13
BAB II KERANGKA TEORI A. Landasan Teori 1. Teori Corporate Social Responsibility Disclosure Menurut Gray et al dalam Rizkia1 teori yang sering digunakan dalam kecenderungan pengungkapan tanggung jawab sosial Perusahaan ada tiga yaitu decision usefulnes studies, economy theory studies, dan social and political theory studies. a. Decision Usefulnes Studies Pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan Perusahaan karena informasi tersebut dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan dan ditempatkan pada posisi yang moderately important. b. Economy Theory Studies Studi ini menggunakan agency theory dimana sebagai agen dari suatu prinsipal yang mewakili seluruh kelompok yang berkepentingan dengan perusahaan, pihak manajemen melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan publik. Teori agensi berkaitan dengan hubungan antara anggota dalam suatu perusahaan yaitu manajer sebagai agen dan stakeholder dan shareholder sebagai prinsipal. Dalam hubungan keagenan dimungkinkan terjadinya
1
Rizkia Anggita Sari, ‘’Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia’’, (Yogyakarta : Jurnal Nominal Universitas Negeri Yogyakarta, No. 1, I, 2012), hlm. 126.
13
14
konflik antara prinsipal dan agen. Konflik dapat disebabkan karena agen tidak bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal sehingga hal ini dapat memicu timbulnya biaya keagenan. c. Social And Political Theory Studies Studi dibidang ini menggunakan teori stakeholders, teori legitimasi organisasi, dan teori ekonomi politik. 1) Teori Stakeholder Perusahaan tidak hanya bertanggungjawab terhadap para pemilik (shareholder) dengan sebatas pada indikator ekonomi namun, bergeser menjadi lebih luas yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (stakeholder) dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial, sehingga muncul istilah tanggung jawab sosial. Fenomena itu terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat negatif externalities yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi. Menurut Gray dalam Ririn2 mengatakan bahwa kelangsungan hidup Perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder (pemegang saham, kreditor, konsmen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan juga pihak lain) dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas Perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerull stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi.
2
Ririn Dwi Anggraini, ‘’Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam Annual Report’’, Skripsi, (Semarang : Universitas Diponegoro,2011), hlm. 15.
15
Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara Perusahaan dengan stakeholder nya. Berdasarkan teori stakeholder menyatakan bahwa manajemen Perusahaan diharapkan untuk dapat melakukan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan stakeholder dan melaporkannya kepada stakeholder. Teori ini menyatakan bahwa para stakeholder memiliki hak untuk mengetahui semua informasi baik informasi mandotary maupun voluntary, informasi keuangan dan non keuangan (sosial). Dampak aktivitas perusahaan kepada stakeholder dapat diketahui melalui pertanggung jawaban yang diberikan Perusahaan berupa informasi keuangan dan non keuangan (sosial).3 2) Teori Legitimasi Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat. Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi Perusahaan dalam rangka mengembangkan Perusahaan kedepan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi Perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang makin maju. Legitimasi merupakan keadaan psikologi keberpihakan orang atau kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. O’ donovan berpendapat legitimasi organisasi 3
Ririn Dwi Anggraini, ‘’Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam Annual Report’’, Skripsi, (Semarang : Universitas Diponegoro,2011), hlm.16.
16
dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada Perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari Peusahaan dari masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat, operasi Perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi memiliki manfaat atau sumber daya potensial bagi Perusahaan untuk mempertahankan hidup.4 3) Teori Ekonomi Politik Teori ekonomi politik secara eksplisit mengakui kekuatan konflik yang terdapat dalam masyarakat serta berbagai perebutan yang terjadi dalam berbagai kelompok dalam masyarakat. Menurut Deegan persepektif yang dicakup dalam legitimasi dan teori ekonomi politik adalah bahwa masyarakat, politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Isu-isu ekonomi tidak dapat diinvestigasikan secara bermakna dalam kondisi ketiadaan pandangan mengenai kerangka institusi politik dan ekonomi
dimana
kegiatan
ekonomi
itu
dijalankan.
Dengan
mempetimbangkan isu yang memberi pengaruh atas kegiatan organisasi dan informasi apa yang dipilih untuk diungkapkan.5
4
Rizkia Anggita Sari, ‘’Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia’’, (Yogyakarta : Jurnal Nominal Universitas Negeri Yogyakarta, No. 1, I, 2012), hlm. 127.. 5 Rizkia Anggita Sari, ‘’Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia’’, (Yogyakarta : Jurnal Nominal Universitas Negeri Yogyakarta, No. 1, I, 2012), hlm. 127.
17
2. Definisi Pengungkapan Sosial Dalam Laporan Tahunan Menurut Chairi dan Ghazali dalam Ririn6 pengungkapan (disclosure) berarti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila berkaitan dengan laporan keuangan, laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (mandatory) yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standart tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (voluntary) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimun dari peraturan yang berlaku. Setiap pelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan pemegang saham dan mengkonsentrsikan diri pada pencapaian laba juga mempunyai tanggungjawab sosial, dan hal itu perlu diungkapkan dalam laporan tahunan, sebagaimana dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2004 Paragraf 9 dikatakan bahwa perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang berperan penting. Selain itu, dalam PP 47 pasal 6 tahun 2012 telah dijelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan 6
Ririn Dwi Anggraini, ‘’Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam Annual Report’’, Skripsi, (Semarang : Universitas Diponegoro,2011), hlm. 22.
