BAB II PROSES PENYERAHAN JAMINAN SEBAGAI PELUNASAN KREDIT PADA PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK. WILAYAH VI MEDAN

36

BAB II PROSES PENYERAHAN JAMINAN SEBAGAI PELUNASAN KREDIT PADA PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK. WILAYAH VI MEDAN

A. Pengertian dan Unsur-unsur Jaminan Kredit Istilah Jaminan

merupakan terjemahan

dari bahasa Belanda,

yaitu

“Zekerheid”, sedangkan istilah”Zekerheidsrecht” digunakan untuk hukum jaminan atau hak jaminan. Namun istilah hukum jaminan ternyata mempunyai makna yang lebih luas dan umum serta bersifat mengatur dibandingkan dengan hak jaminan seperti halnya hukum kebendaan yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan mempunyai sifat mengatur dari pada hak kebendaan. Sedangkan istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu” Credere”, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kredit, yang artinya ialah kepercayaan. Seseorang atau badan hukum yang memberikan kredit percaya bahwa si penerima di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar diberikan kredit ialah kepercayaan. Apabila dilihat dari sudut ekonomi, kredit adalah penundaan pembayaran. Maksud dari penundaan pembayaran ialah pengembalian atas penerimaan uang atau barang yang tidak dilakukan bersama pada saat menerimanya tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa yang telah ditentukan. Ada beberapa pengertian jaminan dan kredit yang terdapat di dalam literatur hukum, yaitu:

Universitas Sumatera Utara

37

1. Mariam Darus Badrulzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan

yang diberikan oleh seorang debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.46 2. Thomas Suyatno, ahli perbankan menyatakan bahwa jaminan adalah

penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.47 3. Hartono Hadisaputro menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan

debitor kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.48 4. J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang

mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor.49 5. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan berpendapat bahwa hukum jaminan adalah

keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.50

46

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Cet. 2, (Bandung: PT. Alumni, 2005),

47

Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hal. 70. Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2, (Jakarta: Ind - Hil Co, 2002),

hal. 12. 48

hal. 6. 49

J. Satrio, Op. cit., hal. 3. Indrawati Soewarso, Aspek Hukum Jaminan Kredit, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002), hal. 9. 50


38

6. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada

Pasal 1 ayat 11 yang berbunyi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.51 7. J.A. Levy menyatakan bahwa pengertian kredit adalah menyerahkan secara

sukarela sejumlah uang dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.52 Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian jaminan kredit atau kredit garansi adalah bentuk penanggungan dimana seseorang penanggung (perorangan) menanggung untuk memenuhi hutang debitor sebesar sebagaimana tercantum dalam perutangan pokok. Sedangkan dalam praktek perbankan, jaminan kredit atau kredit garansi disebut dengan istilah jaminan perseorangan/ orang, personal guaranty adalah perjanjian antara kreditor dan penanggung, dimana seorang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk memenuhi hutang debitor, baik itu karena ditunjuk oleh kreditor (tanpa sepengetahuan atau

51 52

Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 11. Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Op. cit., , hal. 24.


39

persetujuan debitor) maupun yang diajukan oleh debitor atas perintah dari kreditor. Unsur-unsur dari jaminan kredit adalah:53 1. Adanya kaidah hukum Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan hukum tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan. 2. Adanya pemberi dan penerima jaminan Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan, yang bertindak sebagai pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan, yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah orang atau badan hukum. 3. Adanya jaminan Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditor adalah jaminan material dan immaterial. Jaminan material merupakan jaminan yang berupa 53

Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 7.


40

hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan immaterial merupakan jaminan non kebendaan. 4. Adanya fasilitas Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

B. Sumber-Sumber Hukum Jaminan Kredit Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukkan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekomomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, dan keadaan geografis. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal berlaku. Contoh dari sumber hukum formal adalah undang-undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi, dan kebiasaan. Sumber hukum formal dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu sumber hukum formal tertulis dan tidak tertulis. Dengan hal ini, maka sumber hukum jaminan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum jaminan tertulis dan tidak tertulis, yang dimaksud dengan sumber hukum jaminan tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum jaminan yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya sumber hukum jaminan tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-


41

undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan sumber hukum jaminan tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum jaminan yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti terdapat dalam hukum kebiasaan. Adapun yang menjadi sumber hukum jaminan tertulis antara lain:54 1. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk Pemerintah Hindia Belanda, yang diundangkan pada tahun 1848. Diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordasi. KUH Perdata terdiri atas 4 buku, yaitu Buku I tentang Orang, Buku II tentang Hukum Benda, Buku III tentang Perikatan, dan Buku IV tentang Pembuktian dan Kadaluarsa. Jaminan-jaminan yang masih berlaku dalam Buku II KUH Perdata hanyalah gadai (pand) dan hipotik kapal laut. Gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata dan hipotik diatur dalam Pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata. Sedangkan ketentuan tentang hipotik atas tanah kini sudah tidak berlaku lagi karena telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan ketentuan yang masih berlaku hanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hipotik kapal laut, yang beratnya 20 m3 (dua puluh meter kubik) ke atas.

54

Ibid., hal. 14.


