BAB II PELAKSANAAN MARGIN TRADING DAN SHORT SELLING DI PASAR MODAL. A. Pengertian dan Dasar Hukum Margin Trading dan Short Selling

25

BAB II PELAKSANAAN MARGIN TRADING DAN SHORT SELLING DI PASAR MODAL

A. Pengertian dan Dasar Hukum Margin Trading dan Short Selling. 1.

Pengertian Seiring dengan berkembangnya globalisasi dunia pasar modal yang diikuti

dengan makin bertambahnya produk-produk baru yang ditawarkan oleh lembaga perbankan dan keuangan lainnya/ muncul bisnis baru yang disebut margin trading dan short selling. Bisnis ini kemudian menjadi salah satu lahan usaha bank – bank investasi dan lembaga keuangan lainnya yang mempunyai izin untuk itu. Bahkan belakangan menjadi pilihan investasi yang menguntungkan oleh kalangan pengusaha khususnya yang menggeluti bidang keuangan. Margin trading merupakan suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan efek kepada nasabahnya berupa fasilitas pinjaman dana, sehingga nasabah hanya perlu membayar sejumlah persentase tertentu dari harga efek yang dibeli. Nasabah diwajibkan membayar bunga kepada perusahaan efek atas dana pinjaman tersebut.37 Menurut Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-258/BL/2008, margin trading diartikan sebagai berikut : 38 1) transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan. Transaksi marjin merupakan fasilitas yang diberikan perusahaan efek kepada investor dengan memberikan pinjaman berupa uang. Namun, 37

Astrid Amalia,Penyalagunaan Short Selling dalam Transaksi Perdagangan Efek, Analisis Kasus: Paul Berliner dengan The Blackstone Group dan ADS Corp.(Universitas Indonesia : Jakarta, 2009) Hal. 30 38 Sawidji Widoatmodjo.pasar modal indonesia. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009) hal 196.

25

Universitas Sumatera Utara

26

pinjaman uang ini tidak harus dikembalikan secara terjadwal, sebagaimana pinjaman dari bank. 2) Investor baru mengembalikan bila berhasil menjual saham yang dibelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli sehingga investor memperoleh keuntungan dari selisih jual beli tersebut 3) Sebagai imbalan fasilitas yang disediakan perusahaan efek, investor harus membayar bunga pinjaman dan fee. Bunga pinjaman dan fee tersebut telah disepakati oleh investor dan sekuritas melalui perjanjian pembiayaan dan penyelesaian transaksi efek. Dalam margin trading dikenal beberapa pihak yang dapat memberikan pinjaman atau jaminan atas transaksi yang dilakukan oleh investor: 1. Pinjaman yang dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini bank 2. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan efek atau perusahaan dimana investor melakukan pinjaman saham Kedua nya tidak terdapat perbedaan mekanisme transaksi hanya jenis pinjaman nya yang berbeda. Di beberapa pasar modal investor yang ingin membeli saham dapat meminjam dana dari perusahaan efek tempat dimana ia melakukan pemesanan untuk membeli saham. Untuk maksud pembelian saham tersebut investor yang merupakan nasabah dari perusahaan tersebut wajib membayar uang muka dalam jumlah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besarnya uang muka ini berbedabeda di tiap bursa berkisar antara 40% - 80% (empat puluh persen sampai dengan delapan puluh persen).39 Semakin longgarnya perusahaan efek dalam memberikan fasilitas margin trading kepada nasabah merupakan salah satu pemicu semakin bergairahnya transaksi saham di bursa. Kinerja bursa semakin meningkat antara lain diukur dari semakin 39

Astrid Amalia Op.,Cit hal 32.


27

meningkatnya Indeks Harga Saham Gabungan, semakin meningkatnya frekuensi, volume dan nilai transaksi harian akibat membaiknya likuiditas saham. Risiko yang dapat ditimbulkan dari transaksi saham dengan fasilitas margin trading antara lain: 1. Bagi perusahaan efek a. Risiko kredit akibat nasabah tidak bisa mengembalikan uang pinjamannya. b. Risiko akibat turunnya nilai saham dan nasabah tidak dapat menambah marginnya. 2. Bagi investor, risiko yang mungkin ditanggung adalah: Investor harus siap jika terjadi penurunan nilai saham, sehingga investor harus menambah marginnya atau melikuidasi maupun menjual saham yang dikuasakannya kepada perusahaan efek. Dalam keadaan seluruh aktiva keuangan maka kemungkinan kecil nilai margin yang akan kembali atau bahkan masih menyisakan kewajiban tambahan pada perusahaan efek. Short selling adalah suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham di mana investor atau trader meminjam dana (on margin) untuk menjual saham (yang belum dimiliki) dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham ke pialangnya pada saat saham turun. Salah satu karakteristik dari transaksi short sale adalah dengan menjual efek yang tidak dimiliki oleh si penjual. Namun si penjual tetap memiliki kewajiban untuk melakukan penyerahan atas efek yang telah dijualnya pada


28

waktu yang telah ditentukan. Guna memenuhi kewajiban tersebut, maka penyelesaiannya antara lain adalah dengan melakukan peminjaman efek.40 Sedangkan menurut keputusan Bapepam-LK Kep-258/BL/2008 Short selling diartikan sebagai berikut41 1) Transaksi penjualan efek dimana efek tersebut tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. 2) Penjual “short” berutang kepada pialang, dimana pialang tersebut meminjam saham dimaksud dari investor lainnya yang memiliki saham yang ditransaksikan secara long (berinvestasi jangka lama). Apabila tidak ada maka pialang dapat meminjam saham tersebut melalui bank kustodian. 3) Investor yang telah mendapatkan pinjaman saham lalu menjual saham tersebut ke bursa dan wajib dikembalikan pada H + 4, apabila tidak maka investor akan dikenai denda. Menurut Hendy M. Fakhruddin, short selling adalah “penjualan saham oleh seseorang dimana penjual itu tidak memiliki sekuritas lain atau menjual sekuritas yang dipinjam dari pihak lain.”42 Dari sisi strategis transaksi saham, short selling adalah salah satu teknik dalam jual beli saham dimana investor berupaya untuk mendapatkan keuntungan atas penurunan harga suatu saham. Jadi investor berharap saham akan mengalami penurunan harga sehingga investor dapat membeli kembali dan memperoleh keuntungan. 40

Ibid hal 5 Ibid Hal 5 42 Hendy M.Fakhruddin, Istilah Pasar Modal A-Z (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008) hal 184 41


29

Transaksi short selling ini berbeda dengan transaksi jual-beli biasa dalam empat hal. 1. Investor menjual dulu kemudian baru membeli. 2. Investor mendapat untung justru kalau harga turun. 3. Investor melepas sekuritas yang bukan miliknya.43 4. Dibandingkan dengan transaksi biasa short selling sangat beresiko.44 Perkiraan dari pelaku short selling, yang menginginkan terjadinya penurunan harga agar saat membeli kembali saham yang dipinjam pelaku short selling memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan jual tersebut, investor biasanya menggunakan fasilitas ini pada saat keadaan pasar sedang mengalami penurunan harga (bearish). Bertentangan dengan pandangan emiten atau perusahaan publik, dimana emiten menginginkan harga sahamnya terus meningkat karena peningkatan tersebut membuktikan bahwa kondisi fundamental emiten tetap baik.45 Seseorang membeli efek di pasar modal berdasarkan pertimbangan – pertimbangan antara lain bahwa emiten memiliki prospek pertumbuhan yang bagus, dibawah kontrol manajemen yang professional dan memiliki keunggulan – keunggulan terhadap kompetitor lainnya. Pada intinya tujuan investor margin sama dengan tujuan transaksi biasa, yakni untuk memperoleh keuntungan. Yang menjadi perbedaan adalah investor margin menjual suatu efek pada tingkat harga dengan

43

Dalam perdagangan efek hal tersebut biasa terjadi Verdij.Pangaribuan Op.,Cit hal 26 45 Owen A Lamont, Go Down Fighting: Short Sallers Vs Firms, Yale ICF Working Paper No. 04-2. Diakses dari www.ssm.com, diakses tanggal 16 Desember 2013, Hal 1. 44


30

memperhitungkan bahwa harga efek tersebut akan naik cepat karena investor juga harus memperhitungkan beban bunga yang harus ditanggung. 2.