18
tahunan perseroan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS. Dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan PP tersebut sebagai landasan bahwa pengungkapan
pertanggung
jawaban
sosial
merupakan
mandotary
disclosure untuk setiap perusahaan di Indonesia bukan lagi voluntary disclosure. Metode untuk menilai pengungkapan pertanggung jawaban sosial Perusahaan selama ini ada beberapa cara, karena sulitnya untuk menilai secara kuantitatif pertanggung jawaban sosial Perusahaan. Namun, yang sering dipergunakan adalah metode analisis lapoan tahunan Perusahaan atau check list. Dalam penelitian ini metode check list yang dipergunakan berdasarkan aturan dari Global Reporting Initiative (GRI). Alasan penggunaan
aturan
dari
GRI
merupakan
sistem
pelaporan
yang
komprehensif dari kinerja CSR serta kebanyakan perusahaan yang mengadopsi GRI ini adalah Perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur, sumber daya alam, dan energi karena lebih banyak berhubungan dengan alam. Menurut Global Reporting Intiative (GRI), dalam konten analisis terkandung tema tentang pengungkapan pertanggung jawaban sosial, yang terdiri dari7 :
7
Ririn Dwi Anggraini, ‘’Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam Annual Report’’, Skripsi, (Semarang : Universitas Diponegoro,2011), hlm.24.
19
a. Ekonomi Tema ini berisi sembilan item yang mencakup laba Perusahaan yang dibagikan untuk bonus pemegang saham, kompensasi karyawan, Pemerintah, membiayai kegiatan akibat perubahan iklim, serta aktivitas terkait ekonomi lainnya. b. Lingkungan Hidup Tema ini berisi tiga puluh item yang meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemprosesan sumber daya dan konversi sumber daya alam. c. Ketenagakerjaan Tema ini berisi empat belas item yang meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi rekruitmen, program pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi. d. Hak Asasi Manusia Tema ini berisi sembilan item yang mencakup berapa besar jumlah investasi yank melibatkan perjanjian terkait hak asasi manusia, pemasok dan kontraktor yang menjunjung hak asasi, kejadian yang melibatkan kecelakaan atau kriminal terhadap karyawan di bawah umur, dan aktivitas lainnya.
20
e. Kemasyarakatan/Sosial Tema
ini
berisi
delapan
item
yang
mencakup
aktivitas
kemasyarakatan yang diikuti oleh Perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan seni serta pengungkapan kemasyarakatan lainnya. f. Tanggung Jawab Atas Produk Tema ini berisi sembilan item yang melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan durability, pelayanan, kepuasaan pelanggan, kejujuran dalam iklan, kejelasan atau kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya. 3. Definisi Corporate Sosial Responsibility a. Definisi Corporate Sosial Responsibility Konsep corporate social responsibility
dapat di lihat dari dua
sudut pandang yang berbeda, diantaranya : 1) The Philanthropic Way Menyatakan bahwa “ ... business make profit and donate a share of it to charitable causes “. Artinya bahwa CSR merupakan bagian dari operasi bisnis bukan merupakan tujuan dari perusahaan (Profit Oriented). 2) The Business Way Menyatakan bahwa “ Tujuan Perusahaan adalah mencari laba (profit),menyejahterakan orang (people), dan menjamin keberlanjutan hidup dari planet (planet). Penerapan konsep ini dkenal dengan
21
konsep 3P Yaitu people (health, safety, and walfare), profit (effectivity,
efficiency,
flexibility
and
creativity),dan
Planet
(environmental quality, and disturbances). The World Business Council For Sustainable Development mendefinisikan CSR merupakan komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan member kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.8 Implementasi CSR diberbagai negara baik negara berkembang maupun negara maju pada umumnya bertujuan untuk : a) Memenuhi tujuan bisnis yaitu menghasilkan profit jangka panjang b) Menggunakan kekuatan bisnis secara lebih bertanggungjawab c) Melakukan integrasi social demand dalam operasi bisnis d) Mendukung sesuatu yang bersifat sosial dan beretika. Di Indonesia, beberapa perusahaan menerapkan CSR bahkan tidak hanya perusahaan-perusahaan besar saja, melainkan perusahaan mikro, kecil dan menengah telah melakukan program CSR. Bentuk pertisipasi yang dilakukan oleh Perusahaan baik perusahaan besar, Perusahaan mikro, kecil dan menengah adalah membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup, mendirikan sarana kesehatan, melakukan penyaringan
8
Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 48.
22
limbah, dan tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah usia produktif.9 Secara garis besar, model implementasi CSR Perusahaan di Indonesia mencakup hal-hal berikut ini10 : a) Bantuan sosial meliputi bakti sosial, pengadaan sarana kesehatan, rumah ibadah, jalan dan sarana umum lainnya, penanggulangan bencana alam, pengentasan kemiskinan dan pembinaan masyarakat. b) Pendidikan dan Pengembangan meliputi pengadaan sarana pendidikan dan pelatihan, melaksanakan pelatihan dan memberikan program beasiswa kepada anak usia sekolah. c) Ekonomi meliputi mengadakan program kemitraan, memberikan dana atau pinjaman lunak untuk pengembangan usaha dan memberdayakan masyarakat sekitar. d) Lingkungan meliputi pengelolaan lingkungan, penanganan limbah, melakukan reklamasi, dan melestarikan alam dan keanekaragaman hayati. e) Kosumen meliputi perbaikan produk secara berkesinambungan, pelayanan bebas pulsa dan menjamin ketersediaan produk. f) Karyawan meliputi program jaminan hari tua, keselamatan kesehatan kerja (K3), dan program renumerasi yang baik.
9
David sukardi kodrat, Manajemen Strategi Membangun Keunggulan Bersaing Era Global Di Indonisia Berbasis Kewirausahaan, (Graha Ilmu : Yogyakarta, 2009), hlm. 263. 10 David sukardi kodrat, Manajemen Strategi Membangun Keunggulan Bersaing Era Global Di Indonisia Berbasis Kewirausahaan....., hlm.264.