42

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) KUH Dagang diatur dalam Staatsblad 1847 Nomor 23. KUH Dagang terdiri atas 2 buku, yaitu Buku I tentang Dagang pada umumnya dan Buku II tentang Hak-hak dan Kewajiban yang timbul dalam Pelayaran. Pasal-Pasal yang erat kaitan dengan jaminan adalah Pasal-Pasal yang berkaitan dengan hipotik kapal laut. Pasal-Pasal yang mengatur hipotik kapal laut adalah Pasal 314 sampai dengan Pasal 316 KUH Dagang. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) Ketentuan-ketentuan yang erat kaitannya dengan jaminan adalah Pasal 51 dan Pasal 57 UUPA. Pasal 51 UUPA berbunyi “Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan undang-undang”. 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Undang-undang ini mencabut berlakunya hipotik sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, sepanjang mengenai tanah dan ketentuan mengenai Credietverband dalam Stb. 1908-542 sebagaimana telah diubah dalam Stb. 1937-190. Tujuan pencabutan ketentuan yang tercantum dalam Buku II KUH Perdata dan Stb. 1937-190 adalah tidak sesuai lagi dengan


43

kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian Indonesia. 5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ada tiga pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu: pertama kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan, kedua jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif, ketiga untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. 6. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang berbunyi ayat pertama kapal yang telah didaftar dapat dibebani hipotik, ayat kedua ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat pertama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tentang penjabaran Pasal ini sampai saat ini belum ada, namun di dalam Penjelasan


44

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 ditentukan substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yang meliputi syarat dan tata cara pembebanan hipotik.

C. Macam-Macam Jaminan Kredit Jaminan dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mencerminkan suatu jaminan umum, sedangkan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disamping sebagai kelanjutan dan penyempurnaan Pasal

1131

yang menegaskan

persamaan

kedudukan

para kreditor, juga

memungkinkan diadakannya suatu jaminan khusus apabila diantara kreditor ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dan hal ini dapat terjadi karena ketentuan Undang-Undang maupun karena diperjanjikan.55 1. Jaminan Umum Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Sedangkan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang

55

Frieda Husni Hasbullah, Op. cit., hal. 8.


45

mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Dari isi Pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta kekayaan debitor. Hal ini berarti benda jaminan tidak diperuntukkan bagi kreditor tertentu dan dari hasil penjualannya dibagi diantara para kreditor seimbang dengan piutang-piutang masing-masing, karena jaminan umum menyangkut seluruh harta benda debitor maka ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dapat menimbulkan dua kemungkinan yaitu pertama adalah kebendaan tersebut sudah cukup memberikan jaminan kepada kreditor jika kekayaan debitor paling sedikit (minimal) sama ataupun melebihi jumlah hutang-hutangnya artinya hasil bersih penjualan harta kekayaan debitor dapat menutupi atau memenuhi seluruh hutang-hutangnya, sehingga semua kreditor akan menerima pelunasan piutang masing-masing karena pada prinsipnya semua kekayaan debitor dapat dijadikan pelunasan hutang. Kemungkinan kedua adalah, harta benda debitor tidak cukup memberikan jaminan kepada kreditor dalam hal nilai kekayaan debitor itu kurang dari jumlah hutang-hutangnya atau bila pasivanya melebihi aktivanya. Hal ini dapat terjadi mungkin karena harta kekayaannya menjadi berkurang nilainya atau apabila harta kekayaan debitor dijual kepada pihak ketiga sementara hutang-hutangnya belum dibayar lunas atau dapat juga terjadi ada lebih dari seorang kreditor melaksanakan


46

eksekusi, sementara nilai kekayaan debitor hanya cukup untuk menutupi satu piutang kreditor. Jika hanya ada satu kreditor saja, maka ia dapat melaksanakan eksekusi atas kekayaan debitor secara bertahap sampai piutangnya terlunasi semuanya atau sampai harta benda debitor habis terjual. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a. Para kreditor mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditor yang konkuren. b. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditor konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu. c. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditor konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang. 2. Jaminan Khusus Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada jaminan umum, Undang-Undang memungkinkan diadakannya jaminan khusus. Hal ini tersirat dari Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan,


47

yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan”. Dengan demikian Pasal 1132 mempunyai sifat mengatur/ mengisi/ melengkapi (aanvullendrecht) karena para pihak diberi kesempatan untuk membuat perjanjian yang menyimpang. Dengan kata lain ada kreditor yang diberikan kedudukan yang lebih didahulukan dalam pelunasan hutangnya dibanding kreditor-kreditor lainnya. Kemudian Pasal 1133 Kitab UndangUndang Hukum Perdata memberikan pernyataan yang lebih tegas lagi yaitu “Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotik”. Jaminan Khusus dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan dapat dilakukan melalui perjanjian penanggungan misalnya borgtocht, garansi dan lain sebagainya sedangkan jaminan kebendaan dapat dilakukan melalui gadai, fidusia, hipotik, dan lain sebagainya. Jaminan Perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditor dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitor. Adapun ciri-ciri dari jaminan perorangan antara lain: a. Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu. b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu. c. Seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan pelunasan hutang misalnya borgtocht.


48

d. Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan (konkuren) artinya tidak membedakan mana piutang yang terjadi lebih dahulu dan mana piutang yang terjadi kemudian. Dengan demikian tidak mengindahkan urutan terjadinya karena semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitor. e. Jika suatu saat terjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda-benda jaminan dibagi di antara para kreditor seimbang dengan besarnya piutang masing-masing.