Dasar Hukum Di Indonesia transaksi margin trading dan short selling ini tidak diatur

didalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Undang-Undang Pasar Modal hanya mengatur transaksi umum sedangkan transaksi khusus diatur diluar undang-undang tersebut. Transksi margin trading dan short selling diatur oleh Peraturan Bapepam-LK (sekarang OJK) Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor 19 Tahun 1997 tentang Transaksi Marjin. Serta Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-556/BL/2008 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek. Jadi dalam transaksi short selling seorang pialang tidak harus langsung menyerahkan efek yang dijualnya pada saat itu juga. Hal ini memungkinkan pihakpihak yang tidak memiliki efek dimaksud untuk bertransaksi atas efek tersebut. Para short sellers menggunakan tenggang waktu T+4 untuk menunggu penurunan harga efek yang telah dijualnya itu untuk kemudian membelinya kembali pada harga yang lebih murah. Dengan cara semacam itulah ia mendapatkan keuntungan (capital gain) yaitu dari selisih harga jual dan harga beli. Untuk keperluan itu, maka hadirlah pihak ketiga sebagai pemberi pinjaman efek (lender). Biasanya yang berperan sebagai pemberi pinjaman adalah perusahaan efek atau secara perorangan yang dikenal sebagai pialang. Perusahaan efek


31

mendapatkan efek untuk dipinjamkan dari berbagai sumber. Yang paling umum adalah dipinjamkan dari rekening nasabah lain yang mengambil posisi long (investor yang menyimpan saham dalam jangka waktu yang lama). Sumber kedua adalah dari rekening perusahaan efek itu sendiri selain itu dapat pula dipinjamkan dari perusahaan efek lain. Sumber yang terakhir adalah dipinjamkan dari investor institusional. Dalam perjalanan pasar modal di Indonesia, pertama kali aturan mengenai short selling ini diatur melalui Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-09/PM/1997 tanggal 30 april 1997 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Bapepam-LK (sekarang OJK) kemudian merevisi aturan yang diberi nama peraturan V.D.6 . Revisi itu seiring terjadinya krisis financial yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Gara-gara krisis, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia mengalami kejatuhan yang sangat dalam. Peraturan V.D.6 tentang Pembiayaan Efek Oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek yang dikeluarkan oleh Bapeppam-LK memuat ketentuan mengenai pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek dan transaksi short selling sehingga dapat meningkatkan likuiditas (semakin banyaknya perdagangan efek yang dilakukan oleh investor) transaksi Efek dan kualitas pembiayaan penyelesaian transaksi oleh perusahaan efek serta meningkatkan kepastian hukum atas transaksi efek.


32

Untuk mengantisipasi transaksi yang bisa membuat IHSG semakin jatuh, Bapepam menerbitkan sejumlah aturan termasuk revisi aturan short selling. transaksi shrot selling ini kemudian diatur antara lain dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. 556/BL/2008. Peraturan ini mengatur tentang Pembiayaan Transaksi Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek. Bursa Efek diwajibkan untuk menetapkan peraturan Bursa Efek yang mengatur persyaratan Efek yang dapat ditransaksikan dengan pembiayaan oleh Perusahaan Efek dan yang dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan dalam transaksi efek. Transaksi short selling yang mengakibatkan kondisi pasar modal saat ini mengalami ketidakstabilan sehingga berdampak kepada perekonomian dunia menjadi fluktuatif.46 Sehingga, pada dasarnya transaksi short selling di Indonesia diperbolehkan. Namun, Bapepam-LK tetap menentukan rambu-rambu transaksi short selling seperti apa yang dibolehkan. Tujuannya tentu saja mengamankan pasar modal dalam negeri selain untuk kepentingan investor minoritas.47

B. Lingkup Hubungan Hukum dalam Margin Trading dan Short Selling 1.

Hubungan dengan Hukum Perjanjian. Pengaturan mengenai transaksi margin trading dan short selling berkaitan

dengan pengaturan dalam Buku III KUHPerdata khususnya pengaturan mengenai

46 Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-556/BL/2008 Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek 47 Dina Kusumasari, Pengaturan Mengenai Short Selling. Diakses dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4663/pengaturan-mengenai-short-selling, diakses tanggal 11 Desember 2013.


33

masalah perjanjian yang terjadi dalam transaksi margin trading dan short selling. Perjanjian dalam transaksi margin trading dan short selling terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata, yang mana disebutkan : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia mengakui adanya kebebasan berkontrak, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang memuatnya.”48 Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Sehingga sifat buku III KUHPerdata bersifat terbuka dan membuka kemungkinan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdata secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam KUHPerdata, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga.49 Perjanjian yang diperbuat harus sesuai dengan Pasal 1320 KUPerdata agar mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari buku III KUHPerdata, maka para pihak dalam transaksi

48

Prof subekti Opcit, hal. 342 Endi Budiman, Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Sekuritas dalam Transaksi atas Fasilitas Margin Trading. (Universitas Diponegoro: Semarang.2010) hal. 101. 49


34

margin trading dan short selling bebas untuk menetukan isi dari kontrak yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak.50 Perjanjian yang terjadi dalam transaksi margin trading dan short sellig dapat menggunakan pasal 1313 KUHPerdata sebagai pengaturannya, sehingga apa yang menjadi Syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdata harus diperhatikan agar pengenaan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdata dapat diterapkan serta perjanjian dalam transaksi Margin Trading dan Short Selling dapat diakui keabsahannya, dimana syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHperdata yaitu : a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Terhadap syarat yang pertama ini, maka segala perjanjian margin trading dan short selling haruslah merupakan suatu hasil kesepakatan antara investor dan perusahaan sekuritas tidak boleh ada paksaan, kekhilapan, dan penipuan (dwang, dwaling, berdrog). b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Syarat atau tolak ukur untuk menentukan cakap tidaknya suatu orang untuk mengadakan perjanjian tercantum dalam pasal 1330 KUHPerdata yaitu: Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 50

Subekti opcit hal 339


35

c. Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh undang-undang serta kemungkinan untuk dilakukan para pihak. Dalam margin trading dan short selling dimana yang menjadi objek perjanjian adalah saham. Maka sesuai dengan ketentuan Bursa Efek saham tersebut harus memenuhi persyaratan efek yang telah ditentukan. d. Suatu sebab yang halal Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud harus dilakukan oleh investor dan sekuritas dengan dasar itikad baik. Berdasarkan pasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi: ”Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan” sehingga suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan, sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian. Apabila investor dan sekuritas tidak memenuhi syarat diatas maka perjanjian margin trading dan short selling yang di buat tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum. Kontrak dalam transaksi margin dan short selling merupakan suatu hasil dari kesepaktan antara investor dengan perusahaan sekuritas yang terlibat di dalamnya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun suatu bentuk kontrak yang dapat dikategorikan sebagai kontrak baku dimana kontrak telah ada sebelum ada suatu


