BAB II SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI BHMN SEBELUM DAN SESUDAH TERBITNYA PP NO. 66 TAHUN 2010

BAB II SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI BHMN SEBELUM DAN SESUDAH TERBITNYA PP NO. 66 TAHUN 2010

A. Pengelolaan Keuangan Negara Pengelolaan keuangan Negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan Negara. Pengelolaan keuangan Negara mempunyai arti luas dan sempit. Pengelolaan keuangan Negara dalam arti luas adalah manajemen keuangan Negara. Sedangkan dalam arti sempit, pengelolaan keuangan Negara adalah administrasi keuangan Negara atau tata usaha keuangan 45. Pengelolaan keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan Negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertangungjawaban. Jadi ruang lingkup pengelolaan keuangan Negara meliputi: 46 1. Perencanaan keuangan Negara; 2. Pelaksanaan keuangan Negara; 3. Pengawasan keuangan Negara; dan 4. Pertanggungjawaban keuangan Negara Pejabat yang ditugasi melakukan pengelolaan keuangan Negara, seyogyanya

45 46

memperhatikan

dan

menerapkan

asas-asas

hukum

yang

Adrian Sutedi, Op. Cit, hal 120 Muhammad Djafar Saidi, Op. Cit, hal 21

Universitas Sumatera Utara

mendasarinya. Hal ini dimaksudkan agar pejabat tersebut mampu meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan Negara. Peningkatan pelayanan merupakan wujud pengabdian dengan tetap berpatokan pada asas-asas pengelolaan keuangan Negara. Sedangkan tujuan pengelolaan keuangan Negara secara umum adalah agar daya tahan dan daya saing perekonomian nasional semakin dapat ditingkatkan dengan baik dalam kegiatan ekonomi yang semakin global, sehingga kualitas kehidupan masyarakat Indonesia meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Adapun yang menjadi alasan mengapa keuangan Negara harus dikelola dengan baik karena beberapa alasan, yakni sebagai berikut 47: 1. Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Keuangan Negara dapat mempengaruhi bekerjanya mekanisme harga yang dibentuk dari kekuatan hukum penawaran dan permintaan. Penerimaan Negara yang berasal dari pungutan pajak akan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga mengurangi permintaan masyarakat. Sebaliknya pengeluaran Negara, untuk membeli barang dan jasa dari masyarakat akan menambah daya beli masyarakat. Apabila penerimaan Negara melebihi pengeluaran Negara, berarti pengurangan daya beli masyarakat lebih besar penambahannya, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penerimaan dengan penawaran.

47

Ibid, hal 120-122


2. Menjaga kestabilan Menurut Keyness, depresi dunia yang terjadi pada tahun 1930, disebabkan oleh penawaran agregat lebih besar dari permintaan agregat. Oleh karena itu, untuk mengatasi pengangguran, Pemerintah melalui APBN dapat memperbesar permintaan agregat agar sama dengan penawaran agregat. Ini berarti bahwa APBN dapat dipergunakan untuk mengatasi deflasi dan inflasi serta memelihara stabilisasi. 3. Merealokasi sumber-sumber ekonomi Maksudnya adalah memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas itu secara maksimal. Di Indonesia, kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada hakikatnya sumber-sumber ekonomi itu dimiliki oleh masyarakat. Apabila sumber-sumber ekonomi yang ada pada masyarakat itu tidak dipergunakan secara maksimal, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam perekonomian, maka Negara, dengan kebijakan fiskal yang persuasif dapat mendorong penggunaan sumber-sumber ekonomi tersebut secara maksimal. 4. Mendorong redistribusi pendapatan Maksudnya adalah bahwa Negara dengan menggunakan kebijakan fiskalnya, dapat mengupayakan agar perbedaan antara golongan masyarakat yang kaya dengan golongan masyarakat yang miskin itu tidak terlalu menyolok. Oleh karena itu, pengelolaan APBN tidak hanya menyangkut pada jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran saja, tetapi harus diperhatikan juga rincian dari penerimaan dan pengeluaran.


Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan Negara meliputi 48: 1. Pengelolaan moneter Hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. 2. Pengelolaan fiskal Pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, adminsitrasi kepabean, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) pemerintah. 3. Pengelolaan kekayaan Negara Khusus untuk proses pengadaan barang kekayaan Negara, yang termasuk pengeluaran Negara telah diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden

No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Disamping itu, terdapat pula kekayaan Negara yang dipisahkan (pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan yang seluruh modalnya/sahamnya dimiliki oleh Negara.

