BAB II PROFIL PENELITIAN. berakhir, yang dimana pada waktu itu George C. Marshall, yang menjabat

BAB II PROFIL PENELITIAN 2.1 Gambaran Umum United State Agency for International Development (USAID) Sejarah bantuan luar negeri Amerika Serikat dimulai ketika perang dunia II berakhir, yang dimana pada waktu itu George C. Marshall, yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika tahun 1947-1949 membantu negaranegara Eropa memulihkan kembali perekonomiannya perang melalui Marshall

Plan.

yang hancur akibat

Mengacu pada keberhasilan dari Marshall

Plan, Presiden Truman pada pidato tahunan presiden tahun 1949 mengajukan ringkasan program yang terdiri dari empat point, diantaranya adalah : 1. Amerika akan mendukung

PBB dan berperan dalam

pengambilan

keputusan. 2. Amerika akan melanjutkan program perbaikan ekonomi dunia. 3. Amerika

akan

melindungi

kemerdekaan

dan

kedamaian

penduduk

seluruh dunia dan agresi. 4. Serta Amerika akan mencanangkan program modernisasi dan investasi kapital. Keempat program tersebut mampu memicu imajinasi bangsa Amerika ketika Presiden Truman menyebutkan program tersebut sebagai salah satu bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Amerika untuk menciptakan pasar bagi Amerika dan serta mengurangi ancaman komunisme dengan membantu 39

Universitas Sumatera Utara

memakmurkan negara-negara dibawah kapitalisme. Dan sebagai perwujudan dari keempat poin tersebut maka dibuatlah Undang-Undang Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 1961 yang kemudian menjadi dasar dibentuknya USAID pada tanggal 3 November 1961. United State Agency For Internasional Development (USAID) merupakan sebuah lembaga pemerintahan federal Amerika Serikat yang diresmikan oleh John F. Kennedy sebagai bagian dari undang-undang tentang bantuan luar negeri Amerika tahun 1961. USAID menjadi lembaga bantuan asing Amerika Serikat pertama, yang penekanan utamanya terhadap upaya pembagunan ekonomi. Pada awal pembentukannya bantuan USAID fokus pada bantuan modal dan teknis seiring berjalannnya waktu pada akhir tahun 1970-an bantuan USAID menekankan pada kebutuhan dasar manusia yang difokuskan pada makanan, kesehatan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Pada dekade selanjutnya tahun 1980-an bantuan USAID berusaha untuk menstabilkan nilai mata uang dan sistem

keuangan,

selama dekade ini, USAID menegaskan

kembali komitmennya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara luas dengan menekankan peluang dan kesempakatan pertanian

dan

perluasan

kerja

melalui

revitalisasi

pasar domestik. Sedangkan pada akhir 1990-an

prioritas bantuan USAID fokus pada pembangunan

berkelanjutan

dengan

meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri dengan memberikan bantuan ekonomi

untuk negara-negara

yang mengalami krisis. Dan di tahun 2000-an

40


USAID memfokuskan kembali membangun pemerintahan, infrastruktur, masyarakat sipil dan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.21

Markas besar USAID disebut biro atau kantor yang berada di Washington D.C dan juga memiliki kantor perwakilan di tiap-tiap negara yang memang melakukan kerjasama dengan USAID. USAID memiliki biro geografis (yang bertanggung jawab

terhadap

semua

aktifitas

di

Negara

tempat

program tersebut

dijalankan) dan biro fungsional (yang bertugas menjalankan program USAID yang ada diseluruh dunia ataupun yang melintasi batas geografis). USAID dikepalai oleh seorang Administator dan Deputi Administator, keduanya diangkat oleh presiden dan selanjutnya dikonfirmasi dan disahkan oleh Senat. Administator dan Direktur bantuan luar negeri Amerika Serikat saat ini dijabat oleh Gayle E. Smith yang disumpah pada pada 2 Desember 2015 sedangkan yang menjadi Deputi Administatornya adalah Alfonso E. Lenhardt. 22 Untuk wilayah kerja USAID mencakup negara-negara di Afrika, Asia, Eropa Timur dan Eropa Tengah, Afganiistan dan Pakistan, Amerika Latin dan Karibian, Timur tengah dan negara-negara yang pernah bergabung dengan Uni Soviet. Dalam memberikan bantuannya lembaga ini bekerjasama dengan individuindividu, badan-badan pemerintah dan organisasi seperti organisasi- organisasi sukarela swasta, organisasi adat, dan lembaga Internasional lainnya. Sedangkan sumber dana USAID berasal dari kongres Amerika, pajak rakyat Amerika, 21

USAID History. Diakses melalui https://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 10.15 Wib 22 USAID Leadhership. Diakses melalui https://www.usaid.gov/who-we-are/organization/leadership-listing pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 10.25 Wib

41


perorangan

dan berasal dari 1-1,5 persen GDP rakyat Amerika. Selain itu

USAID juga merupakan salah satu lembaga penyalur ODA Amerika yang bertugas menyalurkan ODA kepada negara-negara yang menjadi mitra kerjasama Amerika di bawah koordinasi departemen luar negeri Amerika. USAID juga merupakan salah satu negara penyalur ODA Amerika. ODA Amerika disalurkan

melalui lima institusi,

yaitu USAID,

Departemen

Pertahanan (Department of Defense), Departemen Pertanian (Department of Agriculture), Departemen Luar Negeri (Department of State) dan Departemen Keuangan

of

(Department

the

Treasury).

Karena

begitu

banyaknya

lembaga/instansi yang mengelola ODA Amerika Serikat menjadikan pihak Amerika pada Juni 2006 membentuk suatu kantor baru di Departemen Luar Negeri Amerika (Department of State) dengan wewenang melingkupi semua program dan mengelola dana dari Departemen Luar Negeri Amerika. Kantor tersebut adalah USAID. Tujuannya adalah untuk memperbaiki efisiensi koordinasi bantuan AS lintas lembaga, meningkatkan transparansi pada alokasi dan penggunaan

dana,

serta

untuk

memperbaiki

kinerja

dan akuntabilitas

hasil. Hal ini juga bertujuan untuk penguatan aliansi strategis antara bantuan AS dan tujuan kebijakan luar negerinya (Department of State, 2007). Adapun misi dari lembaga ini adalah untuk mempromosikan dan mengakhiri kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang demokratis dengan memajukan

keamanan

dan

kemakmuran

bersama.

Dalam

menjalankan

misinya USAID berpegang teguh pada beberapa nilai inti yaitu: 42


1. Excellenge/Keunggulan USAID dan pemerintah Amerika bertujuan untuk memimpin upaya internasional untuk memajukan ekonomi, politik, sosial dan lingkungan oleh karena itu USAID selalu mengedepankan efisiensi dan keefektifan dalam bekerja. 2. Integrity/Integritas USAID melayani negara mitranya dengan membangun

kepercayaan oleh

karena itu USAID dalam bekerja mengutamakan kejujuran, transparansi dan akuntabel dalam bekerja. 3. Respect/Menghormati USAID mengakui adanya keberagaman dan menghargai semua orang sama serta menunjukkan profesionalisme dan rasa saling menghormati dalam bekerja sama. 4. Empowerment/Pemberdayaan USAID berusaha untuk memastikan semua pendapat orang didengar, memperkuat suara kaum marjinal dan menghargai setiap anggota mitra dan berusaha untuk memastikan semua orang bisa memenuhi potensinya.

43


5. Inclusion/Penyertaan USAID mendukung program-program yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan memberikan manfaat bagi negara dan warga negaranya. 6. Comitment to Learning/Komitmen Untuk Belajar. USAID selalu berusaha memperbaiki diri melalui refleksi dan evaluasi.23 Dalam membantu mitranya USAID juga membagi bantuannya menjadi beberapa bidang diantaranya: 1. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Pertumbuhan kelanjutan

ekonomi

bagi

pembangunan

suatu

jangka

negara

sangatlah

panjang.