D. Syarat-syarat dan Manfaat Benda Jaminan Kredit Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank, namun benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:56 1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya. 2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.

56

J. Satrio, Op. cit., hal. 4.


49

3. Memberikan kepastian kepada si kreditor, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu bersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit. Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yng sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditor dan debitor. Manfaat bagi kreditor adalah: a. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang tutup. b. Memberikan kepastian hukum bagi kreditor. Bagi debitor dengan adanya benda jaminan dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan modal adalah dimaksudkan bahwa kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditor kepada debitor tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut. Memberikan kepastian hukum adalah memberikan kepastian bagi pihak kreditor dan debitor. Kepastian bagi kreditor adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitor, sedangkan bagi debitor adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan. Di samping itu, bagi debitor adalah adanya kepastian dalam berusaha, karena dengan modalnya yang dimilikinya dapat mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. Apabila debitor tidak mampu dalam mengembalikan pokok kredit dan bunga, maka debitor tersebut


50

dianggap wanprestasi dan dikategorikan sebagai kredit bermasalah sehingga kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan.

E. Proses Penyerahan Jaminan sebagai Pelunasan Kredit pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Kantor Wilayah VI Medan. Dalam rangka penyelesaian kredit macet melalui restrukturisasi kredit, terlebih dahulu bank berupaya melakukan pembinaan terhadap debitor yang sudah mulai tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan tentang kemampuan bayar sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Bagian Lampiran). Pembinaan dan penyelesaian kredit bermasalah dilakukan berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Oleh karena itu PT. Bank Danamon Indonesia Tbk menyusun standard operasional tentang perkreditan dan restrukturisasi kredit. Untuk restrukturisasi kredit dimasukkan dalam Standard Operasional dan Prosedur Perkreditan dan Standard Operasional Penilaian Kualitas Aktiva PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. di dalam standar operasional dan prosedur perkreditan bagian pembinaan dan penyelesaian kredit bermasalah ditetapkan bahwa untuk kredit yang termasuk ke dalam kolektibillitas kurang lancar, tidak lancar, diragukan dan macet menjadi tugas dan tanggung jawab bagian pembinaan dan penyelesaian kredit PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. .


51

Untuk mengetahui tentang proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk melalui pengambilalihan agunan, terlebih dahulu diketahui tentang unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Berdasarkan standard operasional dan prosedur yang dimiliki oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, pembinaan dan penyelesaian kredit dilakukan oleh tiga bagian, yaitu: 1. Unit Early Warning Officer (EWO) yang betugas untuk melakukan observasi dan evaluasi pertama sejak adanya indikasi kredit bermasalah, menentukan apakah debitor masih mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kreditnya atau sama sekali tidak mampu lagi untuk meneruskan kreditnya (no hope). 2. Unit Rehabilitation yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan penyelamatan kredit. 3. Unit penyelesaian kredit bermasalah/ Recovery, yang bertugas untuk menyelesaikan kredit bermasalah sampai kredit bermasalah tersebut lunas/ selesai. Divisi Early Warning Officer (EWO) bertugas menentukan divisi yang berkompeten untuk menangani kredit bermasalah, bila masih ada kemungkinan bagi debitor untuk mempertahankan kreditnya tetap eksis, maka akan dilakukan penyelamatan kredit dengan mengalihkan penanganannya kepada unit rehabilitation


52

supaya dilakukan pembinaan dan penyelamatan kredit, dan apabila menurut penilaian unit EWO tidak ada lagi kemampuan bayar (no hope) maka penanganannya akan diserahkan kepada unit penyelesaian kredit bermasalah/ Recovery agar dilakukan upaya penyelesaian kredit/ pelunasan kredit. Dari ketiga bagian ini, pembinaan dan penyelesaian kredit, unit Recovery merupakan pemegang peranan luas dalam melakukan upaya penyelesaian kredit dan langsung berhubugan dengan debitor, lembaga peradilan, instansi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), instansi-instansi pemerintah yang terkait, para profesional, seperti penilai independen, notaris, Balai Lelang Swasta, dan pihak lainnya. Secara garis besar tujuan penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk melalui pengambilalihan jaminan debitor adalah: 57 1. Untuk mengatasi kredit bermasalah pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk terhadap debitor yang sudah tidak memiliki prospek usaha yang performance yang menjanjikan. 2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian kredit, karena hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitor. 3. Dengan semakin cepatnya penyelesaian/ pelunasan kredit macet debitor, maka dana pelunasan kredit tersebut dapat segera disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. 57

Hasil Wawancara dengan Bp. Suran Sembiring, Recovery Manager di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. tanggal 10 Desember 2011.


