BAB II KEDUDUKAN HUKUM KONTRAK PERJANJIAN PEKERJAAN PERBAIKAN KAPAL DI PT. SINBAT PRECAST TEKNINDO BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

38

BAB II KEDUDUKAN HUKUM KONTRAK PERJANJIAN PEKERJAAN PERBAIKAN KAPAL DI PT. SINBAT PRECAST TEKNINDO BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

A.

Hukum Kontrak Indonesia Sumber hukum kontrak di Indonesia yang berbentuk perundang-undangan

adalah KUH Perdata, khususnya buku III. Bagian-bagian buku III yang berkaitan dengan kontrak adalah sebagai berikut:54 (1)Pengaturan tentang perikatan perdata. Pengaturan ini merupakan pengaturan pada umumnya, yakni yang berlaku baik untuk perikatan yang berasal dari kontrak maupun yang berlaku karena undang-undang. (2)Pengaturan tentang perikatan yang timbul dari kontrak. Pengaturan perikatan yang timbul dari kontrak ini menurut KUH Perdata diatur dalam Bab II Buku III. (3)Pengaturan tentang hapusnya perikatan. Pengaturan ini terdapat dalam Bab IV Buku III. (4)Pengaturan tentang kontrak-kontrak tertentu. Pengaturan ini terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku III. Perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut: perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, perjanjian kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untunguntungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian. Di luar KUH Perdata

54

Munir Fuady, op.cit., hlm. 13

27

Universitas Sumatera Utara

39

dikenal perjanjian lainnya, seperti kontrak joint venture, kontrak production sharing, leasing, franchise, kontrak karya, beli sewa, kontrak rahim, dan lain sebaginya.55 Secara keseluruhan yang dijadikan sumber-sumber hukum dalam merancang suatu kontrak atau perjanjian di Indonesia adalah:56 1. KUH Perdata, yang terdiri dari Buku III Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. 2. Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 3. Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia mengatur tentang pembebanan Jaminan Fiducia. 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata tentang perikatan, khususnya yang berkaitan dengan kontrak berlaku terhadap:57 1. Kontrak bernama (kontrak khusus), contoh: jual beli, sewa menyewa, hibah, pinjam pakai, perdamaian, tukar-menukar, dan lain-lain. 2. Kontrak tidak bernama (kontrak umum), contoh: leasing, beli sewa, joint venture, franchise. Dalam melakukan kontrak tentunya tidak lepas dari apa yang disebut sebagai asas-asas kontrak dan syarat-syarat sahnya suatu kontrak. Tentunya dalam tinjauan yuridis ini adalah sesuai dengan KUH Perdata.

55

Ibid. , hlm.16 H.Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3 57 Munir Fuady, op.cit., hlm. 23 56


40

B. Asas-asas Perjanjian Dalam KUH Perdata Dan Syarat Sahnya Perjanjian 1. Asas-asas Perjanjian dalam KUH Perdata. a. Hukum kontrak bersifat mengatur.58 Sebagaimana diketahui, hukum dibagi 2 yaitu: i. Hukum memaksa (dwingend recht) ii. Hukum mengatur (aanvullen recht) Maka hukum kontrak pada prinsipnya tergolong dalam hukum mengatur. Artinya bahwa hukum tersebut baru berlaku sepanjang para pihak tidak mengaturnya lain. Jika para pihak mengaturnya secara lain dari apa yang diatur dalam kontrak tersebut maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut. Kecuali undang-undang menentukan lain. b. Asas Kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan untuk:59 1) membuat atau tidak membuat perjanjian; 2) memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian; 3) memilih kausa perjanjian yang akan dibuatnya; 58 59

Ibid., hlm. 29 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 36


41

4) menentukan obyek perjanjian; 5) menentukan bentuk suatu perjanjian dan; 6) menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullen, optional). Asas kebebasan berkontrak ini sifatnya universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian yang memiliki ruang lingkup yang sama.60 Sebagai satu kesatuan yang utuh maka penerapan asas ini sebagaimana tersimpul dari substansi Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) harus dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-pasal atau ketentuan lain yaitu:61 1) Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. 2) Pasal 1335 KUH Perdata mengenai pembuatan kontrak dikarenakan kausa yang legal. 3) Pasal 1337 KUH Perdata mengenai kontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 4) Pasal 1338 KUH Perdata yang menetapkan kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. 5) Pasal 1339 KUH Perdata yang menunjuk terikatnya perjanjian pada sifat kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. 60

Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47 61 Hasanudin Rahman, op.cit., hlm. 14


42

6) Pasal 1347 KUH Perdata yang mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan. Kebebasan berkontrak harus dibatasi bekerjanya agar kontrak yang dibuat berlandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah atau timpang.62 Hal-hal tersebut diatas yang membatasi bekerjanya asas ini. c. Asas Pacta sunt servanda. Asas pacta sun servanda (daya mengikat) ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. Asas ini disebut juga sebagai asas kepastian hukum. KUH Perdata menganut prinsip ini dengan melukiskan bahwa suatu kontrak berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata).63 Asas pacta sun servanda pada mulanya dikenal didalam hukum Gereja. Disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dikuatkan dengan sumpah sehingga dikaitkan dengan unsur keagamaan. Dalam perkembangannya pacta sun servanda diberi arti pactum, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya.64

62

Ibid., hlm. 16 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.10 64 H.Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, op.cit., hlm. 3 63


43

d. Asas konsensualisme dari suatu kontrak. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut terkandung asas yang esensial dari hukum perjanjian yaitu konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian.65 Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (vertrouwen) diantara para pihak terhadap peleburan perjanjian. Peleburan di sini mempunyai arti adanya persetujuan untuk melakukan penggabungan atau penyatuan kehendak yang dituangkan dalam perjanjian. Asas kepercayaan (vertrouwenleer) merupakan nilai etis yang bersumber dari moral.66 Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas mengikat yang terdapat dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata. Hal ini sedasar dengan pendapat Subekti67 yang menyatakan bahwa asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUH Perdata. e. Asas Kepribadian (Personality) Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk

65

Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 82 66 Ibid., hlm. 108-109 67 Subekti, Hukum Perjanjian, op.cit., hlm. 37


44

kepentingan perseorangan saja.68 Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diperkenalkan dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.69

68

Salim HS, op.cit., hlm.13 Salim HS, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Jakarta, 2006, hlm. 12-13 69


45

Jika dibandingkan kedua pasal itu maka Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. f. Asas itikad baik Pengaturan Pasal 1338 (3) KUH Perdata yang menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (contractus bonafidei–kontrak berdasarkan itikad baik). Dalam praktik asas itikad baik, hakim menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian sehingga tampaknya itikad baik bukan saja ada pada pelaksanaan perjanjian akan tetapi juga pada saat ditandatanganinya atau dibuatnya perjanjian.70 Contohnya dalam kasus Ny. Boesono dan R. Boesono melawan Sri Setianingsih Perkara No. 341/K/Pdt/1985 tanggal 14 Maret 1987. Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bahwa bunga pinjaman sebesar 10% perbulan adalah terlalu tinggi dan menimbulkan ketidakadilan. Pengadilan menurunkan tingkat suku bunga dari 10% menjadi 1% perbulan.71 Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, 70

Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 4 Keputusan Mahkamah Agung Perkara No. 341/K/Pdt/1985, Tanggal 14 Maret 1987 Dalam Kasus Ny. Boesono dan R. Boesono Melawan Sri Setianingsih 71


46

penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.72 2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Agar suatu kontrak oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka kontrak tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:73 1. Syarat sah yang umum, yaitu: 1) Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yaitu: a) Kesepakatan kehendak; b) Berwenang untuk membuat; c) Perihal tertentu; d) Kausa yang legal. 2) Syarat sah umum di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu dalam asal 1335, Pasal 1337, Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUH Perdata: a) Syarat sesuai dengan kebiasaan; b) Syarat sesuai dengan kepatutan; c) Syarat sesuai dengan kepentingan umum. 2. Syarat sah khusus yang terdiri dari: 1) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu; 72 73

Salim HS, op.cit., hlm. 10-11 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.

28


47

2) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu; 3) Syarat akta pejabat tertentu (di luar notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu; 4) Syarat ijin dari yang berwenang. Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syaratsyarat sahnya suatu kontrak tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut:74 a.

Batal demi hukum (void). Kontrak ini tidak mempunyai akibat hukum, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu kontrak. Contoh kontrak untuk melakukan suatu tindak pidana. Apabila kontrak ini batal maka tidak ada satu pihak. Hal ini terjadi bila dilanggarnya syarat objektif kontrak dalam pasal 1320 KUH Perdata, syarat objektif tersebut adalah: perihal tertentu, dan kausa yang legal.

b.

Dapat dibatalkan (voidable). Kontrak di mana setidak-tidaknya satu pihak mempunyai pilihan untuk meniadakan kewajiban dalam kontraknya. Kontrak yang dapat dibatalkan ini kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban mereka untuk memenuhinya. Apabila pihak dengan pilihan tadi memilih untuk meratifikasi (yaitu melaksanakan kontrak tersebut) maka kedua belah pihak harus secara penuh melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan beberapa pengecualian yaitu dalam hal tidak dipenuhinya syarat

74

Soedjono Dirdjosisworo, op.cit., hlm. 48


48

subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif itu adalah: kesepakatan kehendak dan kecakapan berbuat. c.

