BAB II. : Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil;

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2013 – 2018

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi Aspek geografis menganalisis mengenai karakteristik lokasi dan wilayah untuk melihat kawasan pengembangan budidaya, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana serta aspek demografi.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat – Selatan dengan Ibukota Kabupaten adalah Tapaktuan. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.176,58 Km2 atau 417.658 Ha, yang meliputi daratan utama di pesisir Barat – Selatan Provinsi Aceh. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000, wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan secara geografis terletak pada 020 23’ 24” – 030 44’ 24” LU dan 960 57’ 36” – 970 56’ 24” BT. Dengan batas-batas wilayah adalah : Sebelah Sebelah Sebelah Sebelah

Utara Timur Selatan Barat

: : : :

Kabupaten Aceh Tenggara; Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil; Samudera Hindia; Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi Pemerintahan terbagi atas 18 (Delapan Belas) wilayah Kecamatan, 43 Mukim dan 248 Gampong. Pembagian wilayah ini sesuai dengan penetapan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang membagi wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh berturut-turut atas; Kecamatan, Mukim dan Gampong. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel II-1 dan Gambar II-1. Tabel II-1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Selatan No

Kecamatan

Ibu Kota Kecamatan

Luas (Ha)

Jumlah Mukim

Gampong

1

Trumon Timur

Krueng Luas

28.715,12

1

8

2

Trumon Tengah

Ladang Rimba

12.350,22

2

10

3

Trumon

Trumon

76.679,87

2

12

4

Bakongan Timur

Pasie Seubadeh

7.384,38

1

7

5

Kota Bahagia

Bukit Gading

24.463,29

2

10

6

Bakongan

Bakongan

5.761,51

2

5

7

Kluet Selatan

Suaq Bakong

10.798,63

3

17

8

Kluet Timur

Paya Dapur

45.795,28

2

7

9

Kluet Tengah

Koto Manggamat

79.089,22

1

13

10

Kluet Utara

Kota Fajar

7.310,59

3

19

11

Pasieraja

Kampung Baru

9.811,39

2

20

12

Tapaktuan

Tapaktuan

10.070,36

2

15

13

Samadua

Samadua

10.571,19

4

28

14

Sawang

Sawang

19.657,08

4

15

15

Meukek

Kota Buloh

46.506,19

4

22

16

Labuhanhaji Timur

Tengah Peulumat

8.970,16

2

11

17

Labuhanhaji

Labuhanhaji

6.068,27

3

16

18

Labuhanhaji Barat

Kabupaten Aceh Selatan

Blang Keujeren Tapaktuan

7.656,10

3

13

417.658,85

43

248

Sumber : Digitasi Peta Spot 5 tahun 2010

II- 1 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Gambar II-1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Selatan



Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Aceh Selatan telah mengalami dua kali pemekaran. Pertama, pemekaran Kabupaten Aceh Selatan menjadi Kabupaten Aceh Singkil yang meliputi Kecamatan Simpang Kiri, Simpang Kanan, Pulau Banyak dan Singkil. Kedua, Pemekaran Kabupaten Aceh Selatan menjadi Kabupaten Aceh Barat Daya yang meliputi Kecamatan Manggeng, Tangan- tangan, Blangpidie, Susoh, Kuala Batee, dan Babahrot. Wilayah Kabupaten Aceh Selatan mencakup kawasan andalan pesisir pantai Barat– Selatan Provinsi Aceh. Sebagian besar kawasan pemukiman di perkotaan berbatasan langsung dengan laut pesisir pantai Barat – Selatan. Bentuk dan pola pemukiman yang linier dengan jalan utama (Kolektor Primer), menghubungkan Kabupaten Aceh Selatan mulai dari jalur jalan Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) – Jeuram (Kabupaten Nagan Raya) – Blangpidie (Kabupaten Aceh Barat Daya) – Tapaktuan – Bakongan (Kabupaten Aceh Selatan) hingga ke daerah- daerah yang ada di wilayah Kota Subulussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis kedudukan wilayah Kabupaten Aceh Selatan tersebut memiliki arti penting dan strategis, baik dari sisi ekonomi, politik, budaya, serta stabilitas ketertiban dan keamanan. 2.1.1.2. Topografi. Kondisi topografi Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, meliputi dataran rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal 25% sampai > 40%. Sebaran kemiringan lahan tersebut terdiri dari : 1. Dataran dengan kondisi kemiringan lahan 0–8% pada umumnya memiliki relief permukaan landai dengan luas 139.085,48 Ha (33,30%). Kawasan ini sangat ideal untuk dipergunakan sebagai lahan pengembangan pertanian. Namun, sebagian besar dataran di Kecamatan Trumon dan Trumon Timur yang memiliki kemiringan rendah telah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Suaka Margasatwa Rawa Singkil/Trumon. 2. Wilayah berombak dengan kondisi kemiringan 8–15% seluas 14.171,34 Ha (3,39%), ini sangat ideal untuk lokasi pengembangan perkotaan dan kegiatan budidaya jangka pendek. Wilayah berombak dominan terdapat di Kecamatan Trumon Timur, Trumon Tengah, Kota Bahagia, Kluet Tengah, Kluet Timur, Kluet Utara, Samadua, Sawang, Meukek dan Labuhan Haji Barat. 3. Wilayah bergelombang dengan kondisi kemiringan 15–25% seluas 39.395,17 Ha (9,43%), cocok sebagai lokasi pengembangan budidaya perkebunan atau tanaman tahunan. Bentuk permukaan bergelombang ini tersebar di setiap Kecamatan, yang dominan terletak di Kecamatan Trumon Timur, Trumon tengah, Kota Bahagia, Kluet Tengah, Kluet Timur dan Meukek. 4. Wilayah perbukitan dan curam dengan kondisi kemiringan 25–40% tersebar di setiap Kecamatan dengan luas 157.698,83 Ha (37,76%). Wilayah perbukitan tersebar hampir di semua kecamatan yang dominan terletak di Kecamatan Kluet Tengah, Kluet Timur, Sawang dan Meukek. II- 3 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


5. Wilayah pegunungan dengan kondisi kemiringan >40%, bentuk permukaannya yang curam bervariasi terjal, umumnya dijumpai sebagai kerucut dan puncak vulkan, lahan mudah longsor dan jika kawasan ini tidak punya potensi dapat digunakan sebagai kawasan lindung. Wilayah pengunungan ini memiliki luas 67.319,50 Ha (16,12%) dengan penyebaran paling dominan terdapat di Kecamatan Kluet Tengah, Kluet Timur dan Meukek, penyebaran kemiringan lahan pada Kabupaten Aceh Selatan dapat di lihat pada Tabel II-2. Tabel II-2 Penyebaran Kemiringan Lahan di Kabupaten Aceh Selatan Kemiringan Lereng (%)

Kecamatan

1. Trumon Timur 2. Trumon Tengah

Luas Total (ha)

28.715,12 12.350,23

Datar

(0–8%) 16.990,82 3.598,20

Berombak

Bergelombang

Berbukit/Curam

(15–25%)

(25–40%)

(8–15%)

5.070,8 1.584,09

Sangat Curam ( > 40%)

5.502,52 3.534,43

1.152,65 3.571,05

62,44

76.679,88

76.466,19

58,78

141,26

12,80

7.381,20

3.127,75

285,16

1.818,90

2.160,94

5.212,31

1.729,51

5.896,08

9.726,17

6.762,14

5.749,94

9,31

1,25

7. Kluet Selatan

10.798,63

10.373,31

95,63

143,31

185,23

8. Kluet Timur

45.795,27

5.518,84

1.690,28

5.439,56

25.615,13

7.535,85

9. Kluet Tengah

79.089,22

1.034,38

932,69

3.351,47

45.550,84

28.220,02

10. Kluet Utara

7. 370.59

4.176,76

358,11

778,19

1.821,58

175,87

9.811,38

3.012,79

271,87

932,50

5.219,46

374,60

12. Tapaktuan

10.070,36

70,77

154,41

1.919,05

6.271,23

1.654,67

13. Samadua

10.571,19

493,19

365,86

1.759,46

6.952,55

1.000,43

14. Sawang

19.657,09

256,87

314,54

2.738,9

13.054,12

3.293,50

15. Meukek

46.506,19

696,84

402,93

3.120,26

24.396,57

17.889,46

16. Labuhanhají Timur

8.970,15

309,89

1.589,02

6.052,58

464,15

1.022,55 442,65

5.715,50

17. Labuhanhají

336,27 146,69

3.417,22

1.591,77

18. Labuhanhají Barat

7.656,10

1.532,42

362,96

852,08

2.875,75

2.032,67

417.650,61

139.085,48

14.171,34

39.395,17

157.698,83

67.319,50

100.00

33,30

3,39

9,43

37,76

16,12

3. Trumon 4. Bakongan Timur 5.Kota Bahagia 6. Bakongan

11. Pasieraja

Aceh Selatan

Presentase

24.463,29

1.899,21


Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka terdapat lahan datar sekitar ± 46,12% dari wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan lahan dengan tingkat kemiringan 0– 25%, sisanya 53,88% lagi merupakan kawasan perbukitan dan pegunungan yang jika tidak punya potensi lebih cocok ditetapkan sebagai kawasan lindung. II- 4 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Gambar II-2 Peta Ketinggian dari Permukaan Laut Wilayah Kabupaten Aceh Selatan



Gambar II-3 Peta Kemiringan Lahan Wilayah Kabupaten Aceh Selatan



2.1.1.3. Geologi a) Struktur dan Karakteristik Jenis Tanah Pengelompokkan jenis tanah di Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 7 jenis yaitu Andosol, Komplek Podsolik Coklat, Podsolik dan Podsol dan Litosol, Komplek Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol,

Komplek Rensing dan Litosol,

Organosol dan Gle

Humus, Podsolik Merah Kuning dan Regosol. Jenis tanah regosol merupakan jenis tanah yang paling sedikit berdasarkan luas sebarannya, yaitu berada di bagian utara Kecamatan Labuhan Haji, Labuhan Haji Barat dan Labuhan Haji Timur yang merupakan lereng Gunung Leuser. Sedangkan jenis tanah andosol menyebar di bagian utara Kecamatan Labuhan Haji, Labuhan Haji Timur, Labuhan Haji Barat, Meukek dan Kluet Tengah yang merupakan lereng Gunung Leuser. Jenis tanah Komplek Rensing dan Litosol tersebar di bagian tengah Kecamatan Labuhan Haji, Labuhan Haji Barat, Labuhan Haji Timur dan Meukek. Sementara itu penyebaran jenis tanah Komplek podsolik coklat, Podsol dan Litosol terdapat di bagian utara Kecamatan Kluet Tengah. Jenis tanah Komplek Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol

menyebar hampir di seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, terutama

pada bagian utara dan barat Kecamatan Kluet Tengah, sebagian besar wilayah Kluet Timur serta bagian utara Kecamatan Bakongan, Bakongan Timur, Trumon dan Trumon Timur. Sebagian besar wilayah penyebaran Komplek Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol merupakan morfologi lahan yang berbukit dan bergunung-gunung.

Sedangkan

jenis tanah Organosol dan Gle Humus menyebar di bagian selatan Kecamatan Kluet Utara, Kluet Selatan, Bakongan dan Bakongan Timur serta sebagian besar wilayah Kecamatan Trumon dan Trumon Timur yang berada dalam Kawasan Suaka Margasatwa Rawa Trumon. Jenis tanah Podsolik Merah Kuning (PMK) menyebar dari utara sampai ke selatan dari Kabupaten Aceh Selatan. Penyebaran jenis tanah PMK terdapat pada bagian selatan Kecamatan Labuhan Haji, Labuhan Haji Barat, Labuhan Haji Timur, Kluet Tengah dan Meukek. Jenis tanah PMK juga menyebar seluruh lahan pada Kecamatan Sawang, Samadua, Tapaktuan dan Pasieraja. Jenis tanah PMK juga terdapat pada bagian tengah Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur serta pada bagian utara Kecamatan Trumon dan Trumon Timur. II- 7 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


b) Potensi Kandungan Secara geologis wilayah Kabupaten Aceh Selatan memiliki struktur yang rumit, berupa lipatan dan patahan (sesar) yang merupakan bagian dari sistem patahan Sumatera. Akibat dari struktur geologi seperti ini, maka Kabupaten Aceh Selatan kaya dengan potensi bahan tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Lebih jelas mengenai potensi bahan tambang Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada Tabel II-3. Tabel II-3 Potensi Bahan Tambang di Kabupaten Aceh Selatan Bahan Tambang No

Kecamatan

Mineral Logam

Mineral Non Logam

1.

Labuhanhaji Barat

Emas Primer

2.

Labuhanhaji

Emas Primer

Sirtu Sungai

3.

Labuhanhaji Timur

Emas Primer

Marmer, Sirtu

4.

Meukek

Emas Primer, Biji Besi

5.

Sawang

Emas Primer, Galena, Bijih Besi

Batu Granit, Tanah Lempung, Sirtu Sungai

6.

Samadua

Emas Primer

Batu Granit, Tanah Lempung Sirtu Sungai

7.

Tapaktuan

Emas Primer

Batu Gamping, Tanah Urug Pasir Kuarsa, Sirtu Sungai

8.

Pasie Raja


9.

Kluet Utara

Emas Primer

10.

Kluet Tengah

11.

Kluet Timur

-

Batu Sabak,Sirtu Sungai

12.

Kluet Selatan

-

Tanah Lempung, SirtuSungai

13.

Bakongan

Mangan

Andesit, Basal, Sirtu Sungai

14.

Bakongan Timur

Biji Besi

Batu Gamping, Sirtu Sungai

15.

Trumon

Biji Besi

Mikrodiorit, Tanah Lempung

16.

Trumon Timur

Biji Besi

Batu Gamping, Sirtu Sungai


-

Batuan Sirtu Sungai

Batu Gamping,Tanah Lempung

Batu Gamping Sirtu Sungai, Tanah Lempung Batu Kapur, Kuarsit, Sirtu Granit

Sumber : Dinas Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kab. Aceh Selatan 2012.

2.1.1.4. Hidrologi A. Wilayah Sungai (WS)

Wilayah Sungai (WS) yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan merupakan wilayah sungai lintas kabupaten yang terdiri dari Wilayah Sungai Baro – Kluet dan Wilayah Sungai Alas - Singkil. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air di kabupaten ini meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air secara terpadu (integrated) dengan memperhatikan arahan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Krueng Aceh, meliputi : II- 8 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


a. Wilayah Sungai Baro - Kluet, terdiri atas :

1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bakongan seluas 27.020,20 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Bakongan seluas 4.131,46 Ha; 2. Kecamatan Bakongan Timur seluas 929,34 Ha; 3. Kecamatan Kluet Timur seluas 939,39 Ha; 4. Kecamatan Kota Bahagia seluas 20.979,56 Ha; dan 5. Kecamatan Trumon Tengah seluas 40,45 Ha. 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kluet seluas 163.825,39 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Kluet Selatan seluas 720,10 Ha; 2. Kecamatan Kluet Tengah seluas 74.330,25Ha; 3. Kecamatan Kluet Timur seluas 23.344,90 Ha; 4. Kecamatan Kluet Utara seluas 1.389,72 Ha; 5. Kecamatan Labuhanhaji seluas 1.259,77 Ha; 6. Kecamatan Labuhanhaji Barat seluas 923,22 Ha; 7. Kecamatan Labuhanhaji Timur seluas 4.364,22 Ha; 8. Kecamatan Meukek seluas 34.961,08 Ha; 9. Kecamatan Pasie Raja seluas 3.526,44 Ha; 10. Kecamatan Samadua seluas 4.473,26 Ha; 11. Kecamatan Sawang seluas 10.10,33 Ha; dan 12. Kecamatan Tapaktuan seluas 4.697,10 Ha. 3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Lembang seluas 25.551,82 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Bakongan seluas 248,72 Ha; 2. Kecamatan Kluet Selatan seluas 6.446,84 Ha; 3. Kecamatan Kluet Timur seluas 18.835,96 Ha; dan 4. Kecamatan Kota Bahagia seluas 20,30 Ha. 4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Meukek seluas 9.436,68 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Labuhanhaji Timur seluas 921,76 Ha; 2. Kecamatan Meukek seluas 8.514,91 Ha; dan 3. Kecamatan Sawang seluas 0,73 Ha. 5. Daerah Aliran Sungai (DAS) Trumon seluas 45.366,38 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Trumon seluas 12.937,71 Ha; 2. Kecamatan Trumon Tengah seluas 9.067,90 Ha; dan 3. Kecamatan Trumon Timur seluas 23.360,77 Ha. II- 9 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


6. Daerah Aliran Sungai (DAS) Baru seluas 7.769,34 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Labuhanhaji seluas 1.661,86 Ha; 2. Kecamatan Labuhanhaji Barat seluas 4.861,64 Ha; 3. Kecamatan Labuhanhaji Timur seluas 728,25 Ha; dan 4. Kecamatan Meukek seluas 517,59 Ha. 7. Daerah Aliran Sungai (DAS) Butea seluas 4.169,28 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Kluet Selatan seluas 14,48 Ha; 2. Kecamatan Kluet Tengah seluas 30,30 Ha; 3. Kecamatan Kluet Utara seluas 4.115,50 Ha; dan 4. Kecamatan Pasie Raja seluas 8,64 Ha. 8. Daerah Aliran Sungai (DAS) Dingin seluas 5.402,75 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Samadua seluas 4.154,06 Ha; 2. Kecamatan Sawang seluas 1.248,69 Ha. 9. Daerah Aliran Sungai (DAS) Labuhanhaji seluas 5.959,87 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Labuhanhaji seluas 3.146,64 Ha; 2. Kecamatan Labuhanhaji Barat seluas 1.874,23 Ha; dan 3. Kecamatan Labuhanhaji Timur seluas 942,00 Ha. 10. Daerah Aliran Sungai (DAS) Laut Bangko seluas 5.246,37 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Bakongan seluas 1.1295,24 Ha; 2. Kecamatan Kluet Selatan seluas 1.101,96 Ha; 3. Kecamatan Kluet Tengah seluas 183,03 Ha; dan 4. Kecamatan Kota Bahagia seluas 2.666,14 Ha. 11. Daerah Aliran Sungai (DAS) Panjupian seluas 6.357,51 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Kluet Tengah seluas 16,28 Ha; 2. Kecamatan Pasie Raja seluas 3.378,91 Ha; dan 3. Kecamatan Tapaktuan seluas 2.962,32 Ha. 12. Daerah Aliran Sungai (DAS) Peuleumat seluas 2.203,70 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Labuhanhaji Timur seluas 2.013,92 Ha; 2. Kecamatan Meukek seluas 187,79 Ha. 13. Daerah Aliran Sungai (DAS) Rasian seluas 9,685,15 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Kluet Tengah seluas 4.712,39 Ha; 2. Kecamatan Kluet Utara seluas 1.805,37 Ha; dan 3. Kecamatan Pasie Raja seluas 3.167,39 Ha. II- 10 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


14. Daerah Aliran Sungai (DAS) Serulah seluas 3.751,12 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Samadua seluas 1.340,18 Ha; 2. Kecamatan Tapaktuan seluas 2.410,94 Ha. 15. Daerah Aliran Sungai (DAS) Seuleukat seluas 8.436,48 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Bakongan Timur seluas 4.007,68 Ha; 2. Kecamatan Kota Bahagia seluas 710,24 Ha; 3. Kecamatan Trumon seluas 789,05 Ha; dan 4. Kecamatan Trumon Tengah seluas 2.929,51 Ha. 16. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sikulat seluas 11.229,58 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Meukek seluas 2.323,55Ha; 2. Kecamatan Samadua seluas 603,69 Ha; dan 3. Kecamatan Sawang seluas 8.302,34 Ha. 17. Daerah Aliran Sungai (DAS) Suak Panjang seluas 5.006,90 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Kluet Selatan seluas 2.514,90 Ha; 2. Kecamatan Kluet Timur seluas 2.492,00 Ha. 18. Daerah Aliran Sungai (DAS) Ujong Pulo Cut seluas 2.620,47 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Bakongan seluas 86,09 Ha; 2. Kecamatan Bakongan Timur seluas 2.447,36 Ha; dan 3. Kecamatan Kota Bahagia seluas 87,02 Ha. 19. Daerah Aliran Sungai (DAS) Lamedame seluas 11.759,49 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Trumon seluas 11.759,49 Ha. b. Wilayah Sungai Alas - Singkil, terdiri atas : 1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Singkil seluas 22.366,90 Ha, meliputi :

a. Kecamatan Trumon seluas 16.700,17 Ha; b. Kecamatan Trumon Tengah seluas 312,38 Ha; dan c. Kecamatan Trumon Timur seluas 5.354,35 Ha. 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuala Hitam seluas 9.479,77 Ha, meliputi :

a. Kecamatan Trumon seluas 9.479,77 Ha. 3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Hitam seluas 14.355,70 Ha, meliputi :

a. Kecamatan Trumon seluas 14.355,70 Ha. 4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Anun seluas 10.658,00 Ha, meliputi :

a. Kecamatan Trumon seluas 10.658,00 Ha. II- 11 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


B. Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari CAT Kotafajar, Cekungan Air Tanah (CAT) Meulaboh dan Cekungan Air Tanah (CAT) Subulussalam seluas 235.410,27 Ha. Rencana pengelolaan Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi: a. Cekungan Air Tanah (CAT) Kotafajar seluas 103.940,67 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Bakongan seluas 5.761,51 Ha; 2. Kecamatan Kluet Selatan seluas 10.798,63 Ha; 3. Kecamatan Kluet Timur seluas 45.795,27 Ha; 4. Kecamatan Kluet Utara seluas 7.310,59 Ha; 5. Kecamatan Kota Bahagia seluas 24.463,29 Ha; dan 6. Kecamatan Pasie Raja seluas 9.811,38 Ha; b. Cekungan Air Tanah (CAT) Meulaboh seluas 13.724,37 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Labuhanhaji seluas 6.068,27 Ha; 2. Kecamatan Labuhanhaji Barat seluas 7.656,10 Ha. c. Cekungan Air Tanah (CAT) Subulussalam seluas 117.745,23 Ha, meliputi : 1. Kecamatan Trumon seluas 76.679,88 Ha; 2. Kecamatan Trumon Tengah seluas 12.350,23 Ha; dan 3. Kecamatan Trumon Timur seluas 28.715,12 Ha. C. Aset Sumber Daya Air

Aset sumber daya air merupakan air permukaan yang tidak mengalir, seperti danau, waduk, embung dan situ. Di Kabupaten Aceh Selatan aset sumber daya air yang ada adalah berupa Danau Laut Bangko terletak di Kecamatan Kota Bahagia seluas 131,50 Ha, dengan potensi lebih kurang 3.945.000 m3. 2.1.1.5. Klimatologi. Curah hujan di Kabupaten Aceh Selatan berkisar antara 2500-3750 mm tahun. Bahkan curah hujan di wilayah lumbung beras, yaitu Kecamatan Kluet Utara, Kluet Timur, Kluet Tengah, Kluet Selatan dan Kecamatan Pasie Raja berkisar antara 3250-3750 mm tahun-1. Sebaran curah hujan tersebut hampir merata terjadi diseluruh wilayah Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana terlihat pada peta berikut ini :



Gambar II-4 PETA SEBARAN CURAH HUJAN KABUPATEN ACEH SELATAN

Pir

Berdasarkan sebaran curah hujan tesebut, Kabupaten Aceh Selatan digolongkan kedalam iklim tipe A-1 dengan kondisi suhu rata-rata berkisar antara 28°C- 34ºC dan kecepatan angin antara 90 Knot–140 Knot. Tabel II-4 Keadaan Iklim di Kabupaten Aceh Selatan No

Keadaan Iklim

1

Curah Hujan

2

Suhu

3

Kecepatan Angin

Rata-rata 2500 – 3750 mm/tahun 28°C- 34ºC 90 Knot – 140 Knot

2.1.1.6 Penggunaan Lahan. Penggunaan lahan Kabupaten Aceh Selatan terbagi dalam 2 (Dua) kelompok yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan luas masing – masing adalah 305.997,85 untuk kawasan lindung dan 111.661,00 untuk kawasan budidaya. Memperhatikan proporsi penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Selatan terlihat bahwa kawasan lindung masih mendominasi yakni 73,26% dari luas wilayah. Sementara kawasan budidaya hanya seluas 26,74%. Lebih jelas mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Selatan dapat lihat Tabel II.5 II- 13 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2013 – 2018

Tabel II. 5 Penggunaan Lahan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010 Kawasan

Bakongan

A. Kawasan Lindung Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Suaka Margasatwa Rawa Trumon Taman Nasional Gunung Leuser Danau Laut Bangko B. Kawasan Budidaya Pemukiman Permukiman Kawasan Adat Terpencil) KAT Bandara Perkebunan Perkebunan Rakyat Pertanian Lahan Kering Peternakan Sawah Transmigrasi Jumlah Kawasan A. Kawasan Lindung Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Suaka Margasatwa Rawa Trumon Taman Nasional Gunung Leuser Danau Laut Bangko B. Kawasan Budidaya Pemukiman Permukiman Kawasan Adat Terpencil) KAT Bandara Perkebunan Perkebunan Rakyat Pertanian Lahan Kering Peternakan Sawah Transmigrasi Jumlah

Nama Kecamatan

Bakongan Timur

Kluet Selatan

2.058,39

Kluet Tengah 45.689,40

0,13 1.791,58

74,03

103,24

40,22 3.404,99

2.452,88 895,77 111,45 285,78 1.476,87 7.384,38

60,85 389,84 5.761,51

Kota Bahagia

23.291,40

3.672,24

4.766,88

3.117,30

3.088,06

12.134,97 131,50

1.306,05

1.968,10

2.651,71

235,86

91,63

221,34

2.358,74 0,00 651,55

2.233,61 578,75 50,89 275,51

6.068,27

7.656,10

8.970,16

88,40 1,68

164,11

473,16

118,42

156,71

3.541,34 1.744,56

82,09 3.772,80 82,12 1.444,34

2.180,64 2.129,38 460,02 2.067,39

68,30 1.515,83

79.089,22 45.795,28 Nama Kecamatan Tapaktuan Trumon

7.310,59

319,09 4.294,64 92,34 525,96 56,83 24.463,29

10.798,63 Sawang

30.710,95

3.143,86

6.792,97

14.379,58

471,48

6.416,09

Trumon Tengah

Trumon Timur

Jumlah

4.336,48 1.179,63

10.360,23 5.022,36

159.181,54 6.201,99 7.884,31 54.984,37 77.614,14 131,50

54.230,57

11.522,52 159,65

159,98

248,34

1.951,29 1.372,29

4.117,41 624,49

3.157,45 248,48

405,10

2.034,26 2.970,96 517,66 835,35

294,99

375,62

46.506,19

9.811,39

10.571,19

19.657,08

6,64

10.070,36

144,95 16,72 2.245,14 336,97 9.077,85 802,84 471,63 9.353,20 76.679,87

Labuhan Haji Timur

2.441,85

297,09

2.607,17 124,04 1.274,89

Labuhan Haji Barat

2.800,04

12.191,54

Samadua

302,66

Labuhan Haji

27.552,36

Pasieraja

2.726,55 939,92

Kluet Utara

6.495,31

Meukek

201,15

Kluet Timur

753,80

147,05

129,01

1.837,86 2.498,23 279,35 621,43 1.450,19 12.350,22

2.669,97 1.870,82 4.314,23 20,77 1.141,62 2.432,31 28.715,12

3.295,44 18,40 6,64 4.915,11 28.950,78 45.349,08 2.541,48 11.424,83 15.159,24 417.658,85

Persentase (%) 38,11 1,48 1,89 13,16 18,58 0,03 0,00 0,79 0,00 0,00 1,18 6,93 10,86 0,61 2,74 3,63 100,00




2.1.1.7. Kondisi Geografi Lainnya Kondisi fisiografi wilayah Kabupaten Aceh Selatan di daratan Pulau Sumatera (mainland) dapat dikelompokkan atas empat kelompok utama, yaitu : dataran rendah, pegunungan bagian utara, perbukitan bagian tengah dan perbukitan bagian selatan. Dataran rendah di bagian selatan terhampar dari pesisir pantai Kecamatan Pasie Raja, Kluet Utara, Kluet Selatan, bagian selatan Kecamatan Bakongan, Bakongan Timur, Trumon dan Trumon Timur. Dataran rendah sebagian besar berada di Kecamatan Trumon dan Trumon Timur yang merupakan Rawa Trumon, dimana sebagian Rawa Trumon masuk ke dalam Suaka Margasatwa Rawa Trumon. 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah. Berdasarkan karakteristik lokasi dan wilayah pembangunan Kabupaten Aceh Selatan dibagi ke dalam 4 Cluster atau zona pembangunan yang fokusnya pada pembangunan daerah tertinggal, perbatasan dan terluar dari Kabupaten Aceh Selatan. Pembagian Cluster pembangunan tersebut didasarkan pada aspek geografi, demografi, potensi wilayah dan permasalahan yang dihadapi disetiap wilayah pengembangan. Masing-masing Cluster tersebut adalah: 1. Wilayah Pengembangan I adalah Kecamatan Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji, Labuhanhaji Timur serta Meukek dengan titik sentral PKLp Labuhanhaji. Wilayah ini selain diprioritaskan pada pengembangan perikanan tangkap, pusat perdagangan antar pulau juga memiliki potensi lahan untuk pengembangan tanaman pangan (yang difokuskan pada padi dan kacang tanah) serta holtikultura. Percepatan pembangunan pada wilayah ini penting karena merupakan daerah perbatasan sekaligus pintu gerbang baik menuju Kabupaten Simeulue maupun ke Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga daerah ini merupakan segitiga pertumbuhan ekonomi LabuhanhajiSinabang-Blangpidie (LASIDI Triangle Economic Growth). Momentum ini harus bisa dimanfaatkan dengan membangun dan mengembangkan berbagai fasilitas publik di daerah tersebut; 2. Wilayah Pengembangan II adalah Kecamatan Samadua, Tapaktuan dan Sawang dengan pusat pelayanan pada PKL Tapaktuan. Wilayah ini juga memiliki potensi dibidang perikanan tangkap dan tanaman yang menjadi unggulan Aceh Selatan, yaitu pala serta pariwisata yang titik pengembangannya dimulai dari Gampong Pasar Tapaktuan, Lhok Bengkuang, dan Batu Itam berupa pembangunan toko-toko permanen, pengembangan jalan dua jalur mulai dari Lhok Ketapang sampai ke Gunung Kerambil, Gampong-Gampong pariwisata dan Gampong penghasil pala serta daerah pinggiran, pengembangan dan penataan reklamasi pantai dengan fasilitas publik yang menyenangkan, bersih, berperadaban, taat aturan, sadar hukum dan toleran. Dalam hal ini Tapaktuan sebagai pusat pertumbuhan utama dengan Samadua dan Sawang sebagai zona penyangga; II- 15 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


3. Wilayah Pengembangan III adalah Kecamatan Pasie Raja, Kluet Tengah, Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Timur dan Kluet Selatan dengan pusat pelayanan pada PKLp Kota Fajar. Wilayah ini merupakan lumbung beras Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karenanya fokus pembangunan ekonomi pada wilayah ini adalah pada sektor pertanian tanaman pangan (padi dan jagung) dan perternakan yang didukung dengan pengembangan industri pengolahan termasuk memproduktifkan kembali sawah yang terlantar. Wilayah ini juga memiliki potensi dibidang pertambangan dan perikanan budidaya air tawar. Program percepatan pembangunan pada wilayah ini diprioritaskan karena merupakan Kecamatan yang relatif tertinggal, dalam hal ini Kecamatan Kluet Tengah dan Kluet Timur; 4. Wilayah Pengembangan IV adalah Kecamatan Bakongan, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon, Trumon Tengah dan Kecamatan Trumon Timur dengan pusat pelayanan PKLp Bakongan. Sesuai dengan potensi yang dimilikinya, wilayah ini merupakan zona pembangunan ekonomi yang difokuskan pengembangannya pada sektor perikanan dan kelautan dengan dukungan sektor Pertanian Subsektor perkebunan dan kehutanan serta pengembangan tanaman pangan, khususnya jagung. Pembangunan pada wilayah ini penting, karena merupakan daerah yang relatif tertinggal dan daerah perbatasan, khususnya Trumon Timur dengan Kota Subulussalam, Trumon dengan Kabupaten Aceh Singkil, dan juga daerah terluar dari Kabupaten Aceh Selatan.



Tabel II-6 Penempatan Wilayah Pengembangan No 1.

WP (Wilayah Pengembangan) WP I.

Pusat Kegiatan PKLp Labuhanhaji

Jenis pengembangan -

Pusat pengembangan perikanan tangkap.

-

Pusat

pengembangan

tanaman

pangan

(padi dan kacang tanah) -

Pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan tangkap

2.

WP II.

PKL Tapaktuan

-

Pusat perdagangan.

-

Pusat pemerintahan dan pendidikan

-

Pusat promosi dan pemasaran

-

Pusat pengembangan IPTEK

-

Pusat pengembangan perikanan tangkap.

-

Pusat pengembangan tanaman pala

-

Pusat pengembangan industri pengolahan pala

-

Pusat perdagangan

-

Pusat

pengembangan

pariwisata

dan

budaya 3.

WP III.

PKLp Fajar

Kota

-

Pusat

pengembangan

perikanan

darat

(mina politan). -

Pusat

pengembangan

tanaman

pangan

(padi dan jagung) -

Pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.

-

Pusat

pengembangan

industri

pertambangnan 4.

WP IV.

PKLp Bakongan

-

Pusat perdagangan.

-

Pusat pengembangan perikanan tangkap dan hasil laut lainnya Pusat pengembangan taman perkebunan (kelapa sawit dan cacao). Pusat pengembangan hutan tanaman industri (jabon, mahoni) Pusat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan tangkap serta perkebunan dan kehutanan.

-



2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Curah hujan yang tinggi dengan kemiringan gunung yang terjal menjadikan wilayah Kabupaten Aceh Selatan rentan terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Selain rawan bencana banjir dan longsor wilayah Kabupaten Aceh Selatan terutama kawasan lindung geologi rawan bencana geologi, yang terdiri dari kawasan rawan bencana gempa, kawasan rawan gerakan tanah tinggi, kawasan rawan tsunami dan kawasan rawan bencana abrasi. Secara rinci kawasan rawan bencana di Kabupaten Aceh Selatan dapat di lihat dalam tabel berikut ini. Tabel II-7 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Aceh Selatan No 1.

Potensi Bencana Banjir

Kawasan yang Rawan Bencana 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

2.

Gelombang Pasang

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3.

Gempa

4.

Gerakan Tanah Tinggi

5.

Tsunami

Kecamatan Labuhanhaji Barat meliputi Gampong Iku Lhung, Suaq Lokan, dan Kuta Trieng. Kecamatan Labuhanhaji Kecamatan Meukek Gampong Blang Kuala Kecamatan Sawang Gampong Ujung Karang, Sawang I Kecamatan Samadua Kecamatan Tapaktuan meliputi Gampong Hilir, gampong Padang, Lhok Ketapang Kecamatan Pasie Raja Kecamatan Kluet Utara Gampong Paya, Simpang Empat, Krueng Kluet, Limau Purut, Pasie Kuala Bau Kecamatan Kluet Selatan Gampong pasie merapat Gampong Ujung Pasie dan Gampong Jua Kecamatan Bakongan meliputi Gampong Ujung Padang, Gampong Baro, dan Gampong Drien. Kecamatan Kota Bahagia Kota Bahagia meliputi Gampong Rambong, Ujung Gunung Cut, dan Ujung Gunung Rayuk. Kecamatan Trumon Tengah Kecamatan Trumon Timur Kecamatan Trumon Kecamatan Labuhanhaji meliputi Gampong Tengah Baru, Pawoh, Apha, Pasar Lama, Manggis Harapan, dan Padang Bakau; Kecamatan Labuhanhaji Timur meliputi Gampong Keumumu Hilir, dan Paya Peulumat; Kecamatan Meukek meliputi Gampong Arung Tunggai, Kuta Baro, Tanjung Harapan, dan Labuhan Tarok; Kecamatan Sawang meliputi Gampong Meuligo, Sawang Ba’u, Ujung Padang, Sawang I, Sawang II, Ujung Karang, dan Lhok Pawoh; Kecamatan Samadua meliputi Gampong Batee Tunggai, Kuta Blang, Gunung Cut, Alur Pinang, Jilatang, Baru, Tampang, Luar, Arafah, dan Ujung Tanah; Kecamatan Tapaktuan meliputi Gampong Gunung Kerambil, Air Berudang, Lhok Keutapang, Hilir, Padang, Tepi Air, Pasar, Lhok Bengkuang, Batu Itam, Panjupian, Lhok Rukam, dan Air Pinang; Kecamatan Bakongan meliputi Gampong Ujung Mangki; Kecamatan Bakongan Timur meliputi Gampong Ujong Pulo Cut, Ujong Pulo Rayeuk, dan Seubadeh; Kecamatan Trumon meliputi Gampong Keude Trumon.

