BAB II RUANG LINGKUP KEJAHATAN PASAR MODAL. Kata kejahatan sudah tidak asing lagi didengar oleh manusia. Di

BAB II RUANG LINGKUP KEJAHATAN PASAR MODAL A. Kejahatan Secara Umum Kata kejahatan sudah tidak asing lagi didengar oleh manusia. Di kehidupan sehari – hari, manusia tidak luput dari kata kejahatan. Baik di media massa, media cetak, majalah selalu saja kita mendengar kejahatan. Kejahatan ada di mana – mana dan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita. Kejahatan itu tidak dapat di hilangkan atau dibasmi namun hanya dapat di kurangi. Kejahatan itu terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kejahatan zaman dahulu terus ada dan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Globalisasi, sebagai suatu fenomena sosial telah merasuk hampir setiap kehidupan manusia, baik dalam lapangan politik, ekonomi, social budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.2512 Kemodrenan kejahatan diiringi dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman sekarang. Kalau di zaman dahulu kejahatan yang dilakukan orang berupa membunuh, mencuri, merampok, menganiaya, memperkosa, dan lain – lain. Sementara kejahatan pada zaman sekarang telah merambah ke dunia bisnis yang modern, termasuk juga pada bidang – bidang korporasi. Kata kejahatan itu sendiri juga menjadi lebih luas lagi. Ada istilah economic crime, yaitu kejahatan ekonomi atau kejahatan terhadap

25.

Gunawan,Widjaja, Transplantasi Trust, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007),

hlm.1.

Universitas Sumatera Utara

ekomomi. Dan di dalam economic crime itu sendiri terdapat istilah financial abuse, yang dalam arti sempit diartikan sebagai setiap non- violent crime yang pada umumnya mengakibatkan kerugian keuangan (financial loss) yang menggunakan atau melalui lembaga keuangan termasuk pula di dalam kejahatan tersebut adalah aktivitas – aktivitas illegal seperti money laundering dan tax evasion ataupun istilah corporate crime. 136 Pada sisi ini lah terjadi pergeseran dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan modern atau yang kita sebut dengan kejahatan kera putih atau istilahnya white collar crime. Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang bersifat organisatoris, yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam hubungan – hubungan yang kompleks dan harapan – harapan diantara dewan direksi, eksekutif, dan manajer di satu sisi dan diantara kantor pusat, bagian – bagian dan cabang disisi lain.27 Kegiatan bisnis yang ada pada zaman dahulu telah berkembang maju dan menjadi lebih canggih. Kejahatan pun telah merambat ke dunia bisnis yang modern. Kejahatan bisnis di pandang dari segi filosofi mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan nilai – nalai atau values dalam masyarakat ketika suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan masyarakat luas, seperti kegitan penanaman modal dalam sector – sector swasta yang padat karya atau kegiatan Pasar Modal yang pemegang sahamnya adalah masyarakat luas termasuk golongan menegah ke bawah.28

26.

Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis , ( Jakarata : Prenada Media, 2003), hlm. xvii. 27. I.S Susanto, Kriminologi, ( Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), hlm. 169. 28. Ibid., hlm. 33-34.


Pelaku kejahatan pun telah berkembang namun tidak meninggalkan kebiasan lama. Kalau zaman dahulu pelakunya adalah orang – orang yang merupakan golongan individu atau masyarakat yang di dasarkan hampir rata – rata karena dorongan motif ekonomi ingin mencari kekayaan, desakan kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Namun dalam kejahatan kera putih, pelakunya merupakan orang – orang yang berkera putih dalam arti mempunyai jabatan, kedudukan yang berkelas. Merekalah yang mempunyai kesempatan untuk melakukan kejahatan seperti korupsi, memalsukan suatu dokumen, memanipulasi suara dalam pemilu, mencuri uang dengan memanfaatkan jaringan internet, atm, kartu kredit, dan lain sebagainya. Salah satu yang menjadi pemicu adanya suatu kejahatan yaitu Ada persoalan budaya hukum yang perlu diperhatikan. Seperti birokrasi hukum dan perilaku masyarakat yang kurang kondusif.29 Beberapa kejahatan yang termasuk ke dalam kategori “white collar crime”, adalah sebagai berikut: 14 1. Persaingan curang dalam bisnis 2. Insider trading di Pasar Modal 3. Manipulasi pasar di Pasar Modal 4. Akuisisi internal 5. Spionase dan pencurian data bisnis 6. Caplok – mencaplok perusahaan 7. Money laundering 8. Penipuan dan pemalsuan 9. Neraca dan pembukuan yang tidak benar 10. Penggelapan dan korupsi 11. Pengelapan pajak 12. Kejahatan asuransi 13. Cek kosong 29.

Sutiarnota, Tantangan dan Peluang Investasi Asing Di Indonesia, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 13.