36

kesepakatan, yang mana salah satu pihak menyodorkan kepada pihak lainnya yang kemudian pihak lain cukup menyetujui kontrak tersebut, sehingga berlakunya asas konsesualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak.51 Kontrak yang terjadi antara perusahaan sekuritas dengan investor bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu kontrak yang tertulis, dimana kontrak tertulis dalam transaksi margin trading berupa form yang telah disediakan, yang mana kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak.52 Kontrak dalam transaksi margin trading terjadi ketika perusahaan sekuritas menyodorkan form yang berisi mengenai kontrak dan investor melakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut dengan memberikan data yang benar dan menandatanganinya sebagai tanda persetujuan, sehingga hal tersebut menujukan adanya persamaan kehendak antara perusahaan sekuritas dengan investor.53 Namun hukum perdata yang berlaku di Indonesia mengakui adanya kebebasan berkontrak, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pokok persoalan margin trading adalah kontrak diantara perusahaan efek dan investor. Margin trading berpontesi menimbulkan perselisihan antara nasabah atau investor dengan perusahaan 51

Ibid., hal 102 Ibid., hal 103 53 Ibid., hal 104 52


37

efek, misalnya jika salah satu pihak melanggar kontrak yang telah disepakati. Dalam transaksi margin trading ini seharusnya berlaku prinsip good faith and good communication, good faith berarti prinsip mengungkapkan informasi secara akurat dan lengkap sedangkan good communication adalah prinsip komunikasi yakni memberikan informasi kepada investor secara terbuka dan cepat. Kedua prinsip tersebut sangat penting karena pelaksanaan margin trading dan short selling lebih berdasarkan kontrak. Jika salah satu prinsip tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka praktek margin trading akan menimbulkan masalah yang biasanya disebabkan karena kebiasaan yang saling percaya dan para pelaku enggan mengkonfirmasikan setiap transaksi yang terjadi. Dalam margin trading investor dinyatakan wanprestasi jika tidak melakukan penambahan modal apabila ratio pinjaman nya telah mencapai 65% maka sekuritas berhak menjual saham yang dijaminkan di perusahaan sekuritas secara paksa. Sedangkan pada short selling investor dinyatakan wanprestasi apabila investor tidak mengembalikan saham yang dipinjam untuk melakukan transaksi short selling pada hari yang telah ditentukan H+4 sehingga pihak yang meminjamkan efek berhak memberikan denda. Sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. 2.

Hubungan Hukum Jaminan Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan

atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Lembaga jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditor guna menjamin


38

dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat asesoir dari perjanjian pokok (perjanjian kredit atau pembiayaan) oleh debitor dengan kreditor.54 Masalah agunan atau jaminan merupakan suatu masalah yang sangat erat hubungannya dengan perusahaan sekuritas dalam pelaksanaan transaksi margin trading. Dana yang diberikan oleh perusahaan sekuritas perlu diamankan. Tanpa adanya pengamanan, perusahaan sekuritas sulit menghindari risiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya seorang nasabah investor. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari kreditnya, perusahaan sekuritas melakukan tindakantindakan pengamanan dan meminta kepada calon nasabah agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan di dalam pemberian kredit dan diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPer.55 Secara umum, jaminan dapat diartikan sebagai aset/harta pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dengan demikian jaminan mengandung suatu kekayaaan (materiil) ataupun suatu pernyataan kesanggupan (immateriil) yang dapat dijadikan sebagai sumber pelunasan hutang.

54

Muchdarsyah Sinungan, Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya, (Yogyakarta : Tograf, 1990), hal 12. 55 Pasal 1131 KUHPerdata menjelaskan bahwa: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Pasal 1132 KUHPerdata menjeaskan bahwa: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya: pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang ini ada alas an-alasan sah untuk didahulukan.”


39

Biasanya untuk menjamin sesuatu akan didahului pembuatan perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan adalah perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian pokok. Jadi sifat perjanjian jaminan ini adalah bersifat accesoir. Sifat accesoir perjanjian jaminan ini dikarenakan adanya perjanjian pokok, sehingga perjanjian jaminan tidak akan ada bila tidak ada perjanjian pokok.56 Berkaitan dengan jaminan yang diberikan nasabah, selain adanya Rekening Efek Marjin, untuk melindungi dana yang telah diberikan oleh perusahan sekuritas berupa fasilitas atau nilai pembiayaan, maka dalam perjanjian pembiayaan penyelesaian transaksi efek telah diatur mengenai beberapa hal antara lain: a) Rekening efek reguler nasabah, yaitu rekening efek atas nama nasabah yang wajib dibuka pada perusahaan sekuritas yang memuat catatan mengenai posisi efek dan/atau dana milik nasabah. b) Marjin deposit, yaitu jumlah nilai jaminan dalam bentuk uang dan/atau efek (yang akan dinilai dengan uang) dan harus mempunyi nilai yang cukup dan dapat diterima menurut pertimbangan perusahaan sekuritas yang ada di rekening efek marjin;57 Nilai jaminan pembiayaan yang wajib diperlihara oleh nasabah minimal 135% dari nilai pasar wajar efek yang ditransaksikan secara short selling (posisi short).58 Jika nilai jaminan tersebut mengalami penurunan sehingga kurang dari 135%, maka nasabah wajib menambah jaminan dalam waktu 3 hari bursa sehingga nilai jaminan 56

http://hkjaminanlinajamila.blogspot.com di akses 24oktober 2013 Verdij.Pangaribuan Op.,Cit hal 53 58 angka 6 huruf c butir 5 peraturan bapepam-LK no. V.D.6 57


40

minimal 135%. Selanjutnya jika nilai jaminan kurang dari 120% maka perusahaan efek wajib melakukan pembelian efek pada posisi short dengan nilai jaminan minimal 135% dari nilai pasar wajar efek pada posisi short dimaksud.59 Selain itu, untuk menjamin pembayaran kembali hutang nasabah kepada perusahaan efek dan menjamin pemenuhan semua kewajiban nasabah terhadap perusahaan efek yang timbul dari perjanjian pembiayaan penyelesaian tranaksi efek dan/atau perjanjian lain yang sekarang telah ada/atau dibuat kemudian hari antara nasabah dengan perusahaan efek, maka nasabah akan memberikan jaminan tambahan termasuk membuat surat pengakuan hutang secara notaril atas fasilitas atau nilai pembiayaan ditambah dengan bunga dan biaya lainnya yang terutang. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya penegasan hubungan antara perusahaan dengan investor dalam arti hubungan tersebut tidak hanya tertuang dalam suatu formulir saja tetapi harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu notaris. Termasuk juga didalamnya pemberian jaminan oleh investor, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak maupun kepada pihak ketiga, mengenai adanya hubungan hukum antara perusahaan efek dengan investor. Perjanjian transaksi marjin merupakan perjanjian khusus baik oleh perusahaan efek maupun nasabah selaku investor. Perjanjian khusus adalah perajanjian yang telah memiliki nama-nama sendiri yang diberikan oleh pembuat undang-undang