53

4. Untuk mengantisipasi segala akibat yang timbul dalam waktu dekat akibat jumlah kredit macet yang mungkin saja bisa meningkat. Dalam prakteknya, bagian penyelesaian kredit bermasalah/ Recovery PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. melakukan penyelesaian kredit macet melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:58 1. Melakukan kordinasi dengan unit kerja terkait, yaitu unit Early Warning, unit Rehabilitation, unit Bisnis selaku penyalur kredit, dan unit Credit Support Administration

(CSA)

selaku

unit

penanggung

jawab

pengarsipan

dokumentasi seluruh data-data debitor. Divisi Recovery akan memperoleh data-data dan informasi debitor bermasalah dari divisi tersebut. 2. Recovery akan melakukan review dan analisa terhadap seluruh data-data debitor termasuk perjanjian kredit dan perjanjian jaminan debitor, usaha debitor, objek jaminan. 3. Dari hasil review dan analisa, maka akan dilakukan langkah-langkah penyelesaian kredit yaitu: penyelesaian secara non litigasi atau dengan cara litigasi. 4. Sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah yang pertama sekali dilakukan adalah upaya penyelesaian non litigasi; dengan cara negosiasi dan pendekatan kekeluargaan dengan debitor supaya dilakukan penyelesaian kredit tersebut secara baik-baik dan lebih cepat sehingga debitor tidak terlalu berat untuk 58

Hasil Wawancara dengan Bp. Benny Nainggolan, Recovery Officer di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. tanggal 11 Desember 2011.


54

membayar kewajibannya yaitu hutang pokok ditambah tunggakan bunga serta denda yang semakin tinggi. Dalam negosiasi yang paling sering ditawarkan kepada debitor adalah sebagai berikut: a. Memberikan tenggang waktu kepada debitor untuk menyelesaikan kredit bermasalah/ kredit macet tersebut, biasanya satu sampai dengan tiga bulan bahkan bisa mencapai enam bulan tergantung kepada keyakinan dan pertimbangan bank sesuai alasan-alasan yang disampaikan oleh debitor, biasanya tenggang waktu yang lama apabila upaya yang diberikan bank adalah kesempatan kepada debitor untuk melakukan penjualan sendiri jaminan tersebut atau asset lainnya milik debitor. b. Menyarankan debitor supaya mencari bantuan dana dari pihak lain seperti keluarga atau relasi bisnis. c. Melakukan penjualan terhadap jaminan kredit atau asset lain milik debitor. d. Memberikan tawaran discount bunga dan denda. e. Restructure dengan cara pembayaran bertahap. f. Menyerahkan kepemilikan jaminan kredit tersebut secara sukarela kepada bank, dengan cara: 1) Melakukan pengalihan hak kepemilikan jaminan kepada bank dengan menandatangani “Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli” secara notariil dan dilanjutkan dengan “Akta Jual Beli di hadapan PPAT”,


55

dalam hal ini biasanya sebagai pembeli adalah karyawan bank yang ditunjuk oleh bank. 2) Memberikan surat kuasa jual kepada bank, dalam hal ini biasanya sebagai penerima kuasa adalah karyawan bank. 5. Apabila upaya penyelesaian kredit non litigasi gagal maka akan dilakukan upaya

penyelesaian kredit macet melalui eksekusi hak tanggungan yang

diproses melalui: a. Pengadilan Negeri (Fiat Eksekusi) bila ada kehawatiran adanya gugatan dari debitor/ pemilik jaminan terhadap Bank yang berkaitan dengan kredit debitor tersebut. b. Permohonan Lelang dilakukan langsung ke KPKNL (parate eksekusi). Proses eksekusi hak tanggungan melalui Pengadilan Negeri akan menghabiskan waktu yang lama mulai dari tahapan Aanmaning, Sita Eksekusi dan pelaksanaan lelang di samping itu biaya yang cukup mahal. Sedangkan pelaksanaan lelang berdasarkan parate eksekusi jauh lebih hemat waktu dan biaya yang relatif murah bila dibandingkan dengan fiat eksekusi. Proses eksekusi hak tanggungan dapat merugikan bank bila prosesnya berlangsung lama, sedangkan di sisi lain PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dalam jangka waktu yang singkat harus berusaha mengatasi jumlah kredit macet yang kemungkinan saja bisa meningkat sewaktu-waktu.


56

Salah satu alternatif penyelesaian kredit bermasalah pada PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk. adalah dengan cara mengambil alih jaminan kredit dengan cara: 1. Bank Membeli barang jaminan tersebut melalui pelelangan Umum 2. Bank menerima penyerahan secara sukarela dari debitor/ pemilik jaminan. Pengambilalihan kepemilikan jaminan yang dimaksud disini adalah sebagai penyelesaian kredit dengan menyerahkan jaminan kepada bank, upaya ini dilakukan apabila debitor gagal untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut sesuai dengan tenggang waktu yang telah diberikan oleh bank. Adapun pengambil alihan jaminan kredit tersebut dilakukan oleh bank sebagai salah satu cara untuk mempercepat penyelesaian kredit bermasalah dalam rangka untuk melakukan percepatan penurunan kredit bermasalah (Non Performing Loan). Namun tidaklah semua kredit bermasalah/ kredit macet dilakukan penyelesaiannya dengan cara mengambil alih jaminan, namun pihak bank melakukan dengan cara yang sangat terbatas dan cukup selektif, biasanya dapat dilakukan dengan beberapa alasan seperti: debitor sudah berupaya secara maksimal untuk melakukan penjualan sendiri jaminan dan mencari sumber dana namun tidak berhasil. Proses tahapan pelunasan kredit dengan menyerahkan jaminan pada PT.Bank Danamon Indonesia Tbk. adalah sebagai berikut: 1. Bank dari unit Recovery mengadakan pertemuan dengan debitor untuk mendiskusikan upaya pelunasan hutang debitor tersebut dengan cara penyelesaian kredit debitor dengan cara menyerahkan hak kepemilikan objek