23
b. Definisi Corporate Social Responsibility Dalam Pandangan Islam Corporate social responsibility merupakan suatu multi definisi dan sebagai ruang lingkup operasional yang harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan.11 Dalam bisnis istilah banyak CSR banyak digunakan seperti Corporate Citizenship, Corporate Philanthropy, Corporate Giving, Corporate Community Involment, Community Relations, Community Affair, Corporate Responsibility, And Corporate Social Martketing. Program CSR merupakan investasi bagi Perusahaan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. CSR bukan sebagai sentra biaya, melainkan sebagai sentra laba (profit centre) dimasa yang akan datang. Dalam pandangan islam, CSR merupakan kewajiban pengusaha yang dikeluarkan dari pendapatan yang jatuh pada kewajiban zakat, infaq, ataupun sedekah.12 c. Ruang lingkup Corporate Social Responsibility Selain etika, yang tidak kalah penting dalam melakukan praktek operasi Perusahaan adalah pertanggung jawaban sosial Perusahaan. Menurut Zimmerer dalam Suryana13, ada beberapa macam pertanggung jawaban Perusahaan, yaitu : 1) Tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan harus ramah lingkungan, artinya perusahaan harus memerhatikan, melestarikan,dan
11
Muhammad, Etika Bisnis Islam,( Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004 ), hlm. 133. 12 Muhammad, Etika Bisnis Islam, ( Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004 ), hlm.135. 13 Suryana, Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat Dan Proses Menuju Sukses, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), hlm .232.
24
menjaga lingkungan, misalnya tidak membuang limbah yang mencemari lingkungan, berusaha mendaur ulang limbah yang merusak lingkungan, dan menjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. 2) Tanggung jawab karyawan. Menurut Ronald, semua aktivitas sumber daya manusia seperti penerimaan karyawan baru, pengupahan, pelatihan, promosi, dan kompensasi merupakan tanggung jawab Perusahaan terhadap karyawan.14 Menurut Zimmerer, tanggung jawab Perusahaan terhadap karyawan dapat dilakukan dengan cara : a) Mendengarkan dan menghormati pendapat karyawan. b) Meminta input kepada karyawan. c) Memberikan umpan balik positif maupun negatif. d) Selalu menekankan tentang kepercayaan kepada karyawan. e) Membiarkan karyawan mengetahui apa yang sebenarnya mereka harapkan. f) Memberikan imbalan kepada karyawan yang bekerja dengan baik. g) Memberikan kepercayaan kepada karyawan. 3) Tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pelanggan, menurut Ronald ada tiga kategori diantaranya : a) Menyediakan barang dan jasa yang berkualitas. b) Memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar. 14
Suryana, Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat Dan Proses Menuju Sukses, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), hlm. 233.
25
c) Melindungi hak-hak pelanggan, seperti hak mendapatkan produk yang aman, hak mendapatkan informasi segala aspek produk, hak untuk didengar, hak untuk memilih apa yang akan dibeli. 4) Tanggung jawab terhadap investor. Tanggung jawab Perusahaan terhadap invetor adalah menyediakan pengembalian investasi yang menarik, seperti memaksimumkan laba. Selain itu, Perusahaan juga bertanggung jawab untuk melaporkan kinerja keuangan kepada investor seakurat dan setepat mungkin. 5) Tanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya, misalnya menyediakan pekerjaan dan menciptakan kesehatan serta kontribusi terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi Perusahaan tersebut berada. 1. Kinerja Keuangan Informasi mengenai kondisi keuangan Perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pengguna baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Dari pihak eksternal, misalnya investor tertarik dengan pengungkapan informasi pendapatan yang ada saat ini dan taksiran pendapatan yang akan datang, untuk melihat seberapa stabil kondisi keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Secara internal manajemen juga membutuhkan analisis keuangan untuk pengendalian internal seperti analisis perencanaan dan pengendalian yang efektif.15
15
Hari Suryono Widianto, ‘’ Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Ukuran Perusahaan, Dan Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainibility Report’’, Skripsi,(Semarang : Universitas Diponegoro,2011), hlm. 41.
26
Chen dan shimerda dalam Irham16 menyatakan bahwa rasio keuangan merupakan bagian penting dalam mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan dari suatu entitas. Sehingga sesuai dengan pernyataan diatas bahwa rasio keuangan yang dianalisis adalah yang dianggap secar teoritis dan disesuaikan dengan bukti empiris yang diperoleh serta dihubungkan dengan untuk apa rasio keuangan tersebut dipergunakan dan ditujukan. Bagi investor ada tiga rasio keuangan yang paling dominan yang dijadikan rujukan untuk melihat kondisi kinerja suatu Perusahaan,namun dalam penelitian ini hanya menggunakan dua rasio keuangan diantaranya yaitu17 : a. Profitabilitas Menurut Sutrisno Irham18, Return On Asset (ROA) merupakan kinerja keuangan perusahaan yang menjelaskan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor. Konsep ROA merupakan kriteria penilaian yang sangat luas dan dapat dianggap paling valid untuk dipakai sebagai alat ukur tentang hasil pelaksanaan operasi perusahaan. Penilaian ROA dimaksudkan untuk mengukur sampai sejauh mana efektivitas penggunaan modal dalam perusahaan yang bersangkutan. Jadi,
16
Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan Teori Dan Soal Jawab, ( Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 57. 17 Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan Teori Dan Soal Jawab, ( Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 58. 18 Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan Teori Dan Soal Jawab....., hlm.31.
27
perusahaan yang memperoleh laba tinggi tidak selalu berarti bahwa perusahaan tersebut memiliki Return On Asset yang tinggi pula. Rasio yang umum digunakan untuk menganalsis profitabilitas Perusahaan adalah Return On Asset (ROA), Returnt On Equety (ROE), Dan Gross Profit Margin (GPM). Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Asset (ROA) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Perusahaan memperoleh laba atas pemanfaatan aset yang dimiliki. Rasio ini diperoleh dengan cara membagi laba tahun berjalan setelah pajak dengan total aset yang dimiliki.19 Rumus ini diformulasikan sebagai berikut :
Menurut fauzi dalam Ririn20 Tingkat ROA memiliki hubungan positif dengan pengungkapan corporate social performance. Jika ROA dari suatu Perusahaan tinggi, maka Perusahaan memiliki dana yang cukup dialokasikan untuk kegiatan sosial dan lingkungan sehingga tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosialnya akan tinggi pula. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkia tentang pengaruh
karakteristik
perusahaan
terhadap
corporate
social
responsibility disclosure berhasil menunjukkan adanya pengaruh positif profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA terhadap corporate social responsibility disclosure . 19
Dewi Astuti, Manajemen Keuangan Perbankan, (Jakarta : Ghalia, 2004), hlm. 29. Ririn Dwi Anggraini, ‘’Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggung jawaban Sosial Perusahaan Dalam Annual Report’’, Skripsi,(Semarang : Universitas Diponegoro,2011), hlm. 31. 20
28
b. Likuiditas Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.21 Rasio likuiditas secara umum ada dua yaitu current rasio dan quick rasio. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah current rasio. Current rasio adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu Perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo.22 Adapun rumus current rasio adalah :
Konsep model kerja atau operasi ini didasarkan atas klasisfikasi aset dan liabilities dalam bentuk kategori lancar dan tidak lancar. Menurut R. Agus dalam Hari23 likuiditas adalah kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Perusahaan yang dapat dengan segera memenuhi kewajiban keuangannya berarti menandakan memiliki kinerja keuangan yang baik. Rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar kewajiban dapat menyebabkan kebangkrutan Perusahaan.24 Kinerja keuangan yang baik sering diidentikkan dengan pelaksanaan pengungkapan informasi lebih lengkap yang dilakukan oleh Perusahaan. Perusahaan yang mampu 21
Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan Teori Dan Soal Jawab, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 65. 22 Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan Teori Dan Soal Jawab, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 66. 23 Hari Suryono Widianto, ‘’ Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Ukuran Perusahaan, Dan Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainibility Report’’, Skripsi,(Semarang : Universitas Diponegoro,2011), hlm. 58. 24 Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan Teori Dan Soal Jawab, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 58.
29
memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu, berarti Perusahaan tersebut dalam keadaan likuid dan mempunyai aktiva lancar lebih besar daripada hutang lancar. Sehingga, perusahaan yang memiliki likuditas yang tinggi akan cenderung untuk melakukan pengungkapan yang lebih, sebagai instrumennya untuk meyakinkan para stakeholder-nya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Samuel C Weaver dan J. Fred weston dalam Irham25 yang menyatakan bahwa setiap nilai exstrim dapat mengindikasikan adanya masalah seperti penimbunan kas, banyaknya piutang yang tidak tertagih, penumpukan persediaan, tidak efisiannya pemanfaatan pembiayaan, rendahnya pinjaman jangka pendek. Hal ini mengindikasikan bahwa para manajer perusahaan tidak mendayagunakan current asset secara baik dan efektif, atau dengan kata lain tingkat kreativitas manajer perusahaan adalah rendah. Menurut Subramanyam dan Jhon J wild dalam Irham 26 alasan digunakannya rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur : 1) Kemampuan memenuhi kewajiban lancar. Makin tinggi jumlah asset lancar terhadap kewajiban lancar, makin besar keyakinan bahwa kewajiban lancar tersebut akan dibayar. 2) Penyangga kerugian. Makin besar penyangga, makin kecil resikonya. Rasio lancar menunjukkan tingkat keamanan yang tersedia untuk menutup 25
Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan Teori Dan Soal Jawab,(Bandung : Alfabeta), hlm.60. 26 Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan Teori Dan Soal Jawab....., hlm. 66.
30
penurunan nilai asset lancar non kas pada saat asset tersebut dilepas atau dilikuidasi. 3) Cadangan dana lancar. Rasio lancar merupakan ukuran tingkat keamanan terhadap ketidakpastian dan kejutan atas arus kas perusahaan. Ketidakpastian dan kejutan, seperti pemogokan dan kerugian luar biasa, dapat membahayakan arus kas secara semantara dan tidak terduga. 2. Status Perusahaan Menurut Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2015 tentang kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Badan Usaha adalah Badan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Hukum Asing, dan Koperasi. Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 dikatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan. Status perusahaan terbagi menjadi perusahaan BUMN dan BUMS. Bersadarkan SK No. 36/MBU/2003 bahwa perusahaan BUMN diwajibkan untuk menungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui PKBL. Menurut Yuliarto dalam Desie27, Perusahaan BUMN lebih luas dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial Perusahaan karena Perusahaan BUMN sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, Negara atau 27
Desie Rakhmawati, ‘’Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Perusahaan Bumn Dan Non Bumn Terhadap Luas Pengungkapan Luas Pengungkapan Tanggungjawab Sosial’’, Skripsi,(Semarang : Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 25.
31
Rakyat. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, BUMN diawasi langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi dari rakyat. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) terdiri dari dua program yaitu PK yang berarti Program Kemitraan dan BL yang berarti Bina Lingkungan. Program Kemitraan diberikan dalam bentuk dana kepada masyarakat yaitu : a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja Dana ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan penjualan. b. Pinjaman khusus Dana ini diberikan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan. c. Beban Pembinaan 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian atau penelitian yang berkaitan dengan pogram kemitraan. 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya bersifat 20 persen dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.