Kontrak tidak dapat dilaksanakan (un-enforceable) Kontrak ini adalah kontrak yang unsur-unsur esensial untuk menciptakan kontrak telah terpenuhi namun terdapat perlawanan secara hukum bagi dilaksanakannya kontrak. Jadi kontrak ini terdapat perlawanan hukum bagi pelaksanaannya. Bedanya dengan kontrak yang batal (demi hukum) adalah kontrak yang tidak dapat dilaksanakan masih mungkin dikonversi menjadi kontrak yang sah. Sedangkan bedanya dengan kontrak yang dapat dibatalkan adalah dalam kontrak yang dapat dibatalkan ini kontraknya sudah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sampai dengan dibatalkannya kontrak tersebut. Contoh kontrak yang tidak dapat dilaksanakan adalah kontrak yang tidak dalam bentuk tertulis, kendatipun Undang-undang Penipuan telah mensyaratkan agar dalam bentuk tertulis kontrak ini tidak dapat dilaksanakan. Pihak-pihak bisa saja secara sukarela membuat kontrak yang tidak dapat dilaksanakan.

d.

Sanksi administratif. Ada juga kontrak yang apabila tidak dipenuhi hanya mengakibatkan sanksi administratif saja. Misalnya kontrak yang memerlukan ijin atau pelaporan terhadap instansi tertentu seperti kepada Bank Indonesia untuk kontrak Offshore Loan (peminjaman ke luar negeri).

Uraian tentang syarat sah suatu kontrak adalah sebagai berikut:


49

a.

Kesepakatan Seperti telah disebutkan sesuai pasal 1320 KUH Perdata, bahwa salah satu syarat sahnya suatu kontrak adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan ini adalah kesepakatan kehendak. Syarat ini bersama dengan syarat kewenangan berbuat merupakan syarat subjektif dari kontrak. Suatu kesepakatan kehendak dimulai dari adanya unsur penawaran (offer) oleh salah satu pihak diikuti oleh penerimaan penawaran (acceptance) dari pihak lainnya, sehingga terjadilah suatu kontrak.75 Apabila dalam suatu kontrak terjadi salah satu unsur-unsur paksaan (dwang), penipuan (bedrog) dan kesilapan (dwaling) maka terhadap kontrak tersebut tidak terpenuhi syarat kesepakatan kehendak. Penjelasan dari unsur-unsur itu adalah:76 1.

Unsur Paksaan. Unsur paksaan (dwang, duress) ketentuannya bisa dilihat dalam Pasal 1324 KUH Perdata yaitu: ”Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berfikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu harus diperhatikan, usia, kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.” Paksaan dapat merupakan alasan untuk minta pembatalan perjanjian apabila dilakukan terhadap:77

75

Mariam Barus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994. hlm. 24 Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 66 77 Ibid., hlm. 70 76


50

a)

Orang atau pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1323 KUH Perdata)

b)

Suami atau istri dari pihak perjanjian atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah (Pasal 1325 KUH Perdata).

2.

Unsur Penipuan (bedrog, fraud, misrepresentation) dalam kontrak. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 1328 KUH Perdata yaitu: ”Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan.” Penipuan harus dibuktikan, tidak dapat dipersangkakan. Dalam bahasa Inggris disebut juga misrepresentation yang diartikan sebagai suatu pernyataan tentang fakta yang tidak benar.78 Hal ini diatur dalam ketentuan

di

Pasal

Misrepresentation

ini

1328 berarti

KUH salah

Perdata

tersebut

menyatakan

di

sesuatu

atas. dari

kenyataannya sehingga membuat pihak lain setuju untuk melakukan kontrak tersebut. Pada dasarnya pernyataan atas pendapat atau kehendak yang tidak seperti pada kenyataannya masuk dalam konteks misrepresentation ini. Misrepresentation terjadi pada saat pihak mengetahui bahwa persetujuannya untuk melakukan suatu kontrak berdasarkan atas informasi yang tidak benar sesuai dengan kenyataannya (jika pihak tersebut mengetahui keadaan sebenarnya 78

Hardijan Rusli, op.cit., hlm. 72


51

maka

pihak

tersebut

Misrepresentation

tidak

contohnya

akan dapat

melakukan terbukti

bila

kontrak).79 perusahaan

mengeluarkan informasi yang tidak benar, antara lain tentang keadaan bisnis, manajemen ataupun tentang posisi keuangan perusahaan, berdasarkan informasi tersebut seseorang atau ada pihak yang setuju untuk melakukan kontrak. Akan tetapi kemudian terbukti perusahaan tersebut tidak seperti informasi yang telah diberikannya sehingga kontrak tersebut dapat dibatalkan. 3.

Unsur kesilapan (dwaling, mistake) dalam suatu kontrak. Unsur ini ketentuannya bisa dilihat pada Pasal 1322 KUH Perdata yaitu: ”Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat sutau perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.” Terdapat kesesatan apabila dikaitkan dengan hakikat benda atau orang dan pihak lawan harus mengetahui atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa sifat atau keadaan yang menimbulkan kesesatan bagi pihak lain sangat menentukan.80

b.

Kecakapan

79

Hukum Kontrak (http://hukumpedia.blogspot.com/2009/01/hukum-kontrak.html, diakses tanggal 2 September 2010) 80 Hardijan Rusli, op.cit., hlm. 66


52

Salah satu syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah para pihak dalam keadaan ”cakap berbuat” (bevoegd). Siapakah pihak-pihak yang dimaksudkan cakap ini? Menurut ketentuan yang berlaku bahwa semua orang cakap (berwenang) kecuali mereka yang tergolong sebagai berikut yaitu dalam Pasal 1330 KUH Perdata: ”Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 1) Orang-orang belum dewasa 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.” Menurut ketentuan diatas semua orang cakap (berwenang) membuat perjanjian kecuali:81 1) Orang yang belum dewasa Menurut KUH Perdata Pasal 1330, maka yang dianggap dewasa, maka yang demikian oleh hukum dianggap cakap membuat perjanjian, jika:82 (a) Sudah genap berumur 21 tahun. (b) Sudah kawin walaupun belum genap 21 tahun. (c) Sudah kawin dan kemudian cerai meskipun belum genap 21 tahun. Adanya Undang-undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maka ketentuan dewasa dirubah menjadi 18 81

Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 74 82 Ibid.


53

tahun dan ketentuan ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan golongan penduduknya. Umur dewasa 18 tahun ini juga dikuatkan dengan Keputusan Mahkamah Agung No. 477K/Sip/1976 Tanggal 13 Oktober 1976.83 2) Orang yang ditempatkan dibawah pengampuan Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 1330 angka 2 KUH Perdata. Siapakah orang yang di bawah pengampuan tersebut? Menurut Pasal tersebut adalah: a) Orang yang dungu (onnoozelheid); b) Orang yang gila; c) Orang yang mata gelap (razernij); d) Orang yang boros. Orang-orang tersebut di atas tetap ditaruh di bawah pengampuan walaupun kadang-kadang mereka bertindak selayaknya orang yang cakap berbuat. 3) Wanita bersuami. KUH Perdata juga menempatkan wanita yang bersuami sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat kontrak (Pasal 1330 ayat (3) KUH 83

Ketentuan Tentang Dewasa: usia dewasa diatur dalam berbagai pasal yaitu sebagai berikut: (Ketentuan Tentang Dewasa: http:72legallogic,wordpress.com): Menurut Pasal 338 KUH Perdata: 21 tahun, menurut Pasal 50 UU No. 1/1974: 18 tahun, menurut Pasal 39 ayat (1) UU No. 30/2004: 18 tahun, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 13 Oktober 1976 No. 477K/Sip/1976: 18 tahun dan menurut hukum Adat: berdasar pada ukuran sosial bukan fisik atau regulasi.


54

Perdata). Akan tetapi dewasa ini ketentuan bahwa istri dianggap tidak cakap dapat dikatakan tidak berlaku lagi dengan alasan sebagai berikut:84 a. Dari semua yang dimaksudkan oleh KUH Perdata tentang ketidakcakapan ini hanya berlaku dalam bidang hukum kekayaan saja. b. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 walaupun suami sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga tetapi masing-masing mempunyai kedudukan

yang

seimbang dalam melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974) c. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 yang menyatakan bahwa istri cakap berbuat dengan mencabut Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata.85 d. Dalam praktek hukum sehari-hari istri umumnya dianggap cakap membuat kontrak atas barang-barang yang dia kuasai dan/atau dimilikinya. Bagaimana konsekuensi yuridisnya? Jika ada dari para pihak dalam kontrak ternyata tidak cakap untuk berbuat adalah:

84

Ahmadi Miru, Sakka Pati, op.cit., hlm. 74-75 Wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum: (http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/Surat%20Edaran%20MA/SELB_MA_1963_3_GAGASA N%20MENGANGGAP%20BURGERLIJK.pdf) diakses tanggal 28 September 2010 85


55

a. Jika dilakukan oleh anak yang belum dewasa maka kontrak tersebut batal demi hukum atas permintaan dari anak yang belum dewasa, semata-mata karena alasan kebelum-dewasaannya (Pasal 1446 ayat (1) juncto Pasal 1331 ayat (1) KUH Perdata) b. Jika kontrak dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan maka kontrak tersebut batal demi hukum atas permintaan dari orang yang di bawah pengampuan tersebut. Hal ini menurut Pasal 1331 ayat (1) KUH Perdata. c. Terhadap kontrak yang dibuat oleh wanita yang bersuami hanyalah batal demi hukum sekadar kontrak tersebut melampaui kekuasaan mereka, - Pasal 1446 ayat (2) juncto Pasal 1331 ayat (1) KUH Perdata. d. Terhadap kontrak yang dibuat oleh anak dibawah umur yang telah mendapatkan status disamakan dengan orang dewasa hanyalah batal demi hukum sekadar kontrak tersebut melampaui kekuasaan mereka (Pasal 1446 ayat (2) juncto Pasal 1331 ayat (1) KUH Perdata) e. Terhadap kontrak yang dibuat oleh orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu (Pasal 1330 angka 3) maka mereka dapat menuntut pembatalan kontrak tersebut kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Orang-orang yang dilarang tersebut adalah perempuan yang sudah menikah dan


56

tidak didampingi oleh suaminya. Walaupuan demikian ketentuan ini sudah tidak diberlakukan sekarang sehingga perempuan yang bersuami pun dianggap telah cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian.86 3.