14. Pemalsuan kartu kredit 15. Kejahatan terhadap konsumen 16. Pembajakan hak milik intelektual 17. Kejahatan terhadap lingkungan 18. Kejahatan komputer dan internet 19. Suap menyuap kelas tinggi 20. Dan lain-lain.30 Kejahatan konvensional berubah menjadi kejahatan kera putih. Kejahatan modern yang merupakan kelanjutan dari kejahatan konvensional dan kejahatan kerah putih,

Sebab modus operandi kejahatan modern lebih canggih dan langsung

mengarah kepada struktur ekonomi dan negara. 3115

B. Unsur – Unsur Kejahatan Dalam Pasar Modal Yang Terdapat Di Dalam UU No.8 Tahun 1995 Istilah kejahatan juga dikenal di Pasar Modal. Namun yang dinamakan kejahatan Pasar Modal berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Kejahatan Pasar Modal bukan seperti mencuri, membunuh, merampok sebagai mana kejahatan pada umumnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Kejahatan Pasar Modal dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemodrenan dunia maya seperti internet, dan lain sebagainya. Pasar Modal juga membuat definisi tersendiri yang termasuk ke dalam kategori kejahatan Pasar Modal.

30.

Munir Fuady, Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kera Putih, ( Bandung: Pt. Citra Aditya Bekasi, 2004), hlm. 11. 31. jaringnews.com kredibel dan menebar optimisme Kejahatan Modren Ancam Ekonomi dan Struktur Negara ( Selasa, 11 Desember 2012 14:08 WIB ), diakses pada Maret 2013.


Tindak pidana di bidang Pasar Modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi obyek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Tindak Pidana Pasar Modal merupakan aktifitasnya (tindak pidananya) terkait LANGSUNG dalam ruang lingkup definisi Pasar Modal Pasal 1 angka 13 UUPM.3216 Melalui Undang – Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang selanjutnya di singkat dengan UUPM tersebut, maka dapat kita lihat bersama kategori kejahatan Pasar Modal pada Bab XI tentang penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam, mulai dari pasal 90 sampai dengan pasal 99. Yang dapat di bagi menjadi 3 (tiga) kategori kejahatan Pasar Modal beserta unsur – unsurnya, yaitu: 1. Penipuan (fraud) Pada pasal 90 UUPM, mengatur secara implisit jenis kejahatan Pasar Modal yaitu penipuan. Pengertian penipuan pasar modal adalah apabila terjadi misrepresentation dan informasi itu masuk ke pasar secara cepat merubah

32

Fitrianti Lestari, http://fitrianalestari.blogspot.com/2011/10/kejahatan-pelanggaran-dibidangpasar.html diakses tgl 6des 2013.

.


harga suatu saham atau dengan kata lain informasi tersebut salah.33 Unsur – unsur tindakan kejahatan Pasar Modal yang dilarang yang berupa penipuan yang terdapat di dalam pasal 90 adalah: a. Setiap pihak; Berdasarkan pasal 1 angka 23 UUPM, pihak yang dimaksud adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.34 b. Menipu atau menggelabui pihak lain atau turut serta menipu atau turut serta mengelabui pihak lain; Berdasarkan pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan, maka unsur – unsur yang dikatakan penipuan adalah orang yang hendak mengguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hak, baik 17dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan tipu muslihat maupun perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapus piutang. 3518 c. Dengan menggunakan sarana ataupun cara apapun; d. Membuat pernyataan tidak benar tentang fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material; Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan

mengenai

peristiwa,

kejadian,

atau

fakta

yang

dapat

33.

Bismar Nasution, Op.Cit., hlm. 17. Republik Indonesia, Undang – Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. 35. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Karangan R.Soesilo. 34.


mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.36 Informasi atau fakta materil yang diperkirakan dapat mempengharui efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal – hal sebagai berikut: 1) Penggabungan usaha, pembelian saham,peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan; 2) Pemecahan saham atau pembagian deviden saham; 3) Pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya; 4) Perolehan atau kehilangan kontrak penting; 5) Produk atau penemuan baru yang berarti; 6) Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen; 7) Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang; 8) Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya; 9) Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang materil; 10) Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting; 11) Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur atau komisaris perusahaan; 12) Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain; 13) Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; 14) Penggantian wali amanat; 15) Perubahan tahun fiskal perusahaan.3719 Menurut pendapat pengadilan dalam List v.Fashion Park, Inc,340 F. 2d 457 (2d Cir. 1995), fakta materil adalah meliputi fakta – fakta yang secara rasional dan objektif mempengharui nilai saham perusahaan.38 e. Dengan tujuan agar pernyataan yang di buat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk

36.

Republik Indonesia, Undang – Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1

angka 7. 37

Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep- 86/ PM / 1996 dan Peraturan Nomor X.K1, mengenai Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. 38. Bismar Nasution, op.cit., hlm. 65-66.


menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. UUPM memberikan batasan mengenai kegiatan perdagangan efek yang dimaksud dalam pasal 90 ini melalui penjelasannya yaitu, kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan Efek yang terjadi dalam rangka Penawaran Umum, atau terjadi di Bursa Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian.3920 Peristiwa – peristiwa yang dapat mempengharui harga saham harus dilaporkan paling lambat 2 (dua) hari kerja.40 Berdasarkan unsur – unsur kejahatan Pasar Modal yang berupa Penipuan di atas, maka dapat diketahui bahwa setiap perbuatan semua pihak ataupun turut serta, yang dilarang berdasarkan pasal 90 UUPM atau memenuhi unsur – unsur dari pasal 90 tersebut maka di namakan telah melalukan kejahatan Pasar Modal yang berupa Penipuan. Pihak yang melakukan penipuan dikenakan ketentuan selain sanksi administratif, yaitu sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 41

39.

