BAB II. tidak melanggar hak-hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa

BAB II PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANATERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLRI BERDASARKAN PUTUSAN N0. 80/Pid.B/2010/PN-MDN 1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam pengambilan keputusan ini hendaknya hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari apa yang seharusnya dan tidak melanggar hak-hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa. Putusan hakim diajukan setelah dilakukan pembuktian, tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik. Dalam perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, sehingga jawab-menjawab (replik-duplik) tidak dilakukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim melakukan penjatuhan putusan yang merupakan tujuan akhir dari suatu pemeriksaan perkara agar mengetahui bersalah atau tidaknya terdakwa. Putusan yang dijatuhkan Pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah Hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan yang dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.41

41

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika : Jakarta, 2000, hal 347.

Universitas Sumatera Utara

Adapun yang menjadi isi dari putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa FERDIAN PURWO SETIO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Pemerasan“. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 3. Menetapkan

masa

penahanan

yang

telah

dijalani

Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Nomor 80/Pid.B/2010/PN,Mdn dalam menjatuhkan putusan pada dasarnya berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan berupa : a. Keterangan saksi-saksi yaitu : 1. Saksi Arga Paramanto Siagian -

Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Gaharu Gg. Langgar No.15 Medan Timur tempat kos saksi, tiba-tiba dating terdakwa bersama dengan temantemannya untuk menangkap saksi karena dikira menggunakan sabu-sabu;


-

Pada awalnya saksi diajak Taufik dan Erik untuk patungan membeli sabu-sabu tetapi saksi tidak mau;

-

Karena saksi tidak mau, lalu saksi keluar dari kos;

-

Sekitar pukul 22.00 Wib saksi kembali ke kos, kemudian melihat Taufik dan Erik sedang menggunakan sabu-sabu di dalam kamar kos nya;

-

Saksi berusaha mengusir Taufik dan Erik dari kosnya;

-

Pada saat itulah bersamaan datang Abdul Tamba dengan teman-temannya termasuk terdakwa;

-

Pada saat itulah polisi Abdul Tamba dan teman-temannya menuduh saksi menggunakan sabu-sabu sedangkan Taufik dan Erik yang menggunakan sabu-sabu pergi begitu saja;

-

Saksi disuruh mengakui menggunakan sabu-sabu oleh Abdul Tamba dan disuruh memegang plastik kecil berisi serbuk putih lalu di foto;

-

Abdul Tamba menyuruh saksi menghubungi orangtua saksi melalui handphone dan setelah itu meminta uang Rp 200 Juta kepada orang tua saksi agar tidak diserahkan ke kantor polisi;

-

Selanjutnya terjadi negosiasi dan sepakat antar orang tua saksi dengan Abdul Tamba sebesar Rp 50 Juta;

-

Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 saksi dibawa para pelaku dengan menggunakan mobil avanza yang dikemudikan


oleh Ferdian Purwo Setio kearah Jalan Gatot Subroto dang orang tua saksi datang dengan membawa uang Rp 50 Juta dan diserahkan kepada Abdul Tamba laku saksi dilepaska; -

Terdakwa hanya ikut teman-temannya dan paling berperan adalah Abdul Tamba;

-

Sekarang saksi sudah berdamai dan memaafkan perbuatan Terdakwa sedangkan uang Rp 50 Juta sudah dikembalikan oleh para pelaku kepada orang tua saksi; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Antoni Pangaribuan -

Saksi bersama Arga telah ditangkap oleh Abdul Tamba dan teman-temannya termasuk Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekitar pukul 19.00 Wib di tempat kos di Jalan Gaharu Ujung Gg. Langgar No. 15 Medan karena telah menggunakan sabu-sabu;

-

Pada waktu itu yang dibawa polisi Arga dan Rio sedangkan saksi dilepaskan lalu saksi menghubungi orang tua Arga;

-

Setelah orang tua Arga datang, saksi melihat menyerahkan uang kepada Abdul Tamba di Jalan Gatot Subroto sejumlah Rp 50 Juta lalu Arga dilepaskan oleh Ferdian Purwo Setio; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.


