BAB II KONSEP KEBENARAN MATERIIL ATAS AKTA PERALIHAN SAHAM YANG DIBELI DARI HASIL KORUPSI Konsep Kebenaran Materiil Melalui Teori Pembuktian

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB II KONSEP KEBENARAN MATERIIL ATAS AKTA PERALIHAN SAHAM YANG DIBELI DARI HASIL KORUPSI

2.1. Kebenaran Materiil 2.1.1. Konsep Kebenaran Materiil Melalui Teori Pembuktian Kebenaran Materiil dikenal sebagai kebenaran yang dicari dalam hukum acara materiil, atau yang dikenal dengan hukum acara pidana. Hal ini berbeda dengan kebenaran formil yang dijumpai dalam hukum acara perdata. Kebenaran materiil merupakan kebenaran yang sesungguh-sungguhnya yang meliputi semua sisi sejak awal kejadian sampai akhir, sedangkan dalam kebenaran formil hanya merupakan kebenaran yang tersurat saja, atau dapat dikatakan bahwa kebenaran formil merupakan suatu bagian dalam kebenaran materiil. Untuk dapat memahami konsep kebenaran materiil, yang dijumpai dalam hukum pidana sebagai hukum formil, maka akan lebih jelas bila ditinjau melalui teori pembuktian dalam hukum acara. Dalam hukum acara di pengadilan kita dikenal 3 (tiga) macam teori pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo, yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa didalam sidang, yaitu : 7

12 TESIS

TANGGUNG JAWAB ...

Rr. MIRA INDAH LISTIYANI


13

1. teori pembuktian negatif sebuah teori dimana untuk memperoleh kebenaran, terdapat larangan bagi hakim untuk mencari bukti 2. teori pembuktian positif sebuah teori dimana untuk memperoleh kebenaran, terdapat perintah bagi hakim untuk mencari bukti 3. teori pembuktian bebas sebuah teori dimana untuk memperoleh kebenaran, hakim dibebaskan dalam menentukan. Teori-teori kebenaran dalam pengadilan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menggali bukti-bukti demi mencapai kebenaran, yang akan digunakan dalam memutus suatu perkara. Perihal pembuktian khususnya dalam hukum acara perdata diaturdidalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, sebagaimana pasal 164 HIR mengenai alat-alat bukti, yaitu: bukti dengan surat bukti, dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah dijumpai pula dalam BW, sebagaimana pasal 1866 BW. MenurutSubekti, bahwa sebenarnya soal pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata (procesrecht) dan tidak pada tempatnya di masukkan dalam BW., yang pada asasnya hanya mengatur hal-hal yang 7

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta,2006, h.

141.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



14

termasuk hukum materil. 8Akan tetapi memang ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara materil dan hukum acara formil. Dalam hukum acara perdata dalam mencapai kebenaran cukup sampai dengan diperolehnya kebenaran formil, berbeda dengan hukum acara pidana yang mengharuskan untuk mencari kebenaran materiil yang meliputi dari sebab sampai dengan akibat. Namun dalam perkembangannya, terhadap hukum acara perdata, bila memang diperlukan, hakim dapat mencari kebenaran materiil suatu kasus sebagaimana yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung No 3136K/Pdt./1983 tanggal 6 Maret 1985. Putusan ini menggariskan kaidah pengadilan perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun jika tidak ditemukan maka hakim dibenarkan untuk mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil saja. Dengan demikian, terkait dengan penulisan tesis ini, maka konsep dari kebenaran materiil terhadap suatu akta perallihan saham yang dibuat oleh notaris adalah kebenaran yang sesungguhnya yang meliputi dari subyek dan obyek, mulai dari awal sampai akhir kejadian yang dituangkan dalam akta tersebut. 2.1.2. Pertanggungjawaban Terhadap Kebenaran Materiil Dalam mencari kebenaran materiil kemudian akan ditemukan siapa yang harus bertanggung jawab sesuai dengan apa yang diperbuatnya. 8

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2005, h. 176

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



15

Sebagaimana dalam hukum pidana dikenal dengan teori sebab akibat, yaitu siapa yang menyebabkan timbulnya suatu pidana maka akibatnya dia yang harus bertanggung jawab. Perbuatan pidana dirumuskan dari bahasa belanda yang berbunyi strafbaar feit yang terdiri atas handeling dan gevolg yaitu kelakuan dan akibat. 9 Sesuai dengan pembahasan dalam tesis ini, terhadap akta peralihan saham yang dibuat oleh notaris, contohnya adalah dalam jual beli saham, maka para pihak yang terlibat dalam hal ini adalah penjual, pembeli,

dan

notaris

yang

mempertanggungjawabkan

membuat

kebenaran

akta

tersebut.