Republik Indonesia, Undang – Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, penjelasan Pasal 90. 40. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep- 86/ PM / 1996 dan Peraturan Nomor X.K1, mengenai Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. 41. Republik Indonesia, Undang – Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 102 dan 104.


2. Manipulasi Pasar Selain tindak pidana penipuan, terdapat tindak pidana yang berupa manipulasi pasar berdasarkan pasal 91 dan pasal 92 UUPM ,maka dapat dilihat ketentuan tentang unsur – unsur yang dikatakan manipulasi pasar yaitu sebagai berikut: a. Setiap pihak baik sendiri maupun bersama – sama dengan pihak lain; b. dilarang melakukan tindakan atau melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupucn tidak langsung; c. dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Atau dengan tujuan menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuaan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan. 42 21 Pada penjelasan pasal 91 UUPM yang berbunyi: “Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam Efek. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek, antara lain: a. melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan; atau b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, di mana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama.”43 42.

Republik Indonesia, Undang – Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 91, pasal 92. 43. Republik Indonesia, Undang – Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Penjelasan pasal 91.


Sementara pada penjelasan pasal 92 UUPM yang berbunyi: “Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi Efek oleh satu Pihak atau beberapa Pihak yang bersekongkol sehingga menciptakan harga Efek yang semu di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli Efek yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain.” 4422 Berdasarkan penjelasan pasal 91 dan 92 UUPM, maka dapat diketahui bahwa rencana pertama dari praktek manipulasi pasar adalah melakukan restriksi artifisial atau penciptaan penampilan palsu atas kegiatan perdagangan yang sebenarnya dalam persedian (supply) dengan mengakuisisi saham secara substansial dalam controlled account. Kegiatan merangsang permintaan (demand) saham yang disengaja dengan upaya pengendalian pesediaan saham. Selanjutnya melakukan penjualan atas persedian saham yang dibeli, sejalan dengan harga saham yang telah membubung (harga manipulasi).45 Setiap pihak yang melakukan pratek menipulasi pasar yang dilarang oleh UUPM, dapat dikenakan sanksi administrasi dan juga sanksi pidana yang sama dengan melakukan tindak pidana Penipuan di Pasar Modal.46 Penipuan dengan manipulasi perbedaannya pada dasarnya hanya terletak pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada manipulasi pasar,akibat dari perbuatan tersebut harga saham menjadi semu sedangkan pada tindak pidana penipuan maka akibat dari informasi atau keadaan tidak sebenarnya tersebut akan dapat merugikan pihak lain tanpa mesti mempunyai akibat terhadap pasar yang termanipulasi. 44.

Republik Indonesia, Undang – Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Penjelasan pasal 92. 45. Bismar Nasution, Op.Cit., hlm. 169. 46. Republik Indonesia, Undang – Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 104.


Dalam perkembangan setiap Pasar Modal, banyak trik bisnis dilakukan. Trik bisnis potensial yang paling banyak untuk menjadi penipuan dan manipulasi pasar, diantaranya adalah: 1) Pigging,Fixing, dan Stabilizing Tindakan seperti ini terjadi pada saat atau segera setelah proses IPO. Dalam hal ini, pihak emiten secara semua menstabilkan harga suatu sekuritas. Di mana pihak - pihak tertentu seperti emiten, dealer, underwriter, mesti diwanti – wanti kalau mereka terlibat dalam perdagangan saham yang terjadi segara setelah IPO karena hal tersebut potensial untuk terjadinya tindakan – tindakan pigging, fixing, stabilizing, di atas. 2) Investment syndicate Dalam hal ini sindicat underwriter memborong smua atau sebagian besar saham di pasar perdana atau bahkan melakukan sesuatau “bid” di pasar sekunder, sehingga harga menjadi fixed. 3) Workout Market Ini merupakan perbuatan yang di lakuakan sedemikan rupa sehingga seolah – olah telah terjadi oversubscribed terhadap sekuritas tertentu, yang sering di lakukan oleh emiten atau underwriter. 4) Special Alloments Jika pihak underwriter sengaja mengalokasikan suatu sekuritas pada IPO kepada para partner, officer, pekerja, atau sahabat dekatnya sehingga kelihatan seolah – olah saham tersebut oversubscribed, sehingga kemudian harga saham menjadi mahal. 5) Menciptakan Tranding Firms Oleh underwriter sekuritas dialokasikan ke perusahan tertentu yang bakan anggota selling group. Selanjutnya perusahan tersebut menciptakan pasar untuk sekuritas yang bersangkutan dengan menawarkan kembali sekuritas yang bersangkutan kepada publik dan setelah itu, akan diikuti oleh kegiatan perdangan dangan harga jau di atas harga wajar. 6) Free Riding Pembeli IPO yang berharap dapat menjualnya kembali dengan harga tertentu yang mahal dan akan membatalkan pembeliahannya begitu suasan menjelang alokasi saham kelihatan kurang kelihatan kurang menguntungkan. 7) Chanelling Bahwa suatu IPO, sekuritas tersebut dialokasikan kepada kelompok tertentu. Biasanya hal tersebut dianggap bermasalah jika kelompok tertentu merupakan kelompok inder. 8) Margin Suatu transaksi yang dilakuakan sekuritas tertentu oleh pihak tertentu, di mana ada pihak yang memberi kredit kepadanya untuk membeli saham