59

angka 6 huruf c butir 7 peraturan Bapepam-LK No. V.D.6


41

berdasarkan tipe-tipe atau bentuk-bentuk yang banyak terjadi sehari-hari.60 Pola semacam ini jelas dapat mengamankan dana pinjaman yang telah disalurkan oleh pihak perusahan efek, karena dapat diharapkan kembali utuh beserta bunganya, dan sejalan pula dengan prinsip kehati-hatian yang diacu dunia pasar modal sebagai landasan operasionalnya. Hak tagih perusahaan efek yang telah memperoleh dukungan jaminan dalam perjanjian transaksi margin seperti itu, mengakibatkan perusahaan efek tersebut memiliki posisi seperti “kreditor preferen”. Kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Hak istimewa mengandung arti hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya yang diatur dalam pasal 1139 dan pasal 1149 KUHPerdata.61 Tentunya perusahaan efek sebagai pelaku ekonomi bertindak hati-hati dan menghindari kedudukan selaku “kreditor konkuren”. Kreditor konkuren adalah kreditor pada umumnya (tanpa hak jaminan kebendaan atau hak istimewa). Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak yang seimbang (proporsional) atas piutang-piutan mereka. Ketentuan tersebut juga dinamakan prinsip “paritas creditorium”.62 Sehingga perusahaan efek perlu mendayagunakan ketentuan lembaga jaminan, guna mengantisipasi risiko manakala nasabah atau investor tidak memenuhi prestasinya.

60

http://Kamusbisnis.com diakses pada tanggal 1 juni 2014 http://www.bappebti.go.id/?pg=edukasi_artikel_detail&edukasi _artikel_id=10 diakses pada tanggal 27 oktober 2013 62 Ibid 61


42

3.

Hubungan Hukum Pasar Modal Apabila diperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam hukum pasar

modal, maka pengaturannya sangat banyak mengenai ketentuan kewajiban keterbukaan bagi emiten atau perusahaan publik. Dalam pasal 1 angka 25 Undangundang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa. ”prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini menginformasikan pada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud, dan atau harga dan efek tersebut.” Pengertian informasi material yang disebutkan di atas diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyebutkan “Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut”. Fakta materil dapat berbentuk informasi atau data-data yang dapat mempengaruhi aksi jual atau aksi beli dari para investor yang akhirnya juga mempengaruhi harga saham di pasar modal. Pelanggaran prinsip keterbukaan yaitu pernyataan menyesatkan dalam bentuk misrepresentation, artinya pernyataan yang secara jelas tidak sesuai dengan fakta dan terdapat suatu gambaran yang salah atau


43

gambaran yang diterima oleh investor tersebut menciptakan suatu kondisi yang berlainan dengan keadaan yang sebenarnya.63 Oleh

sebab

itu

misrepresentation

adakalanya

disebut

juga dengan

misstatement, yaitu suatu perbuatan yang membuat pernyataan yang salah, khususnya berkaitan dengan data internal yang daoat menyesatkan bagi investor. Selain pernyataan yang menyesatkan juga dapat muncul karena adanya omission, yaitu perbuatan penghilangan informasi fakta materiel, baik dalam dokumen-dokumen maupun dalam perdagangan saham. 64 Transparansi berlaku secara universal, dalam pasar modal international adalah merupakan suatu hal yang sangat mutlak untuk dilakukan oleh semua pihak. Berbeda dengan sektor perbankan dimana prinsip kerahasiaan bank adalah hal yang mutlak untuk ditaati, sektor pasar modal menetapkan hal sebaliknya. Emiten, perusahaan publik, atau pihak lain yang terkait wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat. Emiten wajiib menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat. Yakni paling lambat akhir hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta materil yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi investor. 65 Dikatakan lengkap kalau informasi yang disampaikan itu utuh tidak ada yang tertinggal,

63

Bismar Nasution, Hukum Pasar Modal. (fakultas hukum universitas sumatra utara : Medan, 2008) hal 11 64 Ibid hal 12 65 Ibid hal 17


44

disembunyikan, disamarkan, atau tidak menyampaikan apa-apa atas fakta material. Informasi atau Fakta Materil adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.66 Tujuan prinsip keterbukaan di pasar modal adalah untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Karena dengan diterapkannya kewajiban keterbukaan dapat menghindarkan atau meminimal kejadian yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi investor publik. Sebab pelaksanaan atas kewajiban keterbukaan membuat para investor dapat memperoleh akses informasi atau fakta material.67 Prinsip keterbukaan menjadi sangat penting dalam margin trading dan short selling karena apabila investor yang memperoleh fasilitas tersebut mengetahui faktafakta materil yang belum diketahui oleh publik, maka para pelaku margin trading dan short selling akan mengambil kesempatan tersebut untuk meraup keuntungan dan transaksi tersebut akan berakibat fatal terhadap pasar modal karena pergerakan harga saham tidak dapat terkontrol oleh OJK. 68Akibat prinsip keterbukaan tidak dijalankan maka akan beresiko terjadinya insider trading69yang telah terlebih dahulu mengetahui informasi materil.

66

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bismar Nasution,Keterbukaan dalam Pasar Modal. (Jakarta : Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2001) Hal 9. 68 Ibid, hal 10 69 Insider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan 67


45

Pembentukan OJK yang merupakan perubahan dari Bapepam-LK , salah satu fungsi OJK adalah perlindungan konsumen. Aktivitas dalam lembaga keuangan tentu disadari memiliki risiko bagi masyarakat

sebagai nasabah atau konsumen. Di

Indonesia, kehadiran OJK dianggap sebagai otoritas yang dapat menanggulangi kegelisahan masyarakat. Belum

lama

ini

OJK

telah

menerbitkan

Peraturan

OJK

nomor

01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK Nomor 1/2013). Pencapaian tujuan peraturan ini untuk melindungi kepentingan konsumen industri jasa keuangan setidak-tidaknya dapat tercapai 3 (tiga) aspek yakni: a. Peningkatan transparansi (berupa pengungkapan manfaat, risiko serta biaya atas produk dan/atau layanan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK)) b. Melakukan penilaian kesesuaian produk dan/atau layanan dengan risiko yang dihadapi oleh konsumen keuangan c. Penyediaan prosedur yang lebih sederhana, memudahkan konsumen untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan PUJK. Dalam peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga memegang teguh prinsip keterbukaan. Dalam peraturan tersebut perlindungan konsumen harus menerapkan prinsip:70 1) Transaparansi 2) Perlakuan yang adil 70

Peraturan No. 01/POJK.07/2013 pasal 2 yang dikeluarkan oleh OJK


46

3) Keandalan 4) Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan 5) Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Pada peraturan OJK tersebut juga menekankan bahwa para pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Serta para pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada konsumen tentang produk dan/atau layanan. Seperti data keuangan perusahaan, laba rugi, pembagian deviden, pergantian kepemilikan perusahaan, kegiatan perusahaan, dsb. Dan para broker wajib menjelaskan kepada investor mengenai informasi tersebut, sehingga para investor yang menggunakan fasilitas margin trading dan short selling dapat memutuskan strategi investasinya dengan jelas dan adil. C. Pembukaan Rekening dan Perjanjian Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek. 1.

Pembukaan Rekening Pasar modal merupakan salah satu alternative investasi bagi para investor.

Investor membeli produk keuangan di pasar modal karena ingin mendapatkan keuntungan lebih besar daripada tabungan atau deposito. Sehingga perusahaan efek pun menawarkan banyak fasilitas untuk investor salah satunya margin trading.


