BAB II PERAN DARI MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA) DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING SECARA LANGSUNG (FOREIGN DIRECT INVESTMENT)

BAB II PERAN DARI MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA) DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING SECARA LANGSUNG (FOREIGN DIRECT INVESTMENT) A. Penanaman Modal Asing Secara Langsung (Foreign Direct Investment) 1. Tujuan penyelenggaraan dan manfaat penanaman modal asing di Indonesia Keberadaan penanaman modal di suatu negara erat kaitannya dengan tuntutan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional di negara tersebut. Kesulitan yang umumnya dihadapi dalam menyelenggarakan pembangunan nasional yang menititberatkan pada pembangunan ekonomi meliputi kekurangan modal, kemampuan dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Dalam hal ini, salah satu sumber pembiayaan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional tersebut adalah penanaman modal yang terselenggara melalui berbagai bentuk penanaman modal baik domestik maupun asing. Dengan demikian, arti penting modal bagi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja, meraih teknologi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

59

Tujuan penyelenggaraan penanaman

modal di Indonesia adalah :60 a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Salah satu kebijakan pemerintah khususnya di bidang penanaman modal yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah 59

Rosyidah Rakhmawati, Op.cit., hlm. 8. Center for Regulatory Research (Pusat kajian Regulasi), “Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal”, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2010, hlm. 23. 60

Universitas Sumatera Utara

ditetapkan

dan

dikembangkannya

kawasan

ekonomi

khusus

yang

dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah. Dalam hal ini, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal sendiri. b. Menciptakan lapangan kerja Tujuan ini tercermin pada salah satu ketetapan yang mengharuskan perusahaan penanaman modal dalm memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja warga negara indonesia dan diwajibkan meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja serta mewajibkan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan Kebijakan yang terkait secara langsung dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan antara lain tercermin dalam ketetapan yang mewajibkan penanam modal untuk melaksankan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Kebijakan lain yang juga terkait hal ini adalah mengenai tanggung jawab penanam modal untuk menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak, ikut serta untuk menciptakan iklim usaha


persiangan yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. d. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha nasional Hal ini sejalan dengan upaya untuk mendorong perekonomian Indonesia menuju perekonomian global serta untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi yang harus dihadapi terkait keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral (World Trade Organization/WTO). e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional Tujuan ini tercermin secara konkret dalam rumusan kebijakan di bidang penanaman modal, khusunya mengenai kewajiban perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dnegan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan Tujuan ini tercermin pada kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi, dimana pemerintah diwajibkan menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi. Disamping itu, pemerintah diwajibkan pula untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil,


dan menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya. g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini tercermin pada konsiderans menimbang yang menyebutkan bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tujuan ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, keberadaan investasi yang ditanamkan oleh investor terutama modal asing ternyata memberikan dampak positif di dalam pembangunan. Adi Harsono mengemukakan dampak dari adanya investasi asing atau perusahaan asing di berbagai negara yang didasarkan bukti-bukti dari keberadaan investasi asing atau perusahaan asing, yaitu :61 61

Salim HS dan Budi Sutrisno, Op.cit., hlm. 84.


a. Masalah gaji. Perusahaan asing membayar gaji pegawainya lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata nasional. Di Amerika misalnya, perusahaan asing membayar 4% lebih tinggi pada tahun 1989dan 6% lebih tinggi pada tahun 1996 dibandingkan perusahaan domestik. b. Perusahaan asing menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan perusahaan domestik sejenis. Di Amerika, jumlah lapangan kerja yang diciptakan perusahaan asing mencapai 1,4% per tahun dari 1989 sampai dengan 1996. Bandingkan dengan 0,8% yang diciptakan oleh perusahaan domestik. di Inggris dan Prancis, lapangan kerja di perusahaan asing naik 1,7% per tahun, sebaliknya lapangan kerja di perusahaan domestik justru menyusut 2,7%. Hanya di jerman dan Belanda, perusahaan asing tidak banyak beda dengan perusahaan domestik. c. Perusahaan asing tidak segan-segan mengeluarkan biaya di bidang pendidikan. Jumlah pelatihan dan penelitian (R&D) di negara tempat mereka menanakan investasinya mencapai 12% dari total pengeluaran R&D di Amerika Serikat, di Prancis 19%, dan 40% di Inggris. d. Perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak dibandingkan perusahaan domestik. Tahun 1996, perusahaan asing di Irlandia mengekspor 89% dari produksinya. Bandingkan dengan 34% yang dilakukan perusahaan domestik. Di Belanda, perbandingannya adalah 64% dan 37%, Prancis 35,2% dan 33,6%, dan Jepang 13,1% dan 10,6% John W. Head juga mengemukakan tujuh keuntungan investasi, khususnya investasi asing, yaitu:62 a. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka; b. menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru; c. meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya; d. menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain; e. Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor; 62

Ibid., hlm. 86.


f. menghasilkan pendapatkan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara tuan rumah; g. Membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik pemanfaatannya daripada semula. Dampak positif penanaman modal asing juga dikemukakan secara sistematis oleh William A. Fennel dan Joseph W Tyler, serta Eric M.Burt. Dampak positif itu meliputi :63 a. Memberi modal kerja; b. Mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal, dan koneksi pasar; c. Meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktivitas ekspor oleh perusahaan multinasional (multinational enterprise atau MNE); d. penanaman modal asing tidak melahirkan hutang baru; e. Negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi risiko ketika suatu PMA yang masuk ke negaranya, ternyata tidak mendapatkan untung dari modal yang diterimanya, dan; f. Membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negara-negara penerima.

2. Faktor dan teori yang mempengaruhi penanaman modal asing Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi investor dalam menanamkan modal di suatu negara. Penanaman modal yang memiliki tujuan primer untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (profit oriented) dan tujuan sekunder utnuk memproduksi barang selalu mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan berinvestasi. Untuk itu, pemerintah harus berupaya memfasilitasi untuk menciptakan suasana yang baik dan kondusif agar investor tertarik menanamkan modalnya. Dalam menarik penanaman modal, pemerintah

63

Ibid., hlm. 87.


harus memperhatikan faktor internal dan eksternal penanaman modal sebagai berikut :64 a. Faktor internal penanaman modal 1) Prosedur penanaman modal harus sederhana Para investor umumnya mengeluhkan prosedur penanaman modal yang dianggap berbelit-belit dan terlalu birokratis. Untuk itu perlu diciptakan pengurusan prosedur yang lebih mudah melalui one gate services atau one top services. 2) Kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu Para investor memerlukan jaminan keamanan terhadap modal dan jiwa mereka. Pertikaian antarsuku di beberapa wilayaah di Indonesia seperti kasus Ambon, Sampit, Aceh, dan Papua menjadi ancaman bagi investor asing. 3) Bidang usaha penanaman modal Bidang usaha penanaman modal harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Bidang usaha yang terbuka maupun tertutup bagi investor asing harus ditetapkan secara jelas. 4) Kualitas kemampuan dan tenaga kerja yang kurang baik Faktor buruh menjadi salah satu faktor pertimbangan penting karena terkait dengan kualitas produksi. Begitu juga dengan upah buruh, etos kerja, perilaku, dan budaya para tenaga kerja. 5) Hak kepemilikan tanah 64

Rosyidah Rakhmawati, Op.cit., hlm. 47.


Hak kepemilikan tanah ini umumnya sangat sulit diperoleh oleh investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Kekhawatiran bila investor asing diberi hak untuk memiliki tanah maka berpeluang untuk menguasai tanah secara besar-besaran yang ditakutkan akan merugikan kepentingan nasional. Sementara negara-negara lain seperti China, Thailand, dan Filipina telah mulai menawarkan berbagai hak atas tanah yang menarik bagi investor asing. 6) Aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum Undang-Undang

Penanaman

Modal

dirasa

belum

menjamin

perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor dengan baik. Apalagi seiring dengan berganti-gantinya aturan dan kurang sinkronnya suatu aturan satu sama lain menjadikan investor asing bingung menafsirkan suatu aturan. 7) Kurangnya berbagai fasilitas insentif Berbagai fasilitas berupa insentif sangat penting untuk menarik investor asing. Persaingan semakin ketat di antara negara-negara berkembang untuk saling menarik investor asing agar arus modal asing masuk ke negaranya. Hal tersebut menjadikan berbagai negara menawarkan berbagai insentif. b. Faktor eksternal penanaman modal 1) Interdependensi antarnegara Tidak ada suatu negara di dunia ini yang snggup memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya sendiri. Perbedaan secara geografi, modal, potensi alam,


