BAB II PERIJINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM (ORANG) DALAM TRAYEK

BAB II PERIJINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM (ORANG) DALAM TRAYEK 2.1 Prosedur Perijinan Pengadaan Angkutan Umum (Orang) Dalam Trayek Menurut Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 (Pasal 1), Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap , lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. Dan setiap angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum wajib memiliki beberapa izin diantaranya (Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Pasal 15) : a. b. c. d.

Izin usaha angkutan Izin trayek Izin operasi Izin insidentil

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 55 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

56

a. Izin Usaha Angkutan Untuk melakukan usaha angkutan, penyelenggara angkutan wajib memiliki izin usaha angkutan. Untuk memperoleh izin usaha angkutan tersebut, penyelenggara angkutan waib memenuhi persyaratan, yaitu : 1) Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 2) memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan; 3) Memiliki surat keterangan domisili perusahaan; 4) Memiliki surat izin tempat usaha; 5) Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor; 6) Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (garasi/pool). Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan surat izin atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara yang berlaku (Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1993 Tentang Izin Usaha Angkutan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya). Surat izin ini berlaku selama penyelenggara angkutan tersebut masih menjalankan usahanya. Bagi penyelenggara angkutan yang telah memiliki surat izin usaha angkutan, maka akan mendapatkan stiker bukti kepemilikan izin usaha angkutan dan harus di tempelkan pada kendaraan yang akan digunakan sebagai angkutan umum penumpang dan lokasi penempelan stiker harus mudah dilihat dari luar. Berikut ini adalah skema prosedur perizinan usaha angkutan (gambar 1):

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

57

GAMBAR 1

Sumber : Sumber : Imaniar Rosanti, Bag. Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Untuk menyelenggarakan suatu usaha angkutan umum penumpang, pemohon harus mendapatkan suatu izin usaha angkutan. Langkah awal pemohon melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Setelah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, pemohon mengajukannya ke petugas loket, dan akan melalui pengecekan kelengkapan syarat-syarat. Jika tidak lengkap (T), maka petugas akan menyuruh pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang telah diatur menurut peraturan yang berlaku. Dan apabila lengkap (Y), maka akan diteruskan menuju sekretaris, dan ke kepala dinas untuk


58

mendapatkan surat persetujuan, kemudian kembali ke sekretaris, dan selanjutnya ke kepala bidang angkutan, kepala seksi angkutan darat, serta dibuatkan konsep surat izin / penolakan, yang kemudian diajukan kembali ke kepala bidang angkuta, sekretaris, kepala dinas,

kemudian

kembali ke sekretaris, dan ke petugas loket. Jika disetujui (Y), maka surat izin usaha angkutan akan diberikan kepada pemohon. Dan jika tidak disetujui (T), maka pemohon diharuskan memperbaiki surat permohonan yang telah diajukan, atau melengkapi syarat-syarat yang kurang. Untuk setiap pemberian surat izin usaha angkutan, dikenakan pungutan retribusi. Besarnya retribusi untuk setiap kendaraan umum ditetapkan sebagai berikut : 1) Untuk usaha dengan truk gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); 2) Untuk usaha dengan truk tanpa gandengan, light truck atau bus, sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah); 3) Untuk usaha dengan subur ban, oplet, colt, pick up, dan bemo, sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah); 4) Untuk usaha dengan kendaraan hasil produksi tahu 1975 atau sebelumnya dapat diberikan keringanan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan tarif sebagaimana disebutkan di atas.

b. Izin Trayek Izin trayek merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari 1) 2) 3) 4)

Keputusan Izin Trayek; Keputusan pelaksanaan izin trayek; Lampiran keputusan berupa daftar kendaraan; Kartu pengawasan kendaraan. Untuk

memperoleh

izin

trayek,

pemohon

menyampaikan

permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.