47

Secara singkat, transaksi margin dan short selling didefenisikan sebagai pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan efek71 Ketika seorang investor hendak membuka rekening di perusahaan efek maka investor harus mengetahui jenis rekening apa yang akan dibuka. Perusahaan efek menyediakan 3 jenis rekening, yakni: a. Rekening regular Rekening ini merupakan rekening saham yang tidak memiliki dana tunai di perusahaan efek. Jika investor memiliki rekening jenis ini, setiap kali membeli saham, investor harus menyetorkan dana sejumlah nilai pembelian saham ke rekening bank perusahaan efek. Demikian juga sebaliknnya, ketika investor menjual saham, dana hasil penjualan tersebut akan langsung di transfer ke rekening bank milik investor.72 b. Rekening Roll Over Rekening ini biasa disebut dengan rekening RO. Berbeda dengan rekening regular, pada rekening RO, investor diwajibkan memiliki dana deposit pada perusahaan efek. Setiap kali terjadi pembelian saham melebihi dana deposit yang ia miliki, pada hari T plus 3 (hari ketiga setelah tanggal transaksi), investor sudah harus melunasi kekurangan tersebut. Hal itu juga terjadi ketika investor menjual saham yang ia miliki, hasil penjual saham tersebut akan langsung masuk sebagai deposit. Jika hendak melakukan proses pengambilan

71 72

Angka 1 huruf k Peraturan Bapepam-LK No. V.D.6 Joko Salim, Cara Gampang Bermain Saham (Jakarta:Visimedia,2010) hal 13


48

dana atau yang sering disebut withdraw, investor harus melakukan konfirmasi dengan cara mengisi formulir penarikan dana dan mengirimkannya kepada perusahaan efek yang ia gunakan.73 c. Rekening Marjin Rekening marjin adalah rekening efek dengan aturan bahwa investor boleh menggunakan utang untuk pembelian saham dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Investor hanya boleh melakukan transaksi atas saham-saham tertentu yang ditetapkan oleh pihak bursa efek. Pihak bursa efek memiliki criteria penilaian tersendiri untuk menentukan saham mana yang akan masuk dalam daftar saham marjin. Daftar saham marjin ini akan selalu diperbaharui setiap bulan. Jadi pada bulan tertentu, saham A akan masuk dalam daftar saham marjin, tetapi pada bulan berikutnya saham tersebut dapat keluar dari daftar saham marjin.74 Untuk dapat melakukan transaksi di pasar modal terlebih dahulu investor harus membuka rekening efek. Berdasarkan hasil penelitian, formulir yang wajib diisi oleh calon nasabah/investor. Jadi tidak semua investor dapat menggunakan fasilitas ini ada beberapa ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh investor yang ingin menggunakan fasilitas tersebut .75

73 74 75

Ibid hal 17. Ibid hal. 6 Wawancara dengan Julhendy Broker dari PT OSK Nusadana pada tanggal 20 september 2013


49

Nasabah membuka rekening (account regular dan sub rekening). Nasabah diharuskan mengisi formulir pembukaan rekening seperti pembukaan rekening di bank yakni :76 1)

Nama lengkap pemegang rekening;

2)

Kewarganegaraan;

3)

Alamat/tempat tinggal (sesuai dengan ktp/sim/passport);

4)

Pekerjaan;

5)

Penghasilan pertahun,

6)

Nama kantor/perusahaan meliputi jabatan, bidang usaha, serta alamat kantor;

7)

Status rumah;

8)

Penghasilan pertahun (kurang dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah))

9)

Jumlah kekayaan (kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah))

10) Sumber dana Apabila berbentuk badan hukum/perusahaan maka yang perlu diisi adalah 1) Bentuk usaha: 2) Negara asal; 3) Bidang usaha; 4) Nama nasabah dan alamat nasabah; 5) Izin usaha; 76

Form Perjanjian Pembukaan Rekening PT. Bank BCA,tbk.


50

6) Tanggal berdiri; 7) NPWP; 8) Pendapatan pertahun; 9) Nilai kekayaan 10) Struktur badan usaha; 11) Profil pelanggan. Serta

melampirkan

beberapa

dokumen

pendukung

seperti

:

akta

pendirian/anggaran dasar perusahaan/badan hukum, SIUP/TDP, NPWP, laporan keuangan, KTP/SIM/Pasport pihak yang berwenang mewakili perusahaan/Badan Hukum (penerima kuasa), Surat kuasa. 2.

Perjanjian Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Transaksi Efek. Pembukaan rekening merupakan syarat awal untuk dapat melakukan transaksi

efek di bursa saham. Namun apabila investor ingin menggunakan fasilitas pembiayaan margin trading atau short selling investor harus membuat perjanjian pembiayaan penyelesaian transaksi efek. Transaksi margin trading dan short selling dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak antara perusahaan sekuritas dengan nasabah/investor yang salah satu isinya adalah hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk dari kesepakatan dan perlindungan hukum. Kebebasan berkontraklah yang merupakan landasan bagi perusahaan sekuritas


51

dalam melakukan tindakan kontratualisasi. Kontrak yang mengandung sifat adhesi77 merupakan implikasi yang jelas dalam hal ini merupakan kelaziman dalam kontrak yang dibuat oleh perusahaan efek. Ini tercermin misalnya dalam hak pembatalan, pembaharuan kontrak atau penentuan sanksi secara sepihak oleh perusahaan sekuritas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek yang dibuat oleh perusahaan sekuritas yaitu “Sekuritas akan melakukan evaluasi terhadap penggunaan fasilitas marjin Nasabah marjin dan setiap saat dapat mengakhiri atau menghentikan fasilitas secara sepihak dengan atau tanpa alasan. Hal-hal yang dapat menyebabkan sekuritas mengakhiri atau menghentikan Fasilitas secara sepihak dengan atau tanpa alasan bilamana terjadi kondisi kelalaian seperti yang dimaksud dalam pasal 14”. Jelas dinyatakan sekuritas tidak perlu persetujuan Investor bila ingin memutuskan/membatalkan perjanjian secara sepihak. Dalam KUHPerdata sebenarnya perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Menurut pasal 1266 KUHPerdata78 pembatalan terjadi bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dan pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada pengadilan. Namun dalam perjanjian yang dibuat atas dasar kata sepakat. Maka pengakhiran pun dapat didasari pada suatu kesepakatan. Terjadinya pembatalan dapat terjadi jika para pihak menyepakati untuk mengakhiri perjanjian tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu sehingga dapat dilakukan pembatalan sepihak jika disepakati bersama.

77 Perjanjian baku disebut juga dengan kontrak adhesi karena apa yang ada dalam perjanjian baku berupa formulir-formulir yang dibuat oleh salah satu pihak “sudah lekat” tidak dapat diubah-ubah lagi maka pihak lainnya tinggal menandatangani. 78 Pasal 1266 KUHPerdata “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuanpersetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.”


