BAB II PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PENAWARAN SAHAM PERDANA. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, transparansi

BAB II PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PENAWARAN SAHAM PERDANA A.

Tujuan Prinsip Keterbukaan Transparansi merupakan terminologi yang sangat penting dan prinsip yang

fundamental dalam pasar modal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, transparansi diartikan sebagai : (1) sifat yang tembus cahaya; (2) nyata; (3) jelas, atau secara umum memberikan arti tembus pandang. Transparansi, berlaku secara universal, dalam pasar modal internasional adalah merupakan suatu hal yang sangat mutlak untuk dapat dilakukan oleh semua pihak. Berbeda dengan sektor perbankan dimana prinsip kerahasiaan bank adalah hal yang mutlak untuk ditaati, sektor pasar modal menerapkan hal sebaliknya, disclosure atau keterbukaan adalah mutlak.

36

Penerapan prinsip keterbukaan dilakukan untuk mempertahankan

potensi pasar modal yang menjadi salah satu sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dan menjadi alternatif investasi. Dengan adanya pengaturan mengenai prinsip keterbukaan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan investor . Perusahaan secara institusional mempunyai tanggung jawab terhadap setiap informasi yang diberikannya kepada masyarakat sejak memperoleh izin melakukan penawaran umum. 37 Dalam kegiatan pasar modal adalah kewajiban pihak-pihak dalam suatu penawaran umum untuk memerhatikan dan memenuhi prinsip keterbukaan 36

M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarman, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 225. 37 Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, (Semarang: Mandar Maju, 2000), hal. 55.

23 Universitas Sumatera Utara

24

Menurut UUPM Pasal 1 angka 25 disebutkan, yang dimaksud dengan keterbukaan (disclosure) adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. 38 Informasi atau fakta material adalah informasi ataupun fakta penting yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa dan atau keputusan pemodal/calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi ataupun fakta tersebut. 39 Emiten,

perusahaan

publik,

atau

pihak

lain

yang

terkait

wajib

menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala atau laporan peristiwa penting (UUPM Pasal 86 Ayat 1). Emiten wajib menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat. Dikatakan lengkap kalau informasi yang disampaikan itu utuh, tidak ada yang tertinggal atau disembunyikan, disamarkan, atau tidak menyampaikan apa-apa atas fakta material. Dikatakan akurat jika informasi yang disampaikan mengandung kebenaran dan ketepatan. Kalau tidak memenuhi syarat tersebut, maka informasi dikatakan sebagai informasi yang tidak benar atau menyesatkan (UUPM pasal 80 Ayat 1). Setiap pihak yang terkait diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan akibat penyampaian informasi tersebut. UUPM pasal 38 39

Adrian Sutedi, Op.cit., hal. 98. M. Irsan Nasarudin,dkk. , Op.cit., hal. 226.

Universitas Sumatera Utara

25

80 Ayat 1 menyebutkan pihak-pihak yang bisa dimintakan pertanggungjawaban sebagai liable person atas Pernyataan Pendaftaran adalah : 40 1.

Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran

2.

Direktur atau komisaris emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif.

3.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

4.

Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran. Profesi penunjang pasar modal mempunyai peranan yang penting dalam

pembuatan prospektus. Setiap informasi yang ada di dalam prospektus membutuhkan penanggung jawab secara profesional. 41 Pelanggaran terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan, Bapepam (Otoritas Jasa Keuangan) akan mengenakan sanksi administratif dan pidana. 42 Prinsip keterbukaan (disclosure principle) meliputi dua fase, yaitu masa sebelum listing dan masa sesudah listing. Fase sebelum listing di mulai pada saat perusahaan ingin melakukan go public, dan proses go public itu sendiri sudah mengharuskan emiten terbuka. Keterbukaan masa sebelum listing umumnya tercermin dari prospektusnya. 43 Prinsip-prinsip tersebut belum mendapat komitmen yang tegas dari Bapepam (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga muncul banyak lubang untuk 40

Ibid. Ana Rokhmatussa’dyah, Hukum Investasi dan Pasar Modal, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hal. 178. 42 Ibid. 43 Adrian Sutedi, Op.cit., hal. 98. 41


26

diselewengkan oleh emiten. Prospektus bukan lagi merupakan sarana transparansi, tetapi lebih merupakan ajang untuk promosi, yang kecenderungannya adalah memperindah informasi. Dipandang dari sudut format pengungkapan, yang seharusnya dilarang secara tegas adalah (1) keterangan yang salah, (2) keterangan setengah benar, dan (3) sama sekali diam terhadap fakta material. Sedangkan yang dilarang dalam undang-undang pasar modal pada umumnya adalah pemalsuan dan penipuan, pernyataan tidak benar atau menyembunyikan fakta, manipulasi pasar, insider traiding, dan larangan yang bersangkutan dengan reksa dana. 44 Memberikan informasi yang salah dan setengah benar berkaitan dengan kualitas informasi. Artinya, informasi yang disampaikan tidak akurat atau tidak benar atau menyesatkan, yang semata-mata ditujukan sebagai kejahatan korporasi. Informasi demikian tidak akan memberikan gambaran dan penilaian yang memadai bagi investor untuk mengambil keputusan melakukan pembelian atau penjualan saham. Penyampaian informasi yang tidak lengkap berkaitan dengan kuantitas informasi. Informasi yang tidak lengkap tidak bisa dijadikan pedoman bagi investor untuk mengambil keputusan jual atau beli. Sedangkan sikap tidak menyampaikan informasi apa-apa atas fakta material merupakan sikap yang tidak informatif dari emiten. Karena emiten menolak untuk memberikan penjelasan mengenai peristiwa material. 45 Prinsip keterbukaan (transparansi) banyak mendapat benturan dengan budaya Indonesia, baik budaya yang tidak memberikan landasan yang kuat bagi keterbukaan ataupun budaya korporasi Indonesia yang umumnya merupakan 44 45

Ibid. M. Irsan Nasarudin,dkk. , Op.cit. hal. 227-228.


27

perusahaan tertutup yang dimiliki antara bapak dan anak, adik-beradik dan mertua-menantu yang biasanya anti keterbukaan. 46 Keterbukaan pada masa setelah listing tercermin dalam laporan berkala yang wajib disampaikan oleh perusahaan publik kepada Bapepam (Otoritas Jasa Keuangan) dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat. Di samping itu, perusahaan publik juga wajib menyampaikan laporan secara insidentil kasus demi kasus kepada Bapepam (Otoritas Jasa Keuangan) dan mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya peristiwa material yang dapat memengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir kerja kedua setelah terjadinya peristiwa tersebut. Jadi, setiap perusahaan publik memang harus membuat laporannya. Walaupun demikian, terdapat pengecualian mengenai keterbukaan ini, yaitu : (1) jatuhnya laba perusahaan yang diyakini hanya bersifat sementara dan tidak signifikan, (2) informasi yang diduga keras dapat misleading, dan (3) kontrak yang oleh pihak mitra mensyaratkan ketertutupan untuk periode tertentu. Beberapa ciri atau karakteristik dari prinsip keterbukaan (transparansi) adalah (1) prinsip ketinggian derajat akurasi informasi, (2) prinsip kelengkapan informasi, serta (3) prinsip keseimbangan antara faktor positif dan faktor negatif. 47 Sebagai jiwa Pasar Modal, keterbukaan informasi tidak saja diwajibkan pada waktu perusahaan tersebut menawarkan efeknya kepada masyarakat pertama kali, tetapi juga selama efek perusahaan tersebut diperdagangkan di pasar

46 47

Adrian Sutedi, Loc.cit., hal. 98. Ibid., hal. 98-99.


28 sekunder. 48 Hal ini penting sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk mengambil keputusan. Penekanan untuk mencermati pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam pasar modal Indonesia adalah langkah yang tepat dilakukan, mengingat terdapatnya berbagai masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan tersebut. Jika diperhatikan secara mendalam, ternyata beberapa peraturan yang terdapat dalam UUPM masih bersifat sumir atau tidak cukup terperinci. Undangundang itu tidak mengatur secara terperinci mengenai standar penentuan informasi yang mengandung fakta material. 49 Setidak-tidaknya ada tiga fungsi keterbukaan dalam pasar modal. Pertama, prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Tidak adanya keterbukaan dalam pasar modal membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme pasar. Sebab prinsip keterbukaan mempunyai peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi karena melalui keterbukaan bisa terbentuk suatu penilaian (judgement) terhadap investasi, sehingga investor secara optimal dapat menentukan pilihan terhadap portofolio mereka. Makin jelas informasi perusahaan, maka keinginan investor untuk melakukan investasi makin tinggi. Sebaliknya ketiadaan atau kekurangan serta ketertutupan informasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor, dan konsekuensinya menimbulkan ketidakpercayaan investor dalam melakukan investasi melalui pasar modal. 50

48

Ibid., hal. 99. Ibid., hal. 101. 50 Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal, (Jakarta: Program Pascasarjana UI, 2001), hal. 8. 49


29

Kedua, prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Filosofi ini didasarkan pada konstruksi pemberian informasi secara penuh sehingga menciptakan pasar modal yang efisien, yaitu harga saham sepenuhnya

merupakan

refleksi

dari

seluruh

informasi

yang

tersedia.

Dengan demikian prinsip keterbukaan dapat berperan dalam meningkatkan supply informasi yang benar, agar dapat ditetapkan harga pasar yang akurat. Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan pasar modal sebagai lembaga keuangan yang beroperasi bedasarkan informasi. Tanpa informasi peserta pasar tidak dapat mengevaluasi produk-produk lembaga keuangan. Kalau informasi mengenai saham sedikit, maka investor yang melakukan investasi relatif kecil. Bisa juga terjadi bahwa suatu saham yang kualitasnya baik akan tetapi mempunyai harga yang rendah dari semestinya. Hal ini dapat terjadi apabila informasi mengenai saham tersebut tidak tersedia secara luas dan akurat. Dengan perkataan lain, informasi saham yang mutunya rendah dapat mengakibatkan harga saham itu menjadi lebih rendah dari semestinya. Karena itu, untuk menjual saham pada pasar primer dan pasar sekunder, manajemen perusahaan harus menjaga pasar. Artinya semua informasi yang relevan mengenai apa yang ada dan akan ada harus dikemukakan. Jika tidak mereka akan kehilangan kesempatan menjual sahamnya. 51 Ketiga, prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (fraud). Sangat baik untuk dipahami ungkapan yang pernah diungkapkan Barry A.K. Rider : “sun light is the best disinfectant and electric light the best policeman.”

51

Ibid., hal 8-9


30

Dengan perkataan lain, Rider menyatakan bahwa “ more disclosure will inevitably discourage wrongdoing and abuse.” 52 . Selanjutnya dia menyatakan bahwa dalam pasar keuangan pendapat tersebut tidak perlu lagi dibuktikan, tetapi lebih banyak bergantung pada informasi apa yang harus diungkapkan dan kepada siapa informasi itu disampaikan. 53 Menurut Bismar Nasution, setidaknya ada tiga tujuan keterbukaan (disclosure) dalam pasar modal, yang antara lain adalah sebagai berikut. 54 1.

Memelihara kepercayaan publik (investor) terhadap pasar Pelaksanaan prinsip keterbukaan guna meningkatkan kepercayaan investor atau publik terhadap pasar modal sangat penting untuk diperhatikan. Karena apabila terjadi “krisis kepercayaan” atau “ketidakpercayaan” investor terhadap pasar modal dan perekonomian, maka investor menarik modal mereka dari pasar. Akibatnya pasar dan perekonomian akan rusak secara keseluruhan. Dalam hal ini, kepercayaan investor sangat relevan ketika munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pasar modal yang pada gilirannya mengakibatkan pelarian modal (capital flight) secara besarbesaran dan seterusnya dapat mengakibatkan kehancuran pasar modal (bursa saham).

2.

Menciptakan mekanisme pasar yang efisien Pasar yang efisien berkaitan dengan sistem keterbukaan wajib. Sistem keterbukaan wajib berusaha menyediakan informasi teknis bagi anggota

52

Ibid., hal.9. Ibid. 54 Ibid., hal.9-11. 53


31

saham dan profesional pasar. Hal ini wajar karena mereka merupakan daya penggerak pasar yang efisien. 3.

Memberi perlindungan terhadap investor Dengan adanya keterbukaan maka secara tidak langsung akan memberi perlindungan kepada investor, yang apabila dalam membuat perjanjian pembelian saham oleh investor, kemudian terdapat penipuan dalam bentuk perbuatan yang menyesatkan, misalnya pernyataan (misreperesentation) informasi, maka perlindungan investor tersebut dilihat dari sisi ketentuan perjanjian sebagai mana diatur dalam KUHPerdata hanya sebatas pembatalan perjanjian transaksi saham. Pencapaian tujuan prinsip keterbukaan untuk perlindungan investor tersebut dapat terpenuhi, sepanjang informasi yang disampaikan kepada investor mengandung kelengkapan data keuangan emiten dan informasi lainnya yang mengandung fakta material. Dengan penyampaian informasi yang demikian kepada investor berguna untuk menghindarkan investor dari benuk-bentuk penipuan atau manipulasi. UUPM Pasal 75 Ayat 1 menyebutkan bahwa Bapepam (Otoritas Jasa

Keuangan) wajib mempertahankan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti, dan kejelasan dokumen pernyataan pendaftaran memenuhi prinsip keterbukaan. Pasal-pasal lain yang mendukung keterbukaan adalah Pasal 40, 72, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, dan 87. Selanjutnya dalam UUPM Pasal 75 Ayat 2, disepakati bahwa Bapepam (Otoritas Jasa Keuangan) tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu efek (no merit


32

evaluation). Oleh karenanya pada kulit muka dari setiap prospektus, harus dinyatakan bahwa : “Bapepam tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.” (Peraturan Nomor IX.C.2). Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi (managing underwriter) yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam prospektus. Demikian juga Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka penawaran umum turut pula bertanggung jawab atas kebenaran semua data dan keterangan atau laporan yang disajikan dalam prospektus. Misalnya, akuntan publik atas laporan keuangan emiten, konsultan hukum atas legal opinion yang disajikan dalam prospektus, appraisal atas penilaian terhadap aktiva tetap emiten. Penjamin Pelaksana Emisi ataupun Profesi Penunjang Pasar Modal tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang diderita pemodal, apabila mereka telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional berdasarkan norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik masing-masing profesi, yang telah diberikan secara independen. Pada saat seorang investor membeli saham di pasar modal, dia sudah harus mengetahui dengan pasti segala sesuatu tentang saham yang bersangkutan. Terutama yang harus diketahuinya adalah tentang segala sesuatu yang penting berkenaan dengan perusahaan penerbit saham tersebut, yang disebut juga “emiten”, karena dari situlah pihak investor dapat memprediksi apakah saham yang dibelinya itu bermutu atau tidak, sehingga apakah akan menguntungkan atau


33

tidak jika dibeli. Oleh karenanya, hukum menempatkan kewajiban disclosure ini menjadi kewajiban yuridis, bahkan sering kali hal tersebut menjadi salah satu titik fokus utama dari aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan suatu pasar modal yang baik dan tertib. 55 Keterbukaan wajib harus ditegakkan sesuai dengan peraturan pasar modal yang mengatur keterbukaan harus dilaksanakan dengan prinsip ketinggian derajat akurasi informasi dan derajat kelengkapan informasi secara fair. Sebaliknya peraturan pasar modal melarang penipuan atas pemberian informasi yang salah, kebenaran yang tidak lengkap dan diam sama sekali terhadap informasi. Pelarangan terhadap pemberian informasi yang tidak akurat tersebut bertujuan agar informasi tidak menyesatkan investor dan tidak merusak harga saham. Harga saham yang akurat berkaitan dengan keakuratan informasi yang diterima investor pada saat pengambilan keputusan dalam perdagangan saham. 56 B.