Perihal tertentu Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya kontrak adalah adanya perihal tertentu. Suatu hal tertentu adalah hal bisa ditentukan jenisnya (determinable)87 Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap objek tertentu adalah sebagai berikut: 1)

Dalam Pasal 1332 KUH Perdata: ”Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan”

2)

Dalam Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata: ”Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asalkan saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

3)

Dalam Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata: ”Benda yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu; hal ini tidak akan mengurangi ketentuan pasal 169, 176 dan 179.”

86 87

Ahmadi Miru, Sakka Pati, op.cit., hlm.74 Sudargo Gautama, Indonesian Business Law, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 79


57

4.

Kausa yang legal Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya kontrak terdapat syarat kausa (oorzaak) yang legal untuk kontrak yaitu mengenai sebab mengapa kontrak tersebut dibuat. Sebab legal juga merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak (Pasal 1320 KUH Perdata). Dalam Pasal 1335 KUH Perdata ditegaskan bahwa: ”Suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.” Hal tersebut berhubungan dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi: ”Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undangundang atau apabila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.” Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas, maka suatu kontrak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (batal) apabila kontrak tersebut:88 1)

Tidak mempunyai kausa

2)

Kausanya palsu

3)

Kausanya bertentangan dengan undang-undang

4)

Kausanya bertentangan dengan kesusilaan

5)

Kausanya bertentangan dengan ketertiban umum.

Menurut Hoge Raad, kausa sebagai tujuan bersama yang hendak

88

J. Satrio – I, op.cit., hlm. 321-353


58

dicapai para pihak harus diukur menurut keadaan pada saat perjanjian itu ditutup.89 5.

Syarat-syarat sah lainnya Selain syarat-syarat yang disebutkan untuk sahnya suatu kontrak juga disyaratkan agar kontrak tersebut tidak melanggar unsur itikad baik, kepatutan, kepentingan umum dan kebiasaan.90 Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 1339 KUH Perdata suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.91 Ada 3 sumber norma yang ikut mengisi suatu perjanjian yaitu undang-undang,

kebiasaan dan kepatutan. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3), semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Norma yang dituliskan di sini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian. Akan tetapi ketentuan ini bukan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan ada atau tidak adanya itikad baik tidak membuat suatu perjanjian batal (demi hukum) atau dapat dibatalkan. Perjanjian batal atau dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhinya syarat subyektif dan obyektif dari suatu perjanjian. 89

Sebagaiamana dalam keputusan Hoge Raad (The Supreme Court Of The Netherlands) tanggal 6 Januari 1922, bahwa dalam hal setelah penutupan kontrak ternyata kontrak tersebut tak dapat dilaksanakan , misal karena adanya larangan undang-undang, maka perjanjian itu tetap sah. Melalui putusan ini Hoge Raad berpendapat bahwa kausa sebagai tujuan bersama yang hendak dicapai para pihak (gezamenlijkedoel) harus diukur menurut keadaan pada saat perjanjian ditutup. J. Satrio –I, op.cit., hlm. 318-319 90 Munir Fuady, op.cit., hlm. 80 91 Hasanuddin Rahman, op.cit., hlm. 12


59

Syarat sah khusus terhadap suatu kontrak adalah adanya syarat tertulis, syarat kontrak dibuat didepan pejabat berwenang dan ijin dari yang berwenang untuk aktaakta tertentu. Secara umum dikatakan bahwa undang-undang tidak mensyaratkan suatu kontrak adalah sah jika tertulis. Dengan demikian kontrak secara lisan atau dengan isyarat saja sudah dianggap sah secara yuridis.92 Penjelasan atas syarat khusus ini adalah sebagai berikut: 1) Kedudukan syarat tertulis. Kebanyakan yurisdiksi mensyaratkan agar kontrak dibuat tertulis sehingga bisa ditegakkan. Hukum biasanya mengharuskan dibuat kontrak tertulis untuk penjualan barang dengan nilai tertentu atau lebih, sehingga bisa dilakukan penegakan. Meskipun pihak yang menjalin kontrak sengaja membuat kontrak secara lisan dan suka rela melaksanakan persyaratan yang ada dengan lengkap, hak-hak kontraktual mereka sulit

ditegakkan jika muncul persengketaan.93

Menurut hukum yang berlaku kedudukan syarat tertulis bagi suatu kontrak adalah sebagai berikut:94 a)

Ketentuan umum tidak mensyaratkan. Dengan dibuatnya suatu kontrak secara tetulis maka hal tersebut akan memudahkan dari segi pembuktian dalam praktek di samping mengurangi timbulnya perselisihan tentang isi kontrak yang bersangkutan. b) Dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak tertentu. Kadangkala untuk suatu kontrak tertentu undang-undang mempersyaratkan harus dibuat secara tertulis dengan ancaman batal. Contoh untuk kontrak hibah, bahkan tidak hanya dengan tertulis saja tetapi harus dengan akta notaris (dengan ancaman batal) kecuali untuk hibah berupa hadiah 92

Munir Fuady, op.cit., hlm. 83 Karla C. Shippey, JD, op.cit., hlm. 7 94 Ibid., hlm. 83 93


60

barang bergerak berwujud dari tangan ke tangan maka tidak perlu akta notaris. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 juncto Pasal 1687 KUH Perdata. c) Dipersyaratkan untuk kontrak atas barang-barang tertentu. Selain untuk kontrak-kontrak tertentu, undang-undang juga mensyaratkan kontrak tertulis untuk barang-barang tertentu. Contoh kontrak yang bertalian dengan pengalihan tanah. d) Dipersyaratkan karena kebutuhan praktek. Walaupun dalam banyak hal, undang-undang tidak mensyaratkan bahwa suatu kontrak harus dibuat tertulis, tetapi kebutuhan praktek ternyata menyatakan lain. Hal ini dibuat dengan maksud: (a) Untuk kepentingan pembuktian; (b) Untuk kepentingan kepastian hukum; (c) Untuk kontrak-kontrak yang canggih dianggap tidak pantas jika hanya dilakukan secara lisan. 2) Syarat Pembuatan Kontrak di hadapan pejabat tertentu Selain dari syarat tertulis terhadap kontrak-kontrak tertentu, untuk kontrakkontrak tertentu dipersyaratkan pula bahwa kontrak tertulis harus dibuat oleh/di hadapan pejabat tertentu (dengan ancaman batal). Contoh: hibah harus dibuat di hadapan notaris (Pasal 1682 KUH Perdata) atau jual beli tanah harus dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan undang-undang pertanahan. 3) Syarat mendapat ijin dari pejabat yang berwenang. Terhadap kontrak tertentu campur tangan pihak ketiga diperlukan dalam bentuk keharusan mendapatkan ijin. Misal kontrak peralihan objek tertentu, seperti kontrak peralihan hak guna usaha atau kontrak peralihan penguasaan hutan, dalam hal ini diperlukan ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

C. Prestasi Dan Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak Indonesia


61

1. Pengertian Prestasi Prestasi dalam kontrak adalah sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang ada dalam suatu kontrak oleh pihak yang mengikatkan dirinya dalam kontrak tersebut.95 Prestasi ini ketentuannya bisa dilihat dalam Pasal 1234 KUH Perdata yaitu: ”Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” 2. Pengertian Wanprestasi Sementara itu yang dimaksud dengan wanprestasi (default, non-fullfilment, atau breach of contract) adalah tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti dalam kontrak.96 Berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, kontrak ini tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak tidak dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan atau tidak, akibat umumnya tetap sama yaitu pemberian ganti rugi dengan perhitungan tertentu (Pasal 1243 KUH Perdata), pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata), peralihan resiko sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata) dan pembayaran biaya perkara pengadilan apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR). Hal-hal tersebut ada pengecualiannya yaitu adanya alasan force majeure (keadaan memaksa) yang umumnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut. Selain itu apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dalam 95 96

Munir Fuady, op.cit., hlm. 87 Ibid.


62

kontrak, pada umumnya tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan dalam kontrak atau undang-undang maka wanprestasinya (debitur) akan resmi terjadi setelah dia (debitur) dinyatakan lalai oleh pihak kreditur (ingebrekestelling) yaitu dengan dikeluarkannya ”akta lalai” oleh pihak kreditur.97 Akta lalai adalah tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa (dalam hal ini adanya kelalaian) dan ditandatangani oleh pembuatnya.98 Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 1238 KUH Perdata yaitu: ”Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Dalam sistim hukum Indonesia akta lalai ini tidak diperlukan dalam hal tertentu yaitu:99 1. 2. 3. 4.

Jika dalam persetujuan ditentukan termin waktu; Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi; Debitur keliru memenuhi prestasi; Ditentukan dalam undang-undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum (misal dalam Pasal 1626 KUH Perdata); 5. Jika debitur mengakui atau memberitahukan bahwa dia dalam keadaan wanprestasi. Wujud-wujud wanprestasi menurut J. Satrio adalah sebagai berikut: a.

Sama sekali tidak melakukan prestasi. Dalam hal ini prestasi sama sekali tidak dilakukan yang disebabkan tidak mau berprestasi sama sekali atau bisa disebabkan karena memang secara obyektif tidak mungkin melakukan prestasi lagi atau secara subyektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi

97

Ibid., hlm. 88 Kamus Hukum (http://www.pn-cibinong.go.id/uploads/file/Kamus_Hukum.pdf, diakses tanggal 2 September 2010) 99 Ibid., hlm. 89 98


63

b.

c.