59

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin trayek sebagai berikut ( Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum) : 1) Memiliki surat izin usaha angkutan ; 2) Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek ; 3) Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili perusahaan dan foto copy buku uji ; 4) Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan ; 5) Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan ; 6) Surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia ; 7) Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan. Penyelenggara angkutan yang telah

memperoleh izin trayek

diwajibkan untuk (Pasal 24 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya

Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum) : Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan ; Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan; Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan ; Melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan; Mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan ; Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 7) Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor; 8) Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan; 9) Mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki; 1) 2) 3) 4) 5) 6)


60

10) Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; 11) Mengoperasikan kendaraan cadangan yang harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan ; 12) Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan ; 13) Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai ketentuan yang tercantum dalam kartu pengawasan ; 14) Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi ; 15) Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan ; 16) Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan ; 17) Melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan ; 18) Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan; 19) Mematuhi ketentuan tarif; 20) Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan. Sedangkan untuk struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek angkutan umum penumpang, sebagai berikut : 1) Bus besar sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap tahun setiap kendaraan; 2) Bus sedang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap tahun setiap kendaraan; 3) Bus kecil sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) setiap tahun setiap kendaraan;

Berikut ini merupakan skema prosedur permohonan izin trayek di Dinas Perhubungan :


61

GAMBAR 2 START

T

PEMOHON

PEMOHON

PETUGAS LOKET

PETUGAS LOKET

KEPALA SUB DINAS ANGKUTAN DARAT

L KEPALA DINAS


KEPALA DINAS

KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG


Sumber : Riza , Bagian Angkutan Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Pertama, pemohon mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri : 1) 2) 3) 4)

Fotocopy KTP yang masih berlaku; Fotocopy STNK yang masih berlaku; Fotocopy Izin Usaha (Kartu Pengawasan Izin Usaha); Fotocopy Tanda Uji Kendaraan.

Kepala Bagian Tata Usaha menerima dan mencatat berkas permohonan dan menyampaikan kepada Kepala Dinas (kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 1 hari). Kepala Dinas meneliti permohonan, memberi disposisi untuk diproses dan menyampaikan berkas tersebut kepada Kepala Sub Dinas Angkutan Darat (kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 1 hari). Setelah Kepala Sub Dinas Angkutan Darat menerima


62

berkas permohonan dari Kepala Dinas segera meneliti dan memberi disposisi kepada Kepala Seksi Angkutan Orang untuk diproses (kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 2 hari).

Setelah Kepala Seksi

Angkutan Orang menerima berkas permohonan dari Kepala Sub Dinas Angkutan Darat segera : 1) Mengadakan penelitian ke lokasi sebagai dasar persetujuan / penolakan pemberian izin; 2) Meneliti dan memproses konsep surat izin; 3) Menyampaikan konsep surat izin kepada Kepala Sub Dinas Angkutan Darat (kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 7 hari. Kepala Sub Dinas Angkutan Darat menerima konsep surat izin dari Kepala Seksi Angkutan Orang untuk diteliti dan diteruskan kepada Kepala Dinas (kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 2 hari). Setelah Kepala Dinas menerima berkas konsep surat izin dari Kepala Sub Dinas Angkutan Darat untuk ditanda tangani dan dikirim kembali kepada Kepala Sub Dinas Angkutan Darat (kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 1 hari). Setelah Kepala Sub Dinas Angkutan Darat menerima berkas surat izin dari Kepala Dinas melakukan kegiatan : 1) Mencatat, memberi nomor agenda, menyimpan arsip, dan memberi stempel dinas; 2) Menerima dan membayar retribusi ke Bendaharawan Khusus Penerima; 3) Menyerahkan surat izin kepada pemohon (kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 1 hari). Sedangkan untuk prosedur pemrosesan Kartu Pengawasan Izin Trayek dapat dilihat pada skema berikut ini :


63

GAMBAR 3 START

T

PEMOHON

PEMOHON

PETUGAS LOKET

PETUGAS LOKET

KEPALA SUB DINAS ANGKUTA

L KEPALA DINAS


KEPALA DINAS




Pemohon mengambil dan mengisi formulir surat permohonan yang telah disediakan dengan dilampiri : 1) 2) 3) 4) 5)

Fotocopy KTP yang masih berlaku; Fotocopy STNK yang masih berlaku; Fotocopy Izin Usaha (Kartu Pengawasan Izin Usaha); Fotocopy izin trayek / izin operasi sebelumnya; Fotocopy Surat Tanda Uji Kendaraan.

