Lukisan dengan harga yang tidak terukur, dapat ditetapkan dengan harga yang setinggi-tingginya dan bersifat sah. Hasil penjualan yang tinggi ini dapat dipandang sebagai dana yang sudah sah (tercuci).


7.

Modus Over invoices atau Dub invoices. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor impor di negara sendiri. Lalu di luar negeri (yang bersistem tax haven) mendirikan pula perusahaan bayangan (shell company). Perusahaan di negara tax haven ini mengekspor barang ke Indonesia, dan perusahaan yang ada di luar negeri itu membuat invoice pembelian dengan harga tinggi.Inilah yang disebut dengan over invoices dan bila dibuat 2 invoice, maka disebut double invoices. Supaya perusahaan di Indonesia terus bertahan, maka perusahaan yang di luar negeri memberikan loan. Dengan loan ini, uang kotor dari perusahaan di luar negeri itu menjadi resmi masuk ke Indonesia.

8.

Modus Perdagangan saham Modus ini terjadi di Belanda, kasus di Bursa Efek Amsterdam dengan melibatkan perusahaan efek Nusse Brink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini, menjadi pelaku kejahatan pencucian uang. Artinya, dana dari nasabahnya yang di investasi ini bersumber dari uang gelap. Nusse Brink membuat 2 buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk transaksi yang menderita kerugian, dan satunya lagi untuk transaksi yang mempunyai keuntungan. Rekening itu diupayakan dibuka ditempat yang sangat terjamin kerahasiannya, supaya sulit ditelusuri siapa beneficial owner dari rekening tersebut.

9.

Modus Pizza Connection Modus ini dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius untuk mendapatkan konsesi pizza. Sementara sisa lainnya diinvestasikan di Karibia dan Swiss.


10. Modus LA Mina Kasus yang dipandang sebagai modus dalam money laundering, terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1990. Dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius diserahkan kepada pedagang grosiran emas dan permata sebagai suatu sindikat. Kemudian emas batangan diekspor dari Uruguay dengan maksud impornya bersifat legal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas, kemudian dikirim kepada pedagang perhiasan yang bersindikat mafia obat bius. Penjualan dilakukan di Los Angeles. Hasil uang dibawa ke bank, maksudnya supaya uang seakan-akan berasal dari penjualan emas dan permata dan dikirim ke bank New York. Lalu dari kota ini dikirim ke bank di Eropa melalui negara Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Kolombia guna didistribusikan dalam membayar ongkos-ongkos, dan investasi perdagangan obat bius. Tetapi sebagian besar untuk investasi jangka panjang. 11. Modus Deposit Talking Mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit Talking Institutions (DTI) di Kanada. DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uangnya seperti Chartered Banks, trust company dan credit union. Kasus money laundering yang melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah dan treasury bills. 12. Modus identitas palsu Yaitu memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutihan uang dengan cara mendepositokan nama uang palsu, menggunakan safe deposit box untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya


dengan mudah ditransfer ketempat yang dikehendaki, atau menggunakan electronic fund transfer untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap itu. 13. Modus Akuisisi Yang dimaksud adalah perusahaan sendiri. Contohnya, seorang pemilik perusahaan di Indonesia, yang memiliki perusahaan di Indonesia, dan yang memiliki perusahaan gelap pula di Cayman Island, negara tax haven. Hasil usaha di Cayman didepositkan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilikm perusahaan di Indonesia memiliki dana sah, karena telah dicucimelalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan yang ada di Indonesia. Dari modus operandi yang disebutkan, dapat diamati bahwa pencucian uang bukan hanya merupakan kejahatan nasional, tetapi juga kejahatan yang bersifat transnasional. Oleh karena itu, harus diberantas dengan cara kerja sama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral. 4. Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan pengertian mengenai pencucian uang, hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan: “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.


Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi, baik dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut, antara lain, berupa tindak pidana korupsi; penyuapan (bribery); penyeludupan barang, tenaga kerja, dan imigran; perbankan; perdagangan gelap narkotika dan psikotropika; perdagangan budak, wanita, dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan, terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; dan berbagai kejahatan keran putih. 34 Sedangkan didalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia sendiri kejahatan-kejahatan mengenai tindak pidana pencucian uang telah diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahnun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah : 1.

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: 1. korupsi; 2. penyuapan; 3. narkotika; 4. psikotropika; 5. penyelundupan tenaga kerja; 6. penyelundupan migran; 7. di bidang perbankan; 8. di bidang pasar modal; 9. di bidang peransuransian; 10. kepabeanan; 11. cukai; 12. perdagangan orang; 13. perdagangan senjata gelap; 14. terorisme; 15. penculikan; 16. pencurian; 17. penggelapan; 18. penipuan; 34

Adrian Sutedi, Op cit, Hal. 4.


19. pemalsuan uang; 20. perjudian; 21. prostitusi; 22. di bidang perpajakan; 23. di bidang kehutanan; 24. di bidang lingkungan hidup; 25. di bidang kelautan dan perikanan; atau 26. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. 27. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Mengenai tindak pidana pencucian uang itu sendiri diatur dalam BAB II Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan: “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidanakarena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan: “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).


Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan: 1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan: 1.

2.

Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Koorporasi dan/atau Personil Pengendalian Koorporasi. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang: 1. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; 2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; 3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan 4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan: 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: Pengumuman putusan hakim; Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; Pencabutan izin usaha; Pembubaran dan / atau pelarangan Korporasi; Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan / atau Pengambilalihan Korporasi oleh negara. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan: Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.


Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan: 1.

2.

Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan: Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5. Dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 ayat (9) yang dimaksud dengan

setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Yang dimaksud dengan Korporasi menurut Undang-Undang ini pada Pasal 1 ayat (10) adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan Pihak Pelapor menurut UndangUndang ini pada Pasal 1 ayat (11) adalah setiap orang yang menurut UndangUndang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Begitu juga yang dimaksud dengan Harta Kekayaan menurut UndangUndang ini pada pasal 1 ayat (13) adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan Personil Pengendali Korporasi menurut UndangUndang ini pada Pasal 1 ayat (14) adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan


atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

B. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Online dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1.

Perjudian Online Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa. 35 Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi,

multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Hal ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki aspek kehidupan manusia. 36 Berkenaan dengan pembangunan teknologi pada saat sekarang ini, seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet, peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Pembangunan di bidang teknologi informasi dengan segala aspek pendukungnya diharapkan akan membawa dampak positif bagi

35

Juwono Sudarsono, Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia, artikel dalam Majalah Prisma, No. 8 Tahun XIX 1990, LP3ES, Jakarta. 36 Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, Implikasi Multi-dimensional dari Kebijakan Telematika Indonesia, makalah pada seminarDies Natalis Fisipol UGM Yogyakarta Ke-46, 19 September 2001.


kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia. 37 Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nolai sosial, kaidahkaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan. 38 Pada mulanya jaringan internet hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian. Kemudian tahun 1995, internet baru dapat digunakan untuk publik. Beberapa tahun kemudian, Tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi word weid web (www) yang memudahkan orang untuk mengaks es informasi di internet. Setelah dibukanya internet untuk keperluan publik semakin banyak muncul aplikasiaplikasi bisnis di internet. 39 Aplikasi

bisnis

yang

berbasiskan

teknologi

internet

ini

mulai

menunjukkan adanya aspek finansial. 40 Misalnya, internet digunakan sebagai sarana untuk memesan/reservasi tiket (pesawat terbang, kereta api), hotel, konsumen dalam menjalankan aktivitas/transaksi bisnisnya. Konsumen tidak perlu keluar rumah dan antri untuk memperoleh layanan yang diinginkan karena dapat dilakukan di dalam rumah, begitu pula yang tingkat keamanannya yang relatif terjaga. 37

Dikdik M. Arief Mansur & Elitaris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hal. 2. 38 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali pers, Jakarta, 1980, Hal. 87-88. 39 Budi Rahardjo, Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia, 2003, http//www.budi.insan.co.id, Hal. 2, akses tanggal 24 Desember 2004. 40 Ibid, Hal. 2.


Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. 41 Seperti penggunaan mesin-mesin tekstil modern untuk menggantikan alat pemintalan benang manual dapat mengakibatkan timbulnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Hal ini menyebabkan tingginya angka pengangguran meningkat dan memicu meningkatnya tindak kejahatan. Dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, pembobolan rekening, perusakan jaringan cyber (hacking), penyerangan melalui virus (virus attack), perjudian, dan sebagainya. 42 Sehingga kejahatan-kejahatan dan tindak pidana dalam dunia maya tersebut disebut dengan (cyber crime).

41

Horton, Paul B. Dan Chester L. Hunt, Sosiologi, Erlangga, Jakarta, 1984, Hal. 237. Cybercrime adalah kejahatan dengan internet sebagai alat bantunya atau kejahatan di dunia maya. Cybercrime merupakan kejahatan bentuk baru yang sama sekali berbeda dengan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang selama ini dikenal. Dengan menggunakan internet, jenis kejahatan cybercrime tidak dapat sepenuhnya dapat terjangkau oleh hukum yang berlaku saat ini. Kejahatan-kejahatn yang dimaksud contohnya: 1. Penggunaan nama domain yang bertentangan dengan Hak kekayaan intelektual milik orang lain 2. Perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengakses, menahan, dan mengintersepsi pengiriman data serta menghapus atau merusak data melalui komputer atau media elektronik lainnya dengan atau tanpa merusak sistem pengaman. 3. Perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan kartu kredit atau pembayaran elektronik lainnya milik orang lain dalam transaksi elektronik. 42