tersebut. Sementara saham yang bersangkutan menjadi jaminan yang bersangkutan. 9) Put atau Call option 10) Shortsale 11) Sale against the ox 12) Exchang- based transaction 13) Was sale 14) Aboriet sale 15) Pre- arranged trade 16) Churning 17) Front trading 18) Cross trading 19) Pump- pump manipulation 20) Cornering 21) Pemberian kompensasi oleh pialang terhadap pialang investor yang menderita rugi.47 Namun di dalam penjelasan pasal 94 UUPM, memberikan batasan bahwa suatu tindakan yang dilarang pada pasal 91 dan 92 UUPM tersebut menjadi tindakan yang tidak terlarang yang berupa : a. stabilisasi harga efek dalam rangka Penawaran Umum sepanjang hal tersebut dicantumkan dalam Prospektus; dan b.

penjualan dan pembelian efek oleh Perusahaan Efek selaku pembentuk pasar untuk rekeningnya.4823

3. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Jenis kejahatan Pasar Modal yang lainnya adalah insider trading. UUPM melarang adanya praktek perdagangan orang dalam yang dapat dilihat dari pasal 95 – 99 UUPM. Yang unsur – unsur suatu kejahatan Pasar Modal yang berupa praktik perdagangan orang dalam dapat diuraikan sebagai berikut: 47.

Yulfasni, Hukum Pasar Modal, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 205), hlm. 119-120. Republik Indonesia, Undang – Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Penjelasan pasal 94. 48.


a. Adanya orang dalam atau setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum; Berdasarkan penjelasan pasal 95 UUPM, maka dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan orang dalam adalah: i. komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik; ii. pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik; iii. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan

usahanya

dengan

Emiten

atau

Perusahaan

Publik

memungkinkanorang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau Berdasarkan kategori orang dalam ini,maka yang dimaksud dengan: a) Yang dimaksud dengan “kedudukan” dalam penjelasan angka iii ini adalah jabatan pada lembaga, institusi, atau badan pemerintah. b) Yang dimaksud dengan “hubungan usaha” dalam penjelasan angka iii ini adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur. iv. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka i, ii, iii di atas. Sebagai contoh penjelasan angka iv adalah Tuan A berhenti sebagai direktur pada tanggal 1 Januari. Namun demikian Tuan A masih dianggap sebagai orang dalam sampai dengan tanggal 30 Juni pada tahun yang bersangkutan.


b. Mempunyai informasi orang dalam yang belum tersedia untuk umum; Yang dimaksud dengan “informasi orang dalam” dalam penjelasan angka iii adalah Informasi Material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. c. Dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek atau memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek. Alasan mengapa perdagangan orang dalam dilarang adalah sebagai berikut: 1) Larangan bagi orang dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan didasarkan atas

pertimbangan

bahwa

kedudukan

orang

dalam

seharusnya

mendahulukan kepentingan Emiten, Perusahaan Publik, atau pemegang saham secara keseluruhan termasuk di dalamnya untuk tidak menggunakan informasi orang dalam untuk kepentingan diri sendiri atau Pihak lain. 2) Orang dalam dari suatu Emiten atauPerusahaan Publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain juga dikenakan larangan untuk melakukan transaksi atas Efek dari perusahaan lain tersebut, meskipun yang bersangkutan bukan orang dalam dari perusahaan lain tersebut. Hal ini karena informasi mengenai perusahaan lain tersebut lazimnya diperoleh karena kedudukannya pada Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain tersebut. Yang dimaksud dengan “transaksi” disini adalah semua bentuk transaksi yang terjadi


antara Emiten atau Perusahaan Publik dan perusahaan lain, termasuk transaksi atas Efek perusahaan Ada beberapa hal yang tidak tergolong ke dalam perdagangan orang dalam berdasarkan pasal 97 dan 98 UUPM yaitu, 1) Apabila setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan. 2) Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya. 3) Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan. Sanksi yang dapat dikenakan pada pihak yang melakukan pelanggaran di Bursa Efek Indonesia sama dengan sanksi yang dikenakan pada kejahatan manipulasi pasar dan penipuan yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang berupa hukuman sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).49 24 4. Informasi yang Menyesatkan (misleading information) Landasan hukum Missleading information dalam UUPM dapat ditemui pada pasal 80,81,93 UUPM. Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 93 dan 94 49.

Republik Indonesia, Undang – Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 102 dan 104.