penduduk, kemampuan ilmu pengetahuan, dan lain-lain menjadikan mereka saling membutuhkan satu sama lain, termasuk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negaranya melalui penanaman modal. 2) Globalisasi dan liberalisasi ekonomi internasional Dengan adanya kesepakatan masyarakat internasional untuk melakukan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia maka sektor penanaman modal menjadi meluas dan nyaris tanpa hambatan. Melalui berbagai komitmen perjanjian ekonomi internasional seperti General Agreement on Tariff and Trade (GATT), World Trade Organization (WTO), dan berbagai persekutuan ekonomi regional seperti Europian Union (EU), European Free Trade Area (EFTA), North American Free Trade Area (NAFTA), Asia Pacific Economic Coorporation (APEC), Asean Free Trade Area (AFTA), dan sebagainya, disepakati utnuk tidak saja membentuk kawasan perdagangan bebas namun juga kawasan investasi bebas. 3) Persaingan sengit antarnegara berkembang Komitmen membentuk kawasan perdagangan dan investasi bebas tersebut semakin menyebabkan persaingan di bidang investasi semakin tinggi. Terutama antarnegara berkembang, mereka saling berlomba “mempercantik diri” untuk menarik arus investasi asing negara maju agar masuk ke negaranya. Selanjutnya, Soejono menyatakan bahwa sebelum investor asing menanamkan modalnya di sebuah negara, ada beberapa hal yang umumnya harus mereka pelajari terlebih dahulu sebelum menentukan sikap untuk menanamkan


modalnya tersebut. Setiap penanaman modal asing umumnya akan dipengaruhi oleh :65 a. sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan; b. sikap rakyat dan pemerintahnya terhadap orang asing dan modal asing; c. stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan stabilitas keuangan; d. jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya; e. adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi; f. adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi; g. tanah untuk tempat usaha, struktur perpajakan, pabean, dan bea cukai; h. perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha. Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dapat dibagi dalam dua bagian yaitu faktor di dalam negeri dan di luar negeri.66 a. Faktor yang mempengaruhi perkembangan investasi di dalam negeri, antara lain adalah: 1) Stabilitas politik dan perekonomian yang sudah menunjukkan kestabilan yang mantap selama ini; 2) Kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang secara terus-menerus telah diambil oleh pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi. Dengan langkah-langkah tersebut berbagai bidang usaha dalam rangka penanaman modal menjadi lebih terbuka; 65 66

Ibid., hlm. 49. Pandji Anoraga, Op.cit., hlm. 82-83.


3) Diberikannya fasilitas perpajakan khusus untuk daerah tertentu, seperti penundaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Bagian Timur yang akan semakin merangsang para investor untuk menanamkan modalnya di daerah yang belum begitu berkembang; 4) Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak bumi, gas, bahan tambang, dan hasil hutan maupun iklim daln ketak geografis serta kebudayaan dan keindahan alam Indonesia tetap menajdi daya tarik tersendiri yang telah mengakibatkan tumbuhnya proyek-proyek yang bergerak di bidang industri kimia, industri perkayuan, industri kertas, dan industri perhotelan (turisme) yang sekarang menjadi sektor primadona yang banyak diminati para investor baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA); 5) Tersedianya sumber daya manusia dengan upah yang kompetitif memberikan pengaruh terhadap peningkatan minat investor pada proyekproyek yang bersifat padat karya, seperti industri tekstil, industri sepatu, dan mainan anak-anak. b. Faktor luar negeri yang mempengaruhi perkembangan investasi adalah : 1) Apresiasi mata uang dari negara-negara yang jumlah investasinya di Indonesia cukup tinggi, yaitu Jepang, Korea Selatan, Hongkong, dan Taiwan; 2) Pencabutan Generalized System of Preferences (GSP) terhadap 4 negara industri baru Asia (Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura);


3) Meningkatnya biaya produksi di luar negeri, terutama di negara-negara New Industrialized Countries (NIC’S). Selain itu, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing (PMA).67 a. Teori Alan M. Rugman Alan M. Rugman menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Ada tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian, yaitu ekonomi, nonekonomi, dan pemerintahan. Variabel ekonomi menyusun suatu fungsi produksi keseluruhan suatu bangsa yang didefinisikan meliputi semua masukan faktor yang terdapat dalam masyarakat. Variabel nonekonomi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kondisi budaya dan sosial masyarakat suatu negara. Dalam kenyataannya, setiap negara sesungguhnya mempunyai faktor spesifik negara yang khas; tidak ada dua faktor ekonomi dan ekonomi nasional yang identik. Faktor ketiga adalah variabel pemerintah. Setiap bangsa mempunyai kekhususan merek politisnya sendiri. Para politisi mencerminkan faktor spesifik lokasi bangsa dan bahkan menambahkan dengan suatu cara khusus. Selalu terdapat keragaman dalam campur tangan pemerintah dalam bisnis internasional.

67

Ibid., hlm. 50-63.


Variabel lain yang mempengaruhi PMA adalah variabel internalisasi, yaitu keunggulan internal yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Setiap

perusahaan

multinasional

mempunyai

Keunggulan

spesifik

Perusahaan (KSP) yang khas yang memberinya suatu keunggulan kompetensi relatif terhadap perusahaan lain. KSP timbul bila perusahaan multinasional telah mengembangkan kecakapan khusus atau suatu keterampilan inti yang tidak terdapat di tempat lain dan tidak dapat diperbanyak kecuali dalam jangka panjang dan dengan biaya yang tinggi. b. Teori Vernon Vernon menjelaskan penanaman modal asing dengan model yang disebut Model Siklus Produk. Dalam model ini introduksi dan pengembangan produk baru di pasar mengikuti tiga tahap. Dalam tahap pertama, pada waktu produk pertama kali dikembangkan dan dipasarkan, diperlukan suatu hubungan yang erat antara kelompok desain, produksi, dan pemasaran dari perusahaan dan pasar yang akan dilayani produk itu. Dalam tahap kedua, pada waktu pasar di negara lain mengembangkan karakteristik serupa dengan yang di pasar dalam negeri, produk tersebut diekspor ke luar negeri. Perusahaan multinasional akan lebih unggul dari perusahaan lokal di luar negeri karena perusahaan multinasional itu telah mengadakan dan mendapatkan kembali biaya pengembangan produk. Pada saat itu, perusahaan multinasional akan membangun produksi lokal di negara tuan rumah bila hal ini menghasilkan biaya yang lebih rendah. Dalam tahap ketiga, produk telah terbuat dengan baik dengan desain yang distandardisasi


dan bagian pasar perusahaan multinasional menurun relatif terhadap perusahaan negara tuan rumah. Dalam hal negara tuan rumah mempunyai keunggulan biaya yang kuat, perusahaan multinasional akan menghentikan produksi di dalam negeri dan mulai mengimpor produk dari negera tuan rumah ke dalam negeri. c. Teori John Dunning John Dunning menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing melalui teori ancangan eklektis. Teori eklektis menetapkan suatu set yang terdiri dari tiga persyaratan yang diperlukan bila sebuah perusahaan akan berkecimpung dalam penanaman modal asing. Ketiga

persyaratan

itu,

meliputi

keunggulan

spesifik

perusahaan,

keunggulan internalisasi, dan keunggulan spesifik negara. 1) Keunggulan spesifik perusahaan Perusahaan harus memiliki keunggulan kepemilikan neto bila berhadapan dengan perusahaan berkebangsaan lain dalam melayani pasar tertentu (terutama pasar luar negeri). Keunggulan spesifik perusahaan meliputi : a) teknologi kepemilikan disebabkan karena kegiatan penelitian dan pengembangan; b) keterampilan manajerial, pemasaran, atau lainnya yang spesifik untuk fungsi organisasi perusahaan; c) deferensiasi produk, merek dagang, atau nama cap; d) ukuran besar yang mencermikan skala ekonomi; dan


e) keperluan modal yang besar utnuk pabrik dengan ukuran efisien minimum. 2) Keunggulan internalisasi Dengan

mengasumsikan

bahwa

keunggulan

spesifik

perusahaan

terpenuhi, maka akan lebih menguntungkan bagi perusahaan yang memiliki keunggulan internalisasi untuk menggunakannya sendiri, bukannya menjual atau menyewakannya pada perusahaan luar negeri. Kondisi yang mendukung internalisasi meliputi : a) biaya yang tinggi dalam membuat dan melaksanakan kontrak; b) ketidakpastian pembeli tentang nilai teknologi yang dijual; c) kebutuhan untuk mengendalikan penggunaan atau penjualan kembali produk; dan d) keunggulan untuk menggunakan diskriminasi harga atau subsidi ulang. 3) Keunggulan spesifik negara Keunggulan spesifik negara (lokasi) dari negara tuan rumah dapat meliputi : a) sumber daya alami; b) kekuatan tenaga kerja biaya rendah yang efisisen dan terampil; c) rintangan perdagangan membatasi impor. d. Teori David K. Eiteman