Banyak informasi diperoleh dari majalah, televisi, atau surat kabar yang memberitakan terjadinya berbagai tindak pidana dengan mempergunakan internet sebagai sarana pendukungnya, sebagai contoh, dalam suatu majalah mingguan diberitakan bahwa fasilitas internet banking Bank Central Asia (BCA) lewat situs www.klikbca.com telah dirusak oleh seorang hacker dengan cara melahirkan lima situs plesetan yang mirip dengan situs aslinya (typosite). Akibatnya, bila nasabah BCA menggunakan fasilitas internet banking BCA tetapi salah mengetik nama situsnya (www.klikbca.com) ia akan masuk ke situs tiruan. Si nasabah pun tak bisa bertransaksi, sementara Personal Identification Number (PIN) miliknya terekam di situs gadungan tadi. 43 Adapun situs tiruan yang dibuat hacker itu adalah: kilkbca.com, wwwklikbca.com, clikbca.com, klickbca.com dan klikbac.com. Kata “cyber” yang berasal dari kata “cybernetics”, merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara robotik, matematika, elektro, dan psikologi yang dikembangkan oleh Norbert Wiener di tahun 1948. Salah satu aplikasi dari cybernetics adalah di bidang pengendalian (robot) dari jarak jauh. Dalam hal ini tentunya yang diinginkan adalah sebuah kendali yang betul-betul sempurna (perfect control). 44 Karenanya, Budi rahardjo berpendapat bahwa sedikit mengherankan jika kata “cyberspace” yang berasal dari kata “cyber” tidak dapat dikendalikan . Cyberspace dapat diatur, meskipun pengaturannya membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan cara yang digunakan untuk mengatur dunia nyata.

45

43

Majalah Tempo, rubrik Teknologi Informasi, edisi 24 Juni 2001. Budi Raharjo,Loc cit, Hal. 2. 45 Karakteristik internet yang sepenuhnya beroprasi secara virtual (maya) dan tidak mengenal batas-batas teritorial pada gilirannya telah melahirkan aktivitas-aktivitas baru yang tidak 44


Dewasa ini salah satu tindak pidana atau kejahatan yang semakin marak terjadi dewasa ini adalah perjudian melalui internet atau biasa yang disebut dengan perjudian online. Di indonesia sendiri masayarakat sudah banyak mengenal mengenai tindak pidana perjudian online ini, masyarakat sadar bahwa tindak pidana perjudian sudah dilarang dan mempunyai kekuatan hukum yang mengaturnya, dan mereka mengubah cara atau modus operandinya untuk bermain judi tersebut dengan memanfaatkan dunia maya yaitu internet. Pasal 303 dan 303 bis KUHP sudah dengan jelas melarang dan mengatur mengenai tindak pidana perjudian di Indonesia. Dengan adanya aturan hukum tersebut dan semakin berkembangnya kemajuan teknologi komputer seperti internet, tindak pidana perjudian juga semakin berkembang dan semakin marak terjadi. Perjudian melalui internet atau judi online adalah salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana baru. Judi online adalah bentuk baru yang dihasilkan dari kombinasi kejahatan perjudian secara konvensional dengan kecanggihan teknologi komputer. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet pada saat sekarang ini, maka ada pihak-pihak dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kesempatan dan peluang tersebut menjadi tindakan yang menguntungkan diri mereka sendiri baik secara perorangan maupun secara kelompok/badan hukum.

sepenuhnya dapat diatur dan dikontrol oleh hukum yang berlaku saat ini (the existing law). Kenyataan ini telah menyadarkan masyarakat akan perlunya regulasi yang mengatur mengenai aktivitas-aktivitas yang melibatkan internet (cyber law). Lihat Atip Latifulhayat, “Cyber law” dan Urgensinya Bagi Indonesia (1), Pikiran Rakyat, 11 Januari 2001.


Dalam memberikan pengertian mengenai judi online tersebut, tidak ada pengertian atau pendapat yang tepat untuk memberikan pengertiannya, tetapi pengertian judi online dapat disimpulkan sebagai berikut adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Sehingga si pelaku judi online hanya bisa melakukannya hanya dengan adanya koneksi dari internet atau hanya dengan menggunakan internet saja. Unsur-unsur perjudian yang diatur didalam KUHP tersebut dinilai sudah sesuai dengan unsur-unsur perjudian melalui internet. Namun kedua bentuk kejahatan tersebut bukanlah bentuk kejahatan yang sama, kejahatan perjudian melalui internet jauh lebih rumit di dalam pembuktiannya. Pihak penyidik sering kali mengalami kesulitan didalam pengumpulan bukti-bukti yang mengarahkan mereka kepada pelaku perjudian tersebut, hal ini dikarenakan kegiatan perjudian dilakukan melalui komputer dengan memanfaatkan jaringan internet yang jarang sekali meninggalkan bukti yang konkret bagi para penyidik tentang pelaku kejahatan tersebut. Mengingat sifat internet yang melampaui batas negara, memecahkan masalah waktu dan tempat dan beroperasi di dunia maya, Internet melahirkan berbagai bentuk kegiatan yang tidak sepenuhnya diatur oleh hukum yang berlaku saat ini (the existing law). Kenyataan ini telah menyadarkan masyarakat akan perlunya regulasi yang mengatur mengenai aktivitas di internet. 46 Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan kejahatan yang memanfaatkan media 46