32
3) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan. Program Bina Lingkungan (BL) adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui dua pemanfaatan
dari
bagian laba BUMN, maksimal dua persen dari laba setelah pajak. 28 Sumber dananya bisa juga dari hasil bunga deposito atau dana jasa giro dari dana program BL. Ruang lingkup program BL adalah untuk korban bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan atau sarana umum, bantuan untuk prasarana ibadah, dan bantuan untuk pelestarian alam. Struktur kepemilikan saham perusahaan merupakan salah satu mekanisme
dalam
corporate
governance.
Struktur
kepemilikan
menggambarkan komposisi kepemilikan saham dari suatu perusahaan. Struktur kepemilikan juga menjelaskan komitmen pemilik untuk mengelola dan menyelamatkan perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan salah satu dari karakteristik perusahaan. Karena sudah banyak penelitian yang menguji karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial, dalam suatu perusahaan ada dua jenis shareholder yaitu affiliated shareholder dan non affiliated shareholder.29 Non affiliated shareholder merupakan pemegang
28
Desie Rakhmawati, ‘’Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Perusahaan Bumn Dan Non Bumn Terhadap Luas Pengungkapan Luas Pengungkapan Tanggungjawab Sosial’’, Skripsi,(Semarang : Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 27. 29 Ririn Dwi Anggraini, ‘’Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan Dalam Annual Report’’, Skripsi, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 26.
33
saham yang tidak terkait lansung dengan kegiatan perusahaan, seperti kepemilikan saham oleh institusi atau individu. Sedangkan affiliated shareholder merupakan pemegang saham yang terkait langung dengan aktivitas perusahaan, seperti manager dan blockholder. Penelitan ini menggunakan status Perusahaan baik berkategori BUMN ataupun BUMS sebagai salah satu indikator yang dapat mempengaruhi corporate social responsibility disclosure. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat disekitarnya. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki kontrak yang baik dengan stakeholder maka Perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial. 3. Regulasi Pemerintah Regulasi Pemerintah adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengatur Perusahaan.30 Aspek ini sangat penting untuk diperhatikan oleh Perusahaan, baik Perusahaan Pemerintah maupun Perusahaan swasta. Beberapa peraturan terkait isu utama CSR di Indonesia yaitu peraturan perundang-undangan No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas beserta Peraturan Pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 201231 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
30
Angling Mahatma Pian Kusuma Sumedi, ‘’Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Regulasi Pemerintah Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Laporan Tahunan Di Indonesia’’, Skripsi,(Semarang : Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 43. 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Jakarta.
34
Terbatas. Tidak hanya itu keseriusan Pemerintah dalam menanggapi isu terkait dengan pelaksanaan CSR dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN No. Per 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang aturan-aturan mengenai CSR Di Indonesia diantaranya : a. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Pasal 2 dikatakan bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, ketentuan tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan
Perseroan yang serasi dan seimbang dengan
lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut. b. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Pasal 3 ayat (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang tidak
35
mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan "berdasarkan Undang-Undang" adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen. c. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Pasal 6 menyatakan bahwa Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS. Artinya tidak hanya dilakukan melainkan juga harus diungkapkan atau dipublikasikan melalui laporan tahunan. d. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang didalam Pasal 88 ayat (1) dinyatakan “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”. Pasal 88 UU BUMN lebih lanjut dijabarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik
36
Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dalam Peraturan Mentri tersebut diperkenalkan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh Perum atau Persero.32 e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 200933 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara (UU Minerba), dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2)UU Minerba dinyatakan “pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, penyusunan program tersebut dikonsultasikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 108 UU Minerba terdapat dalam PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tepatnya dalam Pasal 106-109. Istilah yang digunakan dalam UU Minerba dengan UU PT tidaklah sama, karena dalam UU Minerba digunakan istilah
pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat. Menurut Pasal 110 PP 23/2010, apabila kewajiban pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilanggar maka akan diberikan sanki administratif. Yang dimaksud masyarakat dalam Undang-undang tersebut adalah masyarakat yang berdomisili disekitar operasi pertambangan.
32
Ade Adhari, Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemberlakuan Tanggungjawab Sosial, September 2007, 2-5. 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Jakarta.
37
B. Tinjauan Pustaka Penelitian yang dilakukan Heni34 tentang pengaruh profitabilitas dan size perusahaan terhadap corporate social responsibility menunjukkan profitabilitas (ROA) dan Size perusahaan (Ln of total asset) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan CSR. Profitabilitas dan size perusahaan yang terdiri dari ROA dan ln of total asset tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility . Penelitian yang dilakukan oleh Rizkia35 tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap corporate social responsibility disclosure menyatakan bahwa variabel tipe industri (profile), ukuran perusahaan (size) dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap corporate social responsibility disclosure, sedangkan variabel leverage dan pertumbuhan perusahaan (growth) tidak berhasil menunjukkan pengaruh terhadap corporate social responsibility disclosure. Penelitian yang dilakukan Maria36 tentang pengaruh profitabilitas dan kepemilikan saham publik terhadap luas pengungkapan corporate social responsibility memperoleh hasil bahwa faktor profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap
luas
pengungkapan corporate social responsibility.
34
Heni Triastuti Kurnianingsih,’’ Pengaruh Profitabilitas Dan Size Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility’’, (Sumatera Utara : Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis No. 1, Maret, XIII, 2013). 35
Rizkia Anggita Sari, ‘’Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia’’, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, No. I, I, 2012). 36
Maria Rio Rita . 2011. Pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Saham Publik terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). (Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.
38
Kemampuan perusahaan menghasilkan profitabilitas yang tinggi akan mendorong semakin luas pengungkapan corporate social responsibility oleh perusahaan. Faktor kepemilikan saham publik tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan corporate social responsibility. Penelitian yang dilakukan Angling37 tentang pengaruh karakteristik Perusahaan dan regulasi Pemerintah terhadap pengungkapan corporate social responsibility memperoleh hasil bahwa faktor kepemilikan saham Pemerintah, regulasi Pemerintah, tipe industri, ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial Perusahaan. Sedangkan kepemilikan saham asing dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial Perusahaan. Hasil ini dikarena di Indonesia peratran mengenai tanggung jawab sosial perusahaan masil bersifat khusus seperti yang tercantum dalam UU No. 4 Tahun 2009 dinyatakan ’’ Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, penyusunan program tersebut dikonsultasikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dan Masyarakat’’. Penelitian yang dilakukan oleh Rita38 tentang pengaruh karakteristik perusahaan
terhadap
pengungkapan
memperoleh hasil bahwa berpengaruh
terhadap
corporate
social
responsibility
profile Perusahaan dan konsentrasi kepemilikan pengungkapan
corporate
social
responsibility.
37
Angling Mahatma Pian Kusuma Sumedi, ‘’ Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Regulasi Pemerintah Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility ( CSR ) Pada Laporan Tahunan Di Indonesia’’, Skripsi, (Semarang : Universitas Diponegoro,2010), hlm. 39. 38
Rita Yuliana, ‘’Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility’’, Jumal Akuntansi dan Keuangan Indonesia No. 2, V, 2008).
39
Sedangkan ukuran Perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris tidak terbukti berpengaruh terhadap tingkat keluasan pengungkapan corporate social responsibility. Tingkat keluasan pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap reaksi investor, yang diukur menggunakan abnormal return dan volume perdagangan saham. Penelitian yang dilakukan Sembiring39 tentang karakteristik Perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial memperoleh hasil bahwa size, profil, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial Perusahaan. Sedangkan profitabilitas dan leverage berpengaruh
negatif
terhadap
pengungkapan
tanggung
jawab
sosial
Perusahaan. Hal ini karena berdasarkan teori legitimasi bahwa salah satu argumen dalam hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan CSR adalah ketika Perusahaan memiliki laba yang tinggi, Perusahaan tidak perlu melaporkan hal-hal yang mengganggu informasi tentang suksesnya keuangan perusahaan. Karena nilai profitabilitas yang tinggi menjadikan perusahaan tidak perlu lagi menambahkan informasi lain untuk mendapatkan dukungan dari para stakeholdernya demi kelangsungan perusahaan. Selain itu, berdasarkan economi based theory bahwa pertanggung jawaban utama perusahaan adalah menggunakan sumber ekonomi yang dimiliki dan menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan meningkatkan laba.
39
Eddy Rismanda Sembiring, ‘’Karakteristik Perusahaan Tanggungjawab Sosial’’,(Simposium Nasional Akuntansi VIII, 2005)
Dan
Pengungkapan
40
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu
No. 1.
2.
3.
Peneliti Dan Variabel Judul Penelitian Tahun Penelitian Penelitian Pengaruh Profitabilitas Dan Heni triastuti Independen : Size Perusahaan Terhadap kurnianingsih Profitabilitas, Corporate Social (2013) Size Rersponsibility Perusahaan. Dependen : CSR Pengaruh Karakteristik Rizkia Independen: Perusahaan Terhadap CSRD Anggita Sari tipe industri, Pada Perusahaan Manufactur (2012) ukuran Yang Terdaftar Di BEI perusahaan, profitabilitas, leverage, pertumbuhan perusahaan. Dependen : CSRD Analisis faktor-faktor yang Marzully Nur Independen : mempengaruhi Denies profitabilitas, pengungkapan CSR Di priantinah ukuran Indonesia (2012) perusahaan, kepemilikan
Alat Analisis Regresi linear berganda
Regresi linear berganda
Regresi linear berganda
Hasil Penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan size perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel profile, size, dan profitabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap CSRD.
Perbedaan Dan Persamaan Sampel yang digunakan adalah perbankan yang terdaftar di BEI. Terdapat satu variabel independen yang sama. Waktu penelitian lebih sedikit.
Hasil penelitian ini Sampel yang menyatakan bahwa digunakan profitabilitas, ukuran peneliti berbeda, perusahaan, kepemilikan terdapat variabel saham publik, dewan independen
41
4.
5.
6.
saham publik, dewan komisaris, leverage, pengungkapan media. Dependen : pengungkapan CSR Pengaruh size, profitabilitas, Dewi yulfaida Independen : profile, leverage, dan ukuran (2012) size, dewan komisaris terhadap profitabilitas, pengungkapan tanggung profile, jawab sosial perusahaan leverage, dan manufaktur di BEI ukuran dewan komisaris. Dependen : Pengungkapan CSR Pengaruh Profitabilitas Dan Maria rio rita Independen : Kepemilikan Saham Publik (2011) Profitabilitas, Terhadap Pengungkapan Kepemilikan CSR Saham Publik. Dependen : Pengungkapan CSR. Pengaruh Karakteristik Angling Independen : Perusahaan Dan Regulasi mahatma pian kepemilikan
komisaris, leverage, dan pengungkapan media secara simultan berpengaruh terhadap CSRD.
yang sama.
Regresi linear berganda
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya size, dan profitabilitas yang berpengaruh signifikan dan positif dengan CSRI secara parsial.
Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufactur yang terdaftar di BEI.
Regresi linear berganda
Hasil penelitian ini Tahun menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh pengamatan terhadap pengungkapan CSR. singkat.