57

jaminan kepada bank. rencana

penyelesaian kredit dengan menyerahkan

jaminan tersebut harus terlebih dahulu disepakati hal-hal sebagai berikut: a. Jumlah hutang yang harus diselesaikan/ dilunasi oleh debitor. b. Besarnya nilai ambil alih jaminan/ agunan kredit tersebut. c. Cara yang dilakukan untuk penyerahan hak kepemilikan jaminan tersebut kepada bank. d. Biaya-biaya yang akan timbul seperti honorarium notaris, pajak, roya, biaya balik nama, PBB tertunggak. 2. Apabila dari hasil pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan pelunasan kredit dengan cara menyerahkan hak kepemilikannya kepada bank, maka unit Recovery akan meminta persetujuan kepada divisi Recovery

PT. Bank

Danamon Indonesia, Tbk. kantor pusat di Jakarta, dan setelah mendapat persetujuan maka bank akan menerbitkan surat persetujuan (offering letter) kepada debitor yang isi surat persetujuan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah diputuskan oleh divisi Recovery PT.Bank Danamon Indonesia,Tbk. kantor pusat di Jakarta. 3. Setelah debitor menyetujui offering letter tersebut maka akan ditetapkan hari dan tanggal dilakukannya penandatanganan perjanjian dalam bentuk akta-


58

akta notaris59, adapun perjanjian yang dibuat antara debitor dengan bank adalah sebagai berikut: a. Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Dengan Penyerahan Jaminan, yang berisi sebagai berikut: 1) Pengakuan debitor tentang jumlah hutang debitor sampai dengan tanggal ditandatanganinya akta perjanjian penyelesaian hutang dengan penyerahan jaminan tersebut. 2) Rincian Jaminan kredit debitor 3) Pengakuan debitor bahwa tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran kredit kepada bank sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan persyataran dalam akta perjanjian kredit. 4) Jumlah hutang yang harus diselesaikan. 5) Nilai/ harga objek jaminan yang diserahkan oleh debitor/ pemilik jaminan kepada bank. b. Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli. Dilakukan antara debitor dengan Bank, dalam hal ini pihak bank akan menunjuk karyawannya untuk menandatangani akta perjanjian pengikatan untuk melakukan jual beli tersebut, adapun dasar karyawan tersebut untuk

59

Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian pelunasan kredit dengan penyerahan jaminan dan penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli, bank terlebih dahulu akan melakukan check bersih terhadap jaminan tersebut di Badan Pertanahan Nasional setempat untuk memastikan sertifikat jaminan tersebut terdaftar di BPN dan terbebas dari silang sengketa serta masalah lainnya.


59

bertindak adalah adanya surat penunjukan yang diterbitkan oleh bank kepada karyawan tersebut, yang isinya: 1) Karyawan tersebut ditunjuk untuk membeli barang agunan milik debitor. 2) Harga jual beli telah ditetapkan. 3) Bahwa uang pembelian asset dan/ atau biaya lainnya yang telah dan akan dikeluarkan di kemudian hari adalah uang milik Bank Danamon sepenuhnya, dengan demikian asset tersebut adalah milik Bank Danamon. 4) Segala hasil/ keuntungan yang diperoleh maupun segala kerugiankerugian yang timbul dari dan selama namanya dipinjam tersebut menjadi hak dan resiko pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. baik untuk saat ini atau di kemudian hari. 5) Karyawan tersebut tidak akan mempersulit dan wajib membantu bank sepenuhnya di dalam melaksanakan penjualan asset tersebut di kemudian hari. 6) Bank membebaskan karyawan tersebut dan ahli warisnya dari segala tuntutan, gugatan dari pihak manapun, kelak di kemudian hari. 7) Segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan jual beli tersebut akan ditanggung oleh bank termasuk biaya-biaya pasca pembelian tersebut.


60

Sebagai bukti bahwa asset yang diambil alih dari debitor tersebut adalah milik Bank Danamon adalah surat penunjukan yang diterbitkan oleh Bank Danamon kepada karyawan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan adanya kewajiban dari karyawan yang ditunjuk tersebut untuk membuat surat pernyataan yang isinya sebagai berikut: 1) Bahwa tanah berikut dengan segala sesuatu yang terdapat di atasnya, baik yang sekarang ada ataupun yang di kemudian hari akan ada/ dibangun di atasnya, yang menurut sifatnya atau menurut peraturan hukum (undang-undang) dianggap sebagai benda-benda tetap, berikut semua turutan tanah tersebut, sebagaimana dimaksud dengan tanah dan/ atau bangunan adalah sepenuhnya dibeli/ diperoleh dengan uang dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. yang berkedudukan di Jakarta dan karenanya sepenuhnya merupakan/ menjadi milik bank (asset bank). 2) Karyawan yang ditunjuk tidak akan mempersulit dan wajib membantu Bank sepenuhnya di dalam melaksanakan penjualan asset bank. 3) Apabila saat ini atau dikemudian hari terhadap surat-surat/ dokumendokumen termasuk dipinjamnya asli sertipikat tanah, maka hal-hal yang terkait dengan asset bank seperti IMB (jika ada) dan SPPT PBB, akan dikembalikan kepada Bank.