Keliru melakukan prestasi. Dalam fikirannya telah memberikan prestasi tetapi dalam kenyataannya yang diterima oleh pihak satunya lain daripada yang diperjanjikan Terlambat melakukan prestasi. Prestasi dilakukan dan obyek prestasinya betul akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.100

Dalam menjalankan kontrak ada istilah yang disebut sebagai terminasi kontrak, restorasi kontrak, reformasi kontrak dan resisi kontrak. Di bawah ini keterangan mengenai hal-hal tersebut:

1) Terminasi (Pemutusan) suatu kontrak a) Ketentuan dalam kontrak tentang terminasi (pemutusan). Ada berbagai pengaturan tentang pemutusan kontrak yaitu:101 (1) Penyebutan alasan pemutusan kontrak. Biasanya dalam kontrak disebutkan secara terperinci alasan-alasan sehingga salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat memutuskan kontrak. (2) Kontrak diputus dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kadangkadang dalam kontrak disebutkan bahwa suatu kontrak dapat diputuskan jika disetujui oleh kedua belah pihak. (3) Pengenyampingan Pasal 1266 KUH Perdata. Seringkali dalam kontrak disebutkan bahwa jika ingin memutuskan kontrak maka tidak perlu melalui jalur pengadilan, tetapi dapat diputuskan langsung oleh para pihak. Dengan ini Pasal 1266 KUH Perdata harus tegas dikesampingkan berlakunya, sebab menurut pasal ini pemutusan harus melalui pengadilan. Pasal ini menerangkan bahwa secara hukum wanprestasi 100 101

J. Satrio, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 122 Munir Fuady, op.cit., hlm. 93


64

dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalannya melalui pengadilan baik karena wanprestasi itu dicantumkan dalam perjanjian maupun tidak. Jika syarat batal tidak dicantumkan dalam perjanjian hakim dapat memberikan kesempatan kepada pihak yang wanprestasi untuk tetap memenuhi perjanjian dengan memberikan tenggang waktu yang tidak lebih dari satu bulan.102 (4) Tata cara pemutusan kontrak. Disamping lewat pengadilan biasanya ditentukan juga prosedur pemutusan kontrak oleh para pihak tersebut. Misal dengan adanya peringatan. b) Ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata. Apakah suatu kontrak yang telah ditandatangani secara sah dapat dibatalkan/ditarik kembali? Hal ini yang akan dijawab dalam Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi: ”Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu.” Pada prinsipnya pasal ini tidak memperkenankan ditariknya kembali suatu kontrak kecuali dengan syarat-syarat tertentu yaitu: (1) Kontrak tersebut harus dibuat secara sah sebab jika tidak dipenuhi batal atau pembatalan dapat dilakukan; (2) Dibatalkan berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan undangundang; (3) Dibatalkan berdasarkan kesepakatan semua pihak dalam kontrak tersebut.103 102 103

Ahmadi Miru, Sakka Pati, op.cit., hlm.29 Hasanuddin Rahman, op.cit., hlm. 17


65

2) Pengenyampingan Pasal 1266 KUH Perdata. Seperti telah disebutkan sebelumnya, dalam pasal ini memberikan intervensi yang besar dari pengadilan dalam hal pemutusan suatu kontrak. Pasal ini pada intinya menyebutkan bahwa dengan alasan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak lainnya dapat membatalkan kontrak akan tetapi pembatalan tersebut tidak boleh dilakukan begitu saja melainkan harus melalui pengadilan.104 Oleh karena itu tidak mengherankan jika dalam praktek sering ada ketentuan yang mengenyampingkan pasal tersebut yang berarti bahwa kontrak tersebut dapat diputuskan sendiri oleh salah satu pihak (tanpa campur tangan pengadilan) berdasarkan prinsip exceptio non adimpleti contractus105, jika pihak lainnya melakukan wanprestasi. Demikian dalam kontrak-kontrak di PT. Sinbat Precast Teknindo ini, pengenyampingan Pasal 1266 KUH Perdata ini tidak disebutkan dalam klausula kontrak. Hal ini dikarenakan bahwa pemutusan atau pembatalan kontrak hanya dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak terlepas dari campur tangan pengadilan. Pembatalan kontrak bisa dilakukan salah satu pihak apabila pihak lain melakukan wanprestasi. Dan disebutkan dengan jelas

104

Munir Fuady, op.cit., hlm. 96 Exceptio non adimpleti contractus: http://rgs-istilah-hukum.blogspot.com/2009/09/asasexceptio-non-adimpleti-contractus.html, Definisi exceptio non adimpleti contractus adalah tangkisan bahwa pihak lawan dalam keadaan lalai juga, maka dengan demikian tidak dapat menuntut adanya pemenuhan prestasi - http://www.pn-cibinong.go.id/uploads/file/Kamus_Hukum.pdf, diakses tanggal 2 September 2010 105


66

bahwa salah satu akibat wanprestasi adalah dibatalkannya kontrak dan pembatalan ini tanpa melalui pengadilan. 3) Syarat restorasi dalam terminasi kontrak Restorasi adalah kewajiban dari pihak yang dirugikan untuk mengembalikan manfaat dari prestasi yang sekiranya telah dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut. Bentuk-bentuk restorasi adalah sebagai berikut: (1) Pengembalian benda secara fisik. (2) Pembayaran kompensasi106 4) Akibat terminasi kontrak. Dengan adanya terminasi suatu kontrak akan berlaku beberapa akibat hukum yaitu:107 a) Timbulnya kewajiban melakukan restorasi b) Berlaku secara ex tunc108 atau ex nunc109. Ketika diputuskan suatu kontrak apakah dengan demikian keadaan dikembalikan seperti sebelum kontrak dilakukan (ex tunc) yakni yang mempunyai efek yang retrospektif atau hanya membebaskan para pihak untuk melaksanakan kewajibannya untuk masa setelah wanprestasi sementara apa yang dilakukan sebelum

106

Munir Fuady, op.cit., hlm. 102 Ibid. 108 Ex Tunc: Ex tunc adalah perbuatan dan akibatnya dianggap tidak pernah ada (http://www.kamushukum.com/prosadv.php), diakses tanggal 2 September 2010 109 Ex Nunc: Ex nunc adalah perbuatan dan akibatnya dianggap ada sampai saat pembatalannya (http://www.kamushukum.com/prosadv.php), diakses tanggal 2 september 2010 107


67

wanprestasi tetap dianggap sah yang disebut sebagai mempunyai efek ex nunc yaitu mempunyai efek yang prospektif. c) Akibat terhadap hak untuk mendapatkan ganti rugi. 5) Resisi terhadap kontrak. Yang dimaksud dengan resisi adalah pembatalan suatu kontrak sehingga menjadi status quo (dalam keadaan diam atau tidak bisa dilakukan apa-apa).110 Resisi dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut: a) Jika kontrak dibuat oleh orang yang tidak cakap untuk berbuat. b) Jika terjadi cacat hukum dalam kata sepakat yaitu dalam hal adanya: (a) Paksaan (b) Kesalahan (c) Penipuan Dalam hal resisi kontrak dapat dibatalkan artinya kontrak batal jika dimintakan batal, jika tidak maka akan tetap sah. Selain resisi ada juga istilah nullity yang menyebabkan kontrak ”batal demi hukum” yaitu batal dengan sendirinya tanpa dimintakan oleh pihak manapun. Nullity terjadi karena: a) Hal tertentu yang merupakan objek tidak jelas b) Kontrak dibuat dengan kausa yang tidak diperbolehkan c) Kontrak dibuat bertentangan dengan moral, ketertiban umum atau kebiasaan. 6.

Reformasi Kontrak 110

Munir Fuady op.cit., hlm. 109


68

Reformasi adalah mengubah bahasa dalam kontrak sehingga sesuai dengan maksud para pihak. Dengan demikian jika dengan resisi dimaksudkan untuk membatalkan kontrak, sementara reformasi lebih dimaksudkan untuk mempertahankan kontrak.111 Landasan berlakunya reformasi adalah kesalahan dari perumus kontrak. Dalam hal ini sudah semestinya kontrak diperbaiki agar sesuai dengan kehendak para pihak.

3. Force Majeure Klausula Force majeure adalah klausula yang berisi antisipasi yang diambil oleh para pihak terhadap kejadian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang yang akan berakibat langsung terhadap perjanjian. Kejadian ini merupakan kejadian yang berada di luar kendali para pihak, dimana pihak yang tidak bisa melaksanakan perjanjian itu harus bisa membuktikan bahwa kejadian itu berada di luar kendalinya dan telah ada usaha untuk melakukan penyelamatan atau telah melakukan langkah-langkah untuk menghindari akibat yang timbul dari kejadian tersebut.112 Dalam KUH Perdata ada beberapa pasal yang digunakan sebagai pedoman adanya force majeure:

111

Munir Fuady, op.cit., hlm. 111 Definisi Force Majeure menurut H. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH. MH. dalam MK Penyusunan Kontrak; http://pusdiklat.law.uii.ac.id/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=13&Itemid=52, diakses tanggal 2 September 2010 112


69

a. Pasal 1244 KUH Perdata tentang ganti rugi harus diberikan apabila pihak yang berwanprestasi tidak dapat membuktikan bahwa wanprestasi disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali. b. Pasal 1245 KUH Perdata yang intinya ganti rugi dan bunga tidak diberikan apabila wanprestasi disebabkan oleh keadaan memaksa (ketidaksengajaan) c. Pasal 1545 KUH Perdata tentang jika barang yang sudah diperjanjikan musnah di luar salah pemiliknya maka perjanjian dianggap gugur. d. Pasal 1553 KUH Perdata tentang jika barang yang telah disewakan musnah karena kejadian yang tidak disengaja maka persetujuan sewa menyewa tersebut gugur demi hukum. Dari rumusan pasal-pasal di atas maka setidaknya terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi untuk memenuhi kriteria force majeure ini: a. Tidak terpenuhinya prestasi; b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan yang bersangkutan; dan c. Faktor penyebab tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya force majeure merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut.