Atip Latifulhayat, Cyberlaw dan Urgensinya Bagi Indonesia, Makalah pada Seminar tentang Cyber Law, diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung, 29 Juli 2000, Hal. 3.


internet dalam modus operandinya turut diatur pula dalam undang-undang ini. Walaupun demikian kejahatan perjudian online hanya sepintas diatur dalam undang-undang ini, yaitu dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undangundang ini yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2), yaitu: 47 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” Perbuatan yang dilarang berdasarkan pasal ini adalah “dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Larangan permainan judi dengan menggunakan sistem elektronik (judi online) sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat dipertimbangkan dari berbagai sisi. Salah satu pertimbangannya ialah dari segi dampak sosial perjudian. Permainan judi dapat menimbulkan ketergantungan dan dapat menimbulkan kerugian dari segi materil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga kepada keluarga mereka. Dalam permainan judi secara konvensional, para pemain bertemu langsung dengan dengan penyelenggara judi pada suatu tempat tertentu; mereka terkadang harus menukarkan uang dengan koin yang setara dengan uang sebelum mereka dapat bermain. Dengan perkembangan teknologi informasi, perjudian dalam cyberspace tidak memerlukan tempat fisik sebagaimana dibutuhkan dalam

47

Pasal 27 ayat (2), UU RI No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


perjudian konvensional, dan para pemain hanya perlu mengunjungi secara virtual. Kondisi seperti ini membuat perjudian menjadi sangat mudah untuk dilakukan. 48 Tidak hanya itu saja, permasalahan yang timbul bagi negara yang mengizinkan permainan judi ialah menentukan bahwa pemain ialah orang yang telah dewasa. Pemain dapat menyembunyikan identitas aslinya walaupun mungkin tidak (bisa) menyembunyikan informasi lainnya seperti nomor kartu kredit atau rekening bank. Selain itu, Report on Money Laundering Typologies 2000-2001 menyatakan bahwa perjudian di internet merupakan salah satu sarana dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. 49 Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pengaturan Pasal 27 UU ITE mengacu pada beberapa ketentuan dalam KUHP; ruang lingkup perjudian yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE juga mengacu pada pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP yang tercakup dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE, pelaku yang dapat dijerat dengan pasal 27 ayat (2) UU ITE dan esensi perjudian, yaitu: 1.

50

Pelaku perjudian (yang mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian) KUHP mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dikategorikan sebagai

pelaku tindak pidana perjudian ialah orang yang menawarkan, memberikan kesempatan, atau turut serta dalam suatu perusahaan perjudian (Pasal 303 KUHP) dan orang yang bermain judi (Pasal 303 bis KUHP). 48

Josua Sitompul, Cyberspace Cybercimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2012, Hal. 164 49 Financial Action Task Force on Money Laundering, Hal.6, diakses dari http://www.oecd.org/dataoecd/29/36/34038090.pdf, tanggal 20 November 2010. 50 Josua Sitompul, Op cit, Hal. 166-174.


Yang termasuk dalam kategori pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP ialah orang yang menjadikan usaha menawarkan atau memberikan kesempatan itu sebagai mata pencaharian. Termasuk dalam kategori ini ialah orang yang bekerja dalam suatu perusahaan yang bidang usahanya ialah perjudian. Penawaran dan pemberian kesempatan tersebut dapat ditujukan untuk orang per orang atau untuk publik. Kedua, yang termasuk kategori pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi ialah orang yang melakukannya kepada umum.Dalam hal ini, orang tersebut tidak perlu menjadikan perbuatan ini sebagai mata pencaharian. Sedangkan yang termasuk dalam kategori pemain berdasarkan pasal 303 bis KUHP ialah orang yang menggunakan kesempatan main judi baik yang dilakukan di tempat umum atau tempat tertutup (privat). Cakupan pelaku yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP. Dengan demikian, pelaku yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah: 1.

Mereka yang menawarkan, memberikan kesempatan untuk bermain judi, serta orang

yang

turut

mendistribusikan,

serta

dalam

mentransmisikan,

perusahaan atau

perjudian

membuat

dengan

dapat

cara

diaksesnya

informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, kategori ini meliputi : 1. Orang yang menjadikan usaha menawarkan atau memberikan kesempatan itu sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian.


Penawaran dan pemberian kesempatan tersebut dapat ditujukan untuk orang per orang atau untuk publik. Kategori ini misalnya ditujukan terhadap pemilik website yang menyelenggarakan perjudian, atau ditujukan terhadap orang yang bekerja pada bagian marketing perjudian yang mengirimkan email spam atau sms yang berisi muatan perjudian dapat berupa perbuatan menginstal aplikasi perjudian dalam komputer-kmputer di suatu warnet. Tindakan memberikan kode akses kepada pemain sehingga ia dapat bermain judi dapat dikategorikan sebagai membuat dapat diaksesnya muatan perjudian. 2.

Orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum. Dalam hal ini, orang tersebut tidak perlu menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian. Kategori ini misalnya ditujukan kepada orang yang menyediakan informasi atau link dalam blognya tentang website perjudian. Tentunya tidak termasuk dalam kategori ini orang yang mengirimkan link perjudian lewat email kepada satu orang, sedangkan pengirim tidak melakukannya sebagai pekerjaan.

3.

Mereka yang menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara melakukan transmisi muatan perjudian dengan menggunakan sistem elektronik. Permainan judi di internet sangat beragam, dan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perlu dipahami secara benar metode permainan judi dan proses agar seseorang dapat bermain judi. Berikut ini


adalah langkah-langkah dalam bermain judi online dengan menggunakan fasilitas website di internet, yaitu: 51 1. Pertama, pengelola website meminta pemain untuk mengunduh program (peranti lunak) yang akan digunakan untuk bermain. 2. Kedua, pemain diminta untuk mendaftar sebagai anggota dengan memberikan informasi berupa nama atau alamat email, bahkan termasuk rekening bank pemain untuk menerima uang apabila menang, dan mengirimkan uang apabila kalah. 3. Ketiga, pemain juga harus mengirimkan uang kepada pengelola website atau pihak yang disetujui pengelola dan kemudian mengkonfirmasi atas pengiriman tersebut. 4. Keempat,

setelah

menerima

uang

tersebut,

pengelola

kemudian

memberikan kode akses serta koin elektronik dalam jumlah yang proporsional dengan uang yang dikirim kepada pemain. 5. Kelima, dengan menggunakan kode akses yang diberikan, para pemain dapat memilih permainan yang dikehendaki dan memasang taruhan untuk kemudian diproses oleh sistem elektronik pengelola perjudian. 6. Keenam, dalam permainan judi online tersebut, jika hasil permainan sudah ada dan pemenang sudah ditentukan, apabila pemain menang maka pemain berhak menerima uang dari hasil kemenangannya tersebut yang akan masuk ke dalam rekening nya tadi, dan apabila pemain kalah, maka pemain

51

Ibid, Hal.168.


juga harus membayar dan mengirimkan uang kepada pihak pengelola tersebut, dan begitu seterusnya. Pembahasan mengenai telah digunakannya kesempatan bermain judi menjadi penting karena di dunia cyber tidak perlu ada tindakan fisik untuk mengunjungi tempat permainan judi. Kesempatan untuk bermain judi dikatakan telah dipergunakan dalam hal pemain telah menyatakan niatnya melalui tindakan secara nyata untuk bermain judi dan tindakan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Dalam langkah-langkah diatas, kesempatan untuk bermain judi dikatakan telah digunakan dalam hal pemain telah menyatakan persetujuannya atas taruhan permainan judi. Tindakan persetujuan ini dapat berupa meng-klik pilihan “yes” atau “accept”. Dengan meng-klik pilihan itu maka aplikasi judi akan memproses perintah tersebut secara otomatis sehingga pemain tidak dapat mengubah pilihannya lagi, pada saat itu pula telah terjadi transmisi muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. 52 Tindakan menggunakan kode akses yang diberikan pengelola website oleh pemain juga dapat dikategorikan sebagai membuat dapat diaksesnya muatan perjudian. Akan tetapi, secara prinsip tindakan ini masih belum cukup kuat untuk masuk dalam kategori permainan perjudian karena masih ada tahap lain yang harus dilakukan agar muatan perjudian itu muncul, yaitu memilih permainan yang dikehendaki pemain. Begitu juga dengan tindakan untuk mengunduh piranti lunak atau mendaftar sebagai calon pemain juga belum dapat dikatakan sebagai 52

Tindakan-tindakan tersebut sudah terekam dalam Sistem Elektronik penyelenggara perjudian, dan rekaman transaksi perjudian dapat digunakan sebagai alat bukti.


menggunakan kesempatan untuk bermain judi, demikian juga tindakan untuk mengirimkan uang kepada pengelola website perjudian atau orang yang ditunjuk pengelola. Hal ini karena belum ada transmisi muatan perjudian ataupun membuat dapat diaksesnya muatan perjudian. Sebagai contoh, 53 Polan mengelola warnet yang digunakan untuk bermain judi. Laki-laki tersebut menyewa tempat untuk menyelenggarakan usaha warnet dan membeli komputer-komputer yang digunakan untuk bermain judi. Ia menyuruh seorang teknisi untuk menginstal (mengunduh) permainan judi dalam semua komputer dan meminta teknisi tersebut untuk membangun sistem permainan judi dengan menggunakan metode pembacaan poin dengan alat pemindai kartu (card reader). Maksudnya, untuk dapat bermain, pemain harus memiliki poin yang dimasukkan kedalam sebuah kartu magnetik; kartu magnetik harus ditempelkan dalam card reader sehingga alat itu dapat membaca jumlah poin yang terdapat dalam kartu. Jika poin masih mencukupi maka penempelan kartu kepada card reader sekaligus mengaktifkan permainan judi. Pemain, kemudian dapat memilih permainan dan mempertaruhkan poin miliknya. Apabila pemain kalah maka poinnya akan berkurang sehingga ia harus membeli lagi, tetapi bila pemain menang maka poinnya akan bertambah. Poin yang bertambah tersebut dapat ditukarkan dengan uang. Polan juga membuka warnet pada pukul 10.00 WIB dan menutupnya pada pukul 01.30 WIB. Polan mempekerjakan seorang pegawai untuk menukarkan uang dengan poin, dan sebaliknya.