Kepala Sub Dinas Angkutan Darat : 1) Menerima dan mencatat berkas permohonan; 2) Meneliti kelengkapan berkas dan memproses Kartu Pengawasan; 3) Menyampaikan berkas kepada Kepala Seksi Angkutan Orang; 4) Menerima dan membayar uang retribusi ke Bendahara Khusus Penerima. Kepala Seksi Angkutan Orang : 1) Menerima berkas dari Kepala Sub Dinas Angkutan Darat; 2) Meneliti dan memberi persetujuan untuk diproses;


64

3) Mengembalikan berkas yang tidak disetujui kepada Kepala Sub Dinas Angkutan Darat; 4) Meneruskan berkas yang telah disetujui kepada Kepala Sub Dinas Angkutan Darat. Kepala Sub Dinas Angkutan Darat : 1) Menerima konsep Kartu Pengawasan dari Kepala Seksi Angkutan Orang; 2) Menandatangani Kartu Pengawasan; 3) Mencatat dan memberi nomor agenda, menyimpan dan memberi stempel dinas. 4) Menyerahkan Kartu pengawasan kepada pemohon. Apabila izin trayek masanya telah habis (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun), maka harus diperpanjang lagi selama masih beroperasi. Berikut ini adalah skema prosedur perpanjangan izin trayek di Dinas Perhubungan Surabaya : GAMBAR 4 START

T

PEMOHON

PEMOHON

KEPALA BAGIAN TATA USAHA


L KEPALA DINAS


KEPALA DINAS





65

Pemohon mengambil dan mengisi formulir surat permohonan yang telah disediakan dengan dilampiri : 1) 2) 3) 4)

Fotocopy KTP yang masih berlaku; Fotocopy STNK yang masih berlaku; Fotocopy surat izin usaha (Kartu Pengawasan Izin Usaha); Fotocopy izin trayek / izin operasi sebelumnya.

Kepala Bagian Tata Usaha menerima berkas permohonan dan menyampaikan berkas

kepada Kepala

Dinas (kegiatan tersebut

diselesaikan dalam waktu 1 hari). Kepala Dinas menerima dan meneliti berkas permohonan serta mendisposisi kepada Kepala Sub Dinas Angkutan Darat untuk diproses. Kepala Sub Dinas Angkutan Darat : 1) Menerima berkas permohonan yang telah didisposisi oleh Kepala Dinas; 2) Meneliti dan memberi disposisi kepada Kepala Seksi Angkutan Orang untuk diproses (kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 2 hari). Kepala Seksi Angkutan Orang : 1) Menerima berkas permohonan yang telah didisposisi oleh Kepala Sub Dinas Angkutan Darat; 2) Meneliti dan memproses konsep surat izin; 3) Memberi paraf dan menyampaikan konsep surat izin kepada Kepala Sub Dinas Angkutan Darat (kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 2 hari). Setelah Kepala Sub Dinas Angkutan Darat menerima konsep surat izin dari Kepala Seksi Angkutan Orang, segera memberikan paraf dan menyampaikan konsep surat izin tersebut kepada Kepala Dinas (kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 2 hari). Setelah Kepala dinas menerima berkas konsep surat izin dari Kepala Sub Dinas Angkutan Darat, segera menandatangani surat izin dan mengirimkan kembali