61

4) Karyawan tidak bertanggung jawab secara pribadi atau keluarga/ ahli warisnya jikalau untuk saat ini atau di kemudian hari atau sebelum/ setelah dilakukan ambil alih ternyata ada kewajiban yang tertunggak belum diselesaikan kepada negara atau instansi/ kantor

yang

dinyatakan berwenang untuk melakukan/ menerima penagihan/ pembayaran seperti terhadap tagihan listrik, PAM, telephone, internet , iuran keamanan/ kebersihan, asuransi kebakaran, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak-pajak atau biaya-biaya lainnya. 5) Jika untuk saat ini atau di kemudian hari ternyata karyawan lalai atau sekurang-kurangnya tidak melaporkan atas asset bank ke dalam atau bagian dari pelaporan SPT Pajak Tahunan, terlepas daripada ketidaktahuan atau ketidakpahamannya

atau keluarganya atau ahli

warisnya menjadi beban tanggung jawabnya. 6) Karyawan atau keluarganya tidak akan melakukan gugatan/ tuntutan kepada Bank sehubungan dengan pembelian jaminan debitor tersebut. 7) Karyawan tersebut atau keluarganya atau ahli warisnya tidak akan melakukan tuntutan dan ganti rugi atau kompensasi apapun juga kepada Bank, apabila terhadap asset bank tersebut dilakukan penjualan.


62

8) Karyawan atau ahli warisnya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi sebagian atau seluruhnya pembayaran-pembayaran atas iuran/ biaya perawatan/ pemeliharaan, listrik, PAM, PBB, asuransi kebakaran atau iuran/ pembayaran lainnya yang disyaratkan oleh negara atau pemerintah daerah setempat atau lingkungan daerah setempat. 9) Karyawan tidak akan melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum untuk menguasai atau memasuki area pekarangan secara melawan hukum atas atau kedalam asset Bank. c. Akta Perjanjian Pengosongan. Yang isinya sebagi berikut: 1) Debitor akan menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada pembeli dalam keadaan kosong, terawat dan terpelihara sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. 2) Apabila debitor lalai menyerahkan tanah dan bangunan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang disepakati maka debitor/ penjual dikenakan uang paksa dengan jumlah yang telah disepakati. 6. Tahap-tahap penyelesaian kredit macet melalui pengambilalihan asset debitor oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk secara tidak langsung (karena status beralihnya hak belum dilakukan secara sempurna pada suatu bank swasta nasional) dan melalui perjanjian-perjanjian berikut ini:


63

a. Perjanjian pengikatan jual beli Para pihak: debitor dengan perorangan (karyawan bank60) Isi perjanjian antara lain: 1) Apabila belum dilakukan balik nama atas nama pembeli, maka penjual diwajibkan memberikan kuasa penuh dan luas kepada pembeli untuk melakukan semua tindakan, baik bersifat pengurusan maupun pemilikan atas tanah dan bangunan tersebut (misalnya kuasa untuk melakukan roya, membayar pajak jual beli dan honorarium notaris, dan sebagainya yang berkaitan dengan proses balik nama). 2) Penjual akan membantu pembeli apabila diperlukan dalam proses jual beli dan balik nama dengan membuat surat pernyataan bahwa penjual akan membantu proses jual beli dan proses balik nama di kemudian hari, misalnya dengan kesediaan untuk hadir apabila diperlukan. 3) Surat kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian. b. Perjanjian pengosongan Para pihak: debitor dan pembeli (karyawan bank) Isi perjanjian antara lain:

60

Adapun dasar karyawan untuk bertindak adalah adanya surat penunjukan yang diterbitkan oleh bank kepada karyawan tersebut untuk menandatangani akta perjanjian pengikatan dalam melakukan jual beli terhadap jaminan yang akan diserahkan.


64

1) Bahwa untuk menyelesaikan kewajibannya, debitor memberikan surat kuasa untuk menjual atau melepaskan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada pembeli 2) Debitor berkewajiban untuk: a) Mengosongkan tanah dan bangunan tersebut berikut segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan b) Menyerahkan kepada pembeli dan/ atau pihak lain semua kunci atas bangunan tersebut 3) Apabila pada tanggal pengosongan debitor belum juga mengosongkan tanah dan bangunan berikut segala turutannya tersebut, maka debitor memberi kuasa kepada pembeli untuk mengosongkan tanah dan bangunan berikut segala turutannya, apabila perlu minta bantuan pihak yang berwajib dengan segala biaya yang ditanggung dan dibayar oleh pembeli. c. Surat kuasa untuk menjual/ melepaskan hak Para pihak: debitor dan perorangan Isi surat kuasa: (dengan hak substitusi) Kepada siapapun juga termasuk kepada yang diberi kuasa sendiri dengan harga atau ganti rugi serta syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa, untuk keperluan tersebut di atas yang diberi kuasa berhak untuk:


65

1) Menyelesaikan dan menandatangani akta jual beli, akta pelepasan hak dan/ atau menerima uang harga penjualan dan untuk itu membuat, menandatangani dan menyerahkan kwitansinya dan/ atau tanda penyerahannya. 2) Menyerahkan segala sesuatu yang dijual/ dilepaskan/ dialihkan haknya tersebut kepada yang berhak menerimanya, mengajukan permohonanpermohonan kepada pihak yang berwajib yang ada hubungannya dengan kepentingan hak-hak atas tanah dan bangunan tersebut. d. Pernyataan Para pihak: debitor Isi pernyataan: 1) Hutang tersebut diselesaikan oleh debitor dan/ atau pemilik jaminan dengan cara penyerahan barang jaminan kepada bank 2) Penyerahan barang jaminan tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukan pengikatan jual beli dan pemberian kuasa jual dari debitor dan/ atau pemilik barang jaminan kepada bank 3) Setelah dilunasinya seluruh kewajiban/ hutang dengan penyerahanpenyerahan tersebut, pihak yang menyatakan sekaligus debitor masih diberi kesempatan untuk menempati/ menghuni tanah dan/ atau bangunan tersebut selama kurang lebih satu bulan terhitung sejak tanggal pernyataan.


66

4) Bahwa debitor akan menyelesaikan kewajibannya/ melunasi seluruh atau sebagian hutangnya dengan cara menyerahkan seluruh jaminan atau sebagian jaminan (apabila terdapat beberapa jaminan). 5) Bahwa

penyerahan

jaminan

tersebut

ditindaklanjuti

dengan

dilakukannya pengikatan jual beli dan pemberian kuasa menjual dari debitor dan/ atau pemilik jaminan. Pengikatan jual beli dan pemberian kuasa dilakukan setelah adanya persetujuan dari bank mengenai dilakukannya penyelesaian kredit dengan penyerahan jaminan. 6) Bahwa setelah dilunasinya seluruh kewajiban/ hutang dengan penyerahan jaminan tersebut, pihak yang menyatakan sekaligus debitor masih diberi kesempatan untuk menempati/ menghuni tanah dan/ atau bangunan tersebut selama satu bulan terhitung sejak tanggal pernyataan. e. Perjanjian penyelesaian hutang dengan penyerahan barang jaminan Para pihak: debitor dan/ atau pemilik jaminan dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Isi perjanjian antara lain: 1) Perjanjian ini bertujuan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban debitor kepada bank yang timbul berdasarkan akta perjanjian kredit dan akta pengakuan hutang 2) Jumlah hutang debitor lengkap dengan perincian dan total hutangnya


67

3) Untuk menyelesaikan kewajiban debitor kepada bank, debitor dan/ atau pemilik jaminan menyerahkan kepada bank seluruh jaminan kredit berupa tanah dan bangunan 4) Penyerahan barang jaminan dari debitor dan/ atau pemilik jaminan kepada bank ditindaklanjuti dengan perjanjian pengikatan jual beli dan pemberian kuasa jual atas barang jaminan 5) Dengan penyerahan barang jaminan dari debitor dan/ atau pemilik jaminan kepada bank, maka kewajiban atau hutang debitor kepada bank telah selesai atau lunas dengan dikeluarkannya surat keterangan lunas atau surat keterangan telah menyelesaikan kredit yang dikeluarkan oleh pihak kreditur/ PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Apabila nilai hasil jual beli jaminan lebih besar daripada saldo debet pinjaman, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada debitor atau pemilik jaminan. 7. Dalam prakteknya, kadang kala PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan debitor dan/ atau pemilik jaminan sepakat bahwa debitor dan/ atau pemilik jaminan berjanji untuk membeli kembali barang jaminan tersebut dalam jangka waktu satu tahun dengan harga yang sama dengan harga asal ditambah dengan penggantian. Hal ini biasanya dibuat dalam suatu pernyataan yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak, karena debitor tidak ingin tanah dan bangunan yang diserahkan kepada bank sebagai jaminan kredit


68

tersebut dialihkan kepada pihak lain. Kesepakatan untuk membeli kembali atas jaminan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UUPA yang pada pokoknya menyatakan bahwa UUPA berdasarkan kepada hukum adat dan diperkuat oleh Yurisprudensi terhadap kasus tentang jual beli tanah hak membeli kembali pada keputusan MARI No. 381.PK/Pdt/1986 tanggal 20 Maret 1998, dimana MA berpendapat bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali ini diatur dalam Pasal 1519 KUH Perdata. Hubungan hukum yang demikian tidak dikenal dalam sistem hukum adat. Oleh karena hukum adat menjadi dasar UUPA, maka peralihan hak atas tanah (jual beli di hadapan PPAT) tidak dikenal dalam bentuk perjanjian menjual tanah dengan hak membeli kembali. Oleh karena itu, praktek pengambilalihan asset debitor yang dilakukan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk melalui jual beli dengan hak membeli kembali bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dikatakan perjanjian jual beli seperti itu batal demi hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. adalah membuat kesepakatan tersendiri yang terlepas dari perjanjian jual beli. Artinya setelah beralihnya hak penguasaan dan kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut, maka bank atau pembeli dapat menjual kepada pihak manapun, termasuk debitor atau pemilik jaminan itu sebelumnya dengan akta jual beli yang baru.