52

Namun perusahaan sekuritas tidak sembarangan dalam membatalkan perjanjian, sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 tadi nasabah haruslah dalam kondisi lalai sesuai dengan Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek. Menurut pasal 14 Investor dinyatakan lalai apabila terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dibawah ini :79 1) Bilamana jumlah kewajiban yang terhutang tidak dibayar lunas pada waktunya. Dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa Nasabah Marjin telah melalaikan kewajibannya. 2) Apabila hasil penjualan yang dilakukan sekuritas atas saham yang ada pada rekening nasabah tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban Nasabah Marjin. 3) Nasabah Marjin dinyatakan wanprestasi berdasarkan perjanjian apapun juga yang dibuat oleh Nasabah Marjin dengan atau kreditur/pihak ketiga lainnya. 4) Nasabah Marjin tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian, paling tidak salah satu dari syarat-syarat ketentuan-ketentuan dan

pembatasan-pembatasan

dalam

perjanjian

dan/atau

kelalaian,

pelanggaran, cacat hokum atas perjanjian-perjanjian apapun juga. 5) Apabila surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang dianggap penting oleh sekuritas. 79

Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan dan Penyelesaian Transaksi Efek


53

6) Apabila menurut pertimbangan Sekuritas keadaan keuangan Nasabah Marjin mengalami kemunduran sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah Marjin untuk melunasi kewajibannya. 7) Apabila Nasabah Marjin mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang kepada instansi yang berwenang atau pihak ketiga. 8) Apabila Nasabah Marjin dinyatakan meninggal dunia atau dinyatakan berada di bawah pengampuan. 9) Apabila kekayaan Nasabah Marjin seluruhnya/sebagian disita atau menurut penilaian kekayaan Nasabah Marjin dianggap menjadi berkurang sehingga dapat membahayakan Fasilitas. 10) Apabila barang-barang yand dijadikan jaminan berdasarkan Perjanjian ini di sita oleh instansi yang berwenang. 11) Apabila Nasabah Marjin telah lalai atau melanggar suatu ketentuan dalam perjanjian. Sehingga hutang atau fasilitas yang diberikan dalam perjanjian tersebut harus atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus. 12) Apabila Rasio Kewajiban Nasabah Marjin menurut penilaian sekuritas mencapai 100% (seratus) persen atau lebih. Berikut beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh investor agar dapat menggunakan fasilitas tersebut :


54

1.

Penandatanganan perjanjian fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek.80 1) Data Nasabah a. Nama lengkap pemegang rekening; b. Kewarganegaraan; c. Alamat/Tempat Tinggal (sesuai dengan KTP/SIM/Passport); d. Pekerjaan; e. Sumber Dana; 2) Fasilitas/Nilai Pembiayaan Jumlah pembiayaan atau jumlah pinjaman yang dapat digunakan nasabah maksimum 50% dari nilai jaminan untuk transaksi awal dan 65% dari nilai jaminan untuk transaksi berikutnya. Serta ketentuan mengenai kewajiban nasabah untuk melakukan penambahan jaminan apabila ratio mencapai lebih dari 65%. 3) Bunga Pada transaksi margin investor wajib membayar bunga sesuai dengan kesepakatan kepada sekuritas yang memberikan fasilitas pembiayaan sebagai interst. Bunga dihitung efektif pada saat jatuh tempo transaksi, yaitu T+381 , baik beli maupun jual. 4) Jangka Waktu

80

Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek PT. RHB OSK Securities

Indonesia. 81

T+3 adalah hari bursa ke 3 setelah terjadinya transaksi bursa, dalam pasar modal penyelesaian keuangan terjadi pada hari ketiga setelah transaksi dilakukan.


55

Jangka waktu dimulai pada tanggal Hari Bursa setelah Nasabah memenuhi persyaratan dan melakukan kesepakatan melalui perjanjian pembiayaan. Dan berakhir secara seketika adalah 360 hari atau 1 tahun fasilitas ini akan diperpanjang secara berkala apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis. 5) Jaminan Dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening perusahaan sekuritas; 6) Tanggal Pembayaran 7) Status Saham Dalam ketentuan perjanjian fasilitas pembiayaan dan penyelesian transaksi di atur pula tentang status saham yang dibeli dengan fasilitas pembiayaan ini. Yakni saham-saham yang diserahkan dan dibeli dicatat sebagai jaminan pembiayaan didalam rekening nasabah marjin diakui oleh nasabah marjin dikuasi oleh sekuritas. Segala hal yang melekat dari pada saham – saham yang diperoleh dari transaksi yang mempergunakan fasilitas merupakan milik nasabah marjin namun di kendalikan oleh sekuritas. 8) Persyaratan dan Kewajiban Nasabah Berisikan biaya transaksi, kewajiban serta jumlah total jaminan dengan nilai pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan sekuritas kepada nasabah. Serta pernyataan pemberian kuasa kepada skuritas untuk dapat menggunakan efek dalam rekening nasabah.


56

Dengan ini maka investor memberi kuasa kepada perusahaan sekuritas. Hal tersebut tercantum pada Pasal 5 nasabah memberikan kuasa kepada sekuritas untuk mencairkan dan/atau memindahtangankan dan/atau menjual jaminan

tersebut

dan

mempergunakan

hasil

dari

pencairan,

pemindahtangananm, peminjaman atau penjualan untuk melunasi fasilitas yg diberikan oleh sekuritas.82 Dalam perjanjian pembiayaan penyelesaian transaksi efek juga mengatur nasabah memberikan kuasa kepada sekuritas untuk dapat menggunkan efek dalam rekening margin sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya serta memakai syarat dan mekanisme yang dianggap baik oleh sekuritas. Dengan jelas dalam pasal ini menyatakan kuasa yang diberikan tidak terpisahkan dari perjanjian dan karena nya kuasa tidak dapat di cabut karena alasan apapun.83 Dalam Pasal 1972 KUHPer yang berbunyi “Pemberi kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimnya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.” Dalam prakteknya kekuasaan yang berasal dari pemberi kuasa namun dia tidak diperbolehkan untuk menarik kembali kekuasaan tersebut.. Sesuai dengan pasal 1813 KUHPer, maka salah satu mekanisme berakhirnya surat kuasa adalah manakala pemberi kuasa meninggal, dalam 82

Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek PT. RHB OSK Securities Indonesia., Pasal 5 hal. 2 83 Ibid., hal 2


57

pengampuan ataupun pailitnya salah satu pihak, dilihat dari segi apapun, maka syarat berakhirnya kuasa dari pasal ini sangat logis. Analisa hukum paling sederhana pun akan mengatakan bahwa mengingat kekuasaan berasal dari pihak pemberi kuasa, dengan meninggalnya pemberi kuasa, maka kekuasaan yang telah diberikan pun akan hilang dengan sendirinya. Sementara apabila penerima kuasa yang meninggal juga secara otomatis mengakhiri kuasa tersebut. 2.

Penyetoran uang jaminan untuk pembukaan account margin. Setelah pembukaan rekening langkah selanjut nya nasabah harus melakukan penyetoran minimal Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah).

3.

Pemberitahuan resiko investasi dalam transaksi Margin dan Short selling Pemberitahuan resiko investasi dalam margin trading dan short selling merupakan suatu ketentuan yang bertujuan untuk nasabah mengetahui akan resiko yang akan ditanggung oleh nasabah sendiri atas pembiayaan penyelesaian transaksi. Nasabah dapat menggunakan fasilitas Margin untuk bertransaksi di Bursa

Saham. Setelah proses diatas telah diselesaikan maka nasabah/investor dapat melakukan transaksi di bursa saham. Namun yang harus diingat tidak semua saham dapat dibeli dengan fasilitas ini. Sesuai ketentuan Bappepam (sekarang OJK) hanya saham - saham tertentu saja yang bisa dibeli dengan margin.


58

Singkatnya, pembiayaan penyelesaiaan transaksi margin atau short selling hanya dapat diberikan oleh perusahaan efek apabila nasabah memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut.84 a. telah memiliki rekening efek regular, untuk mengetahui riwayat transaksi nasabah; b. telah membuka rekening efek pem,biayaan transaksi margin atau rekening efek pembiayaan transaksi short selling untuk nasabah yang akan melakukan pembiayaan dan masih memiliki rekening efek regular sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menampung transaksi efek yang tidak dibiayai oleh perusahaan efek; dan c. telah menyetorkan jaminan awal dengan nilai paling kurang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk masing-masing rekening efdek pembiayaan transaksi marjin dan rekening efek pembiayaan transaksi short selling.

D. Perjanjian Pinjam Meminjam Efek Dalam Transaksi Short Selling. Transaksi short selling pada umumnya sama dengan transaksi jual beli saham pada umumnya. Hal yang membedakan pada transaksi jual beli saham pada umumnya adalah bahwa pada saat transaksi short selling dilakukan, pihak penjual tidak memiliki saham. Untuk memenuhi kewajiban penyerahan, pelaku short selling mencari saham di pasar atau bilamana efek tersebut tidak tersedia di pasar, maka

84

Peraturan Bapepam-LK No. V.D.5. angka 3


59

pelaku short selling dapat menggunakan fasilitas pinjam – meminjam dari PT. KPEI. PT KPEI memberikan Fasilitas ini untuk memberi kesempatan bagi investor yang ingin melakukan transaksi short selling agar dapat meminjam saham yang hendak dijual. Sehingga dalam hal ini terdapat kemungkinan terjadi 2 peristiwa hukum pinjam meminjam, yaitu antara penjual dengan perusahaan efek dan perusahaan efek dengan perusahaan efek lain atau bank kustodian atau PT.KPEI. Pelaku short selling dapat menggunakan fasilitas pinjam-meminjam dari perusahaan efeknya dengan menandatangani perjanjian dan memiliki rekening pinjam meminjam KSEI untuk dapat menggunakan fasilitas pinjam-meminjam efek dari PT KPEI85. Fasilitas ini menimbulkan kompleksitas karena menimbulkan berbagai resiko. Resiko pertama pemegang saham yang sahamnya dipinjam tersebut tidak mengetahui bahwa saham, yang dititipkan dalam perusahaan efek tersebut, telah dipinjamkan kepada pihak lain. Permasalahan berikutnya yang timbul adalah adanya perbedaan kepentingan antara investor, pemilik saham, dengan pelaku short selling, dimana pelaku short selling mengharapkan penurunan harga, sedangkan investor tersebut mungkin tidak mengharapkan penurunan harga saham.86 Resiko kedua adalah terkait dengan manfaat ekonomis dan hak suara yang melekat pada saham yang dipinjamkan. Pada mekanisme pinjam-meminjam saham, 85 Keputusan direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep009/DIR/KPEI/1107 mengenai Jasa Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat angka 4 86 Putu Suryastuti, Analisa hukum terhadap transaksi short selling di Indonesia dan perlindungan hukum bagi pihak lawan transaksi dalam transaksi short selling. (Universitas Indonesia : Jakarta. 2009) hal . 57


60

manfaat ekonomis dan hak suara yang melekat pada saham yang dipinjamkan beralih ke peminjam. Hal ini menimbulkan permasalahan karena pemilik saham yang sebenarnya tidak mengetahui bahwa saham yang dimilikinya telah diikat pada mekanisme pinjam-meminjam saham dengan pihak lain.87 Berdasarkan ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak lainnya akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Berdasarkan defenisi ini, yang paling penting adalah benda yang dapat dipinjamkan haruslah benda yang habis karena pemakaian. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 57 Undang-undang Pasar Modal yang menyatakan bahwa dalam penitipan kolektif, efek dari jenis dan klarifikasi yang sama yang diterbitkan oleh emiten tertentu dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.88 Dengan pengertian ini efek dianggap memiliki sifat yang sama dengan uang, sehingga bisa diklasifikasikan ke dalam benda yang habis karena pemakaian. Pada Pasal 7 ayat 1 Perjanjian Pinjam Meminjam Efek yang dikeluarkan PT.KPEI terdapat ketentuan mengenai pengembalian efek yang dipinjam dari KPEI. Pasal tersebut berbunyi “Penerima Pinjaman wajib mengembalikan Efek Sepadan89

87

Ibid, hal. 58 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995, pasal 57. 89 Efek sepadan adalah efek dalam jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan efek yang dipinjam. 88


61

padaTanggal Penyelesaian”. Dengan ini, secara hukum maka pihak penerima pinjaman akan menjadi pemilik barang yang dipinjamkan dan karenanya jika barang tersebut musnah atau mengalami penurunan nilai, maka penerima pinjaman tersebut bertanggung jawab atas segala risiko barang yang dipinjamkan, termasuk risiko dari turunnya nilai barang. Karena peminjam telah setuju untuk mengembalikan efek sesuai dengan yang dipinjam saat perjanjian Contoh pada saat peminjaman efek, investor melakukan peminjaman sebanyak 100 lot saham ASII di harga 7000 sesuai dengan perjanjian selambat-lambat nya hari 4 hari bursa investor wajib mengembalikan nya. Pada saat pengembalian saham, nilai ASII ternyata telah melambung menjadi 7500 per lot maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 perjanjian pinjam meminjam efek maka investor wajib mengembalikan saham ASII sebanyak 100 lot kepada PT. KPEI. Investor harus mengembalikan saham yang dipinjam dari KPEI sebanyak 100 lot walaupun harga ASII telah berubah dari harga 7000 per lembar menjadi 7500 perlembar. Apabila terdapat kegagalan dalam pengembalian efek sepadan maka sesuai dengan Pasal 8 Perjanjian Pinjam Meminjam Efek yang dikeluarkan PT KPEI maka penerima pinjaman wajib membayar kompensasi ganti rugi yang merupakan penggantian efek dengan uang tunai kepada KPEI pada tanggal penyelesaiaan dan dikenakan sanksi.90 Sanksi yang diberikan pun berupa kompensasi ganti rugi yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Efek ini yakni sebesar 125% dari harga tertinggi atas efek yang sama.91

90 91

Pasal 8 ayat 1 perjanjian pinjam memninjam efek yang dikeluarkan oleh PT KPEI Ibid pasal 8.


62

Ketentuan mengenai pinjam-meminjam efek ini secara khusus diatur dalam peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. II-10 tanggal 14 November 2007 tentang jasa pinjam-meminjam efek tanpa warkat (“Peraturan KPEI No. II10”). Berdasarkan Peraturan KPEI No.II-10, pihak pemberi pinjaman dalam transaksi pinjam-meminjam efek PT. KPEI adalah anggota kliring, yang dalam hal ini adalah perusahaan efek, Bank Kustodian, dan pihak lain; sedangkan pihak penerima pinjaman adalah anggota kliring. Pihak lain yang dimaksud disini adalah investor. Oleh karena itu apabila investor ingin melakukan transaksi short selling maka harus membuat perjanjian pinjam meminjam terlebih dahulu yang telah diatur dalam surat edaran Nomor: SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan peraturan BAPEPAM dan LK nomor V.D.3 tentang pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek angka (5). Ketentuan ini merupakan implementasi otoritas pasar modal untuk menciptakan pasar yang teratur wajar dan efesien. Ketentuan ini juga bertujuan untuk melindungi pasar dan melindungi investor lainnya dari adanya penurunan harga akibat adanya transaksi short selling. Secara singkat tata cara pinjam meminjam efek diatur dalam Keputusan Direksi PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia nomor: Kep-009/DIR/KPEI/1107 Peraturan nomor : II-10 jasa Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat angka (9) dijelaskan sebagai berikut: a. Tata cara pemberian pinjaman efek


63

1.

Pemberian pinjaman melakukan instruksi pemindahbukuan efek dari Rekening efeknya ke rekening pinjam meminjamnya,

2.

Pada saat KPEI memindahbukukan efek dari rekening pinjam-meminjam pemberi pinjaman ke rekening pinjam meminjam KPEI maka pinjammeminjam efek dinyatakan efektif.

b. Tata Cara Peminjaman Efek 1.

Penerima pinjaman mengajukan permohonan peminjaman Efek kepada KPEI.

2.

KPEI menyetujui permohonan pinjam-meminjam berdasarkan hasil pemeriksaan kecukupan agunan pinjam-meminjam efek sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a) dan status ketersediaan efek yang hendak dipinjam.

3.

KPEI menyampaikan instruksi kepada KSEI untuk membekukan agunan pinjam-meminjam efek sejumlah yang diperlukan di rekening jaminan penerima pinjaman dan memindahbukukan efek yang dipinjam ke rekening efek serah penerima pinjaman.

4.

Pada saat KPEI memindahbukukan efek ke rekening efek serah penerima pinjaman maka pinjam meminjam efek dinyatakan efektif.

5.

Di samping hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 9 huruf b) II), KPEI berhak menolak instruksi peminjaman efek penerima pinjaman dengan pertimbangan hasil anlisa profil risiko penerima pinjaman.


64

6.

Apabila permohonan peminjaman efek tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini, maka KPEI akan menolak dan memberitahukan penolakan tersebut kepada penerima pinjaman selambat-lambatnya pada tanggal yang semestinya menjadi tanggal penyerahan Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pinjam-meminjam efek diawali dengan adanya suatu perjanjian pinjam-meminjam efek antara perusahaan efek dengan PT.KPEI atau badan yang akan meminjamkan efek. Sesuai dengan peraturan V.D.6, kontrak standart pinjam-meminjam efek wajib memuat rincian ketentuan sebagai berikut92: a.

Jumlah dan jenis efek waktu berlakunya pinjam-meminjam. Berdasarkan peraturan KPEI, KPEI telah menetapkan jangka waktu pinjam-meminjam, yaitu 1 hari kerja dan maksimal 90 hari kerja.

b.

Jaminan. Jaminan untuk pinjam-meminjam terdiri dari efek atau uang. Asset yang layak diagunkan kepada KPEI terdiri dari agunan berupa uang di dalam rekening jaminan serta efek yang telah ditetapkan oleh KPEI sebagai eligible securities. Offline collateral yang terdiri dari L/C, deposito, saham bursa efek dapat juga dijadikan agunan transaksi pinjam-meminjam KPEI;

c.

Hak-hak sehubungan dengan pemilikan efek, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, bonus, deviden, dan bunga.

92

Peraturan bapepam V.D.6 Opcit angka 6 huruf d.


65

Berdasarkan peraturan KPEI, pemberi jaminan (lender) berhak untuk menerima semua hak atas efek peminjam (borrower), kecuali hak suara. Peminjam diwajibkan untuk menyerahkan pembayaran pengganti kepada pemberi pinjaman melalui KPEI. Pada saat tanggal pembayaram, pinjam diwajibkan untuk menyerahkan dividen uang, deviden saham, dan bonus saham kepada pemberi pinjaman, melalui KPEI.93 Ketentuan ini tidak sesuai dengan asas pinjam-meminjam dalam KUHper karena jika dilihat ketentuan KUHPer, dengan pinjam meminjam, maka penerima pinjaman memiliki hak penuh atas benda yang dipinjam, termasuk hak-hak yang melekat pada benda tersebut, dengan demikian jika dalam konteksnya yang dipinjamkan itu adalah berupa efek, maka penerima pinjaman berhak sepenuhnya atas efek pinjaman tersebut, termasuk deviden, bunga, saham baru, dan saham bonus.94 d.

Kewajiban perpajakan, kewajiban atas pajak-pajak yang timbul dari pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

e.

Biaya-biaya dalam rangka pinjam-meminjam;

93 Perjanjian Pinjam Meminjam efek tanpa warkat., Op.cit Pasal 4 ayat 3 “apabila tanggal pencatatan (recording date) penerima pinjaman masih meminjam efek, maka penerima pinjaman berdasarkan tagihan dari KPEI wajib mengembalikan deviden pada tanggal pelaksanaan (Coorporate Action) oleh emiten.” 94 Prof. Subekti pasal 1756 KUHPerdata


66

f.

Wanprestasi; disebut wanprestasi apabila tidak mengembalikan efek sepadan, tidak membayar ganti-rugi, konpensasi, deviden dsb.

g.

Metode penilaian efek yang dipinjamkan dan jaminan; Penilaian efek yang dipinjamkan serta yang dapat dijaminkan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK serta otoritas Bursa Saham.

h.

Mekanisme penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat di selesaikan melalui proses abitrase.

Bapepam dan LK (sekarang OJK) serta PT. KPEI telah membuat peraturan – peraturan untuk mengurangi dan mencegah risiko atas fasilitas pinjam – meminjam ini. Berikut ini akan diuraikan perlindungan hukum yang diberikan kepada otoritas pasar modal untuk mengurangi risiko pinjam – meminjam95: a. Perlindungan hukum untuk mengurangi risiko likuiditas efek di perusahaan efek. Untuk mencegah terjadinya risiko likuiditas efek di perusahaan efek, dalam rangka memenuhi kewajiban nasabah perusahaan efek, sebelum melakukan transaksi short selling, perusahaan efek tersebut harus memiliki perjanjian pinjam-meminjam saham, baik dengan perusahaan efek lainnya, maupun dengan bank custodian, atau PT KPEI. Dengan adanya perjanjian ini, apabila likuiditas efek yang dimiliki perusahaan efek tidak mencukupi untuk menutup transaksi short selling yang dilakukan oleh nasabahnya, perusahaan

95

Putu suryastuti Opcit, hal. 64


67

efek tersebut dapat meminjam dari bank custodian atau perusahaan efek lain atau KPEI. b. Perlindungan hukum untuk investor pemilik saham yang sahamnya dipinjamkan. Sehubungan dengan pemberian pinjaman dimana efek yang dijadikan obyek pinjam-meminjam ini adalah efek yang dimiliki oleh investor lain, berdasarkan peraturan PT.KPEI, PT KPEI mensyaratkan pihak peminjam untuk mengembalikan dividen, bonus saham, dividen saham yang telah diperolehnya

melalui

PT

KPEI.

Mekanisme ini

akan

memberikan

perlindungan bagi investor lain dimana dengan memberikan pinjaman, investor tersebut tidak akan kehilangan hak-haknya selaku pemegang saham. Selain dari jaminan bahwa investor tidak kehilangan haknya, persyaratan efek yang dapat ditransaksikan dalam transaksi short selling juga telah memberikan kemudahan bagi penjual untuk membeli saham lagi untuk selanjutnya, akan dikembalikan kepada investor lain. c. Adanya jaminan yang wajib diberikan oleh nasabah investor jual maupun perusahaan efek dan kewajiban bagi nasabah untuk memelihara nilai jaminan pembiayaan dan kewajiban bagi nasabah untuk memenuhi permintaan pemenuhan jaminan bilamana nilai jaminan pembiayaan mengalami penurunan. d. Hak bagi perusahaan efek untuk membeli efek yang dijual melalui transaksi short selling apabila nasabah tidak memenuhi permintaan pemenuhan jaminan


BAB II PELAKSANAAN MARGIN TRADING DAN SHORT SELLING DI PASAR MODAL. A. Pengertian dan Dasar Hukum Margin Trading dan Short Selling

Recommend Documents