66

kepada Kepala Sub Dinas Angkutan Darat. Setelah Kepala Sub Dinas Angkutan Darat menerima berkas surat izin dari Kepala Dinas segera : 1) Mencatat, memberi nomor agenda, menyimpan arsip, dan memberi stempel dinas; 2) Menerima dan membayar retribusi ke Bendaharawan Khusus Penerima; 3) Menyerahkan surat izin ke pemohon. c. Izin Operasi Untuk

melakukan

kegiatan

angkutan

tidak

dalam

trayek,

penyelenggara angkutan wajib memiliki izin operasi. Izin operasi

merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari (Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum) : 1) 2) 3) 4)

Keputusan Izin Operasi. Keputusan pelaksanaan izin operasi. Lampiran keputusan berupa daftar kendaraan. Kartu pengawasan kendaraan. Untuk

memperoleh

izin

operasi,

pemohon

menyampaikan

permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

Persyaratan

administratif

yang

harus

dipenuhi

pemohon untuk

memperoleh izin operasi meliputi (Pasal 26 Ayat 2 Peraturan Daerah Pemerintah

Kota

Surabaya

Nomor

7

Tahun

2006

Tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum) : 1) Memiliki izin usaha angkutan ; 2) Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;


67

3) Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopy surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotocopy buku uji ; 4) Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan ; 5) Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan; 6) Surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia ; 7) Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.

Izin operasi diberikan oleh Kepala Daerah. Namun Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada Kepala Dinas. Izin operasi berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Penyelenggara angkutan yang telah memperoleh izin operasi diwajibkan untuk (Pasal 27 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum) : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

8) 9) 10) 11) 12)

Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan ; Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan ; Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan ; Melunasi iuran wajib asuransi angkutan setiap bulan ; Mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan; Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ; Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor ; Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditentukan ; Mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki ; Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan ; Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi ;


68

13) Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan ; 14) Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan ; 15) Beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan; 16) Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan ; 17) Mematuhi ketentuan tarif; 18) Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan. Untuk retribusi izin operasi sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) setiap tahun setiap kendaraan. Sedangkan untuk prosedur permohonan dan perpanjangan izin operasi di Dinas Perhubungan, sama seperti prosedur izin trayek. Izin Operasi berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. d. Izin Insidentil Pemegang izin trayek atau izin operasi yang melakukan kegiatan, menyimpang dari izin trayek atau izin operasi yang dimiliki, wajib memiliki izin insidentil (Pasal 28 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum). Izin insidentil hanya diberikan untuk kepentingan : 1) Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi; 2) Keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain. Kepala Daerah berwenang menerbitkan izin insidentil yang dimohon oleh pengusaha angkutan umum dan dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin tersebut kepada Kepala Dinas. Untuk


69

memperoleh

izin

insidentil,

pemohon

harus

mengajukan

surat

permohonan kepada Kepala Daerah. Dalam mengajukan permohonan, pemohon wajib melampirkan Foto copy izin trayek/izin operasi, foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan foto copy STUK (Surat Tanda Uji Kendaraan). Masa berlaku izin insidentil paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang. 2.2 Jenis Pelanggaran / Penyalahgunaan Perijinan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Pelanggaran terhadap perijinan pengadaan angkutan orang dalam trayek merupakan hal yang selalu terjadi di beberapa tempat-tempat umum (terutama daerah terminal angkutan umum penumpang). Beberapa bentuk-bentuk pelanggaran yang pernah terjadi dan terjaring dalam operasi gabungan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya, UPTD Terminal Purabaya, dan instansi terkait (lokasi operasi di Terminal Purabaya), sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.