3. Saksi Panata Fringady Manurung,ST -

Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekitar pukul 16.00 Wib saksi diajak Abdul Tamba untuk datang ke Jalan Gaharu Medan yang menyatakan ada pekerjaan;

-

Sampai di Jalan Gaharu Medan bertemu dengan Abdul Tamba dan terdakwa bersama dengan Taufik, Erik, Hidayat dan Sofian;

-

Di

tempat

tersebut

Abdul

Tamba

mengatakan

akan

menangkap pengedar dan pengguna sabu-sabu; -

Selanjutnya menuju tempat kos Arga Paramanto Siagian yang sebelumnya Abdul Tamba telah menyuruh Taufik dan Erik untuk mengajak Arga menggunakan sabu-sabu;

-

Selanjutnya dilakukan penangkapan kepada Arga Paramanto lalu Abdul Tamba menyuruhnya untuk menghubungi orang tua Arga untuk meminta uang sebesar Rp 200 Juta agar Arga dilepaskan;

-

Akhirnya orang tua Arga bersepakat dengan Abdul Tamba untuk menyerahkan uang sebesar Rp 50 Juta, dan kemudian menyerahkan uang tersebut di Jalan Gatot Subroto;

-

Setelah uang tersebut diterima, Abdul Tamba menyuruh Terdakwa untuk melepaskan Arga;


-

Antar orang tua Arga dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian dan uang Rp 50 Juta telah dikembalikan kepada orang tua Arga;

b. Keterangan Terdakwa Ferdian Purwo Setio -

Benar pada tanggal 29 Oktober 2009 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa diajak Abdul Tamba ke Jalan Gaharu Medan dan pada saat itu juga menelepon Panata Fringady Manurung, ST;

-

Sekitar pukul 22.00 Wib Abdul Tamba menyuruh Taufik dan Erik pergi untuk bertemu dengan Arga yang kemudian mengajak Arga untuk menghisap sabu-sabu;

-

Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Abdul Tamba mendatangi kos Arga dan melakukan penangkapan terhadap Arga dan Rio yang diborgol oleh Abdul Tamba;

-

Kemudian Arga dibawa ke Jalan Krakatau (dekat sungai Deli) Medan, Abdul Tamba menyuruh Arga untuk menghubungi orang tuanya dan meminta uang sebesar Rp 200 Juta agar dilepaskan;

-

Kemudian antara Abdul Tamba dengan orang tua Arga mencapai kesepakatan untuk memberikan uang sebesar Rp 50 Juta, dan penyerahan uang dilakukan di Jalan Gatot Subroto Medan;

-

Dalam perkara ini Terdakwa menjaga Arga di dalam mobil;


-

Saat ini antara orang tua Arga dengan Terdakwa sudah berdamai dan uang tersebut telah dikembalikan kepada orang tuan Arga;

c. Petunjuk Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan Abdul Tamba, Panata Fringady Manurung, ST, menangkap Arga Paramanto Siagian di tempat kosnya Jalan Gaharu Ujung Gg. Langgar No.15 Medan;

-

Bahwa setelah Arga Paramanto Siagian ditangkap kemudian Abdul Tamba meminta tebusan uang kepada orang tua Arga sebesar Rp 200 Juta dan kemudian disanggupi sebesar Rp 50 Juta;

-

Bahwa setelah uang diterima oleh Abdul Tamba kemudian Arga dilepaskan lalu uangnya dibagi-bagikan dan Terdakwa menerima bagian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

-

Saat ini telah terjadi perdamaian dengan orang tua Arga Paramanto Siagian dan uangnya telah dikembalikan sebesar Rp 50 Juta;


d. Barang Bukti Adapun barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah penulis uraikan di atas dan untuk menanggapi tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : a. Bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum yakni dalam dakwaan pertama terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; b. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena lebih mendekati dengan unsur-unsur dakwaan pertama yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur : 1. Barang siapa 2. Unsur secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang yang


seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersekutu c. Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 Terdakwa diajak oleh Abdul Tamba dan Panata Fringady Manurung, ST ke kos saksi Arga Paramanto Siagian untukl melakukan penangkapan; d. Bahwa terhadap saksi Arga dilakukan penangkapan dengan alasan karena menggunakan sabu-sabu padahal sebenarnya saksi Arga tidak menggunakan shabu-shabu. Hal tersebut hanya alasan untuk mendapatkan uang dari orang tua Arga yang bernama Pandapotan Siagian dengan meminta uang Rp 200 Juta kalau Arga ingin dilepaskan; e. Bahwa setelah terjadi negosiasi akhirnya disepakati uang Rp 50 Juta yang akhirnya uang tersebut oleh Pandapotan Siagian diserahkan kepada Abdul Tamba lalu Arga dilepaskan; f. Bahwa sebelum dilepaskan Arga dibawa dengan mobil dan diborgol dan pada waktu Abdul Tamba menerima uang dari Pandapotan Siagian sementara Terdakwa menjaga Arga di dalam mobil; g. Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsurunsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi oleh


karena itu dakwaan tesebut telah tebukti secara sah dan meyakinkan; h. Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum; i. Bahwa menurut pengamat Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara, dan bertutut kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak ternyata bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya; j. Bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut : Hal-hal yang memberatkan : - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat - Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain Hal-hal yang meringankan : - Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya - Terdakwa belum pernah dihukum


- Antara Terdakwa dengan pihak Korban telah berdamai k.

Bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis, Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

l. Bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk menjamin penyelesaian perkara ini dengan baik, kepada Terdakwa haruslah ditetapkan perintah agar tetap dalam tahanan; m. Bahwa tentang barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah); n. Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan; 2. Analisis Kasus Dengan memperhatikan amar putusan Majelis Hakim, terlihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan diantaranya adalah dakwaan Jaksa


Penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, barang-barang bukti, petunjuk, dan unsur-unsur delik yang didakwakan. Adapun vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara No. 80/Pid.B/2010/PN.Mdn., adalah vonis bersalah terhadap terdakwa Ferdian Purwo Setio dengan hukumana pidana penjara tiga (3) bulan karena telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu turut serta melakukan tindak pidana pemerasan, dimana terdakwa merupakan seorang anggota Polri. Adapun menjatuhkan

yang

hukuman

menjadi terhadap

pertimbangan terdakwa

Majelis

berdasarkan

Hakim

dalam

pertimbangan-

pertimbangan yuridis dan sosiologi yaitu diantaranya : 1. Pertimbangan yuridis Dari fakta yang telah terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, yang dibuat dalam bentuk alternatif. Majelis Hakim memakai dakwaan yang pertama yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan sehingga tidak perlu mempertimbangkan dakwaan yang kedua. Hal itu juga diperkuat


dengan adanya tiga (3) orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan, dan kesaksian tersebut dibenarkankan oleh Terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan terdakwa dan didukung dengan alat bukti serta petunjuk yang menunjukkan adanya persesuaian antara keterangan

saksi-saksi

dan

keterangan

terdakwa,

serta

telah

menimbang bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan tidak didapati hal-hal yang dijadikan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, penulis setuju dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim karena sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. 2. Pertimbangan Sosiologis Adapun pertimbangan sosiologis yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun, pada hal-hal yang memberatkan terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah seorang anggota Polri sehingga terdakwa seharusnya mencerminkan perilaku yang baik. Dalam

menjatuhkan

pidana,

Majelis

Hakim

kurang

mempertimbangkan maksud dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu mengenai


turt serta.Terdakwa didakwakan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana pemerasan, dimana orang-orang yang turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana, dipidana sebagai petindak atau pelaku.Hal tersebut sudah dimuat dalam dakwaan Penuntut Umum dengan mendakwakan terdakwa dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam hal keturutsertaan (deelneming), terdakwa sebagai orang yang turut melakukan (medeplegen) sudah dianggap sebagai pelaku (daders) karana dalam perkara ini, terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana telah dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Apabila seorang turut serta melakukan suatu tindak pidana telah memenuhi semua unsur-unsur delik, maka dengan sendirinya perbuatan orang yang turut melakukan akan menghasilkan pelaku tindak pidana (daderschap) sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.42 Variasi-variasi turut serta yaitu :43 a. Penyerta yang (turut) melakukan tindak pidana itu, tidak mengetahui bahwa tindakkanya itu merupakan tindak pidana, atau ia terpaksa melakukannya, dan sebagainya (manus manistra);