Sebab,

penting hal

ini

untuk dapat

menciptakan peluang bagi penduduk miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan adanya program pertumbuhan ekonomi USAID, hal

ini dapat membantu membangun atau menciptakan pasar baru bagi

Amerika. 2. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Pemerintahan yang demokratis merupakan salah satu komponen penting dari pembangunan dan perdamaian dunia. Dengan mengintegrasikan program demokrasi

ini USAID

fokus pada penguatan dan promosi Hak Asasi

23

USAID History. Diakses melalui https://www.usaid.gov/who-we-are pada tanggal 11 Juni 2017 Pukul 13.53 wib

44


Manusia, tata kelola pemerintahan masyarakat

sipil

yang

mandiri

yang akuntabel dan transparan, dan dan

aktif.

Melalui

kebebasan

demokrasi, pemerintah Amerika berkomitmen melindungi dan memajukan Hak Asasi Manusia yang merupakan nilai-nilai yang paling dihargai negara tersebut. 3. Kesehatan Global Selama 50 tahun terakhir USAID telah memberikan kemajuan yang sangat luar biasa dalam kesehatan global dengan berkurangnya sekitar 70% angka kematian terhadap anak diseluruh dunia dan hanya dalam dua dekade terakhir, 50 juta anak terselamatkan dan hidup rata-rata 21 tahun lebih lama. 4. Pertanian dan Ketahanan pangan Untuk mengurangi kelaparan didunia, salah satu hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan produksi pangan. USAID telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kelaparan didunia dengan melakukan berbagai upaya salah satunya adalah dengan membantu petani dalam mengakses modal dan mengembangkan strategi pertanian berkelanjutan yang diharapkan mampu mengurangi kelaparan didunia dan memperkuat ketahanan pangan.

45


5. Lingkungan dan Perubahan Ilkim Global Untuk mengurangi kelaparan didunia, salah satu hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan produksi pangan. USAID telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kelaparan didunia dengan melakukan berbagai upaya salah satunya adalah dengan membantu petani dalam mengakses modal dan mengembangkan strategi pertanian berkelanjutan yang diharapkan mampu mengurangi kelaparan didunia dan memperkuat ketahanan pangan. 6. Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih baik

dan

ekonomi

yang

lebih

kuat.

Oleh

karena

itu

dalam

mewujudkan hal tersebut USAID juga memfokuskan bantuannya pada sektor pendidikan. 7. Bantuan Kemanusiaan Setiap tahun bencana alam seperti kekeringan, banjir, badai dan bencana alam lainnya

mempengaruhi

sekitar

100

juta

orang

didunia

dan

mengakibatkan lebih dari $100 milliar dollar kerugian ekonomi. Oleh karena itu USAID hadir dengan memberikan bantuan kemanusiaan dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa banyak orang didunia.24

24

USAID History. Diakses melalui https://www.usaid.gov/who-we-are pada tanggal 11 Juni 2017 Pukul 14.03 wib

46


2.2 USAID di Indonesia USAID pertama kali menjalankan misinya di Indonesia pada akhir tahun 1961 untuk membantu

pemerintah mengatasi masalah perkembangan penduduk

di Indonesia yang semakin meningkat. dan beberapa kali memberikan bantuan kemanusiaan untuk Indonesia seperti saat terjadinya Tsunami di Aceh dan membantu gempa di wilayah Jawa Tengah.

Hingga pada tahun 2000-an

kerjasama Indonesia dan USAID diwujudkan kembali melalui Indonesia

dan

Amerika

(Compherenship Partnership)

dalam yang

suatu

kerjasama

kemitraan komperhensif

ditandatangani

oleh Presiden

Obama

dan Yudhoyono pada tahun 2010 untuk memperluas, memperdalam dan meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara. Kantor misi USAID berada dalam Kedutaan

Besar Amerika Serikat di

Jakarta yang dikepalai oleh Direktur Misi (Mission Director)

dan Wakil

Direktur Misi (Deputy Mission Director). Dalam pemberian bantuan Amerika melalui USAID mengacu atau berpedoman pada dokumen Strategi Kerjasama Indonesia-Amerika

tahun

2009-2014

(Country

Partnership

Strategy)

dokumen tersebut mengandung tujuan penyaluran bantuan dan prinsip arahan yang menjadi acuan dalam menentukan fokus dan prioritas bantuan dari mitra strategis/komprehensif. Dalam dokumen dokumen strtaegi kerjasama juga menyangkut program, cakupan geografis, dan bantuan yang diturunkan dari strategi kerjasama kemitraan komprehensif. Pemilihan prioritas pada kemitraan strategis ini merupakan hasil artikulasi di bidang apa negara mitra pembangunan 47


dapat memberikan bantuan pembangunan dengan output dan outcome yang signifikan. Dengan kata lain pemilihan program prioritas ini didasarkan oleh kesepakatan kedua belah pihak yang bergerak bersama untuk mencapai tujuan pembangunan di negara penerima bantuan dengan berbagai kebijakan terkait di kedua negara. Beberapa acuan kebijakan yang merupakan tujuan pembangunan negara

mitra

adalah

RPJPN

(Rencana

Pembangunan Jangka

Panjang

Nasional), RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional), MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), dan SDGs. Prioritas kerjasama Indonesia dan Amerika dapat dilihat pada uraian dibawah ini: 1. Politik dan Keamanan Di bidang politik dan keamanan, USAID fokus terhadap Penguatan hukum perundangan, dan pengefektifan tata pemerintahan. 2. Ekonomi dan Pembangunan Dibidang ekonomi dan pembangunan, USAID fokus terhadap Lapangan Pekerjaan, kebijakan ekonomi untuk mendorong lapangan pekerjaan, modal investasi, pengurangan kemiskinan, danpeningkatan produksi tanaman terpilih.

48


3. Sosial budaya, kerjasama teknologi, pendidikan dan ilmu pengetahuan Dibidang ini, USAID fokus terhadap Pendidikan Dasar dan Tinggi, Pengelolaan SDA (Pengelolaan ekosistem hutan dan laut, air minum, dan pengetahuan energi) serta Peningkatan Status Kesehatan (Menurunkan angka kematian ibu melahirkan, bayi, dan anak). Dalam melakukan kerjasama pembangunan dengan negara pemberi donor termasuk Amerika, Kementrian PPN/Bappenas dalam melakukan kerjasama pembangunan tidak hanya berfokus pada pada isu anggaran atau kebutuhan dana, namun lebih kepada bagaimana melakukan kerjasama pembangunan kapasitas, pemanfaatan investasi dan kerjasama Internasional. ketiga pilar tersebut menjadi acuan dalam pemberian bantuan negara pemberi donor kepada penerima

donor.