Proses Penawaran Saham Perdana Istilah go public cukup populer di kalangan masyarakat, bahkan pernah

menjadi mode, menjelang berakhirnya dekade 1980-an, yaitu ketika pasar modal menunjukkan awal kebangkitannya. Istilah go public sebenarnya mempunyai arti perusahaan menjual saham biasa atau saham preferen, atau obligasi yang merupakan modal perusahaan (ekuitas dan utang jangka panjang) untuk pertama kalinya” kepada masyarakat luas. Istilah yang lebih tepat digunakan adalah initial public offering (IPO). IPO atau penawaran umum perdana hanya terjadi satu kali dalam perjalanan sejarah perusahaan yang melakukan go public, sedangkan go 55 56

Adrian Sutedi, Op.cit., hal. 105. Bismar Nasution, Op.cit., hal. 65.


34

public bisa berkali-kali.Misalnya, satu tahun setelah go public dengan IPO, emiten kembali menjual saham dalam bentuk right issue. Kemudian, setelah berjalan dua tahun, emiten kembali go public dengan menerbitkan obligasi. 57 Bagi perusahaan, menjual saham kepada masyarakat berarti mendapat pilihan lain dalam mendapatkan modal, guna meningkatkan omset perusahaan. Modal perusahaan ada dua jenis, yaitu utang dan ekuitas. Bila tidak go public, permodalan perusahaan hanya bersumber dari perbankan, yaitu kredit. Berarti, struktur modal perusahaan lebih banyak utangnya. Karena bunga kredit harus selalu dibayar oleh perusahaan secara rutin (tidak bisa ditunda) dan sering suku bunga kredit sangat tinggi, berarti perusahaan mendapat modal dengan biaya yang mahal. 58 Bagi investor, membeli saham perusahaan yang melakukan penawaran umum akan memberikan alternatif lain dalam memperoleh penghasilan. Selama ini, penghasilan pemilik uang yang paling populer hanya berasal dari bunga tabungan di bank. Dengan membeli saham atau obligasi, pemodal akan mendapat penghasilan dari sumber lain, yaitu dari dividen, capital gain, dan bunga obligasi. Penawaran umum mencakup kegiatan-kegiatan berikut 59: 1.

Periode Pasar Perdana, yaitu ketika efek ditawarkan kepada investor oleh Penjamin Emisi melalui para Agen Penjual yang ditunjuk;

2.

Penjatahan Saham, yaitu pengalokasian efek pesanan para investor sesuai dengan jumlah efek yang tersedia;

57

Sarwidji Widoatmodjo , (1), Op.cit., hal. 52. Sarwidji Widoatmodjo ,(2), Op.cit., hal. 123. 59 Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhruddin, Pasar Modal Di Indonesia : Pendekatan Tanya Jawab, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 73. 58


35

3.

Pencatatan Efek di Bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa. Masa Penawaran Umum sekurang-kurangnya tiga hari kerja (yaitu masa di

mana masyarakat mengisi formulir pemesanan dan penyerahan uang untuk diserahkan ke agen penjual). Periode Penawaran Umum berlaku saat efek ditawarkan kepada investor oleh Penjamin Emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk (dikenal juga sebagai Pasar Perdana - Primary Market). 60 a.

Langkah-langkah Penawaran Saham Perdana Proses penawaran umum atas saham dapat dikelompokkan menjadi empat

tahap utama, yaitu : 61 1.

Tahap Persiapan Tahap ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala

sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Pada tahap paling awal, perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin emisi efek (underwriter), lembaga penunjang pasar modal (biro administrasi efek dan bank kustodian), dan profesi penunjang pasar modal (akuntan publik, penilai, konsultan hukum, notaris). 62

60

Ibid., hal. 74. Iswi Hariyani dan R. Serfianto, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal : Strategi tepat Investasi Saham, Obligasi, Warrant, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Visi Media, 2010), hal. 295. 62 Ibid. 61


36

Penjamin emisi efek (underwriter) merupakan pihak yang banyak terlibat membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. Beberapa kegiatan yang dilakukan penjamin emisi efek adalah menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus, dan memberikan penjaminan atas penerbitan. Akuntan publik (auditor independen) bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten. Penilai bertugas melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Konsultan hukum bertugas memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion). Notaris bertugas membuat akta-akta perubahan anggaran dasar, akta perjanjianperjanjian dalam rangka penawaran umum, dan juga notula-notula rapat. 63 Pada masa persiapan ini, setidaknya ada sembilan langkah yang harus ditempuh 64 : a.

Manajemen – dewan komisaris dan direksi – perusahaan memutuskan akan merencanakan mencari dana dari masyarakat (go public) untuk menambah modal perusahaan

b.

Mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) di antara pemilik saham sebelum go public. Pada RUPS ini, agendanya hanya dua, yaitu permintaan persetujuan rencana go public dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan.

c.

Setelah semua pemegang saham setuju untuk go public, maka dimulailah menjadi penjamin emisi, lembaga penunjang (wali

63 64

Ibid. Sarwidji Widoatmodjo , (2), Op.cit., hal. 125.


37

amanat, penanggung, biro administrasi efek) dan profesi penunjang

(akuntan

publik,

notaris,

konsultan

hukum,

perusahaan penilai) untuk membantu proses go public. 1. Penjamin Emisi diperlukan untuk menjamin lakunya penjualan saham atau obligasi. 2. Wali Amanat diperlukan bagi perusahaan yang akan menjual obligasi, yaitu sebagai wakil pemegang obligasi pada RUPO (Rapat Umum Pemegang Obligasi). 3. Penanggung juga diperlukan oleh perusahaan yang akan menjual obligasi, yaitu sebagai penanggung jika di tengah jalan ternyata perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya, misalnya tidak sanggup membayar bunga. 4. Biro

Administrasi

Efek

diperlukan

untuk

membantu

mengadministrasikan saham, misalnya dalam hal pembayaran dividen. 5. Akuntan Publik diperlukan untuk mengaudit laporan keuangan sehingga benar-benar layak untuk go public. 6. Notaris sangat penting dalam proses go public, yaitu untuk mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan. 7. Konsultan Hukum diperlukan untuk memberikan pendapat dari segi hukum mengenai dokumen perusahaan. 8. Perusahaan penilai diperlukan untuk memberikan penilaian


38

riil atas aktiva perusahaan. d.

Mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan

e.

Mempersiapkan

kelengkapan

dokumen

emisi.

Adapun

dokumen-dokumen yang harus disiapkan adalah sebagai berikut. 1.

Surat pengantar pernyataan pendaftaran

2.

Prospektus lengkap, iklan, brosur, edaran, dan dokumen lain yang diwajibkan yang berhubungan dengan proses go public

3.

Rencana jadwal emisi

4.

Konsep surat efek

5.

Laporan Keuangan

6.

Rencaan penggunaan dana (dirinci pertahun)

7.

Proyeksi, jika dicantumkan dalam prospektus

8.

Legal audit (pendapat dari akuntan publik)

9.

Legal opinion (pendapat dari konsultan hukum0

10.

Riwayat hidup komisaris dan direksi

11.

Perjanjian penjamin emisi

12.

Perjanjian agen penjualan

13.

Perjanjian perwaliamanatan

14.

Perjanjian dengan bursa efek

15.

Kontrak pengelolaan saham

16.

Kesanggupam calon emiten untuk menyerahkan semua


39

laporan yang diwajibkan oleh UU no. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 17.

Bapepam-LK (Otoritas Jasa Keuangan) dapat meminta keterangan lain yang bukan merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran, seperti NPWP dan KTP komisaris dan direksi

f.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian emisi.

g.

Khusus penawaran obligasi atau efek lain yang bersifat utang, harus mendapat peringkat dari lembaga pemeringkat terlebih dahulu (pemeringkatan ini bisa dimintakan ke PT Pefindo – Pemeringkat Efek Indonesia).

h.

Mengajukan pernyataan go public kepada Bapepam – LK (Otoritas Jasa Keuangan), seluruh dokumen perusahaan yang akan go public dievaluasi apakah memenuhi ketentuan yang berlaku. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi calon emiten adalah : 1.

bentuk dan isi pernyataan pendaftraan dalam rangka penawaran umum;

2.

surat pengantar untuk pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum;

3. i.

ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran; Kontrak pendahuluan dengan bursa efek.

Hal yang paling dasar dari persiapan pendaftaran umum ini adalah bahwa


40 perusahaan harus melakukan full disclosure, terutama mengenai : 65 1.

Sasaran dan tujuan manajemen perusahaan.

2.

Berapa jumlah saham yang akan dijual perusahaan.

3.

Untuk apa uang yang didapat tersebut digunakan

4.

Bagaimana status perpajakan perusahaan

5.

Bagaimana rencana perusahaan bila rencana yang ditetapkan tidak tercapai.

6.

Status hukum perusahaan, serta ada atau tidaknya gugatan hukum terhadap perusahaan.

7. 2.

Keadaan keuangan perusahaan, neraca, laporan laba rugi.

Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Pada tahap ini, calon perusahaan emiten menyampaikan pernyataan

pendaftaran kepada Bapepam-LK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan membawa dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Bapepam-LK (Otoritas Jasa Keuangan), kemudian memeriksa pernyataan pendaftaran beserta dokumen pendukungnya. Jika semua persyaratan telah terpenuhi, Bapepam-LK (Otoritas Jasa Keuangan) akan menyatakan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif. Selanjutnya, perusahaan emiten dapat meneruskan langkah berikutnya, yaitu melakukan penawaran saham di pasar perdana. 66 Adapun langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam proses pendaftaran ini adalah sebagai berikut. 67

65

Arsil Sitompul, Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya, (Bandung: Citra Adutya Bakti, 2000), hal. 209. 66 Iswi Hariyani dan R. Serfianto, Op.cit., hal. 296. 67 Sarwidji Widoatmodjo , (1), Op.cit., hal. 52.


41

a.

Mengajukan pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh calon emiten bersama penjamin emisi

b.

Emiten melakukan ekspos terbatas di Bapepam-LK (Otoritas Jasa Keuangan)

c.

Bapepam-LK (Otoritas Jasa Keuangan) melakukan inventarisasi atas kelengkapan dokumen emisi

d.

Setelah semua dokumen dirasa lengkap, selanjutnya Bapepam-LK (Otoritas Jasa Keuangan) akan melakukan evaluasi. Adapun yang dievaluasi adalah menyangkut hal-hal berikut.

e.

1.

Kelengkapan dokumen

2.

Keterbukaan

3.

Aspek hukum, akuntansi, keuangan, dan manajemen

Dalam tiga puluh hari kerja, Bapepam-LK (Otoritas Jasa Keuangan) akan memberikan tanggapan atas pernyataan pendaftaran yang diajukan calon emiten

f.

Jika semua dokumen dinilai lengkap dan mengandung kebenaran serta kejelasan, maka pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif.

3.

Tahap Penawaran Tahapan ini merupakan tahapan utama karena pada waktu inilah emiten

menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran sekurang-kurangnya tiga hari kerja. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam tahapan ini. Sebagai contoh, saham yang


42

dilepas ke pasar perdana sebanyak 100 juta saham, sementara yang ingin dibeli seluruh investor berjumlah 150 juta saham. Jika tidak mendapatkan saham di pasar perdana, investor dapat membeli saham tersebut di pasar sekunder, yaitu setelah saham tersebut dicatatkan di bursa efek. Pada tahap ini, harga saham masih ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi efek. 68 4.

Tahap Pencatatan Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, saham tersebut kemudian

dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Setelah dicatatkan di BEI, saham tersebut dapat diperdagangkan oleh para pelaku bursa sehingga harganya tidak lagi dapat ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi efek. Harga saham di bursa selalu berfluktuasi, naik turun mengikuti mekanisme pasar. 69 b.

Masa Penawaran Setelah perusahaan mendapat masukan dari para lembaga dan profesi

penunjang sehingga semua dokumen benar-benar siap dan mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK (Otoritas Jasa Keuangan), barulah calon emiten memasuki tahap berikutnya, yaitu tahap penawaran. Dalam tahap penawaran ini, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. 70 1.

Mempublikasikan prospektus. Dari prospektus inilah investor mengetahui kondisi perusahaan sehingga bisa memutuskan apakah membeli surat berharga yang ditawarkan atau tidak. Untuk mempublikasikan prospektus dapat ditempuh berbagai cara, antara lain mengiklankan secara lengkap di

68

Iswi Hariyani dan R. Serfianto, Loc.cit., hal. 296. Ibid., hal. 295. 70 Sarwidji Widoatmodjo , (2), Op.cit hal. 58-59. 69


43

surat kabar nasional (cara ini wajib dilakukan) dan melakukan public expose. Pada acara ini, calon emiten bersama penjamin emisi mengundang calon investor guna berpromosi agar pemodal bersedia membeli efek yang ditawarkan. Pada acara ini, investor berhak mengajukan berbagai pertanyaan. 2.

Melakukan penawaran perdana. Pada masa ini, investor mulai bisa membeli saham, inilah yang dimaksud membeli di pasar perdana. Meski demikian, membeli saham di pasar perdana tetap harus melalui perusahaan pialang. Di sini, calon emiten tidak melakukan apa-apa, tetapi bila diperlukan, bisa berkoordinasi dengan penjamin emisi untuk mendorong penjualan saham atau obligasi.

3.

Penjatahan efek. Langkah ini diperlukan jika permintaan melebihi persediaan. Di samping itu, juga untuk menghindari efek jatuh kepada sedikit investor, sebab semakin sedikit investor yang memegang efek, semakin tidak likuid efek tersebut di pasar sekunder

4.

Refund, yaitu pengembalian uang investor. Ini terjadi jika dalam penjatahan investor tersebut tidak mendapatkan jatah, misalnya harga saham Rp. 1000, investor X menyetor Rp. 1 juta untuk mendapatkan 1000 lembar saham. Ternyata, investor X hanya kebagian 500 lembar, maka sisa uang Rp. 500.000 dikembalikan pada periode ini. Perdagangan saham dilakukan dengan cara pemesanan di mana pemesan membayar terlebih dahulu sejumlah pesanan menurut harga tertinggi dari penawaran. Jika ternyata harga akhir dari saham tersebut lebih rendah dari pembayaran yang


44

dilakukan, maka uang kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan kepada para pemodal. Di samping pembayaran kembali karena selisih harga saham tersebut, terdapat pula kemungkinan pembayaran kembali atau refund yang disebabkan karena kelebihan pemesanan, yaitu kelebihan antara jumlah pesanan dengan jumlah saham yang didapat setelah penjatahan. 71 c.

Masa Pencatatan Setelah penjualan di pasar perdana berlalu beberapa minggu, tahap

berikutnya adalah melakukan pencatatan di bursa efek. Oleh manajemen bursa efek, perusahaan yang akan go public dievaluasi lagi, apakah memenuhi syarat untuk dicatat di bursa efek atau tidak. Bila bursa efek setuju dengan pencatatan perusahaan, maka perusahaan yang bersangkutan segera membayar biaya pencatatan, atau sering disebut listing fee, yang besarnya untuk BEI minimal Rp. 10 juta dan maksimal Rp. 100 juta. Selengkapnya, langkah-langkah yang harus dilalui dalam masa pencatatan di BEI adalah sebagai berikut. 72 1.

Emiten mengajukan permohonan pencatatn ke bursa sesuai dengan ketentuan pencatatan efek di BEI

2.

Bursa melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan

3.

Jika memenuhi persyaratan pencatatan, bursa memberikan surat persetujuan pencatatan

4.

Emiten membayar biaya pencatatan

5.

Bursa mengumumkan pencatatan efek di papan perdagangan elektronik

71

I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, (Jakarta: Sad Satria Bakti, 2000),

hal. 133. 72

Sarwidji Widoatmodjo , (1), Op.cit., hal. 59.


45

bursa 6.

Efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di BEI. Pada masa ini, dimulailah perdagangan di pasar sekunder Pencatatan saham di bursa efek adalah merupakan hal yang terpenting bagi

perusahaan yang melakukan penawaran umum, sebab dengan pencatatan di bursa ini saham perusahaan secara resmi dapat diperdagangkan di bursa. 73 Pada perdagangan perdana ini saham yang dicatatkan di bursa akan mengalami penawaran dan permintaan menurut animo pasar yang terjadi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya gejolak harga saham, di sini akan terlihat kekuatan penawaran yang dilakukan apakah harga saham akan anjlok pada perdagangan perdana ini ataukah akan melonjak naik. Gejolak harga ini akan terjadi terus selama beberapa waktu, dan merupakan kewajiban bagi penjamin emisi untuk melakukan stabilisasi harga sampai tercapainya harga yang ideal bagi saham tersebut. 74 d.

Kewajiban Setelah Go Public Selesainya IPO (Initial Public Offering) bukan berarti tugas perusahaan

telah selesai. Tahap berikutnya yang menjadi tugas perusahaan adalah menunaikan kewajiban yang harus dipenuhi setelah menjadi perusahaan publik, khususnya terkait dengan pencatatan saham yang dilakukan di bursa. Beberapa kewajiban yang terpenting di antaranya: 75

73

I Putu Gede Ary Suta, Loc.cit., hal. 133. Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, Go Public dan Go Private di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 26. 75 Sarwidji Widoatmodjo, (2), Op.cit., hal. 131-132. 74


46

1.

Menerbitkan laporan tahunan. 76 Dari laporan ini investor dapat mengetahui prestasi perusahaan dan juga menilai apakah emiten mampu memenuhi janjinya yang dahulu dituangkan dalam prospektus.

2.

Membayar biaya go public atau IPO. Selain listing fee perusahaan yang sudah go public juga harus memenuhi kewajiban biaya lainnya.

3.

Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di forum ini perusahaan publik memutuskan jumlah laba dibagi sebagai dividen dan jumlah laba yang akan ditahan. RUPS juga membuka hal bagi investor dapat mengajukan usul-usul.

4.

Langkah yang tak kalah penting setelah go public adalah kewajiban emiten untuk bersikap terbuka. Salah satunya dengan membentuk sekretariat perusahaan (corporate secretary) yang akan menjembatani keperluan atau kebutuhan investor akan keterbukaan informasi dengan perusahaan. Walaupun proses penawaran umum perdana telah selesai dan kemudian

perusahaan telah menjadi perusahaan publik, namun sebenarnya proses penawaran umum tidaklah berakhir sampai di sini. Kewajiban pelaporan yang baru sekarang dibebankan kepada manajemen perusahaan. Manajemen akan disibukkan dengan laporan mengenai produksi dan keuangan kepada pemegang saham dalam bentuk laporan tahunan dan kuartalan, dan diharuskan mengisi formulir-formulir yang diwajibkan oleh otoritas pasar modal dan juga harus menyusun jadwal RUPS tahunan. Penawaran umum (IPO) mengurangi kontrol dari pemegang saham lama yang telah ada. Selain itu, sebagai perusahaan publik berbagai keputusan tertentu 76

Laporan tahunan adalah laporan keuangan dalam jangka waktu 1 tahun dan telah mendapat persetujuan pemegang saham lewat RUPS.


47

harus

lebih

dahulu

disetujui

oleh

para

pemegang

saham

minoritas

(independen/publik). Hal ini tentunya akan mengurangi privasi manajemen perusahaan. Dengan demikian, terlihat bahwa sebenarnya setelah perusahaan menjadi perusahaan publik, maka perusahan akan selalu mendapat tekanan untuk meningkatkan performasi dan dividen. Investor sebagai pemegang saham minoritas (independen/publik) harus disuguhi informasi-informasi khususnya laporan keuangan secara berkala. Hal ini akan menambah besarnya tekanan bagi peningkatan performasi perusahaan, terutama di masa-masa di mana kondisi pasar sedang membaik. 77 C.

Pelaksanaa Prinsip Keterbukaan Sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif Pelaksanaan prinsip keterbukaan yang paling awal dalam mekanisme pasar

modal sudah dimulai pada saat perusahaan memasuki tahap pra-pencatatan Pernyataan Pendaftaran (Registration Statement), yang wajib diserahkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Otoritas Jasa Keuangan) terdiri dari porspektus awal

(preliminary

prospectus)

dan

dokumen-dokumen

pendukung.

78

Perkembangan yang terjadi sekarang ini, Undang-undang Pasar Modal telah menanggapi keterbukaan dari kegagalan untuk mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan perhatian modern, seperti risiko lingkungan (environmental risk). Jadi terdapat suatu keharusan bagi perusahaan atau emiten untuk

77 78

Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, Op.cit., hal. 28-29. Bismar Nasution, Op.cit., hal. 91.


48

mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan hidup demi kepentingan masyarakat luas. 79 Tiga persyaratan berkenaan dengan keterbukaan pertanggungjawaban lingkungan hidup. Pertama, berhubungan dengan penjelasan bisnis perusahaan. Kedua, berhubungan dengan proses hukum keterbukaan. Ketiga, ditujukan kepada Diskusi Manajemen dan Analisis Kondisi Finansial dan Hasil-hasil Operasi (Managemenet’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Result of Operations). 80 Disamping keterbukaan masalah-masalah lingkungan hidup, perlu pula pelaksanaan prinsip keterbukaan berkenaan dengan perlindungan hak tenaga kerja yang cukup dan harmonis guna meningkatkan efisiensi kerja, sekaligus peningkatan produktivitas usaha emiten. Hal ini perlu karena kondisi kesejahteraan tenaga kerja yang memprihatinkan atau tidak memenuhi standar ketenagakerjaan menimbulkan dampak negatif pada emiten. Keresahan tenaga kerja dapat menurunkan produktivitas usaha emiten, mengingat kalau tenaga kerja resah, mereka cenderung melakukan pemogokan, yang oleh peraturan pemogokan tersebut dibenarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (UUK). 81 Selanjutnya penyampaian informasi tentang produksi emiten kepada publik yang diutamakan adalah produk tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan peraturan menyangkut perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 79

Ibid. Ibid., hal.100-101. 81 Ibid., hal.104. 80


49

Konsumen (UUPK). Karena itu hak-hak konsumen harus menjadi prioritas utama, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 82 Dengan demikian, perusahaan produsen harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 83 Di

samping

informasi

masalah

perlindungan

lingkungan

hidup,

perlindungan hak tenaga kerja dan perlindungan konsumen yang disampaikan kepada investor, informasi masalah status hak atas tanah juga harus disampaikan kepada investor, sebab masalah hak atas tanah itu sangat signifikan untuk diketahui investor. Umpamanya, apabila suatu perusahaan akan melakukan right issue. Menurut laporan keuangan telah dikeluarkan dana untuk pembelian taah guna perluasan pabrik dikemudian hari. Namun perusahaan mendapat kesulitan dalam pembuktian hak perusahaan atas tanah tersebut, karena Badan Pertanahan nasional (BPN) ternyata belum mengeluarkan sertifikat atas nama perusahaan. Hal ini menjadi berlarut-larut karena sebagian dari tanah tersebut masih diduduki masyarakat, sebab ganti rugi tidak sampai kepada yang bersangkutan. Dalam pendapat hukum yang tertera pada prospektus, dikatakan sertifikat masih dalam pengurusan. Keterangan ini bisa menyesatkan. Pada umumnya pemberian informasi mengenai masalah hak atas tanah itu merupakan hal yang spesifik bagi perusahaan yang bergerak dalam perkebunan dan bisnis properti, oleh karena inti bisnisnya selalu berkaitan dengan tanah yang luas. Oleh karena itu maka pendapat

82 83

Pasal 4 huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf b Undang-undang Perlindungan Konsumen


50

hukum di dalam prospektus harus menerangkan bila ada sengketa tanah yang timbul dalam perusahaan. Hal ini perlu dilakukan untuk perlindungan investor. 84 D.

Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Pada Perdagangan Saham di Pasar Perdana Oleh Profesi Penunjang Pasar Modal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan

pelaksananya telah mengatur mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPM). Sebagai salah satu pelaku pasar modal, profesi penunjang harus ikut membantu mengembangkan pasar modal dan turut bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kewajibannya. 85 Tanggung jawab utama dari Profesi Penunjang Pasar Modal adalah membantu emiten dalam proses go public dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (disclosure) yang sifatnya terus-menerus. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Profesi Penunjang Pasar Modal perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai UUPM dan peraturan pelaksananya serta ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten yang menjadi nasabah mereka untuk selalu mengikuti ketentuan di bidang pasar modal. Selain itu, secara aktif Profesi Penunjang Pasar Modal memberikan nasihat dan masukan terhadap perkembangan-perkembangan terbaru terutama atas adanya regulasi yang baru dengan tetap memegang independensi profesi dan integritas yang tinggi. 86

84

Bismar Nasution, Op.cit., hal.109-111. M. Irsan Nasarudin,dkk., Op.cit., hal. 89. 86 Ibid. 85


51

Suatu hal yang sangat tipikal dalam dunia pasar modal adalah informasi. Informasi adalah kata kunci dan inti dalam bisnis pasar modal. Itu sebabnya hampir semua ketentuan di pasar modal berurusan dengan persoalan informasi. Pengaturan kapan informasi boleh keluar, oleh siapa, bagaimana caranya, batasannya, unsurnya, manipulasinya, kebenarannya, dan lain sebagainya adalah hal yang sangat penting. Singkat kata, semua itu dirangkum dalam satu kata yakni “disclosure”. 87 Sehubungan dengan keterbukaan, Profesi Penunjang Pasar Modal harus mengembangkan keahlian untuk membantu emiten dalam mempersiapkan prospektus dan laporan-laporan yang diwajibkan. Di samping menyampaikan semua informasi yang material, juga menyampaikan informasi itu secara jelas, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Penekanan mengenai keterbukaan harus diberikan pada hal-hal yang sangat relevan dan menjadi perhatian analis efek dan pemodal. 88 a.

Akuntan Publik Akuntan Publik adalah pihak yang memiliki kewenangan melakukan

pemeriksaan atas keuangan emiten guna memberikan pendapat atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten. Adapun peran akuntan publik, antara lain : 89

87

Emmy Y. Ruru, dalam penyelengaraan Pendidikan dan Latihan Konsultan Hukum Pasar Modal Angkatan I/2002 di Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi Pasar Modal bekerja sama dengan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Bapepam, hal. 10 88 M. Irsan Nasarudin,dkk., Op.cit., hal. 90. 89 Sarwidji Widoatmodjo, (1), Op.cit., hal 47-48.


52

1.

Berperan dalam menentukan apakah sebuah perusahaan layak go public atau tidak, sebab pendapat akuntan publik akan dianggap sebagai informasi, sebagai bahan pertimbangan;

2.

Dalam perjalanan berikutnya, akuntan publik akan selalu menjadi narasumber bagi kebenaran laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten dalam periode tertentu (misalnya laporan triwulan atau laporan tahunan). Seperti kita ketahui bahwa laporan keuangan merupakan pintu utama untuk

menilai kinerja suatu perusahaan, terlebih bagi perusahaan yang sedang melakukan penawaran umum. Oleh karenanya, opini akuntan akan memberikan suatu keyakinan bagi pihak lain atas laporan keuangan yang diterbitkan emiten tersebut. 90 b.

Konsultan Hukum Konsultan hukum sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal,

keberadaannya sangat penting dalam proses perusahaan untuk go public. Pemeriksaan hukum oleh konsultan hukum mengungkapkan secara jelas dan terbuka (disclosure) dokumen-dokumen yang diperiksa dalam rangka penawaran umum. Sehubungan dengan profesinya itu, konsultan hukum tidak terlepas dari tanggung jawab hukum. Dalam menjalankan profesinya, konsultan hukum memiliki tanggung jawab yang terus menerus, tidak saja kepada emiten atau penjamin, tetapi juga kepada penanam modal (investor).

91

Pentingnya

pelaksanaan prinsip keterbukaan, khususnya oleh konsultan hukum pasar modal

90

Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhruddin, Op.cit , hal. 60. A. Zen Umar Purba, Tanggung Jawab Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia, Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 2, Tahun XXV, April 1995, hal. 114. 91


53

karena prinsip keterbukaan merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor sehingga pemodal (investor) secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. 92 Pada pokoknya, tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam rangka suatu penawaran umum sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada (kebenaran material) mengenai perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan melalui prospektus dalam bentuk laporan penelitian dari segi hukum dan pendapat hukum. 93 Legal audit (pemeriksaan hukum) dan legal opinion (pendapat huum) merupakan dokumen yang wajib dibuat oleh seorang konsultan hukum ketika suatu perusahaan melakukan penawaran umum dalam proses go public. Sungguhpun begitu, ada juga legal audit maupun legal opinion yang dibuat untuk kepentingan lain selain untuk go public, misalnya suatu legal audit yang dibuat untuk kepentingan merger dan akuisisi. Legal opinion harus disajikan dalam prospektus sementara legal audit tidak dimuat dalam prospektus, tetapi tersedia juga sebagai public information. 94 Tujuan konsultan hukum adalah untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk memberikan basis yang memadai dalam merumuskan suatu pendapat. Dengan adanya kecurangan, terutama yang melibatkan penyembunyian 92

Bismar Nasution, Op.cit., hal. 1. Adrian Sutedi, Op.cit., hal. 174. 94 Ibid., hal. 180 93


54

dan pemalsuan dokumentasi (termasuk pemalsuan dokumen), maka pemeriksaan (audit) yang direncanakan dan dilaksanakan semestinya mungkin dapat mendeteksi salah saji material. Oleh karena pendapat konsultan hukum atas laporan pemeriksaan hukum didasarkan pada konsep pemerolehan keyakinan memadai, konsultan hukum bukanlah penjamin dan laporannya tidak merupakan suatu jaminan. 95 Melakukan penilaian atau memberikan pendapat hukumnya secara profesional dalam hal ini adalah bahwa jika memenuhi kriteria seperti yang disebutkan dalam penjelasan resmi terhadap Pasal 80 UUPM, yaitu: 96 1.

Pekerjaannya telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan;

2.

Sesuai pula dengan prinsip-prinsip dan kode etik profesinya;

3.

Pendapatnya atau penilaiannya itu telah diberikan secara independen;

4.

Telah pula melakukan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam suatu pernyataan pendaftaran.

c.

Notaris Peran notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam

hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan public, perusahaan efek, dan reksa dana, serta pembuatan kontrak-kontrak penting seperti kontrak reksa dana, kontrak penjaminan emisi, dan perwaliamanatan. 97

95

Ibid. Ibid., hal. 181. 97 M. Irsan Nasarudin,dkk., Op.cit., hal. 94. 96


55

Sesuai dengan kebiasaan hukum di Indonesia, maka untuk menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak, pengesahan dari notaris menjadi sesuatu yang sangat penting, seperti acara rapat dan keputusan-keputusan rapat. Aktivitas pasar modal tidak lepas dari masalah ini. Jasa notaris diperlukan dalam hal-hal seperti: 98 1.

Membuat berita acara RUPS dan menysusun Pernyataan Keputusankeputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah go public.

2.

Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Tata Cara Pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.

3.

Meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasalpasal dalam AD yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Bahkan

diperlukan

untuk

melakukan

penyesuaian-

penyesuaian pasal-pasal dalam AD agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat. d.

Penilai Penilai (Appraisal) memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai

wajar dari harta milik perusahaan (aktiva), seperti nilai kekayaan tetap (fixed assets) perusahaan yang berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, dan 98

Ibid., hal. 95.