UUPM, maka informasi yang menyesatkan merupakan jenis kejahatan pasar modal yang lainnya selain yang telah disebutkan di atas. Pengertian informasi yang menyesatkan adalah pernyataan menyesatkan yang disebabkan adanya misrepresentation atau pernyataan dengan membuat penghilangan (omission) fakta materil, baik dalam dokumen – dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Pernyataan pernyataan tersebut menciptakan gambaran yang salah dari kualitas emiten, manajemen, dan potensi ekonomi emiten. Mengenai informasi yang menyesatkan dapat dilihat dari pasal 93 UUPM. Unsur – unsurnya dapat berupa: a. Setiap pihak; b. Dengan cara apapun; c. Membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan; d. Dengan ketentuan apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan atau pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material; e. Bertujuan mempengaruhi harga efek di Bursa Efek; Sementara terdapat enam elemen informasi yang menyesatkan yaitu: a) Adanya pernyataan fakta material yang salah (palsu) atau pernyataan fakta material itu tidak lengkap b) Adanya kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada publik, apabila gugatan itu didasarkan pada fakta material yang salah atau kurang lengkap. c) Adanya pengetahuan oleh pihak yang melakukan misrepresentation atau omission dan dilakukannya dengan maksud melakukan penipuan (scienter).


d) Merupakan fakta material e) Adanya keyakinan (reliance) f) Adanya kerugian (injury)5025 Namun dalam pasal 94 UUPM

beserta penjelasannya menerangkan

bahwa ada beberapa tindakan memenuhi unsur misleading information namun tidak termasuk ke dalam kategori kejahatan Pasar Modal yang berupa: 1) Stabilisasi harga Efek dalam rangka Penawaran Umum sepanjang hal tersebut dicantumkan dalam Prospektus. 2) Penjualan dan pembelian Efek oleh Perusahaan Efek selaku pembentuk pasar untuk rekeningnya sendiri. Mengenai tanggung jawab atas informasi yang menyesatkan, maka pada pasal 80 dan 81 UUPM, dapat kita ketahui bahwa ada 2 (dua) hal yang wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat informasi yang menyesatkan tersebut. a. Apabila pernyataan dalam rangka penawaran umum ada informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material, maka setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran tersebut, direktur dan komisaris emiten, penjamin pelaksana emisi efek, profesi penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran. b. Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat

50.

Bismar Nasution, Op.Cit., hlm. 90-97.


informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut. Namun terdapat pengecualian apabila penjamin pelaksana emisi efek, profesi penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran, dapat membuktikan bahwa Pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa 1) Pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran adalah benar; dan 2) Tidak ada fakta material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan. Maka tuntutan ganti rugi hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif.51 Bagi pihak yang melakukan pelanggaran dengan memberikan informasi yang menyesatkan dapat dikenakan ketentuan pidana dan sanksi administratif yang sama dengan kejahatan pasar modal yang lainnya.5226

51.

Republik Indonesia, Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal

52.

Republik Indonesia, Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal

80,81. 104.


BAB III PENANGANAN TERHADAP KASUS KEJAHATAN PASAR MODAL

A. KEDUDUKAN

OTORITAS

JASA

KEUANGAN

(OJK)

DALAM

MENANGANI KASUS KEJAHATAN PASAR MODAL Dengan keluarnya Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disingkat dengan OJK, yang menghendaki adanya pemusatan fungsi pengawasan institusi keuangan Indonesia dalam satu lembaga yaitu OJK yang mencakup lembaga keuangan bank dan non bank. Dalam Undang – Undang OJK dapat kita lihat defenisi dari OJK itu sendiri yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang diatur dalam UU OJK ini. Sehingga kedudukan Bapepam telah berahli dan digantikan dengan OJK dimulai Januari 2013.5327 Peranan Bapepam menegakkan hukum Pasar Modal dalam buku Yulfasnih, terdiri dari tiga fungsi yakni fungsi rule making, adjudicatory, dan fungsi investigatory.54 Dengan digantikannya Bapepam menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga penjelasan fungsi – fungsi tersebut berupa: 1. Fungsi rule making atau membuat aturan main bagi para pelaku pasar modal yang disebut juga quasi legislative.

53.

IDX Newsletter Final.pdf ( tertanggal Oktober 2012), (diakses tanggal 27 Februari

54.

Yulfasnih, Op.Cit., hlm.130.

2013).


Di dalam pasal 3 beserta penjelasannya dalam UUPM jo UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 5 dan pasal 8. Di dalam UU tersebut dapat kita lihat bahwa OJK yang berhak untuk membuat peraturan peraturan yang berkaitan dengan aktivitas di Pasar Modal. Berdasarkan pasal 20 UU OJK, maka dapat kita lihat bahwa yang melaksanakan tugas pengaturan berada pada wewenangnya dewan komisioner yang merupakan pimpinan tertinggi OJK. Namun sekarang dengan adanya OJK, BEI masih tetap memakai UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal berdasarkan pasal 70 UU OJK. Wewenang yang dimiliki dewan komisioner berkaitan dengan wewenang pengaturan Pasar Modal berupa: 5528 a) Menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK; b) Menetapkan peraturan perundang- undangan Pasar Modal; c) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di Pasar Modal; d) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis. Selain itu dapat kita lihat pada pasal 8 UU OJK bahwa OJK berwenang untuk membuat pengaturan dalam bidang pengawasan di Pasar Modal, peraturan tentang tata cara pengenaan sanksi di Pasar Modal, dan lain sebagainya. 56

55.