materiilnya

Penjual mengenai

kewenangan dia untuk melakukan penjualan, dan menjamin bahwa terhadap barang yang dijualnya dalam hal ini saham tidak sedang dalam penjaminan atau merupakan saham yang bermasalah.Pembeli memiliki pertanggungjawaban terhadap membayar harga saham sesuai dengan kesepakatan, memastikan uang yang dipergunakan dalam pembayaran itu adalah uang miliknya atau apabila dia bertindak sebagai kuasa maka uang yang dipergunakan adalah benar-benar uang milik si pemberi kuasa. Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta, memiliki

tanggung

jawab

terhadap

akta

yang

dibuatnya.

Pertanggungjawaban terhadap kebenaran materiil notaris hanya sebatas akta yang dibuatnya, meliputi bahwa apa yang dituangkan dalam akta

9

Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 62.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



16

tersebut benar-benar apa yang disaksikan dan didengar oleh notaris itu sendiri sesuai dengan keterangan para pihak yang menghadap. Hal ini terjadi karena notaris yang membuatkan akta itu bertindak atas perintah undang-undang dan bentuk serta isi yang ada didalam akta tersebut telah sesuai dengan apa yang diperintahkan undang-undang, sehingga bila ditemukan masalah yang bukan merupakan kesalahan notaris atau dengan kata lain bahwa keterangan para pihak tidak benar maka notaris dapat berlindung kepada undang-undang tersebut.

2.2. Kebenaran Materiil Peralihan Saham Saham dijumpai dalam perusahaan berbentuk badan hukum yakni perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT, namun tidak satu pasalpun dalam UUPT yang memberikan definisi tentang saham.Saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas saham juga diidentifikasikan sebagai surat bukti kepemilikan dalam suatu Perseroan Terbatas yang diperoleh melalui pembelian atau cara lain yang kemudian memberikan hak atas deviden dan lain-lain sesuai dengan besar kecilnya investasi modal pada perusahaan tersebut. 10Fakhruddin mengemukakan bahwa saham adalah tanda bukti penagambilan bagian atau peserta dalam suatu Perseroan Terbatas. Bagi perusahaan yang bersangkutan, hasil yang diterima dari penjualan sahamnya akan tetap tertanam dalam perusahaan tersebut selama hidupnya, meskipun bagi pemegang saham sendiri itu 10

Fakhruddin, Mengenal Permodalan, Salemba Empat. Jakarta, 2006, h.13.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



17

bukanlah merupakan penanam yang permanen. Karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atau penyertaan pasar modal investor dalam suatu perusahaan. 11 Saham bagi pemegangnya digolongkan sebagai surat berharga, yakni surat yang mempunyai nilai ekonomis. Saham atau disebut juga dengan sero dijumpai dalam pasal 1 UUPT disebutkan bahwa “Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham ...”. Saham atau sero dijumpai pula dalam pasal 31 ayat (1) UUPT bahwa “Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.” Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) UUPT, bahwa “Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.” Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa saham adalah penyertaan modal yang dimasukkan oleh subjek hukum ke dalam suatu Perseroan Terbatas pada saat pendirian Perseroan Terbatas tersebut.Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Saham

sebagai

bukti

pemilikan

oleh

pemegangnya

terhadap

perusahaan, maka saham memberikan indikasi kepemilikan atas perusahaan sehingga para pemegang saham berhak menentukan arah kebijaksanaan

11

Ibid.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



18

perusahaan lewat pemberian suara pada Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham juga berhak memperoleh deviden yang dibagikan oleh perusahaan.Sebaliknya, pemegang sahampun turut menanggung resiko sebesar saham yang dimiliki apabila perusahaan tersebut bangkrut.Modal saham adalah unit kepemilikan dalam sebuah perusahaan, sebagai bukti kepemilikan

atas

saham,

perseroan

terbatas

menerbitkan

sertifikat

sahamnya. 12Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas modal yang modalnya terdiri atas sero-sero dan tanggung jawab pemegang saham sebatas jumlah nilai saham yang dimilikinya, tidak lebih dari itu. Saham mempunyai nilai ekonomis, sehingga saham dapat dialihkan kepada pihak lain. Peralihan saham dilakukan sesuai dengan jenis saham, yaitu saham atas unjuk (Bearer Stocks), saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain dan saham secara hukum, siapa memegang saham tersebut, maka dialah sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS.Saham Atas Nama (Registered Stocks), merupakan saham yang ditulis dengan jelas nama pemiliknya. Sehubungan dengan pengalihan saham, menurut Pasal 56 UUPT, bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar 12