70

Sebagaimana dipahami bahwa dengan adanya force majeure akan berkaitan dengan resiko tanggung gugat bagi para pihak.113 Menurut Munir Fuady force majeure dapat dibedakan menjadi: a. Force majeure yang objektif yaitu force majeure yang terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak tersebut. b. Force majeure yang subjektif yaitu force majeure yang terjadi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan debitur itu sendiri. Misal debitur sakit berat sehingga tidak mungkin berprestasi lagi.114

Demikian dalam kontrak pada PT. Sinbat Precast Teknindo, disebutkan dengan jelas klausula force majeure ini. Klausula ini dapat dilihat pada Shipbuilding Contract For The Completion Of 01 Unit Of 64M RoPax Catamaran Ferry (Hull Nos. 009) Dated This 10th Day Of April 2007 Between PT. Sinbat Precast Teknindo, Indonesia –Builder- And Islands Transport Holdings Pty. Ltd., Australia –Buyer-, Page 12 of 17.115 4. Prestasi dan Wanprestasi Dalam Kontrak di PT. Sinbat Precast Teknindo. Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan terhadap kontrak-kontrak di PT. Sinbat Precast Teknindo ini, dalam masing-masing kontrak disebutkan dengan

113

Menurut Subekti, yang dimaksud resiko adalah kewajiban untuk memikul beban kerugian apabila terjadi peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam perjanjian atau menghalangi pelaksanaan prestasi (Subekti-II op..cit.,hlm.144). Sedangkan menurut Mariam Darus Badrulzaman, resiko adalah ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitor tidak memenuhi prestasi dalam keadaan force majeure (Mariam Darus Badrulzaman, op.cit., hlm. 39) 114 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, Buku kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 115 115 Dalam klausula ini disebutkan kondisi-kondisi force majeure antara lain: gempa, perang, embargo, keputusan dari pemerintah atau militer, gempa, huru-hara, mogok, keresahan dan ketidakmenentuan keadaan masyarakat, kebakaran disebabkan oleh alam, dan kejadian-kejadian lain yang berada di luar kendali para pihak.


71

jelas dalam klausula-klausula hal-hal yang menjelaskan prestasi dan wanprestasi dan akibat-akibatanya. a. Prestasi Dalam Kontrak di PT. Sinbat Precast Teknindo. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, prestasi yaitu sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang ada dalam kontrak oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam kontrak tersebut. Lebih jelasnya disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang intinya ”tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Demikian dalam kontrak-kontrak di PT. Sinbat Precast Teknindo, disebutkan dengan jelas prestasi dari masingmasing pihak, seperti dalam kutipan salah satu klausula dalam kontrak tersebut: ”...The main job are to replace the entire main deck with 12mm thickness 8’X30’ marine plate with cert, weight 2100 kg/pc, totalling to 42 pieces with estimated total weight of 88.2 metric tons...” (”...Pekerjaan pokok dalam kontrak ini adalah untuk mengganti keseluruhan dek utama dengan papan baja marine yang tebalnya 12mm dan berukuran 8’X30”, per buah beratnya 2100 kg, total 42 buah dengan perkiraan berat keseluruhan 88.2 ton...”) ”...The secondary job is to replace the entire side board with 10mm thickness 6’X30’ marine plate with cert, weight 1313kg/pc, totalling to 16 pieces with an estimated total weight of 21.008 metric tons...” (”...Pekerjaan kedua adalah untuk mengganti seluruh sisi kapal dengan papan baja marine yang tebalnya 10mm dan berukuran 6’X30’, yang beratnya 1313 kg per buah, total 16 buah dengan perkiraan berat keseluruhan adalah 21.008 ton...”)116 Dalam klausula di atas, dengan jelas disebutkan prestasi yang harus dilakukan oleh PT. Sinbat Precast Teknindo yaitu untuk mengganti dek utama dan sisi Contract For The Repair Of 01 Unit Of Barge (NL 1805) Dated 13th Day Of January 2009 Between PT Sinbat Precast Teknindo, Indonesia –Shipyard- And PT. Bahtera Dira Adiguna –OwnerPage 3 of 10 116


72

kapal dengan papan baja marine sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Berikutnya adalah kutipan salah satu klausula yang menyebutkan prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak lain selain PT. Sinbat Precast Teknindo: ”...The Owner shall take possession of the Vessel immediately on acceptance thereof and shall remove Vessel from Shipyard within one (1) day after delivery and acceptance is effected. If the Owner does not remove the Vessel from the Shipyard within one (1) day, then in such event the Owner shall pay to the Shipyard for the mooring and/or wharfage of the Vessel...” (”...Owner harus mengambil alih kapal secepatnya setelah diterima (kapal tersebut) dan memindahkan kapal dari area Shipyard dalam jangka waktu satu (1) hari sejak proses pengiriman dan penerimaan dilakukan. Jika Owner tidak memindahkan kapal dari area Shipyard dalam jangka waktu satu (1) hari, maka dalam kejadian hal tersebut, Owner diharuskan membayar biaya penambatan dan biaya bongkar muat kapal kepada Shipyard...”)117 Dalam klausula di sini jelas disebutkan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain (selain PT. Sinbat Precast Teknindo) yaitu untuk memindahkan kapal yang selesai pengerjaannya dalam tenggang waktu tertentu, dilanjutkan dengan keterangan apa yang akan terjadi apabila prestasi tersebut gagal dilakukan. b. Wanprestasi dalam Kontrak Di PT. Sinbat Precast Teknindo Seperti

telah

dijelaskan

sebelumnya,

wanprestasi

adalah

tidak

dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti dalam kontrak. Berhubungan dengan penelitian ini, tentu saja tidak disebutkan jenis-jenis wanprestasi dalam kontrak, akan tetapi lebih mengacu pada akibat apabila tidak Contract For The Repair Of 01 Unit Of Barge (NL 1805) Dated 13th Day Of January 2009 Between PT Sinbat Precast Teknindo, Indonesia –Shipyard- And PT. Bahtera Dira Adiguna –OwnerPage 6 of 10 117


73

dilaksanakannya prestasi. Akibat umum dari wanprestasi adalah pemberian ganti rugi dengan perhitungan tertentu, pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian, peralihan resiko dan pembayaran biaya perkara peradilan. Demikian dalam klausula salah satu kontrak menyebutkan tentang akibat apabila terjadi wanprestasi jika dilakukan oleh PT. Sinbat Precast Teknindo, yaitu: ”...If Delivery Date of the Vessel exceeds sixty (60) days without there being Permissable Delays as justification, then Buyer has the option to rescind the Shipbuilding Contract. In the event of such for this reason then Builder shall repay in full all Payment Installments received from Buyer...” (”...Jika waktu pengiriman kapal melebihi enampuluh (60) hari dari tanggal yang telah ditentukan tanpa disertai alasan penundaan pengiriman yang diterima oleh Buyer, maka Buyer berhak untuk membatalkan Kontrak Pembuatan Kapal ini. Dalam keadaan hal tersebut dengan alasan ini maka Builder diharuskan untuk mengembalikan seluruh pembayaran cicilan yang telah diterima oleh Builder...”)118 Dalam klausula ini disebutkan dengan jelas apabila Builder (dalam hal ini adalah PT. Sinbat Precast Teknindo) melakukan wanprestasi yaitu melakukan pengiriman barang melebihi tanggal yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat diterima maka akibatnya adalah pembatalan kontrak dari pihak Buyer disertai dengan pengembalian seluruh pembayaran cicilan yang telah diterima. Klausula yang menyebutkan dalam hal terjadi wanprestasi dan akibatnya yang dilakukan oleh pihak lain selain PT. Sinbat Precast Teknindo: ”...If Buyer is in default of payments as to any Installment as provided in paragraph 1(a) and (b) of this Article, the Buyer shall pay interest on such 118

Shipbuilding Contract For The Completion Of 01 Unit Of 64M RoPax Catamaran Ferry (Hull Nos. 009) Dated This 10th Day Of April 2007 Between PT. Sinbat Precast Teknindo, Indonesia – Builder- And Islands Transport Holdings Pty. Ltd., Australia –Buyer-, Page 12 of 17


74

installment from the due date thereof to the date of payment to Builder of the full amount including interest...” (”...Jika Buyer gagal melakukan pembayaran atas cicilan sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 (a) dan (b) Pasal ini, maka Buyer harus membayar bunga atas cicilan tersebut dihitung dari tanggal batas waktu pembayarannya dari jumlah keseluruhan termasuk bunga kepada Builder...”)119 Dalam klausula ini disebutkan dengan jelas apabila terjadi wanprestasi dari pihak selain PT. Sinbat Precast Teknindo yaitu dalam hal gagal melakukan pembayaran maka akibatnya adalah pembayaran bunga. Dalam konteks prestasi dan wanprestasi ini terdapat pengecualian yaitu adanya istilah force majeure. Force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali salah satu pihak. Oleh karena adanya keadaan memaksa yang berada di luar kendali tersebut maka akan membebaskan pihak tertentu untuk melakukan pemenuhan atas prestasinya. Demikian dalam kontrakkontrak di PT. Sinbat Precast Teknindo juga disebutkan dengan jelas dalam klausula, salah satunya yaitu: ”...Article VII – Force Majeure. The following shall be deemed to be force majeure conditions for purposes of this Contract. Acts of God, war, riots or insurrcetion, requirements of civil or military authorities, civil unrest, strikes, blockades, embargoes, lockouts, earthquakes, floods, fires and any cause whether or not of a kind previously specified, reasonable to be considered as beyond the control of the Builder....” (”...Pasal VII – Force Majeure. Hal-hal berikut ini dianggap sebagai keadaan force majeure dalam kontrak ini. Kehendak Tuhan, perang, riot atau ketidaktentuan, keputusan militer/pemerintah, keresahan penduduk, mogok, blokade, embargo, lockout,

119

Contract Agreement For One Unit 12-Metre OPL Patrol Launch And Seven Units 15Metre OPL Patrol Launch, Dated 30th June 2006, Between PT. Sinbat Precast Teknindo, Indonesia – Builder- And Eng Hup Shipping Pte. Ltd. –Buyer-, Page 16 of 21


75

gempa, banjir dan sebab-sebab lain yang belum disebutkan sebelumnya yang dianggap berada di luar kendali Builder...”)120 Dalam klausula ini jelas disebutkan adanya keterangan mengenai force majeure dan akibatnya apabila hal ini terjadi.