53

Josua Sitompul, Op cit, Hal. 169.


Berdasarkan penjelasan contoh diatas mengenai Pasal 27 ayat (2) UU ITE di atas, perbuatan Polan dapat termasuk kategori memberikan kesempatan untuk bermain judi dengan cara membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya memiliki makna memuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kasus ini, permainan judi yang dimaksud hanya dapat dimainkan dengan kondisi sebagai berikut: 54 1.

Pemain harus bermain di warnet yang dikelola oleh pelaku karena hanya di dalam komputer yang berada di warnet tersebut, program permainan judi telah diinstal (diunduh);

2.

Pemain harus memiliki kartu yang berisi poin yang dapat dibeli melalui pelaku; para pemain dapat bermain judi dengan menempelkan kartu pada card reader sehingga dapat mengaktifkan permainan judi.

3.

Apabila pemain tersebut kalah maka poinnya akan berkurang, dan apabila pemain tersebut menang maka poinnya akan bertambah sehingga pemain dapat menukarkan poin yang di dapat dengan uang ditempat judi game internet yang dikelola oleh tersangka tersebut atau ditempat lain.

1.

Muatan Perjudian Yang dimaksud dengan muatan perjudian dalam pasal 27 ayat (2) UU

ITE ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP ayat (3), yaitu: 55

54 55

Ibid, Hal.170. Ibid, Hal. 170-174


“Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untunguntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan olrh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain”

Berdasarkan batasan yang diberikan KUHP maka kita dapat simpulkan unsur esensial dari perjudian yaitu: (i) permainan berdasarkan resiko (menang atau kalah) dan keberuntungan, (ii) adanya keputusan pemain untuk mengambil resiko, dan (iii) adanya keuntungan yang dapat pemain raih jika keputusannya tepat. Tidak terpenuhinya salah satu unsur ini membuat suatu permainan tidak dapat dikategorikan sebagai perjudian, tetapi hanya permainan belaka. Sebagai contoh adalah sebagai berikut, 56 Roda membuat website dalam bahasa Indonesia dengan domain warungjudicyber.com untuk menjadi agen dari perusahaan judi SBOBET - operator perjudian yang beroperasi di Eropa berdasarkan izin dari otoritas Isle of Man. 57 Seseorang yang mau bermain judi dala, website www.sbobet.com harus memiliki akun di SBOBET untuk mendapatkan akun – username dan password – dalam website www.sobet.com. 58 Nusa yang bekerja pada Roda bertugas sebagai customer service memberikan informasi melalui Yahoo Mesangger (YM) kepada calon pemain 56

Ibid, Hal 172-174. http://en.wikipedia.org/wiki/SBOBET, diakses 4 Agustus 2012. 58 Dalam website www.sbobet.com terdapat ketentuan sebagai berikut . You must be at least 18 years of age or the legal minimum age in your country of residence (whichever is higher) to open an account with SBOBET. SBOBET holds legal lisences issued by authorized comissions to conduct online gambling. However, as legal regulations and restrictions pertaining to online gambling and gaming vary from country, online gambling may be illegal in the country you reside in. Unfortunately, customers residing in these countries are prohibited from opening an account with SBOBET due to legal reasons pertaining to their jurisdictions. http://www.sbobetinfo.com/article/ AA-00114/Why-am-I-prohibited-from-opening-an-account.html, diakses 4 Agustus 2012. 57


mengenai cara untuk mendapatkan akun yang dimaksud. Calon pemain harus mentransfer uang ke nomor rekening bank pemerintahan Indonesia milik Nusa; uang yang harus ditransfer untuk pertama kalinya sebesar satu juta rupiah, dan selanjutnya dapat ditambah minimal dua ratus ribu rupiah. Setelah melakukan pengiriman, pemain juga harus mengkonfirmasi melalui SMS bahwa uang telah ditransfer. Nusa akan memeriksa rekeningnya secara online, dan jika benar pemain telah mentransfer uang maka ia akan membuatkan akun di SBOBET dan mengisikan koin sebanding dengan jumlah uang yang pemain transfer. Kemudian Nusa akan mengirimkan SMS kepada pemain mengenai akun – usernamepassword – bagi pemain yang dimaksud. Pemain kemudian membuka website www.sbobet.com, memasukkan informasi mengenai akun, memilih permainan, dan memasang taruhan. Pengiriman informasi melalui Yahoo Messanger (YM) dari Nusa sebagai customer service kepada calon pemain mengenai cara yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh calon pemain untuk mendapatkan akses menuju website SBOBET, yaitu informasi mengenai: (i) jumlah minimal uang yang harus ditransfer, (ii) nomor rekening bank milik Nusa, (iii) nomor handphone milik Nusa agar pemain dapat melakukan konfirmasi termasuk dalam perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE. Pengiriman SMS dari nomor handphone Nusa kepada pemain mengenai nama akun pengguna dan kode aksesnya untuk masuk kedalam website perjudian SBOBET juga termasuk dalam perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang


memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE. Demikian juga perbuatan pembuatan akun dalam website www.sbobet.com. Tanpa ada prosedur dan format pendaftaran yang dikirimkan oleh Nusa yang harus dipenuhi oleh calon pemain, dan tanpa ada pengiriman SMS dari nomor Nusa mengenai akun untuk bermain judi dalam www.sbobet.com maka seseorang tidak dapat mengakses website SBOBET dan memasang taruhan melalui www.warungjudicyber.com. 2.

Jenis-Jenis Perjudian Online Dalam Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan

Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu: 59 1.

Perjudian di kasino atau ditempat lokalisasi, antara lain terdiri dari: Roulette; Blackjack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu;Slot Machine (Jackpot); Ji si Kie; Big Six Wheel; Chuc a luck; Lempar panser atau bulu ayampada sasaran atau papan yang berputar (Paseran); Pachinko; Poker; Twenty One; Hwa-Hwe; Kiu-kiu.

2.

Perjudian yang dilakukan ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan: Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak; Lempar gelang; Lempar uang (coin); Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak berputar; Lempar bola; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu domba atau kambing; Pacu kuda; Karapan sapi; Pacu anjing; Hailai; Mayong/Macak; Erek-erek.

59

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.


3.

Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan, seperti; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Pacu kuda; Karappan sapi; Adu domba/kambing.

4.

Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termasuk diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian. Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, masih

banyak perjudian yang berkembang di masyarakat Indonesia. Semisal, “Adu Doro”, yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokannya mencapai finish paling awal. Yang paling marak biasanya adalah taruhan pada saat piala dunia. Baik di kampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masing-masing. 60 Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan Kartu Remi, Domino, Rolet dan Dadu. Namun yang paling marak adalah judi Togel (Toto gelap). Yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih, bila tebakannya tepat maka si pembeli mendapat hadiah beberapa kali tepat dari jumlah uang dipertaruhkan. Judi togel sangatlah mirip dengan permainan judi buntut yang berkembang pesat pada era 80-an sebagai ekses dari Porkas atau SDSB. 61

60

http://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/. http://marcelhanz.wordpress.com/2012/08/29/perkembangan-dunia-judi-di-negaraIndonesia/, diakses pada Rabu, 29 Agustus 2012. 61


Stanford Wong dan Susan Spector, dalam buku Gambling Like a Pro, membagi 5 kategori jenis perjudian online berdasarkan karakteristik psikologis mayoritas para penjudi. Kelima kategori tersebut adalah: 62 1.

Sociable Games Dalam Sociable games, setiap orang menang atau kalah secara bersama-sama. Penjudi bertaruh diatas alat atau media yang ditentukan bukan melawan satu sama lain. Pada perjudian jenis ini akan sering dijumpai para penjudi saling bercakap, tertawa, ataupun tegang. Walaupun para penjudi selalu ingin menang, mereka sadar bahwa jika mereka tidak mendapatkan hal tersebut, paling tidak mereka sudah mendapatkan kesempatan yang baik untuk mencoba permainan. Termasuk kategori ini adalah: Dadu; Baccart; Blackjack, Pai Gow Poker, Let it Ride, Roulette Amerika.

2.

Analytical Games Analytical games sangat menarik bagi orang yang mempunyai kemampuan menganalisis data dan mampu membuat keputusan sendiri. Perjudian model ini memerlukan riset dan sumber informasi yang cukup banyak serta kemampuan menganalisis beberapa kejadian. Termasuk dalam kategori ini adalah: Pacuan kuda, Sports Betting, 63 seperti: Sepakbola, Balp mobil/motor, Basket, dan lainnya.

62

http://www.e-psikologi.com/epsi/Sosial_detail.asp?id=279. Sport betting adalah atau taruhan judi dalam dunia olahraga (contoh : taruhan dalam pertandingan sepak bola, balap mobil/motor, basket). Dalam pasal 303 ayat (3) KUHP hal ini samadengan judi yaitu pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang bermain judi. 63


3.

Games you can beat Dalam games you can beat penjudi sangat kompetitif dan ingin sekali untuk menang. Penjudi juga berusaha ekstra keras untuk dapat menguasai permainan. Dalam kategori ini penjudi menganggap kemenangan diperoleh melalui permainan dengan penuh keahlian dan strategi yang jitu serta dapat membaca strategi lawan. Penjudi harus dapat memilih dan membuat keputusan secara tepat serta dapat membedakan alternatif kondisi mana harus ikut bermain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa permainan judi jenis ini adalah permainan yang dirancang khusus bagi penjudi yang hanya mementingkan kemenangan. Termasuk dalam kategori ini adalah : Blackjack, Poker, Pai Gow Poker, Video Poker, Sports Betting, Pacuan Kuda.

