BAB II PROFIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA. A. Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

BAB II PROFIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA

A. Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Rumah Sakit Umum (RSU) Tanjung Pura adalah Rumah Sakit Peninggalan Kerajaan Kesultanan Langkat Pada Masa Pemerintahan Sultan Tengku Mahmud Abdul Aziz yang berdiri tahun 1933 .Pada masa itu Rumah Sakit ini bernama Rumah Sakit Tengku Musa ( Nama Putra Mahkota Sultan langkat) , digunakan untuk Pengobatan Bangsawan Kerajaan yang sakit dan Pejabat zaman colonial Belanda .Pimpinan Rumah Sakit ini Tengku Musa Ini adalah Dokter amir yang juga sebagai dokter Pribadi Sultan Langkat.Saat ini RSU Tanjung Pura adalah Satu-satunya rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, terletak di ibu kota kecamatan Tanjung Pura yang jaraknya 20 KM di utara Stabat ibu kota Kabupaten Langkat. Rumah Sakit Umum daerah Tanjung pura di bangun di atas tanas seluas 15.974 m2 , dengan luas bangunan 6.072 m2, RSUD Tanjung Pura berlokasi di Jalan Khairil Anwar No.09 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat .Dalam menjalankan fungsinya Rumah Sakit umum tanjung pura membentuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap terhadap masyarakat di Kabupaten Langkat. Rumah sakit Umum daerah Tanjung Pura terletak di Kabupaten Langkat yang terletak pada 3” 14’ – 4” 13’ Lintang Utara dan 97” 52’ – 98” 45’ Bujur Timur mempunyai luas +/- 6.263,29 km² dengan batas – batas sebagai berikut :

Universitas Sumatra Utara

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang ( NAD ) dan Selat Malaka - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara/Tanah Alas (NAD).

a . Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura - Visi : Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh RSUD T.PURA.

Visi RSUD T.PURA dirumuskan dengan memperhatikan

visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Langkat Tahun 2009 – 2014 yaitu ”Terwujudnya Masyarakat Yang Religius, Maju, Dinamis Sejahtera dan Mandiri” Visi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut :

“Terwujudnya RSUD Tanjung Pura yang maju dan mandiri, dengan pelayanan yang prima dan bermutu, serta menjadi pilihan pertama sarana kesehatan rujukan” Penjelasan dari kata-kata yang terdapat dalam visi adalah sebagai berikut : 1.1 Maju Rumah Sakit mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan dan semakin baiknya sarana dan prasarana pendukung rumah sakit.


1.2 Mandiri Rumah Sakit mampu mengatasi sendiri masalah kesehatan dan pelayanan terhadap masyarakat. 1.3 Pelayanan yang Prima dan Berkualitas Rumah Sakit umum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat tanpa membeda-beda. 1.4 Pilihan Pertama Sarana Kesehatan Rujukan Dengan tercapainya Rumah Sakit yang maju dan mandiri serta didukung dengan pelayanan yang prima dan bermutu akan memberikan image dan kepercayaan yang baik terhadap masyarakat dimana Rumah Sakit akan menjadi pilihan pertama sarana kesehatan rujukan. - Misi Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik Misi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pura Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut : 1. Misi Pertama

: Meningkatkan profesionalisme tenaga medis, paramedis, para non keperawatan dan tenaga administrasi, dengan tujuan : - Meningkatkan aparatur pemerintah yang professional. - Meningkatkan pelayanan prima.

2. Misi Kedua

: Meningkatkan ketersediaan dan mutu sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit, dengan tujuan :


- Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung - Meningkatnya kualitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 3. Misi Ketiga

: Meningkatkan mutu pelayanan spesialistik rumah sakit kepada pengguna jasa rumah sakit, terutama masyarakat yang kurang mampu dan rujukan dari Puskesmas, dengan tujuan : - Meningkatnya image yang baik dari masyarakat terhadap Rumah Sakit Umum - Meningkatnya kualitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat

4. Misi Keempat

: Ikut berperan aktif bersama instansi-instansi terkait dalam meningkatkan peran serta pemerintah daerah demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan tujuan - Meningkatkan peran serta instansi-instansi terkait dalam rangka peningkatan esehatan masyarakat. - Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan instansi terkait.

5. Misi Kelima

:

Meningkatkan pelayanan administrasi umum, keuangan, penelitian, perencanaan dan evaluasi kinerja rumah sakit, dengan tujuan : - Meningkatkan peran serta aparatur dalam pelaksanaan kegiatan operasional

di Rumah Sakit.


- Meningkatnya system dan tata kerja aparatur yang efektif, efisien dan berkualitas. b. Falsafah / Moto dan Budaya Rumah Sakit Umum Tanjung Pura -

Falsafah / Moto Rumah Sakit Umum Tanjung Pura: Sirih selalu di sajikan dalam setiap pertemuan dan penyambutan tamu dalam

adat masyarakat melayu yang terkenal dengan sifat sopan santun, berbudi bahasa, serta penuh dengan adat budaya, sirih mempersatukan masyarakat kelas bawah, pembesar Negara serta serta seluruh kalangan dengan tujuan mempersatukan semua suku . Tepak sirih melambangkan ciri khas Rumah Sakit yang terletak di Masyarakat Kabupaten Langkat Melayu dalam menerima semua kemajuan pembangunan , semua kemajuan prinsip berbasis kinerja mengandung makna bahwa semua program pembangunan akan mampu dicapai melalui indikator sasaran

yang

terukur

(indikator

outcome)

sehingga

prinsip

akuntabel,

keterbukaan, trasparabel dan pemerataan dalam Good Governance. Falsafal / Moto RSUD Tanjung Pura adalah “TEPAK SIRIH “ Te = Terampil, P=professional, AK = akurat , SI = sigap, R = Ramah, I= Indah, H = harmonis


B. Stuktur Organisasi Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat (Perda) Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pura Kabupaten Langkat mempunyai tugas ”Membantu Kepala Daerah Kabupaten Langkat dalam melaksanakan pelayanan manajemen dan pengelolaan di bidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang – Undangan yang berlaku ”. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pura Kabupaten Langkat mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan pelayanan medis 2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 3. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis, menyelegga rakan penelitian dan pengembangan 4. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan 5. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan keuangan. 6. Menyelenggarakan pelayanan rujukan

C. SUSUNAN ORGANISASI Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Langkat terdiri dari : 1. Direktur; 2. Sub. Bagian Tata Usaha;


3. Seksi Pelayanan Medis; 4. Seksi Perawatan; 5. Seksi Rekam Medis dan Pelaporan; 6. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis; 7. Seksi Penelitian dan Pengembangan; 8. Kelompok Jabatan Fungsional; 9. Satuan Pengawas Intern.

D. Bidang-bidang Kerja ( Tugas dan Fungsi ) /Job Discription Rincian bidang – bidang kerja ( tugas dan fungsi) / Job discription Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pura Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut : I. Direktur Rumah Sakit : Direktur

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok

memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten dibidang Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat, manajemen serta pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dan tugastugas lain serta tugas-tugas pembantuan yang ditetapkan oleh kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala RSUD.T.Pura mempunyai Fungsi : a. Memimpin rumah sakit umum tanjung pura sesuaidengan tugas dan fungsinya .


b. Merumuskan dan menyelenggrakan serta mengendalikan pembangunan rumah sakit umum daerah tanjung Pura Kabupaten Langkat . c. Membina Aparatur pelaksana Operasional rumah sakit umum daerah tanjung Pura. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati. e. Menyusun serta membuat RENSTRA,RENJA dan LAKIP rumah sakit umum daerh tanjung pura

II. KASUBBAG TATA USAHA : 1) Sub. Bagian Tata Usaha adalah Unsur Pembantu Pimpinan Dibidang Urusan Ketata Usahaan (administrasi umum), keuangan, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan serta kerumah tanggaan / perlengkapan; 2) Sub. Bagian Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian Tata Usaha yang dalam Menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah.

Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut

KASUBBAG

TATA

USAHA

RSUD.T.Pura mempunyai Fungsi : 1. Melakukan Urusan Umum yang meliputi Administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga kantor.


2. Mengelola urusan kepegawaian dan mengumpulkan bahan peyusunan dan petunjukteknis pelaksanaan perundang-undangan dibidang kepegawaian 3. Mengumpulkan,menyusun dan menganalisa rencana kebutuhan perlengkapan kantor berdasarkan usulan dari semua bidang 4. Mengumpulkan bahan penyusunan anggaran rutin , pembangunan dan administrasi keuangan. 5. Menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA,RENJA dan LAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura 6. Menyusun serta menyiapkan RENSTRA,RENJA dan LAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

III. SEKSI PELAYANAN MEDIS (1). Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan medis, melaksanakan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien. (2). Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit.

IV . SEKSI PERAWATAN (1). Seksi Perawatan mempunyai tugas meliputi bimbingan asuhan keperawatan, Pelayanan Perawatan, etika dan mutu perawatan dan penyusunan kesehatan.


(2). Seksi Perawatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit. V.SEKSI REKAM MEDIS DAN PELAPORAN (1). Seksi Rekam Medis dan Pelaporan mempunyai tugas meliputi, mengatur Pelaksanaan Pencatatan Medis, mempersiapkan dan menyusun informasi dan laporan. Hukum dan Pemasaran Sosial; (2). Seksi Rekam Medis dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit. VI. SEKSI PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS (1). Seksi Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas mengkoordinasi Pelayanan Penunjang Medis dan Pelayanan non medis; (2). Seksi Penunjang medis dan Non Medis dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit. VII. SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (1). Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Pemeliharaan Rumah Sakit; (2). Seksi Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit;


VIII. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagai mana dimaksud dalam pasal (27) Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli Jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya; (2). Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disebut dengan Komite Medis yang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit; (3). Jumlah Jabatan Fungsional sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan menurut sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja; (4). Jenis Jabatan Fungsional sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; IX. INSTALASI (1). Instalasi merupakan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Medis dan Keperawatan, Pelayanan Penunjang Medis, Kegiatan Penelitian, dan Pemeliharaan Rumah Sakit; (2). Instalasi meliputi Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Rawat Darurat, Bedah Sentral, Perawatan Intensif, Radiologi, Farmasi, Gizi, Patologi, PKBRS; (3). Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan Fungsional dan Non Struktural;


X. SATUAN PENGAWAS INTERN (1). Satuan Pengawas Intern adalah Kelompok fungsional yang bertugas Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Sumber daya Rumah Sakit Pengawasan dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Perawatan dan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis; (2). Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Tenaga Medis Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah; XII. TATA KERJA Dalam Pelaksanaan Teknis Kesehatan Rumah Sakit (1). Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan kepada Kepala Secara berjenjang; (2). Dalam melaksanakan setiap tugas pimpinan unit organisasi dibantu oleh satuan kerja bawahan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala; (3). Setiap Pimpinan Unit Kerja Wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.


PELAYANAN YANG DILAKSANAKAN RSUD TANJUNG PURA YANG MENUNJANG RETRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH RUMAH SAKIT UMUM TANJUNG PURA Kegiatan Yang menghasilkan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Tahun 2012 No.

Nama Kegiatan

Jumlah

1

PERAWATAN

110.812.500

2

KUNJUNGAN

125.000.000

3

OKSIGEN

1.760.000

4

JASA INFUS

5.500.000

5

CATETER

755.000

6

NGT

256.000

7

VT

160.000

8

NEBULAIZER

150.000

9

KAMAR MAYAT

210.000

10

BEDAH

11

HECTING

5.500.000

12

POLI GIGI

750.000

13

RONTGEN

16.350.000

14

GIZI

15.750.000

15

PARTUS

45.530.000

7.325.000


16

CURET

6.853.600

17

LABORATORIUM

50.000.000

18

INSTALASI GAWAT DARURAT

22.675.000

19

VISUM

225.000

20

JASA RAHARJA

850.000

21

AMBULANCE

1.615.000

22

KIUR

8.617.500

23

EKG

3.750.000

24

USG

52.000.000

25

REKAMEDIK

7.715.000

26

THT

3.835.000

27

ASKES

154.000.000

28

JAMKESMAS

829.148.000

TOTAL

1.477.343.214

Kegiatan Yang menghasilkan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Tahun 2013 No.

Nama Kegiatan

Jumlah

1

PERAWATAN

146.812.500

2

KUNJUNGAN

153.920.000

3

OKSIGEN

3.090.000

4

JASA INFUS

4.807.500

5

CATETER

825.000


6

NGT

310.000

7

VT

160.000

8

NEBULAIZER

175.000

9

KAMAR MAYAT

255.000

10

BEDAH

11

HECTING

6.400.000

12

POLI GIGI

1.040.000

13

RONTGEN

20.280.000

14

GIZI

10.995.000

15

PARTUS

11.250.000

16

CURET

10.500.000

17

LABORATORIUM

82.126.500

18

INSTALASI GAWAT DARURAT

37.837.500

19

VISUM

20

JASA RAHARJA

700.000

21

AMBULANCE

524.000

22

KIUR

17.358.000

23

EKG

30.420.000

24

USG

70.265.000

25

REKAMEDIK

7.715.000

26

THT

3.990.000

27

ASKES

28

JAMKESMAS

4.343.450.958

TOTAL

5.393.962.958

56.690.000

25.000

372.331.000


E. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Tahun 2012 dan 2013 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Rumah Sakit Umum Tanjung Pura . Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Tahun 2011 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBD Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Informasi dan Manual, yang terdiri dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) dan Hasil Sensus Barang yang dilaksanakan Bidang Aset Daerah. SIMDA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Merupakan laporan Laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja berdasarkan cetakan dari aplikasi SIMDA, laporan yang harus disampaikan dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset dalam penulisan tugas ahir ini tidak di tampilkan.


Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Merupakan unsur pokok, wajib dan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu Laporan Keuangan Satuan Kerja.

F. KEBIJAKAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis keuangan yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah (KUD) atau dikeluarkan dari KUD. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUD. Penyusunan dan penyajian Lembaran Kerja (LK ) Tahun 2012 dan 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LK telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah: (1) Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan KUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah


Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUD. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. (2) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah . Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. (3) Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah


dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: -

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,


-

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,

-

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset Tetap Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember atau ahir tahun berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak berdirinya didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih


dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan


barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.


a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.


BAB II PROFIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA. A. Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

Recommend Documents