Analisis regresi
Hasil dari penelitian ini Waktu menunjukkan bahwa penelitian
42
Pemerintah Terhadap KS (2010) Pengungkapan CSR Pada Laporan Tahunan Di Indonesia
saham berganda pemerintah, kepemilikan saham asing, regulasi pemerintah, tipe perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas. Dependen : CSR.
7.
Pengaruh Karakteristik Rita yuliana, Perusahaan Terhadap CSRD dkk (2008) Dan Dampaknya Terhadap Reaksi Investor
8.
Pengaruh
Independen : profile perusahaan, konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris. Dependen : CSRD Dan Reaksi investor. Independen :
Karakteristik Sembiring
Regresi linear berganda
Regresi
faktor kepemilikan saham pemerintah, regulasi pemerintah, tipe perusahaan dan ukuran industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia. Sementara itu, kepemilikan saham asing dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan yang terbukti berpengaruh terhadap tingkat keluasan CSRD adalah profile perusahaan dan konsentrasi kepemilikan. Selain itu tingkat keluasan CSRD berpengaruh positif terhadap reaksi investor.
Hasil
singkat. Terdapat variabel independen yang sama.
Memiliki variabel yang sama. Sampel yang digunakan berbeda dengan jumlah yang lebih banyak.
penelitian Sampel
43
Perusahaan Dan (2005) Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
size, profitabilitas, leverage.
linear berganda
menunjukkan bahwa size penelitian perusahaan berpengaruh perusahaan yang terhadap CSRD. terdaftar di BEJ. Sedangkan profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh terhadap CSRD.
44
Berdasarkan tabel di atas, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain : 1) Variabel penelitian, Penelitian ini memiliki kesamaan variabel dengan penelitian yang dilakukan oleh Heni, Rizkia, Maria, Angling, Rita dan juga Sembiring. Namun, peneliti menambahkan variabel lain seperti Likuiditas dan Status Kepemilikan Saham dalam penelitiannya. 2) Objek penelitian, Objek penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang di lakukan di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan objek penelitian pada saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks. 3) Waktu penelitian, rentang waktu penelitian dilakukan pada tahun yang berbeda-beda. Rentang waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih lama dibandingkan dengan peneliti-peneliti sebelumnya. 4) Alat analisis, statistik uji yang digunakan dalam penelitian sama dengan statistik uji yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang menggunakan regresi linear berganda untuk alat uji analisis datanya. C. Kerangka Berpikir Berdasarkan telaah pustaka dan tujuan penelitian maka kerangka kerja antara Profitabilitas, Likuiditas, Status Perusahaan, dan Regulasi Pemerintah dengan Corporate Social Responsibility Disclosure adalah sebagai berikut40 :
40
Masyhuri dan Zainuddin, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), hlm. 127.
45
Gambar 1.1 Kerangka berpikir Profitabilitas (X1) Likuiditas (X2) as ( X1 ) Status Perusahaan (X3)
Corporate Social Responsibility Disclosure (Y)
Regulasi Pemerintah (X4)
Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah riset. Pengembangan alur pemikiran dalam penelitian ini adalah pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Status Perusahaan, dan Regulasi Pemerintah terhadap Corporate Sosial Responsibility Disclosure. Dimana variabel-variabel diatas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Corporate Sosial Responsibility Disclosure. Kerangka pemikiran diatas menggambarkan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya. D. Hubungan Antar Variabel 1. Hubungan Antara Variabel Profitabilitas Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Rasio
profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara
keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang
46
diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.41 Semaikn baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan Perusahaan. Menurut belkoui dan karpik42 hubungan kinerja keuangan dengan tanggungjawab sosial Perusahaan paling baik diekspresikan dengan profitabilias, hal itu disebabkan karena pandangan bahwa tanggapan sosial yang diminta dari manajemen sama dengan kemampuan yang diminta untuk membuat suatu Perusahaan memperoleh laba. Selain itu tingkat profitabilitas dapat menunjukkan seberapa baik pengelolaan manajemen Perusahaan. Menurut Fauzi43 tingkat ROA memiliki hubungan positif dengan pengungkapan corporate social performance. Jika ROA dari suatu Perusahaan tinggi, maka Perusahaan memiliki dana yang cukup dialokasikan untuk kegiatan sosial dan lingkungan sehingga tingkat pengungkapannya pertanggung jawaban sosialnya akan tinggi pula. Penelitian yang dilakukan oleh Rizkia44 berhasil menunjukkan adanya pengaruh positif profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. Hal ini dikarenakan Perusahaan dengan laba yang tinggi akan menjadi sorotan, untuk mengurangi tekanan tersebut
41
Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan Teori Dan Soal Jawab, ( Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 80. 42 Rizkia Anggita Sari,’’ Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia’’, Jurnal Nominal, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta No. I, I, 2012),hlm. 129. 43 Ririn Dwi Anggraini, ‘’ Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggung jawaban Sosial Perusahaan Dalam Annual Report’’, Skripsi, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 32. 44 Rizkia Anggita Sari,’’ Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia’’, Jurnal Nominal, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta No. I, I, 2012), hlm. 138.
