BAB II LANDASAN TEORI. membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang

kepastian dan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang telah merugikan mereka tersebut.

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Uraian Teori Uraian teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun

atau

memperkuat

kebenaran

dari

permasalahan

yang

dianalisis.Uraian teori yang dimaksud adalah uraian pemikiran atau butir-butir pendapat,teori,skripsi sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.9 Menurut Kerlinger adalah: (A theory is a set of interrelated constructs (concepts),definitions,and propositions that present a systematic view of phenomena by specify relations among variabels,with the purpose of explaining and predicting the phenomena).10 Masing-masing proposisi atau konsep saling menerangkan sehingga kita memperoleh gambaran yang bulat dan utuh tentang suatu peristiwa. Suatu teori terdiri atas seperangkat proposisi yang saling berkaitan. Keterkaitan tersebut tersusun dalam suatu sistem yang memungkinkan kita mempunyai pengetahuan sistematis tentang suatu peristiwa. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik

atau

proses

tertentu

terjadi

dan

satu

teori

harus

diuji

denganmenghadapkan fakta-fakta yang dapat menunjukan ketidakbenaran. Kontiunitas dan imajinitas sosial sangat ditentuan oleh teori. 9

M.Solly Lubis,Filsafat Ilmu dan Penelitian,Bandung,Mandar Maju,1994, hlm. 80 Soejono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI, 1986, hlm.6

10

19

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup, matreri maupun proses penyelesaian utang piutang, cakupan luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. 2.1.1 Restrukturisasi Utang Restrukturisasi utang merupakan suatu proses untuk merestruktur utang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitur. Restrukturisasi utang adalah pembayaran utang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran utang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi utang, karena adanya konsesi khusus yang diberikan kreditur kepada debitur. Konsesi semacam ini tidaklah diberikan kepada debitur apabila debitur tersebut tidak dalam keadaan kesulitan keuangan. Konsesi semacam ini dapat berasal dari perjanjian antara kreditur dengan debitur, atau dari keputusan Pengadilan, serta dari peraturan hukum. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa yang berkepentingan terhadap

restrukturisasi

utang

adalah

pihak

debitur

yang

bermasalah.

Restrukturisasi utang perlu dilakukan untuk mengatasi kredit yang bermasalah yang sedang dialami oleh perusahaan. Kredit yang bermasalah ini mempunyai dampak yang sangat luas terhadap seluruh aspek perekonomian.

20


Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat dari adanya kredit macet ini, pemerintah Indonesia memberikan atau memprioritaskan untuk melakukan

restrukturisasi

utang

pada

sektor

perbankan

itu

sendiri.

Dari sisi debitur, restrukturisasi utang merupakan suatu tindakan yang perlu diambil sebab perusahaan tidak memiliki lagi kemampuan atau kekuatan untuk memenuhi komitmennya kepada kreditur. Komitmen yang dimaksud adalah dimana debitur tidak dapat lagi memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan kreditur, sehingga mengakibatkan gagal bayar. Dan apabila perusahaan tidak melakukan restrukturisasi utangnya maka akan timbul wanprestasi atau cacat yang dapat mengakibatkan masalah besar bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dampak yang akan timbul tersebut, antara lain: 1. Pihak debitur akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dana nantinya. 2. Nilai saham yang dimiliki oleh pihak debitur akan mengalami penurunan, disamping itu nilai usaha yang dimilikinya pun juga akan mengalami penurunan. 3. Pihak kreditur dapat mengumumkan bahwa pihak debitur yang bermasalah tersebut dinyatakan bahwa sudah mengalami pailit. 4. Beban dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak debitur akan dapat melebih besar daripada biasanya di dalam memperoleh dana di masa yang akan datang. 5. Pihak debitur akan memiliki reputasi yang jelek di dalam dunia usaha.

21


Berdasarkan dampak yang ada ini, pihak debitur yang bermasalah sangat diarahkan untuk mengambil langkah atau melakukan restrukturisasi utangnya guna menghindari masalah-masalah yang mungkin bakal terjadi. 2.1.2 Alasan Adanya Rekturisasi Utang 1. Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing yang lebih bagus. Penataan dan perbaikan sektor keuangan perusahaan akan dapat dicapai apabila perusahaan tersebut dalam kondisi sehat, efisiensi, dan kuat. 2. Dengan melakukan proses restrukturisasi utang maka perusahaan akan dapat memiliki lebih banyak lagi alternatif pilihan pembayaran, yaitu caranya berunding dengan kreditur dan melalui suatu argument yang cukup. 2.1.3 Proses Terjadinya Rekturisasi Utang Menurut IAI dalam PSAK No.54 (1999:1), restrukturisasi utang bermasalah terjadi jika berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, kreditur memberikan konsesi khusus kepada debitur yaitu konsesi yang tidak akan diberikan dalam keadaan tidak terdapat kesulitan keuangan di pihak debitur.Konsesi ini dapat berasal dari perjanjian antara kreditur dan debitur. Restrukturisasi utang bermasalah dapat terjadi sebelum, pada atau sesudah tanggal jatuh tempo utang yang tercantum dalam perjanjian, dan akan terdapat rentang waktu diantara saat perjanjian, keputusan Pengadilan, dan sebagainya. 2.1.4 Faktor-Faktor Rekturisasi Utang a) Reschedulling Reschedulling adalah upaya untuk memperpanjang jangka waktu dalam pengembalian utang atau penjadwalan kembali terhadap utang debitur

22


pada pihak kreditur. Dan ini biasanya dengan cara memberikan tambahan waktu lagi kepada debitur di dalam melakukan pelunasan b) DebtToAssetSwap Debt To Asset Swap merupakan pengalihan harta yang dimiliki oleh pihak debitur dimana pihak debitur sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi kewajibannya

lagi

kepada

pihak-pihak

yang

memberi

pinjaman

kepadanya. Dan pengalihan harta atau aset yang dimiliki oleh debitur ini ditujukan untuk dikuasai oleh kreditur, pihak bank, atau BPPN. c) DebtToEquitySwap Debt To Equity Swap merupakan suatu langkah yang diambil oleh pihak kreditur, karena kreditur tersebut melihat dan mengamati bahwa perusahaan dari debitur yang mengalami masalah keuangan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang sangat bagus di masa yang akan datang, dan ini merupakan cara yang bagus bagi kreditur untuk menambah laba, yaitu dengan cara reklasifikasi tagihan debitur menjadi penyertaan. d) HairCut Hair Cut merupakan potongan atau pengurangan atas pembayaran bunga dan utang yang dilakukan oleh pihak debitur. Pihak kreditur menyetujui restrukturisasi utang debitur dengan metode hair cut karena untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar jika pihak debitur tidak dapat membayar utangnya yang terlampau besar tersebut, misalnya utang debitur tersebut tidak dapat lagi terbayar semuanya, jika hal ini sampai terjadi maka pihak kreditur akan mengalami kerugian yang cukup membawa pengaruh dalam dunia usahanya. Sedangkan jika dilihat dari pihak debitur,

23


debitur sangat senang karena kewajibannya dapat berkurang sehingga beban yang harus dikeluarkan perusahaan pun dapat ditekan. 2.2 Tinjauan Tentang Kepailitan 2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan Kepailitan

merupakan

suatu

proses

legal

untuk

mengupayakan

pembayaran utang melalui Pengadilan Niaga,dimana debitor mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh para kreditor.11 Istilah “pailit”berasal dari bahasa Belanda “failite” yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilahfailite sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu“failite” yang berarti pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran,sedangkan orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut dengan “le faili”. Kata kerja faillet artinya gagal. Sedangkan dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah “to fail” dengan arti yang sama, dan di dalam bahasa latin dipergunakan istilah “faillure”.12 Dalam Black’s Law Dictionary,pailit atau “bankrupt”is the state or condition of a person (individual,partnership,corporatation,municipality) who is unable to pay its debt as they are,or become due”.The term includes a person againt whom an involuntary petition has been filed,or who has filed a voluntaru etition,or who has been filed,or who has filed a voluntaru petition,or who has been adjudge a bankrupt”. Dari pengertian bankrupt yang diberikan oleh Black Law Dictionary di atas,diketahui bahwa pengertian “pailit” dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utangutangnya yang telah jatuh waktu. Ketidakmampuan untuk membayar tersebut diwujudkan dalam bentuk tidak dibayarnya utang meskipun telah ditagih dan ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan proses pengajuan ke Pengadilan,baik atas permintaan debitor sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor.13 Menurut Subekti dan R.Tjitrosoedibio, “pailit adalah keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh Pengadilan dinyatakan pailit,maka harta kekayaannya dikuasai

11

Asikin, Zainal, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang DiIndonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994 , hlm 24. 12 Syamsudin M, Sinaga, Hukum Kepailitan Di Indonesia, Jakarta: PT.Tatanusa, 2012, hlm.6 13 Sunarmi,Op.Cit,hlm.24

24


oleh balai harta peninggalan (BHP) selaku curatrice (kurator) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor”.14 Dalam tata bahasa,pengertian kepailitan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit. 15 Sedangkan dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum “pailit” diartikan sebagai debitor yang berhenti membayar utang-utangnya. Hal ini tercerminkan di dalam pasal 1faillisement verordening yang menentukan.16“Setiap pihak yang berutang yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya,dengan putusan Hakim,baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak berutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit.” Selain itu, pengertian “pailit” tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang menentukan: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,baik atas permohonan sendiri,maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya”. Serta pengertian “pailit” dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,yang menyebutkan: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.” Pasal 1 angka (1) ini secara tegas menyatakan bahwa : “Kepailitan adalah sita umum,bukan sita individual.” Karena itu,diisyaratkan dalam undang-undang kepailitan bahwa untuk mengajukan permohonan pailit,harus memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor. Seorang debitor yang hanya memiliki 1 (satu) kreditor tidak dapat dinyatakan pailit karena hal ini bertentangan dengan sita umum. Apabila hanya satu kreditor maka yang berlaku adalah sita individual,dimana sita 14

Syamsudin.M,Sinaga Op.Cit, hlm.4 Sunarmi, Op.Cit, hlm,23. 16 Arsikin, Zainal,Op.Cit, hlm.24-25 15

25


individual bukanlah sita dalam kepailitan. Dalam sita umum,maka seluruh harta kekayaan debitor akan berada di bawah pengawasan dan pengurusan kurator,sehingga debitor tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaanya.17 Pada prinsipnya,konsep dasar hukum kepailitan Indonesia merupakan sebagai bagian dari hukum perdata nasional yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Ada dua Pasal dalam KUHPerdata yang merupakankonsep dasar hukum kepailitan Indonesia yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.18 Adapun bunyi kedua Pasal tersebut menyatakan:Pasal 1131 KUH Perdata“Segala kebendaan si berutang,baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari,menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Dan dalam Pasal 1132 KUH Perdata“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan,yaitu menurut besar-kecilnya piutang masingmasing,kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Adapun asas yang terkandung dalam kedua pasal tersebut adalah bahwa apabila debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya,walaupun telah ada putusan Pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya,atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya,maka semua harta bendanya disita untuk dijual,dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditor secara ponds-pondsgewijze,artinya menurut pertimbangan,yaitu

menurut

besar

kecilnya

piutang

masing-masing

kreditor,kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah 17

18

Ibid, hlm.29 Syamsuddin.M.Sinaga. Op.Cit, hlm.81-82

26


untuk didahulukan. Semua debitor mempunyai hak yang sama dan tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.19 Menurut Kartini Muljadi,rumusan pasal 1131 KUH Perdata,menunjukan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaan,baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit),maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaanya (debit). Adapun pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan,haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara.20 a) Pari passu,yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukandan; b) Pro rata dan proposional, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka dan keseluruhan,terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Dasar hukum kepailitan Indonesia tidak hanya yang diatur dalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 dan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata,tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa dasar hukumkepailitan lainnya yang bersumber dari berbagai peraturan perundangundangan antara lain:21 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1134, 1139, 1149 dan lainlain: 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 396, 397, 398 ,399, 400, 520 dan lain-lain: Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika,2010. hlm.2-3. 20 Ibid, hlm.3. 21 Munir Fuady, Hukum pailit dalam teori dan praktek , Jakarta Sinar Grafika:2010, hlm.9-10 19

27


3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: 5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1998 tentang Jaminan Fidusia: 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian: 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan: 9. Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perbankan,Badan Usaha Milik Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kepailitan. 2.2.2 Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia Hukum Kepailitan Indonesia secara historis dimulai sejak Indonesia berada di bawah penguasaan Belanda yang kedua,yaitu ada tahun 1816-1942. Pemerintahan Hindia ketika itu menerapkan peraturan kepailitan yang berlaku di Belanda diaplikasikan pula terhadap Indonesia sebagai negara jajahannya.22 Hukum Kepailitan Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukumdagang. 23 Berdasarkan asas konkordansi, hukum dagang Belanda diberlakukan di Indonesia mulai 1 mei 1848, yang termuat di dalam pengumuman pemerintahan Belanda tanggal 30 april 1847, lembaran negara staatblad 1847nomor 23 wetboekvankoophandel (wvk), yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).24 Kitab undang-undang hukum dagang yang berlaku di Indonesia mengenal adanya perbedaan antara pedagang (kooplidieden) dengan bukan pedagang (niet kooplieden). Kepailitan untuk pedagang diatur dalam buku ketiga kitab undangundang hukum dagang yang berjudul van de voorzieningenin geval van koolienden (tentang peraturan ketidakmampuan pedagang), yang diatur dalam 22

Syamsudin.M.Sinaga, Op.Cit. hlm.20. Sunarmi, Op.Cit. hlm.7. 24 Ibid, hlm.8. 23

28


pasal 749 sampai dengan pasal 910 w.v.k.Sedangkan kepailitan untuk bukan pedagang diatur dalam buku ketiga bab ketujuh reglement op de rechtsvordering (rv) yang berjudul van de staat van kennelijk onvermogen(tentang keadaan nyatanyata tidak mampu membayar bagi orang yang bukan pedagang), yang diatur dalam pasal 889 sampai dengan pasal 915 rv. Kepailitan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang (wvk) dan reglement op de rechtsvordering (rv) ternyata menimbulkan banyak kesulitan dalam penerapannya, yaitu banyaknya formalitas yang ditentukan sehingga menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaan, biaya tinggi,pengaruh kreditor yang sedikit terhadap jalannya kepailitan dan pelaksanaan kepailitan harus melalui waktu yang lama.25 Pada tahun 1893, di Belanda terjadi perubahan dalam wetboek van koophandel, yaitu dihapuskan buku ke II, yang kemudian diganti dengan undangundang kepailitan (faililisement wet, lembaran negara tahun 1893 nomor 140). Perubahan tersebut berpengaruh terhadap sistem hukum di Indonesia, yaitu buku ketiga bab ketujuh reglemet op de rechtsvordering dihapuskan. Sebagai pengganti 2 (dua) jenis undang-undang tersebut maka pada tanggal 1 november 1906, pemerintah Belanda mengundangkan faillisement verordening,staatsblad 1905 nomor 217 juncto staatsblaad 1906 nomor 348 untuk mengatasi masalah-masalah kepailitan. Peraturan-peraturan ini menggantikan kitab undang-undang hukum dagang, buku ketigadan reglemet op de rechtsvordering, buku ketiga bab ketujuhfaillisement verordening ini berlaku bagi semua orang tanpa membedakan antara yang pedagang dan yang bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.26 Pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia yaitu tahun 1942-1945 tidak ada peraturan kepailitan yang dibuat oleh Jepang. Namun pada tahun 1947, pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan peraturan darurat kepailitan (noodregelingfaillisement 1947) yang dimuat dalam staatsblad1947 nomor 214 tanggal 12 desember dan mulai berlaku pada tanggal 19 desember 1947.27

25

Ibid, hlm.9. Sunarmi, Prinsp Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Edisi 2,Medan; PT Sofmedia, 2010, hlm.11 27 Syamsuddin. M.Sinaga,Op.Cit, hlm.21 26

29


Tujuan pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan peraturan darurat kepailitan (noodregeling failisement) adalah untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan pailit yang terjadi sebelum berakhirnya masa penjajahan Jepang. Salah satu ketentuan yang diatur dalam noodregeling faillisement 1947 tersebut adalah mengenai penghapusan kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang. H.M.N. Purwosutjito berpendapat bahwa noodregeling faillisement 1947 atau peraturan darurat kepailitan tersebut tidak termasuk dalam pengesahan peraturan Hindia Belanda yang ditetapkan oleh pasal II aturan peralihan undangundang dasar 1945. Selain itu, peraturan darurat kepailitan 1947 tersebut hanya bersifat sementara, yang tugasnya sudah dijalankan selama 36 Tahun 1947-1983, sehingga sudah tidak berfungsi lagi, sehingga mengakibatkan tidak berlaku lagi. Dalam kenyataannya, ketentuan hukum kepailitan yang berlaku adalah faillisement verordening 1905.28 Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945, peraturan kepailitan tetap dinyatakan berlaku dengan berdasarkan pasal II aturan peralihan undang-undang dasar 1945 yang menentukan; “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.29 Berdasarkan aturan peralihan tersebut, maka seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya, kecuali jika setelah diuji ternyata bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam undang-undang dasar 1945. Pada tanggal 11 juli 1997 terjadi krisis ekonomi nasional di Indonesia. Tanda-tanda krisis itu sendiri dimulai pada bulan mei 1997 dengan adanya 28

Sunarmi, Hukum Kepailitan Edisi 2,Op.Cit, hlm.10 Syamsudin.M.Singa, Op.Cit, hlm.21

29

30


kemerosotan nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Krisis yang dihadapi pada bulan juli ini berasal pada masalah nilai tukar dan aspek-aspek ekonomi lainnya yang terkait.30 Turunnya nilai rupiah sangat memperlemah kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya.31 Pada tanggal 22 april 1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan

dilakukan

oleh

karena

undang-undang

tentang

kepailitan

(faillisementverordening, staatsblad tahun 1905nomor 217 juncto staatsblad 1906 nomor 348) yang merupakan peraturan perundang-undangan peningalan pemerintah Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untukpenyelesaian utang-piutang. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tersebut selanjutnya dikuatkan dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang kepailitan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 9 September 1998.

30

Ibid, hlm.224 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Secara umum. 31

31


Setelah Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ternyata bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun Pengadilan Niaga, belum mampu menyelesaikan masalah perekonomian nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 memiliki kelemahan yang pada akhirmya berimplikasi terhadap

penegakan

hukum.

Berbagai

masalah

ditemukan

berkaitan

dengankeberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, mulai dari filosofi, substansi sampai dengan penegakan undang-undang kepailitan.32 Pada tanggal 18 Oktober 2004 pemerintah telah mengeluarkan UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksudkan untuk memperbaiki, menambah, meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat yang jika ditinjau dari segi materi yang diatur masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun proses penyelesaian utang piutang, cakupan luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.33 Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebabkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian dikuatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 belum dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. 32

hlm.345

Sunarmi,Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Edisi 2, Op.Cit,

33

Ibid, hlm.404

32


2.2.3 Pihak Permohonan Kepailitan Berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, ditentukan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, yaitu:

A. Debitor Sendiri Debitor harus membuktikan bahwa ia mempunyai dua atau lebih kreditor serta juga membuktikan bahwa ia tidak membayar salah satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bagi debitor yang telah menikah, diperlukan persetujuan suami atau istrinya karena hal ini menyangkut harta bersama, kecuali apabila tidak ada pencampuran harta (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). B. Seorang Atau Beberapa Orang Kreditor Seorang kreditor atau lebih, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat mengajukan permohonan pailit selama memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan oleh undang-undang kepailitan. Kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan bagi debitor harus memenuhi syarat bahwahak tuntutannya terbukti secara sederhana atau pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana. C. Kejaksaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap debitor juga dapat diajukan oleh Kejaksaan demi kepentingan umum.

33


Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan masyarakat luas, misalnya: apabila debitor melarikan diri, debitor mengelapkan bagian harta kekayaanya, debitor mempunyai utang kepada badan usaha milik negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat, debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas, debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu dan dalam hal lainnya yang menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum. Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit diajukan oleh Kejaksaan tanpa menggunakan jasa Advokat. D. Bank Indonesia Permohonan pailit terhadap “bank” hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa “Bank adalah badan hukum usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

34


Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara melaksanakan kebjakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003).

E. Badan Pengawas Pasar Modal Atau BAPEPAM Badan Pengawas Pasar Modal adalah satu-satunya yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan pinjaman, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Ada beberapa istilah yang diberikan definisi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal,antara lain: -

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal).

-

Lembaga

kliring

menyelenggarakan

dan jasa

penjaminan kliring

dan

adalah penjamin

pihak

yang

penyelesaian

transaksibursa (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal). -

Lembaga

penyimpanan

dan

penyelesaian

adalah

pihak

yang

menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian,

35


perusahaan efek, dan pihak lain (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal). F. Menteri Keuangan Menteri Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan badan hukum milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik yang bertujuan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut.34 2.2.4Berakhirnya Kepailitan Segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka berakhirnya kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selanjutnya, kurator melakukan pengumuman menagani berakhirnya kepalitan dalam berita Negara Republik

Indonesia

dan

surat

kabar.

Kurator

wajib

memberikan

pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukan kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan. Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator, wajib diserahkan kepada debitor dengan tanda bukti penerimaan yang sah (Pasal 202 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Adapun kepailitan berakhirnya,karena: 1) Dicabut Karena Tidak Ada Harta

34

Jono, Op.Cit, hlm.20

36


Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, bahkan untuk membayar imbalan jasa kurator kurang, maka Pengadilan dapat mencabut putusan pailit, hal tersebut tercerminkan dalam Pasal 18 ayat (1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan “Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit”. Putusan pencabutan pailit diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan pencabutan tersebut harus diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia dan dua surat kabar harian., dengan dicabutnya kepailitan karena tidak ada cukup harta, maka berakhirlah kepailitan. 2) Perdamaian Disahkan Debitor setelah dinyatakan pailit, berhak menawarkan perdamaian kepada kreditor. Apabila kreditor menerima, maka perdamaian mengikat bagi semua kreditor dan debitor pailit. Perdamaian itu harus disahkan oleh Majelis Hakim yang memutuskan perkara kepailitan, putusan pengesahan perdamaian yang telah berkuatan hukum tetap dapat dieksekusi dan mengikat bagi debitor pailit dan semua kreditor. Putusan tersebut menjadi alas hak yang dapat menjalankan terhadap debitor pailit.35 Berakhirnya kepailitan karena perdamaian yang telah disahkan berkuatan hukum tetap diatur dalam pasal 166 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan “Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir”.

35

Syamsudin.M.Singa, Op.Cit, hlm.132

37


3) Setelah Daftar Pembagian Penutup Mengikat Kepailitan berakhir segera setelah jumlah piutang terhadap kreditor dibayar penuh atau setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, pengakuan piutang yang dimuat dalam daftar pembagian penutup mempunyai kekuatan hukum terhadap debitor pailit seperti putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi apabila setelah berakhirnya pembagian tersebut, ternyata masih terdapat harta kekayaan debitor pailit, atas perintah Hakim Pengawas, kurator harus membereskan dan mengadakan pembagian sesuai dengan daftar pembagian yang sudah penuh dibuat dahulu. Dalam konteks ini, berakhirnya kepailitan diatur dalam Pasal 202 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi: “Segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirlah kepailitan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 203”. Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 166 ayat (1) dan pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, ,maka debitor pailit atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi. 2.2 Kerangka Pemikiran Dalam penulisan skripsi ini akan di uraikan dua kerangka pemikiran sebagai suatu landasan atas penelitian yang bertujuan untuk memperdalam faktafakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya yang tertentu dibutuhkan

38


suatu kondisi teori-teori yang mendukung. Adapun kerangka pemikiran dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 2.2.1 Kerangka Teoritis Sistem hukum Indonesia pada awalnya menganut sistem hukum EropahKontinental yang diadopsi dari Belanda. Namun, pada perkembangan selanjutnyapengaruh unsur-unsur hukum dalam sistem hukum anglo saxon banyak mewarnaiperkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum bisnis, yang salah satudiantaranya adalah hukum kepailitan di Indonesia. Pada UU No. 4 Tahun 1998maupun UU No. 37 Tahun 2004 sudah dipengaruhi oleh sistem hukum anglo saxon,diantaranya adalah pembentukan Pengadilan Niaga, adanya kurator pemerintah, dankurator swasta, serta pemberian kewenangan mengajukan permohonan pkpu oleh kreditor dalam UU No. 37 Tahun 2004. Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian maka teori atau kerangka teori teoritis mempunyai beberapa kegunaan,salah satunya kegunaannya diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.36 Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat (4) ciri yaitu teori hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhusannya. Keempat ciri tersebut dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.37 Kerangka teoritis dalam penulisan skripsi ini sejauh mengenai: Menurut teori Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu:38 1. Keadilan Dalam Arti Umum 36

Soejono Soekanto, Pengantar Pengertian Hukum, (Jakarta ; Universitas Indonesia,2012), hlm. 121 37 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), hlm.79 38 Ibid, hlm.3

39


Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakteryang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalahkeadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum, dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidakpatuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), makaorang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) danfair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakanpembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan

pembuatan

hukum

adalah

untuk

mencapai

kemajuan

kebahagiaanmasyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi danmempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian, keadilanbisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial, keadilan yang lengkap bukan hanyamencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagian orang lain. 2. Keadilan Dalam Arti Khusus Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditunjukan kepada orang tertentu saja. 39 Keadilan dalam arti khusus, terkait dengan beberapa pengertian berikut ini; a) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atauhal lainnya, kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan iniadalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakanbersama-

39

Hans Kelsen, Dasar-dasar Hukum Normatif, (Bandung ; Nusa Media, 2008), hlm.146

40


sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara“yang lebih” dan “yang kurang” (intermediate). Jadi keadilan adalahtitik tengah atau suatu persamaan relatif (arithmetical justice), dasarpersamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistemyang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi,landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasanmanusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki,dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saatkelahiran, sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannyaadalah keistimewaan (excellent). Dasar yang berbeda tersebutmenjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi.Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah(intermediate) dan proporsi. b) Perbaikan suatu bagian dalam transaksiarti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (rectification).Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orangyang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuahkeadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titiktengah (intermediate), atau suatu persamaan berdasarkan prinsiptimbal balik (reciprocity). Jadi keadilan adalah persamaan, sertaketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satuorang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yangdibuat secara sederajat. 2..2.2 Kerangka Konsepsional

41


Dalam melakukan penelitian tesis ini, perlu dijelaskan beberapa istilah dibawah ini yang sebagai definisi operasional dari konsep-konsep yang digunakan,yakni: 1. Penundaan kewajiban pembayaran utang ialah penawaran rencana perdamaianoleh debitur yang merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untukmelakukan restrukturisasi utang-utangnya yangmeliputi pembayaran seluruh atausebagian utang kepada kreditur konkuren.40 2. Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur untukkepentingan seluruh krediturnya bersama-sama, yang padawaktu si debiturdinyatakan pailit mempunyai utang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu.41 3. Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, denganmenyerahkan,

menjanjikan,

atau

menahan

sesuatu

barang,

mengakhiri suatuperkara yang sedang bergantung, atau mencegah timbulnya suatu perkara.42 4. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlahuang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secaralangsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbulkarena perjanjian atau undang-undang, dan yang wajib dipenuhi oleh debitur,yang bila tidak dipenuhinya maka memberi

Sunarmi, Op.Cit, hlm. 200 41 Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm.35 42 Pasal 1851 KUHP Perdata

40

42


hak kepada kreditur untuk mendapatpemenuhan dari harta kekayaan debitur.43 5. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untukmembayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan,

karenapercepatan

waktu

penagihannya

sebagaimana

diperjanjikan, karena pengenaansanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan.44 6. Rencana perdamaian dalam pkpu adalah pemberian kesempatan oleh kreditur-krediturkepada debitur untuk merestrukturisasi utang-utangnya, yang dapatmeliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada krediturnya. 7. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.45 8. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang, yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.46 9.

Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusanPengadilan.47

2.3Hipotesa Hipotesa merupakan jawaban sementara dari suatu penelitan, maka harus diuji kebenaran dengan jalan kebenarannya di jalan penelitian.48 Oleh karena itu 43

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Setiawan, “Komentar Atas Putusan Pengadilan Niaga No. 13 Tahun 2004 Jo. MahkamahAgung No. 8 Tahun 2004”, (Jakarta: Atmajaya, 2005), hlm. 95. 44

45 46

Utang,

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004. H. Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

47

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 UU No. 37 Tahun 2004.

43


rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relavan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data. Maka hipotesa dari permasalahan di atas sebagai berikut: 1. Restrukturisasi utang adalah pembayaran utang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran utang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi utang, karena adanya konsesi khusus yang diberikan kreditur kepada debitur. Konsesi semacam ini tidaklah diberikan kepada debitur apabila debitur tersebut tidak dalam keadaan kesulitan keuangan. Konsesi semacam ini dapat berasal dari perjanjian antara kreditur dengan debitur, atau dari keputusan Pengadilan, serta dari peraturan hukum. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat dari adanya kredit macet ini, pemerintah Indonesia memberikan atau memprioritaskan untuk melakukan restrukturisasi utang pada sektor perbankan itu sendiri. Dari sisi debitur, restrukturisasi utang merupakan suatu tindakan yang perlu diambil sebab perusahaan tidak memiliki lagi kemampuan atau kekuatan untuk memenuhi komitmennya kepada kreditur, komitmen yang dimaksud adalah dimana debitur tidak dapat lagi memenuhi perjanjian yang

telah

disepakati

sebelumnya

dengan

kreditur,

sehingga

mengakibatkan gagal bayar. Dan apabila perusahaan tidak melakukan restrukturisasi utangnya maka akan timbul wanprestasi atau cacat yang

48

Muis, Abdul, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitan Hukum, Medan Fakultas Hukum USU, 1990, hlm.3

44


dapat mengakibatkan masalah besar bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. 2. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus penundaan kewajiban pembayaran utang dengan acara biasa, bersidang secara majelis, memutuskan sebagai permohonan yang diajukan debitur: a. Menimbang bahwa pihak yang berinisiatif mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah debitor, dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah debitor, dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitor paling singkat 3 (tiga) hari sejak permohonan didaftarkan ke Pengadilan Niaga yang ditentukan harus dikabulkan apabila memenuhi syarat formil dan syarat materil. b. Syarat dalam kepailitan adalah debitor mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor dan debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor dan dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari sejak permohonan penundaan kewajiban pembayaran

utang

didaftarkan

Pengadilan

harus

mengabulkan

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara:

45


BAB II LANDASAN TEORI. membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang

Recommend Documents