48

Adrian Sutedi, Op.Cit, hal122-123


Perusahaan semacam ini biasa disebut Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga-Lembaga Keuangan Negara. Pemerintah menyadari bahwa pengelolaan keuangan Negara yang dilaksanakan sampai saat ini perlu diadakan penyempurnaan terutama dalam mengatasi kelemahan seperti kurangnya keterkaitan antara perencanaan nasional, penganggaran, dan pelaksanaannya kemudian kelemahan dalam pelaksanaan penganggaran yang menggunakan line-item budget dimana usulan anggaran didasarkan perubahan anggaran pembangunan dan anggaran rutin, serta klasifikasi anggaran yang belum terbagi berdasarkan fungsi 49. Dengan demikian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tujuan pengelolaan keuangan Negara dalam arti luas adalah agar daya tahan dan daya saing perekonomian nasional semakin dapat ditingkatkan dengan baik dalam kegiatan ekonominya yang bersifat global, sehingga kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Dalam

rangka

mendukung

terwujudnya

good

governance

dalam

penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

49

Ibid, hal 124


Sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 tersebut, UU No. 17 Tahun 2003 menjabarkannya ke dalam asas-asas umum yang telah lama dikenal dalam pengelolaan kekayaan Negara, seperti asas universalitas, asas kesatuan dan spesialitas, maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan Negara, antara lain: akuntabilitas berorientasi pada hasil artinya keuangan Negara dapat dipertanggungjawabkan dengan orientasi pada hasil atau dampak dari kegiatan yang telah direncakan tersebut, profesionalitas yaitu pengelolaan keuangan Negara dilakukan secara profesional, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara artinya pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terbuka, dalam arti proses pengangaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban diketahui atau diawasi oleh rakyat dalam hal ini DPR, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri artinya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara diperiksa oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri sebagai mandat dari rakyat yang diatur dalam undang-undang. 50

B. Sistem

Pengelolaan

Keuangan

Perguruan

Tinggi

BHMN

SebelumTerbitnya PP NO. 66 Tahun 2010 Badan Hukum Milik Negara (BHMN) adalah salah satu bentuk badan hukum di Indonesia yang awalnya dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan

50

Sony Sumarsono, Manajemen Keuangan Pemerintahan, (Yogyakarta Graha Ilmu:2010) hal 43


khusus dalam rangka “privatisasi” 51 lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya sifat non-profit meski berstatus badan usaha. Kesiapan untuk melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi secara otonom tersebut ditunjukkan melalui evaluasi diri yang menyeluruh baik dalam aspek program akademik, sumberdaya manusia (SDM), sarana-prasarana, maupun keuangan. Namun, pemberian otonomi tidak berarti pemerintah melepaskan diri dari tanggung jawab di bidang pendidikan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 ini Pemerintah membuka kemungkinan secara selektif kepada Perguruan Tinggi Negeri yang dinilai sudah memiliki kemampuan pengelolaan yang mencukupi untuk dapat memiliki kemandirian, otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar untuk diubah status hukumnya menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang dapat berperan sebagai kekuatan moral dalam proses pembangunan masyarakat madani yang lebih demokratis dan mampu bersaing secara global. Perguruan Tinggi Negeri berstatus BHMN tetap menjadi aset negara yang berharga untuk memperbaiki citra bangsa. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, keberadaan Perguruan Tinggi Negeri sebagai BHMN telah memenuhi persyaratan yuridis formal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1653 KUHPerdata yang menentukan badan hukum dapat didirikan atau diakui oleh Pemerintah. Tidak ada suatu ketentuan hukum positif yang mengharuskan pendirian suatu badan hukum dengan undang-undang. Hukum positif Indonesia menggunakan sistem terbuka, di mana pendirian suatu 51

Privatisasi, dalam literatur ekonomi, artinya adalah pengalihan kepemilikan pemerintah atas suatu perusahaan kepada swasta. Hanya pengelolaannya didelegasikan oleh Pemerintah kepada suatu board of trustees yang mewakili Pemerintah dan masyarakat.