Henry Simamora, Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis, jilid II, cetakan pertama, Salemba Empat. Jakarta, 2000, h. 408.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



19

khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yangdilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut. Di dalam Penjelasan Pasal 56 UUPT dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan. Memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri yang dimaksud adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham

yang

disebabkan

karena

warisan,

pengambilalihan,

atau

pemisahan.Peralihan saham dapat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik yakni akta yang dibuat di hadapan notaris. Pada perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Pasar modal, bahwa pasar modal memiliki fungsi strategis yang memiliki daya tarik, tidak saja bagi pihak yang memerlukan dana dan pihak yang memiliki dana tetapi juga pemerintah. Oleh karenanya, sangat beralasan kalau pemerintah begitu gigih untuk mengembangkan Pasar modal.Untuk menunjang kegiatan Pasar modal diperlukan keterlibatan pihak-pihak independent yang karena fungsinya dapat memberikan penilaian atau nasihat-nasihat kepada para pelaku Pasar modal selaku profesi penunjang Pasar modal. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, berdasarkan pasal 64 UUPM merupakan

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



20

salah satu pihak yang dilibatkan sebagai profesi penunjang Pasar Modal selain Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai dan Profesi lainya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam peralihan saham melalui jual beli, para pihak tunduk kepada BW mengenai kewajiban masing-masing pihak. Pihak penjual dalam perjanjian jual beli mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijualnya, sesuai dengan Pasal 1474 BW, yang menentukan: “Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”. Kewajiban penjual, dijelaskan oleh Yahya Harahap sebagai berikut: 13 a. kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli; b. kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan, bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembebanan. Kewajiban menyerahkan barang yang dijual tersebut, “penyerahan barang dalam jual beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis di samping penyerahan nyata, agar pemilikan pembeli menjadi sempurna”. 14Kewajiban pihak pembeli adalah membayar harga pembelian sesuai dengan Pasal 1513 BW yang menentukan bahwa “Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”. 13

Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1999, h.190.

14

Ibid.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



21

”Kewajiban pembeli membayar harga barang merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 BW sebagai pasal pertama”. 15 Menyinggung mengenai kewajiban untuk membayar tersebut “Jumlah pembayaran biasanya ditetapkan oleh perjanjian. Kemungkinan lain boleh juga ditentukan oleh transaksi-transaksi terdahulu antara pihak-pihak atau boleh juga diserahkan supaya ditetapkan oleh penaksir atau penengah”. 16 Kebenaran materiil atas saham dapat dikatakan bahwa unsur materiilnya yaitu berupa saham. Saham yang dimaksud ialah saham yang dikeluarkan oleh PT yang telah dicatat dalam daftar perseroan dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta para pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemegang saham benar-benar ada dan cakap dalam bertindak sesuai dengan kedudukannya sebagai pemegang saham.

2.3. Bentuk Peralihan Saham Berkaitan dengan Akta Notaris Kebenaran materiil akta otentik diartikan sebagai kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran Materiil terhadap akta meliputi semua sisi dari akta itu sendiri, baik itu para pihak maupun obyek yang dicantumkan dalam akta. UUJN dalam pasal 39 mewajibkan notaris untuk mengenal atau mengetahui

15

Ibid, h. 200.

16

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, h.243.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



22

para pihak yang menghadap, hal ini merupakan kewajiban notaris untuk mengetahui kebenaran materiil para pihak dan harus dicantumkan dalam akta secara tegas sebagai pernyataan dari notaris mengenai kebenaran materiil para pihak. Mengenai kebenaran materiil obyek yang dicantumkan dalam akta tidak dijumpai perintah tertulis dalam UUJN. Mengenai obyek dalam akta, BW mensyaratkan dalam pasal 1320 BW yaitu sesuatu yang diperbolehkan, dengan dasar demikian selama obyek yang dicantumkan dalam akta bukan obyek yang terlarang, maka notaris wajib membuatkan akta tersebut. Untuk mencari kebenaran materiil, maka obyek dalam akta tersebut harus digali lebih jauh mengenai asal usulnya ataupun dalam jual beli harus digali mengenai asal uang yang digunakan. Tidak ada perintah dalam UUJN yang mengharuskan Notaris untuk menggali lebih jauh mengenai kebenaran materiil tentang obyek akta, ketika akta tersebut menjadi bermasalah atau dipermasalahkan, notaris tersebut bisa mendalihkan dengan berlindung kepada tidak adanya perintah di dalam Undang-Undang sehingga dia tidak dapat dikenai pertanggungjawaban terhadap apa yang dibuatnya. Secara prinsip, notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para penghadap.

17

17

Subekti, Hukum Pembuktian, Pradya Paramita, Jakarta, 1987, h. 27.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



23

Kebenaran materiil atas akta peralihan saham yang dibuat oleh notaris dalam kasus yang dibahas, yang menjadi masalah adalah kebenaran materiil terhadap obyeknya dalam hal ini sumber dana yang digunakan untuk membeli saham. Notaris yang dipanggil yang pada awalnya sebagai saksi yang kemudian dalam proses pembuktian diketahui bahwa notaris tersebut mengetahui asal-usul uang yang merupakan hasil korupsi. Menurut UUJN, kewajiban notaris hanya sebatas para pihak, dengan demikian notaris yang dijadikan tersangka tersebut seharusnya bisa berdalih dengan menggunakan alasan tidak tahu. Dalam menjalankan jabatannya, notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Carnanisch sebagaimana dikutip oleh K. Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu moral (moral ommunity) yangmemiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi 18 Posisi notaris ketika menghadapi klien yang meminta dibuatkan akta, padahal notaris tersebut mengetahui bahwa uang yang digunakan adalah hasil kejahatan (tindak pidana korupsi) seharusnya hanya merupakan beban moral bukan beban perundang-undangan. Hal ini terjadi karena notaris tersebut telah bertindak sesuai dengan UUJN, dan selama akta yang dibuatnya adalah mengenai hal yang diperbolehkan, maka notaris tersebut dilindungi oleh UUJN itu. Mengenai notaris tersebut mengetahui sumber atau asal-usul uang 18

E.Sumaryono, Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisivs,Yogyakarta, 1995, h. 147.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



24

yang digunakan, karena notaris tersebut tidak boleh menolak membuatkan akta yang berarti dia telah melanggar Undang-Undang. Sehingga tugas paling pokok seorang notaris dapat juga dikatakan sebagai salah satu penegak hukum, karena notaris berwenang membuat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Menurut pasal 55 UUPT, pemindahan hak atas saham diatur dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemindahan hak atas saham tersebut harus disampaikan dengan akta pemindahan hak yang salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.Yang umum terjadi dalam jual beli akta peralihan saham, dilangsungkan melalui akta notaris dengan menggunakan model akta yang hampir serupa sebagaimana perjanjian jual beli pada umumnya

19

. Selain itu

dibuatkan pula akta berita acara rapat umum pemegang saham yang mengesahkan jual beli dan peralihan saham yang terjadi.

20

Bila dikaitkan dengan BW, maka peralihan saham yang berupa pemindahan hak atas saham dapat terjadi karena: 1. Jual beli Diatur dalam Buku III BW mulai dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1519. Jual beli menurut Pasal 1457 BW adalah “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan”.

19

Rudi Prasetya, Perseroan Terbatas : Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 105.

20

Ibid.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



25

Menurut Yahya Harahap, 21 “Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda dan pihak yang lain bertindak sebagai pembeli mengikatkan diri berjanji untuk membayar harga”. Jual beli saham dibuat antara pemilik saham baik atas unjuk maupun atas nama selaku penjual dengan pembeli saham. Pihak yang satu dalam hal ini penjual saham berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain yaitu pembeli saham berjanji akan membayar harga saham yang telah disepakati, menunjukkan bahwa perjanjian jual beli itu sendiri belum terjadi, karena baik penjual maupun pembeli masih berjanji mengikatkan diri dari penjual untuk menyerahkan sesuatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga barang. 2. Hibah Hibah menurut pasal 1666 BW,adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Hibah pemberian sewaktu sama-sama masih hidup, diberikan secara cuma-cuma (penerima hibah tanpa dibebani kewajiban) dan tidak dapat ditarik kembali. Saham jika dihibahkan berarti mengeluarkan saham dari penghibah kepada penerima hibah. Menurut pasal 36 UUPT, bahwa Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh

21

Yahya Harahap, Op.Cit., h. 181.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