Kawasan rawan gempa bumi tektonik tinggi menyebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Kawasan rawan gerakan tanah tinggi menyebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan. 1. Kecamatan Labuhanhaji meliputi di gampong Tengah Baru, Kota Palak, Dalam, Pawoh, Apha, Pasar Lama, Manggis Harapan, Bakau Hulu, dan Padang Bakau; 2. Kecamatan Labuhanhaji Timur meliputi di gampong Keumumu Hilir, Keumumu Hulu, dan Paya Peulumat; 3. Kecamatan Meukek meliputi di gampong Blang Kuala, Kuta Buloh II, Arun Tunggai, Kuta Baro, Tanjung Harapan, dan Labuhan Tarok; 4. Kecamatan Sawang meliputi di gampong, Sawang Ba’u, Kuta Baro, Ujung Padang,



No

Potensi Bencana 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

6.

Abrasi

Kawasan yang Rawan Bencana Meuligo, Sawang II, Ujung Karang, dan Lhok Pawoh; Kecamatan Samadua meliputi di gampong Batee Tungai, Kuta Blang, Gunung Cut, Alur Pinang, Baru, Jilatang, Tampang, Ujung Kampung, Luar, Payonan Gadang, Arafah, dan Ujung Tanah; Kecamatan Tapaktuan meliputi di gampong Gurnung Kerambil, Air Berudang, Lhok Keutapang, Hilir, Padang, dan Tepi Air; Kecamatan Pasie Raja meliputi di gampong Ujung Batee, Mata Ie, Ladang Tuha, dan Pasie Rasian; Kecamatan Kluet Utara meliputi di gampong Pasie Kuala Asahan, dan Pasie Kuala Ba’u; Kecamatan Kluet Selatan meliputi di gampong Suaq Bakong, Ujung Padang, dan Paise Lembang; Kecamatan Bakongan meliputi di gampong Ujung Mangki, Gampong Baro; Kecamatan Bakongan Timur meliputi di gampong Ujong Pulo Cut, Ujong Pulo Rayeuk, Ladang Rimba, Seubade, Sawah Tingkeum, Seulekat; dan Kecamatan Trumon meliputi di gampong Kuta Baro, Ie Meudama, Tepin Tinggi, Kuta Padang.

1. Kecamatan Labuhanhaji meliputi Gampong Tengah Baru, Pawoh, Apha, Pasar Lama, Manggis Harapan, dan Padang Bakau; 2. Kecamatan Meukek meliputi Gampong Arung Tunggai, Kuta Baro, Tanjung Harapan, dan Labuhan Tarok; 3. Kecamatan Sawang meliputi Gampong Meuligo, Sawang Ba’u, Ujung Padang, Sawang I, Sawang II, Ujung Karang, dan Lhok Pawoh; 4. Kecamatan Samadua meliputi Gampong Batee Tunggai, Kuta Blang, Gunung Cut, Alur Pinang, Jilatang, Baru, Tampang, Luar, Arafah, dan Ujung Tanah; 5. Kecamatan Tapaktuan meliputi Gampong Gunung Kerambil, Air Berudang, Lhok Keutapang, Tepi Air, Pasar, Lhok Bengkuang, Batu Itam, Panjupian, Lhok Rukam dan Air Pinang; 6. Kecamatan Trumon meliputi Gampong Keude Trumon.

Dari tabel tersebut di atas hampir seluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan termasuk kawasan rawan bencana banjir kecuali Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kluet Tengah, Kluet Timur, dan Bakongan Timur. Sedangkan kawasan rawan bencana gelombang pasang terdapat di 9 Kecamatan yang berbatasan dengan laut dan untuk kawasan rawan bencana tsunami terdapat di 12 Kecamatan kecuali kecamatan Labuhanhaji Barat, Kluet Tengah, Kluet Timur, Kota Bahagia, Trumon Timur dan Trumon Tengah. 2.1.4

Demografi

Perkembangan penduduk Kabupaten Aceh Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan angka yang fluktuatif. Perkembangan jumlah penduduk tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Lebih jelasnya perkembangan penduduk Kabupaten Aceh Selatan disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel II-8 Perkembangan Penduduk Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 – 2012 No

Tahun

Jumlah Penduduk (jiwa)

1.

2008

210.215

2.

2009

211.564

3.

2010

204.667

4.

2011

207.025

5.

2012

208.160 *

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan. *Angka sementara.



Selanjutnya jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-9 Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan menurut kelompok umur Tahun 2008-2012 Kelompok Umur

2008

2009

2010

2011

2012

0–4

20.279

20.852

20.175

19.478

20.236

5–9

24.244

24.319

23.530

21.734

23.708

10 – 14

24.438

24.525

23.729

23.022

23.906

15 – 19

21.193

21.268

20.574

19.725

20.732

20 – 24

16.612

16.665

16.119

16.452

16.239

25 – 29

16.626

16.679

16.420

17.463

16.542

30 – 34

16.478

16.533

15.992

16.622

16.112

35 – 39

15.897

15.948

15.428

16.273

15.536

40 – 44

13.104

13.136

12.709

14.117

12.804

45 – 49

11.115

11.111

10.750

11.714

10.828

50 – 54

8.754

8.713

8.430

9.201

8.478

55 – 59

5.672

5.660

5.475

6.432

5.526

60 – 64

5.772

5.775

5.586

4.804

5.628

65 – 69

4.215

4.244

4.105

3.912

4.136

70 – 74

2.863

2.883

2.789

3.091

2.913

75 +

2.933

2.953

2.711

2.841

2.880

Jumlah

210.215

211.564

204.667

207.025

208.160

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan.

Sebaran penduduk terlihat relatif merata di setiap kecamatan. Hingga tahun 2012, Kecamatan Kluet Utara memiliki tingkat kepadatan tertinggi yakni 306 jiwa/Km2 diikuti kecamatan Tapaktuan dengan tingkat kepadatan 228 jiwa/Km2. Sementara tingkat kepadatan penduduk yang paling rendah adalah kecamatan Trumon dengan tingkat kepadatan 6 jiwa/Km2 dan diikuti oleh kecamatan Kluet Tengah dengan tingkat kepadatan 8 jiwa/Km2. Lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut : II- 20 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-10 Kepadatan Penduduk Kabupaten Aceh Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2012 Jumlah Penduduk No

Jumlah Rumah Tangga

Luas wilayah Km2

4.283

892

766,79

6

5.453

1.361

123,50

44

6.996

1.772

287,15

24

4.933

1.281

57,61

86

6.256

1.486

244,63

26

5.244

1.213

73,84

71

12.662

3.171

107,98

117

9.478

2.382

457,95

21

73,10

306

Kecamatan

1

Trumon

2

Trumon Tengah

3

Trumon Timur

4

Bakongan

5

Kota Bahagia

6

Bakongan Timur

7

Kluet Selatan

8

Kluet Timur

9

Kluet Utara

10

Pasie Raja

11

Kluet Tengah

12

Tapaktuan

13

Samadua

14

Sawang

15

Meukek

16

Labuhanhaji

17

Labuhanhaji Timur

18

Labuhanhaji Barat Jumlah

22.376

5.412

Kepadatan

15.773

3.334

98.11

160

6.165

1.608

790,89

8

22,956

5.115

100,70

228

14.888

3.497

105,71

141

14.099

3.039

196,57

72

18.622

4.235

465,06

40

12.596

2.621

60,68

208

9.604

1.992

89,70

107

15.796

3.268

76,56

206

208.160

47.629

4.176,58

50

Sumber : BPS Kab. Aceh Selatan (diolah)

Dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,79 persen per tahun, maka diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2018 akan mencapai 218.245 jiwa, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini II- 21 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Grafik II-1 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 (Jiwa)

5

4.3

4.5

4

3.5

3

2.5

2 1 0 Category 1

Category 2

Category 3

Category 4

Series 1

Series 1

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan perlu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tersebut secara komprehensif, mengingat indikator pertumbuhan penduduk memiliki arti yang sangat penting dari sisi ekonomi. Apabila pertumbuhan penduduk sama dengan pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi tersebut tidak akan membawa perubahan terhadap pertambahan pendapatan perkapita, dengan demikian dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut sama dengan zero (Zero Growth).

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Selatan baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan selama periode 2008-2012 menunjukkan trend yang relatif meningkat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.983.011,71 juta, pada tahun 2012 telah mencapai sebesar Rp. 3.039.107,57 juta. Sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini. II- 22 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-11 Nilai dan Kotribusi Sektor dalam PDRB 2008 – 2012 Tahun (Rp. Juta) No

Sektor Usaha/ Lapangan Usaha

A

PDRB ADHB

1

Pertanian

2

2008

) 2010

2009

2011 *

2012 **

Rp

%

Rp

%

Rp

%

Rp

%

Rp

%

1.983.011,71

100

2.217.275,90

100

2.415.381,44

100

2.709.900,06

100

3.039.107,57

100

1.085.957,63

836.421,58

42,18

902.026,13

40,68

960.625,72

39,77

Pertambangan

21.685,86

1,09

26.333,62

1,19

31.362,12

1,30

38.672,39

1,43

40.596,38

3

Industri Pengolahan

83.087,96

4,19

89.936,62

4,05

98.036,62

4,06

105.207,88

3,88

115.297,18 3,79

4

Listrik, Gas dan air Bersih

4.612,69

0,23

4.939,09

0,22

5.089,99

0,21

5.312,43

0,20

5.911,26 0,20

5

Bangunan

304.634,92

15,36

353.876,84

15,96

399.986,48

16,56

460.560,92

17,00

513.458,91 16,90

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

263.889,53

13,31

311.962,34

14,07

348.079

14,41

388.700,25

14,34

406.048,01 13,36

7

Angkutan dan Komunikasi

72.719,49

3,67

86.881,08

3,92

94.592,37

3,92

105.544,62

3,89

126.566,89 4,16

8

Keuangan & Jasa Perusahaan

48.817,58

2,46

70.855,73

3,20

78.894,47

3,27

87.967,01

3,25

114.607,86 3,77

9

Jasa

347.142,06

17,51

370.464,45

16,71

398.804,48

16,51

431.976,93

15,94

478.327,72 15,74

B

PDRB ADHK

1

Pertanian

2

1.202.675,33

100

1.248.506,34

100

1.300.826,13

100

1.358.940,38

40,07

100

1.238.293,36 40,75 1,34

1.422.267,00 100

422.584,83

36,80

444.567,69

34,61

449.923,47

34,59

462.506,20

34,03

473.421,20 33,29

Pertambangan

11.907,32

0,99

11.984,96

0,96

12.092,65

0,93

12.563,83

0,92

12.933,32 0,91

3

Industri Pengolahan

59.112,02

4,92

62.379,48

5,00

64.118,68

4,93

64.865,78

4,77

69.388,26 4,88

4

Listrik, Gas dan air Bersih

2.876,70

0,24

2.923,81

0,23

2.951,69

0,23

2.996,19

0,22

3.040,87 0,21

5

Bangunan

160.207,24

13,32

169.399,45

13,57

179.225,57

13,78

187.637,14

13,81

197.197,13 13,87

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

221.170,50

18,39

235.143,08

18,83

251.025,19

19,30

266.190,29

19,59

281.196,89 19,77

7

Angkutan dan Komunikasi

53.091,49

4,41

60.104,19

4,81

65.123,41

5,01

69.802,33

5,14

76.465,93 5,38

8

Keuangan & Jasa Perusahaan

23.526,61

1,96

25.881,41

2,07

28.853,89

2,22

30.898,08

2,27

35.001,90 2,45

9

Jasa

228.198,62

18,97

236.122,27

18,91

247.511,58

19,03

261.480,54

19,24

273.621,50 19,24

Sumber : BPS Kab. Aceh Selatan, 2012 (diolah) *Angka sementara.



Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga terlihat bergerak naik, khususnya lima tahun terakhir (2008-2012). Hingga akhir tahun 2012, nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Aceh Selatan mencapai Rp.1.419.008,87 juta, jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Secara berturut-turut, pada tahun 2008 nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih sebesar Rp.1.202.675,33 juta, meningkat menjadi Rp.1.248.506,34 juta (tahun 2009), Rp.1.300.826,13 juta (tahun 2010) dan Rp.1.358.940,38 juta (tahun 2011), dan pada pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.419.008,87 juta. Secara lebih rinci, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Selatan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik II-2 Perkembangan PDRB (ADHB dan ADHK) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00

1.983.011,71

2.000.000,00 1.500.000,00

2.217.275,90

2.415.381,44

2.709.900,06

3.039.107,57

1.202.675,33

1.248.506,34

1.300.826,13

1.358.940,38

1.422.267,00

2008

2009

2010

2011

2012

1.000.000,00 500.000,00 -

PDRB ADHB

PDRB ADHK

Sumber : BPS Kab. Aceh Selatan, 2012

Sepanjang tahun 2008-2012 laju pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,13 persen, setelah mengalami distorsi pada periode 2003-2008 serta mengalami titik terendah pertumbuhannya pada tahun 2007 yang hanya tumbuh sebesar 2,73 persen. Grafik II-3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 5 4

3,63

3,81

2008

2009

4,19

4,47

4,66

2011

2012

3 2 1 0 2010




Pada tahun 2008, perekonomian Aceh Selatan tumbuh sebesar 3,63 persen. Angka ini meningkat menjadi 3,81 persen di tahun 2009 serta meningkat lagi menjadi 4,19 persen tahun 2010 dan 4,47 persen tahun 2011. Memasuki tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan diproyeksikan tumbuh sebesar 4,66 persen. Pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan sepanjang periode 2008-2012, didukung dengan tumbuhnya sektor-sektor utama perekonomian daerah. Sektor pertanian sebagai leading sector perekonomian daerah tumbuh sebesar 2,35 persen pada tahun 2012 setelah mengalami keterpurukan pada priode 2003-2008. Sektor pertambangan dan penggalian juga tumbuh sebesar 2,95 persen dan industri pengolahan sebesar 2,95 persen. Disamping itu, lapangan usaha bangunan juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,09 persen serta pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 9,56 persen. Rata-rata pertumbuhan perekonomian daerah selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 4,15 persen. Meski mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, namun pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan masih rendah dibanding pertumbuhan perekonomian Provinsi Aceh maupun Nasional. Tabel II- 12 Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 (Persen)

No

Sektor Ekonomi

2008

2009

2010

2011

2012 *

1. 2.

Pertanian. Pertambangan dan Penggalian.

-0,34 7,43

0,45 0,65

1,20 0,90

2,80 3,90

2,35 2,95

3. 4. 5.

Industri Pengolahan. Listrik dan Air Minum. Bangunan/Konstruksi.

6,23 2,11 4,69

5,53 1,64 5,74

2,79 0,95 5,80

1,17 1,51 4,69

2,95 1,47 5,09

6. 7. 8. 9.

Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pengangkutan dan Komunikasi. Keuangan, Persewaan dan Jasa. Perusahaan Jasa-jasa.

5,78 17,12 8,02 4,85

6,32 13,21 10,01 3,47

6,75 8,35 11,49 4,82

6,04 7,18 7,08 5,64

5,64 9,56 13,28 4,64

3,63

3,81

4,19

4,47

4,66

PDRB Sumber : BPS Kab. Aceh Selatan, 2012 *) Angka sementara.

Berdasarkan trend pertumbuhan ekonomi daerah tersebut pada tahun-tahun sebelumnya, maka diperkirakan (diproyeksikan) pada tahun 2013-2018 perekonomian Kabupaten Aceh Selatan akan tumbuh sebesar 4,85 persen pada tahun 2013, sebesar 5.23 persen pada tahun 2015 dan diproyeksikan mencapai 5.80 persen pada tahun 2018.



Grafik II-4 Perkiraan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 6 5,5 5

4,85

5,23

5,04

5,42

5,8

5,61

4,5 4 2013

2014

2015

2016

2018

2017

Sumber : BPS Kab. Aceh Selatan

Selanjutnya dilihat dari struktur perekonomian daerah, maka secara faktual, struktur ekonomi Kabupaten Aceh Selatan memang masih bertumpu pada sektor pertanian dalam menggerakkan roda ekonomi daerah. Namun sampai saat ini pembangunan sektor pertanian belum berbasis pada agrobisnis dan agroindustri. Pemerintah Daerah sangat menyadari hal tersebut, untuk itu perlu dilakukan revitalisasi pembangunan pada sektor pertanian melalui perencanaan yang terintegrasi dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait dalam pelaksanannya, seperti optimalisasi lahan, pengembangan jaringan irigasi, penambahan jalan usaha tani dan jalan produksi, pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan holtikultura yang berbasis agribisnis, pengembangan sentra peternakan dan pembibitan ternak, pengembangan kawasan minapolitan, pengembangan kawasan perkebunan, pengembangan kawasan hutan tanam industri serta pengembangan kawasan industri (KI) pengolahan terpadu yang berbasis pertanian (agro industry).Selain sektor primer, pertumbuhan ekonomi daerah juga didorong oleh sektor sekunder yang terdiri dari sektor bangunan/kontruksi dan industri pengolahan serta sektor tersier. Tabel II-13 Kotribusi Sektor Utama Ekonomi terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Aceh Selatan tahun 2008- 2012 No. 1. 2.

3.

U r a i an Primer Pertanian Pertambangan dan Penggalian Sekunder Industri Pengolahan Listrik dan Air Minum Bangunan Tersier Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan *Angka sementara

2008 43,27 42,18 1,09 19,78 4,19 0,23 15,36 36,95 13,31 3,67 2,46 17,51

2009 41,87 40,68 1,19 20,23 4,05 0,22 15,96 37,90 14,07 3,92 3,20 16,71

2010 41,07 39,77 1,30 20,83 4,06 0,21 16,56 38,11 14,41 3,92 3,27 16,51

2011 41,50 40,07 1,43 21,08 3,88 0,20 17,00 37,42 14,34 3,89 3,25 15,94

2012* 42,09 40,75 1,34 20,89 3,79 0,20 16,90 37,03 13,36 4,16 3,77 15,74



Walaupun sektor primer secara absolut masih mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Aceh Selatan, namun secara relatif peranannya dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah mulai mengalami penurunan. Pada tahun 2008 sektor primer memberi kontribusi sebesar 43,27 persen, namun pada tahun 2012 kontribusi sektor primer terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurun menjadi sebesar 42,09 persen. Disisi lain sektor non primer utamanya sektor tersier dan sekunder peranannya semakin menguat dalam struktur perekoniman daerah. Pada tahun 2008 kontribusi sektor sekunder terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 19,78 persen meningkat menjadi 20,89 persen pada tahun 2012. Demikian juga kontribusi sektor tersier terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan peningkatan dari 36,95 persen pada tahun 2008 menjadi 37,03 persen pada tahun 2012. Kondisi ini menujukkan pula mulai terjadinya transformasi dalam perekonomian Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini penting dicermati sebagai landasan untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan fenomena ini, maka pembangunan daerah kedepan haruslah mensinergiskan ketiga sektor pembangunan tersebut. Pembangunan sektor pertanian harus didukung dengan penguatan industri pengolahannya, sektor perdagangan serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Terkait dengan hal ini, ekonomi kreatif juga didorong terus pengembangannya, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja serta mengembangkan perekonomian daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Aceh Selatan. Grafik II-5 Peranan Sektor Ekonomi dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012

Pertanian 15,74

Pertambangan Industri Pengolahan

3,77 40,75

4,16

Listrik dan Air minum Bangunan Perdagangan,Hotel dan Restoran

13,36

Pengangkutan dan Komunikasi

16,90

1,34 3,79 0,20

Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa



2.2.1.2

Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju Inflasi Kabupaten Aceh Selatan selama periode tahun 2008-2012 menunjukkan trend yang terus menurun. Tabel II-14 Inflasi Kabupaten Aceh Selatan 2008-2012

Tahun

Inflasi (%)

2008 2009 2010 2011 2012

8,63 8,22 6,54 3,41 2,75

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi tahun 2008 tercatat sebesar 8,6 persen, menurun pada tahun 2009 sebesar 8,2 persen dan tahun 2010 sebesar 6,54 persen, menurun lagi pada tahun 2011 sebesar 3,41 persen. Perkembangan laju inflasi Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-15 Laju Inflasi/Deflasi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Sumber : (BPS, 2012)

Inflasi (%) 1,10 -0,25 -0,68 0,73 -0,02 0,59 1,57 0,46 -0,63 -0,30 0,21 0,50

Secara umum tingkat inflasi di Kabupaten Aceh Selatan selama tahun 2012 tetap terkendali dengan akumulasi inflasi sejak bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012 sebesar 2,75 persen. Angka inflasi ini masih berada di bawah tingkat inflasi Aceh maupun Nasional yang berkisar sebesar 5 – 6% per tahun dan masih berada pada range single digit.



Grafik II-6 Tingkat Inflasi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012

10

8,63

8,22

8

6,54

6

3,41

4

2,75

2 0 2008

2.2.1.3

2009

2010

2011

2012

PDRB Perkapita

Pendapatan per kapita dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur (indikator) untuk menilai kesejahteraan masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan menunjukkan adanya peningkatan selama tahun 2008-2012. Untuk tahun 2008, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita kabupaten Aceh selatan berjumlah Rp. 9.433.225,05 naik menjadi Rp. 12.094.677,89 pada tahun 2010. Pada tahun berikutnya pendapatan per kapita tersebut terus mengalami kenaikan, hingga mencapai Rp. 14.599.863,42 pada tahun 2012. Walaupun meningkat rata-rata 3,61 persen per tahun (2008-2012), namun pendapatan perkapita tersebut masih lebih rendah dari rata-rata pendapatan perkapita Provinsi Aceh. Tabel II-16 PDRB Perkapita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 ADHB

PDRB/Kapita

ADHK

PDRB/Kapita

(Rp.Juta)

(Rp)

(Rp.Juta)

(Rp)

No

Tahun

1

2008

1.983.011,71

9.433.255,05

1.202.675,33

5.721.167,99

2

2009

2.217.275,90

10.480.402,62

1.248.506,34

5.901.317,52

3

2010

2.475.381,44

12.094.677,89

1.300.826,13

6.355.817,65

4

2011

2.709.900,06

13.089.723,75

1.358.940,38

6.564.136,60

5

2012*

3.039.107,57

14.599.863,42

1.422.267,00

6.832.566,29

Rata-rata Pertumbuhan (%)

3,61

Sumber: BPS Kabupaten Aceh selatan *Angka Sementara.



Grafik II-7 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012

20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2008

2009 PDRB ADHB

2010

2011

2012

PDRB ADHK


Kondisi yang sama terjadi pada Pendapatan Regional Per kapita, dimana pendapatan regional per kapita juga mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. 2.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas. Karena untuk melihat Tingkat kesejahtreraan masyarakat sebagai capain dari kegiatan pembangunaan yang telah dilakukan, disamping menggunakan indikator pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi daerah, indikator penting lainnya yang dijadikan ukuran adalah dengan melihat pada Indek Pembangunan Manusia (IPM). Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan daerah merupakan proses integral dari berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan, dimana pembangunan daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia penduduknya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta basis akhirnya adalah meningkat kesejahteraan masyarakat. Indek Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kemajuan dibidang pendidikan, Kesehatan dan Kemampuan ekonomi masyarakat. Semakin tinggi angka indek ini maka hal tersebut bermakna pula semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Tabel. II-17 Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 Tahun

IPM A.Selatan

Rangk.IPM

2008

66,90

13

2009

67,7

13

2010

68,41

14

2011

68,87

16

a Aceh

Sumber : BPS tahun 2012



Berdasarkan data IPM Kabupaten Aceh Selatan dari Tabel. II-17 diatas diketahui bahwa angka IPM Kabupaten Aceh Selatan relatif mengalami peningkatan dari tahun ketahun walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2008 nilai IPM Kabupaten Aceh Selatan adalah sebesar 66,9 serta berada diperingkat 13 di Provinsi Aceh. Angka IPM ini meningkat menjadi sebesar 67,7 pada tahun 2009, namun juga masih kurang menggembirakan karena dibawah capaian rata-rata nilai IPM Provinsi Aceh yang sebesar 69,5. Pada tahun 2010 dan tahun 2011 angka IPM Kabupaten Aceh Selatan juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 68,41 dan 68,87. Saat ini peringkat teratas IPM di Aceh diduduki oleh Banda Aceh dengan nilai IPM mencapai 75.44 (tahun 2006) dan 76.31 (tahun 2007). Kualitas pembangunan manusia Kabupaten Aceh Selatan hanya lebih baik dari kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Nagan Raya, Gayo Lues dan Simeulue. Grafik. II-8 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Tahun 2011 78.00

76.31 74.48

76.00

72.11 72.71 72.45 70.96 70.76 71.39 72.00 69.96 68.88 69.17 68.87 69.40 69.28 70.00 68.37 68.23 67.97 67.08 67.64 68.00 67.97 74.00

74.65

72.22 69.41 68.28

66.00

Provinsi Aceh

Subussalam

Kota Langsa

Kota Sabang

Kota Banda Aceh

Pidie Jaya

Bener Meriah

Aceh Jaya

Nagan Raya

Aceh Tamiang

Gayo Lues

Aceh Barat Daya

Aceh Utara

Bireuen

Pidie

Aceh Besar

Aceh Barat

Aceh Tengah

Aceh Timur

Aceh Tenggara

Aceh Selatan

Aceh Singkil

Simeulue

62.00

Kota…

64.00

Sumber : BPS, 2012

2.2.1.5. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Selama kurun waktu 2008-2012 Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Tingkat Kemiskinan selama periode tersebut menunjukan adanya penurunan. Tahun 2008 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 38.820 jiwa, Tahun 2009 jumlah penduduk miskin tersebut mengalami penurunan menjadi 35.410 jiwa dan pada tahun 2012 menurun menjadi 33.904 jiwa atau sebesar 16,30%. Berikut gambaran perkembangan penduduk miskin Kabupaten Aceh Selatan selama 5 Tahun (2008-2012) : II- 31 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-18 Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Selatan No

Tahun

Garis kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin

% Penduduk Miskin

1

2008

203.761

38.820

24,72

2

2009

236.741

35.410

19,40

3

2010

276.000

35.351

17,50

4

2011

270.000

34.876

16,93

5

2012

265.500

33.904

16,30


2.2.1.6. Angka Kriminalitas yang Tertangani. Keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas, penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Terciptanya rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir, adalah beberapa upaya penting yang harus dilakukan. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Tabel II-19 Angka Kriminalitas Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 No

Kasus

Kejadian

Tertangani

1.

Pembunuhan

0

0

2.

Penganiayaan Berat

12

12

2.

Penculikan

0

0

3.

Pencurian dengan Kekerasan

0

0

4.

Pencurian dengan Pemberatan

12

10

5.

Pencurian Ranmor

12

10

6.

Pencurian Kawat Telepon

0

0

7.

Pemerkosaan

0

0

8.

Pembakaran

0

0

9.

Senpi/Handak

0

0

10.

Pemerasan

0

0

11.

Penyelundupan

0

0

12.

Kejahatan Terhadap Kepala Negara

0

0

Jumlah

36

32

Sumber : Polres Kabupaten Aceh Selatan



2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator sebagai berikut: 2.2.2.1 Pendidikan Pembangunan pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Putus Sekolah. 2.2.2.1.1 Angka Melek Huruf (AMH) Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Aceh Selatan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel II-20 berikut : Tabel II-20 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008-2012 Kabupaten Aceh Selatan

NO 1 2 3

Uraian

2008

2009

Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis

121.409

121.213

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

125.138 97,02

Angka melek huruf

2010

2011

2012

134.923

136.496

141.944

127.203

137.874

139.448

146.288

97,65

97,86

97,88

97,03

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan data Angka Melek Huruf (AMH), perkembangannya di Kabupaten Aceh Selatan telah mencapai 97 persen lebih dan hanya 0,3 persen dari penduduk Kabupaten Aceh Selatan yang tidak Melek Huruf. Selanjutnya perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut : II- 33 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-21 Angka Melek Huruf Tahun 2012 Menurut Kecamatan Kabupaten 2012

NO

Kecamatan

Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun yang Bisa Membaca dan Menulis

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas

Angka Melek Huruf

1.

Labuhanhaji Barat

11.992

12.192

98,36

2.

Labuhanhaji

8.901

9.072

98,12

3.

Labuhanhaji Timur

6.443

6.531

98,65

4.

Meukek

13.286

13.604

97.66

5.

Sawang

10.137

10.320

98,23

6.

Samadua

9.952

10.190

97,66

7.

Tapaktuan

15.486

15.751

98,32

8.

Pasie Raja

10.268

10.795

95,12

9.

Kluet Utara

15.046

15.768

95,42

10.

Kluet Tengah

3.870

4.039

95.82

11.

Kluet Timur

6.174

6.477

95,32

12.

Kluet Selatan

8.544

8.819

96,88

13.

Bakongan

3.348

3.537

94,66

14.

Bakongan Timur

3.423

3.462

98,87

15.

Kota Bahagia

4.028

4.186

96,23

16.

Trumon

3.191

3.348

95,31

17.

Trumun Tengah

3.416

3.535

96,63

18.

Trumon Timur

4.439

4.662

95,22

141.944

146.288

97,03

Jumlah Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk yang melek huruf di Kabupaten Aceh Selatan adalah 97,03 persen artinya masih terdapat 2,97 persen penduduk yang masih belum melek huruf.

2.2.2.1.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah. Lamanya sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada tabel berikut ini : II- 34 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-22 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

No

Uraian Rata Lama Sekolah

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012*

12,02

12,11

12,13

12,16

12,18

2.2.2.1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel II-23

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2008-2012 KabupatenAceh Selatan

No

Angka Partisipasi Kasar

1 2 3

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012*

SD/MI

108,85 %

109,76 %

109,82 %

109, 87 %

109,96 %

SLTP/MTs

94,38 %

92,85 %

93,26 %

93,34 %

94,55 %

SMA/SMK/MA

71,26 %

72,11 %

73,24 %

74,00 %

74,22 %

2.2.2.1.4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Di Kabupaten Aceh Selatan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT), sebesar 34,68 persen dari penduduk yang pernah sekolah adalah tamat SMA, 25,32 persen tamat SD dan hanya 9,52 persen yang berijazah perguruan tinggi. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut. Tabel II-24 Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 NO 1. 2. 3. 4.

APT SD SMP SMA Perguruan Tinggi

2008 21,44 17,05 32,01 9,99

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.

2009 24,18 20,79 35,01 9,06

2010 26,32 18,96 33,49 13,08

2011 25,32 17,32 34,68 9,52

2012 37,81 18,12 21,52 5,55



Berdasarkan tabel di atas untuk semua jenjang pendidikan masih jauh dari harapan (100%). Di samping itu, masih terdapat 1,98 persen pengawas sekolah yang belum berkualifikasi akademik Strata -1 (S-1) atau Diploma -IV (D-IV) dan 27,84 persen kepala sekolah SD/ MI serta 4 persen kepala sekolah SMP/ MTsN yang belum berkualifikasi akademik Strata -1 (S-1) atau Diploma -IV (D-IV). Di samping masih terdapat guru SD/ MI yang belum memiliki sertifikat pendidik (65,75%). Belum optimalnya angka capaian Angka Partisipasi Kasar (APK)/ Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan, walaupun dukungan anggaran untuk pendidikan relatif cukup besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Oleh karena itu, diperlukan upaya pengalokasian anggaran pendidikan yang tepat agar pendidikan menjadi murah namun tetap berkualitas. 2.2.2.1.5. Angka Partisipasi Murni Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Aceh Selatan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel II-25 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 NO 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1. 3.2. 3.3.

Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun APM SD/MI SMP/MTs Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun APM SMP/MTs SMA/MA/SMK jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun APM SMA/MA/SMK

2008

2009

2010

2011

2012

26.677

27.164

26.677

25.698

26.008

27.445 97,20

27.898 97,37

31.423 97,88

26.257 97,87

26.718 97,34

9.484

9.803

9.884

9.799

10.466

13.320 71,20

13.540 72,40

13.014 73,02

12.862 76,19

13.762 76,05

7.685

7.938

9.971

8.170

13.073

12.160 63,20

12.361 64,22

13.614 73,24

11.570 75,07

17.336 75,41

Sumber. Dinas Pendidikan Kab.Aceh Selatan.

Berdasarkan tabel tersebut di atas perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI dari tahun 2008 – 2010 mengalami peningkatan namun di tahun 2010 – 2012 terjadi penurunan sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs terjadi peningkatan setiap tahun kecuali tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 0,14 dan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ SMK terjadi peningkatan setiap tahun dengan capaian 75,41 di tahun 2012. Angka Partisipasi Murni (APM) per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut: II- 36 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-26 Angka Partisipasi Murni Tahun 2012 Menurut Kecamatan Kabupaten Aceh Selatan SD/MI

NO

Kecamatan

Jumlah siswa usia 7-12 th bersekola h di SD/MI

Jumlah pendud uk usia 7-12 th

SMP/MTs

APM

Jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs

Jumlah pendud uk usia 13-15 th

SMA/MA/SMK

APM

Jumlah siswa usia 1618 th bersekola h di SMA/MA / SMK

Jumlah penduduk usia 1618th

APM

1.

Labuhanhaji Barat

2.220

2.226

99,73

975

1.148

84,93

1.140

1.444

78,95

2.

Labuhanhaji

1.602

1.656

96,74

541

854

63,35

688

1.075

64,00

3.

Labuhanhaji Timur

1.165

1.193

97,65

527

614

85,83

625

774

80,75

4.

Meukek

2.401

2.485

96,62

989

1.280

77,27

975

1.075

64,00

5.

Sawang

1.870

1.885

99,20

566

971

58,29

835

1.224

68,22

6.

Samadua

1.801

1.861

96,78

774

958

80,79

959

1.208

79,39

7.

Tapakuan

2.860

2.877

99,41

1.232

1.482

83,13

1.677

1.866

89,87

8.

Pasie Raja

1.902

1.973

96,40

791

1.016

77,85

1.073

1.279

83,89

9.

Kluet Utara

2.780

2.880

96,53

1.232

1.483

83,07

1.709

1.869

91,44

10.

Kluet Tengah

705

738

95,53

301

380

79,21

319

479

66,60

11.

Kluet Timur

1.133

1.183

95,77

532

608

87,50

621

768

80,86

12.

Kluet Selatan

1.590

1.611

98,70

495

830

59,64

1009

1.045

96,56

13.

Bakongan

622

645

96,43

289

332

87,05

310

419

73,99

14.

Bakongan Timur

604

633

95,42

225

326

69,02

324

410

79,02

15.

Kota Bahagia

688

764

90,05

218

393

55,47

58

495

11,72

16.

Trumon

602

612

98,37

159

316

50,32

328

396

82,83

17.

Trumon Tengah

620

645

96,12

255

332

76,81

0

418

0,00

18.

Trumon Timur

843

851

99,06

365

439

83,14

423

555

76,22

26.008

26.718

97,34

10.466

13.762

76,05

13.073

17.336

75,41

Jumlah


Berdasarkan data tersebut di atas, angka partisipasi murni untuk SD/MI tahun 2012 menurut kacamatan semuanya di atas 90, dengan capaian tertinggi di Kecamatan Labuhanhaji Barat sebesar 99,73 APM dan terendah di Kecamatan Kota Bahagia sebesar 90,05. Namun Angka Partisipasi Murni untuk SMP/MTs sangat bervariasi dimana APM tertinggi hanya mencapai 87,50 di Kecamatan Kluet Timur sedangkan yang terendah sampai 50,32 di Kecamatan Trumon. Tidak jauh berbeda dengan APM untuk SMP/MTs, APM untuk SMA/MA/SMK tertinggi 96,56 di Kecamatan Kluet Selatan dan terendah di Kecamatan kota Bahagia sebesar 11,72 APM Secara keseluruhan , Angka Partisipas Murni (APM) Kabupaten Aceh Selatan meningkat setiap tahunnya dengan tingkat capaian 75,41 persen pada tahun 2012. Namun demikian capaiannya tetap di bawah angka nasional (79,00 persen). II- 37 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


2.2.2.2. Kesehatan 2.2.2.2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Di Kabupaten Aceh Selatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di tahun 2012 sekitar 990 orang dengan Angka Kematian Bayi (AKB) 10 orang per 1.000 kelahiran hidup. Lebih rinci perkembangan AKB dan AKHB dapat di lihat pada tabel berikut : Tabel II-27 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 No.


Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun pada tahun 2012

Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun 2012

AKB

AKHB

1.

Kecamatan Labuhanhaji Barat

1

250

4

996

2.

Kecamatan Labuhanhaji

5

189

26

974

3.