badan hukum dapat dilakukan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, bahkan dengan keputusan presiden sekalipun, atau dengan konstruksi hukum perdata. 52 Ada 4 alasan mengapa pendirian Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara dilakukan dengan peraturan pemerintah, yaitu 53: 1. Pasal 1653 KUHPerdata tidak menetapkan secara spesifik jenis peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar pendirian suatu badan hukum yang diadakan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah bebas memilih jenis landasan hukum yang akan dijadikan dasar hukum mendirikan suatu badan hukum yang tentu didasarkan pada pertimbangan subjektif yang sesuai dengan kebutuhan yang dianggap cukup alasan untuk memilih jenis peraturan perundangundangan tertentu. 2. Meskipun tidak ada suatu ketentuan yang pasti, setiap pemisahan kekayaan Negara harus dilakukan dengan peraturan pemerintah sehingga peraturan pemerintah bagi penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai BHMN merupakan landasan hukum bagi pemisahan kekayaan Negara dan penempatannya sebagai kekayaan awal BHMN. 3. Kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri BHMN merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan, dimana sebagian kekayaan Negara yang merupakan harta kekayaan tidak bergerak berupa tanah, tidak dapat

52 53

Arifin P. Soeria Atmadja, Op. Cit, hal 131 Ibid, hal 131-132


dipindahtangankan oleh Perguruan Tinggi Negeri BHMN kepada pihak ketiga, hubungan kepemilikan kekayaan awal tetap berada pada Negara. 4. Karena penetapan (instellingswet) Perguruan Tinggi Negeri BHMN dilakukan dengan suatu ketentuan publik, yaitu peraturan pemerintah, eksistentsi Perguruan Tinggi Negeri BHMN tidak lagi memerlukan pengesahan lagi dari Departemen Hukum dan HAM RI yang merupakan bagian integral dari organisasi kekuasaan umum atau pemerintah. Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara merupakan bentuk perguruan tinggi yang memiliki lima prinsip utama dalam penyelenggaraannya, yaitu kualitas, otonomi, akuntabilitas, akreditasi, dan evaluasi. Kelima prinsip tersebut akhirnya menjadi paradigma baru bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Terutama dari segi akuntabilitas, dimana Badan Hukum Milik Negara harus memberikan laporan tahunan berupa: 1) Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan arus kas dan laporan perubahan aktiva bersih. 2) Laporan akademik berupa penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai universitas. 3) Laporan ketenagakerjaan universitas yang meliputi keadaan, kinerja, dan kemajuan yang telah dicapai.


Laporan tahunan tersebut disampaikan kepada Majelis Wali Amanat sebagai lembaga tertinggi dalam Perguruan tinggi berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara. Berdasarkan Pasal 9 butir (f) PP No. 61 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Majelis Wali Amanat bersama-sama dengan pimpinan Universitas menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Menteri Pendidikan. Laporan Tahunan yang dimaksud mencakup 3 (tiga) aspek yaitu 54: 1.

Laporan Manajemen, yang meliputi Manajemen perencanaan program dan anggaran, Manajemen keuangan dan akuntabilitas, Manajemen kinerja staf akademik, Majamen proses pembelajaran, Manajemen Mutu/Penjaminan Mutu, Manajemen pengelolaan penelitian, Manajemen pengelolaan keterlibatan dengan masyarakat, Manajemen asset serta pengadaan barang dan jasa, Manajemen sistem informasi, Manajemen revenue generating activities dan Manajemen external relation;

2.

Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan;

3.

Laporan Akademik yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. Pembahasan yang dilakukan pada ketiga aspek di atas dikaitkan dengan

tata pamong (governance) pada seluruh unit fungsional penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi termasuk sistem pendukungnya yang dikembangkan. 54

Laporan Tahunan USU Perguruan Tinggi BHMN T.A 2010, hal 1


Selain aspek tata pamong, laporan ini juga membahas secara rinci kelengkapan struktur, peraturan organisasi, kinerja fungsi/unit manajemen dan unit pendukung. Dalam perencanaan program dan penganggaran masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Pasal 7 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dimana dalam penyusunan anggaran wajib mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja 55. Perguruan Tinggi BHMN diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan yang mampu memberikan pencitraan publik yang baik. Laporan Keuangan dimaksudkan untuk menyajikan dan mengungkapkan secara penuh aktivitas Universitas termasuk unit-unit di dalamnya dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan oleh para penyumbang, kreditur, donator dan pihak lain serta untuk mempertannggungjawabkannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsipprinsip akuntabilitas dan transparansi, untuk itu laporan keuangan Universitas harus dapat: 1. Memberikan informasi mengenai; a. Jumlah dan sifat aset, kewajiban dan ekuitas dana Universitas; b. Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat ekuitas dana; c. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya alam suatu periode dan hubungan antara keduanya; 55