56

lain-lain. Berapa nilai pertambahannya atau nilai penyusutannya dalam jangka waktu tertentu harus dilakukan secermat mungkin sesuai dengan standar penilaian yang berlaku dan prosedur atau tata cara yang diakui oleh profesi penilai. 99 Hasil penilaian ini diperlukan sebagai bahan informasi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Dalam kaitannya ini, tanggung jawab penilai akan dituntut pula oleh publik pemegang saham. 100 Secara umum di dalam melakukan penilaian terhadap harta kekayaan suatu perubahan dalam rangka go public harus diperhatikan beberapa faktor, di antaranya: 101 1.

Lokasi harta yang dinilai.

2.

Kondisi fisik.

3.

Kenaikan nilai penyusutan

4.

Tingkat teknologi yang digunakan.

5.

Metode penilaian Hasil penilaian tersebut harus disampaikan dalam laporan yang jelas,

singkat, padat, dan sistematis sesuai dengan standar yang disepakati, penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan adanya konsistensi dalam melakukan penilaian agar para investor dapat memahami secara gamblang. 102

99

Ibid., hal. 94. Ibid. 101 Ibid. 102 Ibid. 100


57

E.

Prospektus

1.

Pengertian Prospektus Salah satu mekanisme agar keterbukaan informasi terjamin bagi investor

atau publik adalah lewat keharusan menyediakan suatu dokumen yang disebut “prospektus” bagi suatu perusahaan dalam proses melakukan go public. 103 Prospektus adalah dokumen resmi yang dikeluarkan emiten dalam rangka menjual surat berharga atau efek kepada masyarakat. Prospektus menjadi sangat penting keberadaannya jika perusahaan baru pertama kali menjual surat berharga kepada masyarakat sebab hanya dari sinilah masyarakat bisa mendapatkan informasi. 104 Pasal 1 Angka 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatakan bahwa prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. 105 Suatu prospektus harus benar-benar berisikan informasi yang penting apa adanya. Banyak tuduhan sekarang bahwa emiten melakukan going public di pasar modal Indonesia banyak menyediakan prospektus secara tidak layak, yakni hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban yuridisnya yang terbit dari peraturanperaturan yang ada, hanya basa-basi saja serta hanya sekedar menjadi pengangkat image perusahaan. Bahkan, hanya sekedar iklan belaka bagi suatu perusahaan

103

Adrian Sutedi, Op.cit., hal. 105. Sarwidji Widoatmodjo ,(1), Op.cit., hal. 61. 105 Pasal 1 Angka 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 104


58

(emiten) untuk dapat membuat saham-sahamnya menjadi laku di pasar modal, tidak ubahnya seperti fungsi iklan-iklan yang ada di media massa. 106 Seperti diketahui, transaksi pada surat berharga bukanlah transaksi riil, seperti halnya transaksi barang konvensional, di mana pembeli atau penjual dapat melihat kondisi barang yang ditransaksikan secara nyata. Transaksi pada surat berharga adalah transaksi abstrak. Jika pembeli atau penjual ingin mengetahui kualitas barang yang ditransaksikan (dalam hal ini efek), satu-satunya sumber informasi yang bisa diperoleh adalah prospektus. Oleh karena itu, sepanjang investor tidak memiliki kecakapan membaca prospektus, maka investor tersebut tidak akan bisa mengetahui kualitas efek yang dibeli atau dijualnya. 107 Prospektus adalah gabungan antara profil perusahaan dan laporan tahunan yang menjadikannya sebuah dokumen resmi yang digunakan oleh suatu lembaga/ perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkannya untuk dijual kepada publik. Suatu prospektus umumnya berisikan informasi material tentang reksadana, saham, obligasi dan investasi lainnya seperti misalnya penjelasan tentang bidang usaha perseroan,laporan keuangan, biografi dari dewan komisaris dan dewan direksi, informasi terinci mengenai kompensasi mereka, perkara-perkara yang sedang dihadapi perseroan, daftar aset perseroan, dan lainlain informasi yang bersifat material. 108

106

Adrian Sutedi, Loc.cit., hal. 105. Sarwidji Widoatmodjo, (1), Loc.cit., hal. 61. 108 http://id.wikipedia.org/wiki/Prospektus, terakhir kali diakses tanggal 9 Maret 2014. 107


59

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa: 109

1.

2.

3.

Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Setiap Pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau mengesahkan suatu Efek, atau telah melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu Efek. Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam. Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1995 tentang Pasar Modal diterangkan bahwa: 110

1.

2.

3.

Prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka Penawaran Umum. Oleh karena itu, informasi yang terkandung di dalamnya harus memuat hal-hal yang benar-benar menggambarkan keadaan Emiten yang bersangkutan sehingga keterangan atau informasi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya. Apabila informasi yang disajikan tidak benar tentang fakta yang material, atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta yang material, hal tersebut dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya Pihak-Pihak yang menggunakan keterangan yang tidak benar dengan menyebutkan bahwa Bapepam telah memberikan persetujuan, izin, pengesahan, penelitian atau penilaian atas berbagai segi keunggulan suatu Efek dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat agar membeli Efek yang ditawarkan. Yang dimaksud dengan “ketentuan mengenai prospektus” dalam ayat ini, antara lain mengenai bentuk dan isi prospektus. Prospektus tersebut sekurang-kurangnya memuat: a. b. c. d.

Uraian tentang penawaran umum Tujuan dan penggunaan dana Penawaran Umum; Analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan; Risiko usaha;

109

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab IX Emiten dan Perusahaan Publik Bagian Ketiga Prospektus dan Pengumuman Pasal 78. 110 Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab IX Emiten dan Perusahaan Publik Bagian Ketiga Prospektus dan Pengumuman.


60

e. f. g. h.

Data keuangan; Keterangan dari segi hukum; Informasi mengenai pemesanan pembelian Efek; dan Keterangan tentang anggaran dasar.

Pada kenyataannya, isi dari suatu prospektus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 111

1.

Informasi banyak bersifat kualitatif. Umumnya informasi yang disajikan memang banyak yang bersifat kualitatif, yang diduga banyak berpengaruh terhadap jalannya suatu perusahaan.

2.

Taksiran-taksiran. Kalaupun ada informasi yang kuantitatif, umumnya dibuat atas dasar taksiran-taksiran atau dengan menggunakan metode-metode penilaian.

3.

Belum siap pakai. Banyak informasi dalam prospektus yang belum siap pakai, sehingga agar dapat dipakai untuk pengambilan keputusan perlu interpretasi dan analisis lebih lanjut.

4.

Rentang waktu. Karena ada rentang waktu antara waktu pembuatan prospektus dengan waktu prospektus dibaca oleh publik, maka belum tentu informasi tersebut masih akurat, terutama informasi yang berkenaan dengan keadaan ekonomi secara makro.

111

Munir Fuady, Op.cit., hal. 85-86.


61

5.

Risiko-risiko. Banyak risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi oleh suatu perusahaan yang mesti pula diperhatikan dan risiko seperti ini disebutkan dalam suatu prospektus, seperti risiko terhadap bisnis, risiko lingkungan, risiko terhadap industri atau risiko mengenai tidak likuidnya saham. Selanjutnya, Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

memberikan rambu-rambu yuridis bagi suatu prospektus, yaitu sebagai berikut: 112 1.

2.

Dilarang memuat hal-hal: a.

Keterangan yang tidak benar tentang fakta material.

b.

Tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material.

Memuat semua rincian tentang fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.

3.

Fakta dan pertimbangan yang paling penting ditempatkan pada tempat yang paling awal.

4.

Ekstra hati-hati dalam penggunaan foto, diagram atau tabel karena sangat potensial untuk terjadinya misleading.

5.

Diungkapkan dalam bahasa yang jelas dan komunikatif.

6.

Pengungkapan fakta material harus ditekankan sesuai bidang usaha atau sektor industrinya.

7.

Mestilah terdapat pernyataan bahwa semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang disebut dalam prospektus tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai

112

Ibid., hal. 83-85.


62

dengan peraturan yang berlaku di wilayah RI dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. 8.

Selanjutnya harus ada pula pernyataan bahwa sehubungan dengan penawaran umum, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam prospektus tanpa persetujuan tertulis dari emiten dan penjamin pelaksana emisi.

9.

Menurut penjelasan atas Pasal 78 ayat (3) dari Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, maka suatu prospektus sekurang-kurangnya memuat:

10.

a.

Uraian tentang penawaran umum.

b.

Tujuan dan Penggunaan Dana Penawaran Umum.

c.

Analisis dan Pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan.

d.

Risiko usaha.

e.

Data keuangan.

f.

Keterangan dari segi hukum.

g.

Informasi mengenai pemesanan pembelian efek, dan

h.

Keterangan tentang Anggaran Dasar.

Harus ada “Klausula Huruf Besar” (yakni klausula yang dicetak dengan huruf besar) yaitu terhadap hal-hal sebagai berikut: a.

BAPEPAM

TIDAK

MEMBERIKAN

PERNYATAAN

MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS

INI.

SETIAP

PERNYATAAN

YANG


63

BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. b.

EMITEN

DAN

PENJAMIN

EMISI

EFEK

(jika

ada)

BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI KEJUJURAN

ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA

PENDAPAT

YANG

TERCANTUM

DALAM

PROSPEKTUS INI. c.

Jika direncanakan untuk menstabilisasi harga efek tertentu, maka mesti ada klausula huruf besar sebagai berikut: DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN HARGA PASAR EFEK YANG SAMA, BAIK

JENIS

MAUPUN

KELASNYA,

DENGAN

YANG

DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, PENJAMIN EMISI DAPAT MELAKUKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA. JIKA PENJAMIN EMISI MELAKUKAN STABILISASI

STABILISASI HARGA

HARGA,

MAUPUN

MAKA

PENAWARAN

BAIK UMUM

TERSEBUT DAPAT DIHENTIKAN SEWAKTU-WAKTU. Peraturan perundang-undangan dan praktik di pasar modal Indonesia memperkenalkan tiga macam prospektus, yaitu sebagai berikut: 113

113

Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhruddin, Op.cit., hal. 86.


64

a.

Prospektus Biasa Adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.

b.

Prospektus ringkas (wajib dimuat dalam dua surat kabar). Adalah ringkasan informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum agar pihak lain membeli efek.

c.

Prospektus dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil.

Dalam ilmu hukum pasar modal, sering dipersoalkan tentang kedudukan hukum dari suatu prospektus, misalnya sebagai akibat adanya prospektus yang tidak benar, seorang terpancing untuk membeli suatu efek dan karenanya ia menderita kerugian, maka secara hukum, pihak investor dapat menggugat ganti kerugian. UU No. 8 Tahun 1995 dengan tegas memberlakukan prinsip bahwa prospektus adalah merupakan suatu dokumen. Konsekuensinya, apabila ada seseorang yang menawarkan atau menjual suatu efek dengan menggunakan prospektus yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui hal yang bersangkutan, maka dia wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut. 114 Untuk dapat membebankan tanggung jawab secara hukum perdata kepada pihak penyedia prospektus yang tidak benar tersebut, hukum mensyaratkan bahwa sewaktu membeli efek, pihak pembeli efek yang bersangkutan tidak mengetahui

114

Adrian Sutedi, Op.cit., hal. 108.


65

ketidakbenaran isi prospektus tersebut. Jika dia mengetahui ketidakbenaran tersebut, tetapi masih mau membeli efek, tentunya ia tidak dapat meminta ganti kerugian sebab berarti pembeli tersebut sewaktu membeli efek telah melakukan risk assumption, yaitu siap untuk ambil risiko. Jadi, ini merupakan a part of the game baginya. 115 Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1995 mengatakan bahwa yang mesti bertanggung jawab jika ada pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari adanya prospektus yang menyesatkan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah: 116 a.

Setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran.

b.

Direktur dan komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

c.

Penjamin pelaksana emisi efek.

d.

Profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Dengan demikian, kemudian muncul teori yang menyatakan bahwa

sebaiknya pembuatan suatu prospektus dilakukan oleh orang-orang yang profesional atau para ahli, mengingat orang kebanyakan tidak akan pernah mau membaca prospektus. 117

115

Ibid. Ibid. 117 Ibid. 116


66

2.

Membaca Prospektus Dalam praktik, dokumen prospektus cukup tebal dan memuat banyak

informasi. Bagi investor besar, terutama yang ingin menguasai perusahaan tentu harus membaca semua isi prospektus. Tetapi untuk investor minoritas atau investor publik yang tidak bermaksud membeli saham untuk menguasai, tidak perlu membaca seluruh isi prospektus. Kepentingan investor minoritas adalah untuk mengetahui bahwa efek yang ditawarkan berasal dari perusahaan yangs ehat keuangannya dan dikelola oleh orang-orang yang memiliki reputasi baik, mengetahui bahwa harga suatu efek terlalu murah atau terlalu mahal, dan kapan harus membeli atau menjual efek yang berkaitan dengan jadwal go public. Untuk kepentingan ini, informasi yang perlu diketahui, di antaranya diuraikan berikut ini: 118 a.

Jadwal Emisi

Informasi jadwal emisi diperlukan untuk mengetahui: 1.

Harga perdana, yaitu harga ketika pertama kali saham dijual kepada masyarakat. Harga ini yang berlaku di pasar perdana.

2.

Periode penawaran. Di pasar perdana, penawatan saham dari penjamin emisi dibatasi dalam waktu tertentu, misalnya satu bulan.

3.

Total saham atau obligasi yang ditawarkan.

4.

Waktu penjatahan, yaitu pembagian kepada masing-masing investor karena terbatasnya jumlah saham atau obligasi yang dijual.

118

Sarwidji Widoatmodjo, (1), Op.cit., hal. 65-68.


67

5.

Waktu pengembalian uang pesanan (refund) jika pemesan tidak mendapat jatah.

6.

Waktu listing.

b.

Sejarah Singkat Perusahaan Informasi sejarah singkat perusahaan diperlukan untuk mengetahui reputasi

perusahaan, apakah selama ini memiliki citra yang bagus atau tidak. c.

Komisaris dan Direksi Informasi tentang komisaris dan direksi diperlukan untuk mengetahui

reputasi para pengelola perusahaan. Jika perusahaan dikelola oleh profesional yang bereputasi baik, maka perusahaan memiliki prospek yang cerah dan saham atau obligasi perusahaan ini bisa dipertimbangkan untuk dibeli. d.

Laporan Keuangan Informasi laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui tingkat kesehatan

keuangan perusahaan. Jika kondisi keuangan perusahaan sehat, maka memiliki peluang besar untuk mencetak laba di masa-masa mendatang sehingga bisa diharapkan untuk membagi dividen atau membayar Bungan obligasi dan harga saham atau obligasi juga bisa meningkat. e.

Proyeksi Dalam prospektus, biasanya emiten menyajikan proyeksi keuangan ke

depan. Amati, proyeksi ini apakah pertumbuhannya masuk akal, misalnya, dicantumkan proyeksi laba akan meningkat 100% pada tahun berikutnya dari laba yang berjalan sekarang. Apakah ini bisa diterima akal sehat ataukah tidak. Jika


68

emiten membuat proyeksi yang tidak bisa diterima nalar normal, berarti tidak layak untuk dibeli saham ataupun obligasinya. f.

Kebijaksanaan Dividen Informasi yang diperlukan untuk menilai kepedulian emiten terhadap

pemegang sahamnya. Selain itu, juga untuk mengukur komitmen emiten terhadap janjinya sendiri. Jika perusahaan memiliki kebijaksanaan yang bagus, misalnya, akan memberikan dividen yang jumlahnya cukup besar dan secara konsisten, maka saham ini layak untuk dikoleksi sebagai investasi. Demikian pula, seandainya kelak pada saatnya membagi dividen ternyata emiten tidak konsisten, yaitu tidak melaksanakan kebijaksanaan dividen yang telah dicantumkan di prospektus, investor bisa meninggalkan emiten demikian, dengan melepas sahamnya, kecuali laba yang tidak dibagi sebagai dividen digunakan untuk memperbesar perusahaan, yang ditandai naiknya asset dan harga saham.


BAB II PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PENAWARAN SAHAM PERDANA. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, transparansi

Recommend Documents