Kecamatan Labuhanhaji Timur

0

107

0

1.000

4.

Kecamatan Meukek

3

323

9

991

5.

Kecamatan Sawang

4

183

22

978

6.

Kecamatan Samadua

2

239

8

992

7.

Kecamatan Tapaktuan

3

301

10

990

8.

Kecamatan Pasie Raja

5

290

17

983

9.

Kecamatan Kluet Utara

6

337

18

982

10.

Kecamatan Kluet Tengah

2

114

18

982

11.

Kecamatan Kluet Timur

1

147

7

993

12.

Kecamatan Kluet Selatan

0

197

0

1.000

13.

Kecamatan Bakongan

0

66

0

1.000

14.

Kecamatan Bakongan Timur

0

97

0

1.000

15.

Kecamatan Kota Bahagia

0

75

0

1.000

16.

Kecamatan Trumon

0

76

0

1.000

17.

Kecamatan Trumon Tengah

0

67

0

1.000

18.

Kecamatan Trumon Timur

0

87

0

1.000

32

3.145

10

990

Jumlah

Angka kematian bayi tertinggi terjadi Kecamatan Labuhanhaji mencapai 26 orang kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, diikuti kecamatan sawang, Kluet Utara dan dan Kluet Tengah sedangkan angka kelangsungan hidup bayi yang tertinggi terdapat di Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kluet Selatan, Bakongan, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon, Trumon Tengah dan Trumon Timur. Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Aceh Selatan relatif masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan angka nasional sehingga diperlukan upaya untuk menurunkan angka kematian bayi tersebut. Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut : II- 38 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-28 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 No 1 2 3 4

Uraian Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun. Jumlah Kelahiran Hidup. AKB AKHB

2008

2009

62

48

3.543 17 983

3.943 12 988

2010

2011

2012

34

23

32

3.119 11 989

3.113 7 993

3.145 10 990

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.

Dari Tabel tersebut di atas, secara keseluruhan jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun selama 5 (lima) tahun terjadi penurunan setiap tahun kecuali di tahun 2012 jika dibandingkan dengan tahun 2011. Sedangkan jumlah kelahiran hidup pada tahun 2008 mencapai 3.543 terjadi penurunan menjadi 3.145 di tahun 2012 begitu juga angka kematian bayi dari 17/1.000 pada tahun 2008 menjadi 10/1.000 di tahun 2012 sedangkan angka kelangsungan hidup bayi terjadi peningkatan dari 983 di tahun 2008 menjadi 990 di tahun 2012. 2.2.2.2.2 Angka Usia Harapan Hidup Angka usia harapan hidup (UUH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. UUH Kabupaten Aceh Selatan hanya mengalami peningkatan sedikit sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini : Tabel. II-29 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Selatan Hasil Sensus Penduduk Tahun 1970

Tahun 1980

Tahun 1990

Sumber : BPS Aceh Selatan

Tahun 2000

Tahun 2010

66,20

66,93

Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS angka Usia Harapan Hidup (UHH) di tahun 2000 mencapai 66,20 tahun dan tahun 2010 66,93 tahun. Dalam kurun waktu 10 tahun hanya menunjukkan peningkatan harapan hidup di bawah 1 tahun. Mengingat angka tersebut masih di bawah angka rata-rata nasional 69,43 maka diperlukan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. 2.2.2.2.3. Persentase Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar World Health Organization (WHO). World Health Organization (WHO) tahun 1999 mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota untuk Provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu II- 39 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


a). Rendah (di bawah 10 %) b). sedang (10-19 %), c). Tinggi (20-29 %) dan d). sangat tinggi(30 %). Perkembanhgan persentasi balita gizi buruk dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel II-30 Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 No

Uraian

1

Jumlah Balita Gizi Buruk

2

Jumlah Balita

3

Persentase Balita Gizi Buruk

2008

2009

6

3

16.083 0,04

2010

2011

2012

16

8

7

13.183

15.270

18.283

10.660

0,02

0,10

0,44

0,07

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.

Dari tabel tersebut di atas perkembangan persentase balita gizi buruk selama tahun 2008 – 2012 sangat berfluktuatif, pada tahun 2008 mencapai 0,04%, di tahun 2009 terjadi penurunan sebesar 0,2% dan ditahun 2010 terjadi kenaikan sebesar 0,8% dan di tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 0,34% dan kembali turun di tahun 2012 sebesar 0,37%. Selanjutnya, perkembangan persentase balita gizi buruk per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-31 Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 No


Jumlah Balita Gizi Buruk tahun 2012

Jumlah Balita tahun 2012

Persentase Balita Gizi Buruk

1.

Kecamatan L.Haji Barat

-

1.365

-

2.

Kecamatan L.haji

-

957

-

3.

Kecamatan L.Haji Timur

-

772

-

4.

Kecamatan Meukek

-

1.718

-

5.

Kecamatan Sawang

-

1.062

-

6.

Kecamatan Samadua

1

1.240

0,08

7.

Kecamatan Tapaktuan

-

1.692

-

8.

Kecamatan Pasie Raja

4

1.452

0,28

9.

Kecamatan Kluet Utara

-

1.896

-

10.

Kecamatan Kluet Tengah

-

563

-

11.

Kecamatan Kluet Timur

-

738

-

12.

Kecamatan Kluet Selatan

1

940

0,11

13.

Kecamatan Bakongan

-

328

-

14.

Kecamatan Bakongan Timur

-

616

-

15.

Kecamatan Kota Bahagia

-

458

-

16.

Kecamatan Trumon

1

563

0,18

17.

Kecamatan Trumon Tengah

-

783

-

18

Kecamatan Trumon Timur

-

457

-

Jumlah

7

10.660

0,07

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.



Dari tabel tersebut terdapat Balita Gizi Buruk tahun 2012 sebanyak 7 orang, 4 Balita di Kecamatan Pasie Raja dengan Persentase balita gizi buruk 0,28, satu orang di Kecamatan Trumon dengan persentase balita gizi buruk 0,18, satu orang di Kecamatan Kluet Selatan dengan persentase balita gizi buruk 0,11 dan satu orang di Samadua dengan persentasi balita gizi buruk 0,08. Penjaringan kasus gizi buruk dilakukan di Posyandu. Pada saat ini perbandingan antara jumlah Posyandu dengan jumlah desa sudah memadai namun permasalahan di Posyandu adalah keaktifan kader dan kemandirian Posyandu tersebut, serta ketiadaan fasilitas gedung Posyandu. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengaktifkan kader dan mendorong kemandirian Posyandu serta penyediaan fasilitas gedung Posyandu. Pembangunan di bidang kesehatan pada Kabupaten Aceh Selatan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang relatif baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator bidang kesehatan. Angka kelangsungan hidup bayi (angka kematian bayi) menurun dari 17/1.000 pada tahun 2008 menjadi 10/1.000 tahun 2012. Demikian pula angka persentase Balita Gizi Buruk, dimana persentasenya termasuk dalam katagori rendah sesuai indikator WHO yaitu sebesar 0,07 persen pada tahun 2012. 2.2.2.3. Ketenagakerjaan 2.2.2.3 .1. Rasio Penduduk yang Bekerja Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 - angka pengangguran) Rasio kesempatan kerja Kabupaten Aceh Selatan selama dua tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang berarti. Perkembangan jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan rata-rata 3,03 persen per tahun dan angkatan kerja bertambah rata-rata 2,19 persen per tahun selama 2008-2012. Kenaikan rasio rata-rata selama periode yang sama hanya di bawah 1 persen (0,82 persen). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel II-32 Rasio Penduduk Bekerja di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012

2008

2009

2010

2011

2012

76.588

75.169

87.446

86.232

88.929

2

Penduduk yang bekerja Angkatan kerja

Persentase Kanaikan (%) 3,03

84.006

82.754

94.028

92.138

93.609

2,19

3

Rasio

0,912

0,908

0,930

0,936

0,95

0,82

No 1

Uraian

Tahun

Sumber : BPS Kab.Aceh Selatan (diolah)



Dilihat dari tabel di atas rasio penduduk bekerja di Kabupaten Aceh Selatan tidak mengalami perubahan yang signifikan sehingga perlu kita upayakan perluasan kesempatan kerja disamping peningkatan kualitas dan keterampilan angkatan kerja di Kabupaten Aceh Selatan. 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 2.2.3.1 Kebudayaan Pencapaian pembangunan seni dan budaya dapat dilihat berdasarkan indikator Jumlah grup kesenian (jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk) dan Jumlah gedung kesenian (jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk). Kinerja pembangunan Seni dan budaya Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel II-33 Perkembangan Grup Kesenian di Kab. Aceh Selatan Tahun 2008-2012 Tahun Uraian

2011

2012

68

68

68

1

1

1

1

210.215

211.564

202.003

207.025

208.160

Rasio grup kesenian /10.000 penduduk

3,23478

3,21416

3,36629

3,28463

3,26672

Rasio Gedung Kesenian/ 10.000 penduduk

0,04757

0,04726

0,04950

0,04830

0,04804

2008

2009

2010

Jumlah grup kesenian

68

68

Jumlah Gedung Kesenian

1

Jumlah Penduduk

Sumber : Disbudpora Kab. Aceh Selatan (diolah)

Jumlah grup kesenian di Kabupaten Aceh Selatan selama 5 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya peningkatan yaitu tetap sebanyak 68 buah grup kesenian sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Hal ini juga ditunjukkan oleh rasio jumlah grup kesenian terhadap jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan tidak menunjukkan perkembangan yang cukup berarti yaitu dari rasio 3,235 atau 3 grup kesenian per 10.000 penduduk pada tahun 2008 menjadi 3,267 atau 3 grup pada tahun 2012. Relatif kecilnya rasio ini menunjukkan juga bahwa masih kurang responsifnya masyarakat terhadap kesenian.



2.2.3.2. Pemuda dan Olahraga Pencapaian pembangunan pemuda dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator Jumlah klub olahraga (jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk) dan Jumlah gedung olahraga (gedung olahraga per 10.000 penduduk). Perkembangan jumlah klub olah raga di Kab. Aceh Selatan selama 5 tahun (2008-2012) terakhir mengalami penambahan yaitu dari 102 klub olah raga pada tahun 2008 menjadi 311 klub olah raga pada tahun 2012 dengan rasionya masing-masing sebesar 4,852 atau 5 klub olah raga per 10.000 penduduk pada tahun 2008 menjadi 14,940 atau 15 klub olah raga per 10.000 penduduk pada tahun 2012. Namun perkembangan jumlah gedung olah raga cenderung tidak bertambah, hal ini bukan berarti bahwa budaya olah raga dikalangan masyarakat masih rendah, tetapi untuk dapat memacu peningkatan prestasi atlet diperlukan sarana prasarana olah raga yang representatif. Berikut gambaran perkembangan klub serta sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel II-34 Perkembangan Klub Olahraga di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 Tahun Uraian

2011

2012

176

242

311

1

1

1

1

210.215

211.564

202.003

207.025

208.160

Rasio klub olah raga /10.000 penduduk

4,85217

6,42831

8,71274

11,68941

14,94043

Rasio Gedung olah raga /10.000 penduduk

0,04757

0,04726

0,04950

0,04830

0,04804

2008

2009

2010

102

136

1

Jumlah Penduduk

Jumlah Klub Olahraga

Jumlah Gedung Olah raga

Sumber : Disbudparpora Kab. Aceh Selatan (diolah)



2.3

Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup palayanan urusan wajib dan urusan pilihan. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek pelayanan umum selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut : 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 2.3.1.1 Pendidikan 2.3.1.1.1 Pendidikan Dasar A.Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Sejak 5 tahun terakhir jumlah siswa pendidikan anak usia dini di Kabupaten Aceh Selatan pertumbuhannya sangat lambat, perkembangan tempat sekolah anak usia dini tidak sama dengan sekolah lainnya seperti SD, SMP, SMA. Tahun ajaran 2011/ 2012 jumlah siswa tercatat 3.300 yang seharusnya 7.335 siswa (berdasarkan jumlah penduduk umur 1 – 5 tahun). Tahun ajaran 2012/ 2013 jumlah siswa tercatat 3.500 siswa. Perkembangan angka partisipasi sekolah dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel II-35 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kab. Aceh Selatan Tahun 2008-2012 No 1

Jenjang Pendidikan

2008

2009

2010

2011

2012

PAUD

1.1.

Jumlah murid 0 – 6 tahun

2.165

2.406

2.673

2.970

3.300

1.2.

Jumlah penduduk kelompok usia 0 – 6 tahun

4.815

5.347

5.941

6.601

7.335

1.3.

APS PAUD

372,02

387,85

248,96

378,71

373,43

2

SD/MI

2.1.

jumlah murid usia 7-12 thn

26.677

27.164

26.677

25.698

26.008

2.2.

jumlah penduduk kelompok usia 712 tahun

27.445

27.498

31.423

26.257

26.718

2.3.

APS SD/MI

972,02

987,85

848,96

978,71

973,43

3

SMP/MTs

3.1.


9.484

9.803

9.884

9.799

10.466

3.2.

jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

13.320

13.540

13.014

12.862

13.762

3.3.

APS SMP/MTs

712,01

724,00

759,49

761,86

760,50



Sedangkan angka partisipasi sekolah berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel II-36 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2012 Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Selatan SD/MI NO

Kecamatan

1

Labuhanhaji Barat

2

Labuhanhaji

3

Labuhanhaji Timur

4

jumlah murid usia 7-12 thn 2.220

jumlah penduduk usia 7-12 th

SMP/MTs APS


jumlah penduduk usia 13-15 th

APS

2.226

997,30

975

1.148

849,30

1.602

1.656

967,39

541

854

633,49

1.165

1.193

976,53

527

614

858,31

Meukek

2.401

2.485

966,20

989

1.280

772,66

5

Sawang

1.870

1.885

992,04

566

971

582,90

6

Samadua

1.801

1.861

967,76

774

958

807,93

7

Tapaktuan

2.860

2.877

994,09

1.232

1.482

831,31

8

Pasie Raja

1.902

1.973

964,01

791

1.016

778,54

2.780

2.880

965,27

1.232

1.482

831,31

705

738

955,28

301

380

792,11

9

Kluet Utara

10

Kluet Tengah

11

Kluet Timur

1.133

1.183

957,73

532

608

875,00

12

Kluet Selatan

1.590

1.611

986,96

495

830

596,39

13

Bakongan

622

645

964,34

289

332

870,48

14

Bakongan Timur

604

633

954,19

225

326

690,18

15

Kota Bahagia

688

764

900,52

218

393

554,71

16

Trumon

602

612

983,66

159

316

503,16

17

Trumon Tengah

620

645

961,24

255

332

768,07

18

Trumon Timur

843

851

990,60

365

439

831,44

26.008

26.718

973,43

10.466

13.762

760,50

Jumlah Total


B. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar, di Kabupaten Aceh Selatan perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel II-37 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 NO 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3.

Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun Rasio SMP/MTs Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun Rasio

2008

2009

2010

2011

2012

770

815

836

892

913

27.445

27.898

31.423

26.257

26.718

1:35

1:34

1:37

1:29

1:29

102

156

182

192

299

13.320

13.540

13.014

12.862

13.762

1:125

1:83

1:71

1:66

1:45



Untuk jenjang pendidikan SD/MI, rasio gedung sekolah dengan penduduk usia sekolah adalah sebesar 0,028 tahun 2008, artinya rata-rata satu gedung sekolah dapat menampung 35 penduduk usia sekolah SD/MI atau 280 gedung sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah SD/MI. Pada tahun 2012 rasio tersebut menjadi 0,034, artinya setiap satu gedung sekolah dapat menampung 29 penduduk usia sekolah SD/MI atau 340 gedung sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah SD/MI. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, rasio gedung sekolah dengan penduduk usia sekolah adalah sebesar 0,008 tahun 2008, artinya rata-rata satu gedung sekolah dapat menampung 125 penduduk usia sekolah SMP/MTs atau 80 gedung sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah SMP/MTs. Pada tahun 2012 rasio tersebut menjadi 0,022, artinya setiap satu gedung sekolah dapat menampung 45 penduduk usia sekolah SMP/MTs atau 220 gedung sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah SMP/MTs. Untuk lebih jelasnya hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-38 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012 Menurut Kecamatan Dalam Kab. Aceh Selatan SD/MI

SMP/MTs

NO

Kecamatan

Jumlah Gedung Sekolah

Jumlah Penduduk Usia 7-12 th

Rasio



Rasio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3/4)

(6)

(7)

(8=6/7)

1

Labuhanhaji Barat

78

2.226

1:29

12

1.148

1:100

2

Labuhanhaji

55

1.656

1:30

23

854

1:22

3

Labuhanhaji Timur

42

1.193

1:29

28

614

1:22

4

Meukek

76

2.485

1:32

32

1.280

1:40

5

Sawang

65

1.885

1:29

24

971

1:40

6

Samadua

76

1.861

1:24

23

958

1:42

7

Tapaktuan

82

2.877

1:34

27

1.482

1:56

8

Pasie Raja

52

1.973

1:38

19

1.016

1:53

1:9

Kluet Utara

76

2.880

1:36

36

1.483

1:42

10

Kluet Tengah

35

738

1:47

9

380

1:42

11

Kluet Timur

38

1.183

1:31

16

608

1:39

12

Kluet Selatan

32

1.611

1:50

5

830

1:167

13

Bakongan

15

645

1:34

4

332

1:83

14

Bakongan Timur

35

633

1:55

4

326

1:83

15

Kota Bahagia

34

764

1:22

9

393

1:44

16

Trumon

36

612

1:17

16

316

1:20

17

Trumon Tengah

38

645

1:17

6

332

1:56

18

Trumon Timur

48

851

1:17

16

316

1:20

913

26.718

1:29

299

13.762

1:45

Jumlah

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan



C. Rasio Guru/Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Perkembangan rasio guru/murid pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Selatan untuk tingkat SD/MI adalah sebesar 0,104 pada tahun 2008, artinya rata-rata satu orang guru mengajar 10 orang murid (1:10) atau 104 guru per 1.000 murid. Pada tahun 2012 rasio tersebut menjadi 0,137 artinya setiap satu orang guru mengajar 7 murid (1:7) atau 137 guru per 1.000 murid. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, rasio guru/murid adalah sebesar 0,056 pada tahun 2008, artinya rata-rata satu orang guru mengajar 18 murid (1:18) atau 56 guru per 1.000 murid. Pada tahun 2012 rasio tersebut menjadi 0,111, artinya setiap satu orang guru mengajar 9 murid (1:9) atau 111 guru per 1.000 murid. Tabel II-39 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 – 2012 NO 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3.

Jenjang Pendidikan

2008

2009

2010

2011

2012

Jumlah Guru

3.119

3.162

3.150

3.216

3.829

Jumlah Murid

29.873

30.620

31.423

27.249

27.940

1:9

1:9

1:10

1:8

1:7

Jumlah Guru

699

794

853

915

1.324

Jumlah Murid

12.572

12.572

13.114

11.997

11.887

1:18

1:16

1:15

1:13

1:9

SD/MI

Rasio SMP/MTs

Rasio


Dilihat dari perkembangan rasio guru/murid pendidikan dasar per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan, maka rasionya relatif proporsional, artinya distribusi guru yang ditunjukkan dari ketersediaan guru masih sesuai dengan jumlah murid yang ada di kecamatan tersebut, bahkan secara umum menunjukkan adanya kelebihan guru. Pada beberapa kasus, persoalan yang masih dirasakan saat ini adalah, relatif rendahnya kualitas guru (Profesionalisme), tidak meratanya dan kurangnya guru bidang studi tertentu, disiplin yang rendah, lemahnya pengawasan, kurangnya diklat atau bintek pendidikan, menumpuknya tenaga guru di kota-kota kecamatan serta masih ada kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat Calon Kepala Sekolah (CAKEP).



Tabel II-40 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012 Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Selatan No

Kecamatan

(1)

(2)

Jumlah Guru

SD/MI Jumlah Murid

SMP/MTs Jumlah Murid

(6)

Rasio

(4)

(5=3/ 4)

(7)

(8=6/ 7)

1

Labuhanhaji Barat

230

2.265

1:10

119

1.091

1:91

2

Labuhanhaji

200

1.622

1:8

71

602

1:71

3

Labuhanhaji Timur

141

1.255

1:9

83

613

1:91

4

Meukek

384

2.444

1:6

136

1.021

1:77

5

Sawang

295

1.895

1:6

95

663

1:71

6

Samadua

504

1.862

1:4

113

833

1:71

7

Tapaktuan

383

2.891

1:8

121

1.287

1:111

8

Pasie Raja

269

2.098

1:8

97

872

1:91

9

Kluet Utara

348

2.844

1:8

155

1.269

1:83

10

Kluet Tengah

75

973

1:13

34

375

1:111

11

Kluet Timur

227

1.373

1:6

45

574

1:125

12

Kluet Selatan

252

1.624

1:6

71

586

1:83

13

Bakongan

71

674

1:9

37

330

1:91

14

Bakongan Timur

93

731

1:8

17

275

1:167

15

Kota Bahagia

109

963

1:9

36

392

1:111

16

Trumon

85

685

1:8

38

210

1:56

17

Trumon Tengah

92

844

1:9

25

373

1:143

18

Trumon Timur

71

897

1:13

31

521

1:167

3.829

27.940

1:7

1.324

11.887

1:9

Jumlah

(3)

Rasio

Jumlah Guru


2.3.11.2. Pendidikan Menengah A. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perkembangan APS pendidikan menengah di Kabupaten Aceh Selatan setiap tahunnya menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2008, APS pendidikan menengah adalah sebesar 631,99 per 1.000 penduduk usia sekolah pendidikan menengah. Angka ini meningkat menjadi 754,10 per 1.000 penduduk usia sekolah pendidikan menengah pada tahun 2012. Tabel II-41 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 No 1

Jenjang Pendidikan

2009

2010

2011

2012

7.685

7.938

9.971

8.170

13.073

12.160

12.361

13.614

11.570

17.336

631,99

642,18

732,41

706,14

754,10

SMA/SMK

1.1. jumlah murid usia 16-19 thn 1.2.

2008

jumlah penduduk kelompok usia 16-19 tahun

1.3. APS SMA/SMK Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan



B.

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Perkembangan rasio gedung sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah di Kabupaten Aceh Selatan adalah sebesar 0,006 pada tahun 2008, artinya rata-rata satu gedung sekolah dapat menampung 167 penduduk usia sekolah SMA/SMK atau 60 gedung sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah SMA/SMK. Pada tahun 2012 rasio tersebut memjadi 0,013, artinya setiap satu gedung sekolah dapat menampung 76 penduduk usia sekolah SMA/SMK atau 130 gedung sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah SMA/SMK.

Tabel II-42 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012

NO

2008

2009

2010

2011

2012

78

102

212

226

222

jumlah penduduk kelompok 1.2. usia 16-19 tahun

12.160

12.361

13.614

11.570

17.336

1.3. Rasio

1 : 167

1 : 125

1 : 63

1 : 50

1 : 77

1

Jenjang Pendidikan

SMA/SMK

1.1. Jumlah gedung sekolah

Dilihat dari rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan untuk pendidikan menegah, rasionya relatif masih proporsional, artinya ketersediaan gedung sekolah sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah yang ada di Kecamatan tersebut. Hanya di Trumon Tengah belum ada sarana gedung sekolah untuk pendidikan menengah tersebut, mengingat daerah ini merupakan daerah pemekaran baru dari Kecamatan Trumon. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : II- 49 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-43 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012 Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Selatan SMA/SMK NO

Kecamatan


(2)

(3)

(1)


Rasio

(4)

(5=3/4)

1

Labuhanhaji Barat

18

1.444

1 : 77

2

Labuhanhaji

16

1.075

1 : 67

3

Labuhanhaji Timur

12

774

1 : 67

4

Meukek

10

1.612

1 : 167

5

Sawang

10

1.224

1 : 125

6

Samadua

12

1.208

1 : 100

7

Tapaktuan

40

1.866

1 : 48

8

Pasie Raja

16

1.279

1 : 77

9

Kluet Utara

32

1.869

1 : 59

10

Kluet Tengah

4

479

1 : 125

11

Kluet Timur

6

768

1 : 25

12

Kluet Selatan

12

1.045

1 : 91

13

Bakongan

8

419

1 : 53

14

Bakongan Timur

4

410

1 : 100

15

Kota Bahagia

2

495

1 : 250

16

Trumon

12

396

1 : 33

17

Trumon Tengah

0

418

0,000

18

Trumon Timur

8

555

1 : 71

222

17.336

1 : 77

Jumlah Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan rasionya relatif masih proporsional, artinya ketersediaan gedung sekolah sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah yang ada di Kecamatan tersebut. Fokus kedepan adalah meningkatkan sarana pendukung mutu pendidikan dimaksud seperti laboratorium baik laboratorium biologi, fisika, multimedia, dan bahasa disertai peralatan-peralatannya serta mutu guru. C. Rasio Guru terhadap Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Perkembangan rasio guru/murid pendidikan menengah di Kabupaten Aceh Selatan untuk tingkat SMA/SMK adalah sebesar 0,067 pada tahun 2008, artinya rata-rata satu orang guru mengajar 15 orang murid (1:15) atau 67 guru per 1.000 murid. Pada tahun 2012 rasio tersebut menjadi 0,080 artinya setiap satu orang guru mengajar 13 murid (1:13) atau 80 guru per 1.000 murid.



Tabel II-44 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Aceh Selatan No 1

Jenjang Pendidikan

2008

2009

2010

2011

2012

579

651

779

836

1.125

SMA/SMK 1.1. Jumlah Guru 1.2. Jumlah Murid

8.665

8.914

8.763

8.686

13.961

1.3. Rasio

1 : 15

1 : 14

1 : 11

1 : 10

1 : 13


Dilihat dari Perkembangan rasio guru/murid pendidikan menengah per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan, relatif proporsional, artinya distribusi guru yang ditunjukkan dari ketersediaan guru masih sesuai dengan jumlah murid yang ada di Kecamatan tersebut. Untuk lebih jelasnya hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-45 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2012 Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Selatan No

Kecamatan

(1)

(2)

SMA/SMK Jumlah Guru

Jumlah Murid

Rasio

(3)

(4)

(5=3/ 4)

1

Labuhanhaji Barat

61

1.215

1:20

2

Labuhanhaji

55

845

1:14

3

Labuhanhaji Timur

75

720

1:10

4

Meukek

140

1.115

1:8

5

Sawang

65

948

1:14

6

Samadua

69

1.035

1:14

7

Tapaktuan

194

1.787

1:9

8

Pasie Raja

95

1.186

1:13

9

Kluet Utara

115

1.290

1:11

10

Kluet Tengah

24

373

1:17

11

Kluet Timur

44

700

1:17

12

Kluet Selatan

74

1.094

1:14

13

Bakongan

48

368

1:8

14

Bakongan Timur

7

392

1:50

15

Kota Bahagia

12

70

1:6

16

Trumon

25

357

1:14

17

Trumon Tengah

0

0

1:0

18

Trumon Timur

22

466

1:20

1.125

13.961

1:13

Jumlah


Sampai tahun 2012 kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan meskipun terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, namun pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas, terjangkau serta sesuai kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya perlu juga pemerataan guru antara daerah perkotaan dan pedesaan atau daerah terpencil. II- 51 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


2.3.1.2 Kesehatan 2.3.1.2.1 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Perkembangan rasio pelayanan terpadu bagi balita selama 2008-2013 di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-46 Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 – 2012 No 1. 2. 3.

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

282

291

291

291

305

16.083

13.183

15.270

18.283

17.600

1:56

1:45

1:53

1:63

1:59

Jumlah posyandu Jumlah balita Rasio

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan

Perkembangan Posyandu di Kabupaten Aceh Selatan selama periode 2008-2012 menunjukkan perkembangan yang proporsional dengan perkembangan jumlah balita. Rasio Posyandu per balita tahun 2008 adalah 0,018 artinya rata-rata 1 Posyandu melayani 56 balita. Kondisi yang sama juga berlanjut pada tahun 2012, dengan rasio sebesar 0,017 dimana 1 Posyandu melayani 59 balita. Jumlah posyandu yang ada saat ini sudah sangat memadai. Perkembangan posyandu per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel II-47 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan No (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kecamatan

Jumlah posyandu

Jumlah Balita

Rasio

(3) 23 19 13 25 21 29 20 22 33 13 11 19 6 10 8 14 10 9 305

(4) 1.365 957 772 1.718 1.062 1.240 1.692 1.452 1.896 563 738 940 328 616 458 563 783 457 17.600

(5=4/3) 1:59 1:50 1:50 1:67 1:50 1:50 1:83 1:50 1:50 1:50 1:67 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:77 1:50 1:57

(2) Labuhanhaji Barat Labuhanhaji Labuhanhaji Timur Meukek Sawang Samadua Tapaktuan Pasie Raja Kluet Utara Kluet Tengah Kluet Timur Kluet Selatan Bakongan Bakongan Timur Kota Bahagia Trumon Trumon Tengah Trumon Timur Jumlah




B.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Tabel II-48 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2008-2012 Kabupaten Aceh Selatan

No

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

21

21

21

22

22

1.

Jumlah Puskesmas

2.

Jumlah Poliklinik

4

6

5

6

5

3.

Jumlah Pustu

53

51

56

55

55

4.

Jumlah Penduduk

210.215

211.564

204.667

207.025

208.160

5.

Rasio Puskesmas persatuan penduduk

1:10.000

1:10.101

1:9.709

1:9.434

1:9.434

6.

Rasio Poliklinik persatuan penduduk

1:52.632

1:35.714

1:41.667

1:34.483

1:41.667

7.

Rasio Pustu persatuan penduduk

1:3.968

1:3.649

1:3.759

1:3.788

1:41.667


Tabel II-49 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Kecamatan

(1)

(2)

Puskesmas

Poliklinik

Pustu

Jumlah Penduduk

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

(3)

(4)

(5=4/ 3)

(6)

(7=6/ 3)

(8)

(9=8/ 3)

1

Labuhanhaji Barat

15.796

1

1:15.873

-

-

4

1:3.953

2

Labuhanhaji

12.596

1

1:12.658

1

1:12.658

-

-

3

Labuhanhaji Timur

9.604

1

1:9.615

-

-

2

1:4.808

4

Meukek

18.622

2

1:9.346

-

-

4

1:4.673

5

Sawang

14.099

1

1:14.286

-

-

6

1:2.353

6

Samadua

14.888

1

1:14.925

-

-

4

1:3.731

7

Tapaktuan

22.956

2

1:11.494

4

1:1.401

3

1:7.692

8

Pasie Raja

15.773

1

1:15.873

-

-

5

1:3.165

9

Kluet Utara

22.376

3

1:7.463

-

-

4

1:5.618

10

Kluet Tengah

6.165

1

1:6.173

-

-

2

1:3.086

11

Kluet Timur

9.478

1

1:9.524

-

-

2

1:4.739

12

Kluet Selatan

12.662

1

1:12.821

-

-

4

1:3.175

13

Bakongan

4.933

1

1:4.950

-

-

1

1:4.950

14

Bakongan Timur

5.244

1

1:5.263

-

-

2

1:2.625

15

Kota Bahagia

6.256

1

1:6.289

-

-

1

1:6.289

16

Trumon

4.283

1

1:4.292

-

-

2

1:2.146

17

Trumon Tengah

5.453

1

1:5.464

-

-

4

1:1.364

18

Trumon Timur

6.996

1

1:7.042

-

-

5

1:1.401

208.160

22

1:9.434

5

1:41.667

55

1:3.788

Jumlah


Perkembangan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu selama periode 2008-2013 di Kabupaten Aceh Selatan telah cukup memadai namun belum didukung dengan sarana dan tenaga yang berkualitas. Untuk itu fokus pembangunan lima tahun kedepan adalah meningkatkan ketersedian peralatan medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas pada Puskesmas, Poliklinik dan Pustu dimaksud sehingga dapat memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. II- 53 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


C. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit persatuan penduduk di Kabupaten Aceh Selatan selama tahun 2008-2013 tergambar pada daftar berikut : Tabel II-50 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)

1

1

1

1

1

2.

Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah

-

-

-

-

-

3.

Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI

-

-

-

-

-

4.

Jumlah Rumah Sakit Daerah

-

-

-

-

-

5.

Jumlah seluruh Rumah Sakit

1

1

1

1

1

6.

Jumlah Penduduk

210.215

211.564

204.667

207.025

208.160

7.

Rasio/100.000 penduduk

0,476

0,473

0,488

0,483

0,480

Untuk Kabupaten Aceh Selatan penyelenggaran pelayanan rumah sakit dilaksanakan oleh Pemerintah daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan. Pengelolaan rumah sakit juga akan mengikuti pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana amanat UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Yuliddin Away sudah terakreditasi untuk 5 pelayanan dasar yang berlaku sampai tahun 2015, dan pada tahun 2016 direncanakan akan mengikuti akreditasi rumah sakit dengan sistem baru dengan Joint Commision International (JCI) tingkat dasar dan pada tahun 2018 menjadi terakreditasi JCI tingkat Madya. Untuk pengembangan lebih lanjut memerlukan perluasan areal dari 37.000 m2 menjadi 55.000 m2. Dengan membaiknya sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan diharapkan meningkatnya Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit menjadi angka ideal (75,50%). D. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk. Perkembangan rasio dokter per jumlah penduduk selama tahun 2008-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel II-51 Jumlah Dokter Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan

No Uraian 1 Jumlah Dokter 2 Jumlah Penduduk 3 Rasio

2008

2009

2010

2011

41

78

70

41

2012

61

210.215 1:5.128

211.564 1:2.710

204.667 1:2.924

206.194 1:5.025

208.160 1:3.401

Perkembangan rasio dokter per jumlah penduduk selama tahun 2008-2013 berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : II- 54 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-52 Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan No

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Jumlah Dokter

Rasio

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(2) Labuhanhaji Barat Labuhanhaji Labuhanhaji Timur Meukek Sawang Samadua Tapaktuan Pasie Raja Kluet Utara Klurt Tengah Kluet Timur

(3) 15.796 12.596 9.604 18.622 14.099 14.888 22.956 15.773 22.376 6.165 9.478

(4) 2 1 1 4 2 26 2 5 2 3

(5=4/3) 1:78.740 1:12.658 1:10,000 1:5.000 1:7.042 1:885 1:7.886 1:4.484 1:3.125 1:3.125

12

Kluret Selatan

12.662

2

1:6.329

13 14 15 16 17 18

Bakongan Bakongan Timur Kota Bahagia Trumon Trumon Tengah Trumon Timur Jumlah

4.933 5.244 6.256 4.283 5.453 6.996 208.160

3 1 2 2 2 1 61

1:1.639 1:5.269 1:3.125 1:2.141 1:2.725 1:6.993 1:3.401

Memperhatikan perkembangan rasio dokter per jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan yang dilayani selama lima tahun terakhir, menunjukkan jumlah dokter yang ada masih mengalami kekurangan, dimana berdasarkan standar nasional 1 orang dokter melayani 2.500 orang penduduk, sementara untuk Kabupaten Aceh Selatan sesuai kondisi tahun 2012, 1 orang dokter melayani 3.401 penduduk. E. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk. Kondisi rasio tenaga kesehatan per jumlah penduduk selama tahun 2008-2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-53 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan No

2

Uraian Jumlah Tenaga kesehatan Jumlah Penduduk

3

Rasio /1.000 pddk

1

2008

2009

2010

2011

2012

711

992

841

767

485

210.215

211.564

204.667

207.025

208.160

1:296

1:213

1:243

1:211

1:429

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan terjadinya penurunan rasio ternaga kesehatan persatuan penduduk yang dilayani, dimana pada tahun 2008 rasionya adalah 3,38/1.000 penduduk atau 1 orang tenaga kesehatan melayani 296 penduduk menurun menjadi 2,34/1.000 peduduk atau 1 orang tenaga kesehatan melayani 429 penduduk pada tahun 2012.