D. Kontrak Internasional Dari sifat dan ruang lingkup hukum yang mengikatnya, kontrak dapat berupa kontrak nasional dan internasional. Kontrak nasional adalah kontrak yang dibuat oleh dua subyek hukum dalam satu wilayah negara dan tidak ada unsur asingnya. Sedangkan kontrak internasional adalah suatu kontrak yang didalamnya ada atau terdapat unsur asing.121 Kapan suatu kontrak terdapat unsur asingnya, belum ada pendapat yang sama. Secara teoritis, unsur asing yang dapat menjadi indikator suatu kontrak adalah kontrak nasional yang ada unsur asingnya yaitu:122 1. Kebangsaan yang berbeda 2. Para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda 3. Hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau prinsipprinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut 4. Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri 5. Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing 6. Digunakannya mata uang asing di dalam kontrak tersebut.

120

Shipbuilding Contract For The Completion Of 01 Unit Of 64M RoPax Catamaran Ferry (Hull Nos. 009) Dated This 10th Day Of April 2007 Between PT. Sinbat Precast Teknindo, Indonesia – Builder- And Islands Transport Holdings Pty. Ltd., Australia –Buyer-, Page 10 of 17 121 Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 7 122 Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, op.cit., hlm. 4


76

Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional mendifinisikan Perjanjian Internasional yaitu:123 ”Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik.” Batasan dalam ketentuan di atas dengan jelas dinyatakan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang tunduk pada hukum internasional publik.124 Namun terdapat gambaran yang agak membingungkan yang dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, dalam pasal 16 undang-undang ini menyebutkan: ”Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”125 Sempat timbul polemik apa interpretasi kata perjanjian di pasal tersebut, apakah perjanjian dibidang publik atau perdata. Polemik ini berakhir dengan tercapainya kesamaan persepsi bahwa maksud kata perjanjian di sini adalah bersifat privat (kontrak) yang dilakukan dengan pengusaha asing di wilayah Indonesia.126

E.

Pilihan Hukum Dalam Kontrak Internasional

123

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Huala Adolf, op.cit., hlm. 7 125 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat 126 Huala Adolf, op.cit., hlm. 8 124


77

Menurut Soedargo Gautama dalam bukunya “Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia”, ada empat macam pilihan hukum dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu: 1. Pilihan hukum secara tegas, di mana di dalam klausula kontrak tersebut terdapat pilihan hukum yang dinyatakan secara tegas. Contohnya: “This contract shall be governed by the laws of Republic of Indonesia” (Kontrak ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia). Dari klausula ini, jelas terllihat bahwa pilihan hukum para pihak adalah hukum negara Indonesia. 2. Pilihan hukum secara diam-diam. Pada jenis ini para pihak memilih hukum yang berlaku secara diam-diam. Maksud dari para pihak mengenai pilihan hukum seperti ini disimpulkan dari sikap mereka, isi dan bentuk perjanjian tersebut. 3. Pilihan hukum yang dianggap atau yang disebut juga “presumptio iuris”. Hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan hukum belaka. Dalam hukum antar tata hukum (HATAH) intern Indonesia dikenal lembaga penundukan hukum secara dianggap. 4. Pilihan hukum secara hipotetis. Di sini, sebenarnya tidak ada satu kemauan dari para pihak untuk memilih pilihan hukum. Hakimlah yang melakukan pilihan hukum.127 Selanjutnya Sudargo Gautama menerangkan bahwa dalam hal tidak ada pilihan hukum yang ditentukan dalam perjanjian, ada beberapa teori pilihan hukum dalam Hukum Perdata Internasional yang bisa dipakai: 1. Teori Lex Loci Contractus yaitu suatu kontrak ditentukan oleh hukum di mana tempat kontrak itu dibuat, di mana ia diciptakan, dilahirkan. 2. Teori Lex loci Solutionis yaitu pilihan hukum ditentukan dari tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Teori ini digunakan untuk menentukan akibatakibat hukum dari suatu perjanjian. 3. Teori proper law of the contract yaitu pilihan hukum ditentukan dari “intention of the parties”. Jadi, dilihat maksud dari para pihak, hukum mana yang akan diaplikasikan. 4. The most characteristic connection yaitu pilihan hukum didasarkan pada hukum negara mana yang memperlihatkan “the most characteristic connection”. Jadi,

127

Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Alumni, Bandung, 2007, hlm.

59


78

dicari apa yang menjadi “center of gravity” (pusat daya tarik) dari kontrak tersebut.128 Dari keempat teori di atas, Sudargo Gautama condong untuk memilih teori “the most characteristic connection.” Dari teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk pengajuan penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik di Indonesia, maupun di luar negeri.

129

Demikian dalam kontrak-kontrak di PT. Sinbat Precast Teknindo,

dalam setiap kontrak yang dibuat, pilihan hukum ini secara tegas disebutkan dalam kontrak. Hal ini dilihat dalam klausula sebagai berikut: “…Article XVI – Interpretation & Applicable Laws. The validity and interpretation of this contract and each of article and part thereof shall be governed by the laws of Indonesia. All legal action under this contract shall be undertaken in the Indonesian Courts of Law…” (“…Pasal VXI-Interpretasi dan Hukum yang Berlaku. Sah dan interpretasi atas kontrak ini dan disetiap pasalnya tunduk pada hukum Indonesia. Seluruh tindakan hukum di bawah kontrak ini dilakukan menurut Hukum dan Pengadilan Indonesia…”)130

F. Kedudukan Hukum Kontrak Perjanjian Pekerjaan Perbaikan Kapal di PT. Sinbat Precast Teknindo Berdasarkan Hukum Indonesia 1. Kontrak pada PT. Sinbat Precast Teknindo Di PT. Sinbat Precast Teknindo, kontrak-kontrak digunakan dalam melakukan transaksi bisnis, dan kontrak-kontrak tersebut bentuknya tertulis. Transaksi bisnis ini terlepas apakah dilakukan dengan pihak manapun atau jenis apapun. Sebagai dasar penelitian ini digunakan hasil wawancara yang telah dilakukan sekitar bulan Juli 2010 128

Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional, Jilid III, Bagian 2, buku ke delapan,

hlm. 104 129

Ibid., hlm. 32 Shipbuilding Contract For The Completion Of 01 Unit Of 64M RoPax Catamaran Ferry (Hull Nos. 009) Dated This 10th Day Of April 2007 Between PT. Sinbat Precast Teknindo, Indonesia – Builder- And Islands Transport Holdings Pty. Ltd., Australia –Buyer-, Page 16 of 17 130


79

kepada pihak Manajemen PT. Sinbat Precast Teknindo terutama Bapak Laurence K. Berikut adalah kutipan dari jawaban yang diterima peneliti atas pertanyaan mengapa mereka menggunakan kontrak dan sebagaimana pentingnya kontrak tersebut dan alas an kenapa kontrak itu bentuknya tertulis. a. Dalam melakukan kontrak secara tertulis akan memberikan kepastian dalam melakukan bisnis. Kepastian disini tercermin dengan adanya bukti secara tertulis apa yang menjadi kehendak masing-masing pihak. Kontrak bisa dilakukan dengan cara lisan akan tetapi hal ini akan menjadi sulit dan tidak pasti terutama jika klausula-klausula tersebut jumlahnya banyak dan sangat kompleks, hal ini akan menimbulkan resiko terjadinya perselisihan. Resiko akan adanya permasalahan dikarenakan adanya ketidakpastian akan syarat dan ketentuan kontrak sehingga klausula kontrak dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai catatan atas syarat dan ketentuan tersebut. Dalam analisa peneliti, Pihak Manajemen PT Sinbat Precast Teknindo disini cenderung sesuai memilih hukum perjanjian ke KUH Perdata Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 1865 juncto 1866 tentang beban pembuktian. Dalam Pasal ini menggarisbawahi bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti. Sedangkan kontrak-kontrak tersebut dibuat dengan cara tertulis sehingga kategori kontrak tertulis disini merupakan alat bukti yang sempurna. b. Di dalam klausula kontrak disebutkan dengan jelas batasan-batasan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak seperti apa yang telah menjadi kesepakatan. Dalam analisa ini klausula dalam kontrak menyebutkan dengan jelas batas-batas hak dan kewajiban, antara prestasi dan kontraprestasi masing-masing pihak. Sehingga dalam kontrak bisa dilihat apakah kedudukan antara pihak seimbang atau tidak. Klausula mana saja yang mencerminkan hal tersebut.


80

c. Dikarenakan hak dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam kontrak akan disebutkan dengan jelas, maka resiko untuk terjadinya perselisihan akan dikurangi. Dalam analisa peneliti hal ini telah sesuai dengan KUH Perdata tentang perjanjian khususnya pada Pasal 1338 yang intinya bahwa perjanjian atau kontrak akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang masuk dalam kontrak tersebut. Apabila masing-masing pihak melakukan prestasinya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam klausula kontrak maka resiko akan terjadinya perselisihan bisa dihindari.

d. Kontrak tertulis akan memberikan jaminan atas pembayaran dikarenakan kontrak tertulis akan mengikat pihak-pihak untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam analisa peneliti, hal ini dilakukan karena dalam kontrak tertulis dituangkan secara jelas atas jaminan pembayaran dan antisipasi apabila terjadi penyimpangan (wanprestasi) atas pembayaran tersebut. Termasuk dalam wanprestasi klausula ini adanya akibat pembatalan kontrak, pembayaran ganti rugi, bunga dan biaya peradilan apabila terjadi persengketaan. Tentu saja akibat-akibat tersebut dituangkan dalam klausula sesuai dengan kesepakatan antara para pihak satu hal lain jumlah bunga dan jumlah ganti kerugian. e. Apabila hubungan antara para pihak menjadi tidak baik dan terjadi perselisihan maka kontrak tertulis yang telah disepakati sebelumnya akan menyatakan bagaimana cara penyelesaiannya. Dalam analisa peneliti, hal inipun digunakan untuk lebih memberi kepastian hukum dalam kontrak sebagai antisipasi apa yang harus dilakukan apabila terjadi persengkataan dimasa yang akan datang.


81

f. Merupakan suatu keharusan sesuai dengan peraturan perusahaan dalam PT. Sinbat Precast Teknindo sendiri untuk membuat kontrak yang bentuknya tertulis pada setiap persetujuan atau kontrak atau perjanjian dengan pihak lain. Hal ini merupakan kewajiban manajemen perusahaan dalam melakukan setiap kontrak untuk dituangkan dalam bentuk tertulis, terlepas dengan pihak mana perjanjian tersebut dibuat atau jenis dan besar kecilnya nilai kontrak. Baik untuk kontrak pekerjaan, pembelian, pengiriman, sub-kontrak, dan lain sebagainya.

Atas jawaban-jawaban tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kontrak dan kontrak yang bentuknya tertulis selain merupakan suatu keharusan juga sebagai suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan sebagai basis dalam melakukan transaksi bisnis karena menyangkut semua proses kerja, hak dan kewajiban para pihak serta adanya perlindungan dan kepastian dari hukum. Dengan menggunakan kontrak tertulis yang telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya bisa meminimasi adanya perselisihan sehingga masing-masing pihak merasa aman dan bisa melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kronologis terbentuknya kontrak di PT. Sinbat Precast Teknindo ini diawali dengan adanya penawaran dan penerimaan (offer and acceptance), penawaran (offer) diberikan karena adanya pemintaan dari klien baik yang baru maupun dari klien yang lama untuk membuat atau memperbaiki berbagai jenis kapal. Kemudian dari penawaran tersebut dilakukan negosiasi secara detil atas apa yang akan dicantumkan dalam kontrak misalnya jenis pekerjaan, tenggang waktu pengerjaan, harga, cara pembayaran dan lain sebagainya. Dari penawaran tersebut kemudian diberikan suatu


82

konfirmasi penerimaan atas penawaran (acceptance) yang kemudian dituangkan kedalam suatu rancangan kontrak tertulis. Dari rancangan kontrak tersebut dibuat kontrak tertulis yang telah mendapatkan persetujuan yang kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak bersama dihadapan saksi-saksi. Kontrak tidak akan ditandatangani apabila orang-orang yang berhak untuk melakukan tandatangan berhalangan datang , demikian apabila saksi-saksi tidak hadir, walaupun hal ini akan memberikan resiko bahwa jadwal kontrak akan menjadi berubah atau mundur. Bentuk kontrak yang dibuat yaitu dengan cara di bawah tangan dan tidak dinotariskan, tidak dinotariskan dalam arti kontrak tersebut tidak dibuat dihadapan notaris dan atau disahkan dihadapan notaris. Masing-masing pihak memegang satu asli dalam arti tidak adanya tembusan (fotokopi). Fotokopi dilakukan untuk sirkulasi interen terutama diberikan kepada pihak manajemen yang membutuhkan seperti pihak akunting, Manajer Operasional dan Legal Departemen. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa asing yaitu bahasa Inggris.

2.

Kedudukan Hukum Kontrak Perjanjian Perbaikan Kapal di PT.Sinbat Precast Teknindo Dengan menganalisa kontrak-kontrak di PT. Sinbat Precast Teknindo bisa dilihat

apakah telah sesuai dengan syarat sahnya suatu kontrak menurut Hukum Kontrak Indonesia. Telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya, kontrak akan melindungi proses bisnis para pihak apabila pertama-tama dan terutama, kontrak tersebut dibuat secara sah karena hal ini menjadi penentu proses hubungan hukum selanjutnya. Sah


83

dalam hal ini adalah sah secara formal dan material. Sah secara formal adalah pembuatan kontrak tersebut telah sesuai dengan tata cara atau prosedur yang berlaku, dalam hal ini adalah undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan kontrak. Sah secara material adalah syarat yang ada melekat pada kontrak tersebut yang dalam hal ini mengacu lebih kepada beban pembuktian material yaitu bentuk kontrak tertulis dan ditandatangani para pihak. Seperti telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya dalam bab ini, maka syarat sahnya suatu kontrak diatur dalam Buku III KUH Perdata yaitu:131 1) Syarat sahnya umum diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat sah umum diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata yaitu Pasal 1335, Pasal 1337, Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUH Perdata. Syarat sah ini adalah syarat sah formal. 2) Syarat sah khusus yang terdiri dari: syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu, syarat akta notaris untuk kontrak tertentu, syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak tertentu, dan syarat ijin dari yang berwenang. Syarat sah ini adalah syarat sah material. a. Syarat sah umum kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata: 1)

Ketentuan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, atas syarat ini dilihat kesepakatan ini dibentuk dari dua unsur yaitu penawaran dan penerimaan (offer and acceptance). Penawaran ini diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Unsur ini 131

Richard Burton Simatupang, op.cit., hlm. 28


84

mencakup esensialia132 perjanjian. Sedangkan penerimaan merupakan pernyataan setuju dari pihak yang ditawari. Kesepakatan dalam kontrak pada PT. Sinbat Precast Teknindo bisa dilihat dalam paragraf kedua di kontrakkontrak tersebut yang dimulai dengan: ”In consideration of the mutual covenants contains herewith, the BUILDER agrees to build, launch, and complete at its premises at Jl. RE. Martadinata KM 2, Sekupang, Batam Indonesia (hereinafter called ”SHIPYARD”) and sell and deliver to the BUYER seven (7) units 15m alumiunum OPL Patrol Boat and one (1) unit 12m....” (”Berdasarkan atas kesepakatan bersama dengan ini, BUILDER telah setuju untuk membuat, meluncurkan (ke air) dan menyelesaikannya di lokasinya yaitu JL. RE. Martadinata KM 2, Sekupang, Batam Indonesia (dalam hal ini disebut ”SHIPYARD”) dan menjual dan mengirimkan 7 unit 15m kapal aluminium OPL Patrol Boat dan satu (1) unit 12m....”)133134 ”In consideration of the mutual covenants herein contained, the Builder agrees to construct superstructure/car ramp, launch, equip and complete...” 132

Dalam suatu perjanjian terdapat unsur esensialia yaitu unsur yang mutlak harus ada dalam perjanjian dan kedua adalah unsur naturalia merupakan unsur yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur, namun demikian dapat disimpangi para pihak dan unsur acidentalia merupakan unsur yang ditambahkan oleh para pihak dimana undang-undang tidak mengaturnya. J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 hlm. 57-58 133 Contract Agreement For One Unit 12-Metre OPL PATROL LAUNCH and Seven Units 15Metre OPL PATROL Launch, dated 30 June 2006, between PT Sinbat Precast Teknindo And Eng Hup Shipping Pte Ltd, Page 5 of 21 134 Berdasarkan atas hasil wawancara dengan pihak Manajemen PT Sinbat Precast Teknindo, berkaitan dengan jenis kapal yang ditenderkan, atas kontrak-kontrak sepanjang sepengetahuan mereka, ini tidak berhubungan dengan jenis kapal yang penggunaanya untuk kepentingan keamanan negara (dalam hal ini Singapura oleh karena pihak yang memberikan tender adalah perusahaan berkewarganegaraan Singapura). Perjanjian dibuat antara subyek hukum privat dengan subyek hukum privat. Bukan antara Negara dengan badan privat. Bukan merupakan wewenang dari PT Sinbat Precast Teknindo untuk mengetahui lebih lanjut peruntukan atau asal muasal kliennya mendapatkan tender tersebut. Di Singapura keamanan merupakan hal yang sangat sensitif terutama menyangkut penyediaan barang-barang yang digunakan untuk mendukung keamanan negara tersebut. Apabila dilihat secara umum atas partikular kontrak ini tidak terlihat dalam detilnya hal-hal yang menyangkut penggunaan alat-alat tertentu selain yang digunakan kapal patrol pada umumnya. Sehingga ruang lingkup pekerjaan mereka adalah sepanjang apa yang dituangkan dalam kontrak-kontrak tersebut sehingga jika terjadi hal-hal yang berada di luar runag lingkup pekerjaan, hal ini bukan merupakan tanggungjawab PT Sinbat Precast Teknindo. Selanjutnya pilihan hukum yang digunakan (khusus dalam kontrak dimana klien tersebut adalah badan hukum berkewarganegaraan Singapura) adalah hukum Singapura, jadi melihat sekilas dari hal tersebut sudah terlihat bahwa masing-masing mengetahui dengan benar perjanjian apa yang mereka buat dan apakah memerlukan ijin-ijin khusus untuk melaksanakannya.


