BAB II PERKEMBANGAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTIONS) 1.
Definisi Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Actions) Beberapa definisi yang mencoba menjelaskan istilah Class Actions, baik menurut kamus hukum, peraturan perundang-undangan maupun dari ahli hukum antara lain sebagai berikut : a. Black’s Law Dictionary : Class actions adalah sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa perlu menyebut satu peristiwa satu anggota yang diwakili. 14 b. Gloritier Multi Media Encyclopedia : Class Actions adalah gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih anggota kelompok masyarakat mewakili seluruh anggota kelompok masyarakat. 15 c. Menurut
Undang-Undang
Nomor
:
23
Tahun
1997
Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
14
Emerson Yuntho, Class Actions suatu pengantar, seri bahan bacaan untuk pengacara X Tahun 2005. Hal. 1. 15 Ibid.
16
Universitas Sumatera Utara
Class Actions adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. d. Menurut Mas Acmad Santosa Class Actions atau Gugatan Perwakilan (kelompok) merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Orang (tunggal) atau orang-orang yang lebih dari satu (jamak) yang tampil sebagai penggugat disebut sebagai wakil kelas (Class Representative), sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut sebagai Class Members. 16 e. PERMA RI Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Di Indonesia terminologi Class Actions diubah menjadi gugatan perwakilan kelompok. PERMA RI Nomor : 1 Tahun 2002 merumuskan gugatan perwakilan kelompok sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili 16
Mas Acmad Santosa, Amanda Cornwall, Slaeman N Sembiring, Boedi. Wijardjo, Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan Kelompok, Jakarta, 1999. Hal. 1.
Universitas Sumatera Utara
sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan pada prinsipnya gugatan Class Actions adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili. 17 Masih banyak kalangan praktisi hukum yang mencampur adukkan antara pengertian gugatan perwakilan kelompok (Class Actions) dan konsep hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebenarnya gugatan perwakilan kelompok dan hak gugat organisasi (Legal Standing) memiliki perbedaan konseptual. Perbedaan yang paling prinsip adalah terletak pada subjek hukum yaitu pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada gugatan perwakilan kelompok (Class Actions) penggugat (subjek hukum) adalah orang-orang atau manusia yang berjumlah 1 (satu) orang atau lebih sebagai unsur wakil kelas atau wakil kelompok (Class Representative) dan anggota kelas atau anggota kelompok yang pada umumnya berjumlah besar (Class Members). Baik wakil kelompok maupun anggota kelompok pada umumnya merupakan pihak korban atau yang mengalami kerugian nyata.
17
Emerson Yuntho, Op. Cit, Hal. 1
Universitas Sumatera Utara
Sedangkan
dalam konsep
Legal
Standing,
lembaga
swadaya
masyarakat sebagai penggugat bukan sebagai pihak korban atau yang mengalami kerugian nyata. Namun karena kepentingannya ia mengajukan gugatannya, misalnya lembaga swadaya masyarakat sebagai penggugat mewakili
kepentingan
perlindungan
lingkungan
hidup
yang
perlu
diperjuangkan karena posisi lingkungan hidup sebagai ekosistem sangat penting.
Karena
lingkungan
hidup
tidak
dapat
memperjuangkan
kepentingannya sendiri karena tidak dapat berbicara sehingga perlu pihak yang memperjuangkan. Jadi pihak yang dapat mengajukan Legal Standing hanyalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau kelompok organisasi yang memiliki syarat-syarat tertentu. Perbedaan lain antara Class Actions dengan Legal Standing adalah perihal tuntutan ganti rugi dalam Class Actions pada umumnya adalah ganti rugi berupa uang sedangkan dalam Legal Standing tidak dikenal tuntutan ganti kerugian uang, tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bersifat deklaratif. Ganti rugi hanya dapat dimungkinkan sepanjang atau terbatas pada biaya yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Dalam hukum di Indonesia tidak ditemukan definisi secara jelas dan rinci mengenai pengertian Legal Standing. Definisi secara bebas dari Legal Standing adalah suatu tata cara pengajuan gugatan secara perdata yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi
Universitas Sumatera Utara
syarat atau suatu tindakan atau perbuatan atau keputusan orang-perorangan atau lembaga atau pemerintah yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 18 Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan gugatan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran riil. Tidak semua organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat mengajukan Hak Gugat (Legal Standing). Untuk bidang lingkungan hidup menyebutkan bahwa hanya organisasi lingkungan hidup / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup yang memenuhi beberapa persyaratan yang dapat mengajukan gugatan Legal Standing yaitu 19 : a. Berbentuk badan hukum atau yayasan. b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. c. Telah melaksanakan kegiatan susuai dengan anggaran dasar.
18
Emerson Yuntho, Class Actions suatu pengantar, seri bahan bacaan untuk pengacara X Tahun 2005, Hal. 8. 19 Ibid. Hal. 9.
Universitas Sumatera Utara
2.