Bahan Pokok- Pokok UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan oleh Tim Sosialisasi UU OJK. 56. Republik Indonesia, UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 8.


2. Fungsi adjudicatory yang merupakan pengejawatanhan dari wewenang OJK sebagai otoritas pengawas. Fungsi Pasar Modal yang lainnya adalah dalam bidang pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan oleh OJK dilaksanakan oleh Anggota Dewan Komisioner ( Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal) yang melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner.57 Di dalam bidang pengawasan, wewenang yang dimiliki oleh OJK berupa: 5829 a) Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor pasar modal. Berdasarkan pasal 1 angka 15 UU OJK jo pasal 1 angka 2 dan pasal 7 ayat (2) UUPM, maka yang dimaksud dengan konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di BEI. b) Memberikan dan / atau mencabut izin usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; c) Memberikan perintah tertulis kepada BEI dan menunjuk pengelola statuter; d) Menetapkan sanksi administratif. Sanksi administratif berdasarkan pasal pasal 102 ayat 2 UUPM jo pasal 8 huruf g UU OJK yang berupa: peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban

57.

Republik Indonesia, UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 1

angka 3. 58.

Bahan Pokok- Pokok UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan oleh Tim Sosialisasi UU OJK.


untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran.5930 Selain hal tesebut kegiatan pengawasan di Pasar Modal juga mencakup menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan Pasar Modal, dan lain sebagainya.60 3. Fungsi investigatory yang merupakan pengejawantahan dari wewenang khusus yang dipunyai OJK sebagai penyidik dan penyelidik terhadap pelanggaran yang terjadi di bursa.61 Berdasarkan UUPM, ketika terjadi kasus kejahatan Pasar Modal, maka OJK dapat mengadakan pemeriksaaan atau penyidikan pada setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pasar Modal atau yang disebut dengan kejahatan Pasar Modal dengan membentuk Pegawai Negri Sipil (PNS).62 Sebenarnya fungsi investigatory ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh OJK. Sehingga dapatlah kita simpulkan bahwa kedudukan OJK dalam menagani kasus kejahatan Pasar Modal adalah sebagai penyidik dan penyelidik. Sebagai penyidik OJK dapat membentuk PNS dan apabila dalam penyidikan telah terbukti bahwa adanya tindak pidana pelanggaran terhadap UUPM maka proses penyidikan diberhentikan dan dilanjuti dengan

59.

Republik Indonesia,UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Republik Indonesia, UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 9. 61. Republik Indonesia, UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 9 60.

huruf c. 62.

Republik Indonesia,UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal101, dan UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 49.


proses penyelidikan. Dalam hal melakukan penyelidikan, OJK dapat mengenakan sanksi administratif dan juga sanksi pidana bagi pelaku kejahatan Pasar Modal sebagaimana yang dijelaskan di bab sebelumnya mengenai kategori kejahatan pasar modal.

B. PIHAK YANG BERWENANG MENANGANI KEJAHATAN PASAR MODAL Pihak – pihak yang berwenang menangani kasus kejahatan Pasar Modal adalah: a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan UUPM, ketika terjadi pelanggaran UUPM, maka Bapepam (sekarang OJK), ketika terdapat dugaan adanya pelanggaran UUPM, maka OJK akan melakukan pemeriksaan. Berdasarkan pasal 100 angka 1 UUPM yang berbunyi: “Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UUPM dan ataupun Peraturan Pelaksananya.”

Dapat kita ketahui bahwa orang yang bertugas melakukan pemeriksaan berdasarkan UU OJK pasal 49 ayat 3 dan PP No.46 Tahun 1995 adalah OJK dapat membentuk PNS (Pegawai Negri Sipil) dilingkungan OJK yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan di BEI ataupun pegawai OJK yang diberi tugas melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya


pelanggaran terhadap kategori kejahatan Pasar Modal seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya. Dalam melakukan pemeriksaan, wewenang pemeriksa antara lain: “a. Meminta keterangan, konfirmasi, dan atau bukti yang diperlukan dari Pihak yang diperiksa dan atau Pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan; b. Memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; c. Memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen pendukung lainnya; d. Meminjam atau membuat salinan atas catatan pembukuan, dan atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan; e. Memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan catatan, pembukuan, dan atau dokumen lainnya; dan f. Memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk mengamankan catatan, pembukuan, dan atau dokumen lainnya yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dalam huruf e untuk keperluan pemeriksaan.”63

Kemudian Pegawai Negri Sipil di lingkungan OJK yang melakukan pemeriksaan tadi apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana di Pasar Modal kemudian melaporkan kepada OJK. Dan OJK akan menetapkan dimulainya penyidikkan. Ojk berperan melakukan penyidikan sesuai dengan pasal 9 UU OJK. Dalam hal melakukan penyidikkan, OJK dapat membentuk PNS sebagaimana dimaksud dalam UU OJK pasal 49 angka 1 dan UUPM pasal 101 ayat 2: “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”6431 63,

PP No.46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pasar Modal, Pasal

12 angka 3. 64.