Tabel II-54 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Jumlah Tenaga kesehatan

Rasio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=4/3)

1

Labuhanhaji Barat

15.796

35

1:455

2

Labuhanhaji

12.596

32

1:400

3

Labuhanhaji Timur

9.604

15

1:667

4

Meukek

18.622

72

1:263

5

Sawang

14.099

71

1:476

6

Samadua

14.888

72

1:208

7

Tapaktuan

22.956

61

1:385

8

Pasie Raja

15.773

16

1:1000

9

Kluet Utara

22.376

56

1:385

10

Kluet Tengah

6.165

12

1:526

11

Kluet Timur

9.478

18

1:556

12

Kluet Selatan

12.662

20

1:667

13

Bakongan

4.933

11

1:385

14

Bakongan Timur

5.244

11

1:500

15

Kota Bahagia

6.256

6

1:1.111

16

Trumon

4.283

9

1:476

17

Trumon Tengah

5.453

9

1:625

18

Trumon Timur

6.996

6

1:1.250

208.160

485

1:429

Jumlah

2.3.1.3 Pekerjaan Umum A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Penetapan klasifikasi fungsi jaringan jalan sebagai prasarana transportasi di Kabupaten Aceh Selatan didasarkan kepada:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006;  Keterkaitan dan keterpaduan dengan sebaran hirarki kota- kota yang dituju sebagai berikut:  Menciptakan keamanan dan kenyamanan sistem jaringan arteri primer sebagai penghubung antar PKN serta antara PKN dan PKW;  Menciptakan keamanan dan kenyamanan jalan kolektor primer sebagai penghubung antar PKW dan antara PKW dan PKL;  Menciptakan keamanan dan kenyamanan jalan lokal primer sebagai penghubung antar PKL dan antara PKL dan PPK;  Mengembangkan jalan lingkungan primer yang menghubungkan antar PPK dan antara PPK dengan PPL. II- 56 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Perkembangan jaringan jalan berdasarkan kondisi di Kabupaten Aceh Selatan selama 5 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan. Dari panjang jalan kabupaten saat ini (tahun 2012) sepanjang 941 Km, maka jalan dalam kondisi baik adalah sepanjang 386 Km atau meningkat sepanjang 243 Km dibandingkan dengan keadaan tahun 2008 dimana panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yaitu sepanjang 143 Km. Tabel II-55 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO 1. 2. 3. 4. 5.

Kondisi Jalan Kondisi Baik Kondisi Rusak Sedang Kondisi Rusak Kondisi Rusak Berat Jlh panjangn Jalan secara keseluruhan (Nasional, Provinsi dan Kabupaten)

Panjang Jalan (km) 2008

2009

2010

2011

2012

143 261 303 218

158 256 298 213

168 250 290 217

290 210 241 200

386 165 210 180

925

925

925

941

941

Sumber :Dinas PU Kabupaten Aceh Selatan.

Kondisi jalan rusak berat sampai dengan tahun 2012 adalah sepanjang 180 Km atau mengalami penurunan dibandingkan kondisi tahun 2008 yang mencapai 218 Km. Jalan dengan kondisi rusak sedang adalah 165 Km dan Kondisi rusak adalah sepanjang 180 Km. Jalan nasional sepanjang 190 Km dengan kondisi rusak sedang sepanjang 15 Km dan Kondisi baik 175 Km. Jalan Propinsi sepanjang 27,41 Km dengan kondisi rusak berat 18 Km. Selanjutnya jembatan kabupaten sepanjang 3.784 Meter yang terdiri dari 325 uni, dalam kondisi rusak berat adalah sebanyak 30 unit dan rusak sedang 130 unit. Jembatan desa/Box Culvert /Gorong – gorong saat ini adalah sebanyak 156 unit dari 489 unit yang dibutuhkan. II- 57 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Jalan lingkar dalam Kota Tapaktuan sebagai ibukota Aceh Selatan saat ini yang tersedia 31,90 Km dengan kondisi rusak berat 9,50 Km dan rusak sedang 11,20 Km. Jalan dua jalur yang tersedia hanya sepanjang 1,50 Km dan perlu penambahan sepanjang 7 Km lagi. Jaringan drainase kota saat ini 10.225 meter dan dalam kondisi baik sepanjang 7.000 meter idealnya kota Tapaktuan membutuhkan 18.000 meter. B. Rasio Jaringan Irigasi Rasio Jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Perkembangan rasio jaringan irigasi selama tahun 2008-2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-56 Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan tahun 2012 Kab. Aceh Selatan NO

Kecamatan

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

(2) Labuhanhaji Barat Labuhanhaji Labuhanhaji Timur Meukek Sawang Samadua Tapaktuan Pasie Raja Kluet Utara Kluet Tengah Kluet Timur Kluet Selatan Bakongan Bakongan Timur Kota bahagia Trumon Trumon Tengah Trumon Timur Jumlah

Panjang Jaringan Irigasi (meter) Primer

Sekunder

Tersier

(3) 606 777 2.376 383 4.142

(4) 223 200 60 483

(5) 825 650 752 913,3 550 735 1.750 6.175,3

Total Panjang Jaringan Irigasi (meter) (6=3+4+5) 1.048 650 752 913 750 735 1.750 606 777 2376 383 10.740

Luas lahan budidaya

Rasio

(7) 1.058 650 752 958,3 750 914 1.925 606 990 8.603,3

(8=6/7) 0,99 1 1 0,95 1 0,80 0,90 3.92 0,39 1,25

Sumber : Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Aceh Selatan

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan saat ini mempunyai Jaringan irigasi teknis sebanyak 2 unit dan 134 unit jaringan irigasi non teknis. Irigasi teknis dan non teknis dimaksud hanya mampu mengaliri sawah seluas 3.250 Ha, sementara areal sawah yang harus dialiri seluas 7.000 Ha yang memerlukan saluran irigasi primer, skunder dan tersier. Untuk mengoptimalisasi saluran irigasi di maksud maka perlu penambahan saluran dan pemeliharaan setiap tahunnya. Saat ini saluran irigasi yang rusak adalah sepanjang 6.000 meter. Kabupaten Aceh Selatan juga memiliki 67 Aliran sungai dan bantarannya, sampai dengan kondisi tahun 2012 sebanyak 20 aliran sungai perlu dilakukan normalisasi. Selanjutnya kondisi rawa hingga saat ini yang sudah tertangani baru 20 % dari 30.000 Ha luas rawa yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. II- 58 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


C. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Di Kabupaten Aceh Selatan yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, bangunan tempat ibadah yang dominan adalah Masjid dan Mushalla. Secara kuantitas bangunan Masjid yang ada sudah sangat memadai. Namum yang perlu mendapat perhatian adalah meningkatkan kualitas bangunannya dan tata kelolanya guna meningkatkan kualitas ibadah bagi pemeluknya. Dalam hal ini peran Dinas Syariat Islam dan dukungan Satuan Kerja perangkat Kabupaten (SKPK) terkait sangat menentukan bagi peningkatan kualitas ibadah dimaksud. Rasio tempat ibadah di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-57 Rasio Tempat Ibadah Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Bangunan Tempat Ibadah

(1)

(2)

Thn 2008

Thn 2012

Jumlah (unit)

Jumlah Pemeluk

Rasio

Jumlah (unit)

Jumlah Pemeluk

Rasio

(3)

(4)

(5=3/4)

(6)

(7)

(8=6/7)

266

201.446

0,0023

266

206.194

0,0013

1

Masjid

2

Lain-lain

-

-

-

-

-

Jumlah

266

201.446

0,0023

266

206.194

0,0013

Untuk meningkatkan kualitas keimanan umat islam dimaksud, juga perlu dukungan fasilitas pendidikan agama seperti Pesantren. Saat ini di Kabupaten Aceh Selatan telah sersedia sebayak 8 unit pesantren type A, 13 unit pesantren type B, 17 unit pesantren type C, dan 22 unit pesantren type D.

D. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Rumah tinggal berakses sanitasi berdasarkan hasil study Environmental Health Risk Assesment (EHRA) Tahun 2012 menunjukkan hanya 42,85 persen dari jumlah rumah tinggal di Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki akses sanitasim dengan persentase rumah tinggal bersanitasi sebagai berikut :



Tabel II-58 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Kecamatan

(1)

(2)

Jumlah Rumah Tangga (3)

Jumlah rumah tangga berakses sanitasi (4)

Persentase (5=4/3)

1

Labuhanhaji Barat

5.608

2.355

1:0,41

2

Labuhanhaji

4.042

1.698

0,42

3

Labuhanhaji timur

2.858

1.200

0,41

4

Meukek

6.386

2.686

0,42

5

Sawang

4.820

2.024

0,41

6

Samadua

5.150

2.163

0,42

7

Tapaktuan

7.105

3.268

0,45

8

Pasie raja

4.643

1.950

0,41

9

Kluet Utara

7.061

3.248

0,45

10

Kluet Tengah

1.884

791

0,41

11

Kluet Timur

2.986

1.254

0,41

12

Kluet Selatan

3.941

1.655

0,41

13

Bakongan

1.572

660

0,41

14

Bakongan Timur

1.542

648

0,42

15

Kota bahagia

1.908

801

0,41

16

Trumon

1.427

599

0,41

17

Trumon Tengah

1.504

632

0,42

18

Trumon Timur

1.973

829

0,42

66.410

28.461

0,42

Jum lah

E. Penataan Kota Tapaktuan. Tapaktuan adalah Ibu Kota Kabupaten Aceh Selatan, Kota Tapaktuan memiliki luas 102,03 KM2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : • Sebelah Utara dengan Samadua • Sebelah Timur Pasie Raja • Sebelah Selatan Samudera Indoensia • Selebah Barat Samadua Secara administrasi pemerintahan Kecamatan Tapaktuan terdiri dari 2 (dua) kemukiman dan 15 (lima belas) gampong , dengan rincian sebagai berikut : Mukim 1.

Hilir

2.

Hulu

Gampong Gunung Kerambil, Air Berudang, Lhok Ketapang, Hilir, Padang, Tepi Air, Hulu, Jambo Apha Pasar, Lhok Bengkuang, Panton Luas, Batu Itam, Panjupian, Lhok Rukam, Air Pinang.

Penduduk Tapaktuan berjumlah 22.956 Jiwa (keadaan 2012) yang tersebar di lima belas gampong. Masyarakat Kota Tapaktuan bersifat heterogen yang terdiri dari 4 (empat) suku yaitu Aceh, Minang, jawa dan Cina. Proses interaksi sosial masyarakat dalam



percakapan dan komunikasi sehari-hari menggunakan 2 (dua) bahasa daerah yaitu Aceh dan Minang. Tapaktuan yang dijuluki kota naga terkenal dengan legenda tuan tapa, dikeliling oleh pergunungan dan pantai yang indah sehingga sangat sesuai dikembangkan sebagai Daerah Tujuan Wisata. Hal ini didukung dengan ketersediaan objek-objek wisata seperti Pemandian Panjupian, Tingkat Tujuh, Lubuk Seumerah, Kuburan Tuan Tapa, Tapak dan objek-objek wisata lainnya serta kesenian tradisional yang merupakan ciri khas masyarakat Aceh Selatan yang mendiami kota Tapaktuan antara lain Rapa’i geleng, Rasyem Melangkah, Tari Pho, Tari Laweut, Seudati, Ratoh Bantai, Rateb Meusukat, Zikir Geleng, Dalail Kahirat. Sebagai Ibu Kota Kabupaten Aceh Selatan, Tapaktuan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan dan organisasi tetapi telah berkembang menjadi tempat wisata dan perdagangan/jasa. Namun disisi lain sarana dan prasaran pendukung pengembangan kota Tapaktuan masih terbatas seperti sarana perekonomian, sarana rekreasi, sarana bermain, taman, alun-alun dan sarana umum lainnya. Untuk itu perlu membangun dan menata Kota Tapaktuan sebagai ibukota kabupaten Aceh Selatan secara lebih baik hingga menjadi fasilitas publik yang menyenangkan, bersih, berperadaban, taat aturan, sadar hukum dan toleran. F. Sarana dan Prasarana berakses Kebencanaan Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu wilayah rawan bencana. Sarana dan prasarana yang dibangun sebagian besar akan berakses bencana sebab kondisi daerah Aceh Selatan disamping curah hujan relatif tinggi juga kondisi geografis dihadapkan dengan daerah pengunungan, pesisir pantai, daratan bergambut dan sebagian daerah dataran rendahnya penerima banjir kiriman yang berasal dari Krueng Kluet dan Krueng Gelombang yang berhulu dari sungai Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Bencana banjir merupakan bencana langganan yang setiap tahun melanda Kabupaten Aceh Selatan seperti Kecamatan Trumon, Kecamatan Kota Bahagia dan Bakongan, wilayah Kluet serta kecamatan lain yang juga memiliki titik rawan bencana banjir. Demikian pula tanah longsor, gelombang pasang dan angin kencang juga sering melanda daerah Kabupaten Aceh Selatan. Apabila bencana alam ini tiba maka akan merusakan fasilitas umum seperti jalan, jembatan irigasi, persawahan, prasarana pendidikan serta sarana dan prasarana lainnya. Dilihat dari sarana dan prasarana rusak akibat bencana alam yang belum ditangani masih cukup banyak dan beragam. Berdasarkan cacatan Badan Penanggulanagn Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Selatan jumlah sarana dan prasarana yang belum ditangani selama dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel. II-59 Jumlah Sarana dan Prasarana Akibat Bencana Alam belum ditangani Di Kab. Aceh Selatan samapai Tahun 2012 NO

Jenis SAPRAS rusak belum ditangani

Tahun 2011/2012

1

Jalan

2

Jembatan

2 buah

3

Irigasi

5 buah

4

Saluran pembuang

11 unit

5

Rumah penduduk akibat gelombang Pasang

2 unit

6

Rumah penduduk akibat angin kencang

11 unit

7

Rumah penduduk akibat gempa bumi

1 unit

8

Rumah penduduk akibat kebakaran

24 unit

Keterangan

Rumah dan ruko

Sumber : BPBD Kabupaten Aceh Selatan

Selain kerusakan sarana dan prasarana akibat bencana alam, erosi dan pengikisan Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat banjir juga menjadi persoalan besar bagi penduduk pinggiran sungai. Banyak dari sungai-sungai tersebut yang mengalami pelebaran yang mengancam permungkiman penduduk serta mengalami pendangkalan sehingga perlu dibangun tanggul dan beronjong serta normalisasi sungai. Demikian pula abrasi pantai dan angin kencang juga membawa persoalan yang sama kepada masyarakat, ketika gelombang pasang dan angin kencang tiba dapat merusak permukiman penduduk pesisir pantai dan fasilitas publik lainnya. Berikut gambaran Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Abrasi pantai yang belum ditangani sampai tahun 2012. Tabel. II-60 Jumlah Sarana dan Prasarana lain Akibat Bencana Alam belum ditangani Di Kab. Aceh Selatan samapai Tahun 2012 NO

Jenis SAPRAS rusak belum ditangani

Tahun 2011/2012

1

Tanggul akibat tanah longsor

2 lokasi

2

Tanggul akibat erosi

2 buah

3

Tanggul akibat abrasi

5 buah

4

Batu Gajah/Break water

11 unit

Keterangan

Sumber BPBD Kabupaten Aceh Selatan



2.3.1.4 Perumahan. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain persentase rumah tangga yang telah menggunakan air bersih, rasio rumah layak huni dan persentase rumah tangga yang telah menggunakan listrik terhadap jumlah seluruh rumah tangga. Pada tahun 2008 jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih telah mencapai sebesar 38.477 RT, meningkat menjadi 43.353 RT pada tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan semakin sadarnya masyarakat menggunakan air bersih dalam kehidupannya. Rumah layak huni di Aceh Selatan sampai tahun 2012 juga menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 33.166 Unit pada tahun 2008 meningkat menjadi 51.662 unit pada tahun 2012 dan yang masih dibutuhkan adalah sebanyak 1.010 unit lagi. Untuk Kota Tapaktuan rumah toko permanen saat ini baru mencapai 30% dan yang belum permanen sebesar 70%. Selama ini pengembangan ibu kota Tapaktuan cendrung ke daerah pesisir, untuk itu dalam lima tahun kedepan perlu kita kembangkan pembangunan Kota Tapaktuan ini ke daerah pegunungan dengan memanfaatkan hutan dengan konsep kota atas dan kota bawah. Tabel II-61 Rasio Rumah Layak Huni Per Jumlah Penduduk Tahun 2008-2012 Kab. Aceh Selatan No

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Jumlah Rumah Layak Huni

33,166

35,718

35,810

38,197

51,622

2.

Jumlah Penduduk

209,187

210,885

213,422

207.025

208.160

3.

Rasio rumah layak huni thd Jumlah penduduk

1:6,3

1:5,9

1:5,9

1:5,4

1:4,0

Sumber : Dinas PU Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel II-62 Rasio Rumah Layak Huni Per Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan

No (1) 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kecamatan (2) Labuhanhaji Barat Labuhanhaji Labuhanhaji Timur Meukek Sawang Samadua Tapaktuan Pasie Raja Kluet Utara Kluet Tengah Kluet Timur Kluet Selatan Bakongan Bakongan Timur Kota Bahagia Trumon Trumon Tengah Trumon Timur Jumlah

Sumber : Dinas PU Kabupaten Aceh Selatan.

Jumlah Penduduk (jiwa) (3) 15.796 12.596 9.604 18.622 14.099 14.888 22.956 15.773 22.376 6.165 9.478 12.662 4.933 5.244 6.256 4.283 5.453 6.996 208.160

Rumah Layak Huni Jumlah Rasio (unit) (4) (5=4/3) 4,300 1:3,7 3,065 1:4,2 2,180 1:4,5 5,161 1:3,6 3,698 1:3,6 3,918 1:4,0 6,552 1:3,8 3,803 1:3,8 5,961 1:3,8 1,402 1:4,4 2,282 1:4,2 3,222 1:3,9 1,288 1:3,8 1,169 1:4,5 983 1:6,4 1,142 1:3,8 1,496 1:4,7 51.622 1:4,0



Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat dari 67,71 persen pada tahun 2010 menjadi 75,34 persen pada tahun 2012. . Tabel II- 63 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010-2012 No

Keterangan

2010

2011

2012

1.

Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik

32.330

34.555

35.885

2.

Jumlah Rumah Tangga

47.746

48.000

47.629

3.

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (2)/(1)

67,71

71,98

75,34

Sumber : PLN ranting Tapaktuan.

Berikut gambaran perkembangan sebagaimana Tabel berikut ini :

aspek

pelayanan

bidang

perumahan

Tabel II-64 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan No

Indikator

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

38.477

43.911

46.005

46.465

43.353

1.

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (RT)

2.

Persentase rumah tangga pengguna air bersih.

80%

85%

90,97%

96,06%

96,90%

3.

persentase rumah tangga ber sanitasi

20%

22%

24%

25%

42%

4.

Rasio rumah layak huni

0,16

0,17

0,17

0,18

0,25

5.

persentase rumah tangga pengguna listrik.

-

-

67,71%

71,98%

75,34%

Sumber : Dinas PU Kab. Aceh Selatan

2.3.1.5

Penataan Ruang.

Kinerja dari aspek pelayanan umum pada urusan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Ruang Terbuka Hijau (RTH)yang ada di Kabupaten Aceh Selatan serta banyaknya bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Rasio bangunan memiliki izin Mendirikan bangunan (IMB) per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan yang memiliki izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada. Kinerja pembangunan pelayanan urusan penataan ruang dapat dilihat dari luas ruang terbuka hijau serta bangunan yang memiliki Izin Mendirikan bangunan (IMB). Kondisi capaian kinerja urusan penataan ruang di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini : II- 64 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-65 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penataan Ruang No 1. 2.

Tahun

Indikator Luas ruang terbuka hijau (Ha) Jumlah bangunan ber IMB

2008

2009

2010

2011

2012

1,8665

1,8715

1,8831

1,8896

1,9072

-

140

169

197

223

Sumber : Bappeda Aceh Selatan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) terpadu yang ada untuk saat ini memang belum ideal, harusnya 30% dari luas wilayah perkotaan merupakan ruang terbuka hijau dan sampai dengan tahun 2012 jumlah ruang terbuka hijau tercatat seluas 1,9072 Ha. Sementara jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai tahun 2012 adalah sebanyak 223 Unit yang seharusnya semua bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Disisi lain banyak lahan-lahan produktif telah beralih fungsi menjadi tempat pemukiman penduduk. Kondisi Ini juga menunjukan belum maksimalnya sosialisasi tentang penataan ruang serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang. Kondisi ini harus segera diperbaiki dengan sosialisasi yang lebih maksimal serta pemberdayaan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada dalam pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Aceh Selatan.

2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), kinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah tahun 2008-2028 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah pada tahun 2008; tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008-2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Disamping itu juga dilihat dari tersusunnya dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) berupa Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) yang ditetapkan dengan Peratuan Kepala Daerah. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan dengan implementasinya. Berikut gambaran indikator kinerja perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tabel berikut ini :



Tabel II-66 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan No 1. 2. 3. 4.

Indikator Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (Ada/ tidak) Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (Ada/ tidak) Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (Ada/ tidak) Penjabaran Program RPJM kedalam RKPD (Ada/ tidak)

2008

2009

Tahun 2010

2011

2012

Ada

ada

Ada

Ada

Ada

Ada

ada

Ada

Ada

Ada

Ada

ada

Ada

Ada

Ada

Ada

ada

Ada

Ada

Ada

Sumber : Bappeda Kab. Aceh Selatan

Untuk efektifnya perencanaan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan (MUSRENBANG, RKPK, dll) dan perencanaan tekhnis (SID, DED kawasan/wilayah, Master Plan dll), dilakukan secara terpadu satu pintu serta dikoordinasikan secara intensif, baik fungsional, formal, struktural, materil maupun operasional. Berbagai hasil studi dan penelitian tetap dijadikan sebagai rujukan perencanaan pembangunan. Kerjasama pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan terus dilakukan karena masih adanya lingkungan perkotaan yang belum baik dan adanya masalah perbatasan antar daerah. Permasalahan yang sering terjadi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah selama ini adalah tidak akurat dan validnya data, belum adanya peta rawan bencana, belum optimalnya profil daerah dan informasi serta pemetaan kawasan, pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) belum berdasarkan pada koordinat, belum optimalnya pelaksanaan penelitian termasuk penelitian pembangunan ekonomi kreatif ,penyusunan Master Plan, Survey Investigastion Design (SID), Detail Engineering Design (DED) kawasan dan studi – studi sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan. Lemahnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah, lemahnya Sumber Daya manusia (SDM) perencana, tenaga evaluasi pembangunan serta tidak adanya tenaga fungsional perencana. 2.3.1.7. Perhubungan. Dalam konteks ekonomi, kedudukan wilayah Kabupaten Aceh Selatan dalam peta Provinsi Aceh memiliki arti penting dan strategis utamanya terhadap akses transportasi/perhubungan bagi beberapa kabupaten lainnya di Pesisir Barat Aceh untuk menuju pusat pasar utama Pulau Sumatera, yaitu Medan. Dengan kedudukannya ini memudahkan bagi Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan transaksi ekonomi dengan wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Kabupaten Aceh Selatan juga merupakan salah satu pintu gerbang utama menuju Kabupaten Simeulue, sehingga memberi peluang bagi pengusaha daerah Kabupaten Aceh Selatan untuk menjadi pemasok berbagai kebutuhan barang dan jasa ke kabupaten II- 66 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


sekitarnya. Kondisi tersebut di atas tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang sudah ada, walaupun belum cukup memadai. Pemerintah daerah juga menyadari masih terdapat beberapa permasalahan disektor perhubungan yang harus mendapat penanganan yang serius seperti masih kurangnya sarana transportasi ke daerah pedalaman dan terpecil serta penanganan beberapa ruas jalan negara dan jalan propinsi yang melintasi Kabupaten Aceh Selatan. Sampai dengan tahun 2012, kinerja pembangunan pada aspek pelayanan urusan perhubungan di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan adanya peningkatan yang dilihat dari beberapa indikator antara lain; jumlah arus penumpang angkutan umum, fasilitas pelabuhan, terminal dan bandara. Jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami peningkatan dari 3.230 penumpang tahun 2008 menjadi 6.100 penumpang pada tahun 2012. Peningkatan jumlah arus penumpang angkutan umum tersebut mengindikasikan juga berkembangnya perekonomian daerah. Tabel II-67 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan No

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.615

2.075

2.125

2.615

3.050

969

1.245

1.275

1.569

1.830

1.

Jumlah penumpang Bis

3.

Jumlah penumpang Kapal laut

4.

Jumlah penumpang Pesawat udara

1.615

2.075

2.125

2.615

3.050

5.

Total Jumlah Penumpang

3.230

4.150

4.250

5.230

6.100

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan.

Meningkatnya arus orang dan barang tersebut dimungkinkan karena adanya izin trayek yang diberikan kepada perusahaan pengangkutan. Sampai tahun 2012 izin trayek yang diberikan oleh Pemkab Aceh Selatan adalah izin jaringan trayek pergampongan yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum. Sementara izin trayek perkotaan dan trayek antarkota dalam provinsi, izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Berikut nama-nama perusahaan angkutan umum yang melayani jaringan trayek pengangkutan di Kabupaten Aceh Selatan :



Tabel II-68 Daftar Perusahaan Angkutan Umum yang Melayani Trayek Pengangkutan di Kabupaten Aceh Selatan No

Nama/alamat perusahaan

Surat Keputusan trayek

1.

CV.Labuhan Transport

No.551.21/255/Tahun 2006 tgl 1 desember 2008

2.

PO. Kaset

No.551.21/39/Tahun 2006 tgl 17 Maret 2006

3.

CV.Anugrah Jaya

No.551.21/64/Tahun 2006 Tanggal 18 Maret 2006

4.

CV. Mulya Jaya


5.

CV. Prima Transport

6.

CV. SIN

Raya

Jasa

Izin


Trayek yang dilayani PP

Jumlah kendaraan

Jumlah rit

1.Krueng baru-labuhanhaji-meukek.PP 2.Meukek-sawang-Tapaktuan.PP 3.Tapaktuan-samadua.PP 4.Tapaktuan-Batu Itam.PP 5.Tapaktuan-labuhanhaji.PP 6.Tapaktuan-Terbangan-Kotafajar.PP 7.Tapaktuan-Bakongan.PP 8.Tapaktuan-Trumon-Tpl.Batas Asel.PP 9.Labuhanhaji-Tapaktuan-TPl.Batas Asel.PP 1.Tapaktuan-Samadua. PP 2.Tapaktuan-Batu itam.PP 3.Tapaktuan-Kota Fajar.PP 4.Tapaktuan-Bakongan.PP 5.Tapaktuan-Sp.Keude Paya-Trumon .PP 6.Tapaktuan-KapaSesak(Tpl/Batas AcehSingkil).PP 7.Tapaktuan-Alue Paku- sawang .PP 8.Tapaktuan-Meukek-Jambo Papeun .PP 9.Tapaktuan- Labuhanhaji .PP 10.Tapaktua-Krueng Baru(Tpl.Batas Abdya) .PP 11.Tapaktuan-Kota Fajar-Manggamat. PP 12.Tapaktuan-Sp.empat-Pantonluas(samadua).PP 1. Tapaktuan-Samadua. PP 2.Tapaktuan-Sp.Empat samadua-pantonluas.pp 3. Tapaktuan-sawang-Alue Paku. PP 4. Tapaktuan-Meukek-Jambo Papeun 5. Tapaktuan-labuhanhaji (kota). PP 6. Tapaktuan-Tpl.Batas Abdya.PP 7. Tapaktuan-Batu Itam. PP 8. Tapaktuan-Kotafajar. PP 9. Tapaktuan-Kotafajar-Manggamat.PP 10. Tapaktuan-Kotafajar-L. sawah. PP 11. Tapaktuan-Kotafajar-Kandang. PP 12. Tapaktuan – Bakongan 13. Tapaktuan- Keude Paya-Trumon. PP 14. Tapaktuan- Tpl. Batas Singkil. PP 1. Tapaktuan-Samadua. PP 2.Tapaktuan-Sp.Empat samadua-pantonluas.pp 3. Tapaktuan-sawang-Alue Paku. PP 4. Tapaktuan-Meukek-Jambo Papeun 5. Tapaktuan-labuhanhaji (kota). PP 6. Tapaktuan-Tpl.Batas Abdya.PP 7. Tapaktuan-Batu Itam. PP 8. Tapaktuan-Kotafajar. PP 9. Tapaktuan-Kotafajar-Manggamat.PP 10. Tapaktuan-Kotafajar-L. sawah. PP 11. Tapaktuan-Kotafajar-Kandang. PP 12. Tapaktuan – Bakongan 13. Tapaktuan- Keude Paya-Trumon. PP 14. Tapaktuan- Kp. Sesak(Tpl.Bts Singkil). PP 1. Tapaktuan – Samadua. PP 2. Tapaktuan – Batu Itam. PP 3. Tapaktuan – Kotafajar. PP 4. Tapaktuan – Bakongan. PP 5. Tapaktuan-Sp.Keude Paya-Trumon. PP 6. Tapaktuan-Kapa sesak-Tpl.Bts Singkil. PP 7. Tapaktuan-Alue Paku-Sawang. PP 8. Tapaktuan-Meukek-Jambo papeun. PP 9. Tapaktuan – Labuhanhaji. PP 10. Tapaktuan-Krueng baru(Tpl.Bts Abdya). PP 11. Tapaktuan-Kotafajar-manggamat. PP 12. Tapaktuan-Sp.empat-Pantonluas(samadua).PP

10 5 6 3 7 5 4 3 4 10 5 15 10 9 8 5 5 9 4 9 2 6 2 4 6 4 8 5 6 5 5 3 5 7 10 7 2 3 4 5 6 4 5 3 2 3 4 5 5 9 5 8 5 3 4 3 6 5 5 4 2

30 15 40 30 15 20 10 12 8 90 40 64 30 18 16 30 15 18 8 18 20 60 20 30 18 12 16 50 12 10 10 12 10 14 20 70 20 12 16 10 12 40 10 6 8 12 8 10 10 80 40 48 10 6 8 45 36 10 10 8 14

Tapaktuan – Medan

25

-



No

Nama/alamat perusahaan

Surat Keputusan trayek

Izin

Trayek yang dilayani PP

Jumlah kendaraan

Jumlah rit

7.

CV. Mustika Mandiri

8.

CV. Mandala

Tapaktuan – Medan

6

-

9.

CV. Bintang Lestari

Tapaktuan – Banda Aceh

4

-


10.

CV. Widuri Utama


5

-

13

-

11.

CV. Mutiara Selatan

Tapaktuan – Medan

9

-

Sumber :Dinas perhubungan Kabupaten Aceh Selatan

Selanjutnya kinerja urusan perhubungan juga dilihat dari uji kir angkutan umum yang dilakukan. Hal ini penting untuk mengetahui kondisi angkutan yang ada secara keseluruhan, apakah masih laik jalan atau tidak. Perkembangan uji kir angkutan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel II-69 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Selama 1 (satu) Tahun Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan No (1) 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Angkutan Umum (2) Labuhanhaji Barat. Labuhanhaji Labuhanhaji Timur Meukek Sawang Samadua Tapaktuan Pasie Raja Kluet Utara Kluet Tengah Klurt Timur Kluet Selatan Bakongan Bakongan Timur Kota Bahagia Trumon Trumon Tengah Trumon Timur Jumlah

Mobil penumpang umum Jmlh Jmlh KIR % (3) (4) (5=4/3) 11 10 0,90 21 20 0,95 43 40 0,93 2 1 0,5 9 7 0,77 2 2 1 4 3 0,75 92 83 90,22

Sumber :Dinas perhubungan Kabupaten Aceh Selatan

Jmlh (6) 8 4 15 8 4 13 60 7 12 6 5 4 8 9 2 165

Mobil bus Jmlh KIR (7) 5 3 12 6 4 10 53 5 12 6 4 3 7 6 1 137

% (8=7/6) 0,62 0,75 0,8 0,75 1 0,76 0,88 0,71 1 1 0,8 0,75 0,87 0,66 0,5 0,83

Jmlh (9) 31 45 40 47 35 31 40 33 70 50 20 31 29 18 15 21 25 24 605

Mobil barang Jmlh KIR % (10) (11=10/9) 29 0,93 41 0,91 38 0,95 43 0,91 31 0,88 30 0,96 35 0,87 25 0,75 55 0,78 48 0,96 16 0,8 30 0,96 27 0,93 15 0.83 10 0,66 17 0,80 19 0,76 20 0,83 529 0,87

Kinerja urusan perhubungan juga didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana perhubungan itu sendiri seperti pelabuhan laut, terminal maupun bandara. Sub sektor perhubungan laut sampai dengan tahun 2012 terdapat 1 (satu) Unit dermaga/pelabuhan laut, yaitu pelabuhan Laut Tapaktuan dan 2 (dua) unit terminal, yaitu terminal Tapaktuan dan Kota Fajar. Kemajuan di sektor perhubungan/ transportasi darat dan laut tersebut didukung pula dengan adanya trasnportasi udara lewat jalur penerbangan perintis Tapaktuan-Medan dan Tapaktuan-Banda Aceh melaui Bandara Perintis Teuku Cut Ali di Terbangan Kecamatan Pasie Raja.



Tabel II-70 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan No

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Jumlah pelabuhan laut

1

1

1

1

1

2.

Jumlah pelabuhan udara

1

1

1

1

1

3.

Jumlah terminal bis

2

2

2

2

2

Jumlah

4

4

4

4

4

Sumber : Dishubkominfo Aceh Selatan

2.3.1.8. Lingkungan Hidup Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain : A. Persentase Penanganan Sampah Untuk penanganan sampah, pemerintah daerah terus berupaya menanggulanginya dengan menggunakan fasilitas yang ada. Sampai saat ini fokus penanganan sampah hanya dilakukan di Kota Tapaktuan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan (KPDLKP) Aceh Selatan, dengan volume sampah per harinya mencapai 40 M3/hari, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel II-71 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 – 2012 NO 1. 2. 3.

Uraian Jumlah sampah yang ditangani M3/hari Jumlah volume produksi sampah M3/hari Persentase

2008

2009

2010

2011

2012

18

18

20

20

20

44,69

45,28

45,56

46,68

49,85

40,28

39,75

43,90

42,84

40,12

Sumber : KPDLKP Aceh Selatan

Sarana pengolahan sampah termasuk Bank sampah sampai saat ini belum dimiliki oleh Kabupaten Aceh Selatan. Tenaga pemantau dan pengawas kualitas lingkungan yang tersedia hanya 2 orang dari 18 orang yang dibutuhkan. Belum baiknya koordinasi khususnya tenaga laboratorium lingkungan hidup karena masih bersifat kluster yang seharusnya bisa dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pengendalian pencemaran lingkungan hidup ditandai dengan kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan dan pengolahan bahan tambang yang masih menggunakan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) seperti mercuri dan cianida. II- 70 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


B. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Perkembangan jumlah penduduk yang mendapat akses air minum di Kabupaten Aceh Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-72 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2010 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO 1.

Uraian

2.

Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum Jumlah penduduk

3.

Persentase penduduk berakses air minum

2010

2011

2012

38.345

38.225

39.525

204.667 18,74 %

207.025 18,46 %

208.160 18,98 %

Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk yang mendapat akses air minum di Kabupaten Aceh Selatan, dapat dilihat bahwa persentasenya relatif masih kecil yaitu berkisar antara 18-19 persen dan masih ada beberapa kecamatan yang tidak mendapat akses terhadap air minum. Tabel II-73 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan No

Kecamatan

(1)

Jumlah Penduduk

Persentase

(3)

(4)

(5=4/3)

1

Labuhanhaji Barat

15.796

675

4,27

2

Labuhanhaji

12.596

2.860

22,71

3

Labuhanhaji timur

9.604

-

0

4

Meukek

18.622

7.640

41,03

5

Sawang

14.099

1.980

14,04

6

Samadua

14.888

1.695

11,39

7

Tapaktuan

22.956

11.905

51,86

8

Pasie raja

15.773

3.965

25,20

9

Kluet Utara

22.376

2.650

11,84

10

Kluet Tengah

6.165

1.530

24,82

11

Kluet Timur

9.478

980

10,34

12

Kluet Selatan

12.662

-

0

13

Bakongan

4.933

1.100

22,30

14

Bakongan Timur

5.244

370

7,06

15

Kota bahagia

6.256

-

0

16

Trumon

4.283

-

0

17

Trumon Tengah

5.453

1.525

27,92

18

(2)

Jumlah Penduduk yang Mendapat Akses Air Minum

Trumon Timur Jumlah

6.996

650

9,29

208.160

39.525

18,99

Sumber : Dinas PU Kabupaten Aceh Selatan



Guna memenuhi kebutuhan air bersih dimaksud, maka salah satu upaya adalah dengan penyediaan instalasi air bersih. Saat ini baru terdapat 11 unit instalasi air bersih Ibu Kota Kecamatan (IKK) dari yang seharusnya sebanyak 17 unit air bersih Ibu Kota Kecamatan (IKK). Untuk Kecamatan Tapaktuan terdapat 3 unit instalasi yaitu Instalasi Penjernihan Air (IPA) Tingkat Tujuh (kapasitas terpasang 40 liter/ detik) tetapi tidak didukung oleh Water Treatment Plant (WTP), Instalasi Penjernihan Air (IPA ) Jambo Apha (kapasitas terpasang 40 liter/ detik) namun Water Treatment Plant (WTP) yang ada tidak berfungsi termasuk bak penampung dan jaringan pipa transmisi air baku sudah tidak layak, idealnya diganti dengan pipa besi Gips berdiameter 300 mm dengan panjang 1.900 meter, begitu juga halnya dengan IPA Mata Ie Lhok Bengkuang (kapasitas terpasang 180 liter/ detik) Water Treatment Plant (WTP) juga tidak berfungsi dan dinding pengaman intake sudah roboh. Kondisi saat ini ada beberapa jaringan pipa distribusi yang perlu direlokasi karena adanya pembangunan jalan 2 jalur terutama Gampong Lhok Ketapang – Gunung Kerambil. Kecamatan Samadua terdapat 1 unit yaitu Instalasi Penjernihan Air (IPA) di Sikabu (kapasitas terpasang 20 liter/ detik). Di Kecamatan Bakongan juga terdapat 1 unit Instalasi Penjernihan Air (IPA) Ujung Padang (kapasitas terpasang 30 liter/ detik) namun pondasi Water Treatment Plant (WTP) mengalami kerusakan dan bak penampung tidak berfungsi maksimal. Untuk Kecamatan Kluet Utara terdapat 1 unit Instalasi Penjernihan Air (IPA) Kota Fajar (kapasitas terpasang 40 liter/ detik, bangunannya berada persis ditepi sungai sehingga rawan bencana banjir termasuk erosi. Kecamatan Labuhanhaji Barat juga terdapat 1 unit Instalasi Penjernihan Air (IPA) Peulokan (kapasitas terpasang 20 liter/ detik), saat ini kondisinya kurang optimal karena pipa transmisi air baku sudah rusak berat. Kecamatan Labuhanhaji terdapat 1 unit Instalasi Penjernihan Air (IPA) Hulu Pisang (kapasitas terpasang 20 liter/ detik) baru selesai dibangun tahun 2012 dan belum fungsional karena sedang pemasangan pipa transmisi dan distribusi. Untuk Kecamatan Trumon Timur terdapat 1 unit Instalasi Penjernihan Air (IPA) di Jambo Dalem (kapasitas terpasang 20 liter/ detik), tetapi belum fungsional karena sedang pemasangan pipa distribusi. Demikian juga di Kecamatan Sawang terdapat 1 unit Instalasi Penjernihan Air (IPA) Mutiara (kapasitas terpasang 10 liter/ detik). Memperhatikan kondisi penyediaan air bersih tersebut, maka perlu meningkatkan cakupan pelayanannya baik melalui penambahan jaringan perpipaan serta perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan termasuk air bersih di pedesaan.