Unsur-Unsur dan Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Actions) A. Unsur-unsur Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Actions) Dari definisi gugatan perwakilan kelompok maka didapatkan unsur-unsur Class Actions sebagai berikut : a. Ada gugatan secara perdata Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Actions) masuk dalam lapangan hukum perdata. Istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri. Gugatan yang merupakan bentuk tuntutan hak yang mengandung sengketa, pihak-pihaknya adalah penggugat dan tergugat. Pihak disini dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum. Umumnya tuntutan dalam gugatan perdata adalah ganti rugi berupa uang. b. Ada wakil kelompok (Class Representative) Adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Sejak saat gugatan perwakilan kelompok (Class Actions) didaftarkan di pengadilan maka kedudukan dari wakil kelompok menjadi sebagai penggugat aktif.
Universitas Sumatera Utara
c. Ada Anggota Kelompok (Class Members) Adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya telah diwakili oleh wakil kelompok untuk memperoleh perlindungan hak di pengadilan. Apabila gugatan perwakilan kelompok (Class Actions) diajukan oleh wakil kelompok di pengadilan maka kedudukan dari semua anggota kelompok adalah sebagai penggugat passif. 20 d. Adanya kerugian Untuk dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok baik pihak wakil kelompok maupun anggota kelompok harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian. Didalam posita maupun petitum gugatan, tuntutan ganti kerugian harus dikemukakan secara jelas dan terinci, tentang jumlah ganti rugi yang dituntut, tidak dapat dikirakira atau berdasarkan asumsi saja. Hakim berhak untuk menolak jumlah ganti rugi yang tidak dirinci. Dalam praktek biasanya diajukan jumlah kerugian yang jumlahnya sangat besar tanpa merinci dari mana datangnya jumlah tuntutan tersebut. e. Ada kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum salah satu unsur penting dalam gugatan perwakilan kelompok harus terdapat persamaan fakta (peristiwa) dan persamaan dasar hukum antara pihak yang mewakili yakni Wakil Kelompok (Class
20
Emerson Yuntho, Ibid. Hal. 2.
Universitas Sumatera Utara
Representative) dengan pihak yang diwakili yakni Angggota Kelompok (Class Members). 21
B. Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Actions) Untuk menentukan apakah suatu gugatan dapat diajukan dengan menggunakan prosedur gugatan perwakilan kelompok (Class Actions), atau diajukan sebagai gugatan perdata biasa, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, karena tidak terpenuhi persyaratan tersebut dapat mengakibatkan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima, adapun persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut 22 : a. Adanya jumlah anggota yang banyak (Nomerousity). Untuk dapat diperiksa berdasarkan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Actions) harus sedemikian banyak sehingga tidaklah praktis dan efisien apabila pengajuan gugatan dilakukan secara sendirisendiri. b. Adanya kesamaan (Commonality). Persyaratan lain untuk sahnya suatu Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Actions) adalah adanya kesamaan fakta (Questions of Fact) maupun kesamaan dasar hukum (Questions of Law) antara wakil kelas (Class Representative) dan anggota kelas (Class Members). Wakil kelas dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan antara wakil kelas dan anggota kelasnya. Dan lebih praktis kalau kesamaan 21
Ibid. http://www.inclaw-hukum.com/index.php/hukum-perdata/hukum-acara-perdata/139gugatan-class-action, diakses tanggal 1 Juni 2013, 21.00 WIB 22
Universitas Sumatera Utara
masalah hukum dan kesamaan fakta diuraikan sendiri-sendiri dalam gugatan. Dalam menentukan kesamaan fakta tidak berarti dalam gugatan Class Actions tidak diperkenankan adanya perbedaan. Perbedaan tetap dapat diterima sepanjang perbedaan tersebut bukan merupakan perbedaan yang substansial. c. Sejenis (Typicality). Perlu pembuktiaan adanya keadaan yang sama, serupa atau saling berkaitan dan ada kaitan keadaan yang menimbulkan tuntutan. Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok harus mempunyai persamaan jenis tuntutan, dan pada umumnya jenis tuntutan yang dituntut adalah pembayaran ganti rugi berupa uang.
d. Adequacy of Representation, yaitu perwakilan kelompok merupakan perwakilan kelompok yang layak, dengan memenuhi beberapa persyaratan:
a. harus memiliki kesamaan fakta dan atau dasar hukum dengan anggota kelompok yang diwakilinya; b. memiliki bukti-bukti yang kuat; c. jujur; d. memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan dari anggota kelompoknya; e. mempunyai sikap yang tidak mendahulukan kepentingannya sendiri disbanding kepentingan anggota kelompoknya; dan
Universitas Sumatera Utara
f. sanggup untuk menanggulangi membayar biaya-biaya perkara di pengadilan.
3.