42

P.A.F. Lamintang, Op.Cit., hal 630. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika : Jakarta, 2012, hal 336. 43


b. Penyerta benar-benar sadar dan langsung turut serta melakukan tindak pidana (medeplegen); c. Penyerta melakukan tindak pidana karena adanya sesuatu keuntungan baginya atau ia dipermudah untuk melakukannya ; d. Penyerta hanya sekedar membantu saja; e. Ia dipandang sebagi penyerta dalam suatu pelanggaran, karena ia adalah pengurus dan sebagainya. Dalam perkara ini terdakwa sebagai penyerta yang benar-benar sadar melakukan tindak pidana (unsur-unsur delik terpenuhi) hal ini dibuktikan dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yaitu : “Bahwa terdakwa Ferdian Purwo Setio ditelepon oleh Abdul Tamba, dan berjanji bertemu di Jalan Gaharu, setelah samapai terdakwa bertemu dengan Abdul Tamba dan temannya yang lain yaitu Panata Fringady Manurung, St, Taufik Prayudan Als Saddam, Erik Strada Als Erik, M. Hidayat Als Uncu, dan Sopian.Setelah itu Abdul Tamba menyuruh Taufik Prayudan als Saddam dan Erik Strada Als Erik untuk mendatangi korban yaitu Arga Paramanto Siagian di koskosannya yang terletak di Jalan Gaharu Ujung Gg. Langgar No 15 Medan Timur. Setelah sampai di kos korban sekitar puku 22.00 Taufik dan Erik tiba di kos korban, dan mengajak korban untuk menghisap sabu-sabu.”


Dari keterangan di atas, bahwa terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana, dimana ia mengetahui maksud dari perbuatan mereka, yaitu mendengar dan mengetahui bahwa teman-teman Abdul Tamba disuruh untuk mengajak korban untuk menghisap sabu-sabu, dan kemudia mereka melakukan penangkapan terhadap korban. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menjebakm korban, dan melakukan pemerasan terhadap korban melalui orangtua korban.Sehingga, dengan sadarnya terdakwa sebagai pelaku turut serta seharusnya terdakwa sudah dianggap sebagai pelaku tindak pidana.maka, sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdakwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, dan patut dihukum sesuai tindak pidana yang di dakwakan. Sehingga penulis tidak sependapat atau tidak setuju dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferdian Purwo Setio dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, yang seharusnya ancaman pidana sesuai Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah 9 tahun penjara. Selain itu, mengingat perbuatanTerdakwa Ferdian Purwo Setio telah menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap korban yaitu Arga Paramanto Siagian beserta dengan orang tuanya, selain itu perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik korban dan orang tua korban karena menuduh korban telah menggunakan sabu-sabu. Selain itu, putusan Majelis Hakim juga tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, dimana dalam amar


putusan Hakim telah mengatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dalam turut serta melakukan tindak pidana pemerasan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ancaman pidana penjara adalah 9 (Sembilan) tahun, namun putusan pengadilan sangatlah tidak sesuai yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa. Sehingga menurut penulis, putusan Majelis Hakim kurang mencerminkan rasa keadilan. Kemudian, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tidak mengingat bahwa Terdakwa adalah seorang anggota Polri, sehingga perlu adalah pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman dengan mengacu pada Pasal 52 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “ Jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan boleh dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya ditambah dengan sepertigannya”. Selain itu, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kurang memperhatikan latar belakang tindak pidana yang dilakukan, dimana terdakwa melakukan turut serta melakukan tindak pidana pemerasan kepada korban karena memaksa korba untuk mengakui bahwa korban adalah pengguna sabu-sabu. Terdakwa bersama dengan teman-temannya memakai sabusabu sebagai barang untuk menjebak korban. Seperti kita ketahui bersama, bahwa


kasus narkotika di masyarakat mendapat perhatian khusus karena sebagai salah satu kejahatan yang berbahaya. Dengan demikian hukuman terhadap Terdakwa seharusnya ditambah sepertiga dari ancaman hukuman dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, yakni Pasal 368 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana 9 (Sembilan) tahun penjara. Sehingga menurut hemat penulis, penjatuhan hukuman penjara 3 (tiga) bulan tersebut sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan dengan mengingat semua fakta-fakta hukum yang telah terbukti di muka persidangan.


BAB II. tidak melanggar hak-hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa

Recommend Documents