MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelimpahan Pendidikan

Sebagian Kepada

Urusan

Gubernur

Pemerintahan Dalam

Bidang

Penyelenggaraan

Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016; Mengingat

: 1. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

-2-

3. Undang-Undang Pemeriksaan

Nomor

15

Pengelolaan

Tahun dan

2004

tentang

Tanggung

Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Indonesia

Daerah

Tahun

(Lembaran

2004

Nomor

Negara 126,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Pemerintahan Indonesia

Nomor

Daerah

Tahun

23

Tahun

(Lembaran

2014

Nomor

2014

Negara 244,

tentang Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan

Tugas

Pembantuan

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Lembaga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

-3-

11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG

PELIMPAHAN

PEMERINTAHAN

BIDANG

GUBERNUR

DALAM

SEBAGIAN

URUSAN

PENDIDIKAN

KEPADA

PENYELENGGARAAN

DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal 1 (1)

Sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan yang

dilimpahkan

kepada

Gubernur

dalam

penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2016 meliputi sebagian program: a. pendidikan

anak

usia

dini,

dan

pendidikan

masyarakat; b. pendidikan dasar dan menengah; c. guru dan tenaga kependidikan; dan d. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya

kementerian

pendidikan

dan

kebudayaan. (2)

Kegiatan

pada

sebagian

program

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. program

pendidikan

anak

usia

dini,

dan

pendidikan masyarakat meliputi: 1) penyediaan layanan pendidikan anak usia dini; 2) penyediaan layanan kursus dan pelatihan; 3) penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; 4) penyediaan layanan pendidikan keluarga; dan

-4-

5) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. b. program pendidikan dasar dan menengah meliputi: 1) pembinaan sekolah dasar; 2) pembinaan sekolah menengah pertama; 3) pembinaan sekolah menengah atas; 4) pembinaan sekolah menengah kejuruan; 5) pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus; dan 6) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. c. program guru dan tenaga kependidikan meliputi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya

Direktorat

Jenderal

Guru

dan

Tenaga Kependidikan. d. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian pendidikan dan kebudayaan meliputi: e. peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan, penganggaran dan kerja sama luar negeri. Pasal 2 (1)

Alokasi

anggaran

sebagian

bidang

pendidikan

yang

urusan

pemerintahan

dilimpahkan

kepada

Gubernur dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) meliputi: a. program pendidikan

pendidikan

anak

usia

masyarakat

dini,

sebesar

dan Rp

73.949.484.000,- (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah); b. program pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp 474.672.862.000,- (empat ratus tujuh puluh empat milliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

-5-

c. program guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp 36.061.741.000,- (tiga puluh enam miliar enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan d. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp 27.449.009.000,- (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ribu rupiah). (2)

Rincian alokasi angggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

tercantum

dalam

Lampiran

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Pelaksanaan

kegiatan,

pengawasan,

dan

pertanggungjawaban, pemeriksaan

dalam

pelaporan, rangka

penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan dilaksanakan

dalam

penyelenggaraan

sesuai

dengan

dekonsentrasi

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. Pasal 4 (1)

Koordinasi, pembinaan manajemen, dan administrasi keuangan

dilakukan

oleh

Sekretariat

Jenderal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2)

Pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai

dari

dana

dekonsentrasi

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

-6-

Pasal 5 Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan. Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Peraturan

Menteri

memerintahkan ini

dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2016 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. ANIES BASWEDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 352 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. Aris Soviyani NIP 196112071986031001

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2016

NO.

KODE

01

PROVINSI/SATUAN KERJA/PROGRAM

BIAYA

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

14,017,718

01

010022

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

561,130

03

019040

Program Pendidikan Dasar dan Menengah

11,747,279

05

019005

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

1,123,678

16

361169

Program Guru dan Tenaga Kependidikan

585,631

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

34,270,380

02 01

020002


886,653

03

029095


28,281,015

-2-

NO.

KODE


BIAYA

05

029000


3,688,632

16

361170


1,414,080

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

27,692,941

03 01

030059


917,961

03

039096


20,917,513

05

039033


4,191,531

16

361171


1,665,936

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

10,925,094

04 01

040007


894,597

03

049054


8,324,885

05

049000


1,136,240

16

361172


569,372

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

34,881,205


1,007,825

05 01

050034

-3-

NO.