Republik Indonesia, UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 49

angka 1.


Sebagai penyidik mempunyai wewenang berupa: “a.Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal; b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal; c. Melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal; d. Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal; e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal; f. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal; g. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal; h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan i. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.”6532 Selain itu berdasarkan pasal 101 UUPM, penyidik PNS sebagaimana dimaksud memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa penuntut umum.

b. Pengadilan, Aparat Penegak Hukum Lainnya Pihak yang berwenang untuk menangani kejahatan – kejahatan Pasar Modal selanjutnya adalah pengadilan. Berbeda dengan lembaga arbitrase yaitu BAPMI. Dalam proses penyelesaian sengketa kejahatan Pasar Modal, OJK dapat menganjurkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara non litigasi dengan perantara lembaga arbitrase. Pasar 65.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 101 ayat 3.


Modal sendiri mempunyai lembaga arbitrase yaitu BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia). Namun hanya masalah – masalah keperdataan saja yang dapat diselesaikan melalui BAPMI. Kelebihan penyelesaian sengketa mealalui cara nonlitigasi daripada litigasi adalah sebagai berikut: a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak ; b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil; c. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan d. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.6633 Ada beberapa kelebihan arbitrase yang lain jika dibandingkan dengan pengadilan, antara lain:

1. Persidangan pengadilan berlangsung terbuka untuk umum, sedangkan persidangan arbitrase bersifat tertutup; 2. Tuntutan perkara ke arbitrase hanya bisa dilangsungkan jika para pihak yang bersengketa terikat dengan perjanjian arbitrase, sedangkan tuntutan perkara ke pengadilan bisa diajukan oleh siapapun; 3. Proses beracara di pengadilan sangat formal, sangat kaku, sedangkan proses beracara di arbitrase tidak terlalu formal, tidak terlalu kaku; 4. Arbiter dipilih berdasarkan keahliannya, sedangkan hakim pada umumnya adalah generalis; 5. Pada beberapa sistem hukum tertentu hakim menganut preseden atau yurisprudensi, sedangkan arbiter tidak mengenal preseden;

66.

Penjelasan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.


6. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat, tidak dapat diajukan banding atau upaya hokum apapun, sedangkan putusan pengadilan bisa diajukan banding, kasasi dan bahkan peninjauan kembali.6734 Di mana pengadilan hanya berwenang menangani sengketa yang berupa tindak pidana di Pasar Modal. Ketika terjadi pelanggaran terhadap KUHPidana di dalam kegiatan di Pasar Modal maka pengadilanlah yang mempunyai wewenang dan OJK mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan yang kemudian akan diserahkan kepada penuntut umum. Apabila belum lengkap buktinya akan dikembalikan kepada OJK untuk dilengkapi lagi dan apabila sudah lengkap maka akan ditindak lanjuti oleh penuntut umum. Hal ini dapat dilihat pada pasal 50 UU OJK yang berbunyi:

“(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan. (2) Jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Namun ketika terjadi pelanggaran terhadap kketentuan UUPM, yang berupa kategori kejahatan penipuan, manipulasi pasar, insider trading dan missleading information maka OJK mempunyai wewenang peunuh untuk menyelesaikannya. Pada pasal 105 UUPM di katakana bahwa penyidik PNS harus menyampaikan dimulai dan dihentikannya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum agar tidak

67.

http://www.bapmi.org/in/faq.php diakses tanggal 9 Marett 2013.


bertentangan dengan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.6835Pada pasal 101 ayat 6 beserta penjelasannya dapat kita ketahui bahwa penyidik PNS dilingkungan OJK yang melakukan penyidikan terhadap kasus kejahatan Pasar Modal dapat meminta bantuan kepada aparat kepolisian,jaksa agung, departemen kehakiman, dirjend imigrasi. Nah ada satu permasalahan yang muncul ketika ada orang yang melaporkan kasus pelanggaran Pasar Modal ini kepada pengadilan lalu apakah pengadilan berwenang untuk memeriksa perkaranya? Dapat kita ketahui bahwa ada azas lex specialis de rogat lex generalis. Di mana karena adanya UUPM yang mengatur lebih khusus dari KUHPidana maka kita mengacu pada ketentuan UUPM. Pengadilan mempunyai kompetisi absolute yang kita ketahui bahwa pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Maka OJK lah yang akan bertindak dalam hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

C. PROSEDUR PENANGANAN KASUS KEJAHATAN PASAR MODAL Kasus – kasus ke-4 kategori kejahatan Pasar Modal itu harus segera diselesaikan. Dengan mengacu pada dasar hukum yang ada di dalam UUPM, UU OJK, PP 46 Tahun 1995 Tentang Pemeriksaan Di Pasar Modal maka prosedur penyelesaiaannya dapat berupa: 1. Pemeriksaan

68.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal,

Pasal 105.