2.3.1.9. Pertanahan Indikator pertanahan bertujuan untuk mengetahui tertib administrasinya sebagai wujud kepastian dalam kepemilikan. Kondisi kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan masih rendahnya persentase luas lahan yang bersertifikat, yaitu 1,92 persen pada tahun 2008 dan 1,95 persen pada tahun 2011. Berdasarkan kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat ketertiban administrasi pertanahan di kabupaten ini. Untuk jelasnya kondisi aspek pelayanan umum dalam bidang pertanahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II-74 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan No 1.

Indikator Persentase luas lahan bersertifikat per luas wilayah Kabupaten

2008 1,92

Tahun 2009 2010 1,93 1,94

2011 1,95

Sumber : BPN Kabupaten Aceh Selatan.

Untuk urusan pertanahan ini pemerintah daerah akan memfokuskan pada upaya penguatan sistem pendaftaran tanah. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum kepemilikan tanah dalam rangka menarik investasi ke daerah serta penataan aset-aset tanah, termasuk yang dimiliki pemerintah daerah. 2.3.1.10 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penataan administrasi kependudukan menjadi program prioritas daerah dalam rangka menerapkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang juga merupakan program prioritas Nasional. Sampai dengan Tahun 2012, jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sebanyak 165.618 jiwa dan jumlah penduduk yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sebanyak 98.971 jiwa atau baru mencapai 59,76 persen. Untuk itu kedepan, program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) perlu diberi perhatian khusus guna penataan administrasi kependudukan. Tabel II-75 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Indikator Jumlah penduduk ber KTP Jumlah penduduk wajib KTP Rasio atau Persentase penduduk ber KTP Jumlah penduduk yang berakte kelahiran Rasio penduduk berakte kelahiran/kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah/belum

2008 89.631 156.661 57,21% 13.306 61

2009 97.938 158.520 61,78% 21.706 100

Tahun 2010 103.354 164.150 62,96% 26.451 121

Sudah

Sudah

Sudah

2011 93.368 164.792 56,66% 37.608 166

2012 98.971 165.618 59,76% 52.615 226

Sudah

sudah

Sumber : Disdukcapil Aceh Selatan



Penataan administrasi kependudukan dilakukan dalam suatu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selama ini sistem tersebut hanya online dari kecamatan langsung ke Pusat dan dari Kabupaten ke Pusat sedangkan dari kecamatan ke kabupaten belum online, seharusnya adanya sistem online terpadu antara kecamatan, kabupaten dan pusat. Untuk mendukung pelaksanaannya diperlukan tenaga pengelola yang profesional. Saat ini baru terdapat 10 orang tenaga terlatih yang mampu menjalankan aplikasinya, dan direncanakan dalam lima tahun kedepan sudah ada 30 orang tenaga terlatih yang mampu mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dimaksud. Dengan demikian diharapkan tersusunnya data base kependudukan yang baik dan akurat sesuai ketentuan. 2.3.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta serta besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tabel II-76 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II

-

-

-

-

1

2

Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III

9

7

19

19

14

3

Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV

41

71

109

109

123

4

Pekerja perempuan di pemerintah

-

-

-

-

3.439

5

Jumlah pekerja perempuan di pemerintahan

3.577

Sumber : BKPP Kabupaten Aceh Selatan.

Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan tahun 2012 berdasarkan indikator yang ada, antara lain meningkatnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan eselonering pada lembaga pemerintah daerah. Disisi lain rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga menunjukkan adanya penurunan yaitu dari sebesar 0,00151 pada tahun 2008 menjadi 0,00035 pada tahun 2012. Artinya terdapat 1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) per 2.857 Rumah Tangga pada tahun 2012. Kedepan rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini perlu terus diantisipasi yaitu dengan mengintensifkan penyuluhan yang melibatkan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). II- 74 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-77 Rasio KDRT Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

73

42

35

30

19

1

Jumlah KDRT

2

Jumlah Rumah Tangga

48.430

48.335

50.879

53.032

54.631

3

Rasio KDRT

0,00151

0,00087

0,00069

0,00057

0,00035

Sumber : BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan.

Selama ini Sosialisasi tentang undang-Undang Perlindungan Anak baru dilaksanakan pada 4 Kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan dan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baru dilaksanakan pada 6 Kecamatan dari 18 Kecamatan yang ada. Kondisi ini menyebabkan rendahnya pemahaman tentang Undang- undang Perlindungan anak serta masih tingginya angka Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Disisi lain Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKKP3A) juga belum maksimal dalam penanggulangan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dimaksud, hal ini disebabkan program dan kegiatan yang dilaksanakan masih terbatas pada kegiatan sosialisasi bukan aksi serta belum adanya data pilah anak dan permasalahannya. Sehingga belum maksimalnya peningkatan aktivitas kaum perempuan di gampong-gampong, baik dibidang agama maupun aktivitas dalam menjalin kebersamaan dan perlindungan terhadap anak dan ibu. Demikian juga Pemilihan remaja putri berprestasi selama ini belum pernah dilaksanakan semestinya harus dilaksanakan setiap tahun. Rendahnya peran serta kaum perempuan dalam pembangunan juga disebabkan rendahnya pemberdayaan yang dilakukan oleh Gabungaan Organisasi Wanita (GOW), Pembinaan Desa Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kondisi tersebut perlu diperbaiki melalui sinergitas P2TP2A, BKKP3A, GOW, P2WKSS dan PKK serta mengintensifkan Gerakan Sayang Ibu (GSI) untuk mendukung desa sehat serta pembentukan Pusat Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA), sehingga perberdayaan perempuan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. 2.3.1.12 Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Sampai dengan tahun 2012 pembangunan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Aceh Selatan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan pada urusan tersebut seperti rata-rata jumlah anak per keluarga adalah sebesar 0,79. Artinya dalam 5 tahun terakhir jumlah rata-rata anak dalam setiap keluarga tidak mencapai 1 orang anak. II- 75 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-78 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan No 1 2 3

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

Jumlah anak

32.201

32.416

32.542

32.946

43.321

Jumlah keluarga

48.430

48.338

50.879

53.032

54.631

0,66

0,67

0,64

0,62

0,79

Rata-rata jumlah anak per keluarga Sumber : BKKP3A Kab. Aceh Selatan

Peserta Keluarga Berencana (KB) aktif juga meningkat dari 23.201 pada tahun 2008 menjadi 32.442 pada tahun 2012, diimana rasionya meningkat dari 0,66 tahun 2008 menjadi 0,86 pada tahun 2012. Hal ini bermakna pula bahwa setiap 100 orang pasangan usia subur terdapat 86 orang peserta Keluarga Berencana (KB) aktif (akseptor KB) pada tahun 2012. Meningkatnya jumlah akseptor Keluarga Berencana (KB) menunjukkan berjalannya kebijakan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang juga diharapkan akan semakin rendahnya jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Tabel II-79 Rasio Akseptor KB Tahun 2008 s.d 2012 No 1 2 3

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

Jumlah akseptor KB

23.201

26.839

29.730

30.894

32.442

Jumlah pasangan usia subur

34.710

35.500

36.537

36.891

37.630

0,66

0,76

0,82

0,84

0,86

Rasio akseptor KB

Sumber : BKKP3A Kab. Aceh Selatan

Selama ini pelayanan Keluarga Berencana (KB) belum maksimal dilaksanakan karena terbatasnya tenaga penyuluh Keluarga Berencana (PLKB). Idealnya petugas penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) untuk Kabupaten Aceh Selatan adalah sebanyak 83 orang namun yang tersedia hanya 28 orang. Terkait dengan alat kontrasepsi idealnya seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) mendapatkan alat kontrasepsi secara cuma- cuma, namun kenyataannya baru dapat dilayani 45% dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Selanjutnya Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I yang berjumlah 54.631 orang yang baru terlayani adalah sebesar 64,09%. Dekian juga Kelompok Pendamping Bina Keluarga Balita (BKB) yang ada hanya berjumlah 64 orang dari seharusnya sebanyak 248 orang. Dukungan Operasional untuk melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB) bagi Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) belum maksimal, serta masih belum lengkapnya alat-alat Bina Keluarga Balita (BKB), gedung dan mobiler disetiap kecamatan. II- 76 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-80 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera No

Indikator

1. 2. 3. 4. 5.

Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Jumlah peserta KB aktif (orang) Cakupan peserta KB Aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KK) Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)

6.

2008 0,66 0,66 23.201 66,7 32.400 67,50

2009 0,67 0,076 26.839 75,6 22.998

Tahun 2010 0,64 0,082 29.730 81,5 33.178

2011 0,62 0,084 30.894 83,6 33.240

2012 0,79 0,86 32.442 86 33.240

65,61

60,50

60,50

46

Sumber : BKKP3A Kab. Aceh Selatan

2.3.1.13 Sosial. Kinerja Pembangunan pelayanan sosial di Aceh Selatan dalam lima tahun terakhir relatif menunjukkan hasil yang positif, namun sampai saat ini hanya tersedia sarana sosial sebanyak 10 unit panti asuhan swasta dan 1 unit panti asuhan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, dengan kapasitas daya tampung mencapai 835 orang. Saat ini telah ditampung sebanyak 571 orang anak asuh. Ke depan pemerintah daerah akan terus memperhatikan keberadaan panti asuhan tersebut, terutama dalam hal penataan manajemennya sehingga keberadaan panti asuhan betul-betul bermanfaat bagi pemberdayaan anak yatim, anak telantar dan anak kurang mampu yang diasuhnya. Tabel II-81 Jumlah Panti Asuhan Pemerintah, Swasta Per Kecamatan pada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 No (1) 1

Kecamatan (2) Labuhanhaji Barat

Jumlah Panti Asuhan (unit)

Kapasitas (Orang)

Anak Asuh (orang)

(3) -

(4) -

(5) -

2

Labuhanhaji

1

45

38

3

Labuhanhaji Timur

3

245

191

4

Meukek

4

230

154

5 6

Sawang Samadua

-

-

-

7

Tapaktuan

2

190

148

8

Pasie Raja

-

-

-

9 10

Kluet Utara Kluet Tengah

-

-

-

11

Kluet Timur

-

-

-

12

Kluet Selatan

-

-

-

13

Bakongan

-

-

-

14 15

Bakongan Timur Kota Bahagia

1 -

50 -

40 -

16

Trumon

-

-

-

17

Trumon Tengah

-

-

-

18

Trumon Timur

-

-

11

760

Jumlah

571

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Aceh Selatan



Demikian pula Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sampai tahun 2012 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan hanya sebesar sebesar 1.050 orang (10,40%) dari 10.095 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Rendahnya kemampuan petugas dan tenaga pendamping juga menjadi permasalahan dalam pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini ditandai dengan terbatasnya jumlah personil yang tersedia serta latar belakang pendidikannya yang rendah yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 18 orang dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 50 orang. Seharusnya untuk Kabupaten Aceh Selatan dibutuhkan tenaga sosial dan pendampingnya dengan latar belakang pendidikan sosial (S1) sebanyak 200 orang, terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 50 orang dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 150 orang. Dengan meningkatnya jumlah penyandang masalah sosial yang mengalami tindak kekerasan, traficking dan anak terlantar, maka perlu tersedianya sarana prasarana publik berupa rumah aman/rumah singgah yang konfrehensif. Saat ini penanganan kebutuhan bagi para penyandang cacat tidak tersedia dan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak tersedia. Gedung pusat informasi penyandang cacat dan trauma center belum tersedia serta rendahnya pengetahuan anak jalanan, anak cacat dan anak nakal. Penyediaan bantuan sembako dan peralatan kebutuhan hidup korban tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa juga belum ada serta tidak tersedianya data yang akurat tentang anak terlantar. Permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang seiring dengan persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping persoalan kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Secara menyeluruh kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel II-82 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial No

Indikator

1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) 3. jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (orang)

Tahun 2010 13

2011 13

2012 11

-

3,88

47,63

10,40

-

7.629

12.447

10.095

2008 13

2009 13

-

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Aceh Selatan



2.3.1.13.1 Penangulangan Bencana. Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Selatan adalah bencana banjir, tanah longsor dan abrasi pantai karena daerah ini adalah daerah pegunungan dan pesisir pantai bagian selatan propinsi Aceh. Sepanjang tahun 2011 dan tahun 2012 kejadian melanda Aceh Selatan sebanyak 13 kejadian bencana banjir di 26 titik lokasi kecamatan, 4 kejadian gelombang pasang, 10 kejadian angin puting beliung di 10 titik lokasi kecamatan dan 8 kejadian kebakaran di 8 titik lokasi kebakaran serta 1 kali kejadian gempa yang berpusat di Labuhanhaji. secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II.83 Perkembangan kejadian bencana alam selama Dua tahun terakhir No

Kecamatan

Kejadian Banjir

Kejadian longsor

Kejadian Gelombang Pasang

Kejadian Angin Kencang/puting Beliung

Kejadian Kebakaran

Kejadian Gempa

-

1

1

-

1 1

1

Trumon Timur

1

-

-

2 3

Trumon Tengah Trumon

2 2

2 -

-

4

Bakongan Timur

-

3

-

-

1

5

Bakongan

-

-

-

-

-

-

6

Kota Bahagia

4

-

-

-

-

-

7 8

Kluet Timur Pasie Raja

2 2

-

-

-

-

1 1

9

Kluet Tengah

2

-

-

-

-

1

10

Kluet Utara

2

-

-

-

-

1

11 12

Kluet Selatan Tapaktuan

2

2

1

7 1

3 1

1 1

13

Samadua

2

-

-

14

Sawang

1

15

Meukek

-

-

16 17

Labuhanhaji Timur Labuhanhaji

2 2

Labuhanhaji Barat

1

18

-

-

1

3

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

1

Sumber : BPBD Kab. Aceh Selatan #) pusat gempa di Labuhanhaji

Terbatasnya data dan informasi kebencanaan dapat menjadi kendala dalam penaganannya, sehingga sangat dibutuhkan data statistik, profil dan peta daerah rawan bencana dimaksud. Hal ini penting sebagai ukuran dan barometer dalam menghadapi penanggulangan bencana, baik yang sedang terjadi maupun yang bakal akan terjadi. Demikian pula Dokumen kebencanaan juga sangat penting untuk pedoman dan dasar pelaksanaannya seperti dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Untuk Pelaksanaan kegiatan fisik pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana diperlukan pula dokumen antara lain Perhitungan kerusakan Akibat Bencana (PKAB) dan Detail Engenering Design (DED ). Rendahnya pengetahuan kebencanaan bagi personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga menjadi kedala dalam melaksanakan tugas kebencanaan serta terbatas Fasilitas peralatan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Selatan. Saat ini peralatan yang ada antara lain, perahu karet 3 Unit (Satu II- 79 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


unit kondisinya bocor) tenda pleton 7 buah, tenda keluarga 5 buah, Tenda posko jaga 1 buah, Velbed (tempat tidur lipat) 140 buah, UPS 3 unit, Handy Talky 3 unit, RIG 1 unit, Lampu senter HID Searchlight 1 unit, mesin Ginset 3 unit, mesin sinso (gergaji potong) 1 unit, Water Treatment portable 1 unit, serta kenderaan operasional roda dua sebanyak 2 unit, kenderaan roda 4 sebanyak satu unit. Semua fasilitas dan peralatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Sedangkan fasilitas lain yang belum dimiliki masih banyak dan mendesak dibutuhkan antara lain pelampung, perahu karet, pakaian petugas, baju penyelam dan fasilitas lainnya berkaitan dengan keselamatan kerja. Kurangnya dukungan dana dari pemerintah baik itu dana taktis maupun Dana Siap Pakai menyebabkan belum maksimalnya penanggulangan bencana alam oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Selatan.Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana alam belum sepenuhnya dapat difungsikan karena katerbatasan peralatan, dana dan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk penanggulangan bencana tersebut juga perlu diefektifkan kegiatan pemasangan baliho-baliho, peringatan bahaya bencana dan pembuatan jalur evakuasi tsunami pada tiap-tiap kecamatan yang dianggab rawan bahaya tsunami. 2.3.1.14 Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif selama 5 tahun terakhir yaitu dari 60,93 persen pada tahun 2008 menjadi 71,54 pada tahun 2012 persen. Selama periode tersebut rasio Kesempatan kerja atau persentase penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan dari 91,17 persen pada tahun 2008 menjadi 95,00 persen pada tahun 2012. Hal ini membawa kondisi positif, dimana jumlah penduduk yang menganggur juga mengalami penurunan dari 8,83 persen pada tahun 2008 menjadi 5 persen pada tahun 2012 atau sebesar 4.680 orang, menurun dari tahun 2008 yang mencapai angka sebesar 7.418 orang. Pemerintah Daerah juga terus berupaya dengan berbagai kebijakan pembangunan dan stimulus ekonomi untuk menekan tingkat pengangguran tersebut. Tabel II-84 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Selatan 2008-2012 No 1 2 3 4

Indikator Angka Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Rasio penduduk yang bekerja (%) Tingkat Pengangguran terbuka (%)

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan. Angka sementara.

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012*

84.006 60,93 91,17 8,83

82.754 50,48 90,83 9,17

94.028 68,52 93 7,00

92.138 64,13 93,59 6,41

93.609 71,54 95 5,00



Kendala yang masih ada dalam hal ketenaga kerjaan di Kabupaten Aceh Selatan adalah belum tersedianya secara maksimal Data Base pencari kerja. Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada juga belum berfungsi secara optimal disebabkan kurangnya tenaga instruktur dan pelatih serta kurang sarana dan prasarana pendukung pada BLK tersebut. Saat ini jumlah tenaga instruktur dan pelatih yang tersedia adalah sebanyak 3 orang dari sebanyak 10 orang yang dibutuhkan. Kendala lainnya adalah tidak tersedianya sarana informasi bursa tenaga kerja serta belum maksimalnya perlindungan dan penegakan hukum terhadap tenaga kerja dan kesehatan kerja. 2.3.1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Koperasi yang berkembang di Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Sampai dengan tahun 2012 jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Selatan berjumlah 424 unit, namun yang aktif berjumlah 228 Unit atau 54 persen, dengan jumlah Modal mencapai Rp.34.240.761.000,- terdiri dari Modal sendiri Rp.25.337.737.000,- dan Modal Luar Rp.8.903.034.000,-. Volume usaha yang dihasilkan mencapai Rp.44.870.602.000,- dan mampu memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.5.846.763.000,-. Tabel II-85 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah koperasi aktif

155

165

195

216

228

2

Jumlah koperasi

358

361

383

406

424

3

Persentase koperasi aktif

43

46

51

53

54

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Aceh Selatan.

Kedepan perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif lagi, sehingga lembaga koperasi ini betul-betul menjadi wadah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai lembaga untuk mencari modal atau dana bagi kelompok tertentu yang mengatas namakan koperasi. Selanjutnya usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Secara keseluruhan capaian kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Aceh Selatan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain; Persentase koperasi aktif di Kabupaten II- 81 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Aceh Selatan yang terus mengalami kenaikan dari 43% pada tahun 2008 menjadi 54% pada tahun 2012. Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) non Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/ Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga mengalami kenaikan selama kurun waktu tersebut. Demikian pula halnya dengan perkembangan usaha mikro dan kecil juga menunjukkan adanya peningkatan. Berkembangnya usaha mikro dan kecil tersebut telah membawa konsekuensi yang positif bagi pembangunan perekonomian Kabupaten Aceh Selatan. Kenyataan menunjukan bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi, usaha kecil dan mikro lebih resisten dibanding perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Hal inilah yang akan terus dijaga dan ditingkatkan pengembangannya melalui rencana fasilitasi permodalan yang mampu mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat yang tidak hanya aktif namun juga benar-benar sehat sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi terutama dari pengembangan usaha mikro dan kecil. Tabel II-86 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No

Tahun

Indikator 2008 43%

2009 46%

2010 51%

2011 53%

2012 54%

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

1739

2015

2255

2554

3.432

3.

Usaha Mikro dan Kecil

447

634

700

751

976

4.

Persentase Usaha Mikro dan kecil

25,70

31,46

31,04

29,37

30,04

1.

Persentase koperasi aktif

2.

Sumber : Desperindagkop & UKM Kab. Aceh Selatan

Iklim Usaha Kecil Menengah (UKM) belum kondusif karena belum adanya Qanun yang mendukung Usaha Kecil Menengah (UKM). Lemahnya jiwa dan manajemen kewirausahaan termasuk rendahnya mutu produk. Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengikuti pelatihan sebanyak 245 dari 645 yang direncanakan dan jumlah usaha mikro dan kecil hanya 1.267 dari 1.465 yang direncanakan. Sarana pendukung usaha terdapat 4 unit, seharusnya 90 unit. Jumlah koperasi 424 unit dan yang aktif hanya 228 unit, dari 228 unit koperasi aktif yang sehat hanya 91 unit. 2.3.1.16 Penanaman Modal Sejauh ini realisasi penanaman modal berskala nasional dikabupaten hanya terfokus pada sektor pertambangan, itu pun baru sebatas kegiatan eksplorasi. Padahal potensi daerah masih cukup banyak dan menjanjikan untuk digarap lebih lanjut seperti disektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, sektor kehutanan dan perkebunan serta sektor pariwisata. Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum II- 82 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


dalam bidang penanaman modal dapat dilihat dari jumlah investor berskala nasional seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menanamkan modalnya serta jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karenanya, diperlukan suatu Tim Penguatan Ekonomi dan Percepatan Pembangunan (TPEP2) untuk saling bersinergi dengan para investor dalam rangka memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel II-87 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan

Tahun

Uraian

PMDN

PMA

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

6

16

6

18

6

18

6

18

6

18

2008

Jumlah Investor

10

2009

Jumlah Investor

12

2010

Jumlah Investor

12

2011

Jumlah Investor

12

2012

Jumlah Investor

12

Sumber : Bagian Ekonomi Sekdakab.

2.3.1.17 Kebudayaan Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki keragaman budaya dari berbagai etnik penduduk yang mendiaminya. Namun sampai saat ini potensi tersebut relatif belum dapat dikembangkan secara maksimal sehingga belum memberikan konstribusi yang besar terhadap perekonomian daerah. Terkait pengembangan aspek pelayanan umum di bidang budaya , Kabupaten Aceh Selatan juga tercatat pernah menjadi juara umum pada Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-IV tahun 2004 yang lalu. Pengembangan seni dan budaya juga tidak terlepas dari keberadaan sanggar-sanggar (grup) kesenian yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Jenis kegiatan yang dikembangkan oleh sanggar-sanggar kesenian tersebut juga terbagi pada jenis kegiatan Tradisional (TR) dan Kreasi Baru (KB). Berikut gambaran nama-nama sanggar seni yang ada dalam Kabupaten Aceh Selatan.



Tabel II-88 Nama-nama Sanggar Seni yang Ada Dalam Kabupaten Aceh Selatan No

Kecamatan

Nama Sanggar

Jenis Kegiatan Tradisional TR

Kreasi Baru KB

Alamat

1.

Labuhanhaji

Lembah piatu

2.

Meukek

Tunas Harapan

TR

KB

SDN Blang tengoh

Bungong Meulu Kembang Meususon

TR

KB

Ie Dingin

Putra Naga

TR

-

Bungong Gampong

TR

KB

Lhok Pawoh

Paluet Aulia

TR

KB

Kuta Blang

Intan Sakti

TR

KB

SDN 3 Samadua

Bujang Bersama

TR

-

Air Berudang

Cahaya Permata

TR

KB

Air Berudang

-

KB

Hulu

Ciucem Keudidi

TR

KB

Tepi Air

ATH Thaybbah

TR

-

MTs Jabal Rahmah

Alang Maliuk

TR

-

Lhok Bengkuang

Lestari Budaya

TR

-

Lhok Bengkuang

Cempaka Putih

TR

KB

SMKN 1 Tapaktuan

Bungong Pala Meuligo Selatan

TR

KB

Pendopo Bupati Asel

Tanjung Meuligo

TR

-

SDN 5 Unggul T.Tuan

Tapak Meutuah

TR

-

Lhok Bengkuang

Srikandi Aceh

TR

KB

Batu Itam

Khatulistiwa

TR

KB

Lhok Bengkuang

Al- Misbah

TR

KB

MTsN Tapaktuan

Gunung Terbang

TR

-

Ladang Tuha

PRJ Band Group

-

KB

Ujung Batee SDN 1 Terbangan

3.

4.

5.

Sawang

Samadua

Tapaktuan

Senam Najia

6.

Pasie Raja

Cipta Phoen Na

7.

Kluet Utara

-

KB

TR

-

Kuadrat Band Group

TR

KB

Ladang Tuha

Putro Lam Nanggro

TR

KB

Krueng Batu

Cilik Permata

TR

KB

Pulo Kambing

KB

Malaka

Kluet Tengah

Mawar Malam

TR

9

Kluet Timur

Cahayo Keluat

11.

Kluet Selatan

Trumon Timur

Mutiara

TGK Gunong Cut

8.

10.

Labuhanhaji

Ie Mirah

TR

-

Lawe Sawah

Sebuku

-

KB

Paya Dapur

Bungo Kluat Paya Dapur

-

KB

Paya Dapur

Aprima Vista

-

KB

Pulo Ie

Mutiara Sikati

TR

-

Indra Damai

Rencong Pusaka Cut Ali

TR

-

Pulo Ie

Alam Sakti

TR

-

Jambo Dalem

Kuta Bukti

TR

-

Jambo Dalem

Jeumpa Keumala

TR

-

Jambo Dalem

Sumber :Disbudparpora Kabupaten Aceh Selatan.



Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan di Kabupaten Aceh Selatan antara lain kurangnya penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta kurangnya sarana tempat penyelenggaraan seni dan budaya daerah. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan juga masih sangat kurang, yaitu baru 22 persen pada tahun 2012, artinya masih terdapat 88 persen lagi yang belum dilestarikan. Begitu pula dengan kebudayaan Aceh dan upaya pelestarian kembali adat istiadat dan budaya Aceh juga belum terlaksana secara optimal. Saat ini sosialisasi pelestarian adat dan Budaya Aceh hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun, seharusnya 36 kali dalam setahun untuk 18 kecamatan. Demikian juga pelatihan adat istiadat dan hukum adat selama ini hanya dilakukan sekali dalam setahun, seharusnya dilaksanakan 3 kali dalam setahun dengan satu angkatan terdiri dari 50 orang. Penegakan resan gampong belum dilaksanakan termasuk kurangnya sosialisasi dan dialog kebudayaan dikalangan generasi muda. Dalam rangka meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya daerah dimaksud perlu meningkatkan peran Majelis Adat Aceh (MAA) bersama Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga untuk saling berkontribusi dan bersinergi dalam rangka menjaga khazanah budaya daerah. Untuk lebih jelasnya capaian indikator pada urusan ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Tabel II-89 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan No

Indikator

2008 1

2009 -

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

1

0

3.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (unit/buah)

9

4.

Persentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan

20

1.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya (jumlah event)

2.

Tahun 2010 -

2011 -

2012 1

1

1

1

10

9

10

11

22

20

20

22

Sumber: Disbudparpora Kab. Aceh Selatan

2.3.1.18 Pemuda dan Olahraga. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemuda dan olahraga di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan tahun 2012 adalah terdapat 273 organisasi pemuda, 311 organisasi olah raga, dan 64 kegiatan kepemudaan, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel II-90 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga No

Indikator

2009 273

Tahun 2010 273

1.

Jumlah organisasi pemuda

2008 273

2011 273

2012 273

2.

Jumlah organisasi olahraga

102

136

176

242

311

3.

Jumlah kegiatan kepemudaan

46

48

52

59

64

4.

Jumlah kegiatan olahraga

14

6

5

5

1

5.

Lapangan olahraga (unit)

325

325

325

328

328

6.

Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk

1,57

1,54

1,61

1,59

1,34

Sumber : Disbudparpora Kab. Aceh Selatan

Dilihat dari sarana olah raga, rasionya semakin menurun. Hal ini dikarenakan jumlah lapangan olah raga yang cenderung tidak bertambah dibanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Permasalahan ke depan berkaitan dengan pelayanan olah raga dan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Karang Taruna. Sedangkan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga dengan standar nasional saat ini belum ada di Kabupaten Aceh Selatan Permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan gampong untuk menghidupkan berbagai aktivitas olah raga serta meningkatkan prestasi olahraga belum berjalan dengan baik.

2.3.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri. Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri bertujuan agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut diperlukan pula ketersediaan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang memadai sebagai garda terdepannya yang didukung pula dengan keberadaan Pos Siskamling di setiap gampong. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas, rasio jumlah linmas dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel II-91 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan No 1. 2. 3.

Uraian Jumlah Linmas Jumlah penduduk Rasio jumlah Linnmas per 10.000 penduduk

2008 2.280 210.215 108,46

2009 2.280 211.564 107,76

2010 2.190 204.667 107,00

2011 2.190 206.194 106,21

2012 1.466 208.160 70,43

Sumber : Kesbangpollinmas Aceh Selatan.



Sementara rasio jumlah pos Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) menggambarkan pula ketersediaan pos Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di setiap gampong/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar ketersediaan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Tabel II-92 Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Aceh Selatan No

Kecamatan

Jmlh Siskamling 14

Tahun 2012 Jmlh Gampong 13

Rasio

1.

Labuhanhaji Barat

2.

Labuhanhaji

23

16

1,44

3.

Labuhanhaji Timur

17

11

1,55

4

Meukek

23

22

1,05

5

Sawang

16

15

1,07

6

Samadua

30

28

1,07

7

Tapaktuan

50

15

3,33

8

Pasie Raja

21

20

1,05

9

Kluet Utara

20

19

1,05

10

Kluet Tengah

13

13

1

11

Kluet Timur

14

7

2

12

Kluet Selatan

18

17

1,06

13

Bakongan

8

5

1,6

14

Bakongan Timur

7

7

1

15

Kota Bahagia

17

10

1,7

16

Trumon

16

12

1,33

17

Trumon Tengah

25

18

1,39

18

Trumon Timur

9

8

1,13

315

248

1,27

Jumlah

1,08

Sumber : Kesbangpollinmas Kab. Aceh Selatan

Kondisi aspek pelayanan umum dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan masih kurangnya kegiatan pembinaan politik daerah serta pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan (OKP). Jumlah Linmas menurun dari 2.280 pada tahun 2008 menjadi 1.466 pada tahun 2012, padahal idealnya untuk Kabupaten Aceh Selatan dibutuhkan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) sebayak 4.163 orang. Untuk Pos Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sampai tahun 2012 sudah ada sebanyak 315 unit dengan kondisi bangunan non permanen (kayu), idealnya bangunan Pos Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) harus permanen. Sementara keberadaan Pos Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di setiap gampong/kelurahan relatif sudah memadai, namun diperlukan pemberdayaan yang lebih efektif dari keberadaan Pos Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) tersebut dengan II- 87 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


menggunakan tenaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ada. Selama ini, Pos Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) baru efektif setelah adanya gangguan keamanan. Ke depan diperlukan pelayanan yang tidak mengedepankan aspek represif tetapi lebih kepada tindakan preventif. Tabel II-93 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban Msyarakat No 1. 2.