Ibid, hal 7


d. Cara Universitas mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi suatu pinjaamn dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditas. 2. Menunjukkan

akuntabilitas

mempertanggungjawabkan

kegiatan

melalui

Universitas

laporan

dengan

keuangan

cara

pengelolaan

sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; 3. Mewujudkan transparansi dalam pelaporan keuangan Universitas dengan menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat. 4. Menyediakan informasi keuangan yang serta memudahkan pengendalian yang efisien dan efektif kekayaan, kewajiban dan asset bersih. Sebagai organisasi yang bersifat nirlaba, penyusunan laporan keuangan didasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 56 yang meliputi Laporan posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuan masing-masing laporan tersebut adalah 57: 1. Laporan Posisi Keuangan Menyediakan informasi mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana serta informasi mengenai hubungan diantara elemen-elemen yang terdapat dalam laporan tersebut. Laporan ini digunakan untuk menilai:

56 57

PSAK Nomor 45 tentang Akuntansi Organisasi Nirlaba. Laporan Keuangan USU BHMN T.A.2010 Unaudited, hal 3


a. Kemampuan

Universitas

untuk

memberikan

jasa

secara

berkelanjutan; b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal. 2. Laporan Aktivitas Menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat ekuitas dana dan bagaimana penggunaan sumber daya pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Laporan ini digunakan untuk: a. Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode; b. Menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasa; c. Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola Universitas. 3. Laporan Arus Kas Menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas dalam suatu periode serta peningkatan kas dan setara kas yang dihasilkan dalam satu periode. Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) bersifat nirlaba dan memiliki 2 (dua) sumber dana yaitu Dana dari Pemerintah Pusat (APBN) dan Dana Masyarakat yang berasal dari usaha sendiri. Cara melaporkan dari


kedua sumber dana ini memiliki Standar Pelaporan Keuangan yang berbeda yaitu Dana APBN berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sedangkan Dana Masyarakat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.45). Hal ini membuat laporan keuangan Universitas memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan laporan keuangan badan usaha yang bersifat bisnis dan badan usaha nirlaba pada umumnya. Agar penerimaan dan penggunaan dana Universitas dapat disajikan dengan akuntabel dan transparan maka Universitas setiap akhir semester dan akhir tahun buku menyusun 3 (tiga) laporan keuangan 58: 1. Laporan

Keuangan

yang

menyampaikan

pertanggungjawaban

penggunaan Dana APBN yang menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah; 2. Laporan

Keuangan

yang

menyampaikan

pertanggungjawaban

penggunaan Dana Masyarakat yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan; 3. Laporan Keuangan Universitas secara keseluruhan yaitu Laporan Keuangan yang berisikan pertanggungjawaban penggunaan Dana APBN dan Dana Masyarakat. Sebagai badan usaha yang bersifat nirlaba Perguruan Tinggi BHMN memiliki karakteristik sebagai berikut 59:

58 59

Ibid, hal 3-4 Ibid, hal 4


1. Taat Azas Dalam

melaksanakan

kegiatan

keuangannya,

Universitas

tetap

berpedoman kepada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan peraturan lainnya yang ditetapkan dan sesuai dengan BHMN; 2. Tidak bertujuan untuk mengukur laba Tujuan Universitas tidak untuk memperoleh laba tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penilaian serta pengabdian kepada masyarakat sehingga harus memberikan informasi keuangan mengenai sumber daya ekonomi dan keuangan yang digunakan untuk pelayanan tersebut. Sesuai dengan PSAK No. 45 tentang Akuntansi Organisasi Nirlaba, sumber daya tersebut diklasifikasikan dalam: 60 (1) Dana Terikat yaitu sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyedia dana. Pembatasan tersebut dapat bersifat sementara dan/atau permanen; a. Dana Tidak Terikat Sementara adalah pembatasan penggunaan Dana oleh Pemberi Dana, yang menetapkan agar Dana tersebut dipertahankan sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Apabila ketentuan yang ditetapkan oleh penyumbang telah dipenuhi maka dana tersebut dicatat sebagai dana tidak terikat dan