Dasar hukum dilakukannya pemeriksaan adalah pasal 100 UUPM. Di mana ketika OJK menduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap UUPM ataupun peraturan pelaksananya maka OJK dapat melakukan

pemeriksaan.6936Dasar

hukum

melakukan

pemeriksaan

berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PP 46 Tahun 1995 adalah:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.”70

Berikut ini adalah tata cara pemeriksaan di Pasar Modal berdasarkan PP 46 Tahun 1995 JO UU No.21 Tahun 2011 adalah sebagai berikut: a. Pemeriksaan baru dimulai setelah OJK mengeluarkan penetapan. Dalam hal ini adalah Dewan Komisioner OJK yang

akan mengeluarkan

penetapan setelah disusun program pemeriksaan yang memuat sekurang – kurangnya: 1) tujuan pemeriksaan; 2) ruang lingkup pemeriksaan; dan 3) saat dimulainya pemeriksaan.7137

69.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Penjelasan pasal 101 ayat 1. 70. PP 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pasar Modal, Pasal 1 ayat (2). 71. PP 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pasar Modal, Pasal 12 dan Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.


b. Hal – hal yang dapat dilakukan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan adalah: 1) meminta keterangan, konfirmasi, dan atau bukti yang diperlukan dari Pihak yang diperiksa dan atau Pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan; 2) memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; 3) memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen pendukung lainnya; 4) meminjam atau membuat salinan atas catatan pembukuan, dan atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan. Atas peminjaman yang dimaksud ini diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara jelas dan terinci jenis serta jumlahnya. 5) memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan catatan, pembukuan, dan atau dokumen lainnya; dan 6) memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk mengamankan catatan, pembukuan, dan atau dokumen lainnya yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, untuk kepentingan pemeriksaan.7238 c. Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan, Pihak yang diperiksa atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilangsungkan sepanjang ada Pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Pihak yang diperiksa, terbatas untuk hal yang boleh dilakukannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk diulang pada kesempatan yang berikutnya.73 d. Sebagai upaya pengamanan, maka sebelum pemeriksaan ditunda, Pemeriksa dapat memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud huruf b angka 6 di atas.7439

72 74.

74

Ibid. PP 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pasar Modal, Pasal 13. Ibid.


e. Apabila pihak yang diperiksa atau wakil atau kuasanya berada di tempat, tetapi menolak atau menghambat pelaksanaan pemeriksaan, maka yang bersangkutan wajib menandatangani Surat Pernyataan Menolak atau Menghambat

Pemeriksaan.

Apabila

terjadi

penolakan

untuk

menandatangani surat pernyataan tersebut maka Pemeriksa membuat Berita Acara tentang penolakan tersebut yang ditandatangani oleh Pemeriksa. Surat pernyataan tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan tahap penyidikan nantinya.75

2. Pelaporan Pada tahap ini dapat dilihat dari PP Nomor 46 Tahun 1995 bahwa ada kewajiban dari pemeriksa untuk membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan disampaikan kepada Dewan Komisioner OJK. Dan apabila ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa wajib membuat laporan kepada kepala eksekutif Pengawas Pasar Modal untuk kemudian di laporkan kepada Dawan Komisioner OJK mengenai ditemukannya bukti permulaan tindak pidana tersebut.7740 3. Penyidikan

75.

PP 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pasar Modal, Pasal 14 dan Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 77.

Ibid..


Berdasarkan laporan mengenai adanya bukti permulaan adanya tindak pidana, maka Ketua OJK ( Dewan Komisioner) menyatakan menetapkan dimulainya penyidikan.78 Dan surat pernyataan penolakan sebagaimana yang dijelaskan pada bagaian pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk dimulainya penyidikan.79 4. Pemberian Sanksi Administratif Dalam bidang Pasar Modal, yang mempunyai wewenang penuh adalah OJK sehingga Dewan Komisioner OJK (Ketua OJK) dapat memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan UUPM atau yang disebut dengan Kejahatan Pasar Modal yang dibahas pada skripsi ini yang telah memperoleh izin, persetujuan dan pendaftaran di BEI. 41 Sanksi administratif yang dapat diberikan dapat berupa: “a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran”80 Dan berdasarkan UU OJK pasal 9 maka selain sanksi administratif dari UUPM diatas, OJK dapat memberikan dan/atau mencabut: “1. izin usaha; 2. izin orang perseorangan; 78.

PP 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pasar Modal, Pasal 13. Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 103 ayat 1 dan Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 9 huruf g. 80. Republik Indonesia, Undang – Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 102 ayat2. 79.


3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 4. surat tanda terdaftar; 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6. pengesahan; 7. persetujuan atau penetapan pembubaran”81

5. Tindak lanjut oleh penuntut umum Apabila dalam penyidikan ditemukan adanya unsur – unsur pidana, maka Bapepam (OJK) wajib menyerahkan untuk ditindaklanjut oleh jaksa penuntut umum.

“Jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan.” 8242

81.

Republik Indonesia, Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9 huruf h. 82 Republik IndonesiaUndang – undang No. 21 TAhun 2011 Tentang Otoritas JAsa Keuangan, Pasal 50 ayat 2.


BAB II RUANG LINGKUP KEJAHATAN PASAR MODAL. Kata kejahatan sudah tidak asing lagi didengar oleh manusia. Di

Recommend Documents