David K. Eiteman mengemukakan tentang penanaman modal asing. Ada tiga motif yang mendasari penanaman modal asing, yaitu motif strategi, motif perilaku dan motif ekonomi. Motif strategi dibedakan dalam hal : 1) mencari pasar; 2) mencari bahan baku; 3) mencari efisiensi produksi; 4) mencari pengetahuan; dan 5) mencari keamanan politik. Motif perilaku merupakan rangsangan lingkungan eksternal dan yang lain dari organisasi didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu atau kelompok. Motif ekonomi merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga pasar saham perusahaan. e. Teori Robock & Simmonds Robock & Simmonds menjelaskan penanaman modal asing melalaui pendekatan global, pendekatan pasar yang tidak sempurna, pendekatan internalisasi,

model

siklus

produk,

produksi

internasional,

model

imperialisasi Marxis. Menurut pendekatan global, kekuatan intern yang mempengaruhi penanaman modal asing yaitu pengembangan teknologi/produk baru, ketergantungan pada sumber-sumber bahan baku, memanfaatkan mesinmesin yang sudah usang, mencari pasar yang lebih besar. Sedangkan, kekuatan eksternal yang mempengaruhi penanaman modal asing yaitu


pelanggan, pemerintah, ekspansi ke luar negeri dari pesaing dan pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Model siklus produk menerangkan bahwa penanaman modal asing melalui tiga tahap, yaitu tahap produk baru, tahap produk matang, tahap produk yang distandardisasi. Pada tahap produk baru, produk dihasilkan di dalam negeri sedangkan untuk padar luar negeri dilayani dengan ekspor. ada tahap produk matang, harga produk menjadi penting. Pasar luar negeri telah dilayani oleh produk lokal. Pada tahap ketiga, persaingan menjadi lebih penting dan produksi diarahkan pada lokasi/tempat yang biayanya rendah (kecil) dalam lingkup negara yang berpenghasilan rendah. Disini, barang diekspor kembali ke negara asal perusahaan multinasional atau ke pasar lain. f. Teori Kindleberger Aspek paling sensitif dalam perekonomian internasional adalah aspek investasi langsung. Larangan dan pembatasan ditentukan terhadap investasi dalam garis-garis kegiatan tertentu yang dianggap lemah terhadap pengaruh asing atau yang dianggap memboroskan sumber daya alam, perbankan, surat kabar, perdagangan eceran, minuman ringan. Ditentukan persyaratan-persyaratan bahwa harus ada partisipasi dari pihak dalam negeri, valuta asing harus dibawa masuk, latihan harus diberikan, suku cadang harus dibeli setempat, riset dalam negeri, ekspor, dan sebagainya.


Disamping itu, juga terdapat dua teori yang menganalisis faktor penyebab negara maju menanamkan investasinya di negara berkembang. Kedua teori itu adalah :68 a. The product cycle theory The product cycle theory atau teori siklus produk ini dikembangkan Raymond Vernon. Teori ini paling cocok diterapkan pada investasi asing secara langsung (foreign direct investment) dalam bidang manufacturing yang merupakan usaha ekspansi awal perusahaan Amerika atau disebut juga investasi horizontally integrated yakni pendirian pabrik-pabrik untuk mambuat barang-barang yang sama atau serupa dimana-mana. The product cycle theory atau teori siklus produk dinyatakan bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase, yaitu fase permulaan atau inovasi, fase perkembangan proses, dan fase pematangan atau fase standarisasi. Dalam setiap fase tersebut, berbagai tipe perekonomian negara mempunyai keunggilan komparatif (a comparative advantage). Pada fase awal, perusahaan-perusahaan negara maju menikmati suatu posisi monopoli, terutama karena teknologinya. Karena permintaan dari luar negeri akan produk-produk mereka meningkat, perusahaan-perusahaan pertama kali mengekspor produknya ke pasar luar negeri. Namun, tidak lama kemudian terjadinya penyebaran teknologi ke para pesaing luar negeri yang potensial, adanya rintangan-rintangan yang meningkat 68

Salim HS dan Budi Sutrisno, Op.cit., hlm. 157-160.


“memaksa” diadakannya usaha produksi barang-barang yang sama di luar negeri. Fase kedua, proses manufacturing terus berkembang dan tempat produksi cenderung berkembang di negara-negara maju lainnya. Dalam

fase

ketiga,

adanya

standardisasi

proses

manufacturing

memungkinkan peralihan lokasi-lokasi industri ke negara-negara yang sedang berkembang, terutama negara-negara industri baru (newly industrilizing countries) yang mempunyai keunggulan komparatif berupa tingkat upah yang rendah. Produk-produk dari negara berkembang ini pun diekspor ke pasar global. Singkatnya, The Product Cycle Theory membantu menjelaskan sebab-sebab adanya ciri-ciri penting ekonomi dunia kontemporer, yakni bahwa

perusahaan

multinasional

dan

persaingan

oligopoli;

perkembangan dan penyebaran teknologi industri merupakan unsur penentu utama terjadinya perdagangan dan penempatan lokasi-lokasi aktivitas ekonomi secara global melalui investasi dan timbulnya strategi perusahaan yang mengintegrasikan perdagangan dan produksi di luar negeri. b. The industrial organization theory of vertical integration Teori ini paling cocok diterapkan pada multinasionalisme baru dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal, yakni produksi barang-barang di beberapa pabrik yang menjadi input bagi pabrik-pabrik lain dari suatu perusahaan. Pendekatan teori ini berawal dari pemahaman bahwa biaya-biaya untuk melakukan bisnis luar negeri (dengan investasi)


mencakup biaya-biaya lain yang harus dipikul oleh perusahaan lebih banyak daripada biaya-biaya yang diperuntukkan hanya untuk sekadar mengekspor barang-barang dari pabrik-pabrik dalam negeri. Oleh karena itu, perusahaan itu harus memiliki beberapa keunggulan kompensasi atau keunggulan spesifik bagi perusahaan seperti keahlian teknis manajerial. Keadaan perekonomian yang

memungkinkan perolehan sewa

secara monopoli untuk operasi perusahaannya di negara lain. Aset yang unik yang pada awalnya dibangun di negaranya sendiri, kemudian dapat diperalihkan ke negara luar sehingga memungkinkan biaya produksi di negara luar tersebut menjadi murah dan memberikan kemampuan untuk berkompetensi secara sukses dengan perusahaan-perusahaan tuan rumah. Menurut teori organisasi industri integrasi vertikal, investasi dilakukan dengan cara integrasi secara vertikal, yakni dengan menempatkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah : 1) untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah; 2) kebijaksanaan pajak lokal; 3) untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain. Artinya dengan investasi di luar negeri, ini berarti perusahaanperusahaan multinasional tersebut telah merintangi kedatangan pesaing-pesaing dari negara-negara lain sehingga monopoli dapat dipertahankan.


3. Prinsip-prinsip pengaturan kegiatan penanaman modal asing Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbankan, koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.69 a. Asas kepastian hukum Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dari ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. b. Asas keterbukaan Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuki memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. c. Asas akuntabilitas Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 69 Asmin Nasution, Transparansi dalam Penanaman Modal, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 93.


pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara Yang dimaksud dengan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lain. e. Asas kebersamaan Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dengan kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. f. Asas efisiensi berkeadilan Yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. g. Asas berkelanjutan Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses

pembangunan

melalui

penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan baik untuk masa kini maupun yang akan datang. h. Asas berwawasan lingkungan


Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. i. Asas kemandirian Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Dari sekian prinsip-prinsip tersebut, ada satu prinsip yang benar-benar relevan dengan era globalisasi atau pasar bebas, yaitu perlakuan non diskriminasi terhadap penanam modal atau investor yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal atau investasi di Indonesia, kecuali bagi penanam modal atau investor dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Di samping asas-asas tersebut, undang-undang penanaman modal di Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip penanaman modal sebagai berikut :70 a. Perlakuan sama dalam bidang usaha

70

Ibid., hlm. 96.


Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) menetapkan perlakuan sama antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dengan tetap mengacu kepada kepentingan nasional. Kaidah dalam Pasal 4 ayat (2) mengandung dua variabel yang harus dimaknai secara utuh, yakni kewajiban memberikan perlakuan yang sama dan mengacu pada kepentingan nasional. Hal ini berarti perlakuan yang sama tersebut tidak bisa dipidahkan dengan kepentingan nasional. Artinya, dalam keadaan-keadaan tertentu perlakuan sama tersebut tidak dapat diterapkan dalam penanaman modala sing. Tentunya pengecualian semacam ini harus disesuaikan dengan kesepakatan internasional. Jika dipahami secara menyeluruh, sebenarnya UUPM tidak memberikan perlakuan yang benar-benar sama antara PMA dan PMDN. Beberapa ketentuan dari UUPM tersebut membebankan sejumlah pembatasan penanaman modal terhadap PMA, salah satu diantaranya adalah pembatasan bidang usaha pada PMA. Pasal 12 UUPM sebenarnya tidak membuka seluruh bidang usaha kepada investor asing. Bidang usaha yang terkait langsung dengan keamanan negara, seperti produksi senjata, mesin, alat peledak, dan peralatan perang dan bidang usaha yang secara eksplisit dalam undang-undang dinyatakan tertutup, tidak dibenarkan lagi penanaman modal asing. b. Penerapan syarat penanaman modal


Pasal 12 ayat (4) UUPM memberikan hak kepada pemerintah untuk menetapkan syarat-syarat penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal. Selanjutnya pada ayat (5) ditetapkan kriterian kepentingan nasional yang harus diperhatikan dalam menetapkan persyaratan penanaman modal, yakni perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menegah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah. Persyaratan-persyaratan yang dikenakan terhadap penanaman modal ini bisa beragam bentuknya, misalnya persyaratan joint venture (pembatasan kepemilikan saham asing), kemitraan dengan usaha kecil, menengah, dan koperasi, alih teknologi, dan persyaratan bidang lingkungan hidup. c. Perlakuan khusus terhadap negara-negara tertentu Pasal 6 ayat (2) UUPM menerapkan perlakuan diskriminatif dengan adanya perlakuan khusus kepada negara-negara tertentu berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. sasaran dari perlakuan khusus ini adalah negara-negara yang terikat perjanjian penanaman modal secara bilateral, regional, maupun multilateral dengan Indonesia. d. Fasilitas penanaman modal UUPM mengatur tentang fasilitas penanaman modal pada Bab X mulai dari Pasal 18 sampai dengan pasal 24. Bentuk fasilitas penanaman modal yang diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007


meliputi kemudahan perpajakan, hak transfer dan repatriasi, amortisasi yang dipercepat, kemudahan perizinan, kemudahan bea masuk, dan fasilitas hak atas tanah.

B. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 1. Sejarah perkembangan dan tujuan pembentukan MIGA a. Sejarah perkembangan MIGA Proposal

pembentukan

MIGA

telah

diajukan

pada

saat

berlangsungnya rapat antara World Bank dan International Monetary Fund (IMF) pada tahun 1985 di Seoul, Korea Selatan, walaupun rencana pembentukan yang serupa tersebut tidaklah berhasil beberapa tahun yang lalu. Atas desakan Amerika Serikat dan negara maju lainnya, Konvensi MIGA kemudian mendapat mandat langsung dalam mendukung reformasi kebijakan ekonomi di negara penerima.71 MIGA dibentuk berdasarkan suatu konvensi multilateral yang diorganisasikan oleh Bank Dunia (World Bank). Sebenarnya ide pembentukan MIGA bukanlah ide baru sebab sejak sekitar tahun 1948 telah muncul ide untuk mendirikan badan internasional yang dilakukan terutama di negara-negara berkembang. Ide tersebut kemudian sering dibicarakan dalam forum internasional, seperti : Bank Dunia, OECD, MEE, dan UNCTAD dalam dua dekade yaitu 1960 dan 1970. Setelah melalui serangkaian studi yang mendalam dan konsultasi dari pemerintah negara 71

Guy Leopold Kamga Wafo, Ibid., hlm. 49.


negara Bank Dunia, kalangan usahawan, serta berbagai asosiasi profesi, maka dimulailah negosiasi penyusunan konvensi pembentukan MIGA dari bulan Juni sampai dengan Desember 1985. Pada tanggal 11 Oktober 1985, konvensi tersebut dibuka untuk ditandatangani World Bank’s Governors bersamaan waktunya dengan pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Seoul. Pada tanggal 15-19 September 1986, suatu Preparatory Committee yang terdiri dari 44 perwakilan negara-negara penandatanganan Seoul Convention mengadakan pertemuan di Washington. Pada pertemuan tersebut disepakati untuk menyusun suatu perangkat kebijakan operasionalisasi dan keuangan MIGA. Diputuskan bahwa MIGA akan mulai beroperasi segera setelah Seoul Convention tersebut enter into force yaitu apabila konvensi tersebut telah diratifikasi oleh 20 negara yaitu 5 negara industri maju (pengekspor modal) dan 15 negara berkembang (pengimpor modal). Sampai dengan tanggal 5 Juni 1987, tercatat 58 negara yang telah menandatangani terdiri dari 12 negara industri dan 46 negara berkembang. Dari negara tersebut, negara yang telah meratifikasi barulah berjumlah 14 negara termasuk di dalamnya Indonesia. Jumlah tersebut belum cukup untuk menghantarkan MIGA ke tahap operasional.72

72

Kholis Roisah, “Implikasi Hukum Multilateral Investment Guarantee Agency bagi Indonesia”, (Makalah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, disampaikan dalam rangka diskusi bagian hukum internasional di pada bulan Desember 1999), hlm. 3-4.


Berikut

ini

adalah

sejarah

perkembangan

MIGA

sejak

pembentukannya (secara kronologis) :73 1) Tahun 1998 : MIGA didirikan. Yoshio Terasawa terpilih sebagai Wakil Presiden Eksekutif yang pertama, dan Foreign Investment Advisory Services (FIAS) didirikan sebagai hasil joint venture antara MIGA dan International Finance Corporation (IFC). 2) Tahun 1990 : MIGA memberikan kontrak jaminan investasi yang pertama dalam mendukung empat proyek dengan nilai sebesar 1,04 milyar dollar AS di bidang penananam modal secara langsung. Kontrak reasuransi yang pertama kali ditandatangani bersama dengan agen nasional yaitu Export Credit Agency of Canada dan the Overseas Private Investment Corporation of the United States (OPIC). MIGA mengadakan konferensi promosi investasi yang pertama di Ghana. 3) Tahun 1991 : Jumlah anggota MIGA telah mencapai 100 negara 4) Tahun 1992 : Akira Iida ditunjuk sebagai Wakil Presiden Eksekutif MIGA. 5) Tahun 1994 : MIGA bergabung di Berne Union. MIGA memfokuskan diri pada kegiatan bantuan teknis terutama dalam hal promosi investasi. 6) Tahun 1996 : MIGA meluncurkan IPAnet yaitu sebuah media berbasis internet untuk pertukaran informasi global, jaringan komunikasi, dan dunia perdagangan.

73

MIGA, “History”, http://www.miga.org/investmentguarantees/index.cfm (diakses pada tanggal 7 September 2013).


7) Tahun 1997 : Kontrak yang pertama diadakan berdasarkan MIGA’s Cooperative Underwriting Program (CUP) untuk proyek pembangkit listrik di Indonesia. Selain itu, dana jaminan investasi sebesar 12 milyar dollar AS diberikan untuk Bosnia dan Herzegovina dalam membentuk EU Investment Trust Fund dan 20 juta dollar AS juga diberikan untuk jaminan West Bank and Gaza Investment Guarantee Trust Fund. 8) Tahun 1998 : Motomichi Ikawa mengambil alih sebagai Wakil Presiden Eksekutif MIGA. Majelis Gubernur mengadopsi sejumlah resolusi untuk peningkatan modal sekitar 850 juta dollar AS, didukung oleh dana sebesar 150 juta dollar AS yang ditransfer dari IBRD ke MIGA. Penggandaan modal MIGA menjadi 2 milyar dollar AS menjadikan MIGA dapat memberikan dan memperluas jasanya ke negara-negara berkembang. Selain itu, MIGA mengadakan simposium pertama dengan Universitas Georgetown mengenai bidang risiko politik internasional. Simposium tersebut menjadi event yang berpengaruh yang diadakan setiap dua tahunan. 9) Tahun 1999 : MIGA untuk pertama kali memberikan jaminan yang melebihi 1 milyar dollar AS setiap tahunnya yang secara keseluruhan mencapai 1.3 milyar dollar AS dan MIGA menyetujui Environmental Assessment and Disclosure Policy dan menerapkan standar lingkungan untuk semua proyek MIGA yang baru. 10) Tahun 2000 : Pemerintah Ethiopia menunjuk MIGA sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah Ethiopia dan investor


asing terhadap proyek-proyek yang tidak dijamin oleh MIGA. Pada tahun ini, Keanggotaan MIGA telah mencapai 150 negara dan MIGA membayar ganti rugi atas tuntutan untuk pertama kalinya. 11) Tahun 2010 : Pengadaan jaminan mencapai 2 milyar dollar AS. Empat proyek yang didukung MIGA termasuk proyek telekomunikasi di Brazil dan proyek pertambangan di Rusia memperoleh penghargaan industri (industry awards). Investment Promotion Toolkit diluncurkan. 12) Tahun 2002 : MIGA mengadakan survei investor terhadap penyerangan 11 September 2001. Disamping itu, Project Finance Magazine menyatakan proyek yang didukung MIGA sebagai “The Asia-Pacific Transport Deal of the Year 2001". 13) Tahun 2003 : Dua proyek yang didukung MIGA yaitu proyek pembangkit listrik di Turki dan proyek renovasi rumah sakit di Romania menerima penghargaan “Deal of the Year”. 14) Tahun 2004 : Yukiko Omura mengambil alih sebagai Wakil Presiden Eksekutif. 15) Tahun 2005 : MIGA meluncurkan Program Investasi Kecil untuk mendukung kegiatan investasi di perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. MIGA juga meluncurkan Fasilitas Jaminan Investasi Afganistan untuk mendukung kegiatan penanaman modal asing secara langsung di negaranya. Proyek yang didukung MIGA tersebut juga menerima penghargaan “Deal of the Year”.