26

Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan. Larangan tersebut dikecualikan terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat. Kepemilikan saham yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh Perseroan sendiri atau kepemilikan saham secara kepemilikan silang tidak dilarang jika kepemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat. Oleh karena dalam hal ini tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain sehingga tidak melanggar ketentuan larangan peralihan saham pada umumnya. Saham meskipun dialihkan melalui hibah, penerima hibah atau hibah wasiat tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah korum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UUPT. Hibah saham termasuk sebagai peralihan hak atas saham, sehingga hibah saham tersebut harus dibuat dalam suatu akta hibah baik dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik. 3. Pewarisan Pewarisan merupakan suatu proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya yang terjadi hanya karena kematian si pewaris. Oleh karena itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi 3 persyaratan, yaitu : 1)Ada seseorang yang meninggal dunia sebagai pewaris; 2)Ada

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



27

seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan menerima sejumlah harta peninggalan pada saat pewaris meninggal dunia; dan 3)Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Sehubungan dengan peralihan hak atas saham didasarkan atas pewarisan, dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan berkenaan dengan kewarisan sebagaimana pasal 57 UUPT. Peralihan hak karena hukum yang dimaksud antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

2.4. Penggunaan Uang Hasil Korupsi Untuk Membeli Saham Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya bukan suatu istilah yuridis, melainkan berasal dari kata latin “Corruptus” yang artinya suatu perbuatan

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



28

yang busuk, busuk bejat, tidak, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.” 22 Pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (UUTPK), yang menentukan bahwa: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).” Penggunaan uang hasil korupsi untuk membeli saham adalah termasuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU), definisi pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. UUTPPU

ini

mengamanatkan

pembentukan

badan

khusus

pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang disebut dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) sebagai financial

22

A.Hamzah, Korupsi Dalam Proyek Pembangunan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, h.

3.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



29

intelligence unit (FIU) Indonesia. 23 PPATK ini merupakan badan yang memiliki kewenangan untuk menerima dan memproses informasi yang selanjutnya

disampaikan

kepada

otoritas

penegakan

hukum

untuk

menindaklanjutinya, dengan kata lain tugas pokok PPATK adalah menyediakan informasi intelegen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan yang disampaikan kepada PPATK. 24 Peralihan saham melalui jual beli yang dibuat dalam bentuk akta oleh notaris sebagaimana dalam kasus ini, pada awalnya telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUJN. Ketidaktahuan notaris terhadap asal uang yang digunakan untuk membeli saham tersebut bukan merupakan tanggung jawab jabatannya. Ketika dikemudian hari diketahui bahwa uang tersebut adalah uang hasil korupsi, karena uang hasil korupsi merupakan obyek yang dilarang oleh undang-undang, maka peralihan saham melalui jual beli tersebut adalah batal demi hukum. Dengan batalnya jual beli tersebut akan menimbulkan akibat terhadap pemegang saham yang baru (pembeli) dan PT yang mengeluarkan saham tersebut, sedangkan notaris tidak terkena akibat selain daripada dibatalkannya akta yang dibuanya. Pembeli yang menggunakan uang hasil korupsi dikenai tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Pasal 3 UUTPPU dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliyar rupiah). Terhadap PT yang mengeluarkan saham tersebut, dengan batalnya jual beli saham mengakibatkan peralihan saham juga batal,

23

Ivan Yustiavandana, et.all, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Galia Indonesia, Bogor, 2010, h. 108. 24

Ibid, h. 112.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



30

dengan demikian PT tersebut berkewajiban untuk merubah daftar susunan pemegang saham dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan daftar susunan pemegang saham tersebut. Apabila PT tersebut merasa dirugikan dengan batalnya jual beli ini, maka secara perdata PT tersebut bisa meminta ganti rugi kepada pembeli dengan dasar putusan pengadilan mengenai tindak pidana pencucian uang. Dikaitkan dengan kewenangan notaris membuat akta sebagaimana pasal 15 UUJN dan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, notaris tersebut hanya menjalankan perintah undang-undang untuk membuat akta sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak dan seharusnya notaris tidak dapat dimintakan ganti kerugian dalam hal terbukti bahwa dia tidak terlibat.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...


BAB II KONSEP KEBENARAN MATERIIL ATAS AKTA PERALIHAN SAHAM YANG DIBELI DARI HASIL KORUPSI Konsep Kebenaran Materiil Melalui Teori Pembuktian

Recommend Documents