47
perusahaan akan mengeluarkan biaya yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. 2. Hubungan Antara Variabel Likuiditas Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.45 Perusahaan
dengan tingkat likuiditas yang tinggi berarti
menandakan
kemampuan yang besar untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Kondisi perusahaan yang memiliki current rasio yang baik adalah dianggap sebagai perusahaan yang baik dan bagus, namun jika current rasio terlalu tinggi dianggap tidak baik. Menurut Samuel dalam Irham46 tingat current rasio yang tinggi mengindikasikan
adanya
penimbunan kas, banyaknya piutang yang tidak tertagih, penumpukan persediaan, rendahnya pinjaman jangka pendek. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi akan menciptakan dimata para
image
yang kuat dan positif
stakeholder-nya. Upaya-upaya yang dapat ditempuh
Perusahaan untuk membentuk dan memperkuat image-nya adalah melalui pembuatan laporan-laporan tambahan.47 Salah satu upaya pengungkapan yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melalui pembuatan sustainability report secara sukarela, sebagai aksi
45
Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan Teori Dan Soal Jawab, ( Bandung : Alfabeta, 2014 ), hlm. 65. 46 Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan Teori Dan Soal Jawab....., hlm. 69. 47 Hari Suryono Widianto, ‘’Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Ukuran Perusahaan, Dan Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainibility Report’’, Skripsi,(Semarang : Universitas Diponegoro,2011), hlm. 59.
48
perusahaan untuk mendapatkan dukungan dari para stakeholder-nya. Perusahaan yang dapat dengan segera memenuhi kewajiban keuangannya menandakan Perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan yang baik sering diidentikkan dengan pelaksanaan pengungkapan informasi lebih lengkap yang dilakukan oleh Perusahaan. Sehingga, Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi akan cenderung untuk melakukan pengungkapan yang lebih. Current rasio menggambarkan kemampuan seluruh aktiva lancar dalam menjamin seluruh utang lancarnya. Tidak ada suatu ketentuan mutlak tentang besarnya current rasio yang terbaik bagi perusahaan untuk di pertahankan. Untuk menjaga current rasio yang tepat, manajemen harus memperhatikan beberapa faktor, antara lain jenis usaha, cash flow, maupun tingkat kredibilitas Perusahaan tersebut dalam hubungannya dengan kreditor. Sebagai pedoman umum, current rasio 200 % sudah dapat dianggap baik, khususnya bagi Perusahaan industri.48 3. Hubungan Antara Variabel Status Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Kepemilikan saham oleh Pemerintah menyebabkan perusahaan tersebut dalam menjalankan aktivitasnya harus selaras dengan kepentingan Pemerintah. Pemerintah berhak menunjuk direktur perusahaan tersebut sehingga keputusan bisnis yang diambil merupakan kepanjangan tangan
48
Moeljadi. Manajemen Keuangan 1 Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif. (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 68.
49
dari kepentingan Pemerintah. Menurut yuliarto Desie49 Perusahaan akan mendapatkan sorotan yang lebih besar oleh masyarakat, karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap BUMN dari pada Perusahaan swasta. Bagi masyarakat, pengelolaan BUMN yang baik mencerminkan keberhasilan Pemerintah dalam berbisnis. Kepemilikan Saham Swasta atau Badan Usaha Milik Swasta adalah Badan Usaha yang didirikan, dikelola oleh pihak swasta, dan modalnya pun dari piak swasta (perorangan atau beberapa orang). BUMS dibentuk atas dasar pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi ‘’ Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara’’. Tekanan Pemerintah dan publik yang kuat membuat Perusahaan ini harus lebih transparan dalam pengelolaannya. Perusahaan menggunakan laporan tahunan sebagai salah satu media pelaporan pertanggung jawaban manajemen mereka sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012.
Pengungkapan
yang lebih
besar merupakan wujud
akuntabilitas atas pengelolaan Perusahaan.
49
Desie Rakhmawati, ‘’Pengaruh Stuktur Kepemilikan, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Perusahaan BUMN Dan Non Bumn Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial’’, Skripsi,(Semarang : Universitas Diponegoro,2011), hlm. 25.
50
4. Hubungan Antara Variabel Regulasi Pemerintah Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Regulasi pemerintah adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.50 Peraturan ini menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh Perusahaan. Beberapa contoh yang termasuk dalam regulasi Pemerintah ini antara lain izin operasional Perusahaan, analisis dan standar dampak lingkungan, peraturan tentang tenaga kerja/perburuhan dan lainnya. Bapepam LK mengeluarkan keputusan No. 134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik, khususnya yang terkait dengan praktek Corporate Governance. Pada tahun 2012, Pemerintah menerapkan PP Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 2 disebutkan bahwa Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini akan berdampak pada semakin banyaknya informasi operasional perusahaan yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan,
termasuk
dalam
pengungkapan
Corporate
Social
Responsibility. Hal itu sesuai dengan PP No. 47 tahun 2012 Pasal 6 bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
50
Angling Mahatma Pian Kusuma Sumedi, ‘’Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Regulasi Pemerintah Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility ( CSR )’’, Skripsi, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 44.
51
E. Hipotesis Hipotesis
adalah
kesimpulan
sementara
yang harus
dibuktikan
kebenarannya atau dapat dikatakan proposisi tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.51 Berdasarkan pada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta telaah pustaka seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : H01: Profitabilitas Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. Ha1: Profitabilitas Perusahaan berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. H02: Likuiditas Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. Ha2: Likuiditas
Perusahaan
berpengaruh
terhadap
Corporate
Social
Responsibility Disclosure. H03: Status Perusahaan
tidak berpengaruh terhadap Corporate Social
Responsibility Disclosure. Ha3: Status Perusahaan berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. H04: Regulasi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure.
51
Masyhuri dan zainudin Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif. (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), hlm. 136.
52
Ha4:
Regulasi
Pemerintah
berpengaruh
terhadap
Corporate
Social
Responsibility Disclosure. H05: Profitabilitas, Likuiditas, Status Perusahaan, dan Regulasi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility Diclosure. Ha5: Profitabilitas, Likuiditas, Status Perusahaan, dan Regulasi Pemerintah berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility Diclosure.