Manfaat dan Kelemahan Gugatan Perwakilan Kelompok Gugatan
perwakilan
kelompok
merupakan
suatu
cara
untuk
memudahkan pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Bahwa sangatlah tidak praktis kasus yang melibatkan ratusan, ribuan bahkan jutaan orang yang menderita kerugian, memiliki fakta atau dasar hukum serta tergugat yang sama diajukan secara sendiri-sendiri melalui gugatan biasa, maka proses beracara akan menghabiskan banyak biaya dan tidak efisien. Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Actions) memiliki manfaat sebagai berikut : a. Proses berperkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien 23. Tidaklah ekonomis bagi pengadilan jika harus melayani gugatan yang sejenis secara satu persatu. Bagi pihak penggugat dengan melalui mekanisme Class Actions maka biaya perkara dan biaya untuk pengacara menjadi lebih murah dibandingkan dengan dilakukan gugatan biasa (secara individu), yang kadang-kadang tidak sesuai dengan besarnya ganti kerugian yang akan diterima. Tidak sedikit pihak yang mengurungkan niatnya untuk menyelesaikan perkaranya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan disebabkan karena mahalnya biaya berperkara (pengacara).
23
https://www.causes.com/causes/303502/updates/232827, diakses pada tanggal 2 Juni 2013, 19.00 WIB
Universitas Sumatera Utara
Manfaat ekonomi ini tidak saja dirasakan oleh penggugat, akan tetapi juga oleh tergugat, sebab dengan pengajuan gugatan secara Class Actions, tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani pihak-pihak yang dirugikan. b. Mencegah adanya gugatan-gugatan individual yang bersifat pengulangan terhadap permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang sama juga untuk mencegah putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten. c. Memberi akses pada keadilan dan mengurangi hambatan-hambatan bagi penggugat individual yang pada umumnya berposisi lebih lemah, apabila biaya gugatan yang akan ditanggung atau dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai tuntutan yang digugat, maka melalui Class Actions kendalakendala ini dapat diatasi karena biaya ditanggung bersama untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam rangka memperjuangkan hak kelompok masyarakat atas keadilan untuk memperoleh ganti kerugian, dan menjadi lebih diperhatikan dan diprioritaskan penanganannya oleh pengadilan. d. Merubah sikap pelaku pelanggaran dengan diterapkannya prosedur Class Actions berarti memberikan akses yang lebih luas bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan biaya lebih efisien dan kemudian akan berpeluang untuk menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi untuk merugikan kepentingan masyarakat luas. 24
24
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
Bahwa selain manfaat yang dapat diperoleh dalam mengajukan gugatan secara Class Actions juga memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan-kelemahan dari Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Actions) adalah sebagai berikut : a) Kesulitan dalam mengelola. Semakin banyak jumlah anggota kelompok, semakin sulit mengelola
gugatan
perwakilan
kelompok.
Mewakili
dan
mengkoordinasikan kepentingan orang banyak bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi sangat dimungkinkan para penggugat tidak tinggal berdiam pada suatu wilayah melainkan menyebar diwilayahwilayah yang menyulitkan wakil kelompok untuk menyampaikan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kasus yang diajukan. Penyampaian informasi terhadap anggota kelompok yang jauh tempat tinggalnya memerlukan biaya yang cukup besar dan akan ditanggung oleh wakil kelompok (wakil kelas). Apabila gugatan dimenangkan dan ganti rugi diberikan juga mengalami kesulitan untuk pemberitahuan dan pendistribusian dan bukan tidak mungkin jumlah ganti kerugian tidak sebanding dengan biaya pendistribusian. b) Dapat menyebabkan ketidak adilan. Ketidak adilan yang mungkin terjadi berkaitan dengan masalah penentuan keanggotaan kelompok dan keterikatan dengan putusan hakim.
Apabila
prosedur
yang
dipilih
untuk
menentukan
Universitas Sumatera Utara
keanggotaan kelompok adalah opt-in, maka tidak adanya persyaratan masuk dari anggota kelompok yang mempunyai kesamaan kepentingan hanya karena tidak mengetahui adanya pemberitahuan mengakibatkan hak mereka tidak ikut sebagai pihak penggugat Class Actions, karena putusan hakim hanya mempunyai akibat bagi mereka yang masuk sebagai anggota kelompok. Sedangkan apabila prosedur yang dipilih untuk menentukan keanggotaan adalah dengan prosedur opt-out, maka apabila tidak ada pernyataan opt-out dari orang yang menjadi anggota kelompok hanya karena tidak tahu adanya pemberitahuan akan mengakibatkan mereka menjadi anggota kelompok dengan segala konsekuensi dari putusan hakim. c) Dapat menyebabkan kebangkrutan terhadap tergugat. Apabila
dalam
putusan
gugatan
perwakilan
kelompok
dikabulkan dengan memberikan ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu kepada seluruh anggota kelompok yang jumlahnya sangat banyak dapat mengakibatkan tergugat bangkrut. d) Publikasi Class Actions dapat menyudutkan pihak tergugat. Pemberitaan media massa dan adanya pemberitahuan tentang gugatan perwakilan kelompok di media massa dapat menimbulkan prasangka yang tidak baik bagi kedudukan dari pihak tergugat, meskipun gugatan belum dibuktikan atau diputus oleh pengadilan. 25
25
Emerson yuntho,Op. cit.
Universitas Sumatera Utara