Pilar

pertama,

pembangun

negara

kapasitas difokuskan untuk

meningkatkan kapasitas pembangunan melalui transfer teknologi,

pembagian

pengetahuan, dan praktik nternasional terbaik. Pilar kedua adalah pemanfaatan investasi yang difokuskan untuk meningkatkan investasi infrastruktur

dasar,

dan

pilar

ketiga

dan

membangun

adalah kerjasama internasional yang

difokuskan untuk memenuhi perjanjian internasional

yang telah

disepakati

Indonesia dan mendukung peran aktif Indonesia dalam forum Internasional.25

25

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral “Strategi Pengembangan Kerjasama Pembangunan Bilateral” Jakarta. Agustus 2014. Diakses melalui http://pendanaan.bappenas.go.id/index. pada tanggal 12 Juni 2017 Pukul 11.35 Wib

49


2.3 Ringkasan Kebijakan, Undang-Undang dan Peraturan yang Mengatur Energi Bersih dan Efisiensi Energi di Indonesia Ringkasan mengenai kebijakan, Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur energi bersih di Indonesia akan disajikan pada tabel 2.1 dibawah ini.26 Tabel 2.1 Ringkasan Kebijakan, Undang-Undang dan Peraturan yang Mengatur Energi Bersih dan Efisiensi Energi di Indonesia Kebijakan/Peraturan

Ringkasan

Kebijakan yang Mendorong Pengembangan dan Penggunaan Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi Tujuan Kebijakan Energi Nasional adalah untuk mengarahkan upaya penciptaan kecukupan pasokan energi dalam negeri. Ini termasuk target minimum kontribusi total produksi energi pada tahun 2020 sebagai berikut: biofuel (5%); Panas bumi (5%); Energi baru lainnya, energi terbarukan - biomassa, Nuklir, tenaga air, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional

tenaga surya, dan tenaga angin (5%); Batu bara yang dicairkan menjadi (2%). Harga energi harus disesuaikan secara bertahap sampai mencapai ekonominya. Harga dengan

tujuan

menciptakan

efek

optimal

pada

diversifikasi energi. Ketentuan khusus harus dibuat untuk konsumen berpenghasilan rendah. Pemerintah pusat

dan

daerah

meningkatkan

produksi

dan

penggunaan sumber energi terbarukan baru di dalam otoritas mereka. Produksi dan Penggunaan energi terbarukan bisa diuntungkan dari insentif dari pusat / daerah pemerintah untuk jangka waktu tertentu sampai 26

Indonesian Clean Energy Development (ICED) I Project . Clean Energy Policy In Indonesia.2011.

50


mencapai pembangunan ekonomi (Komersialisasi).

Sumber energi baru dan sumber energi terbarukan harus dikelola

oleh

Negara

dan

dimanfaatkan

untuk

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tingkatkan aksesibilitas energi bagi orang-orang yang kurang mampu dan / atau yang tinggal di daerah terpencil dengan: a) memberikan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi untuk orang-orang yang kurang mampu; b) membangun infrastruktur energi di daerah UU Nomor 30 tahun

tertinggal untuk mengurangi disparitas antar daerah.

2007 tentang Energi

Harga energi ditentukan berdasarkan nilai ekonomis yang wajar. Pemerintah dan pemerintah daerah kurangi dana subsidi kelompok masyarakat mampu. Menetapkan Dewan Energi Nasional ditetapkan oleh Presiden dengan Tugas berikut: merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional; Menentukan rencana induk energi nasional; Menentukan tanggapan terhadap krisis energi dan kondisi darurat; Dan memantau pelaksanaannya kebijakan lintas sektoral tentang energi.

Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2008 tentang Efisiensi Energi dan Air

Instruksi ini menggantikan Inpres No. 10/2005. Yang baru. Instruksi diarahkan untuk mendorong tidak hanya pelaksanaan efisiensi energi tapi juga efisiensi air. Instruksi Presiden No. 2/2008 menginstruksikan semua Instansi

Pemerintah

untuk

mempromosikan

dan

menerapkan efisiensi energi dan upaya efisiensi air. 51


Peraturan

ini

juga

memulai

pembentukanKomite

Nasional untuk efisiensi energi dan air. Pelaksana Komite ini bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan efisiensi energi dan air serta

evaluasi

Merumuskan

pelaksanaan

strategi

dan

kebijakan program;

tersebut;

Pemantauan;

Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk

menciptakan

kesadaran

masyarakat;

Mengorganisir penilaian dan merumuskan dukungan finansial untuk menerapkan energi dan air. Menteri Energi dan

Peraturan ini menggantikan Permen 2/2010. Peraturan

Sumber Daya Mineral

ini mengidentifikasi 3.967 MW dari proyek pembangkit

Peraturan Sumber

listrik tenaga panas bumi baru, 1.204 MW pembangkit

Daya No.15 / 2010,

listrik tenaga air baru dan 4.351 MW kapasitas termal

tentang Daftar Proyek

baru. Proyek baru ini ditugaskan ke pengembang PLN

Percepatan

dan non-PLN. Peraturan ini juga dikenal sebagai "Fast

Pembentukan

Track II".

Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Penggunaan Energi Terbarukan, Batu Bara, dan Gas dan Perekayasaan.

52


Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT. PLN (Persero) Melakukan Akselerasi Pembangkit Listrik dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batu Bara dan Gas

Peraturan ini dikeluarkan pada 8 Januari 2010 dan berlaku hingga Desember 2014. Peraturan ini memberi kesempatan

kepada

pihak

utilitas

(PLN)

untuk

membangun pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas alam sebagai bahan bakar melalui kerjasama dengan sektor swasta. Selama rekayasa, pengadaan dan pembangunan pembangkit listrik dan jalur transmisi, Pemerintah akan menjamin kelayakan usaha sesuai peraturan yang ada. Fasilitas seperti pajak impor gratis peralatan dan lain-lain akan diberikan di bawah yurisdiksi Menteri Keuangan. Peraturan ini menetapkan rincian dimana Pemerintah (melalui Kementerian Keuangan) akan memberikan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 / PMK.01 / 2011 tentang Pedoman Jaminan Kelayakan Komersial PT PLN untuk Pengembangan Pembangkit Listrik dan / atau Transmisi Listrik dengan Pemanfaatan Energi Terbarukan, Gas atau Batubara

Jaminan Kewajiban berdasarkan kasus per kasus kepada PLN sehubungan dengan proyek-proyek tenaga listrik yang diidentifikasi dalam Perpres 4/2010. Pemerintah akan menjamin kemampuan PLN untuk memenuhi kewajiban pembayarannya jika terjadi kekurangan. "Shortfall" didefinisikan secara sempit berarti PLN tidak memiliki

dana

yang

cukup

untuk

membayar

kewajibannya terhadap IPP ini karena hal itu disebabkan oleh tindakan atau keputusan Pemerintah. Oleh karena itu, jaminan tersebut hanya terbatas pada risiko pembayaran PLN, dan hanya jika disebabkan oleh Pemerintah. Selain itu, jaminan ini diberikan kepada PLN, tidak langsung ke pengembang atau sponsor IPP, dan hanya akan berlaku setelah pabrik beroperasi. Ini adalah mekanisme jaminan terpisah dari jaminan infrastruktur yang lebih luas yang dapat diberikan dalam 53


Perpres 67/2005, Perpres 13/2010 dan PMK 260/2010. Kebijakan Terkait Tarif Listrik Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Dasar Listrik yang Diberikan oleh PT. PLN

Peraturan ini memberikan kenaikan tarif ritel pertama sejak tahun 2004. Tarif disesuaikan secara berbeda untuk setiap kelas tarif. Beberapa kelas, seperti konsumen rumah tangga terkecil, tidak mendapat kenaikan, sementara yang lain meningkat secara substansial.

Keputusan Menteri

Peraturan ini menerapkan Peraturan Presiden Nomor 8

Energi dan Sumber

Tahun 2011 tentang Tarif Listrik Dasar yang diberikan

Daya Mineral Nomor

oleh PLN. Peraturan ini menentukan terminologi tarif

09 Tahun 2011 tentang yang spesifik, menentukan biaya akibat konsumsi daya Syarat dan Ketentuan

reaktif

berlebih,

menentukan

biaya

koneksi

dan

Pelaksanaan Tarif

langganan, menentukan biaya tambahan terkait dengan

Listrik Dasar yang

penundaan pembayaran utilitas listrik, dan menentukan

Disediakan oleh PLN

tingkat kualitas layanan utilitas listrik.