Indikator Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP (kegiatan) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (kegiatan)

2008 1

2009 1

1

1

Tahun 2010 1 1

2011 1

2012 1

1

1

Sumber : Kesbanglinmas Kab. Aceh Selatan

Berdasarkan Undang – undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial masyarakat, masih adanya potensi konflik sosial yang belum dapat diselesaikan seperti penyelesaian tapal batas, pendangkalan aqidah, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Untuk itu dalam rangka meningkatkan dan menjamin keamanan dan ketentraman dalam masyarakat perlu terus dilakukan koordinasi secara intens dalam wadah Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta melanjutkan pelatihan pemantapan wawasan kebangsaan bagi siswa/i dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 2.3.1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Keuangan

A. Tata Kelola Pemerintah. Desentralisasi telah membuka ruang bagi daerah terutama Kabupaten Aceh Selatan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi dan kekhususannya. Pemerintah Provinsi Aceh memiliki otonomi khusus yang tidak dimiliki oleh provinsi selain Papua dan Papua Barat. Otonomi khusus Aceh dijabarkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan berdampak langsung terhadap Kabupaten Aceh Selatan, sehingga memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Aceh Selatan untuk berkembang dan melaksanakan percepatan pembangunan. Pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan tetap didasarkan pada prinsipprinsip pengeloan pemerintahan yang baik (Good Governance), yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangka Kabupaten (SKPK) Aceh Selatan. SKPK Aceh Selatan dibentuk berdasarkan Qanun sebagai berikut : 1. Qanun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK Aceh Selatan



2. Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan 3. Qanun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan 4. Qanun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan. 5. Qanun Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD

Pengelolaan Pemerintahan dan penyelenggarakan urusan wajib dan pilihan pada SKPK didukung pula dengan jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 6.815 orang dengan perincian golongan pegawai sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

GOLONGAN

Tabel II-94 Data PNS Tahun 2012 KEADAAN PNS

Gol I Gol II Gol III Gol IV TOTAL

KET

188 Orang 2666 Orang 2325 Orang 1636 Orang 6815 Orang

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat Pegawai Negeri Sipil dijajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan masih didominasi Golongan II sebanyak 2666 orang dari 6.815 jumlah PNS, selain itu masih terdapat jumlah PNS golongan I sebanyak 188. Komposisi pegawai negeri sipil tersebut juga menggambarkan masih terbatasnya sumber daya aparatur yang propesional dalam melakukan pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Sumber daya aparatur dijajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan tidak sebanding dengan kebutuhan organisasi untuk menghadapi era globalisasi dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan kritis. Dari jumlah 6.815 Pegawai Negeri Sipil yang ada, 684 orang menduduki jabatan struktural dan fungsional dengan rincian sebagai Berikut : Tabel II-95 Data Pegawai Dalam Jabatan Di Lingkungan Pemkab Aceh Selatan Tahun 2012 JABATAN KEADAAN PNS Struktural 670 Orang Fungsional Tertentu/Khusus 14 Orang TOTAL 684 Orang

KET

Selama lima tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah berusaha meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta juga memberikan tugas belajar kepada pegawai negeri sipil yang memiliki potensi dan kemampuan, di berbagai disiplin ilmu sebagaimana tergambar dari tabel berikut ini II- 89 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Pendidikan D. 3 D. 4 S. 1 S. 2 S. 3 Dokter Spesialis JUMLAH

Tabel II-96 PNS YANG DIBERIKAN TUGAS BELAJAR Tahun 2008 2009 2010 2011 1 6 13 14 9 14 3 3 6 8 2 9 1 2 1 15

31

19

27

2012

Ket

13 2 11 2 28

Berdasarkan data faktual tersebut diatas menunjukkan jumlah PNS yang diberikan tugas belajar selama lima tahun terakhir di Kabupaten Aceh Selatan hanya berjumlah sebanyak 120 orang, jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada dan kebutuhan organisasi akan SDM. Keterbatasan sumber daya aparatur tersebut dapat menjadi kendala dalam mencapai atau mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang telah ditetapkan, sehingga kualitas sumber daya aparatur perlu ditingkatkan melalui bimbingan teknis. Untuk menciptakan aparatur yang mempunyai dedikasi dalam melaksanakan tugas sebagai upaya mencapai kepemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka perlu adanya suatu acuan dalam menempatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada suatu jabatan tertentu. Selain itu juga perlu disusun suatu standar kompetensi jabatan berdasarkan latar pendidikan serta Analisis Beban Kerja guna memudahkan pimpinan dalam upaya penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuju the right man on the right place. Selanjutnya dalam meningkatkan kinerja aparatur juga perlu diatur mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi. Tata cara pemberian penghargaan dilakukan secara efektif dan terukur sesuai dengan kinerja dan produktifitas aparatur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, pemberian sanksi yang tegas bagi aparatur yang melanggar aturan atau melakukan penyimpangan menjadi pembelajaran bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sehingga memberi efek jera kepada aparatur yang bersangkutan sekaligus memberi pelajaran bagi aparatur lainnya. Oleh karenanya sinergitas antara BKPP dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sangat penting dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah daerah selaku PNS. Serta perlunya dibentuk yayasan purna bakti Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai bentuk solidaritas sesama anggota dan mantan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Peningkatan kinerja penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik harus pula ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dimana pengadaan sarana dan prasarana dimaksud harus dilakukan sesuai kebutuhan setiap tahunnya. II- 90 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Menyangkut batas wilayah Kabupaten Aceh Selatan sampai saat ini masih terdapat sengketa tapal batas yaitu tapal batas antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam disamping tapal batas antar kecamatan dan antar gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan. Untuk itu persoalan ini perlu segera dilakukan penyelesaian dengan menentukan titik koordinatnya yang jelas serta memasang tanda-tanda batasnya. Percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Selatan harus diikuti dengan pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat atau Geuchik. Agar pelaksanaan pelimpahan wewenang dapat berjalan sesuai dengan rencana perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi. Selama ini sosialisasi dilakukan bersifat rayonisasi sekali dalam setahun, seharusnya sosialisasi dilakukan satu kali setiap kecamatan per tahunnya. Selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaran pemerintahan dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat perlu adanya landasan hukum baik berupa peraturan perundang – undangan, Qanun, Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati. Setiap tahun selalu terdapat gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan baik berupa kasus perdata di Pengadilan negeri maupun kasus tata usaha Negara di peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya perlu ada anggaran yang memadai untuk melakukan sosialisasi dan publikasi setiap produk hukum daerah baik berupa qanun maupun Peraturan Bupati agar seluruh masyarakat mengetahui dan melaksanakannya. Selama ini publikasi terhadap qanun atau Peraturan Bupati belum intensif dilakukan mengingat keterbatasan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi dimaksud, sehingga ada beberapa masyarakat tidak mengetahui produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten Aceh Selatan. Rata-rata setiap tahun penyusunan qanun dan Peraturan Bupati oleh Bahagian Hukum Setdakab Aceh Selatan mencapai 30 (tiga puluh) buah sedangkan yang dibiayai hanya 15 (lima belas) buah. Kemajuan teknologi informasi pada saat sekarang telah menuntut pula pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum secara digital, hal ini sesuai dengan amanat peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Informasi dan dokumentasi Hukum, yang mengharuskan Pemerintah Daerah membuat dan mengembangkan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum secara digital. Perkembangan zaman yang diikuti oleh kemajuan teknologi dan perubahan sosial masyarakat yang begitu komplek menjadi tantangan bagi penyelenggaraan negara. Untuk menghadapi tantangan global dan tuntutan perubahan sosial masyarakat tersebut, pemerintah daerah harus memiliki tugas pokok dan fungsi yang efektif dan adaptif. Oleh karenanya tupoksi dimaksud perlu dilakukan penyempurnaan baik pada Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) maupun pada Sekretariat Dewan (Setwan). Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah juga belum optimal, hal ini ditandai dengan belum intensifnya konsultasi lembaga dewan dengan pihak eksekutif serta masih banyaknya Qanun yang belum dapat dibahas dan disahkan dewan disebabkan belum terbentuknya Program Legislasi Daerah (Prolegda), idealnya dalam setahun konsultasi dapat dilakukan sebanyak 87 kali namun yang dapat terlaksana hanya 78 kali. II- 91 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Disamping itu, kemampuan dewan didalam melaksanakan tugas belum optimal dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki relatif terbatas. Demikian juga Pelaksanaan reses yang dilakukan oleh dewan juga belum maksimal dikarenakan waktu yang diberikan sangat terbatas. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga sekretariat dewan perwakilan rakyat perlu terus dilanjutkan dalam rangka meningkatkan pelayanan lembaga dewan kepada masyarakat. Di era teknologi dan informasi saat sekarang ini, sebagai penyelenggara pelayanan publik, aparatur pemerintah daerah dituntut pula memberikan pelayanan yang cepat dan akurat. Untuk mendukung hal tersebut telah dilakukan pengembangan jaringan, komunikasi dan informasi berupa ketersediaan dan kelancaran jaringan internet. Saat ini jaringan internet sudah terpasang sebanyak 11 jaringan di Kecamatan Tapaktuan, jaringan internet akan terus dikembangkan dan direncana pemasangan di 17 kecamatan lain dalam Kabupaten Aceh Selatan. Upaya pengembangan jaringan internet harus didukung oleh tenaga pengelola di setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Untuk memenuhi tenaga pengelola internet yang profesional pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) akan dilaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi. Selain pengembangan jaringan internet komunikasi dengan radio antar kecamatan akan diperlancar kembali yang sempat terputus karena kerusakan radio di beberapa kecamatan. Dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan juga telah melaksanakannya secara elektronik yang dimulai sejak tahun 2012. Hal ini dilakukan dalam rangka mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dimaksud, maka seluruh proses pengadaan barang dan jasa semuanya akan dilaksanakan melalui lelang secara elektronik (LPSE). Selanjutnya agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang telah tetapkan maka implementasi program dan kegiatan perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dari pelaksanaan monotoring, evaluasi dan pelaporan akan diperoleh data dan informasi mengenai kondisi pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan dan ketika terjadi permasalahan di lapangan dapat diambil tindakan/solusi pemecahan dengan segera. Disamping itu hasil dari proses monitoring, evaluasi dan pelaporan tersebut dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan, pembuatan dan perbaikan program dan kegiatan selanjutnya. B. Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan tidak efisien dan tidak efektifnya pemanfaatan anggaran pembangunan dan dapat memicu ekonomi biaya tinggi. Di samping itu, praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) juga menyebabkan tidak tepatnya sasaran pembangunan, menimbulkan persaingan yang tidak sehat sekaligus mematikan kreativitas dan produktifitas masyarakat dan hasil pembangunan akan II- 92 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


berpihak pada kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat umum. Hal ini mengakibatkan sasaran dan kualitas pembangunan tidak terealisasi secara maksimal. Untuk mengatasi berbagai persoalan di atas, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tetap melakukan peningkatan pengawasan secara internal dan eksternal terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dan pemerintah yang bersih (Clean Government). Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Penerapan prinsip pemerintahan yang baik selama lima tahun terakhir telah diupayakan namun hasilnya belum optimal terutama terhadap prinsip akuntabilitas dibidang pertanggungjawaban administrasi keuangan dan kewajiban mempertanggungjawabkan capaian kinerja melalui pengukuran yang seobjektif mungkin. Ditinjau dari pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan, maka indikatornya adalah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, BPKP, Irjen Depdagri, Inspektorat Aceh dan Inspektoral Kab. Aceh Selatan. Tabel II-97 JUMLAH TEMUAN DAN PENYELESAIAN

No

Jenis Temuan

Jumlah Temuan

2008 Jumlah Temuan yg selesai

Sisa

Jumlah Temuan

2009 Jlh Sisa Temu an yg seles ai

2010 Jlh Jlh Temu Temua an n yg selesai

Sisa

2011 Jlh Jlh Temu Temuan an yg selesai

Sisa Jlh Temuan

2012 Jlh Temuan yg selesai

Sisa

1

Keuangan

381

182

199

110

73

37

75

32

43

70

31

39

21

7

14

2

Adm

602

426

176

354

250

104

299

113

186

268

97

171

68

12

56

Jlh

983

608

375

464

323

141

374

145

229

338

128

210

89

19

70

Berdasarkan tabel tersebut di atas, setiap tahun terjadi penurunan temuan dimana pada tahun 2008 terdapat 983 temuan, di tahun 2012 turun dratis menjadi 89 temuan. Dari temuan tersebut kesalahan pengelolaan administrasi paling banyak terjadi jika dibandingkan dengan pengelolaan keuangan. Selanjutnya evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terus dilakukan untuk mengetahui dan menilai keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dimana evaluasinya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan. Inspektorat juga melaksanakan reviu terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Aceh Selatan yang merupakan salah satu syarat sebelum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD). Kurangnya personil tenaga pemeriksa juga dapat menjadi kendala bagi Inspsktorat Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan tugasnya. saat ini hanya ada 12 orang tenaga pemeriksa bersertifikat dari yang minimal dibutuhkan sebanyak 32 orang. II- 93 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


C. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM). Selain usaha peningkatan kapasitas aparatur, perlu juga dilaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Beberapa kegiatan yang menjadi penekanan pada Kementerian Pendayagunaan Apatarur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemen PAN dan RB) adalah penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kondisi saat ini untuk pemerintah Kabupaten Aceh Selatan belum maksimal dalam melaksanakan amanah tersebut. Kegiatan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dipandang sangat perlu untuk segera dilaksanakan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam melaksanakan tugasnya. Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang merupakan target yang harus dicapai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini ditujukan untuk terpenuhinya standar pelayanan minimal yang diterima oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) mencakup 15 bidang urusan yaitu Bidang Kesehatan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Bidang Sosial Daerah, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Ketahanan pangan, Bidang Komunikasi dan Informasi, Bidang Kesenian, Bidang Perhubungan dan Bidang Penanaman Modal. D. Administrasi Keuangan Daerah Pengelolaan administrasi keuangan daerah Kabupaten Aceh Selatan sampai saat ini belum profesional. Hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Selatan yang masih dalam kategori wajar dengan pengecualian (WDP). Dengan kata lain, pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Selatan belum pernah menerima predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Penyebab utama pemerintah daerah belum menerima predikat WTP tersebut disebabkan oleh : 1. Belum profesionalnya pengelolaan aset; 2. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah belum memadai; 3. Belum transparansinya pengelolaan keuangan dan aset; 4. Belum optimalnya pemanfaatan prosedur standar (standart operation procedure) dalam pengelolaan aset daerah. Masalah lainnya adalah, rendahnya Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sektor yang di sebabkan antara lain lemahnya mekanisme pemungutan yang dilakukan. Hal ini menyebabkan rendahnya Indeks Kemandirian Keuangan Daerah (IKKD) yang hanya 4-5% dari yang seharusnya 50%-75% sehingga defisit anggaran tidak dapat terelakan dalam membiayai pembangunan. Ke depan perlu dipertimbangkan untuk memisahkan antara pengelolaan administrasi keuangan dengan pendapatan. II- 94 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


E. Syariat Islam. Pembinaan dan penanaman nilai-nilai agama Islam harus dilakukan secara terus menerus secara sistematis dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kafah dimana proses tersebut harus di dukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana agama. Tidak hanya pembangunan sarana dan prasarana saja yang penting pemberdayaan kemakmuran mesjid, pesantren, meunasah dan TPA serta majelis taqlim juga bagian yang sangat penting sebagai tempat ibadah sekaligus sebagai tempat penanaman nilai-nilai keIslaman. Selain itu dalam mendukung pelakasanaan Syariat Islam pengembangan dan peningkatkan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ)/ Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) harus dilaksanakan secara terus menerus yang diikuti dengan perayaan hari-hari besar Islam sebagai upaya Syiar Islam. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Dinul Islam melalui penerapan Syariat Islam dikalangan masyarakat Aceh Selatan masih belum optimal. Hal ini, dapat dilihat dari sikap dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat yang belum mencerminkan nilai-nilai keislaman.Kehidupan yang dulunya sarat dengan akhlak dan sopan santun telah berubah menjadi suasana yang jauh dari tatakrama tuntunan agama Islam. Hal ini tercermin dari tingkah laku anak yang umumnya mulai kurang menghargai orang tua. Demikian juga sebaliknya, orang tua umumnya mulai kurang peduli terhadap perilaku anak, khususnya yang tidak sesuai dengan norma agama Islam. Disisi lain, tindakan orang tua yang tergolong keras dalam mendidik anak dapat menjadi bumerang karena tergolong ke dalam pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). Orang tua dan masyarakat harus memahami pola pengasuhan dan pendidikan anak dengan baik, sehingga tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum perlindungan anak. Begitu pula dengan anak perlu diberi pendidikan etika (budi pekerti) mulai dari lingkungan terkecil dalam masyarakat. Secara faktual, masih rendahnya kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan Syariat Islam secara khaffah juga ditandai dengan masih banyaknya tempat-tempat ibadah (Masjid dan Mushalla) yang relatif sedikit jamaahnya pada saat jam shalat tiba. Oleh karenanya untuk mengatasi permasalahan ini perlu sinergitas antara Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait secara diintensif, diantaranya Dinas Syariat Islam. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Wilayatul Hisbah (WH) untuk malakukan sosialisasi dan pengawasan bersama, tentunya dengan dukungan dana yang memadai. Disamping itu juga, perlu diperhatikan pembangunan sarana peribadatan seperti mesjid, Taman Pendidikan Al- Qur’an (TPA), Taman Kanak – Kanak Al- Qur’an (TKA), Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) serta dilengkapi dengan prasarana yang menunjang seperti sound system, sajadah, kitab – kitab, dan lain – lain. Berikut yang tidak kalah pentingnya adalah pembinaan dan pelatihan terhadap imam mesjid, imam meunasah, da’i, khadam, bilal, guru Taman Pendidikan Al- Qur’an (TPA), remaja mesjid, tuha peut, serta tenaga pengawas syariat islam. Kultum ba’da zuhur juga perlu digalakkan yang dikoordinir oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) II- 95 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


serta memaksimalkan pelaksanaan pengajian ba’da magrib bagi anak-anak. Sikap toleran dan berperadaban agar dijadikan materi pada saat sosialisasi atau safari syariat islam dilakukan. Secara keseluruhan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian di Kabupaten Aceh Selatan selama periode 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II-98 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian No

Indikator

2008 Ada

2009 Ada

Tahun 2010 ada

2011 Ada

2012 Ada

1.

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah (ada/tidak)

2. 3.

Penegakan PERDA Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000

100 1,33

100 1,32

100 2,74

100 2,72

100 2,69

4.

Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan, keindahan) dalam 24 jam

100

100

100

100

100

5.

Jumlah Linmas per 10.000 penduduk

108,46

107,76

107,00

106,21

70,43

6.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

2.280

2.280

2.190

2.190

1.466

7.

Rasio Pos Siskamling per jumlah gampong

1,42

1,42

1,42

1,42

1,27

8.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)

0,002

0,003

0,003

0,004

0,002

9.

Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

2 Jam

2 Jam

2 Jam

2 Jam

2 Jam

10. 11.

Jumlah Mobil Kebakaran Sistem Informasi Manajemen Pemda (ada/tidak ada)

5 Ada

5 Ada

5 ada

5 Ada

5 Ada

12.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat/ ada atau tidaknya survey IKM Angka Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi

-

3,2

3,3

3,42

24,72 3,63

19,40 3,81

17,50 4,19

16,93 4,47

14. 15.

16,30 4,66

Sumber : SetdaKab. Aceh Selatan



2.3.1.21 Ketahanan Pangan Dibidang ketahanan pangan, Kabupaten Aceh Selatan telah menerbitkan beberapa regulasi baik dalam bentuk Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati dan Surat Edaran Bupati. Regulasi tersebut antara lain Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Selatan No. 166 tahun 2010 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Selatan tanggal 31 Mei 2010, Keputusan Bupati Aceh Selatan No. 167 tanggal 31 Mei 2010 perihal Penumbuhan Cadangan Pangan Pemerintah Gampong di Kecamatan. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut. Tabel II-99 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketahanan Pangan No

Indikator

1.

Ketersediaan pangan utama (kg/1.000 pdduk)

2.

Regulasi Ketahanan Pangan

2008 168.630

2009 161.320

Ada

Ada

Tahun 2010 171.150 Ada

2011 187.420

2012 191.280

ada

Ada

Sumber: BKPPP Kabupaten Aceh Selatan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ketersediaan pangan utama di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2012 adalah sebesar 191.280 Kg per 1.000 penduduk, artinya setiap 1 orang penduduk memiliki cadangan pangan sebesar 191,28 Kg pertahunnya. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2008, dimana 1 orang penduduk memiliki cadangan pangan sebesar 168,63 Kg. Walaupun dilihat dari ketersediaan pangan utama menunjukan persediaan yang cukup memadai, namun selama ini masih adanya daerah rawan pangan di Kabupaten Aceh Selatan seperti Desa Alue Keujrun di Kecamatan Kluet Tengah, Desa Ladang Rimba di Kecamatan Bakongan Timur, dan Kemukiman Buloh Seuma di Kecamatan Trumon. Permasalahan lainnya adalah masih sedikitnya desa mandiri pangan, hanya ada 7 desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Selatan, idealnya setiap desa menjadi desa mandiri pangan. Mutu dan kemanan pangan juga masih rendah serta belum maksimalnya intensifikasi tanaman padi dan palawija dan masih kurangnya penganekaragaman pangan pada masyarakat. Sebagai antisipasi kedepan diperlukan upaya serius untuk terus membudayakan penganekaragaman pangan sebagai subtitusi atau makanan pengganti dari pangan utama, pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, pembangunan hutan pangan, pembangunan lumbung pangan desa dimana saat ini baru ada 7 lumbung pangan desa dan 1 lumbung pangan pemerintah, mengoptimalkan data base potensi produksi pangan serta pemantauan dan analisis harga pangan pokok.



1.3.1.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kinerja pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan gampong dapat diukur dan dilihat rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, Posyandu aktif dan LSM yang Aktif. Perkembangan kelompok Binaan PPK di tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel II-100 Kelompok Binaan PKK Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 NO

Kecamatan

(1)

(2)

Jumlah PKK

2012 Jumlah Kelompok Binaan

Rata-rata Jumlah PKK

(3)

(4)

(5=4/3)

1.

Labuhanhaji Barat

13

0

0

2.

Labuhanhaji

16

1

0,0625

3.

Labuhanhaji Timur

11

2

0,1818

4

Meukek

22

1

0,0454

5

Sawang

15

1

0,0667

6

Samadua

28

1

0,0357

7

Tapaktuan

15

0

0

8

Pasie Raja

20

1

0,0500

9

Kluet Utara

19

1

0,0526

10

Kluet Tengah

13

1

0,0769

11

Kluet Timur

17

0

0

12

Kluet Selatan

7

1

0,1429

13

Bakongan

5

1

0,2000

14

Bakongan Timur

7

1

0,1429

15

Kota Bahagia

9

1

0,1111

16

Trumon

12

1

0,0833

17

Trumon Tengah

10

1

0,1000

18

Trumon Timur

8

1

0,1250

248

16

0,0645

Jumlah

Sumber : BPM Kabupaten Aceh Selatan

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat, dengan demikian diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Jumlah Posyandu Aktif di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel II-101 Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 – 2012 No 1.

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

282

291

291

291

305

Jumlah posyandu Sumber : Dinas Pendidikan

Perkembangan Posyandu di Kabupaten Aceh Selatan selama periode 2008-2012 menunjukkan perkembangan yang proporsional dengan perkembangan jumlah balita. Jumlah posyandu yang ada saat ini sudah sangat memadai. Besarnya jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) aktif akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah, dengan perkembangan LSM di Kab. Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-102 Jumlah LSM Aktif Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Jumlah LSM terdaftar

33

35

42

46

49

2.

Jumlah LSM tidak aktif

32

33

34

36

36

3.

Jumlah LSM aktif (1-2)

1

2

8

10

13

Besarnya jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) aktif juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah. Secara keseluruhan kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan gampong di Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator adalah masih kurangnya kelompok binaan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), dimana rasionya 0,0645, artinya rata-rata 16 PKK membina 1 kelompok binaan. Kondisi ini menunjukkan kurang aktifnya pembinaan yang dilakukan oleh PKK. Demikian juga jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) aktif, dimana dari 49 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terdaftar pada tahun 2012 hanya 13 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif. Belum adanya data profil gampong, Kecamatan dan Kabupaten sebagai indikator pelaksanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015. Pembinaan dan gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) juga belum maksimal ditandai dengan rendahnya motivasi masyarakat untuk mengikuti event-event gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) di tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan Pos Pelayan Teknologi (POSYANTEK) di pedesaan, sehingga sulit menumbuh kembangkan sarana prasarana dibidang teknologi di pedesaan, salah satunya pelatihan pembuatan pupuk kompos yang selama ini belum II- 99 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


pernah dilaksanakan. Bedah rumah kaum dhu’afa sampai saat ini sama sekali belum dilakukan dari 300 rumah yang ditargetkan. Kondisi manjemen Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) belum mandiri dan profesional dilihat dari ketidakmampuannya mengelola ekonomi gampong. Rendahnya manajemen keuangan gampong ditandai juga dengan belum dikelolanya administrasi keuangan desa yang lengkap, pemberdayaan ekonomi pemuda gampong yang belum maksimal serta pembangunan Pasar desa belum pernah dilakukan. Rendahnya swadaya gotong royong yang ditandai dengan penurunan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial digampong-gampong. Selanjutnya rendahnya kapasitas tuha peut gampong yang ditandai dengan belum tersedianya perdes dengan baik di gampong serta rendahnya insentif untuk kepala desa (geucik), mukim, kadus, tuha peut dan ketua pemuda gampong. Minimnya intensitas monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan desa serta rendahnya pemberdayaan masyarakat miskin, pesisir, pedalaman dan Daerah Aliran Sungai (DAS) ditandai dengan belum tertanya lingkungan masyarakat di daerah pesisir, pedalaman dan Daerah Aliran Sungai (DAS).

2.3.1.23 Statistik. Perencanaan pembangunan tanpa didukung data dan informasi akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang bias, tidak valid dan tidak akuntabel. Menyadari hal yang demikian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Selatan selaku penyelenggara urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan stastistik daerah berupaya menyediakan data dan informasi pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders, baik berupa dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen data/informasi pembangunan. Tabel II-103 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik No

Indikator

1.

Buku ”Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka” (Ada/Tidak)

2.

Buku ”PDRB Kabupaten” (Ada/Tidak)

2008

2009

Ada

Ada

Ada

Ada

Tahun 2010

2011

2012

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Sumber : BPS kab. Aceh Selatan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik di Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang berisi data dan informasi pembangunan tetap ada dan tersedia dari tahun ke tahun. Namun demikian, diperlukan tambahan kelengkapan data dan informasi, terutama untuk datadata yang bersifat khusus yang dapat mendukung kepentingan perencanaan pembangunan daerah, termasuk bagi kepentingan masyarakat (dunia usaha). II- 100 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


2.3.1.24 Kearsipan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan di Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator dapat dilihat sebagaimana tabel berikut. Tabel II-104 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan No

Indikator

1.

Pengelolaan arsip secara baku (%)

2.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

2008 97,87

2009 97,87

Tahun 2010 97,87

tidak ada

tidak ada

tidak ada

2011 97,87

2012 97,87

1

tidak ada

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah dan Arsip Kab. Aceh Selatan

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa tatakelola kearsipan sudah semakin baik. Hal ini dilihat dari pengelolaan kearsipan secara baku yang sudah mencapai 97,87%. Permasalahan saat ini adalah rendahnya SDM pengelola kearsipan, belum adanya bangunan depo sebagai tempat pengolahan dan penyimpanan arsip, belum berjalannya penduplikasian dokumen arsip daerah dalam bentuk informasi, belum maksimalnya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip serta kurangnya dilakukan sosialisasi penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah dan swasta. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) pengelola kearsipan selaras dengan perkembangan teknologi serta menyediakan arsip berwujud digital yang dapat diakses secara online oleh masyarakat.

2.3.1.25 Komunikasi dan Informasi. Pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi bertujuan agar informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sampai kepada masyarakat, mencerdaskan pola pikir masyarakat sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Indikator keberhasilan pembangunan pada urusan ini dapat dilihat banyaknya jumlah jaringan komunikasi, baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan terrestrial di Kabupaten Aceh Selatan saat ini masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan Kota Tapaktuan dan sekitarnya. Keberadaan wartel dan warnet akan menambah pula jasa penunjang dalam pemberian infomasi publik kepada masyarakat. Semakin besar rasio wartel/warnet per 1.000 penduduk menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Rasio warnet per 1.000 penduduk Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2012 adalah 0,16333, artinya setiap 1 warnet melayani 6.122 penduduk Aceh Selatan. II- 101 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-105 Rasio Wartel/Warnet per 1.000 Penduduk Tahun 2012 di Kabupaten Aceh Selatan NO (1) 1.

Kecamatan (2)

Jumlah Jmlh Pddk Wartel (8) (9)

Tahun 2012 Jumlah Rasio Warnet Wartel (10) (11=9/8)

Rasio Warnet (12=10/8)

Labuhanhaji Barat

15.796

-

-

-

-

2.

Labuhanhaji

12.596

-

-

-

-

3.

Labuhanhaji Timur

9.604

-

-

-

-

4

Meukek

18.622

-

-

-

-

5

Sawang

14.099

-

1

-

0,07092

6

Samadua

14.888

-

4

-

0,26867

7

Tapaktuan

22.956

-

18

-

0,78410

8

Pasie Raja

15.773

-

-

-

-

9

Kluet Utara

22.376

-

7

-

0,31285

10

Kluet Tengah

6.165

-

-

-

-

11

Kluet Timur

9.478

-

1

-

0,10551

12

Kluet Selatan

12.662

-

-

-

-

13

Bakongan

4.933

-

3

-

0,60815

14

Bakongan Timur

5.244

-

-

-

-

15

Kota Bahagia

6.256

-

-

-

-

16

Trumon

4.283

-

-

-

-

17

Trumon Tengah

5.453

-

-

-

-

18

Trumon Timur Jumlah

6.996

-

-

-

-

208.160

-

34

-

0,16333

Sumber :Dishubkominfo Asel

Demikian pula dengan keberadaan surat kabar dan penyiaran radio/TV yang merupakan wahana komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi dalam menyajikan berita baik berupa tulisan, tayangan, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi) dan bentuk karangan yang lain, relatif telah tersedia secara memadai. Secara umum, kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel II-106 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika No 1.

Indikator Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional

Tahun 2008 11

2012 11

2.

Jumlah jenis surat kabar terbitan daerah

4

4

3.

Jumlah penyiaran radio lokal

1

1

4.

Jumlah penyiaran radio nasional

1

1

5.

Jumlah penyiaran radio lokal

2

2

6.

Jumlah penyiaran TV lokal

1

1

7. 8.

Jumlah penyiaran TV nasional Jumlah jaringan telepon stasioner

11 1.701

11 1.892

9

Web site milik pemerintah daerah

1

1

Sumber : Dishubkominfo Aceh Selatan.



Dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa terdapat jaringan komunikasi, penyiaran radio lokal, website milik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini untuk menunjang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Walaupun demikian intensitas penyebarluaskan berita daerah masih rendah sehingga potensi daerah kurang terinformasikan kepada publik dan investor. Untuk itu Pemerintah daerah telah merencanakan penyebarluasan berita daerah tersebut melalui Televisi Republik Indonesia (TVRI), sehingga jangkauannya lebih luas dan efektif. Demikian juga Keberadaan Buletin Mutiara Selatan yang dikelola oleh Dishubkomimfo Kabupaten Aceh Selatan juga telah menjadi media penyebarluasan berita daerah kepada masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat mengetahui keberhasilan Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah tanpa adanya Informasi yang mereka terima. Tabel II-107 Penyajian Informasi Cara pemberian Informasi

Banyaknya

Sasaran informasi

Capaian/target

Bulletin

350 exp

Dinas instansi, muspida

65 %

Muspika, dan Kepdes. Spanduk

9 buah

Dalam kota

Tidak memadai

Baliho

3 kali

Dalam kota

Tidak memadai

Siaran Keliling

5 kali

Masyarakat

Belum maksimal

Tatap Muka

--

Masyarakat

Belum terlaksana

Sosilisasi/Seminar

--

Masyarakat

Belum terlaksana

Radio geuntanaga fm

--

Semua lapisan

Tidak tercapai

Oleh sebab itu dalam upaya untuk penyebarluasan Informasi Pembangunan tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan akan terus melakukan penyajian Informasi pembangunan dimaksud melalui media elektronik (Radio,TV), Media Cetak (Koran, Majalah, Buletin, Artikel), Media luar ruang (Baliho, Spanduk, Umbul-umbul), Media Interpersonal (Sarasehan, Diskusi, Seminar dan Siaran keliling ), Media Forum Komunikasi (Pemberdayaan kelompok Informasi Gampong dan Kelpokmasy) dan Mobil Pelayanan Internet Keliling (MPLIK) serta adanya sebuah media Center. II- 103 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


2.3.1.26 Perpustakaan A. Jumlah Perpustakaan Banyaknya jumlah perpustakaan akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Hingga tahun 2012, jumlah perpustakaan di kabupaten Kabupaten Aceh Selatan adalah sebanyak 4 unit, termasuk 1 unit milik Pemda. Tabel II-108 Jumlah Perpustakaan Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

1. 2. 3.

Uraian

Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah (Pemda) Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda Total Perpustakaan (1+2)

2008

2009

2010

2011

2012

1

1

1

1

1

7

10

7

2

3

8

11

8

3

4

Sumber : Perpustakaan dan Arsipda

B. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Banyaknya Jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah, karena jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan salah satu indikator efektifitas tingkat penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Tabel II-109 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

% Kenaikan

(8,82)

1.

Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)

6.301

4.027

3.526

3.517

3.972

2.

Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda

168

188

210

230

250

3.

Total pengunjung Perpustakaan (1+2)

6.469

4.215

3.736

3.747

4.222

8,27

(8,18)

Sumber : Perpustakaan dan Arsipda



Selama lima tahun terakhir menggambarkan adanya penurunan pengunjung perpustakaan di Kabupaten Aceh Selatan rata-rata 8,18 persen per tahun. Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah dan pengunjungnya antara lain semakin berkembangnya teknologi informasi (internet) yang dapat menyediakan data dan informasi secara up to date. Hal ini perlu dicermati oleh SKPK yang mengelola perpustakaan untuk dapat menyediakan layanan internet pada perpustakaan, disamping pengadaan buku-buku yang berkualitas. Kegiatan lainnya yang perlu dilaksanakan adalah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca disetiap Kecamatan dan gampong serta koordinasi yang intensif terhadap masing-masing pustaka yang sudah dibentuk minimal satu kali dalam satu bulan. Kondisi saat ini baru dapat dilaksanakan satu kali dalam satu semester, itu pun untuk perpustakaan tertentu saja.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.3.2.1 Pertanian Saat ini lebih dari 40 persen komposisi PDRB Kabupaten Aceh Selatan berasal dari sektor pertanian. Sektor pertanian (tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan) juga relatif dominan dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Aceh Selatan. Secara umum usaha tani di kabupaten ini adalah pertanian rakyat yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan (subsistens) petani dan keluarganya. Masih merupakan usaha tani keluarga (family farm) yang berorientasi pada pendapatan keluarga, belum berkembang menjadi usaha agrobisnis yang berorientasi pada keuntungan. Untuk tanaman pangan, komoditas unggulan yang banyak diusahakan oleh petani adalah padi, jagung, kacang tanah dan kacang kedelai. Sedangkan komoditi lainnya dikembangkan sebagai tanaman sela (tumpang sari). Sementara untuk tanaman holtikultura (palawija dan buah-buahan), komoditi unggulan yang dibudidayakan diantaranya adalah cabe, terong, tomat, mangga, rambutan dan durian. Pemerintah Daerah dalam lima tahun kedepan juga akan mengembangkan bawang merah sebagai komoditas unggulan Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini didasari oleh data faktual dimana kebutuhan bawang merah secara nasional saat ini masih di impor dari India dan Cina. Lahan pertanian di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan tahun 2012 tersebar mulai dari Kecamatan Trumon Timur sampai dengan Kecamatan Labuhanhaji Barat. Sebahagian besar dari lahan pertanian tersebut berada di Kecamatan Pasie Raja, Kluet Utara, Kluet Tengah, Kluet Timur dan Kluet Selatan yang juga merupakan lumbung berasnya Aceh Selatan. Selebihnya lahan di Kecamatan Samadua sampai Kecamatan Labuhanhaji Barat dan dari kecamatan Bakongan sampai dengan kecamatan Trumon Timur. Ke depan dalam rangka meningkatkan produktifitas sektor pertanian tersebut, lahan-lahan terlantar harus segera diproduktifkan kembali, baik untuk pengembangan tanaman pangan, tanaman holtikultura serta pengembangan perternakan.



No

Kecamatan

Tabel II-110 Luas Lahan Pertanian Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Lahan basah (Ha)

Lahan Kering (Ha)

PPB (Ha)

1.

Trumon

465,49

8.458,11

28,26

2.

Trumon Tengah

3.

Trumon Timur

4.

Bakongan

5.

Kota Bahagia

6.

Bakongan Timur

283,06

715,64

7.

Kluet Selatan

1.274,91

2.111,31

1.156,07

8.

Kluet Timur

1.443,45

2.916,32

2.065,55

1.634,16

831,26

2.358,65

-

458

2.098,60

-

150,58

PB (Ha)

PR (Ha)

2.245,26

1.890,90

562,52

1.466,08

261,31

1.890,90

20,77

-

Pet (Ha)

592,24

2.252,62

466,52

1.141,61

4.276,94

968,48

60,86

3.212,92

-

-

525,66

3.707,00

-

-

2.714,71

-

-

2.300,34

-

124,04

1.250,62

-

4.700,60

82,12

1.820,50

-

1.102,04

380,85

-

1.052,51

462,48

-

-

2.251,78

-

-

-

2.496,76

-

2.870,01

-

92,16 87,97 -

9.

Kluet Utara

10.

Pasie Raja

11.

Kluet Tengah

12.

Tapaktuan

13.

Samadua

292,20

1.199,19

-

2.576,50

-

14.

Sawang

364,40

497,53

-

-

5.322,10

-

15.

Meukek

403,60

663,27

-

-

5.072,39

16.

Labuhanhaji

218,51

1.443,51

69,54

-

347,20

17.

Labuhanhaji Timur

274,22

2.177,30

238,20

-

2.046,64

18.

Labuhanhaji Barat Jumlah

234,64

651,51

2.177,31

-

11.346,53

38.016,41

7.256,38

-

277,77

4.915.37

38.094,09

50,89 2.125,11

Sumber : RTRWK Kabupaten Aceh Selatan. PPB : Pertanian Pangan Berkelanjutan. PB : Perkebunan Besar. PR : Perkebunan Rakyat. Pet : Peternakan.

Kinerja pembangunan pelayanan urusan pertanian di Kabupaten Aceh Selatan untuk masing-masing indikator dapat dilihat tabel berikut. Tabel II-111 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Indikator Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kontribusi sub sektor pertanian tanaman bahan makanan terhadap PDRB Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB Jumlah Kelompok petani Cakupan bina kelompok petani

2008

2009

Tahun 2010

2011

2012

4,69

4,71

5,0

5,18

5,18

42,18 15,67

40,97 14,65

41,18 14,13

41,01 13,83

40,75 13,57

10,85 11,09 801 100

11,06 10,21 814 100

11,87 10,42 814 100

12,19 10,26 852 100

10,04 64,18 852 100

Sumber : Bappeda dan Distanak Kab.Aceh Selatan.



Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal baru mencapai rata-rata sebesar 4,95 ton per hektar selama 2008-2012. Produktivitas ini masih lebih rendah dari produktivitas Nasional yang mencapai 6-8 ton per hektar. Demikian juga kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB baik pertanian/palawija maupun sektor perkebunan (tanaman keras), selama kurun waktu 5 tahun terakhir relatif mengalami penurunan. Rendahnya produktivtas pertanian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman penduduk, rendahnya tingkat penerapan tehnologi, kurangnya sarana produksi (jalan usaha tani, irigasi, bibit dll) disamping belum optimalnya kerja penyuluh pertanian. Untuk itu Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani tersebut dengan memfokuskan pada pengembangan komoditi tanaman pangan unggulan daerah seperti padi, jagung dan kacang tanah yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh SKPK terkait dalam suatu gerakan aksi yaitu Gerakan Bertani Peubagah Makmue (GBPM). Untuk melaksanakan aksi tersebut perlu dukungan sarana dan prasana yang memadai (jalan usaha tani, saluran irigasi, mesinmesin pertanian dll), tenaga penyuluh pertanian serta meningkatkan etos kerja petani itu sendiri melalui pembinaan kelompok tani. Disamping itu dikembangkan kembali varitas padi unggulan Kabupaten Aceh Selatan sendiri seperti padi sepulo melalui kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi. Di bidang peternakan juga perlu penambahan sarana Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan tenaga Puskeswan serta mengembangkan usaha pembibitan ternak khususnya sapi dengan megadopsi pola Tapos Model. Lokasi rumah potong hewan dan sarana/ prasarana pasar hewan harus dibenahi karena berada di kawasan pemukiman masyarakat. Untuk sektor perkebunan, pala tetap merupakan komoditi unggulan Kabupaten Aceh Selatan dan salah satu unsur penting dalam perekonomian masyarakat. Luas areal komoditas pala tahun 2012 mencapai 14.891 Ha dan pada umumnya kebun pala yang dimiliki masyarakat sebagian besar diperoleh dari warisan turun temurun. Kendati demikian, pasca serangan hama dan penyakit pala, masyarakat sudah mulai menanam komoditi perkebunan lainnya seperti coklat, pinang, kelapa sawit, dan nilam. Namun demikian, mengingat pala merupakan komoditi historis, pemerintah daerah tetap berupaya melestarikan tanaman tersebut. Selain pala, komoditi perkebunan yang memiliki potensi dikembangkan di Aceh Selatan adalah nilam, kakao, kelapa, kelapa sawit, pinang serta mengembangkan kembali komoditi perkebunan rakyat yang pernah terkenal seperti kopi Manggamat, kopi Meukek dan beberapa komoditi lainnya. Pada umumnya komoditi perkebunan tersebut dikembangkan oleh penduduk dalam bentuk usaha perkebunan rakyat (private plantation) dan hanya untuk komoditi kelapa sawit yang sudah dalam bentuk perkebunan skala besar, yaitu Perkebunan PTPN-I dan PT. Asdal Prima Lestari yang berlokasi di Kecamatan Trumon Timur. Beberapa masalah dalam mengembangkan sektor perkebunan yang memerlukan penanganan antara lain masih kurangnya jalan produksi ke sentra perkebunan rakyat, belum maksimalnya pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan rakyat terutama pala yang saat ini terindikasi diserang penyakit seluas 1.114 Ha, kurangnya II- 107 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


peningkatkan kapasitas bagi tenaga penyuluh dan bimbingan teknis perkebunan kepada petani serta pengendalian hama seperti ganguan gajah, babi hutan dan lain-lain. Selama periode 2008-2012 perkembangan luas areal dan produksi komoditi perkebunan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel II-112 Luas Areal Komoditi Perkebunan di Kabupaten Aceh Selatan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uraian Karet Kopi Kelapa Sawit Kakao Tebu Kelapa Pala Nilam Pinang Cengkeh Kemiri Cassiavera

Luas Areal (Ha) 2008 848 1.589 4.365 454 53 8.500 12.400 810 1.534 1.213 400 -

2009 833 1.519 5.848 434 40 7.476 12.161 383 1.528 1.201 585 -

2010 844 1.501 6.897 830 32 7.280 13.876 334 5.518 1.202 430 -

2011 1.099 1.459 7.277 955 32 709 14.183 423 1.540 1.201 430 -

Produksi (Ton) 2012 1.094 1.444 7.464 1.332 38 7.023 14.891 408 1.534 1.189 429 157

2008 267 471 12.558 83 6,88 3.750 3.000 55 327 18 34 -

2009 269 432 13.649 74 6 3.125 3.909 34 340 15 70 -

2010 260 382 14.797 85 4 3.033 4.168 16 350 14 73 -

2011 252 359 21.010 106 4 2.963 4.650 25 355 14 73 -

2012 262 357 34.414 153 5 2.948 5.192 24 365 9 69 13

Sumber : Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Aceh Selatan.

2.3.2.2

Kehutanan

Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi kawasan hutan seluas 282.572 Ha, terdiri dari hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Disamping itu, terdapat lahan kritis (eks HPH) dan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sudah mulai digunakan untuk perkebunan, perumahan, pertambangan dan lain-lain. Masih terdapat beberapa kendala dalam pengembangan sektor kehutanan, yaitu : a. Umumnya produksi kehutanan (kayu) membutuhkan jangka waktu panjang; b. Pada kenyataannya modal (dalam hal ini tumbuhannya) juga merupakan hasil akhir; c. Nilai hutan tidak dapat langsung diukur dengan harga pasar yang ada. Jadi adanya jarak waktu (gestation period) yang relatif panjang antara pengeluaran biaya yang dilakukan petani/pengusaha dengan penerimaan hasil penjualannya. Walaupun demikian ada juga masyarakat yang melakukan berbagai aktifitas disektor tersebut, diantaranya pemungutan hasil hutan seperti damar, rotan dan lain-lain yang bersifat ektraktif, yaitu pengambilan hasil dari alam tanpa ada usaha untuk mengembalikan sebagian hasilnya untuk keperluan pengambilan dikemudian hari. Jabon, jati, mahoni merupakan jenis kayu yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Hutan Tanam Industri (HTI) di Aceh Selatan. Sebagaimana wilayah kabupaten yang lain di Provinsi Aceh, kontribusi sektor kehutanan Aceh Selatan terhadap PDRB relatif kecil. Namun demikian , upaya untuk melakukan konservasi dan rehabilitasi hutan khususnya hutan rakyat akan terus dilakukan. II- 108 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kehutanan pada masing-masing indikator dapat dilihat tabel berikut : Tabel II-113 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan Kabupaten Aceh Selatan No

Indikator

1.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha) Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

2.

2008 -

2009 -

1,25

0,85

Tahun 2010 220 0,67

2011 264

2012 264

0,58

0,50

Sumber : Dishutbun Kab. Aceh Selatan

Beberapa masalah berdasarkan kondisi saat ini dibidang kehutanan yang memerlukan penanganan kedepan antara lain terdapatnya lahan kritis di Aceh Selatan saat ini berjumlah ± 75.648 ha, belum maksimalnya penerapan hukum kepada palaku illegal loging, masih sedikitnya hutan adat masyarakat, kurangnya pemberdayaaan pawang hutan sebagai ujung tombak dalam pembangunan kehutanan ditingkat desa, banyaknya gangguan lingkungan yang disebabkan oleh gajah seperti yang terjadi di kecamatan Trumon Timur, Trumon Tengah, Kluet Timur dan Kluet Tengah serta kurangnya sumberdaya dan peran serta masyarakat dalam rangka meminimalisir perambahan hutan diantaranya di Kecamatan Trumon Timur, Trumon Tengah, Tumon, Kota Bahagia, Kluet Timur, Kluet Tengah dan Kluet Selatan yang seharusnya tidak terjadi. 2.3.2.3

Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kebutuhan energi utamanya listrik di Aceh Selatan setiap tahunnya terus meningkat, sementara pasokannya cenderung tidak bertambah. Kondisi ini dalam jangka panjang akan menimbulkan masalah kelangkaan energi. Untuk itu, perlu adanya perencanaan energi yang komprehensif baik untuk energi listrik yang dihasilkan secara konvensional maupun energi baru dan terbarukan antara lain dengan melakukan Survey Awal (FS) terhadap PLTMH dan PLTA dan menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kabupaten Aceh Selatan. Saat ini masih banyak kelompok masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan energi listriknya serta tidak adanya penyediaan jaringan listrik ke daerah yang belum berkembang dan terpencil sehingga perlu pengembangan tenaga listrik perdesaan dan Pemasangan Listrik Untuk Kaum Dhuafa. Pembangunan ketenagalistrikan harus berdasarkan azas manfaat, asas adil dan merata, asas kepercayaan pada diri sendiri, dan kelestarian lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan, dimana sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan salah satu kebutuhan masyarakat. Oleh kerananya menjadi kewajiban dan



tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Rencana sistem jaringan energi di Aceh Selatan meliputi pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik. Rencana pengembangan jaringan energi listrik di kabupaten ini diarahkan untuk terlaksananya penyediaan dan keseimbangan pemasokan kebutuhan listrik di seluruh wilayah, terutama bagi kegiatan sosial, ekonomi dan kebutuhan rumah tangga. 2.3.2.3.1

Pembangkit Tenaga Listrik

Pelayanan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Aceh Selatan untuk masa mendatang, disamping dipenuhi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sedang dalam tahap pembangunan di Kabupaten Nagan Raya. Rencana pengembangan energi listrik di kabupaten ini terdiri dari pembangkit energi listrik terbarukan dan pembangkit energi listrik tidak terbarukan. Pembangkit energi listrik terbarukan yang akan dikembangkan meliputi : a. Energi air, yaitu berupa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).  Rencana pembangunan PLTA terdiri dari : 1) PLTA Kluet Tengah di Gampong Alur Keujerun Kecamatan Kluet Tengah dengan kapasitas 20 MW; dan 2) PLTA Labuhanhaji Barat, di Gampong Panton Pawoh Kecamatan Labuhanhaji Barat dengan kapasitas 15 MW.  Rencana PLTMH, meliputi : 1) PLTMH di Gampong Alur Keujerun Kecamatan Kluet Tengah dengan kapasitas 20 KW; dan 2) PLTMH di Gampong Simpang Kecamatan Bakongan Timur dengan kapasitas 80 KW. b. Tenaga surya dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Selatan; dan c. Pengembangan tenaga angin terdapat di Gampong Suaq Bakong Kecamatan Kluet Selatan. Pengembangan energi listrik tidak terbaharukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), meliputi : a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Jambu Apha, di Gampong Jambu Apha Kecamatan Tapaktuan kapasitas terpasang 7.074 KW dan kapasitas distribusi 3.150 KW; b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Jambo Manyang, di Gampong Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara kapasitas terpasang 5.800 KW dan kapasitas distribusi 5.200 KW;



2.3.2.3.2

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan arahan RTRW Aceh dilakukan melalui pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), sebagai bagian dari sistem jaringan interkoneksi. Disamping itu, dikembangkan juga jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Gardu Induk (GI). Secara keseluruhan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari : a. Pengembangan jaringan listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT) – 150 (seratus lima puluh) KV meliputi : 1) Blangpidie – Tapaktuan, melalui Labuhanhaji Barat – Labuhanhaji – Labuhanhaji Timur – Meukek – Sawang – Samadua – Tapaktuan. 2) Tapaktuan – Subulussalam, melalui Tapaktuan – Pasieraja – Kluet Utara – Kluet Selatan – Bakongan – Bakongan Timur – Trumon – Trumon Timur. b. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan menengah (SUTM) –70 (tujuh puluh) KV melalui Labuhanhaji Barat - Labuhanhaji - Labuhanhaji Timur – Meukek – Sawang – Samadua – Tapaktuan – Pasieraja - Kluet Utara - Kluet Selatan – Bakongan - Bakongan Timur - Trumon Tengah – Trumon Timur. c. Rencana pengembangan Gardu Induk, yaitu GI Tapaktuan di Gampong Batee Tunggai Kecamatan Samadua; dan d. Pengembangan jaringan distribusi listrik ke seluruh gampong. Pengembangan energi alternatif melalui pengembangan energi listrik tidak terbarukan meliputi: a. Pengembangan energi listrik Bahan Bakar Minyak (BBM), gas dan batubara. b. Pengembangan energi listrik tenaga uap di Kecamatan Meukek. 2.3.2.3.3 Sumber daya Mineral. Pertambangan merupakan salah satu sektor yang sangat potensial di Kabupaten Aceh Selatan, mengingat bahan tambang dan mineral tersedia dalam jumlah relatif banyak dan tersebar mulai dari Kecamatan Labuhanhaji Barat sampai Kecamatan Trumon Timur. Potensi Bahan tambang dan mineral tersebut antara lain mineral logam, dan batuan seperti Emas Primer (Au), Bijih Besi (Fe), Mangan, Batu Granit, Sirtu, Tanah Urug, Batu Gamping, Marmar, Andesit dan Pasir Kuarsa. Sementara untuk mineral non logam belum ditemukan cadangannya. Sampai saat ini baru diketahui potensi bahan galian tersebut secara umum. Untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan masih diperlukan penyelidikan (eksplorasi) secara detil, terutama untuk mengetahui cadangan terukurnya. Khusus untuk bahan tambang batuan (galian C) lebih banyak dimanfaatkan untuk material konstruksi perumahan, jalan dan jembatan dan konstruksi lainnya. Melihat begitu potensialnya sektor pertambangan di Aceh Selatan, menyebabkan banyak calon investor yang berminat menanamkan modalnya di sektor tersebut. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumberdaya mineral pada masing-masing indikator dapat dilihat tabel berikut: II- 111 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II-114 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral No 1. 2.

Tahun

Indikator Pertambangan tanpa ijin (%) Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB

2008

2009

2010

2011

2012

0,14

0,14

0,14

0,10

0,18

1,26

1,30

1.34

1.09

1,10

Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kab. Aceh Selatan

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dari tahun 2008 hingga tahun 2012 terus menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kegiatan penambangan khususnya bahan tambang batuan (galian C) sebagai bahan bangunan, dimana aktivitasnya terus meningkat seiring kemajuan pembangunan daerah. Beberapa masalah terkait bidang pertambangan saat ini yang memerlukan penanganan kedepan antara lain belum maksimalnya implementasi regulasi tentang pertambangan sehingga terjadinya ketidak pastian hukum di bidang pertambangan, baik menyangkut tarif sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun proses penerbitan izinnya. Pelaporan terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi belum maksimal. Tidak adanya tenaga geologi (S1), alat geolistrik bidang pertambangan di Aceh Selatan. Sosialisasi mengenai bahan galian belum pernah dilakukan, padahal penting setidaknya satu kali dalam satu tahun. Lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha tambang baik untuk bahan galian mineral logam, mineral non logam, batuan maupun sumber daya air dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Tidak tersedianya alat pengolahan emas yang ramah lingkungan. Belum adanya nilai tambah terhadap bahan galian batuan. Tidak adanya penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang terkonsentrasi pada satu tempat. Pendataan dan peta daerah rawan bencana belum ada termasuk air permukaan dan air bawah tanah serta bencana geologi. 2.3.2.4 Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Aceh Selatan karena didukung letak geografisnya yang terdiri dari pantai dan pengunungan. Di sepanjang pantai terdapat beberapa lokasi wisata seperti teluk yang indah dengan pasir putih dan bersih. Selain itu, lautnya yang memiliki berbagai macam jenis ikan hias dan terumbu karang dapat dijadikan objek wisata baharí. Hutannya yang relatif masih perawan dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan kebun pala masyarakat juga dapat dijadikan sebagai objek eco turism. Aceh Selatan juga memiliki sejumlah situs sejarah, kesenian, budaya dan adat istiadat tradisional yang layak dijual. Wisatawan juga akan disuguhi beragam makanan bercitarasa khas daerah. II- 112 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Tabel II- 115 Tempat Wisata dalam Kabupaten Aceh Selatan NO 1

Kecamatan

Jarak Dari Ibukota

Jarak Dari Ibukota

Nama-nama Tempat Wisata

Kecamatan

Kabupaten

Labuhanhaji Barat 1. Sungai Kreung Baru

2

2,5 Km

53,5 Km

2. Kuburan Syahid

3 Km

54 Km

3. Gua Batu Sicanang

3 Km

57 Km

1. Makam Abuya Syech H. Muda Waly AlKhalidy

5 Km

47 Km

2. Suluk Pesantren Darussalam

5 Km

47 Km

2 Km

47 Km

4 Km

47 Km

3 Km

47 Km

1 Km

47 Km

0,5 Km

47 Km

0,5 Km

47 Km

Labuhanhaji

3. Goa Kelongsong 4. Sungai Pagar Gantung 5. Pantai Ujung 6. Kitab Al-Quran Kampung Dalam 7. Pelabuhan Penyeberangan antar Pulau 8. Kolam Air Sejuk 9. Pantai Gosong/Gosong Gila

1 Km

48 Km

1,5 Km

48,5 Km

2 Km

45 Km

5 Km

48 Km

2 Km

45 Km

1,5 Km

44,5 Km

2,5 Km

45,5 Km

1. Pantai Lhok Aman

7 Km

35 Km

2. Pantai Lhok Bengkuang

2 Km

35 Km

3. Air Terjun Ceuraceu

4 Km

35 Km

1. Pantai Pasi Tuan Hilang

1 Km

22 Km

2. Air Terjun Tuwi Lhok

5 Km

22 Km

3. Pulau Ujung Serudung

6 Km

22 Km

4. Sungai Trieng Meuduro

6 Km

22 Km

5. Air Terjun Air Dingin

7 Km

22 Km

1. Batu Berlayar

3 Km

10 Km

2. Sungai Sekabu

5 Km

10 Km

3. Sungai Lubuk Layu

5 Km

10 Km

4. Pantai Pasir Putih

6 Km

10 Km

5. Batu Sumbang

7 Km

10 Km

0,5 Km

0,5 Km

10.Goa Panjang 3

Labuhanhaji Timur 1. Pantai Batu Meletus 2. Sungai Batu Berhujan 3. Pantai Indah

Sawang

Biduk

Buruk/Sawang

4. Pantai Batu Bermenung 5. Makam Tgk. Keuramat Peulumat 4

5

6

7

Meukek

Sawang

Samadua

Tapaktuan 1. Gunung Lampu 2. Makam, Tapak, Tongkat, Topi Tuan Tapa

1 Km

1 Km

3. Pantai Lhok Rukam

11 Km

11 Km



NO

Kecamatan

Jarak Dari Ibukota

Jarak Dari Ibukota


Kecamatan

Kabupaten

4. Air Terjun Tingkat Tujuh

7 Km

7 Km

5. Pantai Batu Merah

2 Km

2 Km

6. Pantai Rindu Alam

2 Km

2 Km

7. Gua Kalam

3 Km

3 Km

8. Panorama Hatta

10 Km

10 Km

9. Pasir Setumpuk Lhok Rukam

7 Km

7 Km

1 Km

1 Km

11. Masjid Tuo

10. Kolam Renang Aroya

0,5 Km

0,5 Km

12. Bunker Jepang Kelurahan Hilir

0,5 Km

0,5 Km

5 Km

5 Km

13. Bevak Belanda Panton Luas

8

9

14. Lubuk Simerah

1 Km

1 Km

15. Pemandian Alam Pajupian

10 Km

10 Km

1. Batee Goa Panton Bili

3 Km

15 Km

2. Pasie Ladang Tuha

1 Km

15 Km

3. Pucok Krueng

3 Km

15 Km

4. Pantai Pasir Rasian Lancang

6 Km

15 Km

Pasie Raja

Kluet Utara 1. Makam Abuya Syech H. Jailani Musa

0,5 Km

28,5 Km

2. Pesantren Darul Rahmah

0,5 Km

28,5 Km

3. Pesantren Simpang Tiga

2 Km

29 Km

0,5 Km

28,5 Km

5. Kubah/Makam

5 Km

33 Km

6. Masjid Tua/Kuta Pulo Kambeng

3 Km

31 Km

7. Pantai Kuala Ba’u

5 Km

33 Km

1. Irigasi Gunong Pudong

12 Km

40 Km

2. Muara Simpali

8 Km

40 Km

3. Batu Hampa

7 Km

40 Km

4. Batu Sumbang

8 Km

40 Km

5. Alue Kejrun

15 Km

40 Km

6. Damar Buih

20 Km

40 Km

1. Irigasi Paya Dapur

3 Km

38 Km

2. Gunung Sikorong

3 Km

38 Km

3. Makam Tgk. Panglima Raja Lelo

1 Km

36 Km

4. Makam Badan Cut Ali Alur Mubrang

10 Km

45 Km

5. Batu Putri Alur Mubrang

10 Km

45 Km

6. Tapak Aulia

6 Km

41 Km

7. Air Terjun Simpali

8 Km

43 Km

0,5 Km

31,5 Km

2. Pantai Cemara Lubuk Sipuru

1 Km

32 Km

3. Hutan Lindung

6 Km

37 Km

4. Pantai Ratu Sialang

15 Km

46 Km

5. Ujung Gunung Kalam Baluh Gelumbuk

3 Km

34 Km

4. Pantai Darussa’dah

10

11

12

Kluet Tengah

Kluet Timur

Kluet Selatan 1. Makam Teuku Cut Ali



NO 13

Kecamatan

Jarak Dari Ibukota

Jarak Dari Ibukota


Kecamatan

Kabupaten

1. Pantai Ujung Pulo Cut

6 Km

66 Km

2. Pulau Dua

3 Km

57 Km

3. Pantai Ujung Mangki

3 Km

57 Km

Bakongan

4 Km

56 Km

5. Makam Teuku Raja Angkasah

5,5 Km

65,5 Km

6. Danau Laut Bangko

12 Km

72 Km

7. Pantai Ie Hitam

1 Km

61 Km

4. Pantai Ujung Kreung

14

15

Bakongan Timur 1. Irigasi/Air Terjun Simpang Seubadeh

5 Km

76 Km

2. Pantai Lhok Jamin Seubadeh

3 Km

68 Km

3. Air Terjun/Sungai Seulekat Seubadeh

4 Km

75 Km

1 Km

110 Km

Trumon 1. Pantai Trumon

5 Km

114 Km

0,5 Km

109,5 Km

4. Gunong Pinto Angen

8 Km

117 Km

5. Pantai Calok Bate

7 Km

116 Km

6. Alam Trumon

1,5 Km

109 Km

7. Benteng Kuta Bate Gampong Keude

0,5 Km

109,5 Km

3 Km

112 Km

7 Km

116 Km

3 Km

112 Km

1 Km

110 Km

7 Km

116 Km

1. Gunung Tengku

6 Km

120 Km

2. Makam Tengku

8 Km

122 Km

2. Pulau Trumon 3. Masjid Tua/Makam Raja

8. Komplek Rumah Raja Trumon 9. Batu Bertulis/Batu Panton Bili

Bersurat

Gampong

10.Kuburan Nek Raya Bate Gampong Kuta Tua 11.Lapangan Terbang Peninggalan Jepang 12.Makam Kuburan Syahid di G. Kapur 6

Trumon Timur

Sumber : Dinas Budparpora Kabupaten Aceh Selatan



Berbagai sarana penunjang bagi wisatawan seperti restoran/rumah makan, hotel dan penginapan telah tersedia dan sebagian besar terletak dipinggir pantai dan menghadap ke laut dengan panorama yang sangat indah. Tabel II-116 Perkembangan Jumlah Hotel dan Penginapan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 No.

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

% Pertumbuhan

-

-

-

-

-

-

1.

Hotel berbintang

2.

Hotel Melati

17

17

18

19

17

-

3.

Kamar Tersedia

28

38

45

51

227

51,98

4.

Rata-rata

20

25

27

32

328

74,97

penggunaan

kamar per hari Sumber : Dinas Budparpora Kabupaten Aceh Selatan (diolah).

Sampai saat ini (tahun 2012) sudah terdapat hotel kategori Melati sebanyak 17 unit dengan jumlah kamar yang tersedia sebanyak 227 kamar. Restoran dan rumah makan juga menunjukan perkembangan yang cukup baik di Kabupaten Aceh Selatan. Selama tahun 2012 jumlah rumah makan meningkat menjadi 70 unit dari tahun 2009 yang hanya 27 unit. Sementara warkop/cafe menunjukkan penurunan dari 180 unit pada tahun 2009 menjadi 59 unit pada tahun 2012. Tabel II-117 Jumlah Rumah Makan di Kabupaten Aceh Selatan Uraian

2009

2010

2011

2012

% Pertumbuhan

1.

Rumah Makan

27 unit

45 unit

52 unit

70 unit

26,89

2.

Warkop/café

180 unit

195 unit

204 unit

59 unit

-24,34

No.

Sumber : Disbudparpora Kab.Aceh Selatan (diolah).

Guna mengoptimalkan potensi para wisata tersebut, terbuka peluang bagi investor untuk mengembangkan sarana dan prasarana wisata. Untuk itu, pemerintah daerah berupaya memberi kemudahan berupa pelayanan yang baik dalam pengurusan usaha dan informasi yang jelas. Kinerja pembangunan pelayanan urusan pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II-118 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata No 1.

Indikator Jumlah Kunjungan Wisata

Tahun

%

2008

2009

2010

2011

2012

Pertumbuhan

11.939

12.058

14.000

15.400

324.800

93,61

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Aceh Selatan



Terlihat bahwa jumlah kunjungan bertambah rata-rata 93,61 persen selama periode 2008-2012. Untuk mendudukung pengembangan sektor pariwisata tersebut maka perlu dilakukan ; promosi wisata melalui media cetak dan elektronik, membangun sarana dan prasarana pariwisata yang representatif, meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan dengan pelaku usaha wisata serta sosialisasi wisata islami. 2.3.2.5 Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan memiliki wilayah laut yang cukup luas dengan potensi sumber daya ikan yang beragam seperti ikan tuna, cakalang, tenggiri, udang dan ikan karang. Ikan tuna, cakalang, termasuk ikan karang sangat potensial untuk dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menambah devisa bagi negara. Potensi perikanan tangkap mencapai 60.000 ton per tahun. Namun, usaha perikanan tangkap pada umumnya masih menggunakan alat, teknik dan armada yang relatif sederhana, sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal. Kondisi ini membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya melalui modernisasi peralatan, teknologi dan armada penangkapan ikan. Perkembangan produksi perikanan Kabupaten Aceh Selatan selama tahun 2008-2012 menunjukkan perkembangan yang meningkat. Produksi berasal dari hasil perikanan tangkap (perikanan laut dan perairan umum) serta dari kegiatan budidaya. Total produksi perikanan Kabupaten Aceh Selatan untuk tahun 2012 mencapai 12.637,18 Ton. Tabel II-119 Perikanan Laut di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 No

Kecamatan

Produksi Perikanan Laut (ton) 2008

2009

2010

2011

2012

1

Trumon

1.111

632

309,40

377,81

282

2

Trumon Tengah

-

-

-

-

-

3

Trumon Timur

-

-

-

-

-

4

Bakongan

1.635

1.105

2.156,56

2.274,99

1.077,60

5

Kota Bahagia

-

-

-

-

-

6

Bakongan Timur

829

978

659,82

687,18

753,85

7

Kluet Selatan

175

100

128,30

138,66

121,92

8

Kluet Timur

-

-

-

-

-

9

Kluet Utara

256

142

177,64

179,02

207,26

10

Kluet Tengah

-

-

-

-

-

11

Pasie Raja

130

138

152,06

178,02

171,25

12

Tapaktuan

1.292

1.121

1.390,77

1.504,08

1.998,76

13

Samadua

191

225

257,54

227,09

224,40

14

Sawang

1.966

3.162

2.867,08

3.042,56

4.799,29

15

Meukek

1.888

1.425

1.383,63

1.438,56

1.298,60

16

Labuhanhaji

1.218

2.297

2.075,01

1.809,18

1.145,40

17

Labuhanhaji Timur

237

168

131,51

138,72

132,00

18

Labuhanhaji Barat

384

196

206,28

218,17

196,80

11.895,60

12.154,14

12.401,13

Tota l

11.312,00

11.689,00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan.



Kecamatan Labuhanhaji, Meukek, Sawang, Tapaktuan dan Bakongan merupakan sentra produksi perikanan laut Aceh Selatan. Perkembangan produksi perikanan tersebut (khususnya perikanan tangkap) juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana/peralatan penangkapan ikan itu sendiri, disamping faktor cuaca. Untuk armada penangkapan ikan saat ini dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu Kapal Motor (KM), Perahu Motor (PM) dan Perahu Tanpa Motor (PTM). Tabel II-120 Perkembangan Jumlah Nelayan dan Sarana Perikanan Tangkap Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2012 No

Sarana Perikanan Tangkap (unit)

Uraian

1

Kapal Motor (KM)

2

Perahu Motor (PM)

3

Perahu Tanpa Motor (PTM)

4

Nelayan

2008

2009

2010

2011

2012

559

558

544

521

531

1.124

1.155

1.110

1.091

1.145

650

566

2.185

450

388

7.563

7.938

7.564

7.429

7.391

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dilihat dari jenis alat tangkap yang umum digunakan oleh nelayan Kabupaten Aceh Selatan adalah pancing, jaring insang (gill net), jaring udang (trammel net), pukat cincin (purse saine), payang, rawai, tonda, pukat pantai dan bagan. Sedangkan alat penangkapan ikan di perairan umun terdiri dari pancing, jaring udang, serok, bubu, jala dan jaring angkat. Tabel II- 121 Perkembangan Jenis Alat Tangkap Perikanan Laut Kabupaten Aceh Selatan No

Uraian

Jenis alat tangkap (unit) 2008

2009

2010

2011

2012

Jaring Insang

440

903

541

514

504

2

Rawai

296

32

296

291

586

3

Pancing tonda

279

279

209

204

554

4

Pancing

3.307

2.875

2.941

2.017

2.063

5

Jaring Angkat

-

-

105

105

112

6

Pukat Kantong

53

35

72

56

36

7

Pukat Cincin

75

78

83

93

105

8

Lainnya

191

257

190

164

293

1


Perikanan budidaya, terdiri dari budidaya ikan air tawar di kolam dan budidaya ikan air payau (tambak). Luas areal budidaya perikanan di Aceh Selatan sampai dengan tahun 2012 mencapai 62,2 hektar dengan produksi 236,05 ton.



Tabel II-122 Perkembangan Perikanan Budidaya Kabupaten Aceh Selatan 2012 Luas Areal (ha) No

Kecamatan

Tambak

Kolam

Produksi (ton) Jumlah

Tambak

Kolam

Jumlah

1

Trumon

-

3,38

3,38

-

8,32

8,32

2

Trumon Timur

-

0,76

0,76

-

4,48

4,48

3

Bakongan

-

1,61

1,61

-

9,54

9,54

4

Bakongan Timur

-

1,52

1,52

-

4,76

4,76

5

Kluet Selatan

-

6,16

6,16

-

18,73

18,73

6

Kluet Timur

-

5,07

5,07

-

22,74

22,74

7

Kluet Utara

-

5,95

5,95

-

17,27

17,27

8

Kluet Tengah

-

2,18

2,18

-

7,36

7,36

9

Pasie Raja

-

4,50

4,50

-

13,13

13,13

10

Tapaktuan

-

1,65

1,65

-

3,58

3,58

11

Samadua

-

1,80

1,80

-

1,56

1,56

12

Sawang

-

3,40

3,40

-

19,86

19,86

13

Meukek

25,72

14

Labuhanhaji

15

-

5,48

5,48

-

25,72

1,00

2,16

3,16

0,35

6,45

6,80

Labuhanhaji Timur

-

3,24

3,24

-

13,84

13,84

16

Labuhanhaji Barat

-

11,83

11.83

-

49,55

41,55

17

Kota Bahagia

-

0,32

0,32

-

1,70

1,70

18

Trumon Tengah

-

1,19

1,19

-

7,46

7,46

1,00

62,2

62,2

0,35

236,05

236,05

Total


Produktivitas perikanan selama dua tahun terakhir menunjukan hasil yang positif, walaupun ada masa-masa dimana terjadi penurunan produksi. Capaian kinerja pelayanan bidang perikanan kelautan tidak lepas dari upaya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina kelompok-kelompok nelayan yang ada. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga kelestarian sumber daya hayati perikanan agar dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya kemakmuran nelayan dan masyarakat tanpa merusak lingkungan, termasuk upaya antisipasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis perikanan budidaya perlu ditingkatkan karena masih banyak lahan-lahan terlantar yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan termasuk lokasi minapolitan, namun selama ini belum digunakan secara optimal. Untuk itu perlu dimaksimalkan dengan dukungan dunia usaha dan lembaga keuangan untuk pengembangan pembangunan ekonomi Aceh Selatan, khususnya pengembangan usaha perikanan budidaya (minapolitan), perikanan tangkap dan sektor perikanan lainnya. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan pada masing-masing indikator dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel II-123 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan No

Tahun

Indikator 2008 11.671,49 ton

2009 12.702,3 ton

2010 11.895,30 ton

2011 12.154,14 ton

2012 12.488,09

102,51

108,50

99,32

99,01

102,03

22,20/Kg/jiwa/th

24,01/Kg/jiwa/th

28/Kg/jiwa/th

32/Kg/Jiwa/th

92,92

92,35

100

106,67

Jumlah Kelompok Nelayan

200

154

154

154

155

Cakupan bina kelompok nelayan

100

100

100

100

-

1.

Produksi perikanan

2.

Persentase pencapaian produksi perikanan

3.

Konsumsi ikan

4.

Persentase Pencapaian konsumsi ikan

5. 6.

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikananan Kab. Aceh Selatan

Dalam rangka memdukung pembangunan di bidang kelautan dan perikanan tersebut juga perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusianya baik SDM aparatur pada Dinas Kelautan dan Perikanan maupun masyarakat nelayan serta penyusunan data base kelautan dan perikanan yang lebih baik. Peran Kelompok Masyarakat Pengawasan (Pokmaswas) dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan perlu terus ditingkatkan pembinaannya serta memperbanyak sosialisasi penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut. Berbagai sarana dan prasarana perikanan juga perlu dibenahi kembali seperti Balai Benih Ikan (BBI) Alue Paku, pengembangan dan peningkatan kawasan minapolitan di Kluet Raya harus menjadi perhatian agar lebih produktif serta penataan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Selama ini pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) hampir berada di setiap kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan dan banyak diantaranya yang tidak fungsional. Oleh karena itu pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) harus fokus pada lokasi tertentu yang memiliki potensi di bidang perikanan tangkap. Prioritas pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) diantaranya Labuhanhaji, Sawang Ba’u, Tapaktuan dan Bakongan. Sarana dan prasarana lainnya yang perlu dikembangkan adalah coold storage , pabrik es dan tempat pemasaran hasil perikanan. Saat ini hanya ada 2 unit pabrik es dari 9 unit yang dibutuhkan sedangkan pasar tempat penjualan ikan baru ada 7 unit pasar ikan dari 18 unit yang dibutuhkan.



2.3.2.6 Perdagangan Secara umum selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah usaha perdagangan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan mengalami perubahan yang fluktuatif sejalan dengan kondisi perekonomian daerah dan nasional. Jenis usaha perdagangan yang berkembang di kabupaten ini adalah jenis usaha menengah dan kecil. Pemerintah daerah berupaya untuk mengembangkan sektor perdagangan tersebut yang disinergiskan dengan pengembangan sektor pertanian. Dengan berkembangnya sektor perdagangan diharapkan terjadinya ekspansi (perluasan) kegiatan ekonomi. Untuk itu, harus didukung dengan regulasi dibidang perizinan yang dilaksanakan dengan sistem One Stop Service (Pelayanan satu pintu) oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Aceh Selatan. Sektor perdagangan juga memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap PDRB Kabupaten Aceh Selatan. Pada tahun 2012 nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan sektor perdagangan mencapai Rp. 406,05 milyar. Tabel II-124 Perkembangan Sektor Perdagangan Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang Diberikan No.

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Perusahaan Besar (PB)

22

11

5

9

-

2.

Perusahaan Menengah (PM)

29

46

20

19

17

3.

Perusahaan Kecil (PK)

266

275

235

259

155

Jumlah

317

332

260

287

172

Sumber : Disperindagkop & UKM dan KPPT Kabupaten Aceh Selatan.

Komoditi perdagangan yang menjadi andalan adalah: pala, nilam, pinang, kacang tanah, kacang kedelai, kelapa, ikan keumamah/ikan kayu, ikan teri dan sarang burung walet. Kinerja pelayanan urusan perdagangan dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yang rata-rata mencapai 13,71% serta meningkatnya cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal. Pelayanan dukungan promosi maupun peningkatan kualitas produk unggulan terus dilakukan seiring dengan persaingan global yang semakin tajam. Tabel II-125 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan No

Indikator

1.

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

2.

Jumlah kelompok pedagang/usaha informal dan formal

3.

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

2008 13,31%

2009 14,00%

-

1.174

-

100

Tahun 2010 14,07%

2011 13,83%

13,36%

1.325

1.391

-

100

100

-

2012

Sumber : Disperindagkop Aceh Selatan.