Kendaraan angkutan umum penumpang tanpa trayek. Masa izin trayek angkutan umum penumpang telah habis. Kendaraan angkutan umum penumpang tanpa STUK (Surat Tanda Uji kendaraan) atau masanya telah habis. Kurang layaknya kendaraan yang dipergunakan untuk angkutan umum penumpang (Kaca depan pecah, rem aus, ban sudah halus, dll.). Kendaraan angkutan umum penumpang yang belum memiliki KPS (Kartu Pengawasan Izin Trayek) akan tetapi sudah beroperasi. Penipuan tarif angkutan umum penumpang (penumpang yang semula menawarkan tarif biasa dan ternyata ditarik tarif patas). Pelanggaran-pelanggaran di atas seharusnya jangan sampai terjadi,

karena secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan bahkan membahayakan penumpang. Dalam hasil wawancara dengan Bapak Eddy, Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

70

selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengatakan bahwa operasi lapangan yang dilakukan oleh tim gabungan merupakan langkah antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan, dan berharap, pelanggaran yang terjadi di wilayah terminal terus mengalami penurunan, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengguna jasa transportasi. Dan hal ini secara tidak langsung dapat mengurangi angka kecelakaan transportasi yang terjadi selama ini. Selain itu juga mengurangi tindak kriminal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab baik calo tiket, penipuan tarif angkutan, maupun calo taksi preman (taksi dengan plat hitam).


BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TERHADAP PELANGGARAN / PENYALAHGUNAAN PERIJINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DALAM TRAYEK 3.1

Bentuk Pelanggaran dan Aturan Hukum Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum (Orang) Dalam Trayek

Perijinan

Dalam upaya menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi para pengguna jasa transportasi darat khususnya angkutan umum penumpang, dan mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi pada armada angkutan umum, maka pemerintah menetapkan beberapa peraturan baik perundang-undangan, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah yang mengatur tentang perijinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, diantaranya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Angkutan Umum, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 1993 Tentang Izin Usaha Angkutan Umum di Kota Surabaya, dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) Dan Tarif Angkutan Taksi Argometer Dalam Wilayah Kota Surabaya.


72

Berikut ini merupakan data statistik yang diperoleh dari hasil operasi lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya di Terminal Purabaya pada tahun 2011, diantaranya sebagai berikut :

NO.

TANGGAL OPERASI

JUMLAH KENDARAAN YANG DIPERIKSA

JENIS KENDARAAN

JENIS PELANGGARAN

JUMLAH PELANGGARAN

1

25/05/2011

25

BUS

TIDAK ADA IJIN TRAYEK

2

2

26/05/2011

20

BUS


2

28

MPU


4

23

MIKROLET

IJIN TRAYEK MATI

1

25

BUS


1

IJIN TRAYEK MATI

3

30

MPU


4

IJIN TRAYEK MATI

5

15

MIKROLET


1

20

BUS


1

IJIN TRAYEK MATI

7

MPU


1

IJIN TRAYEK MATI

6


2

IJIN TRAYEK MATI

3

BUS


1

IJIN TRAYEK MATI

7

MPU


1

IJIN TRAYEK MATI

6


2

IJIN TRAYEK MATI

3


1

IJIN TRAYEK MATI

7

MPU


1

IJIN TRAYEK MATI

6

MIKROLET


2

IJIN TRAYEK MATI

3

3

4

20/07/2011

21/07/2011

20

21

5

09/11/2011

25

25

25

6

10/11/2011

15

25

23

MIKROLET

MIKROLET

BUS

Sumber : Imaniar Rosanti, Bag. Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya.