Kebijakan Terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Tujuan Undang-undang ini adalah untuk menciptakan pembangunan

berkelanjutan

yang

berwawasan

lingkungan melalui kebijakan perencanaan lingkungan, dan eksploitasi, pengembangan, pemeliharaan, restorasi, Undang-Undang

pengawasan

dan

pengendalian

lingkungan

secara

Nomor 23 Tahun 1997 rasional. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan tentang Pengelolaan

harus

direncanakan

melalui

tahapan

berikut:

Lingkungan Hidup

inventarisasi lingkungan untuk mendapatkan data dan informasi tentang sumber daya alam; Penetapan kawasan eko; Dan perumusan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pemerintah bertanggung jawab untuk:

mengendalikan

sumber

daya

alam;

54


Mengendalikan pencemaran lingkungan dan kerusakan; Membuat penilaian lingkungan strategis; Menyediakan standar kualitas lingkungan; Mengatur tindakan hukum dan hubungan hukum antara orang dan / atau subyek hukum lainnya; Mengendalikan kegiatan yang memiliki dampak sosial; Mengembangkan sistem pendanaan untuk upaya melestarikan fungsi lingkungan; Dll. Setiap bisnis dan / atau kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan tunduk pada analisis dampak lingkungan untuk mendapatkan lisensi untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tersebut sebagaimana dibahas secara rinci dalam Undang-undang. Peraturan Pemerintah

Peraturan tentang Analisis Dampak Lingkungan ini

Nomor 27 Tahun 1999 mengatur bahwa, bila diperlukan, AMDAL merupakan tentang Analisis Mengenai Dampak

bagian dari prosedur perizinan untuk melakukan kegiatan yang bersangkutan.

Lingkungan Peraturan Menteri

Ini menerapkan Peraturan Pemerintah No. 27/1999

Lingkungan Hidup

tentang

No. 8 Tahun 2006

(AMDAL) dan memberikan panduan tentang bagaimana

tentang Pelaksanaan

mengembangkan AMDAL yang lengkap, termasuk

Penilaian Dampak

format dokumen standar pada studi dasar AMDAL dan

Lingkungan

Analisis

Mengenai

Dampak

Lingkungan

dokumen AMDAL

Peraturan Menteri

Ini menerapkan Peraturan Pemerintah No. 27/1999

Lingkungan Hidup No

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dengan

11 Tahun 2006. Daftar menyediakan daftar kegiatan yang memerlukan Analisis kegiatan yang

Mengenai Dampak Lingkungan dan dokumen-dokumen

memerlukan Penilaian

yang perlu disediakan untuk kegiatan yang tidak

Dampak Lingkungan

memerlukan AMDAL yang lengkap. Pembangunan 55


pembangkit

listrik

dengan

memanfaatkan

energi

alternatif (biomassa, angin, matahari, Konversi Energi Termal Laut, dll) lebih dari 10 MW memerlukan AMDAL yang lengkap. Peraturan / Kebijakan untuk kegiatan CE yang berkaitan dengan hutan dan lahan UU No. 41 Tahun

Undang-undang ini menyatakan bahwa administrasi

1999 tentang

kehutanan akan memastikan bahwa hutan cukup

Kehutanan

memadai di daerah dan didistribusikan secara merata, mengoptimalkan berbagai fungsi hutan yang mencakup fungsi konservasi, perlindungan dan produksi untuk mendapatkan keseimbangan dan manfaat berkelanjutan dari lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi. Ini termasuk

memperbaiki

daya

dukung

DAS;

Meningkatkan kapasitas untuk mengembangkan potensi dan

pemberdayaan

masyarakat

melalui

cara-cara

partisipatif, setara dan ramah lingkungan. Menetapkan jaminan

terhadap

perubahan

eksternal;

Dan

mengamankan distribusi manfaat yang setara dan berkelanjutan.

Undang-undang

tersebut

memberi

wewenang kepada Pemerintah untuk: mengatur dan mengatur semua aspek yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; Menetapkan status kawasan tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan non-hutan; Dan mengatur dan menentukan hubungan hukum antara manusia dan hutan, dan mengatur tindakan hukum mengenai kehutanan. Undang-Undang

Undang-undang ini mengubah UU No. 41/1999 untuk

Nomor 19 Tahun 2004 memastikan izin dan izin yang diberikan untuk kegiatan 56


tentang Perubahan

eksplorasi atau eksploitasi yang berada di hutan dan /

Atas UU 41/1999

kawasan konservasi yang ditetapkan dalam UU 41/1999

tentang Kehutanan

sebelum dikeluarkannya UU 41/1999 akan tetap berlaku dan

Undang-Undang

41/1999

tidak

menghalangi

kegiatan yang telah dilakukan sebelum dikeluarkannya UU tersebut. Peraturan Pemerintah

Peraturan ini menetapkan bahwa pemanfaatan kawasan

Nomor 24 Tahun 2010 hutan tentang Penggunaan Kawasan Hutan

untuk

kegiatan

non-kehutanan

sekarang

diperbolehkan di (i) Kawasan Hutan Produksi; Dan (ii) Kawasan

Hutan

Lindung

dengan

Izin

Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan dari Departemen Kehutanan. Persetujuan

izin

Rent-Use

untuk

pemohon

akan

didahului dengan pemberian Izin Persetujuan-dalamPrinsipal dengan masa berlaku maksimum 2 tahun, yang dapat diperpanjang, dapat dievaluasi. Peraturan / Kebijakan untuk kegiatan CE yang spesifik mengenai energi panas bumi UU No. 27 Tahun

Undang-undang ini: (i) memberikan penghargaan atas

2003 tentang Panas

wilayah kerja panas bumi baru berdasarkan tender

Bumi

kompetitif

untuk

wilayah

yang

ditentukan

oleh

pemerintah pusat, (ii) memperlakukan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta yang sama sehubungan dengan partisipasi dalam kegiatan usaha panas bumi, Dan (iii) menetapkan peran masing-masing pemerintah pusat dan daerah untuk tender area kerja panas bumi baru dan penerbitan lisensi panas bumi. Ini memberikan pandangan terpadu tentang pengembangan panas bumi, yang mengatur lima tahap: Survei Awal, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Eksploitasi, dan Pemanfaatan. Setiap 57


data yang diperoleh berdasarkan lisensi panas bumi dimiliki oleh Negara. Peraturan Pemerintah

Peraturan ini menguraikan pelaksanaan UU 27/2003.

Nomor 59 Tahun 2007 Poin yang relevan meliputi: (i) wilayah kerja panas bumi tentang Kegiatan

harus ditender berdasarkan harga listrik yang ditawarkan

Usaha Panas Bumi

oleh penawar, dan (ii) proses tender, yang menghalangi partisipasi PLN pada panitia tender dan tidak mengikuti prosesnya. Diperlukan untuk proyek PPP berdasarkan Perpres 67/2005. Peraturan Menteri ini menggantikan Permen 32/2009,

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2/2011 tentang Penugasan PLN untuk Pembelian Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Listrik PLN Membayar Pembelian Tenaga Listrik Geothermal

dan hanya mengacu pada proyek-proyek yang tercantum dalam Permen 15/2010. Peraturan ini mengatur bahwa: (i) jika penawaran panas bumi menghasilkan harga kurang dari atau sama dengan 9,7 sen dolar AS / kWh, PLN harus membeli listrik dengan harga yang bersifat final dan tidak dapat dinegosiasikan, (iii) jika harga Lebih besar dari itu, PLN dapat membeli listrik berdasarkan negosiasi dengan pemenang tender dan persetujuan dari MEMR, (iv) PLN harus menyiapkan perjanjian jual beli tenaga panas bumi standar (PPA), (v) pemenang tender menanggung semua risiko Terkait dengan eksplorasi dan persiapan studi kelayakan, dan (vi) jika lisensi geotermal dihentikan, PPA terkait juga dihentikan.

Peraturan Menteri

Peraturan ini memberikan insentif untuk eksplorasi

Keuangan No.24 /

sumber daya panas bumi melalui pajak pertambahan

PMK.011 / 2010

nilai yang dibayarkan oleh Pemerintah, termasuk kondisi

tentang Pajak

dan prosedur.

Pertambahan Nilai 58


yang Dibayar oleh Pemerintah untuk Barang Impor yang Digunakan untuk Kegiatan Hulu Eksplorasi Minyak, Gas dan Panas Bumi Peraturan / Kebijakan untuk kegiatan CE yang spesifik mengenai pengembangan Biofuel Keputusan Presiden

Tujuan dari keputusan ini adalah untuk mempercepat

Republik Indonesia

pemanfaatan biofuel untuk substitusi fosil (terutama

Nomor 1 Tahun 2006

minyak); Memberikan instruksi kepada 13 Menteri,

tentang

Gubernur dan Walikota untuk mengambil inisiatif dan

Pengembangan

tindakan yang diperlukan untuk pengembangan biofuel

Biofuel

dari sisi pasokan (bahan baku) sampai biofuel mencapai keadaan komersialisasi.

Keputusan Presiden RI Keputusan

ini

membentuk

Tim

Nasional

untuk

Nomor 10 Tahun 2006 Pengembangan Energi Hijau untuk: Cetak Biru, Peta tentang Pembentukan

Jalan, Rencana Aksi untuk Biofuel (Pemetaan dan

Tim Nasional

Penggunaan Tanah, Isu Kebijakan, pada Pendanaan

Pengembangan Bahan

Peternakan & Produksi, Infrastruktur, Distribusi &

Bakar Nabati

Pendanaan). Tim mengusulkan beberapa rekomendasi, termasuk: 

penghapusan PPN 10% pada etil murni ester sebagai bahan baku Biofuel dan



Pengurangan

Pajak

Bahan

Bakar

Kendaraan

Bermotor dari 5 persen menjadi 2,5 persen 

insentif pajak untuk membuka pabrik bio diesel di daerah tertentu 59




sebuah keputusan yang menunjuk PT PLN dan PT Pertamina (keduanya adalah perusahaan milik negara) sebagai pembeli biofuel stand by



penetapan basis data penggunaan lahan yang andal dan akurat



Penggunaan wajib untuk biofuel merupakan 1-3 persen dari total konsumsi bahan bakar negara. Untuk industri 2,5%, transportasi dan pembangkit listrik 1% untuk biodiesel dan 3% untuk bioetanol

Peraturan Menteri

Peraturan ini menekankan prioritas penyediaan dan

Energi dan Sumber

pemanfaatan biofuel oleh perusahaan nasional dan Desa

Daya Mineral Nomor

Mandiri Energi melalui tindakan wajib, yang mengatur

32 Tahun 2008 tentang jenis, standar dan kualitas biofuel sebagai pengganti Penyediaan,

bahan bakar fosil, yang mengatur kegiatan usaha dan

Pemanfaatan dan

perdagangan biofuel, dan memberikan mandat untuk

Pemanfaatan Biofuel

Penggunaan minimal biofuel dari tahun 2008 sampai 2025 di berbagai sektor yaitu sektor transportasi, industri dan komersial serta pembangkit tenaga listrik.

Peraturan / Kebijakan untuk kegiatan CE yang terkait dengan kewenangan otonomi daerah dan penyediaan listrik di tingkat nasional dan daerah Pasal tersebut mengamanatkan bahwa energi adalah sumber daya yang dikendalikan oleh Negara dengan maksud untuk menjamin kesejahteraan masyarakat; Intinya, energi harus dikelola sedemikian rupa karena Pasal 33 Konstitusi

keamanan dan manfaat yang didapat dari sumber energi Indonesia

dilakukan

sehingga

bermanfaat

bagi

masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang listrik sebelumnya

(UU

No.

20/2002)

yang

akan

memperkenalkan persaingan dan melemahkan peran 60


Negara dalam "mengendalikan" energi dibatalkan dalam Pasal ini. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

ndang-undang pemerintah

ini

pusat

mendefinisikan dan

daerah.

kewenangan

Otoritas

daerah

sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam memberikan layanan, peran, inisiatif, dan pengembangan

masyarakat

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara pemerintah pusat menangani kebijakan luar negeri, pertahanan, pengadilan, agama dan Urusan moneter Pemerintah pusat juga diasumsikan berwenang untuk merencanakan pembangunan, dan mengendalikan dan menerapkan kebijakan umum dan semua sektor. Undang-Undang

Menggantikan UU No. 15 Tahun 1985 tentang

Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan.

Tujuan

utama

pembangunan

tentang

kelistrikan di Indonesia adalah keamanan pasokan listrik

Ketenagalistrikan

dengan jumlah yang memadai, kualitas bagus, dan harga terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan. Perusahaan milik negara memiliki prioritas pertama untuk elektrifikasi daerah yang belum terlayani, namun jika tidak dipekerjakan maka perusahaan swasta atau pemerintah daerah lainnya dapat melakukannya. Jika perusahaan pemerintah daerah atau swasta tidak mengejar kelistrikan di wilayah yang tidak

terlayani,

maka

pemerintah

pusat

harus

menugaskan perusahaan milik negara untuk melayani daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat menyiapkan rencana

kelistrikan

sesuai

dengan

rencana

61


ketenagalistrikan nasional. Kegiatan usaha kelistrikan dilakukan atas dasar izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Otoritas perizinan juga menyetujui tarif dengan persetujuan legislatif terkait. Pemerintah pusat melisensikan penyedia listrik bahwa (i) memiliki wilayah bisnis yang melintasi provinsi, (ii) adalah badan usaha milik negara, atau (iii) yang menjual kekuasaan kepada entitas yang diberi izin oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah melisensikan semua yang lain. Prioritas diberikan untuk pemanfaatan sumber energi terbarukan yang tersedia secara lokal untuk pembangkit listrik. Pengadaan listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan dari perusahaan swasta dapat dilakukan melalui seleksi langsung atau tanpa proses tender. Peraturan / Kebijakan untuk kegiatan CE terkait harga beli listrik dari IPP Peraturan Menteri

Tujuan dari peraturan menteri ini adalah untuk

Energi dan Sumber

meningkatkan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit

Daya Mineral Nomor

energi terbarukan skala kecil dan menengah atau

31 Tahun 2009 tentang kelebihan powerby yang menetapkan persyaratan yang Harga Pembelian oleh

harus dibeli oleh PLN. PLN harus membeli listrik yang

PT. PLN (Persero)

dihasilkan pembangkit listrik tenaga terbarukan hingga

Tenaga Listrik

10 MW kapasitas pabrik. Peraturan tersebut tampaknya

Generasi dari

mencakup semua sumber energi terbarukan. Jika

Pembangkit Listrik

pembangkit listrik terhubung ke jaringan tegangan

Tenaga Terbarukan

menengah (20 kV) tarifnya adalah Rp. 656 x faktor

Skala Kecil dan

insentif, dan Rp. 1004 x faktor insentif jika dihubungkan

Menengah atau

ke grid bertegangan rendah (<20 kV). Faktor insentif

Kelebihan Tenaga

untuk masing-masing daerah berbeda. Faktor insentif 62


Listrik

Jawa dan Bali adalah "1"; Sumatera dan Sulawesi adalah "1.2"; Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat adalah "1.3"; Dan terakhir Maluku dan Papua adalah "1.5". PLN dapat membeli listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air terbarukan dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam peraturan ini berdasarkan perkiraan harga PLN sendiri yang mendapat persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. PLN juga diharuskan membuat standar PPA untuk pembelian tenaga ini.