Persoalan utama urusan perdagangan adalah bagaimana merebut peluang pasar untuk pamasaran berbagai komoditi unggulan yang dimiliki serta belum adanya data yang konfrehensif terkait kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat Aceh Selatan. Lemahnya dukungan sumber daya manusia, sarana/ prasarana dan modal bagi pedagang kaki lima dan pelaku usaha dipasar tradisionil. Disisi lain Pemerintah daerah juga berkewajiban melakukan perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen baik menyangkut mutu produk yang diperdagangkan maupun pemantauan harga untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan sembilan bahan pokok yang dijual di pasar. Pengawasan terhadap konsumen dan pedagang tersebut baru dapat dilakukan 3 kali dalam setahun, seharusnya 12 kali dalam setahun. Promosi potensi dan produk lokal kabupaten Aceh Selatan perlu dilakukan secara intens agar dapat mengembangkan akses pasar dan mendatangkan investor. Promosi tersebut selama ini hanya dilakukan melalui keikutsertaan dalam kegiatan pameran investasi yang dilaksanakan secara nasional dan baru dapat dilakukan sebanyak satu kali dalam setahun. Diharapkan keikutsertaan dalam pameran investasi ini dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang dalam rangka meningkatkan daya saing, promosi potensi daerah serta pembukaan akses pasar yang lebih luas bagi produk UMKM Kabupaten Aceh Selatan. 2.3.2.7 Perindustrian. Sektor industri merupakan salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi relatif besar terhadap PDRB. Oleh karena itu, pengembangan sektor industri harus dilaksanakan dengan mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dengan memperbesar cakupan industri kecil menengah serta ramah lingkungan. Jenis usaha industri yang berkembang di Kabupaten Aceh Selatan umumnya bergerak pada jenis industri kecil dan kerajinan rumah tangga antara lain industri manisan pala/kue pala, sirup pala dan kacang asin (gongseng), sandang, kayu, barang-barang dari kayu, penerbitan/percetakan, barang-barang kimia, tanah liat, semen, kapur, gips, barang logam, furniture, perhiasan, meubel dan pemeliharaan, reparasi.



Tabel II-126 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja pada Sektor Industri di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010-2012 No A

Jenis Industri

2012

Industri Formal 449 Unit

470 Unit

289 Unit

2. Tenaga Kerja

1.796 orang

1.880 orang

2.470 orang

3. Nilai Investasi

Rp.18.561.010.000,-

Rp.24.271.010.000,-

Rp.27.096.010.000,-

Rp.85.231.068.00,-

Rp.106.538.835.000,-

Rp.109.939.010.585,-

Rp.59.661.542.000,-

Rp.71.593.850.400,-

Rp.82.454.257.938

1. Jumlah Unit Usaha

4. Nilai Produksi 5. Nilai BB/BP B

Perkembangan 2011

2010

Industri Non Formal 1. Jumlah Unit Usaha 2. Tenaga Kerja

175 Unit

509 Unit

500 unit

354 orang

1.121 orang

1.268 orang

3. Nilai Investasi

Rp.437.500.000,-

Rp.1.018.000.000,-

Rp.11.352.482.000,-

4. Nilai Produksi

Rp.1.909.770.000,-

Rp.3.817.500.000,-

Rp.70.831.229.000,-

5. Nilai BB/BP

Rp.1.336.839.000,-

Rp.2.481.375.000,-

Rp.34.852.578.000

Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Selatan.

Sektor industri juga potensial dalam menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor ini mencapai 2.150 orang, lalu tahun 2012 meningkat menjadi 3.738 orang yang terserap pada 789 unit usaha. Artinya setiap 1 unit usaha industri menampung rata-rata 5 orang tenaga kerja. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perindustrian di Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator sebagaimana Tabel berikut: Tabel II-127 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian No

Indikator

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

1.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

4,19

4,04

3,97

3,88

3,79

2.

Pertumbuhan sektor Industri dalam PDRB

6,23

5,63

7,79

4,07

6,05

3.

Jumlah kelompok pengrajin

477

540

546

984

984

4.

Cakupan bina kelompok pengrajin

100

100

100

100

100

Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kabupaten Aceh Selatan

Produk daerah (lokal) Kabupaten Aceh Selatan yang diproduksi oleh industri rumah tangga (home Industry) saat ini relatif belum mampu bersaing baik dari segi kemasan, rasa dan bentuk. Seiring dengan upaya peningkatan kualitas produk lokal tersebut agar mampu bersaing baik ditingkat provinsi, nasional maupun global diperlukan upaya peningkatan sumber daya pengelola/pengrajin industri rumah tangga tersebut. Untuk 5 tahun yang akan datang jumlah Industri formal kecil dan menengah yang dikembangkan direncanakan mencapai 1.091 unit dan industri non formal direncanakan sebanyak 709 unit. Saat ini kontribusi sektor perundustrian terhadap PDRB adalah sebesar 3,79 % dan diupayakan untuk ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang. II- 123 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


2.3.2.8 Transmigrasi. Perkembangan penempatan transmigrasi selama 2008-2012 di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel II-128 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Transmigrasi NO

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LOKASI

PENEMPATAN AWAL

EKSODUS/ MENGUNGSI THN KK JIWA

TAHUN

KK

JIWA

2

3

4

5

6

7

UPT-I SEUNEBOK PUSAKA UPT-II PADANG HARAPN UPT-III CUT BAYU UPT-IV LHOK RAYA UPT- V SEUNEBOK JAYA TSDP KEUDE TRUMON TSDP SIGLENG

88/89

300

1.720

2000

90/91

300

1.294

91/92

250

91/92

TSDP TITI POBIN TSDP ALUE BUJOK TSDP UJONG TANOH TSDP PANTON BILI JUMLAH

KEADAAN SEKARANG

TAHUN

THN

KK

JIWA

8

9

10

11

PENEMPATAN KEMBALI 13

161

1.070

2013

139

650

2006

2000

266

1.137

2013

34

157

2005

981

2000

45

82

2013

205

889

2005

200

755

2000

180

688

2013

109

67

2006

92/93

300

1.238

2000

251

1.025

2013

20

213

2007

91/92

150

565

2000

150

565

91/92

150

568

2000

150

568

91/92

150

543

2000

150

543

93/94

100

393

2000

100

393

95/96

180

608

2000

172

573

96/97

120

375

2000

110

332

-

2.200

9.040

1.735

6.976

447

1.986

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dari 11 lokasi transmigrasi (transmigrasi lokal) di Kabupaten Aceh Selatan yang ada saat ini, hanya 5 lokasi yang berfungsi serta ditempati sebanyak 447 Kepala Keluarga yang terdiri dari 1.986 jiwa. Peningkatan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi diharapkan mampu mengangkat dan menumbuhkan kembali minat warga Aceh Selatan untuk menjadi warga transmigrasi di 6 lokasi lagi yang belum dimanfaatkan. Dimana ke 6 lokasi tersebut masih mampu menampung sebanyak 1.735 Kepala Keluarga dan 6.976 jiwa. Idealnya jika 11 lokasi transmigrasi dimaksud berfungsi mampu menampung 2.200 Kepala Keluarga dan 9.040 jiwa. Dengan dilaksanakannya program pengembangan wilayah transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Aceh Selatan. Warga transmigrasi juga perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan tentang pengembangan potensi hidup mandiri, karena penyuluhan dan pelatihan terhadap transmigrasi lokal sampai saat ini belum dilaksanakan serta mengadakan dan meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendukung perpindahan dan penempatan warga transmigrasi. II- 124 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


2.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing (competitiveness) adalah salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia. 2.4.1

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur sebagai berikut:

2.4.1.1

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita) Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan, termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya. Secara umum kemampuan daya beli (pengeluaran perkapita rill) masyarakat Kabupaten Aceh Selatan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2008 pengeluaran perkapita rill masyarakat adalah Rp.600.213,- kemudian meningkat menjadi Rp. 604.590,- pada tahun 2009, meningkat lagi menjadi Rp. 606.470,- pada tahun 2010 dan sebesar Rp. 610.560 pada tahun 2011. Walaupun mengalami peningkatan namun pengeluaran perkapita rill masyarakat Kabupaten Aceh Selatan relatif masih dibawah pengeluaran perkapita rill masyarakat Provinsi Aceh secara keseluruhan. Pada tahun 2011 daya beli masyarakat di Provinsi Aceh adalah sebesar Rp. 615.600,-.



2.4.1.2 Produktivitas Total Daerah Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan tingkat produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan banyak membawa tingkat kesejahteran masyarakat manakala pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Kemampuan ekonomi juga dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Aceh Selatan. Tabel II-129 Kontribusi Sektor Ekonomi Uraian 2009

2010

2011

2012

% Pertumbuhan

40,68

39,77

40,07

40,75

0,04

Pertambangan dan Penggalian

1,19

1,30

1,43

1,34

3,01

3.

Industri Pengolahan

4,19

4,06

3,88

3,79

-2,48

4.

Listrik

0,23

0,21

0,20

0,20

-3,43

5.

Bangunan

15,36

16,56

17,00

16,90

2,42

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi

14,07

14,41

14,34

13,36

-1,29

3,92

3,92

3,89

4,16

1,50

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa

3,20

3,27

3,25

3,77

4,18

16,71

16,51

15,94

15,74

-1,48

1.

Pertanian

2.

7. 8. 9.

Tahun

Sumber : BPS Kab. Aceh Selatan (diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi sektoral terhadap PDRB ADHK Kabupaten Aceh Selatan masih didominasi oleh sektor pertanian, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor jasa, sektor industri pengolahan serta sektor bangunan. Kotribusi pertanian selama 2009-2012 meningkat rata-rata 0,04 persen. Lapangan usaha bangunan juga meningkat rata-rata 2,42 persen per tahun. Lapangan usaha keuangan/persewaan/jasa perusahaan juga bertambah rata-rata 4,18 persen per tahun. Sementara lapangan usaha jasa terlihat turun rata-rata 1,48 persen per tahun. Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, maka fokus pembangunan tetap diarahkan pada pembangunan sektor pertanian secara keseluruhan dengan membangun berbagai infrastrukturnya dan mengintensifkan lahan yang ada. Bagi investor masih terbuka peluang untuk berinvestasi di sektor tersebut termasuk membangun dan mengembangkan industri pengolahannya.



2.4.1.3 Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani. Tabel II-130 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan No

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Indeks yang diterima petani (lt)

110,38

118,42

127.51

133,36

127.16

2.

Indeks yang dibayar petani (lb)

111,99

118,70

122,45

127,88

131.71

3.

NTP

98,64

99,76

104,12

104,30

104,14

% Pertumbuhan 2,87 3,30 1,09

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan (diolah).

Berdasarkan data yang dirilis BPS Aceh Selatan, menunjukkan terjadinya peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) selama lima tahun terakhir, yaitu dari 98,64 pada tahun 2008 meningkat menjadi 104,12 tahun 2010 dan 104,14 pada tahun 2012, atau meningkat rata-rata sebesar 1,09 persen per tahun. Artinya, terjadi peningkatan kesejahteraan petani selama periode tersebut. 2.4.2. Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) guna dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antar kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan percepatan pembangunan kabupaten ini.



2.4.2.1 Perhubungan 2.4.2.1.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan bagi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kenderaan di kabupaten ini selama 5 tahun terakhir meningkat dari 8,48 kenderaan per kilometernya pada tahun 2008 menjadi 9,55 kenderaan per kilometernya pada tahun 2012 (meningkat rata-rata 2,41 persen per tahun). Kapasitas jalan yang ada relatif masih sangat memadai seiring dengan meningkatnya jumlah kenderaan. Ke depan yang harus menjadi perhatian adalah, tetap menjaga kondisi jalan yang ada serta memperbaiki jalan yang rusak sedang dan rusak berat. Tabel II-131 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO 1. 2. 3.

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

Panjang Jalan

942,61

942,62

942,62

942,62

942,62

Jumlah Kendaraan

7.994

8.330

8.990

8.994

8.998

Rasio

8,48

8,84

9,54

9,54

9,55

% Pertumbuhan 0,00 2,39 2,41

Sumber : Dishubkominfo Kab.Aceh Selatan (diolah).

2.4.2.1.2 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum selama 5 tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan yaitu dari 3.230 orang pada tahun 2008 menjadi 6.100 orang pada tahun 2012 (meningkat rata-rata 13,56 persen per tahun). Demikian juga jumlah barang yang terangkut, yaitu sebesar 5.560 ton barang pada tahun 2008 menjadi 7.810 ton barang pada tahun 2012 (naik rata-rata 7,03 persen per tahun). Tabel II-132 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO 1. 2.

Uraian

Satuan

Jumlah orang

Orang

Jumlah Barang

Ton

2008

3.230 5.560

2009

2010

2011

2012

4.150

4.250

5.230

6.100

6.330

6.450

7.310

7.810

% Pertumbuhan

13,56 7,03

Sumber :Dishubkominfo Kab.Aceh Selatan (diolah).



2.4.2.1.3

Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dalam 5 tahun terakhir meningkat setiap tahunnya. Penggunaan sarana perhubungan darat masih didominasi jasa perhubungan, disusul jasa perhubungan laut dan udara. Tabel II-133 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan 2008 NO 1. 2. 3.

2009

2010

2011

2012

Uraian Orang

Brng

Orang

Brng

Orang

Brng

Orang

Brng

Orang

Brng

Dermaga

969

1.668

1.245

1.899

1.275

1.935

1.569

2.193

1.830

2.343

Bandara

646

1.112

830

1.266

850

1.290

1.290

1.462

1.220

1.562

Terminal

1.615

2.780

2.075

3.165

2.125

3.225

3.225

3.655

3.050

3.905

Jumlah

3.230

5.560

4.150

6.330

4.250

6.450

6.450

7.310

6.100

7.810

Sumber :Dishubkominfo Kab.Aceh Selatan.

Kabupaten Aceh Selatan juga merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Aceh Barat, Nagan Raya dan Abdya) menuju wilayah Selatan Aceh hingga ke Sumatera Utara atau sebaliknya, sehingga Kabupaten Aceh Selatan merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Wilayah Pantai Barat Selatan Provinsi Aceh. Kondisi infrastruktur merupakan unsur penting yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat berfungsi dengan optimal dalam mendukung aksesibilitas Kabupaten ini. Daya saing lainnya di bidang sarana prasarana perhubungan adalah dimilikinya pelabuhan udara/laut dan terminal bus yang mampu menghubungkan antar kota antar provinsi. 2.4.2.2 Penataan Ruang 2.4.2.2.1 Ketaatan Terhadap RTRW Sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan, wilayah Kabupaten Aceh Selatan ditata menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan lindung meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai berikut: Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Permukiman, Kawasan Pendidikan, Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran, Kawasan Olah raga, Kawasan II- 129 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Wisata/Rekreasi, Kawasan Perumahan dan Permukiman, Kawasan Pemakaman Umum, Kawasan Khusus dan Kawasan Terbuka Non Hijau. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan terdapat kompensasi yang tak bisa dihindari dalam tata guna lahan, yaitu tingginya rasio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman daerah pinggiran kota. 2.4.2.2.2 Luas Wilayah Produktif Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Tabel II-134 Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Luas Wilayah produktif Luas Seluruh Wilayah Budidaya Rasio (1/2)

17.678

19.813

18.834

18.834

18.561

18.304

20.475

20.204

21.897

21.897

96,57

96,76

93,03

86,01

84,76

2. 3.

Selama lima tahun terakhir persentase luas wilayah produktif menunjukkan trend yang menurun. Pada tahun 2008 luas wilayah produktif mencapai 96,57 persen dari luas seluruh wilayah budidaya. Kondisi ini menurun menjadi 93,03 persen pada tahun 2010 dan menjadi 84,76 persen pada tahun 2012. Keadaan ini ditengarai karena terjadinya perubahan alih fungsi lahan. 2.4.2.2.3. Luas Wilayah Kebanjiran Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Luas wilayah kebanjiran sampai tahun 2012 mencapai 13,9 persen dari luas wilayah budidaya yang ada. Kondisi ini disebabkan beberapa faktor seperti rusaknya hutan di hulu DAS, terjadinya pengalihan fungsi lahan dan berkurangnya daerah serapan air serta kurangnya drainase. Tabel II-135 Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Aceh Selatan NO

Uraian

1.

Luas Wilayah Kebanjiran

2.

Luas Seluruh Wilayah Budidaya

3.

Rasio (1/2)

2008

2009

2010

2011

2012

0

0

0

0

305,5

18.304

20.475

20.204

21.897

21.897

0

0

0

0

13,9



2.4.2.3

Administrasi Keuangan

2.4.2.3.1 Jenis dan jumlah Bank dan Cabang-cabangnya Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum masih didominasi oleh bank konvensional, yang selama tahun 2008-2012 tumbuh rata-rata 1,40 persen per tahun. Sementara Bank Syariah masih tetap 1 unit. Tabel II-136 Jenis dan Jumlah Bank Umum dan Cabangnya di Kabupaten Aceh Selatan % Pertumbuhan

Jumlah NO

Sektor

1.

Konvensional

2.

Syariah Jumlah

2008

2009

2010

2011

2012

14

14

14

14

15

1

1

1

15

15

16

14

14

1,40

2,71

Sumber : BPS Aceh Selatan.

2.4.2.3.2 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang-cabangnya Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi resiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Penyelenggaraan asuransi dipisahkan menjadi dua yaitu perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional dan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Data yang ada menunjukkan tidak ada penambahan jumlah perusahaan asuransi di kabupaten ini selama 5 tahun terakhir.



Tabel II-137 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya Kabupaten Aceh Selatan NO

Sektor

1. 1.1. 1.2.

Perusahaan Asuransi Konvensional Syariah Jumlah Sumber : BPS Aceh Selatan.

2.4.2.3.3

2008

2009

Jumlah 2010

2011

2012

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Fasilitas perdagangan dalam analisa aspek daya saing daerah terdiri dari restoran, cafe, warkop dan sejenisnya serta ketersediaan penginapan. Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. Tabel II-138 Aspek Daya Saing Ketersediaan Restoran, Rumah Makan, Cafe/ Warkop No

Uraian

Tahun

% Pertumbuhan

2008 1

2009 2

2010 2

2011 2

2012 2

Rumah Makan

25

27

45

52

70

22,87

Cafe/warkop

180

180

195

204

59

-19,99

1

Restoran

2 3

14,87

Sumber : Disbudpora Kab. Aceh Selatan (diolah).

2.4.2.3.4

Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel

Jenis penginapan/hotel yang tersedia di Kab. Aceh adalah sebagai berikut : a. Hotel Berbintang Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut. Untuk hotel berbintang, kriteria II- 132 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar : Perizinan (Persetujuan Prinsip, Izin Usaha). Persyaratan Teknis: Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan. Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan hotel bintang dilaksanakan oleh PHRI. b. Hotel Melati Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang. Tersedianya fasilitas hotel dan restoran di Kabupaten Aceh Selatan merupakan capaian kinerja daya saing bidang perdagangan dan jasa. Namun fasilitas hotel yang tersedia masih bertaraf hotel melati. Demikian juga restoran dan rumah makan yang ada masih didominasi oleh warung kopi. Hotel melati bertambah rata-rata 19,42 persen per tahun. Rumah makan bertambah rata-rata 22,8% per tahun dan Restoran bertambah rata-rata 14,87% per tahun. Kondisi ini menunjukkan juga lambatnya perkembangan perekonomian daerah dan rendahnya daya beli masyarakat. Pembangunan hotel dan restoran baru merupakan salah satu pertanda bahwa potensi ekonomi masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Tabel II-139 Aspek Daya Saing Ketersediaan Jumlah Penginapan/ Hotel No

Uraian

1

Hotel melati

2

Hotel berbintang

Tahun 2008 7

2009 7

2010 8

2011 17

2012 17

-

-

-

-

-

% Pertumbuhan 19,42 -

Sumber : Disbudpora Kab. Aceh Selatan (diolah).

Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, pemerintah daerah akan terus mendorong dan mencari investor untuk berinvestasi di bidang ini. Hal tersebut dimungkinkan seiring perkembangan ekonomi daerah dan penataan infrastruktur daerah dalam rangka eksplorasi dan peningkatan pemanfaatan potensi daerah, termasuk menata Tapaktuan sebagai Ibu kota Aceh Selatan. 2.4.2.4

Ketersediaan Air Bersih

Air Bersih (clean Water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum (drinking water) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas: air II- 133 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal dan air sumur dalam. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih adalah proporsi jumlah RT menggunakan air bersih sebagai air minum. Tabel II-140 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kabupaten Aceh Selatan No 1.

Sumber Air Bersih Leding (Perpipaan)

2008

2.

Sumur Lindung

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sumur Tidak Terlindung Mata Air Terlindung Mata Air Tidak Terlindung Sungai Danau/Waduk Air Hujan Air Kemasan Lainnya Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih Jumlah Rumah Tangga Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (11/12) : Apa data ini sudah benar karena angkanya sudah tinggi

11. 12. 13.

2009

2010

2011 5.603 33.566

2012*

46.005

5.501 46.465

43.353

38.477

43.911

48.096

51.029

50.574

48.378

47.629

80%

85%

90,97%

96,06%

96,90%

Sumber: BPS * angka sementara

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Aceh Selatan pada saat ini terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk. Untuk pelayanan dengan sistem perpipaan meliputi hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Pengelolaan sistem jaringan perpipaan ini dilakukan oleh PDAM dengan cakupan pelayanan 2.719 RT yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Tabel II-141 Aspek Daya Saing Bidang Ketersediaan Air Bersih No

Uraian Persentase RT menggunakan air bersih - Pemakaian air bersih RT - RT berlangganan PDAM - Jumlah RT

Sumber: BPS * angka sementara

2008 80%

2009 85%

Tahun 2010 90,97%

2011 96,06%

2012* 96,90%

38.477 2.589 48.096

43.911 2.719 51.029

46.005 2.585 50.574

46.465 2.700 48.378

43.353 2.800 47.629



2.4.2.5

Fasilitas Listrik, Komunikasi dan Informatika

2.4.2.5.1 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan. Tabel II-142 Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kabupaten Aceh Selatan NO 1.

Uraian

Satuan

2010

2011

2012

Kebutuhan

GWH

54.465.974

60.708.136

66.708.618

- rumah tangga

GWH

49.019.376

54.637.358

60.037.756

- Komersial

GWH

1.906.309

1.912.307

2.178.901

- Public

GWH

1.904.887

1,982.444

2.009.999

- Industri

GWH

1.635.402

2.136.067

2.481.962

2.

Susut & Losses (T&D)

%

-

-

-

3.

Susut Pemakaian Sendiri

%

-

-

-

4.

Total Susut & Losses

%

11,21

8,7

11,15

5.

Faktor Beban

%

-

-

-

6.

Produksi

GWH

54.465.974

60.708.136

66.708.618

7.

Beban Puncak

MW

13,3

14,2

15,3

8.

Kapasitas Terpasang (Existing)

MW

8,274

8,274

7,199

9.

Cummulated Commited Projects

MW

8,058

7,658

9,858

10.

TOTAL KAPASITAS SISTEM

MW

10,860

10,940

12,190

11.

DAYA YANG DIBUTUHKAN*

MW

14,5

15,5

16,03

Sumber : PLN Tapaktuan

Tahun 2010 rasio ketersediaan listrik baru mencapai 57,06 persen, menurun menjadi 53,38 pada tahun 2011 dan menurun lagi menjadi 44,91 persen pada tahun 2012. Penurunan ini disebabkan semakin bertambahnya kebutuhan terhadap energi listrik,yang tidak diimbangi dengan kapasitas terpasangnya. Untuk itu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik tersebut dan guna meningkatkan daya saing daerah, perlu penambahan kapasitas terpasang litrik melalui pembangunan pembangkit listrik oleh PLN baik dengan membangun PLTU maupun menggunakan energi alternatif seperti tenaga surya, tenaga bayu dan lainnya. Semua ini harus mengacu kepada Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) yang disusun oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Aceh Selatan ataupun dokumen Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN).



2.4.2.5.2 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga. Pada tahun 2010 persentasenya adalah 67,71 persen, meningkat menjadi 71,98 persen pada tahun 2011 dan sebesar 75,34 persen tahun 2012. Artinya masih ada sebesar 24,66 persen rumah tangga di Kabupaten Aceh Selatan yang menggunakan energi lain sebagai daya penerangnya. Tabel II-143 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Aceh Selatan No

Uraian

1. 2. 3. 4. 5.

RT dengan daya 450 watt RT dengan daya 900 watt RT dengan daya 1.300 watt RT dengan daya 2.200 watt RT dengan daya > 2.200 watt Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik Jumlah Rumah Tangga Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6)/(7)

6. 7. 8.

2010

2011

2012

20.333 10.421 1.010 499 67

21.988 10.877 1.111 508 71

22.338 11.678 1.213 578 78

32.330

34.555

35.885

47.746

48.000

47.629

67,71

71,98

75,34

Sumber : PLN Tapaktuan

2.4.2.5.3

Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa hand-phone (HP) dan telepon rumah biasa. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon adalah proporsi jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah penduduk.



Perkembangan jaringan telekomunikasi dalam beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan, terlihat dengan banyaknya penggunaan perangkat tersebut oleh masyarakat baik dalam bentuk telepon seluler (HP) maupun telepon kabel. Sampai dengan tahun 2012 terdapat 1.842 penduduk yang memiliki telepon PSTN. Kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2008 dimana terdapat 1.701 penduduk yang memiliki telepon PSTN. Jika dilihat dari sebaran pada tiap kecamatan yang ada, maka jaringan telepon telah terjangkau di hampir seluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan. 2.4.3 Fokus Fasilitas Iklim Berinvestasi Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan serta tersedianya berbagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi tersebut. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain fasilitas keamanan dan ketertiban wilayah, kemudahan proses perizinan dan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. 2.4.3.1 Keamanan dan Ketertiban 2.4.3.1.1 Angka Kriminalitas Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya rata-rata terjadinya berapa tindak kriminalitas dalam satu bulan untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, semakin tinggi pula tingkat keamanan masyarakat. Tabel II-144 Angka Kriminalitas Kabupaten Aceh Selatan No

Jenis Kriminal

2008

2009

2010

2011

2012

Jumlah kasus Narkoba

13

14

17

10

18

2.

Jumlah kasus Pembunuhan

1

1

0

2

0

3.

Jumlah Kejahatan Seksual

0

0

2

4

2

4.

Jumlah kasus Penganiayaan

5

7

18

8

11

5.

Jumlah kasus Pencurian

9

13

17

12

10

6.

Jumlah kasus Penipuan

1

2

2

3

4

7.

1

0

0

0

0

53

120

113

128

122

9.

Jumlah kasus Pemalsuan uang Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun Jumlah Penduduk

210.111

211.564

204.667

206.194

208.160

10.

Angka Kriminalitas (8)/(9)

2,52

5,67

5,52

6,21

5,86

1.

8.

Sumber : Polres Aceh Selatan.



Berdasarkan data yang ada menunjukkan angka kriminalitas cenderung fluktuatif dengan rata-rata 5,2 kasus per 10.000 penduduk. Pada umumnya kasus kriminal yang menonjol adalah penganiayaan dan pencurian. 2.4.3.1.2 Jumlah Demonstrasi Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan tahun 2012 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Tabel II-145 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Aceh Selatan No

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

Bidang Politik

1

3

3

2

3

2

Ekonomi

4

1

3

1

2

3

Kasus pemogokan kerja

-

-

-

-

-

1

4

Sosial budaya Jumlah Demonstrasi/Unjuk 5 Rasa Sumber : Polres Aceh Selatan.

3

1

2

2

2

8

5

8

5

7

Demikian juga jumlah demonstrasi yang terjadi juga relatif rendah dengan ratarata 6,6 kali demonstrasi pertahun. Artinya, baik dilihat dari sisi tindak kriminal maupun demonstrasi yang terjadi, Kabupaten Aceh Selatan cukup kondusif sebagai tempat untuk berinvestasi. Hal ini didukung pula dengan adanya kepastian hukum dalam hal perizinan dan pertanahan, kemudahan dalam pengurusan perizinan serta kemudahan dalam perpajakan dan pungutan liar lainnya. 2.4.3.2 Kemudahan Perizinan Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung pada daya saing yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi yang relatif mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses II- 138 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Jenis perijinan yang dianalisis antara lain: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Gangguan (HO). Untuk meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah menerapkan pelayanan perizinan satu pintu (One Stop Services), dalam proses perizinan melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Aceh Selatan. Kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi. Dengan kemudahan perizinan berinvestasi diharapkan akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Aceh Selatan. Tabel II-146 Lama Proses Perijinan Kabupaten Aceh Selatan No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uraian

Lama Mengurus (hari)

SIUP TDP IUI TDI IMB HO

3 hari 3 hari 5 hari 3 hari 14 hari 15 hari

Jumlah Persyaratan (dokumen) 3–6 8 7 10 12

Biaya Resmi (rata-rata maks Rp) Bebas biaya Bebas biaya Bebas biaya Bebas biaya Sesuai Qanun Daerah Sesuai Qanun Daerah

Hal yang penting ke depan adalah promosi investasi yang sistematis baik melalui sebaran profil investasi daerah, maupun membentuk tim investasi daerah. Hingga saat ini belum ada SKPD khusus yang menangani bidang investasi ini di Kabupaten Aceh Selatan. 2.4.3.3 Pengenaan Pajak Daerah Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Contoh pajak daerah antara lain, yaitu: pajak penerangan jalan, pajak reklame dan pajak restoran/hotel. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda dan II- 139 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


retribusi sejenis lainnya. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya berasal dari Pos Pajak Daerah. Perkembangan penerimaan pajak daerah selama tahun 2008 sampai dengan 2011 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2008 penerimaan pajak daerah tercatat sebesar Rp. 2.142.911.817,83 meningkat pada tahun 2009 menjadi Rp.2.701.976.258,00 dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 3.870.111.774, atau meningkat rata-rata 15,93% per tahun. Kenaikan penerimaan tertinggi terjadi pada pos retribusi daerah yang meningkat rata-rata 31,53 persen per tahun. Untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan, yaitu rata-rata -10,27 persen per tahun selama 2008-2011. Upaya penyesuaian terhadap regulasi yang baru mutlak segera dilakukan agar daya saing di bidang pajak daerah mampu segera diakomodir. Secara rinci penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan selama kurun waktu 2008-2011 dapat dilihat tabel berikut. Tabel II-147 Aspek Daya Saing Bidang Pengenaan Pajak Daerah No 1

2

3 4

Uraian Pajak daerah - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Galian C - Pajak sarang Burung Walet - Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Retribusi daerah - Retribusi Jasa Umum - Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Perizian Tertentu Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2008

2009

2010

2.142.911.817,83 15.570.720,00 694.445.236,00 1.972.400,00 43.745.100,00 1.049.346.551,00

2.701.976.258,00 26.439.400,00 804.006.722,00 10.944.700,00 51.904.070,00 1.121.265.508,00

3.256.134.198,00 38.188.530,00 788.848.746,00 10.655.000,00 92.733.850,00 1.538.090.393,00

312.826.550,00 25.000.000,00

597.415.858,00 90.000.000,00

360.117.679,00 427.500.000,00

-

-

-

% Pertumbuhan 3.870.111.774 15,93 49.801.985,00 941.080.985,00 10.325.000,00 114.955.600 1.839.730.941,00 2011

674.147.374,00 60.000.000,00 180.070.500,00

1.949.123.474,92 1.147.706.119,00 682.191.755,92 119.225.600,00

2.266.075.863,00 1.209.453.538,00 657.001.075,00 399.621.250,00

2.002.526.746,00 1.118.362.496,00 641.044.500,00 243.119.750,00

5.833.238.117,00 4.502.565.135,00 993.870.482,00 336.802.500,00

31,53

1.345.899.067,83

1.501.418.504,83

1.955.876.359,26

1.580.862.233,23

4,10

9.065.982.718,08

9.795.156.100,00

10.371.377.316,00

5.877.002.991,86

-10,27

Sumber : DPKKD Kab. Aceh Selatan (diolah).

Pengenaan pajak Daerah tersebut tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memberatkan masyarakat serta dunia usaha. 2.4.3.4 Peraturan Daerah (Perda)/Qanun yang Mendukung Iklim Usaha Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal. Melalui Perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi, yaitu Perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan II- 140 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


jasa serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan. Terkait hal tersebut, Perda yang diterbitkan dan terkait dalam mendukung iklim pengembangan usaha di Kabupaten Aceh Selatan hanya ada 1 (satu) Perda/Qanun, yaitu Perda Nomor 5 tahun 1996 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Namun demikian, untuk pengurusan izin usaha seperti SIUP, TDP, IUI dan TDI Pemerintah Daerah telah dibebaskan biaya pengurusannya. 2.4.3.5

Status Gampong (Persentase Terhadap Total Gampong)

Gampong

Berstatus

Swasembada

Pembangunan gampong dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi gampong yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan gampong dan pembangunan sektor yang lain di setiap gampong akan mempercepat pertumbuhan gampong menjadi gampong swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan gampong diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi Gampong maupun peluang yang ada untuk berkembang. Berdasarkan kriteria status, gampong/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni gampong swadaya (tradisional); gampong swakarya (transisional) dan gampong swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi gampong tersebut adalah sebagai berikut : 1) Gampong Terbelakang atau Gampong Swadaya Gampong terbelakang adalah gampong yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di gampongnya. Biasanya gampong terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasaranan penunjang yang mencukupi. 2) Gampong Sedang Berkembang atau Gampong Swakarsa Gampong sedang berkembang adalah gampong yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Gampong swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana gampong yang biasanya terletak di daerah peralihan gampong terpencil dan kota. Masyarakat pegampongan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong. 3) Gampong Maju atau Gampong Swasembada II- 141 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


Gampong maju adalah gampong yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik gampong secara maksimal. Kehidupan gampong swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pegampongan maju. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status gampong menjadi gampong swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan gampong swasembada dapat dilihat dari persentase gampong/kelurahan berstatus swasembada terhadap total gampong/kelurahan. Persentase gampong/kelurahan berstatus swasembada terhadap total gampong/kelurahan adalah proporsi jumlah gampong/kelurahan berswasembada terhadap jumlah gampong/ kelurahan. Tabel II-148 Jumlah Gampong Swasembada Kabupaten Aceh Selatan No

Uraian

1.

Jumlah Gampong/Kelurahan Swadaya

2. 3. 4. 5.

Jumlah Gampong/Keluarahan Swakarya Jumlah Gampong/Kelurahan Swasembada Jumlah Gampong/Kelurahan (1) + (2) + (3) Persentase Gampong berstatus swasemda dibagi jumlah Gampong/kelurahan (3)/(4)

2008

248

2009

248

2010

248

2011

2012*

-

-

99

99

149

149

248

248

60,08

60,08

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk. Disinilah peran BKPP, KORPRI, ORTALA dan lembaga pendidikan untuk saling berkontribusi dan bersinergi memberi perhatian yang serius dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk dapat bersaing ditingkat nasional, provinsi dan daerah lain termasuk tenaga perpustakaan dan arsip. II- 142 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN


2.4.4.1 2.4.4.1.1

Ketenagakerjaan Rasio Lulusan (S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3. Tabel II-149 Persentase Lulusan S1/S2/S3

NO

Ijazah Tertingi

Jumlah Penduduk (jiwa)

Persentase (%)

37,60 1.

SD

78.266

2.

SMP

37.494

3.

SMA

44.543

4.

Perguruan Tinggi

11.494

5.

Jumlah penduduk

208.160

18,01

21,40

5,52

-

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan (diolah).

Berdasarkan data yang dirilis Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan persentase tingkat pendidikan tenaga kerja yang menyelesaikan S1, S2 dan S3 sampai tahun 2012 hanya mencapai 5,52 persen dari jumlah penduduk. Bagian terbesar masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar. Untuk itu kedepan pemerintah daerah harus lebih banyak melakukan diklat teknis oleh BLK-BLK yang ada di Kabupaten Aceh Selatan bagi peningkatan kualitas tenaga kerja tersebut.



2.4.4.1.2 Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja di Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini : Tabel II-150 Aspek Daya Saing Bidang Sumber Daya Manusia

No 1 2

Uraian Penduduk < 15 dan > 64 tahun Penduduk 15 – 64 tahun Rasio ketergantungan

2008 79.251

2009 79.760

Tahun 2010 73.509

130.964 60,51

131.804 60,51

138.494 57,21

2011 77.759

2012 77.751

128.435 60,54

130.409 60,00


Struktur dan komposisi penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Aceh Selatan relatif menunjukkan angka yang berfluktuatif, dimana setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 60 orang penduduk yang tidak produktif. Sedangkan dari sisi kualitas SDM, dengan adanya perguruan tinggi dan lembaga-lembaga keterampilan yang ada, diharapkan akan mampu menopang kebutuhan pasar tenaga kerja.


BAB II. : Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil;

Recommend Documents