73

Angkutan umum penumpang yang terjaring dan terbukti melanggar, langsung di data ( identitas sopir, nama perusahaan angkutannya) oleh aparat dari Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan pihak aparat kepolisian dari Polsek Waru. Setelah di data, perusahaan angkutan umum terkait yang terbukti melanggar akan diberikan peringatan untuk segera melengkapi terlebih dahulu syarat-syarat yang harus dimiliki oleh perusahaan umum penumpang yang telah diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan yang terkait. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Perhubungan perusahaan angkutan umum penumpang tersebut masih belum memiliki syarat-syarat yang harus dilengkapi dan armada (angkutan umum) milik perusahaan angkutan tersebut kembali beroperasi, maka Dinas Perhubungan secara tegas akan menyita dan menahan kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum penumpang hingga kelengkapan surat izinnya sudah dilengkapi. Walaupun angkutan tersebut terjaring saat penumpang sudah naik ke dalam kendaraan, pihak Dinas Perhubungan akan menurunkan seluruh penumpang dan menyuruh sopir untuk kembali ke garasi perusahaan angkutannya. Berikut ini merupakan beberapa pelanggaran yang sering terjadi pada angkutan umum penumpang : a. SIM (Surat Izin Mengemudi) sudah habis. b. Tidak ada izin usaha angkutan. c. Tidak ada izin trayek dan izin operasi. Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

74

d. Kondisi kendaraan yang kurang laik jalan (kaca retak atau pecah, ban sudah habis tetapi masih dipakai, rem yang blong, dll.). e. Pelanggaran tarif penumpang. f. Angkutan umum penumpang yang termasuk trayek tetap dan tetratur yang digunakan untuk keperluan khusus (wisata, mengantar rombongan pernikahan, dll.), tidak memiliki izin insidentil. Hal seperti ini pernah terjadi pada salah satu bus antar kota antar propinsi milik PO. X (nama perusahaan dirahasiakan). Ketika saya mewawancarai sopir yang busnya terjaring operasi, beliau mengatakan memang terdapat sedikit kurang layak pada kendaraan yang ia kendarai untuk angkutan. Salah satunya pada ban belakang yang sudah aus / habis akan tetapi masih dipakai. Selain itu, bus juga tidak dilengkapi dengan beberapa perlengkapan misalnya pemecah kaca, pemadam kebakaran, dan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan). Beberapa perlengkapan tersebut seharusnya wajib dilengkapi pada angkutan umum penumpang salah satunya bus antar kota. Karena apabila pada suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan dapat langsung diatasi dengan cepat. Sopir tersebut akhirnya hanya mendapat peringatan, yaitu seluruh penumpang yang sudah terlanjur di angkut, terpaksa diturunkan kembali dan sopir tersebut langsung membawa busnya keluar dari terminal serta tidak dapat beroperasi hingga apa yang telah dilanggar sudah dilengkapi. Hal tersebut juga terjadi pada bus milik PO. Sabar Indah. Bus tersebut terjaring operasi Dinas Perhubungan dikarenakan kendaraan yang digunakan Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

75

untuk angkutan umum tersebut tidak laik jalan, mulai dari dari ban yang sudah habis, rem yang habis, dan gas emisi pada pembuangan mesin kendaraan tersebut sangat buruk. Hal ini sangat menjadi perhatian dari Dinas Perhubungan, karena apabila kondisi kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum tidak laik jalan, hal tersebut dapat membuat penumpang tidak nyaman bahkan dapat membahayakan penumpang. dengan melihat dan mengecek kondisi bus tersebut, Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan aparat kepolisian langsung segera memberi peringatan dan memberi tilang kepada sopir dan perusahaan angkutan yang bersangkutan. Selain kejadian-kejadian di atas, masih banyak lagi contoh-contoh pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum penumpang yang sering terjadi akhir-akhir ini. Apalagi pada masa-masa liburan atau hari besar, para angkutan umum akan berebut penumpang untuk menambah pendapatannya demi tercapainya target yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan angkutannya. Bahkan sopir tetap mengangkut penumpang walaupun kapasitas kendaraannya sudah penuh. Hal ini memang sangat menguntungkan bagi para sopir, namun sangat berbahaya bagi keselamatan penumpang. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan para pengguna angkutan umum, pihak Dinas Perhubungan juga menjaga pada daerah pintu keluar dari terminal Purabaya untuk mengontrol kapasitas penumpang pada angkutan umum (khususnya bus). Apabila terdapat bus yang melanggar kapasitas penumpang, petugas dari Dinas Perhubungan berhak dan langsung untuk menyuruh para penumpang turun sebagian hingga tidak melebihi kapasitas angkut kendaraan