69

8. Selain itu, setelah pengikatan atas seluruh perjanjian tersebut dilakukan, biasanya bagian Recovery PT. Bank Danamon Indonesia Tbk menghubungi pihak balai lelang (jika dalam waktu yang diharapkan belum menemukan pembeli), biasanya menggunakan balai lelang swasta untuk mendaftarkan barang jaminan sebagai peserta lelang, kemudian mengumumkan tentang rencana lelang atas barang jaminan tersebut pada dua surat kabar harian setempat. Apabila debitor/ pemilik jaminan tidak diketahui lagi alamatnya/ atau sudah untuk dicari, maka uang kelebihan tersebut akan dititip di pengadilan negeri setempat. 9. Setelah penjualan dilakukan, hasil penjualan tersebut diberitahu kepada debitor dan jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi dengan jumlah hutang debitor dan biaya-biaya yang wajib ditanggung oleh debitor, maka bank akan mengembalikan kelebihan dari hasil penjualan tersebut kepada debitor. Pengembalian dilakukan setelah selesainya proses pelunasan kredit dan pada sistem pembukuan bank telah close. 10. Kemudian dari pihak Recovery akan mengadakan koordinasi dengan bagian Credit Support Administration (CSA) hasil penjualan dan pelunasan hutang debitor yang macet tersebut. Penyelesaian

kredit

macet

melalui

penyerahan

asset

oleh

debitor/

pengambilalihan asset oleh bank yang didahului dengan akta-akta perjanjian tersebut di atas, sebenarnya cukup berisiko bagi debitor, salah satunya apabila debitor pailit


70

berdasarkan ketetapan pengadilan. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan umum yang berlaku, perjanjian perikatan jual beli (PPJB) pada dasarnya merupakan perjanjian yang bersifat obligatoir, yaitu perjanjian yang baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni kewajiban bagi penjua untuk menyerahkan tanah dan bangunannya kepada pembeli untuk membayar harganya, namun belum mengalihkan hak milik atas tanah tersebut. Dalam hal ini hak milik atas tanah tersebut tetap berada pada si pemilik tanah yang tercatat atas namanya sebagaimana tercantum dalam sertifikat.61 Hak milik atas tanah dan bangunan tersebut baru beralih apabila dilakukan atau dibuat akta jual beli (AJB) tanah di hadapan PPAT. Hal ini jelas terlihat dalam ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyatakan: “Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan sesuatu hak baru atas tanah, harus dibuktikan dengan sesuatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk untuk itu” Selain itu, bank juga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 12A UU Perbankan dan penjelasannya yang menyebutkan bahwa bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.

61

Ibid


71

Selain itu, yang perlu diperhatikan oleh bank dalam rangka penyelesaian kredit macet melalui pengambilalihan asset debitor ini adalah pengambilalihan melalui karyawan yang ditunjuk oleh bank. Hal ini cukup berisiko apabila karyawan yang bersangkutan keluar dari bank (berhenti sebagai karyawan bank). Oleh karena itu, untuk mengantisipasi resiko yang mungkin dialami bank dengan penunjukan karyawan sebagai pihak pembeli/ penerima penyerahan jaminan, maka bank melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Penunjukan karyawan sebagai pihak pembeli atau penerima jaminan debitor, dilakukan melalui penerbitan surat penunjukan dari bank kepada karyawan yang isinya menyatakan bahwa karyawan tersebut ditunjuk untuk membeli asset/ jaminan kredit debitor. 2. Karyawan tersebut harus membuat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa asset yang dibeli oleh karyawan tersebut, sumber dananya berasal dari bank sehingga asset yang dibeli tersebut merupakan milik bank. 3. Karyawan tersebut harus membuat dan menandatangani akta surat kuasa jual atas jaminan yang dibeli tersebut kepada bank. 4. Karyawan tersebut diwajibkan membuat surat kuasa kepada bank untuk memperpanjang dan menurunkan hak atas jaminan kredit yang dibeli tersebut (misalnya dari SHM menjadi SHGB).


72

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap data-data di lapangan, diperoleh keterangan bahwa penyelesaian kredit macet melalui pengambilalihan asset debitor dilakukan karena beberapa faktor antara lain:62 1. Kredit macet dan setelah dianalisis debitor sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya dan prospek usahanya sudah tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, akan tetapi debitor mempunyai itikad baik untuk menyerahkan asset yang dijaminkannya kepada bank. 2. Menghindari biaya yang lebih mahal apabila dilakukan dengan eksekusi hak tanggungan karena pengambilalihan agunan dilakukan dengan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sehingga dapat menekan biaya atas pajak yang harus dikeluarkan jika langsung dialihkan. 3. Jika dilakukan dengan eksekusi hak tanggungan melalui pengadilan negeri dalam proses lelang, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam praktek penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. selama ini secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun ada beberapa langkah-langkah yang diambil belum menerapkan ketentuan hukum yang sepenuhnya dan cenderung menimbulkan risiko bagi bank itu sendiri. Oleh karena itu diharapkan pelaksanaan penyerahan jaminan

62

Hasil Wawancara dengan Bp. Suran Sembiring, Recovery Manager di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. tanggal 10 Desember 2011.


73

oleh debitor kepada bank harus sesuai dengan prosedur dan persyaratan sebagaimana digariskan dalam ketentuan hukum yang berlaku.63

63

Ibid


BAB II PROSES PENYERAHAN JAMINAN SEBAGAI PELUNASAN KREDIT PADA PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK. WILAYAH VI MEDAN

Recommend Documents