4.

Escape from Reality Setiap orang pada dasarnya ingin sekali-sekali lain dari kenyataan. Pada permainan Escape from reality, para pemain yang menjalankan slot machine atau video games dalam waktu yang cukup lama akan merasa seperti terbawa ke alam lain. Permainan ini bukan hanya menyuguhkan hal-hal yang menarik tetapi juga membuat penjudi terbuai menunggu hasil yang tidak terduga, meski penjudi pada akhirnya selalu mengalami kekalahan. Termasuk dalam kategori ini adalah: Slot Machines dan Video games.

5.

Patience Games Bagi penjudi yang ingin santai dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil, maka patience games merupakan pilihan yang paling digemari. Dalam perjudian model ini para penjudi menunggu dengan sabar nomor yang mereka


miliki keluar. Bagi mereka masa-masa menunggu sama menariknya dengan masa ketika memasang taruhan, mulai bermain, ataupun ketika mengakhiri permainan. Termasuk dalam kategori ini adalah : Lottery, Keno, Bingo.

C. Kaitan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Perjudian Online Undang-Undang tindak pidana pencucian uang adalah tergolong undangundang yang baru dalam khazanah perundang-undangan pidana di Indonesia, karena pertama kali lahir pada tahun 2002 yaitu Undang-Undang RI Nomor Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sudah barang tentu memerlukan waktu untuk memahaminya secara utuh. 64 Sejak diterapkannya Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 ditemukan pendapat yang berkembang dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut: 65 1.

Pemahaman bahwa tindak pidana pencucian uang menganut asas kriminalitas ganda (double criminality). Yang dimaksud dengan kriminalitas ganda bermakna adanya dua kejahatan pidana yang masing-masing sebagai perbuatan tersendiri yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai concursus realis, yang terdiri dari:

1.

Kejahatan asal (predicate crime);

2.

Pidana pencucian uang (money laundering).

3.

Apakah perkara tindak pidana pencucian uang menunggu kejahatan asal (predicate crime) berkekuatan hukum tetap (inkracht)?

64 65

H. Juni Sjafrien Jahja, Op cit, Hal. 53. Ibid, Hal. 54-56.


Di samping adanya kejahatan ganda dalam seperti yang diuraikan di atas tentang concursus realis, juga telah ditegaskan dalam Pasal 69 UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Kejahatan-kejahatan atau tindak pidana asal (predicate crime) tersebut telah diatur di dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatakan: 1.

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: 1. korupsi; 2. penyuapan; 3. narkotika; 4. psikotropika; 5. penyelundupan tenaga kerja; 6. penyelundupan migran; 7. di bidang perbankan; 8. di bidang pasar modal; 9. di bidang peransuransian; 10. kepabeanan; 11. cukai; 12. perdagangan orang; 13. perdagangan senjata gelap; 14. terorisme; 15. penculikan; 16. pencurian; 17. penggelapan; 18. penipuan; 19. pemalsuan uang; 20. perjudian; 21. prostitusi; 22. di bidang perpajakan; 23. di bidang kehutanan; 24. di bidang lingkungan hidup;


25. di bidang kelautan dan perikanan; atau 26. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. 27. Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Tindak pidana perjudian online sendiri termasuk ke dalam daftar tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih seperti yang tertulis pada Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dinyatakan di dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada Pasal 45 ayat (1) yang mengatakan: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan pernyataan diatas, maka perjudian online dapat dikatakan sebagai tindak pidana asal (predicate crime) sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, keterkaitan perjudian online sebagai tindak asal (predicate crime) dalam melakukan tindak pidana pencucian uang juga dapat dilihat dalam sistem pembuktian tindak pidananya, alat bukti yang sah dalam tindak pidana pencucian uang terdapat pada, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ialah:


1. 2.

alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau alat bukti lainnya berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. Begitu juga hal nya dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008

memberikan pembagian mengenai alat bukti yaitu dalam Pasal 5 menyatakan: 1. 2.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

3.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

4.

Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku untuk: a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam tertulis; dan b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undnag-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat pejabat pembuat akta.

Dalam Undang-Undang ini pada pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik menurut Undang-Undang ini pada pasal 1 ayat (4) adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Yang dimaksud dengan Sistem Elektronik menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang ini adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.


Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya huruf b menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut menggunakan alat bukti yang terkait dengan alat bukti elektronik seperti informasi diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik. Contohnya adalah informasi yang didapat dari email dan alat bukti transfer uang rekening bank melalui e-banking dan kertas resi tranfer apabila melalui ATM. Begitu juga dengan pengiriman SMS ataupun pesan singkat dari bandar kepada pemain-pemain yang bersangkutan juga termasuk dalam perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE.


BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KAITANNYA DENGAN PERJUDIAN ONLINE

Recommend Documents