16) Tahun 2006 : MIGA mendukung proyek di El Salvador yang menjual gas karbon yang diperoleh dari pengurangan emisi gas rumah kaca. MIGA juga mendukung proyek pertamanya dengan fasilitas baru di Afganistan dalam mempromosikan pembangunan di sektor produksi kapas. 17) Tahun 2007 : MIGA mendukung proyek pertamanya yang didanai melalui sistem pembiayaan Islam dengan memberikan jaminan kepada sebuah pelabuhan di Djibouti. MIGA juga meluncurkan PRICenter.com, sebuah portal penyediaan informasi risiko politik dan asuransi, untuk meningkatkan pemberian jasa informasi kepada investor yang ada di FDI.net, yang menyediakan akses kepada investor dalam mencari informasi mengenai penanaman modal asing secara langsung. 18) Tahun 2008 : Jaminan yang diberikan mencapai 2.1 milyar dollar AS. Empat proyek yang didukung MIGA di Uganda, Djibouti, Costa Rica, and Kazakhstan mendapatkan penghargaan industri terbaik. Selain itu, Jasa Pelayanan Bantuan Teknis MIGA

berintegrasi dengan FIAS,

sebuah lembaga pembiayaan untuk program perubahan iklim investasi World Bank. Pada tahun ini, Izumi Kobayashi terpilih sebagai Wakil Presiden Eksekutif MIGA. 19) Tahun 2009 : Dewan Direksi MIGA menyetujui perubahan substansi terhadap peraturan operasional MIGA yang meliputi sejumlah tindakan termasuk jenis jaminan baru yaitu jaminan terhadap tindakan pemerintah yang tidak memenuhi kewajiban finansial. Perubahan


tersebut mewakili perluasan yang signifikan dari MIGA’s business toolkit sejak 1988. Dukungan MIGA terhadap investor tahun ini adalah sebesar 1.2 milyar dollar AS dalam pemberian jaminan untuk mendukung ekonomi riil di Kawasan Eropa dan Asia tengah yang terkena serangan krisis finansial. MIGA juga meluncurkan World Investment and Political Risk sebagai laporan tahunan. 20) Tahun

2010

:

Komite

Basel

dalam

Pengawasan

Perbankan

mengklasifikasi MIGA sebagai “highly-rated multilateral” dengan mengakui nilai kelebihan jaminan MIGA dari perbankan. MIGA juga meluncurkan Asia Hub untuk memperluas kehadiran fisik di dalam kawasan. 21) Tahun 2011 : Majelis Gubernur menyetujui pengamandemenan Konvensi MIGA untuk mempercepat efektivitas MIGA sebagai penyediaan asuransi risiko politik multilateral. 22) Tahun 2013 : Keiko Honda terpilih sebagai Wakil Presiden Eksekutif MIGA. MIGA memperluas cakupan jaminan tindakan pemerintah yang tidak memenuhi kewajiban finansial yang kemudian juga mencakup kewajiban finansial dari perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Sampai saat ini, MIGA telah beranggotakan 179 negara yang terdiri dari 154 negara maju (developed countries) yang tersebar di Asia dan Pasifik, Eropa dan Asia Tengah, Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah dan Afrika Utara serta Sub Sahara Afrika, dan 25 negara industri.


b. Tujuan pembentukan MIGA Sebagai salah satu anggota Bank Dunia, MIGA memiliki misi utama dalam mempromosikan kegiatan penanaman modal asing secara langsung ke negara-negara yang sedang berkembang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.74 MIGA mempromosikan kegiatan penanaman modal asing secara langsung dengan menyediakan asuransi atau jaminan asuransi politik untuk investor dan pemberi pinjaman, dan menyediakan penelitian dan pengetahuan mengenai risiko politik dan industri asuransi risiko politik.75 Tujuan utama dari MIGA adalah untuk mempromosikan arus sumber daya investasi untuk tujuan yang produktif di negara-negara yang sedang berkembang dengan menawarkan asuransi risiko politik jangka panjang dan dengan menyediakan jasa penasihat dan konsultasi. 76 Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga ini berupaya memajukan sikap saling pengertian dan kepercayaan antara negara tuan rumah dengan investor asing, meningkatkan kesadaran akan kesempatan-kesempatan penanaman modal serta meningkatkan aliran informasi, pengetahuan, dan keahlian dalam proses penanaman modal. Dalam hal itu secara khusus MIGA akan menjamin penanaman modal yang layak (eligible) terhadap kerugian 74

MIGA, “Overview”, http://www.miga.org/investmentguarantees/index.cfm (diakses pada tanggal 7 September 2013). 75 MIGA, “An Overview of MIGA”, http://siteresources.worldbank.org/FINANCIAL SECTOR/Resources/Session8_b_GeroVerheyen.pdf (diakses pada tanggal 7 September 2013), hlm. 4. 76 Yoshio Terasawa, “MIGA and Its Mission”, (Occasional Paper No. 3, Center on Japanese Economy and Business, Graduate School of Business, Columbia University, 1990), hlm. 1.


kerugian yang berasal dari risiko-risiko non komersial dan melaksanakan berbagai penelitian dan kegiatan-kegiatan promosi.77 Menurut Konvensi MIGA, sasaran dari MIGA ditujukan dalam mendukung arus investasi untuk tujuan yang produktif di antara negaranegara anggota dan khususnya untuk membangun negara-negara anggota. Dalam mencapai sasaran tersebut, MIGA wajib :78 1) Memberikan jaminan, termasuk koasuransi dan reasuransi, melawan risiko non komersial sesuai dengan kegiatan investasi di negara anggota yang mana arus modalnya berasal dari negara anggota lain; 2) Melaksanakan kegiatan tambahan yang sesuai dalam mempromosikan arus investasi ke dan di antara negara-negara anggota yang sedang berkembang; dan 3) Melaksanakan kekuasaan-kekuasaan lainnya yang diperlukan atau diinginkan sebagai akibat pendorongan dari sasaran tersebut. Maksud dari “investasi untuk tujuan yang produktif” di atas menekankan konsentrasi MIGA pada proyek dan program konkret di semua sektor ekonomi. Dalam menjamin investasi di negara anggota dari risiko non

komersial,

MIGA

melaksanakan

kegiatan

tambahan

untuk

mempromosikan arus investasi.79 Selain itu, MIGA juga melakukan penelitian, melaksanakan kegiatan untuk mendorong laju investasi dan menyebarluaskan informasi mengenai 77 78

Rosyidah Rakhmawati, Op.cit., hlm. 39. Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, Chapter I,

Article 2. 79

Commentary on the Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, Chapter I, Article 1.


kesempatan investasi di negara-negara berkembang yang menjadi anggota dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi asing yang akan datang ke negara-negara tersebut. MIGA atas permintaan anggota juga menyediakan penasihat teknis dan bantuan teknis untuk memperbaiki syarat-syarat investasi di wilayah negara anggota. Disamping itu, MIGA juga akan mendorong penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan antara investor dan host country. Selanjutnya, MIGA juga berusaha untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara berkembang yang menjadi anggota dan khususnya dengan calon host country yang akan menjamin MIGA berkenaan dengan penanggungan investasi, memiliki perlakuan yang baik sepanjang yang disetujui oleh anggota yang bersangkutan. MIGA selanjutnya akan mendorong dan memfasilitasi pencapaian perjanjian antara negara-negara anggotanya dalam promosi dan perlindungan investasi.80

2. Struktur organisasi MIGA Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Konvensi MIGA, MIGA sebagai sebuah organisasi internasional haruslah memiliki Dewan Gubernur, Direksi (Dewan Pengurus), Presiden dan Staf untuk melakukan tugas sebagaimana yang telah ditentukan dalam Konvensi MIGA.81 Dewan Gubernur dan Dewan Pengurus (Direksi) mewakili negara anggota dalam menjalankan program dan kegiatan MIGA. Kekuatan utama MIGA terletak pada Dewan Gubernur yang medelegasikan sebagian besar wewenangnya kepada Dewan

80

Erman Radjagukguk, Op.cit., hlm. 237. Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, Chapter V, Article 30. 81


Pengurus (Direksi). Besaran hak suara disesuaikan dengan besarnya modal yang dimiliki oleh masing-masing Direksi. Direksi mengadakan rapat secara berkala di Markas Besar MIGA di Washington D.C dimana mereka akan mengkaji dan memutuskan proyek investasi yang akan dijamin dan meninjau kebijakan manajemen umum.82 1) Dewan Gubernur Semua wewenang MIGA terletak pada Dewan Gubernur, kecuali wewenang yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi MIGA, secara khusus dilimpahkan kepada organ lain. Dewan Gubernur dapat mendelegasikan wewenang kepada Dewan Pengurus (Direksi) untuk melaksanakan wewenang tersebut, kecuali wewenang untuk:83 a) menerima anggota baru dan menentukan persyaratan atas penerimaan mereka; b) menangguhkan anggota; c) memutuskan pengurangan dan penambahan modal; d) meningkatkan batas jumlah keseluruhan kewajiban; e) menetapkan anggota sebagai anggota negara berkembang; f) menggolongkan anggota baru apakah termasuk kategori I atau kategori II untuk tujuan pemungutan suara atau menggolongkan kembali anggota yang telah ada untuk tujuan yang sama; g) menentukan jumlah kompensasi Direksi dan Pengganti mereka; h) menghentikan operasi dan membubarkan MIGA; 82

MIGA, “Overview”, Loc.cit. 83 Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, Chapter V, Article 31 Section (a).


i) membagikan aset kepada anggota apabila terjadi pembubaran; dan j) mengamandemen Konvensi MIGA, Tambahan dan Daftarnya. Dewan Gubernur terdiri dari seorang gubernur dan seorang pengganti yang dipilih oleh setiap anggota dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan. Pengganti tidak dapat dipilih kecuali dalam ketidakhadiran Gubernur. Dewan Gubernur harus memilih satu dari para gubernur sebagai ketua.84 Selain itu, Dewan Gubernur wajib mengadakan pertemuan tahunan dan pertemuan lainnya seperti yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur atau yang ditetapkan oleh Direksi. Direksi harus mengadakan rapat Dewan Gubernur apabila diminta oleh lima negara anggota atau oleh anggota yang memiliki 25 persen dari total hak suara.85 2) Dewan Pengurus (Direksi) Dewan Pengurus harus bertanggung jawab untuk operasi umum MIGA dan harus mengambil segala tindakan yang diperlukan atau diizinkan dalam pemenuhan tanggung jawabnya. Dewan Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya dua belas orang direktur. Jumlah anggota direksi dapat disesuaikan oleh Dewan Pengurus apabila terjadi perubahan dalam keanggotaan. Setiap Direktur dapat menunjuk seorang Pengganti dengan kewenangan penuh dalam hal ketidakhadiran Direktur atau Direktur tidak mampu untuk bertindak. Presiden World Bank berdasarkan jabatannya dapat menjadi Ketua Dewan Pengurus, tetapi ia tidak memiliki hak suara kecuali 84 Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, Chapter V, Article 31 Section (b). 85 Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, Chapter V, Article 31 Section (c).


suara untuk putusan final apabila terdapat hasil yang sama. Selain itu, Dewan Gubernur wajib menentukan masa jabatan direktur. Dewan Pengurus yang pertama harus diangkat oleh Dewan Gubernur dalam rapat perdananya.86 Dewan Pengurus wajib mengadakan rapat apabila dipanggil oleh Ketuanya yang bertindak baik atas inisiatif sendiri atau atas permintaan dari tiga Direktur. Sampai dengan Dewan Gubernur dapat memutuskan bahwa MIGA akan memiliki Dewan Pengurus yang berfungsi secara terus menerus, Direktur dan Penggantinya wajib menerima ganti rugi atas biaya menghadiri pertemuan Dewan Pengurus dan pemberhentian fungsi jabatan lainnya atas nama MIGA. Terhadap pembentukan Dewan Pengurus secara terus menerus tersebut, Direktur dan Penggantinya harus menerima remunerasi sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Pengurus. 87 Dari keseluruhan jumlah Direktur, 25% darinya dapat dipilih secara terpisah oleh satu dari masing-masing anggota yang memiliki saham terbesar. Sisanya dapat dipilih oleh negara anggota lain.88 3) Presiden dan Staf Presiden dapat melaksanakan tugasnya di bawah pengawasan umum Dewan Pengurus. Ia harus bertanggung jawab terhadap organisasi,

86 Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, Chapter V, Article 32 Section (a), (b), (c). 87 Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, Chapter V, Article 32 Section (d), (e). 88 Commentary on the Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, Chapter V, Article 58.


pengangkatan dan pemberhentian staf. 89 Pemberhentian staf dimaksudkan agar jumlah staf tetap dapat berada pada tingkat yang rendah sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan kelangsungan hidup MIGA.90 Presiden akan dipilih oleh Dewan Pengurus berdasarkan pencalonan dari Ketua. Dewan Gubernur akan menentukan gaji dan ketentuan kontrak bagi Presiden.91 Dalam hal pemberhentian jabatannya, Presiden dan Staf berhutang kewajiban sepenuhnya kepada MIGA dan bukan kepada badan lain. Setiap anggota MIGA wajib menghormati karakter internasional dari kewajiban ini dan wajib menahan diri dari segala upaya dalam mempengaruhi Presiden atau

Staf

tersebut

dari

pengakhiran

kewajiban

mereka.

Dalam

pengangkatan Staf, Presiden harus memperhatikan pentingnya merekrut personel dari wilayah geografis yang seluas mungkin untuk menjamin standar tertinggi dari efisiensi dan kemampuan teknis. Presiden dan staf harus senantiasa menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan operasi MIGA.92 Presiden dan Staf MIGA tidak boleh mencampuri masalah politik setiap negara anggota. Tanpa mengurangi hak MIGA dalam mengambil tindakan atas seluruh keadaan yang berhubungan dengan investasi, maka mereka tidaklah boleh dipengaruhi oleh sifat politis dari negara anggota 89 Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, Chapter V, Article 33 Section (a). 90 Commentary on the Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, Chapter V, Article 59. 91 Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, Chapter V, Article 33 Section (b). 92 Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, Chapter V, Article 33 Section (b).


dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan yang relevan dalam pengambilan keputusan haruslah diambil secara sepihak dalam mencapai tujuan MIGA.93

3. Ratifikasi konvensi MIGA oleh Indonesia Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (Konvensi MIGA) sebagai hasil Sidang Tahunan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) di Seoul, Korea Selatan pada tahun 1985 telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 27 Juni 1986 di Washington D.C, Amerika Serikat. Dengan demikian, sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, maka MIGA Convention diratifikasi pada tanggal 18 Juli 1986 dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 31 Tahun 1986 tentang Pengesahan Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 45. Adapun latar belakang diadakannya konvensi ini dijabarkan dalam pembukaan (Preamble) antara lain dikemukakan, meyakini bahwa Badan Penjamin Penanaman Modal Multilateral (Multilateral Investment Guarantee Agency) dapat memainkan peranan penting untuk mendorong penanaman modal asing melalui program-program penjaminan penanaman modal baik yang bersifat nasional

93

Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, Chapter V,

Article 34.


maupun regional serta program penjaminan risiko non komersial yang mungkin akan dihadapi oleh pihak investor.94 Dengan demikian, Konvensi MIGA telah mengikat dan berlaku di Indonesia dan MIGA sebagai sebuah lembaga internasional di bawah naungan Bank Dunia berkewajiban untuk melindungi dan menjamin kegiatan penanaman modal asing di Indonesia dari segala risiko politik atau non komersial. Pengratifikasian Konvensi MIGA ini diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

C. Peran dari Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Secara Langsung (Foreign Direct Investment) 1. Peran MIGA dalam menjamin risiko investasi Ketika merencanakan pelaksanaan investasi langsung di luar negeri, perusahaan multinasional menggunakan asuransi risiko politik (political risk insurance) untuk meningkatkan kepercayaan mereka di pasar yang dirasa memiliki risiko lebih besar daripada pasar dalam negeri. Penyedia asuransi risiko politik akan membantu mereka menghindari kerugian potensial atau membayar ganti rugi dalam hal terdapat kerugian yang dijamin akibat risiko politik. Beberapa lembaga multilateral, seperti MIGA, menyediakan asuransi risiko politik tersebut dan biasanya memiliki program khusus untuk investor kecil dan menengah, perusahaan, dan perbankan yang berasal dari negara yang sedang

94

Sentosa Sembiring, Hukum Investasi : Pembahasan Dilengkapi dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal , (Bandung : CV Nuansa Aulia, 2009), hlm. 168


berkembang.95 Peran MIGA dalam menjamin risiko investasi jelas terlihat dalam jaminan yang diberikan terhadap negara-negara yang terkena dampak konflik. Kerugian konflik global setiap tahunnya diperkirakan mencapai US$ 100 milyar. Dengan beberapa pengecualian, negara yang terkena dampak adalah negara yang berada di level antara kurang berkembang dan termiskin di dunia. Di Afrika, Timur Tengah, dan daerah lainnya, konflik telah menjadi kendala utama dalam melahirkan kemiskinan, menghentikan peningkatan sosial, dan mencegah pertumbuhan ekonomi. Keperluan bagi negara sesudah konflik sangatlah banyak. Infrastruktur utama seperti rumah, sekolah, pabrik, jaringan komunikasi, jalan, dan rantai perdagangan telah hancur, mata uang asing melemah, kematian, pemutusan hubungan kerja, dan kekurangan pelatihan tenaga kerja telah menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia. Begitu juga dengan institusi yang lemah dengan disfungsi keuangan, pemerintah, dan penegak hukum yang mempersulit usaha perbaikannya. Dalam keadaan demikian, kehadiran investasi asing langsung dapat memberikan dampak yang kuat dan positif dalam membangun kembali negara yang terkena dampak konflik, membawa modal privat, teknologi, dan skill baru, serta memicu pemisahan domestik lokal. Kegiatan investasi asing juga dapat meningkatkan kepercayaan di sebuah negara sebagai tujuan investasi yang mana mendukung investor memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang terbentuk oleh proses pembangunan kembali tersebut. Akan tetapi, konflik yang terjadi bertahun-tahun dapat mempengaruhi persepsi investor akan risiko-risiko, 95

MIGA, “About Political Risk Insurance”, http://www.miga.org/resources/index.cfm? stid=1870 (diakses pada tanggal 18 November 2013).


khususnya risiko yang bersifat non komersial. MIGA dibentuk pada tahun 1988 untuk mengurangi risiko-risiko tersebut dan mendukung kegiatan investasi asing langsung melalui adanya ketentuan pemberian asuransi risiko politik

untuk

proyek-proyek yang bersifat membangun. MIGA memegang peranan penting dalam mendukung kegiatan investasi asing langsung kembali dalam sebuah negara setelah konflik berakhir. MIGA juga memegang peranan penting dalam situasi pasca konflik dengan menyediakan perlindungan di negara-negara dimana penjamin (pemberi asuransi) lain tidak bersedia untuk menyediakan jasanya. Jaminan MIGA sangatlah penting ketika investor memerlukan jaminan asuransi yang ditawarkan dan investasi swasta juga diperlukan untuk membantu mempererat perdamaian yang sempat rapuh. Jaminan MIGA dapat membantu dengan membuat proyek investasi menjadi lebih menarik bagi pemberi pinjaman dengan mengurangi tingkat risiko secara keseluruhan. Sebagai contoh, guna mempromosikan perdamaian dan menstimulasi pembangunan dan kerja sama dengan lembaga lainnya, MIGA telah mendirikan dana perwalian untuk BosniaHerzegovina, Afganistan, dan untuk West Bank dan Gaza yang mana mengizinkan MIGA untuk memfasilitasi keperluan mendesak investasi asing yang tak terpisahkan dengan lingkungan yang berisiko.96 MIGA menjalankan misinya dengan menyediakan jaminan asuransi risiko politik ke sektor privat investor dan pemberi pinjaman. Jaminan MIGA melindungi investasi dari risiko non komersial dan dapat membantu investor 96

MIGA, “MIGA in Conflict-Affected Countries”, World Bank Group Multilateral Investment Guarantee Agency, November 2009, hlm. 1-2.


memperoleh akses sumber pendanaan dengan syarat dan ketentuan keuangan yang telah disesuaikan. Sejak pembentukannya di tahun 1988, MIGA telah memberi jaminan asuransi risiko politik sebesar US$ 28 milyar untuk proyek di berbagai sektor mencakup seluruh kawasan di dunia.97 MIGA juga fokus dalam menjamin investasi di negara-negara yang memenuhi persyaratan yang memperoleh bantuan dari International Development Association (IDA) dimana anggotanya merupakan negara-negara termiskin di dunia, daerah-daerah yang terkena dampak konflik,

memiliki masalah yang

kompleks di bidang infrastruktur dan industri yang menghasilkan bahan baku terutama proyek yang berdampak sosial lingkungan, dan south-south investment yaitu investasi dari satu negara berkembang ke negara berkembang lainnya. Dalam usaha menjamin risiko investasi tersebut, MIGA juga membuat laporan tahunan World Investment and Political Risk yang berfungsi untuk memeriksa pergerakan umum ekonomi global dan kegiatan investasi asing langsung, persepsi badan usaha atas risiko politik, dan strategi pergurangan risiko begitu juga termasuk perkembangan mutakhir dalam industri asuransi risiko politik.98

2. Peran MIGA dalam mendorong investasi di negara berkembang Negara-negara berkembang sedang mengambil langkah dalam membuka pasar domestik untuk kegiatan investasi asing langsung dan meningkatkan

97

MIGA ,“Overview”, Loc.cit. MIGA, “Resources”, http://www.miga.org/resources/index.cfm?stid=1866 (diakses pada tanggal 18 November 2013). 98


transparansi untuk investor, tetapi sejumlah tindakan pemerintah yang merugikan telah memperjelas adanya kekhawatiran akan risiko politik.99 Risiko politik seakan memburuk dengan adanya sejumlah kecenderungan global. Hal ini meliputi pertumbuhan populasi yang cepat ditambah dengan tingginya populasi orang muda dan rendahnya lapangan pekerjaan di negara berkembang, ketimpangan/kesenjangan pendapatan, urbanisasi, krisis persediaan air dan pangan, peningkatan permintaan atas sumber daya alam, harga komoditas yang tidak menentu, pemerintahan yang tidak stabil, ketidakseimbangan fiskal, dan sejenisnya. Bersamaan dengan semakin luasnya akses informasi dan teknologi informasi, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi risiko politik dan pola investasi perusahaan pada gilirannya.100 Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa risiko politik sangat tinggi di negara-negara berkembang sehingga akan menghambat masuknya arus penanaman modal asing secara langsung ke host country. Selain itu, proses pemulihan ekonomi dewasa ini dipelopori oleh negara berkembang yang mana diharapkan tetap dapat menjadi tujuan yang menarik bagi kegiatan investasi asing langsung. Berdasarkan Laporan World Investment and Political Risk 2010 dari MIGA, kegiatan investasi asing langsung di negara berkembang meningkat sebesar 17% sepanjang tahun 2010. Risiko politik tetap menjadi perhatian utama bagi investor asing yang menanamkan modalnya di negara berkembang selama 3 tahun ke depan, dan kebangkitan investasi asing langsung tersebut memerlukan tindakan pengurangan risiko secara berkelanjutan 99

MIGA, “World Investment and Political Risk 2012”, MIGA WIPR Report, 2012, hlm.

18. 100

Ibid., hlm. 20.


termasuk asuransi risiko politik. Inti dari laporan World Investment and Political Risk 2010 tersebut adalah : 101 a. risiko politik masih menjadi rintangan utama bagi kegiatan investasi asing langsung di negara-negara berkembang; b. Susunan dan regulasi kegiatan investasi asing langsung di daerah yang terkena dampak konflik berbeda dengan susunan dan regulasi kegiatan investasi asing langsung yang ada di negara-negara berkembang lainnya; c. Investor lebih mengkhawatirkan adanya intervensi pemerintah yang merugikan daripada kekacauan politik termasuk di negara yang terkena dampak konflik.102 Asuransi risiko politik multilateral seperti MIGA tidak hanya secara langsung menjamin kegiatan investasi asing langsung, tetapi juga dapat memobilisasi jaminan tambahan. Penyedia asuransi risiko politik multilateral dapat mendukung kegiatan investasi dalam lingkungan yang sulit, menawarkan pencegahan terhadap intervensi pemerintah yang bersifat merugikan, dan menjadi penengah (mediator) dalam menyelesaikan sengketa sebelum terjadi kerugian di antara para pihak.103 Salah satu usaha MIGA dalam mendorong investasi di negara berkembang dapat dilihat dari kegiatan kerja sama antara MIGA dan Korea Eximbank dalam mempromosikan investasi di negara-negara berkembang. Korea Eximbank merupakan agen resmi kredit ekspor yang menyediakan kredit ekspor secara 101

Ibid. MIGA, “New MIGA Report Examines Investment and Political Risk in Emerging Markets”, http://www.miga.org/news/index.cfm?aid=2873 (diakses pada tanggal 18 September 2013). 103 Ibid. 102


menyeluruh dan program jaminan untuk mendukung perusahaan-perusahaan Korea dalam mengadakan bisnis antarnegara. Pelayanan utama Korea Eximbank meliputi pinjaman ekspor, perdagangan, dan program jaminan yang dibentuk dalam memenuhi kebutuhan klien yang menjalankan bisnis antarnegara, serta menyediakan kredit investasi luar negeri, kredit impor, dan jasa informasi sehubungan dengan kesempatan bisnis luar negeri. MIGA mengadakan kerja sama dengan Korea Eximbank ini untuk mempromosikan investasi sektor privat di negara-negara

berkembang

dan

telah

menandatangani

Memorandum

of

Understanding (MoU) di markas besar MIGA di Washington D.C. Tujuan dari MoU tersebut adalah untuk memperkuat kerja sama antara MIGA dan Korea Eximbank dalam mempromosikan kegiatan investasi asing langsung ke negara-negara berkembang dan mendukung investasi luar negeri Korea. Kerja sama ini akan membuat kedua lembaga tersebut bekerja sama dengan baik dalam mengurangi risiko politik atau risiko non komersial di negaranegara berkembang sehingga akan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Kerja sama tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi dalam melahirkan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang kegiatan investasi asing langsung memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang ketika menyediakan kesempatan-kesempatan bisnis untuk negara-negara berkembang tersebut dan.104

104

MIGA, “MIGA and Korea Eximbank Team up to Promote Investment in Developing Countries”, http://www.miga.org/news/index.cfm?stid=1506&aid=2535&pv=s (diakses pada tanggal 18 September 2013).


Dalam keadaan demikian, kehadiran MIGA yang memiliki fungsi utama dalam menjamin risiko investasi membawa banyak dampak positif dalam mendorong perkembangan investasi di negara-negara berkembang.

3. Peran MIGA dalam menjamin kegiatan investasi di Indonesia Berdasarkan artikel resmi yang dipublikasikan oleh MIGA, pada tanggal 22 Oktober 2013 Keiko Honda mengunjungi Indonesia untuk menghadiri berbagai pertemuan dengan pejabat pemerintahan, investor, dan pemberi pinjaman guna menunjukkan bagaimana MIGA dapat mendukung kegiatan investasi asing langsung yang memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, menyediakan layanan dasar, dan mendukung pertumbuhan. MIGA telah mendukung banyak proyek di Indonesia sejak didirikan. Saat ini, MIGA sedang mengasuransikan dua proyek Indonesia berskala besar, yaitu ekspansi layanan telekomunikasi oleh PT. Natrindo Telepon Seluler (dikenal dengan merek Axis) dan studi kelayakan dari proyek nikel PT. Weda Bay. Gross exposure MIGA di Indonesia saat ini adalah US$524 juta. Selain itu, MIGA telah membangun kemitraan yang kuat dengan Indonesian Investment Guarantee Fund (IIGF), melalui pertukaran pengetahuan dan diskusi mengenai penggunaan kapasitas jaminan MIGA untuk berkontribusi dalam proyek-proyek prioritas IIGF. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun terus menunjukan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan jumlah investasi asing langsung pun terus berkembang ke berbagai sektor. Oleh karena itu, perlu