Peraturan / Kebijakan Efisiensi Energi dan Audit Energi Peraturan Pemerintah

Ini mengatur tanggung jawab dan peran pemerintah

No. 70 Tahun 2009

pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat

tentang Konservasi

mengenai efisiensi energi, standarisasi dan pelabelan,

Energi

dan implementasi efisiensi energi. Hal ini juga mengamanatkan

pengembangan

Rencana

Umum

Konservasi Energi (RIKEN) sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk menerapkan efisiensi dan konservasi

energi

di

Indonesia.

Peraturan

ini

mewajibkan konsumen energi besar dengan konsumsi energi minimal 6000 TOE / tahun untuk menerapkan manajemen energi melalui (a) penunjukan manajer energi; (B) mengembangkan program konservasi energi di dalam perusahaan; (C) melakukan audit energi rutin; (D)

menerapkan

rekomendasi

audit

energi

(e)

melaporkan hasil program manajemen energi kepada pihak berwenang. Ini menetapkan kewajiban untuk prosedur

atau

importir

peralatan

energi

untuk

menerapkan pelabelan efisiensi energi. 63


Peraturan / Kebijakan yang terkait dengan aspek usaha / komersial kegiatan / proyek CE selain harga listrik (PPP, insentif, dll) Peraturan Presiden

Peraturan ini mengatur kemitraan publik-swasta untuk

Nomor 13 Tahun 2010 proyek

infrastruktur

tertentu,

termasuk

proyek

yang merevisi

pembangkit listrik. Proyek dapat dikembangkan dengan

Peraturan Presiden

alasan yang diminta atau tidak diminta namun dalam

Republik Indonesia

semua kasus pemilihan Badan Usaha dilakukan melalui

Nomor 67 Tahun 2005 proses

tender

terbuka.

Proyek

"yang

diminta"

tentang Kemitraan

diidentifikasi dan disiapkan oleh Pemerintah, sedangkan

Pemerintah dengan

proyek "tidak diminta" diidentifikasi dan diusulkan

Badan Usaha untuk

kepada

Pemerintah

oleh

Badan

Usaha.

Instansi

Penyediaan

Pemerintah dapat berada di tingkat regional atau

Infrastruktur

nasional. Proyek KPS dapat didasarkan pada lisensi pemerintah atau Perjanjian Kerjasama (CA). Pemerintah dapat memberikan dukungan fiskal dan / atau non-fiskal untuk memperbaiki kelayakan proyek infrastruktur, termasuk

jaminan.

Proyek

disusun

untuk

mengalokasikan risiko kepada pihak yang paling mampu mengelola risiko. Peraturan Menteri

Peraturan

ini

menggantikan

PMK

38/2006.

Ini

Keuangan No.260 /

menjelaskan kondisi dan proses dimana Pemerintah

2010 tentang Pedoman dapat memberikan dukungan kontingen, yaitu menjamin, Pelaksanaan Jaminan

untuk proyek-proyek infrastruktur. Ini mendefinisikan

Infrastruktur dalam

peran Dana Jaminan Infrastruktur Indonesia (IIGF).

Proyek KPS

Cakupan meliputi tindakan pemerintah, pembatalan, kebijakan atau pelanggaran kontrak, serta risiko lainnya yang didukung oleh analisis risiko dan prinsip alokasi risiko kepada partai yang paling mampu mengelolanya.

Undang-Undang

Undang-undang ini memaparkan struktur, manajemen 64


Nomor 19 Tahun 2003 dan tata kelola perusahaan milik negara. Ketentuan tentang Badan Usaha

utama adalah bahwa Pemerintah dapat menetapkan

Milik Negara

badan usaha milik negara untuk melaksanakan layanan publik.

Karena

undang-undang

tersebut

juga

menetapkan bahwa badan usaha milik negara terbatas dibentuk agar menguntungkan, Pemerintah berkewajiban untuk mensubsidi perusahaan negara untuk kewajiban layanan masyarakat (PSO) yang ditugaskan untuk memastikan keuntungan mereka. Peraturan Menteri

Peraturan

ini

menjelaskan

bagaimana

kewajiban

Keuangan No. 111

pelayanan publik untuk PLN disubsidi. Pemerintah

tahun 2007 tentang

mendanai selisih antara pendapatan PLN dan biaya

Tata Cara

produksi yang diijinkan. Biaya produksi yang diijinkan

Penganggaran,

mencakup biaya semua generasi yang dibeli. Mekanisme

Perhitungan dan

ini memastikan bahwa PLN tidak dirugikan secara

Tanggung Jawab

finansial jika membeli energi terbarukan, bahkan jika

Subsidi Listrik

energi itu lebih mahal daripada alternatif konvensional. Namun, karena PLN berkewajiban untuk beroperasi dengan prinsipal komersial, maka harus ada pembenaran untuk membeli tenaga yang lebih mahal. Pemerintah dapat memberikan pembenaran semacam itu dengan menginstruksikan PLN untuk melepas daya yang dihasilkan dari energi terbarukan.

Peraturan Bank

Peraturan ini mengikuti UU No. 3 tahun 2004 tentang

Indonesia No. 7/3 /

Bank Indonesia. Ini membatasi penyediaan dana bank

PBI / 2005 tentang

menjadi 20% dari modal bank kepada satu "Peminjam"

Batas Maksimum

("batas pinjaman sah"), 25% ke kelompok Peminjam,

Pemberian Kredit

dan 30% jika Peminjam adalah perusahaan milik negara.

Bank Umum

Jika bank memiliki hak dalam langkah seperti yang 65


diharapkan dalam pinjaman peminjaman dana proyek, PLN, sebagai pengambilalihan daya yang dihasilkan, dianggap sebagai "Peminjam" meskipun bank tersebut meminjamkan

kepada

pengembang

proyek

(atau

beberapa pengembang yang berbeda untuk berbeda Proyek). Pemberi pinjaman dibebaskan dari batas maksimum pemberian pinjaman jika proyek tersebut mendapat jaminan dari Pemerintah sebuah badan pembangunan multilateral. Peraturan Menteri

Peraturan ini memberikan fasilitas Pajak Penghasilan

Keuangan No.21 /

untuk pengembangan Energi Terbarukan, seperti:

PMK.011 / 2010



tentang Fasilitas Pajak

pengurangan sampai 30% investasi (5% setiap tahun selama 6 tahun)

dan Bea Cukai untuk



percepatan penyusutan;

Pemanfaatan Energi



menurunkan tarif pajak untuk dividen;

Terbarukan



dan kompensasi kerugian (5 sampai 10 tahun) tergantung pada beberapa kondisi



Untuk mesin dan peralatan, tidak termasuk suku cadang:



Bebas pajak penghasilan untuk impor (klausa Pph 22)



Bebas Pajak Pertambahan Nilai (pajak penjualan)



Bebas Bea Masuk Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 176/011/2009 dan No. 154 / PMK.011 / 2008

Sumber: Indonesian Clean Energy Development (Iced) I Project . Clean Energy Policy In Indonesia.2011. Data diolah Peneliti

66


2.4 Kondisi Energi dan Potensi Energi Terbarukan Provinsi Sumatera Utara Pemanfaatan energi secara umum dapat dikelompokkan berdasarkan sektor- sektor pengguna energi. Adapun sektor-sektor pengguna energi antara lain adalah: sektor

industri, transportasi, komersial, rumah

tangga, pembangkit listrik dan sektor lainnya. Sumatera Utara berdampak pada

pola

Pertumbuhan ekonomi di

penggunaan energi

final pada

masing-masing sektor. Penggunaan BBM Premium dan sejenisnya memiliki trend

yang meningkat setiap tahunnya. Demikian

pula dengan LPG,

sedangkan minyak tanah mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan diberlakukannya konversi minyak tanah ke LPG. Secara umum potensi energi dapat dikelompokkan dalam potensi energi terbarukan dan tidak terbarukan. Provinsi Sumatera Utara memiliki beragam potensi energi diantaranya: batubara, gas bumi, minyak bumi, panas bumi dan air. Bila dibandingkan terhadap potensi energi nasional, potensi energi panas bumi di Sumatera Utara yang terdapat di 17 (tujuh belas) lokasi memiliki porsi 11,08% dari seluruh potensi nasional. Potensi energi di Sumatera Utara cukup besar, bila dapat

dimanfaatkan secara

terencana dan terpadu tentunya dapat

memberikan jaminan ketersediaan energi di Sumatera Utara. Sehingga ketahanan energi daerah Sumatera Utara dapat terjaga dengan baik.