KODE


BIAYA

03

059108


27,420,461

05

059017


4,650,267

16

361173


1,802,652

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

21,164,610

06 01

060071


903,585

03

069083


16,183,581

05

069035


2,794,784

16

361174


1,282,660

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

30,857,718

07 01

070003


1,036,688

03

079070


24,245,577

05

079000


3,890,763

16

361175


1,684,690

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

16,846,846


752,560

08 01

080015

-4-

NO.

KODE


BIAYA

03

089078


12,611,690

05

089020


2,413,590

16

361176


1,069,006

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

15,360,265

09 01

090015


653,874

03

099263


12,094,885

05

099008


1,758,126

16

361177


853,380

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

12,599,822

010 01

100028


658,634

03

109068


9,611,083

05

109017


1,565,009

16

361178


765,096

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

18,203,265


720,754

011 01

110010

-5-

NO.

KODE


BIAYA

03

119074


14,953,781

05

119017


2,108,158

16

361179


970,572

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

17,219,884

012 01

120064


715,874

03

129071


13,458,294

05

129025


2,138,644

16

361180


907,072

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

15,059,901

013 01

130013


756,369

03

139070


11,498,597

05

139009


1,904,785

16

361181


900,150

-6-

NO.

KODE

014


BIAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

14,197,896

01

140028


716,341

03

149068


10,595,117

05

149015


1,874,334

16

361182


1,012,104

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

13,475,014

015 01

150046


724,346

03

159067


9,907,893

05

159023


1,936,015

16

361183


906,760

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

14,785,262

016 01

160015


667,988

03

169069


11,639,747

05

169015


1,544,367

-7-

NO.

KODE 16

361184

017


BIAYA


933,160

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA

15,632,331

01

170002


808,829

03

179061


12,164,470

05

179000


2,068,610

16

361185


1,040,422

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

15,396,206

018 01

180007


715,091

03

189077


12,020,863

05

189005


1,739,548

16

361186


920,704

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

22,608,130

019 01

190024


951,863

03

199072


17,154,117

-8-

NO.

KODE


BIAYA

05

199017


3,081,478

16

361187


1,420,672

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

17,350,791

020 01

200007


705,839

03

209064


13,612,843

05

209006


2,088,685

16

361188


943,424

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU

19,302,416

021 01

210011


842,121

03

219058


15,444,017

05

219016


1,828,198

16

361189


1,188,080

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI BALI

15,192,820


1,152,181

022 01

220042

-9-

NO.

KODE


BIAYA

03

229064


11,802,411

05

229018


1,385,906

16

361190


852,322

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVISI NUSA TENGGARA BARAT

14,269,554

023 01

230010


711,101

03

239073


11,114,973

05

239014


1,616,140

16

361191


827,340

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTT

25,503,008

024 01

240068


1,175,828

03

249098


19,771,595

05

249028


3,027,189

16

361192


1,528,396

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA

32,955,552


1,688,127

025 01

250002

-10-

NO.

KODE


BIAYA

03

259058


23,560,745

05

259000


5,031,590

16

361193


2,675,090

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU

12,085,875

026 01

260014


671,034

03

269069


9,129,967

05

269022


1,495,682

16

361194


789,192

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROVINSI MALUKU UTARA

15,590,542

027 01

280014


721,163

03

289069


12,183,969

05

289014


1,648,536

16

361195


1,036,874

-11-

NO.

KODE

028


BIAYA

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

15,154,754

01

290027


546,824

03

299338


12,630,561

05

299016


1,360,553

16

361196


616,816

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

10,557,794

029 01

300002


605,882

03

309139


8,131,676

05

309004


1,177,182

16

361197


643,054

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO

10,802,014

030 01

310030


629,515

03

319058


8,286,334

05

319022


1,199,861

16

361198


686,304

-12-

NO.

KODE

031


BIAYA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

11,649,383

01

320031


647,086

03

329055


9,037,015

05

329034


1,297,776

16

361199


667,506

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA BARAT

21,586,077

032 01

330022


1,101,160

03

339053


16,360,555

05

339011


2,587,398

16

361147


1,536,964

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI BARAT

11,012,829

033 01

340033


596,413

03

340069


8,597,292

05

340036


1,140,854

-13-

NO.

KODE 16

361148

034

PROVINSI/SATUAN KERJA/PROGRAM Program Guru dan Tenaga Kependidikan

BIAYA 678,270

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN UTARA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

12,925,199

01

350069

603,773

03

350070


10,178,061

05

350071


1,455,375

16

361149


687,990 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. Aris Soviyani NIP 196112071986031001

ANIES BASWEDAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents