BAB II LANDASAN TEORI. Berdasarkan kamus Webster (2007), etos didefinisikan sebagai

BAB II LANDASAN TEORI

II. A. Etos Kerja II. A. 1. Pengertian Etos Kerja Berdasarkan kamus Webster (2007), “etos” didefinisikan sebagai keyakinan yang berfungsi sebagai panduan

tingkah laku bagi seseorang,

sekelompok, atau institusi. Jadi, etos kerja dapat diartikan sebagai doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai baik dan benar yang mewujud nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka (Sinamo, 2002). Banyak tokoh lain yang menyatakan defenisi dari etos kerja. Salah satunya ialah Harsono dan Santoso (2006) yang menyatakan etos kerja sebagai semangat kerja yang didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukriyanto (2000) yang menyatakan bahwa etos kerja adalah suatu semangat kerja yang dimiliki oleh masyarakat untuk mampu bekerja lebih baik guna memperoleh nilai hidup mereka. Etos kerja menentukan penilaian manusia yang diwujudkan dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya, Hill (1999) menyatakan: The work ethic is a cultural norm that advocates being personally accountable and responsible for the work that one does and is based on a belief that work has intrinsic value. Menurut Hill (1999) etos kerja adalah suatu norma budaya yang mendukung seseorang untuk melakukan dan bertanggung jawab terhadap

13

Universitas Sumatera Utara

pekerjaannya berdasarkan keyakinan bahwa pekerjaan tersebut memiliki nilai instrinsik. Berdasarkan pendapat kedua tokoh diatas, dapat dilihat bahwa etos kerja erat kaitannya dengan nilai-nilai yang dihayati secara intrinsik oleh seseorang. Hal ini diperkuat oleh Hitt (dalam Boatwright & Slate, 2000) yang menyamakan etos kerja sebagai suatu nilai dan menyatakan bahwa gambaran etos kerja yang dimiliki seseorang merupakan gambaran dari nilai-nilai yang dimilikinya yang berfungsi sebagai panduan dalam tingkah lakunya. Cherrington (dalam Boatwright dan Slate, 2000) menyimpulkan etos kerja dengan lebih sederhana yaitu etos kerja mengarah kepada sikap positif terhadap pekerjaan. Ini berarti bahwa seseorang yang menikmati pekerjaannya memiliki etos kerja yang lebih besar daripada seseorang yang tidak menikmati pekerjaannya. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Anoraga (2001) yang menyatakan etos kerja adalah suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau suatu umat teradap kerja. Jika pandangan dan sikap itu melihat kerja sebagai suatu hal yang luhur untuk eksistensi manusia, maka etos kerja akan tinggi. Sebaliknya, jika melihat kerja sebagai suatu hal yang tidak berarti untuk kehidupan manusia, apalagi kalau sama sekali tidak ada pandangan dan sikap terhadap kerja, maka etos kerja itu dengan sendirinya akan rendah. Selanjutnya Petty (1993) menyatakan etos kerja sebagai karakteristik yang harus dimiliki pekerja untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang maksimal yang terdiri dari keahlian interpersonal, inisiatif, dan dapat diandalkan. Subekti (dalam Kusnan, 2004) menambahkan, suatu individu atau kelompok masyarakat dapat

14


dikatakan memiliki etos kerja yang tinggi, apabila menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut: a. Mempunyai penilaian yang sangat positif terhadap hasil kerja manusia. b. Menempatkan pandangan tentang kerja, sebagai suatu hal yang amat luhur bagi eksistensi manusia. c. Kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia. d. Kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan dan sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan cita-cita, e. Kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah. Berdasarkan berbagai pendapat tokoh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa etos kerja adalah sikap atau pandangan positif terhadap pekerjaan untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang maksimal yang didasari oleh nilai dan norma tertentu sebagai panduan tingkah lakunya dalam bekerja.

II. A. 2. Aspek-aspek Etos Kerja Menurut Petty (1993), etos kerja memiliki tiga aspek atau karakteristik, yaitu keahlian interpersonal, inisiatif, dan dapat diandalkan. a. Keahlian interpersonal Keahlian interpersonal adalah aspek yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan orang lain atau bagaimana pekerja berhubungan dengan pekerja lain di lingkungan kerjanya. Keahlian interpersonal meliputi kebiasaan, sikap, cara, penampilan dan perilaku yang digunakan individu pada saat berada disekitar orang lain dan mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain.

15


Indikator yang digunakan untuk mengetahui keahlian interpersonal seorang pekerja adalah meliputi karakteristik pribadi yang dapat memfasilitasi terbentuknya hubungan interpersonal yang baik dan dapat memberikan konteribusi dalam performansi kerja seseorang, dimana kerjasama merupakan suatu hal yang sangat penting. Terdapat 17 sifat yang dapat menggambarkan keahlian interpersonal seorang pekerja (Petty, 1993), yaitu: sopan, bersahabat, gembira, perhatian, menyenangkan, kerjasama, menolong, disenangi, tekun, loyal, rapi, sabar, apresiatif, kerja keras, rendah hati, emosi yang stabil, dan keras kemauan. b. Inisiatif Inisiatif merupakan karakteristik yang dapat memfasilitasi seseorang agar terdorong untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan tidak langsung merasa puas dengan kinerja yang biasa. Aspek ini sering dihubungkan dengan situasi di tempat kerja yang tidak lancar. Hal-hal seperti penundaan pekerjaan, hasil kerja yang buruk, kehilangan kesempatan karena tidak dimanfaatkan dengan baik dan kehilangan pekerjaan, dapat muncul jika individu tidak memiliki inisiatif dalam bekerja (Petty, 1993). Terdapat 16 sifat yang dapat menggambarkan inisiatif seorang pekerja (Petty, 1993) yaitu: cerdik, produktif, banyak ide, berinisiatif, ambisius, efisien, efektif, antusias, dedikasi, daya tahan kerja, akurat, teliti, mandiri, mampu beradaptasi, gigih, dan teratur.

16


c. Dapat diandalkan Dapat diandalkan adalah aspek yang berhubungan dengan adanya harapan terhadap hasil kerja seorang pekerja dan merupakan suatu perjanjian implisit pekerja untuk melakukan beberapa fungsi dalam kerja. Seorang pekerja diharapkan dapat memuaskan harapan minimum perusahaan, tanpa perlu terlalu berlebihan sehingga melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya. Aspek ini merupakan salah satu hal yang sangat diinginkan oleh pihak perusahaan terhadap pekerjanya. Terdapat 7 hal yang dapat menggambarkan seorang pekerja yang dapat diandalkan (Petty, 1993), yaitu: mengikuti petunjuk, mematuhi peraturan, dapat diandalkan, dapat dipercaya, berhati-hati, jujur, dan tepat waktu. Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat tiga aspek etos kerja yaitu keahlian interpersonal, inisiatif, dan dapat diandalkan.

II. A. 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etos Kerja Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi etos kerja, yaitu: a. Usia Menurut hasil penelitian Buchholz’s dan Gooding’s, pekerja yang berusia di bawah 30 tahun memiliki etos kerja lebih tinggi daripada pekerja yang berusia diatas 30 tahun (dalam Boatwright dan Slate, 2000) b. Jenis kelamin Menurut penelitian yang dilakukan oleh Boatwright dan Slate (2000), wanita memiliki etos kerja yang lebih tinggi daripada pria.

17


c. Latar belakang pendidikan Hasil penelitian Boatwright dan Slate (2000) menyatakan bahwa etos kerja tertinggi dimiliki oleh pekerja dengan latar belakang pendidikan S1 dan terendah dimiliki oleh pekerja dengan latar belakang pendidikan SMU. d. Lama bekerja Menurut penelitian Boatwright dan Slate (2000) mengungkapkan bahwa pekerja yang sudah bekerja selama 1-2 tahun memiliki etos kerja yang lebih tinggi daripada yang bekerja dibawah 1 tahun. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi etos kerja yaitu usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan lama bekerja.

II. B. Pegawai Negeri Sipil II. B. 1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pegawai Negeri terdiri dari; Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai

18


Negeri Sipil terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap di samping Pegawai Negeri (Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). Pegawai Negeri Sipil muslim adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pengertian diatas yang beragama Islam.

II. B. 2. Kedudukan dan Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sangat strategis karena di dalam aktivitasnya memegang peranan yang besar dalam menuju cita-cita bangsa dan negara. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugas Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitasnya, Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik (Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian)

19


II. B. 3. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Kewajiban Pegawai Negeri adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). Ada pun hak Pegawai Negeri adalah: 1. Memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian) 2. Memperoleh cuti (Pasal 8 Undang-Undang No. 8 tahun 1974)

II. B. 4. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Koesoemahatmadja (1979) meringkas Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menjadi lima butir, yaitu: a. Bersikap hormat-menghormati antara sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan. b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan. c. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil serta menaati segala peraturan perundang-undangan, peraturan

20


kedinasan dan perintah-perintah atasan dengan penuh kesadaran, pengabdian, dan tanggung-jawab. d. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. e. Memelihara keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan negara dan bangsa Indonesia serta Korps Pegawai Negeri Sipil.

II. B. 5. Manajemen Pegawai Negeri Sipil Menurut Bab III Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan tersebut diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistim prestasi kerja dan sistim karier yang dititikberatkan pada sistim prestasi kerja. Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standaar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan

21


berdasarkan prinsip prosesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal. Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Badan Kepegawaian Negara dibentuk untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil. Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil

dan

administrasi

penyelenggaraan

dan

kepegawaian,

pemeliharaan

pengawasan

informasi

dan

kepegawaian,

pengendalian, mendukung

perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

II. C. Departemen Agama Kota Medan Departemen Agama merupakan salah satu departemen yang ada dalam sturktur pemerintahan Republik Indonesia. Departemen Agama (dahulu Kementerian Agama) dibentuk pada 3 Januari 1946 atau lima bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan. Para founding fathers Indonesia lekas menyadari akan

22


perlunya pengaturan dan kebijakan negara yang berkaitan dengan agama melalui suatu departemen khusus (Nasar, 2008). Departemen Agama dibentuk dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Pasal tersebut berbunyi, ayat (1) Negara berdasar atas ke-Tuhanan yang Maha Esa, ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu ((Nasar, 2008). Visi Departemen Agama adalah terwujudnya masyarakat agamais yang berakhlak mulia, rukun dan damai. Adapun misinya yaitu: 1. Meningkatkan bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama. 2. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama. 3. Memperkokoh kerukunan umat beragama 4. Mengembangkan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. 5. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada sekolah umum dan madrasah. 6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji. Departemen Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama. Pada setiap propinsi dan kabupaten/kota memiliki Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Kantor Depertemen Agama kota Medan memiliki 21 Kantor Urusan Agama yang berada di 21 kecamatan yang ada di kota Medan.

23


Struktur Organisasi Kantor Departemen Agama Kota Medan dapat dilihat pada bagan berikut: Struktur Organisasi Kantor Departemen Agama Kota Medan KANTOR DEPARTEMEN AGAMA BAGIAN TATA USAHA

PENJAB KEPEGAWAIAN

SEKSI URUSAN AGAMA ISLAM

SEKSI PENYELENGGARA HAJI & UMROH

PENJAB KEUANGAN

SEKSI MAPENDA

PENJAB RUMAH TANGGA

SEKSI PEKAPONTREN

SEKSI BIMAS KRISTEN

PB. ZAKAT & WAKAF

21 KANTOR URUSAN AGAMA

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Depaartemen Agama Kabupaten/Kota, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan dan informasi keagamaan, kepegawaian dan ortala, keuangan dan IKN, humas dan kerukunan hidup umat beragama, katatausahaan dan kerumahtanggaan kepada seluruh organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

24


Seksi Urusan Agama Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, pangan halal, ibadah sosial serta pengembangan kemitraan umat Islam. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyuluhan haji dan umrah, bimbingan jemaah dan petugas, dokumen dan perjalanan haji, pembekalan dan akomodasi haji, serta pembinaan KBIH dan pasca haji. Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda) pada Sekolah Umum memiliki tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kurikilum, ketebagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pada pada raudhatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan pendidikan agama Islam pada prasekolah, sekolah umum tingkat dasar dan menengah pertama serta sekolah luar biasa. Seksi Pendidikan Keagamaan, Pondok Pesantren, Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis penyelanggaraan pendidikan di bidang pendidikan diniyah, pendidikan salafiyah, kerja sama kelembagaan dan pengembangan potensi pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan Masjid. Penyelenggaran Zakat dan Wakaf mempunyai tugas memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat di bidang pembinaan lembaga dan pengembangan zakat dan wakaf.

25


Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen (Bimas Kristen) mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang lembaga dan sarana agama, penyuluhan, tenaga teknis keagamaan, pendidikan agama Kristen, dan supervisi pendidikan. Departemen

Agama

memiliki

kode

etik

pegawainya,

yaiitu:

1. Menjunjung tinggi persatuan dan Kesatuan. 2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah 4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif. 5. Kesetiakawanan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan Korps.

II. D. Etos Kerja Pegawai Negeri Sipil Muslim pada Kantor Departemen Agama Kota Medan Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi (Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

26


Batubara (dalam Yoana, 2004) mengatakan salah satu kunci kemajuan dan keberhasilan pembangunan nasional adalah etos kerja. Jika Indonesia ingin mencapai pembangunan nasional yang baik maka yang harus dilakukan adalah membenahi etos kerja manusianya. Menurut Harsono dan Santoso (2006) yang dimaksud dengan etos kerja adalah semangat kerja yang didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Hitt (dalam Boatwright & Slate, 2000) menyamakan etos kerja sebagai suatu nilai dan menyatakan bahwa gambaran etos kerja yang dimiliki seseorang merupakan gambaran dari nilai-nilai yang dimilikinya yang berfungsi sebagai panduan dalam tingkah lakunya. Menurut Glock dan Stark (dalam Diana, 1997), agama adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, sistem perilaku yang terlembaga yang semuanya berpusat persoalan-persoalan yang dihayati sebagai sesuatu yang paling maknawi. Darajat (dalam Jufri, 2004) menambahkan agama akan mempengaruhi cara berfikir, bersikap, bereaksi serta berperilaku. Islam merupakan salah satu agama yang didalamnya terjandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat universal dan sempurna. Islam sangat meganjurkan umatnya untuk bekerja dan memiliki etos kerja yang tinggi . Allah SWT berfirman: “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang yang mu’min, dan kamu akan dikembalikan kepada [Allah] Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(Qur’an surat At-Taubah:105).

27


Allah SWT juga berfirman: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (Qur’an surat Al-Jumu’ah:10) Islam juga mengajarkan kepada umatnya agar selalu bekerja keras dan memiliki etos kerja yang tinggi . Allah SWT berfirman: “Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (Qur’an surat Al-Insyirah : 7-8). Petty (1993) menyatakan etos kerja sebagai karakteristik yang harus dimiliki pekerja untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang maksimal yang terdiri dari keahlian interpersonal, inisiatif, dan dapat diandalkan. Keahlian interpersonal berkaitan dengan bagaimana pekerja berhubungan dengan pekerja lain di lingkungan kerjanya.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui keahlian

interpersonal seorang pekerja adalah meliputi karakteristik pribadi yang dapat memfasilitasi terbentuknya hubungan interpersonal yang baik dan dapat memberikan kontribusi dalam performansi kerja seseorang. Islam mengajarkan kepada umatnya agar menjalin hubungan baik dengan sesama manusia (hablum minannas) sebagai wujud nyata dari hubungan yang baik dengan Allah SWT (hablum minallah). Mampu membina hubungan yang baik dengan rekan kerja akan meningkatkan performansi seorang pekerja (Tasmara, 1995). Inisiatif merupakan karakteristik yang dapat memfasilitasi seseorang agar terdorong untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan tidak langsung merasa puas

28


dengan kinerja yang biasa. Islam mengajarkan kepada umatnya agar memiliki inisiatif dalam bekerja dan melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Sebagaimana sabda Rasulullah: “Sesungguhnya Allah menyukai dari kamu orang yang apabila ia mengerjakan suatu pekerjaan, ia mengerjakannya dengan sungguhsungguh (sempurna).” (HR. Bukhari) Sedangkan dapat diandalkan adalah aspek yang berhubungan dengan adanya harapan terhadap hasil kerja seorang pekerja dan merupakan suatu perjanjian implisit pekerja untuk melakukan beberapa fungsi dalam kerja. Salah satu karakteristik dari dapat diandalkan adalah mematuhi peraturan. Dalam ajaran Islam, menaati praturan yang telah dibuat oleh pimpinan adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana firman Allah SWT: ”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu.”( Qur’an surat An Nisa’: 59) Ulil amri dalam pengertian ayat diatas adalah orang-orang yang menjadi pemimpin pada suatu kelompok masyarakat atau pada suatu pemerintahan. Setiap umuat Islam harus patuh pada peraturan yang ditetapkan oleh pemimpinpemimpinnya. Hal ini termasuk dalam konteks suatu instansi pemerintahan. Halhal yang ditetapkan oleh pemimpin di suatu instansi wajid diikuti oleh seluruh pegawainya. Disebabkan juga para pegawai tersebut telah bersumpah akan menaati seluruh peraturan instansi. Menurut Tasmara (1995) etos kerja muslim di definisikan sebagai cara pandang yang diyakini oleh seorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu

29


manifestasi dari amal sholeh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Terdapat beberapa ciri etos kerja muslim, yaitu: memiliki jiwa kepemimpinan, selalu berhitung, menghargai waktu, tidak pernah merasa puas berbuat kebaikan, hidup berhemat dan efisien, memiliki jiwa wiraswasta, memiliki insting bertanding dan bersaing, keinginan untuk mandiri, haus untuk memiliki sifat keilmuan, berwawasan makro-universal, memperhatikan kesehatan dan gizi, ulet dan pantang menyerah, berorientasi pada produktivitas dan memperkaya jaringan silaturrahmi. Departemen

Agama

merupakan

salah

departemen

yang

ada

di

pemerintahan Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mengurusi masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan beragama di Indonesia. Untuk wilayah kota Medan terdapat Kantor Departemen Agama kota Medan. Kantor Departemen Agama kota Medan membawahi 21 Kantor Urusan Agama yang berada di setiap kecamatan di kota Medan. Mayoritas dari pegawainya adalah beragama Islam, yaitu 180 orang dari 188 orang, atau sekitar 95,74%. Melihat data diatas peranan Pegawai Negeri Sipil muslim sangat penting untuk mencapai visi dan misi Departemen Agama. Dilihat dari segi tugas-tugas yang diemban, Pegawai Negeri Sipil muslim Departemen Agama mengurusi masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan agama Islam, seperti pembinaan masyarakat Islam, penyelenggaraan Haji, zakat dan wakaf, pengelolaan madrasah dan pondok pesantren. Oleh karena itu diharapkan Pegawai Negeri Sipil muslim Departemen Agama memiliki pengetahuan keislaman yang lebih baik dan dapat mengaplikasikannya dalam

30


kehidupan kerjanya. Maka diharapkan Pegawai Negeri Sipil muslim Departemen Agama memiliki etos kerja yang baik. Menurut Anoraga (2001), seorang pekerja yang memiliki etos kerja yang baik akan memiliki sikap positif pada pekerjaannya, semangat datang ke kantor, jarang absen dan memiliki inisiatif dalam bekerja. Namun berdasarkan obervasi yang peneliti lakukan pada beberapa KUA, banyak Pegawai Negeri Sipil muslim yang tidak masuk kantor. Hal ini seperti yang terjadi pada KUA Medan Kota. Dari 6 Pegawai Negeri Sipil hanya 2 orang yang masuk. Kemudian juga, pada satu KUA setiap hari rata-rata ada saja PNS yang tidak masuk dengan berbagai alasan. Kemudian pada Kantor Departemen Agama kota medan sering dijumpai Pegawai Negeri Sipil muslim yang tidak mengikuti apel pagi karena terlambat.

31


BAB II LANDASAN TEORI. Berdasarkan kamus Webster (2007), etos didefinisikan sebagai

Recommend Documents