67


Beberapa sumber energi lain masih belum teridentifikasi potensi pada tahun 2011, diantaranya: sumber energi biomass/biogas, angin, matahari dan gelom- bang laut. Diperkirakan dari sumber-sumber energi ini juga terdapat potensi yang dapat dikembangkan untuk kebutuhan energi listrik, terutama untuk sistem kelistrikan yang terpisah dari sistem kelistrikan utama (isolated). Energi fosil masih sangat dominan dalam bauran energi di Sumatera Utara pada tahun 2011.27 Di tahun 2014, potensi energi terbarukan di Sumatera Utara yang telah dimanfaatkan adalah tenaga air, panas bumi dan potensi tenaga surya. Potensi air ada 3.098,341 MegaWatt (MW), potensi panas bumi ada 4.025 MW dan potensi tenaga surya ada 4,8 killo Watt hour (kWh)/m2/hari.28 Potensi ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan kelistrikan di Sumatera Utara yang dikatakan cukup kompleks. Permasalahaan tersebut dapat dilihat dari defisit daya di Sumatera Utara yang mencapai 204,1 MW serta Rasio elektrifikasi rata-rata Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2011 adalah 73,59% sedangkan konsumsi listrik rata-rata per kapita pada tahun yang sama adalah 342,5 kWh/kapita. Konsumsi listrik per kapita tertinggi terdapat di kota Medan sebesar 1435,78 kWh/kapita

dengan rasio

elektrifikasi sebesar 100%, sedangkan konsumsi

terendah terdapat di Kabupaten

Nias sebesar 55,98 kWh dengan

rasio

elektrifikasi sebesar 21,4%. Ini menunjukkan infrastruktur listrik yang belum 27

Perancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sumatera Utara. 2014. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara. hal. 46-47 28 Profil Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. 2014. Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Utara.

68


merata di Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah tabel mengenai potensi energi terbarukan Sumatera Utara di tahun 2014. Tabel 2.2 Wilayah Sebaran Potensi Energi Terbarukan Sumatera Utara Tahun 2014 No

Area

Kab.

No

1

Beras Sitepu/G.Sinabung

Karo

9

Karo

10

Sarulla

Langkat

11

Sibual-buali

Simalungun

12

Namorailangit Sibuhuan

2 3 4

Lau DebukDebuk/Sibayak Marike Dolok Marawa/Tinggi Raja

5

Pusuk Buhit-Danau Toba

Samosir

13

6

Simbolon-Samosir

Samosir

14

Pagaran/ Desa Butar

Tapanuli

Siborong-Borong

utara

Helatoba/Dolok

Tapanuli

Martimbang Pahae

Utara

7 8

Area

Kab.

Sipoholon, Ria-

Tapanuli

Ria (Tarutung)

Utara

S. Merapi-Desa Sibanggor

Tapanuli utara Tapanuli selatan Tapanuli utara Palas Madina

15

Sampuraga

Madina

16

Roburam

Madina

Sumber: Profil Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, terdapat pula potensi energi terbarukan lainnya seperti energi Biomassa yang telah terpasang dan menjadi pembangkit listrik. Pemanfaatan energi Biomassa adalah sebersar 42 MW. Kapasitas terpasang pembangkit listrik

69


Sumatera Utara yang bersumber dan telah dikelola dari energi terbarukan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut. Tabel 2.3 Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Yang Bersumber Dari Energi Terbarukan di Sumatera Utara Tahun 2014 No

Jenis Pembangkit

Terpasang

1

PLTM

32,1 MW

2

PLTMH

853 KW

3

PLTA

915 MW

4

PLTP

10 MW

5

Biomassa

42 MW

6

PLTS

437,7 KW

Sumber: Profil Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara. Keterangan: a) PLTM: Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro b) PLTMH: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro c) PLTP: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi d) PLTS: Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Berdasarkan tabel 2.2 diatas, dapat dilihat bahwa begitu banyak potensi energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik guna menyelesaikan permasalahan krisis energi yang ada di Sumatera Utara.29 Untuk lebih detail mengenai potensi energi terbarukan di Sumatera Utara yang telah dimanfaatkan menjadi tenaga listrik bisa dilihat pada tabel dibawah ini. 29

Ibid

70


Selain permasalahan krisis energi, terdapat pula masalah mengenai efek Gas Rumah Kaca (GRK). Efek rumah kaca disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca (GRK) adalah gas-gas di atmosfer yang memiliki kemampuan untuk dapat menyerap radiasi matahari yang dipantulkan oleh bumi, sehingga menyebabkan pemanasan atmosfer atau kenaikan suhu dan perubahan iklim. Pemerintah Indonesia telah mengusulkan untuk mengurangi emisi GRK sampai menjadi 26% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional hingga tahun 2020 pada Kesepakatan Internasional Copenhagen tahun 2009. Sebagaimana perubahan iklim telah menjadi sebuah agenda nasional, akan diperlukan dukungan yang besar dari pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai target pengurangan emisi. Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sampai tahun 2020 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI Nomor 660/ 95/SJ/2012, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 0005/ M.PPN/01/2012 dan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 01/MenLH/01/2012 perihal Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RADGRK) tanggal 11 Januari 2012, maka diharapkan para Gubernur menyusun RADGRK

yang

berpedoman

pada

RAN-GRK

dan

kebijakan

perencanaan

pembangunan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur yang dilakukan secara partisipatif sesuai dengan karakteristik, potensi dan kewenangan daerah 71


serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan APBD. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga membentuk RAD-GRK yang akan dibahas lebih lanjut pada Bab Pembahasan. 2.5 Stakeholder Terkait Program Indonesia Clean Energy Development (ICED) I (2011-2015) di Sumatera Utara 2.5.1 Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara merupakan mitra kerja dari program ICED I di Sumatera Utara. Dinas Pertambangan dan Energi merupakan dinas yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dinas Pertambangan dan Energi memiliki Fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pertambangan, geolog dan sumber daya mineral, listrik dan pemanfaatan energi, minyak dan gas bumi. 2. Penyelenggaraan urusan di bidang pertambangan umum, geologi sumber daya mineral, listrik dan pemanfaatan energi, minyak dan gas bumi. 3. Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang pertambangan umum dan sumber daya mineral. 72


4. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pertambangan umum dan sumber daya mineral. 5. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pertambangan umum dan sumber daya mineral. 6. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal. 7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Pertambangan dan Energi memiliki visi dan misi. Visi dan misi tersebut diantaranya: Visi: Terwujudnya pengusahaan Pertambangan dan Energi yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan yang memberi nilai tambah untuk mencapai masyarakat Sumatera Utara yang maju dan sejahtera. Misi: 1. Meningkatkan kualitas penyediaan data dan informasi potensi energi dan sumber daya mineral serta potensi bencana alam geologi dalam rangka penanggulangan dan pencegahannya. 2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga pasokan energi dan sumber daya mineral bagi masyarakat dan industri di Sumatera Utara 3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan pengelolaan pengusahaan energi dan sumber daya mineral 73