76

tersebut. Selain itu juga terjaringnya beberapa angkutan yang terbukti belum memiliki surat izin trayek dan izin operasi. Pihak Dinas Perhubungan dengan tegas langsung menahan sementara kendaraaan tersebut hingga pemilik perusahaan angkutan tersebut memiliki surat izin trayek dan izin operasi. Menurut kepala Dinas Perhubungan Bapak Eddy, tindakan-tindakan yang dilakukan para awak angkutan umum tersebut tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri, akan tetapi juga sangat mengancam jiwa para penumpang. maka dari itu Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan aparat kepolisian akan menindak tegas bagi para pelanggar aturanaturan yang diperuntukkan bagi angkutan umum. Hal ini ditujukan demi menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan para pengguna angkutan umum penumpang dan dapat selamat sampai pada tujuan11. 3.2 Sanksi-sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran / Penyalahgunaan Perijinan Penyelenggaraan Angkutan Umum Dalam Trayek Menurut Soeroso, Sanksi adalah suatu tindakan hukum yang dijatuhkan kepada siapa saja yang melakukan tindakan melanggar aturan-aturan hukum12. Dengan adanya sanksi, maka akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang dilanggarnya. Begitu pula dengan masalah angkutan jalan (angkutan orang), yang mempunyai aturan-aturan

hukum yang diantaranya diatur dalam Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

11

Hasil wawancara oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Bapak Eddy A. Md LLAJ, S.Sos, MM.

12

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 30.


77

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Umum, Peraturan

Daerah

Kota

Surabaya

Nomor

7

Tahun

2006

Tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum, dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 1993 Tentang Izin Usaha Angkutan Umum di Kota Surabaya. Dalam sidak lapangan, Dinas Perhubungan tidak akan turun sendiri ke lapangan, akan tetapi dengan bantuan aparat kepolisian dari Polsek setempat. Peran dari instansi kepolisian tersebut yaitu ikut serta dalam penertiban angkutan-angkutan yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu aparat kepolisian juga mengecek kelengkapan surat-surat lainnya misalnya SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Dalam menertibkan pelanggaran-pelanggaran tersebut, pemerintah telah menetapkan sanksi baik administratif maupun sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada siapa saja yang melanggarnya. Sanksi-sanksi tersebut diantaranya : a.

Sanksi Administratif Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar setiap bulan sejak tanggal ditetapkan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. Kepala Daerah berwenang memberikan peringatan, menunda perluasan izin, membekukan izin dan/atau mencabut izin usaha, izin


78

trayek dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum, apabila ( Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum) : a) pemegang izin usaha angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum; b) pemegang izin trayek melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum; c) pemegang izin operasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum. Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksudkan di atas kepada Kepala Dinas. Sedangkan untuk kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan/atau Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum (kartu pengawas kendaraan pada izin trayek), dinyatakan gugur apabila pemegang

kartu

pengawasan

tidak

mengajukan

permohonan

perpanjangan kartu pengawasan selama 2 (dua) kali masa berlaku secara berturut-turut.

Dalam

hal

kartu

pengawasan

dinyatakan

gugur,

penyelenggara angkutan dapat diberikan perpanjangan, sepanjang trayek tersebut dinyatakan masih terbuka (Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