60

Ibid, hal 5


disajikan dalam Laporan Aktivitas sebagai aktiva bersih yang dibebaskan dari pembatasan; b. Dana Terikat Tetap adalah pemberi Dana secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan Dana yang disumbangkannya secara permanen, tetapi Universitas diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. (2) Tidak Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyedia dana. 3. Sumber Dana Sumber Dana Keuangan untuk penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Universitas berasal dari Dana Pemerintah, Dana Masyarakat, Usaha dan Tabungan Universitas, dan Bantuan luar negeri yang tidak mengikat. Dana Pemerintah merupakan bantuan yang diterima dari Pemerintah yang berasal dari APBN dan APBD serta bantuan Pemerintah lainnya. Sedangkan Dana Masyarakat adalah dana yang bersumber dari masyarakat yang terdiri dari pendapatan pendidikan dan pendapatan non pendidikan. Pendapatan pendidikan terdiri dari 61: a. SPP; b. Dana Kelengkapan Akademik; 61

Ibid, hal 5


c. Perpustakaan; d. Skripsi; e. Matrikulasi; f. Sumbangan Sukarela. Sedangkan Pendapatan Non Akademik terdiri dari: a. Pendapatan Jasa (Manajemen Fee & Institusional Fee); b. Pendapatan Bandwidth (Internet); c. Pendapatan Sewa; d. Pendapatan Usaha. 4. Dana Lancar Merupakan dana tersedia untuk operasi Universitas yang sepenuhnya berada dalam kendali Universitas. 5. Dana Tidak Lancar Dana tidak lancar merupakan dana yang tidak digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari dan telah dirancang untuk suatu penggunaan tertentu. Dana ini diklasifikasikan menjadi 62: a. Dana Sumbangan; b. Dana Hibah; c. Dana Zakat

62

Ibid, hal 6


Termasuk dalam dana ini adalah pemberian dari perorangan, badan, dan Pemerintah, berupa sumbangan, bantuan, hibah dan zakat yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi dana. 6. Beban/Belanja Operasi Belanja Operasi terdiri atas 63: a. Beban gaji dan honor; b. Beban/Belanja Barang; c. Beban Pemeliharaan; d. Beban Perjalanan Dinas; e. Beban Belanja Modal; f. Beban Lainnya. 7. Satuan Akuntansi Satuan Akuntansi merupakan unit-unit pertanggungjawaban akuntansi pada masing-masing unit.

Dasar penyusunan Laporan Keuangan Universitas menggunakan basis akrual artinya standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD 64 yang dimodifikasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Semua ketentuan dalam

63 64

Ibid, hal 6 Pasal 1 ayat (8) PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah


Standar Akuntansi Keuangan berlaku untuk pelaporan keuangan Universitas kecuali sesuai dengan spesifik dinyatakan lain. Laporan Keuangan Universitas menggunakan format yang ditetapkan pada PSAK No. 45 tentang Akuntansi Organisasi Nirlaba. Bentuk Laporan Keuangan sebelumnya menggunakan format Laporan Keuangan Standar Akuntansi Pemerintah. Prosedur pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi BHMN yaitu semua penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disimpan atau disetorkan ke kas Negara (KPPN), sedangkan penerimaan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi dan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota, Dana Masyarakat (bersumber dari SPP mahasiswa dan lainlain), serta usaha/penjualan jasa universitas dan lain-lain disetorkan ke Rekening Universitas, dan dimanfaatkan menurut keperluannya dengan mengacu kepada anggaran yang telah disahkan. Pimpinan Universitas menetapkan alokasi, batas alokasi anggaran misalnya bagian pembiayaan honorarium, kegiatan administrasi pemeliharaan, pengembangan staf dan lain-lain. 65 Dengan demikian perguruan tinggi memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh di dalam mengelola keuangannya, baik pemasukan dan pengeluaran yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga sumber keuangan tidak hanya didasarkan kepada anggaran pendidikan dari pemerintah. Dengan kata lain, diperbolehkan berusaha secara mandiri untuk mencari biaya

65

Laporan Tahunan USU, Op. Cit, hal 15


operasional agar proses belajar mengajar di kampus tersebut dapat terus berlangsung. Perguruan Tinggi BHMN memiliki otonomi dalam pengelolaan kekayaan (sumber dana), yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Pada PTN biasa, pengelolaan dana diatur secara sentralistik melalui rambu-rambu, yang ditetapkan melalui suprastruktur pusat serta penetapan sumber-sumber dana secara kaku Otonomi pada PTN biasa ini terbatas pada kewenangan menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat. 66 Otonomi pengelolaan dana Perguruan Tinggi BHMN dimulai dari penyusunan rencana anggaran bersama dengan Senat Akademik dan disetujui oleh Majelis Wali Amanat (MWA), dengan mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai alat pengendali yang efektif dalam kegiatan pengelolaan dana. Melalui prinsip akuntabilitas Perguruan Tinggi BHMN dapat menjelaskan kepada masyarakat (stakeholders) tentang penerimaan dan pengeluaran dana yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan akademik, baik program maupun layanan akademik. 67 Dengan demikian, pengelolaan dana Perguruan Tinggi BHMN memerlukan model pengelolaan yang lebih tepat, akurat dan informatif, agar dapat mengelola dana yang jumlahnya terbatas menjadi lebih efektif dan efisien serta senantiasa mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan. Suatu model pengelolaan dana 66

http://www.bergaul.com/pages/newforum/posts.php?topic=1557 Diakses Tgl 16 Juni 2012. 67 Ibid


yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan, khususnya pada aspek-aspek penting seperti pengalokasian atau pembebanan, sehingga dapat mewujudkan tuntutan masyarakat tentang pengelolaan dana secara efektif dan efisien dalam mewujudukan akuntabilitas pengelolaan dana di lingkungan perguruan tinggi.

C.

Sistem Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi BHMN Sesudah Terbitnya PP NO. 66 Tahun 2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 220B Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

66 Tahun 2010 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga, menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Penyesuaian tata kelola keuangan tersebut diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2012. 68 Badan Layanan Umum menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat. Setiap transaksi keuangan

badan

layanan

umum

harus

diakuntansikan

dan

dokumen

pendukungnya dikelola secara tertib. Demikian pula akuntansi dan laporan keuangan badan layanan umum diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi, badan layanan umum dapat menerapkan standar

68

Pasal 220B Ayat (3) PP No. 66 Tahun 2010


akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan menteri keuangan. Berarti, penggunaan standar akuntansi industri spesifik tidak boleh digunakan secara langsung oleh Badan Layanan Umum, karena dapat dibatalkan atau batal demi hukum diakibatkan tidak ada persetujuan menteri keuangan 69. DIPA Badan Layanan Umum sekurang-kurangnya memuat: 1. seluruh pendapatan dan belanja BLU; 2. proyeksi arus kas; 3. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan; 4. rencana penarikan dana yang bersumber dari APBN; 5. besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif. Dalam hal DIPA BLU belum disahkan oleh Menteri Keuangan, BLU dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun lalu. DIPA BLU yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan menjadi lampiran dari contractual performance agreement yang ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga dengan pimpinan BLU yang bersangkutan dan sekaligus menjadi dasar penarikan dana. 70 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Layanan Umum mengikuti pedoman sebagai berikut 71: 1. Pada BLU Penuh Satuan kerja berstatus BLU Penuh diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain dapat langsung menggunakan seluruh PNBP

69 70 71

Arifin P. Soeria Atmadja, Op. Cit, hal 363 www.pkblu.perbendaharaan.go.id diakses tgl 2 Juli 2012 www.pkblu.perbendaharaan.go.id diakses tgl 2 Juli 2012


dari pendapatan operasional dan nonopersaional, di luar dana yang yang bersumber dari APBN, sesuai RBA tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Rekening Kas Negara. Apabila PNBP melebihi target yang ditetapkan dalam RBA tetapi masih dalam ambang batas fleksibilitas, kelebihan tersebut dapat digunakan langsung mendahului pengesahan revisi DIPA. Terhadap kelebihan PNBP yang melampaui ambang batas fleksibilitas, dapat digunakan dalam tahun berjalan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan atau menjadi saldo awal tahun berikutnya.

2. Pada BLU Bertahap Satuan kerja berstatus BLU Bertahap dapat menggunakan PNBP sebesar persentase yang telah ditetapkan. Sedangkan PNBP yang dapat digunakan langsung adalah sebesar persentase yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan satker yang menerapkan PK-BLU yang bersangkutan. Satuan kerja berstatus BLU Bertahap menyetor penerimaan PNBP yang tidak digunakan langsung ke Rekening Kas Negara secepatnya. PNBP yang telah disetor dapat dipergunakan kembali sebesar selisih antara PNBP yang dapat digunakan dengan PNBP yang telah digunakan langsung.

Pertanggungjawaban Pengunaan PNBP oleh BLU Satuan kerja BLU mempertanggungjawabkan

pengggunaan

PNBP

secara

langsung

dengan


menyampaikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pengesahan kepada KPPN setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan yang bersangkutan dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh pimpinan BLU. Berdasarkan SPM pengesahan tersebut, KPPN menerbitkan SP2D sebagai pengesahan penggunaan dana PNBP.

Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD diberlakukan sebagai pendapatan Badan Layanan Umum. Penerimaan yang dimaksud adalah penerimaan

berasal

dari

Negara/lembaga/pemerintah

otorisasi daerah,

kredit

bukan

dari

anggaran kegiatan

kementerian pembiayaan

APBN/APBD. Demikian pula pendapatan yang bersumber dari hasil kerjasama Badan Layanan Umum dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi Badan Layanan Umum yang dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Sementara itu, pendapatan yang diperoleh dari jasa kepada masyarakat dan hibah tidak terkait dengan layanan yang diperoleh dari masyarakat atau dari badan lain, merupakan pendapatan operasional. Pendapatan tersebut dilaporkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian/lembaga. 72 Belanja Badan Layanan Umum terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan sumber struktur biaya yang tertuang dalam Rencana Bisnis Anggarran (RBA) defenitif, yang pengelolaannya bersifat fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Pengertian fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam 72

Ibid, hal 363


ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA sehingga kalau belanja melampaui ambang batas RBA, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri keuangan untuk Badan Layanan Umum. Selanjutnya dalam hal terjadi kekurangan anggaran, dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN/APBD kepada Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui menteri/pimpinan lembaga kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. 73 Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) PP No, 23 Tahun 2005, Badan Layanan Umum tidak melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas izin Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 74 Demikian pula investasi jangka pendek hanya diperbolehkan untuk investasi dengan resiko rendah, tidak untuk investasi jangka menengah, atau jangka panjang yang mempunyai resiko tinggi, termasuk di dalamnya investasi portofolio. Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan Badan Layanan Umum dan bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagai pedoman investasi yang akan dilakukan diperlukan persyaratan administratif, serta prosedur baku tentang jenis-jenis investasi jangka

73

Ibid, hal 364 Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) PP No. 23 Tahun 2005 disebutkan bahwa Investasi jangka panjang yang dimaksud antara lain adalah penyertaan modal, pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang, atau investasi langsung (pendirian perusahaan). Jika BLU mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Menteri Keuangan/gubernur/walikota sesuai dengan kewenangannya. 74


pendek, menengah , dan jangka panjang dalam bentuk peraturan menteri keuangan. 75 Dalam hal pengelolaan barang badan layanan umum, maka siklus pengadaan atau siklus logistik dalam bentuk barang dan/atau jasa pada umumnya dimulai

dari

perencanaan/penganggaran,

pengadaan,

pendistribusian,

penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan yang disertai pertangunggjawaban. Pengaturan siklus pengadaan ini perlu diatur dalam bentuk peraturan menteri/pimpinan lembaga mengingat setiap menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Pengadaan barang/jasa oleh Badan Layanan Umum dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Efisiensi yang berarti ketepatgunaan dan kedayagunaan. Ekonomis berarti harga bersaing dengan kualitas yang sama. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. 76 Kewenangan pengadaan barang/jasa tersebut diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 77. Pada Status Badan Layanan Umum secara penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang 75

Ibid, hal 365 Pasal 20 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 76

77

Pasal 20 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.


berlaku bagi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. Fleksibillitas diberikan terhadap pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari: 78 1. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat; 2. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; 3. Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain; dan atau 4. Hasil usaha lainnya Fleksibilitas tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU dengan mengikuti prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat. Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU sepanjang disetujui oleh pemberi hibah. Badan layanan umum tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus asset tetap, kecuali atas persetujuan menteri keuangan. Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan asset tetap dilakukan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun asset tetap badan layanan umum dapat dialihkan atau dihapuskan, tetapi 78