4. Meningkatkan pendapatan daerah dan pengusahaan energi dan sumber daya mineral 5. Meningkatkan pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral Adapun tujuan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara adalah: 1. Meningkatkan penyelidikan dan pengembangan potensi energi dan sumber daya mineral serta potensi bencana alam geologi 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lingkungan hidup, kehutanan, dan instansi terkait dalam rangka pengusahaan energi dan sumber daya mineral 3. Meningkatkan pengelolaan pengusahaan energi dan sumber daya mineral agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Meningkatkan penerimaan pajak, PNBP dan retribusi dari sektor energi dan sumber daya mineral 5. Meningkatkan pemanfaatan energi dan energi baru terbarukan serta air tanah. Yang menjadi sasaran dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara adalah: 1. Tersedianya data dan informasi yang akurat, terbukanya peluang investasi di bidang energi dan sumber daya mineral serta mitigasi bencana alam geologi

74


2. Terwujudnya persepsi yang sama dengan instansi lingkungan hidup, kehutanan, dan instansi terkait dalam pengelolaan pengusahaan energi dan sumber daya mineral 3. Terwujudnya pengusahaan energi dan sumber daya mineral yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan 4. Terwujudnya peningkatan pendapatan pajak, PNBP dan retribusi dari sektor energi dan sumber daya mineral 5. Terwujudnya pemanfaatan energi dan energi baru terbarukan serta air tanah.

2.5.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumatera Utara BAPPEDA Sumatera Utara merupakan salah satu stakeholders dari program ICED I. BAPPEDA juga merupakan mitra kerja dari USAID-ICED. ICED membantu Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) serta pemodelan kegiatan LEAP. Sumatera Utara adalah provinsi pertama yang menyerahkan rencana aksi RAD-GRK untuk BAPPENAS. BAPPEDA telah menunjukkan kepemimpinan dalam mengadopsi pendekatan pembangunan rendah-emisi. BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang perencanaan pembangunan. 75


Bappeda Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Adapun tugas pokok dari BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara adalah untuk membantu Gubernur Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Adapun yang menjadi fungsi dari BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara adalah: 1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Pelaksanaan Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang perencanaan Pembangunan Daerah 3. Pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Pelaksanaan penyusunan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta perencanaan operasional tahunan 5. Pelaksanaan koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah di lingkungan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lintas kabupaten/Kota dan Pihak Pelaku Pembangunan lainnya (partisipasi masyarakat) 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pembangunan Daerah

76


7. Pelaksanaan

kegiatan

fasilitasi

perencanaan

dan

pengendalian

Pembangunan Regional secara makro 8. Pelaksanaan penyusunan rencana Anggaran Pembangunan Daerah Adapun yang menjadi visi dari BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara adalah menjadi badan perencanaan yang handal dalam peningkatan pembangunan daerah menuju Sumatera Utara yang maju, sejahtera dan harmoni dalam keberagamannya. Dan yang menjadi misi dari BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara adalah: 1. Mengembangkan perencanaan pembangunan daerah sesuai urusan perencanaan termasuk mengurangi kesenjangan antar wilayah daerah melalui peningkatan profesionalitas aparat dan inovasi teknologi. 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan memperhatikan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan Sumatera Utara yang maju, sejahtera dan harmoni dalam keberagamannya.

2.6 Indonesia Clean Energy Development I (ICED I) 2011-2015 ICED I merupakan bantuan teknis bilateral yang didanai oleh U.S. Agency for International Development (USAID). Program ini dimulai dari Maret 2011 sampai Februari 2015. ICED I dirancang untuk mendukung Pemerintah Indonesia mengembangkan sumberdaya energi terbarukan berkelanjutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari sumber energi fosil konvensional. 77


Bantuan teknis ICED I dilaksanakan terutama melalui tiga mekanisme, yaitu: 1. ICED memberikan dukungan perbaikan kebijakan bidang energi kepada pemangku kepentingan local dan nasional di Pemerintah Indonesia dengan tujuan mengatasi hambatan pada penyebaran teknologi energi bersih. 2. ICED menawarkan pengembangan kapasitas institusional dan pelatihan untuk bank dan institusi keuangan local dan pelaksaan due diligence proyek energi terbarukan dan efisiensi energi. 3. ICED memberikan bantuan konsultasi teknis, legal dan keuangan kepada sponsor proyek, dunia industri termasuk sektor agro industri. Pembangunan energi bersih di Indonesia memiliki potensi untuk menyediakan masyarakat pedesaan ke akses energi modern yang mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan mengurangi subsidi pemerintah pusat untuk listrik yang dibangkitkan oleh bahan bakar fosil. Program ICED memiliki tujuan atau pencapaian yang diharapkan sebagai berikut: 1. Pengurangan 4 juta ton emisi CO2e dari sektor energi dan transportasi 2. 120 MW pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi bersih yang menggunakan sumber energi bersih terpasang 3. Sedikitnya 20 proyek energi terbarukan skala kecil dan menengah terlaksana.

78


Fokus Program ICED I ini adalah tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Riau. Dimana dalam penelitian ini, peneliti fokus terhadap Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu fokus kegiatan ICED I karena posisinya yang strategis di koridor Sumatera serta adanya dukungan yang baik dari Pemerintah Sumatera Utara. Adapun fokus energi terbarukan didalam program ICED I adalah: 

Tenaga hidro



Biomassa dan biogas



Biofuel



Energi tenaga matahari



Energi tenaga angin

Serta fokus efisiensi energi didalam program ICED I adalah: 

Efisiensi energi di perhotelan



Efisiensi energi di bangunan pemerintah



Efisiensi energi di sektor industri



Efisiensi energi di sektor transportasi ICED I memberikan hibah kecil (kurang dari US$ 100.000) untuk

mendukung proyek berdasar-komunitas atau aplikasi yang inovatif menggunakan 1) sumber energi terbarukan; 2) pendekatan teknologi dan efisiensi energi; 3) praktek transportasi hemat energi; 4) teknologi gasifikasi biogas untuk mendukung Kementrian Sumber Daya Energi dan Mineral. ICED I juga

79


memberikan dukungan dalam hal pengetahuan, advokasi kebijakan, pelatihan dan pengembangan kapasitas dan peningkatan kepedulian masyarakat. Program ICED I dilaksanakan oleh konsorium konsultan yang terdiri dari Tetra Tech ES, PT. Castlerock Consulting, Deloitte Consulting dan H&M Engineering.30 Dalam menjalankan program ICED I pendekatan strategis yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Pendekatan Partisipatif : yaitu upaya untuk senantiasa melibatkan stakeholder terkait, baik dari sisi pemberi layanan (pemerintah) maupun dari pihak penerima

layanan (Masyarakat)

dianggap

strategis

untuk

dalam setiap tahapan

mengatur

kegiatan

yang

arah kebijakan pemerintah dalam

meningkatkan kesadaran terhadap energi. 2. Rapat, Workshop, Seminar dan FGD : berbagai bentuk pertemuan ini dilaksanakan

sebagai bentuk

pelaksanaan

kegiatan dan mendapatkan

informasi terkini tentang sistem, prosedur dan mekanisme pemanfaatan energi baru terbarukan dan efisiensi energi. 3. Sosialisasi

dan

Advokasi

via

media

cetak

dan

elektronik :

Memberitakan semua kegiatan dan outputnya adalah bentuk sosialisasi kepada multi stake holder sekaligus mengadvokasi beberapa statement pemda mendukung

program

dan

yang

tidak

yang

memberikan apresiasi yang

sepantasnya.

30

ICED Fact Sheet. Hal 1-2

80


4. Reporting : Setiap kegiatan akan dilaporkan dalam bentuk naratif untuk pertanggungjawaban

program dan bahan evaluasi dalam melaksanakan

aktifitas program selanjutnya.31

31

Ibid

81


BAB II PROFIL PENELITIAN. berakhir, yang dimana pada waktu itu George C. Marshall, yang menjabat

Recommend Documents