dipastikan adanya kesadaran yang tinggi bahwa rencana pembangunan pemerintah Indonesia yang menggunakan kapital jangka panjang sangatlah sesuai dengan kehadiran MIGA yang dapat mengurangi risiko dan meningkatkan kredit.105 Berikut ini beberapa proyek investasi asing langsung yang pernah dijamin MIGA di Indonesia. a. Proyek pengembangan pertambangan PT.Weda Bay Nickel Pada Agustus 2010, MIGA memberikan jaminan sebesar US$ 207 juta kepada Strand Minerals Pte. Ltd Singapore atas investasi modalnya di PT. Weda Bay Nickel. Strand Minerals secara bersama-sama dimiliki oleh Eramet SA (Prancis) dan Mitsubishi Corporation (Jepang). Jumlah jaminan asuransi tersebut diberikan untuk masa waktu maksimal 3 tahun terhadap risiko pembatasan transfer mata uang asing, ekspropriasi, pelanggaran kontrak, peperangan, dan kekacauan sipil. Selama periode tersebut, diperkirakan US$ 230 juta akan diinvestasikan untuk keahlian teknik dan studi kelayakan yang diperlukan untuk menyimpulkan studi kelayakan yang dapat didanai oleh bank atas operasi

pertambangan

nikel

kobalt

beserta

pabrik

pengolahan

hidrometalurgi di Pulau Halmahera. Apabila studi tersebut telah selesai, keputusan investasi akan diambil apakah akan melanjutkan pengembangan pertambangan tersebut dan membangun pabrik pengolahan. Proyek utama tersebut memerlukan pengeluaran modal yang besar untuk mengembangkan pertambangan dan pabrik pengolahan. Disamping 105

MIGA “Pimpinan MIGA akan Mengunjungi Indonesia : Menggaris bawahi Komitmen untuk Mendukung Investasi Sektor Swasta di Negara Bersangkutan”, http://www.miga.org /news/index.cfm?stid=1837&aid=3577 (diakses pada tanggal 18 November 2013).


itu, agar pertambangan tersebut layak secara komersial, pengeluaran modal tambahan

harus

diberikan

dalam

kaitannya

dengan

infrastruktur,

transportasi, termasuk jalan, bandara, dan pelabuhan. Weda Bay merupakan salah satu dari proyek nikel terbesar yang belum berkembang dengan 5,1 juta ton nikel berisi bijih besi yang telah dipilih dan dipertimbangkan dengan baik. Jika proyek ini berhasil, maka Indonesia akan menjadi negara penghasil nikel terbesar di dunia. Sebagai hasilnya, proyek tersebut akan menyediakan lapangan pekerjaan yang luas baik semasa konstruksi, pengoperasian, pendapatan pemerintah, dan akan memberikan kontribusi secara substansial bagi ekonomi lokal, khususnya untuk Provinsi Maluku Utara. Proyek tersebut juga akan menyediakan sebuah demonstrasi penting dari bagaimana sebuah proyek berbasis sumber daya alam yang besar dapat membawa manfaat kepada rakyat Indonesia dan dikembangkan dengan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Dukungan MIGA untuk investasi ini diberikan dengan bekerja sama dengan strategi kemitraan negara dari Bank dunia untuk Indonesia tahun 2009-2012, khususnya yang bertugas meningkatkan pertumbuhan sektor privat Indonesia menjadi lebih luas dan meningkatkan daya saing secara regional dan global.106 b. Proyek PT. Natrindo Telepon Seluler / NTS (Axis) Proyek ini meliputi investasi yang dilakukan oleh Deutsche Bank Luxembourg S.A. dan The Saudi British Bank di PT. Natrindo Telepon 106

MIGA “Project Brief”, http://www.miga.org/projects/index.cfm?pid=828 (diakses pada tanggal 18 November 2013).


Seluler (NTS) - Indonesia. Investor tersebut telah memohon jaminan MIGA sebesar US$450 juta untuk jangka waktu maksimal 7,5 tahun terhadap risiko pembatasan transfer mata uang asing, ekspropriasi, peperangan, dan kekacauan sipil. Investasi ini adalah bagian dari pendanaan sebesar US$ 1,2 milyar untuk NTS, pemegang hak merek “Axis”. Perusahaan tersebut merupakan penyedia jasa selular nasional (GSM dan 3G) di Indonesia yang menawarkan jasa komunikasi nirkabel. Pendanaannya ditujukan untuk peningkatan kualitas jaringan yang telah ada, peningkatan jangkaun populasi, dan pembentukan kapasitas jaringan tambahan. Bagian dari pendanaan yang hendak dijamin oleh MIGA adalah fasilitas dual uang sindikat “Murabahah” dengan Deutsche Bank Luxemburg S.A. sebagai agen investasi murabahah yang bertindak atas nama sendiri dan The Saudi British Bank beserta institusi keuangan lainnya.107 c. Proyek pengembangan mesin diesel PT. MTU Detroit Diesel Indonesia MIGA telah menyediakan jaminan kepada MTU Asia Pte. Ltd. (MTU Asia) - Singapore sebesar US$540,000 dan US$1,860,000 untuk menjamin modal investasi sebesar US$0.6 juta dan hutang pemegang saham sebesar US$1.8 juta ke PT. MTU Detroit Diesel Indonesia (MDDI) Indonesia. Jaminan tersebut untuk jangka waktu maksimal 5 tahun terhadap risiko ekspropriasi, peperangan, dan kekacauan sipil. 107



Proyek tersebut termasuk pendirian distributor di Jakarta untuk distribusi, penjualan, dan pemeliharaan mesin diesel MTU, serta suku cadang untuk penggunaannya dalam pembangunan konstruksi, pembangkit listrik, dan industri lainnya termasuk sektor perkapalan komersil. Proyek tersebut akan meningkatkan permintaan atas mesin diesel dan meningkatkan tingkat kepuasaan pelanggan dengan menyediakan jasa pelayanan purna jual secara luas. Selain itu, penyediaan teknologi yang tinggi, daya kerja yang tinggi, dan mesin diesel yang dikontrol secara elektronik juga akan meningkatkan kualitas dan efisiensi fasilitas serta meningkatkan kehidupan penduduk Indonesia dan pebisnis dengan menyediakan mesin yang terpelihara dengan baik yang mengurangi polusi lingkungan. Proyek ini akan mempekerjakan sekitar 50 orang penduduk lokal dan menyediakan program pelatihan khusus untuk teknisi yang memenuhi persyaratan. Proyek ini juga diharapkan dapat menghasilkan pendapatan pajak sekitar US$ 490.000 bagi pemerintah Indonesia selama 5 tahun beroperasi. Lebih jauh lagi, the ECICS Credit Insurance Ltd. Singapore, dengan mana MIGA mengadakan Memorandum of Understanding yang ditandatangani pada November 1998, memegang peranan penting atas keterlibatan MIGA di proyek ini.108 d. Proyek pembangkit listrik PT. East Java Power Corporation (Enron) MIGA membuat garansi kontrak sebesar US$ 60 juta ke Enron Corporation of the United States atas modal investasinya di 500 MW siklus 108



kombinasi pembangkit listrik dengan gas dekat Surabaya, Indonesia. Jaminan MIGA mencakup risiko ekspropriasi, pembatasan transfer mata uang asing, peperangan, dan kekacauan sipil. Perusahaan dari proyek tersebut yaitu PT. East Java Power Corporation akan meningkatkan ketersediaan dan ketahanan dari tenaga listrik di Indonesia dan menanggung 3 sampai 5 persen total produksi listrik negara. Indonesia akan memperoleh keuntungan dari pemanfaatan gas alami lokal yang digunakan proyek tersebut daripada dengan memanfaatkan minyak, yang mana akan dilanjutkan untuk diekspor lagi dalam memperoleh devisa. Proyek ini akan menciptakan sekitar 800 lapangan kerja selama masa konstruksi dan 45 pekerjaan tetap. 90 orang tambahan akan dipekerjakan oleh kontraktor untuk pemeliharaan dan pelayanan lainnya. Pekerja akan menerima pelatihan teknis dan manajemen termasuk pelatihan dalam mengoperasikan pembangkit listrik, pemeliharaannya, gas turbin, dan teknologi siklus kombinasi. Komunitas lokal akan memperoleh keuntungan dari pemasangan

transmisi kabel elektrik, pembangunan jalan, dan

pembangunan jalan yang ada dengan saluran pembuangan air dan penerangan. Bisnis domestik juga akan diuntungkan dari penyediaan barang dan jasa dari lokal.109

109

MIGA “Project Brief”, http://www.miga.org/projects/index.cfm?pid=161 (diakses pada tanggal 18 November 2013)


Dari proyek-proyek tersebut, terlihat dengan jelas bahwa jaminan MIGA atas kegiatan investasi asing langsung di Indonesia membawa banyak dampak positif dalam pembangunan nasional. Dengan dijaminnya risiko-risiko politik yang sebelumnya merupakan kekhawatiran utama para investor asing, maka investor asing semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya jumlah investasi tersebut, pastilah pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat dan rakyat Indonesia akan semakin sejahtera sebagai hasil dari bertambah luasnya lapangan pekerjaan serta kualitas sumber daya manusia akan semakin meningkat akibat adanya peralihan teknologi dan manajemen.


BAB II PERAN DARI MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA) DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING SECARA LANGSUNG (FOREIGN DIRECT INVESTMENT)

Recommend Documents