79

Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum). Dan apabila pada saat operasi yang diadakan oleh instansi terkait di lapangan menemukan pelanggaran-pelanggaran misalnya kendaraan yang kurang layak (Kaca depan pecah, rem aus, ban sudah halus, dll.), belum memiliki izin trayek, penipuan tarif angkutan umum penumpang, kendaraan angkutan umum penumpang tanpa STUK (Surat Tanda Uji kendaraan) atau masanya telah habis, dan lain-lain, maka instansi yang terkait akan melakukan : a) Pengosongan armada/kendaraan angkutan umum dan diberikan peringatan untuk memperbaiki kendaraan tersebut; b) Peringatan tertulis dari instansi terkait yang akan diberikan kepada pemilik angkutan umum penumpang tersebut. c) Penyitaan kendaraan yang dipergunakan sebagai angkutan umum dan/atau surat-surat terkait; d) Pencabutan perizinan penyelenggaraan usaha angkutan dalam trayek (izin usaha angkutan, izin trayek, izin operasional, dan izin insidentil). b. Sanksi Pidana 1.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 302 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”. Pasal 304 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (1) dipidana


80

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”. Pasal 308 : “Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang: a) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a; b) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b; c) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau d) menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173”. 2.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Pasal 50 : 1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 2) Dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (1) apabila kendaraan umum yang digunakan untuk angkutan orang di jalan memenuhi Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Daerah ini. 3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang. 4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah pelanggaran”.

3.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 1993 Tentang Izin Usaha Angkutan Pasal 11 : 1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran”.


BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 1) Munculnya pelanggaran perizinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada dimasyarakat kita, dimana setelah adanya krisis ekonomi yang melanda negara kita, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat kita menjadi kian merosot dan tidak teratur. Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran pada angkutan orang dalam trayek. Apalagi terdapat peran serta

dari oknum-oknum

instansi/pejabat negara yang bekerja sama dengan para pelanggar, agar pejabat tersebut mendapatkan uang bagian dari pelaku. Selain itu terdapat sistem target pada hasil setoran pada beberapa perusahaan angkutan umum, yang dapat mengakibatkan penyerobotan penumpang antar angkutan umum. 2) Oleh karena itu, penegakkan hukum harus menjadi tumpuan utama dalam melakukan

pemberantasan

kasus

pelanggaran

terhadap

perizinan

penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. Penegakan hukum ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadi hukum, baik dalam arti hukum yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh para aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang – undang untuk menjamin berfungsinya


82

norma – norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

4.2 Saran Dengan melihat hasil dari penelitian di atas, maka saran dari peneliti yang perlu disampaikan sehubungan permasalahan di atas adalah sebagai berikut : 1) Seharusnya pihak dari Dinas Perhubungan, Polri, dan instansi-instansi terkait mengoptimalkan

kinerjanya

terhadap

pelaku

utama

yang

memotori

pelanggaran atas perizinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek tersebut, hingga dapat diberantas dari akarnya. Selain itu, juga diberantas oknum-oknum pemerintah yang bekerja sama (menerima suap) dengan pihak angkutan. 2) Aparat penegak Hukum dalam melakukan operasi penegakan hukum yang terjadi di lapangan, dilakukan secara kontinyu atau secara terus- menerus tidak hanya dilakukan secara temporer dan sesaat.


Daftar Pustaka

Buku Panduan Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga; Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1991. Hobbs, F.D., Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas. Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 1995. Ibrahim Jhonny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, PT. Bayu Media Publishing, Malang, 2010. M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta PT Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2007. Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, Perundang-undangan Yurisprudensi, Penerbit Alumni Bandung, Bandung, 1979.

dan

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Sinta Uli, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara, USU Press, Medan, 2006. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ketiga, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. Suwardjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ITB Bandung, Bandung, 2004. Perundang-undangan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Undang-undang Nomor 22 Tahun1999 Tentang Peraturan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 1993 Tentang Izin Usaha Angkutan Umum di Kota Surabaya.


Lain-lain M. Pujo Siswoyo, Kebijakan dan Tantangan Pelayanan Angkutan Umum, Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan Universitas Negeri Semarang , Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Semarang, 2008. Hasil Wawancara Dengan Bapak Eddi, Selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Hasil Wawancara Dengan Sopir Angkutan Umum Kota Surabaya.


BAB II PERIJINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM (ORANG) DALAM TRAYEK

Recommend Documents