Presentation BHMN-2, Penggunaan PNBP dan Status Pendapatan Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BHMN


pelaksanannya sulit dilakukan karena harus terikat pada jenjang nilai dan jenis barang serta tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 79 Sedangkan laporan keuangan badan layanan umum setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja, laporanlaporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh badan layanan umum dikonsolidasikan dalam laporan keuangan badan layanan umum. 80 Laporan keuangan badan layanan umum disampaikan secara berkala yaitu setiap triwulan kepada menteri, pimpinan lembaga nonkementerian, atau pimpinan lembaga Negara untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian Negara, lembaga nonkementerian, atau lembaga Negara. Laporan keuangan badan layanan umum disampaikan kepada Menteri, pimpinan lembaga nonkementerian, atau lembaga Negara kepada menteri keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir. Laporan keuangan badan layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

pertanggungjawaban

keuangan

kementerian

Negara,

lembaga

nonkementerian, atau lembaga Negara. Penggabungan laporan keuangan badan layanan umum pada laporan keuangan kementerian Negara, pimpinan lembaga nonkementerian, atau pimpinan lembaga Negara dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan pertanggungjawaban keuangan badan layanan 79 80

Muhammad Djafar Saidi, Op. Cit, hal 175 Ibid, hal 177


umum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 81 Badan layanan umum sebagai instansi pemerintah yang diperkenanakan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, diperuntukkan agar dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, operasional kinerja badan layanan umum harus selalu ditingkatkan dan merupakan tanggung jawab pimpinan badan layanan umum. Tanggung jawab terhadap kinerja operasioanal badan layanan umum berada pada pimpinan badan layanan umum yang diukur berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana bisnis dan anggaran. 82 Pimpinan badan layanan umum mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional badan layanan umum secara terintegrasi dengan laporan keuangan badan layanan umum. Pengintegrasian itu bertujuan agar kinerja operasional badan

layanan

umum

dapat

diketahui

menteri,

pimpinan

lembaga

nonkementerian, atau pimpinan lembaga Negara kemudian kepada menteri keuangan.

Tata

cara

penyusunan

ikhtisar

kinerja

operasional

dan

pengintegrasiannya dengan laporan keuangan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja.

81 82

Ibid, hal 178 Ibid, hal 178


Dari uraian diatas dapat dilihat perbandingan sistem pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi BHMN sebelum dan sesudah terbitnya PP No. 66 tahun 2010, sebagai berikut:

Status Hukum/Asas

BHMN

BLU

(PP No. 61 Tahun 1999)

(PP No. 23 Tahun 2005)

Pasal 5: Badan

Pasal 3: Unit kerja

Hukum/kekayaan negara

kementerian Negara/lembaga

yang dipisahkan. Tujuan

Pasal 3: Menyiapkan

Pasal 2: Non Profit oriented

peserta didik menjadi

(meningkatkan pelayanan

anggota masyarakat yang

kepada masyarakat dalam

memiliki kemampuan

rangka memajukan

akademik dan/atau

kesejahteraan umum dan

professional yang dapat

mencerdaskan kehidupan

menerapkan,

bangsa dengan memberikan

mengembangkan dan/atau

fleksibilitas dalam pengelolaan

memperkaya khasanah ilmu

keuangan berdasakan prinsip

pengetahuan, teknologi

ekonomi dan produktivitas, dan

dan/atau kesenian.

penarapan praktek bisnis yang

Mencapai keuggulan

sehat)

kompetitif melalui penerapan prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang professional. Manajemen

Pasal 4: Otonom ala

Pasal 3:

korporasi

• Otonom ala korporasi • Nomenklatur & struktur


manajemen sesuai dengan Instansi Pengelolaan Keuangan

Pasal 19: Tata cara

Pasal 10: menyusun rencana

pengelolaan keuangan

bisnis tahunan dengan

diatur oleh dan disesuaikan

mengacu kepada Rencana

dengan kebutuhan

Strategis Kementerian

Perguruan Tinggi dengan

Negara/Lembaga (Renstra KL)

memperhatikan efisiensi,

atau Rencana Pembangunan

atonomi dan akuntabilitas.

Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Sumber Pendanaan

Pasal 5:

Pasal 14:

• APBN (PMP/Subsidi)

• APBN (pendapatan BLU)

• Hibah

• Hibahterikat yang diperoleh

• Pendapatan Hasil Usaha/Jasa

dari masyarakat atau badan lain • Pendapatan Hasil usaha/jasa

SDM

Pasal 24: Pegawai BHMN

Pasal 33: PNS dan/atau tenaga professional non PNS


BAB II SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI BHMN SEBELUM DAN SESUDAH TERBITNYA PP NO. 66 TAHUN 2010

Recommend Documents