85

(”Berdasarkan atas kesepakatan bersama dengan ini, Builder telah setuju untuk mengkonstruksi superstructure/car ramp, meluncurkan (ke air), melengkapi dengan peralatan dan menyelesaikan...”)135 ”In consideration of the mutual covenants herein contained, the Shipyard agrees to supply materials and labour only (includes deck equipment) for the repair, up slip, and launch of the barge to be completed...” (”Berdasarkan atas kesepakatan bersama dengan ini, Shipyard telah setuju untuk menyediakan material dan pekerja (termasuk peralatan dek kapal) untuk pekerjaan perbaikan, menaikkan dan meluncurkan kembali ke air sebuah kapal tongkang yang akan diselesaikan...”)136 ”In consideration of the mutual covenants herein contained, the Shipyard agrees to supply materials and labour only (includes deck equipment) for the repair, up slip, and launch of the barge to be completed.....” (”Berdasarkan atas kesepakatan bersama dengan ini, Shipyard telah setuju untuk menyediakan material dan pekerja (termasuk peralatan dek kapal) untuk pekerjaan perbaikan, menaikkan dan meluncurkan kembali (ke air) sebuah kapal tongkang yang akan diselesaikan...”)137

Dengan disebutkannya kata-kata “kesepakatan” tersebut di atas, maka kontrak-kontrak ini memenuhi syarat pertama atas sahnya suatu kontrak yaitu para pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya untuk membuat kontrak tersebut, mengikatkan diri dalam hal ini berarti telah sepakat untuk tunduk terhadap klausula-klausula yang ada pada kontrak tersebut. 2) Ketentuan adanya kecakapan para pihak. Kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan 135

Shipbuilding Contract for the Completion of 01unit of 64M RoPax Catamaran Ferry (Hull NOS 009) dated this 10th day of April 2007 between PT Sinbat Precast Teknindo Indonesia –Builderand Island Transport Holdings PTY LTD, Australia –Buyer, Page 2 of 17 136 Contract for the Repair of 01 Unit of Barge (NL 1806) dated this 17th day of June 2008 between PT Sinbat Precast Teknindo Indonesia –Shipyard- and PT Bahtera Sejahtera Abadi – Owner, Page 2 of 10 137 Contract for the Repair of 01 Unit of Barge (NL 1805) dated this 13th day of January 2009 between PT Sinbat Precast Teknindo Indonesia –Shipyard- and PT Bahtera Sejahtera Abadi – Owner, Page 2 of 10


86

hukum. Dalam hal ini adalah menyangkut subyek hukumnya. Dalam kontrak di PT. Sinbat Precast Teknindo subyeknya adalah badan hukum, maka standar kecakapan dilihat dari kewenangannya. Artinya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum didasarkan pada kewenangan yang melekat pada pihak yang mewakilinya. Klasula-klausula yang isinya mencerminkan syarat ini adalah sebagai berikut: Pihak-pihak yang menandatangani disebutkan sebagai: ”For and on behalf of (untuk dan atas nama): PT Sinbat Precast Teknindo, By Mr. Lee Teng Guan, Title: President Director dan For and On behalf of (untuk dan atas nama): PT Bahtera Dira Adiguna, By Mr. Teh Kam Wah, Title: Chief Operating Officer.138 Pihak-pihak yang menandatangani disebutkan sebagai: ”For and on behalf of (untuk dan atas nama): PT Sinbat Precast Teknindo, By Mr. Lee Teng Guan, Title: President Director dan For and On behalf of (untuk dan atas nama): PT Bahtera Dira Adiguna, By Mr. Teh Kam Wah, Title: Chief Operating Officer.139 Pihak-pihak yang menandatangani disebutkan sebagai: ”For and on behalf of (untuk dan atas nama): PT Sinbat Precast Teknindo, By Mr. Lee Teng Guan, Title: President Director dan For and On behalf of (untuk dan atas nama): Island Transport Holdings PTY LTD, By Mr. Leslie Goldwin Title: Director.140 Pihak-pihak yang menandatangani disebutkan sebagai: ”For and on behalf of (untuk dan atas nama): PT Sinbat Precast Teknindo, By Mr. Lee Teng Guan,

Contract for the Repair of 01 Unit of Barge (NL 1805) dated this 13th day of January 2009 between PT Sinbat Precast Teknindo Indonesia –Shipyard- and PT Bahtera Sejahtera Abadi – Owner, Page 10 of 10 139 Contract for the Repair of 01 Unit of Barge (NL 1806) dated this 17th day of June 2008 between PT Sinbat Precast Teknindo Indonesia –Shipyard- and PT Bahtera Sejahtera Abadi – Owner, Page 10 of 10 140 Shipbuilding Contract for the completion of 01 unit of 64M RoPax Catamaran Ferry (Hull NOS 009) dated this 10th day of April 2007 between PT Sinbat Precast Teknindo Indonesia –Builderand Island Transport Holdings PTY LTD, Australia –Buyer, Page 17 of 17 138


87

Title: President Director dan For and On behalf of (untuk dan atas nama): Eng Hup Shipping (PTE) Ltd, By Mrs. Justina A.T.Lim, Title: Director141 Sebagaimana dilihat para pihak (subyek) yang terlibat dalam kontrakkontrak tersebut adalah cakap berdasarkan aspek kewenangannya yang melekat untuk mewakili perusahaannya yaitu dalam hal ini dalam jabatannya sebagai Direktur, Presiden Direktur, dan Chief Operating Officer. 3) Ketentuan adanya suatu hal tertentu. Hal ini tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata ayat (3) yaitu prestasi yang menjadi pokok kontrak. Suatu hal atau obyek dari kontrak ini dapat dirujuk dari substansi Pasal 1332, Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUH Perdata.142 Ketentuan syarat ini bisa dilihat dari klausulaklausula kontrak sebagai berikut: Contract Agreement For One Unit 12-Metre OPL PATROL LAUNCH and Seven Units 15-Metre OPL PATROL Launch, dated 30 June 2006 dengan melihat dari paragraf kedua halaman 5 yang isinya: ”....and sell and deliver to the BUYER seven (7) Units 15m aluminium OPL Patrol Boat and one (1) unit 12m aluminium OPL Patrol Boat fully described in Article 1 hereof....” (”...dan menjual dan mengirimkan 7 unit kapal aluminium OPL Patrol ukuran 15m dan 1 unit kapal aluminium OPL Patrol ukuran 12m seperti yang akan dijelaskan dalam Pasal 1 berikut ini...”)143 Shipbuilding Contract for the completion of 01unit of 64M RoPax Catamaran Ferry (Hull NOS 009) dated this 10th day of April 2007 between PT Sinbat Precast Teknindo Indonesia –Builder- and Island Transport Holdings PTY LTD, Australia –Buyer dengan melihat dari paragraf kedua halaman 2 yang isinya: ”...and sell dan deliver to the BUYER one (1) unit of 64m RoPax catamaran ferry fully described in Article 1 hereof..” (”..dan 141

Contract Agreement For One Unit 12-Metre OPL PATROL LAUNCH and Seven Units 15Metre OPL PATROL Launch, dated 30 June 2006, Between PT. Sinbat Precast Teknindo And Eng Hup Shipping Pte. Ltd., Page 21 of 21 142 Agus Yudha Hernoko. op.cit., hlm.169 143 Contract Agreement For One Unit 12-Metre OPL PATROL LAUNCH and Seven Units 15Metre OPL PATROL Launch, dated 30 June 2006, Between PT. Sinbat Precast Teknindo And Eng Hup Shipping Pte. Ltd., Page 5 of 21


88

menjual dan mengirimkan 1 unit kapal ferry jenis Catamaran dengan ukuran 64m seperti yang akan dijelaskan dalam Pasal 1 berikut ini..”)144 Contract for the Repair of 01 Unit of Barge (NL 1806) dated this 17th day of June 2008 between PT Sinbat Precast Teknindo Indonesia –Shipyard- and PT Bahtera Sejahtera Abadi - Owner dengan melihat dari paragraf kedua halaman 2 yang isinya: ”...and deliver to the Owner one (1) unit of Barge as fully described in Article 1 hereof...” (”...dan untuk mengirimkan kepada Owner satu buah kapal tongkang seperti yang akan dijelaskan dalam Pasal 1 berikut ini..”)145 Contract for the Repair of 01 Unit of Barge (NL 1805) dated this 13th day of January 2009 between PT Sinbat Precast Teknindo Indonesia –Shipyardand PT Bahtera Sejahtera Abadi - Owner dengan melihat dari paragraf kedua halaman 2 yang isinya: ”...and deliver to the Owner one (1) unit of Barge as fully described in Article 1 hereof...” (”...dan untuk mengirimkan kepada Owner satu buah kapal tongkang seperti yang akan dijelaskan dalam Pasal 1 berikut ini..”)146 Sebagaimana bisa dilihat dalam klausula-klausula tersebut telah disebutkan obyek prestasi yang menjadi pokok atas kontrak secara jelas, sehingga syarat adanya suatu hal tertentu terpenuhi. 4) Ketentuan dengan adanya kausa yang legal. Syarat ini bisa dilihat dalam Pasal 1320 Ayat (4) KUH Perdata. Akan tetapi hal ini harus dihubungkan dengan Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata. Seperti telah dijelaskan sebelumnya ketentuan bisa dikatakan legal apabila tidak bertentangan dengan

144

Shipbuilding Contract for the completion of 01 unit of 64M RoPax Catamaran Ferry (Hull NOS 009) dated this 10th day of April 2007 between PT Sinbat Precast Teknindo Indonesia –Builderand Island Transport Holdings PTY LTD, Australia –Buyer, Page 2 of 17 145 Contract for the Repair of 01 Unit of Barge (NL 1806) dated this 17th day of June 2008 between PT Sinbat Precast Teknindo Indonesia –Shipyard- and PT Bahtera Sejahtera Abadi – Owner, Page 2 of 10 146 Contract for the Repair of 01 Unit of Barge (NL 1805) dated this 13th day of January 2009 between PT Sinbat Precast Teknindo Indonesia –Shipyard- and PT Bahtera Sejahtera Abadi – Owner, Page 2 of 10


89

undang-undang,

kesusilaan

dan

ketertiban

umum.

Klausula

yang

mencerminkan bahwa adanya kausa yang legal: “Contract for the Repair of 01 Unit of Barge (NL 1805) dated this 13th day of January 2009 between PT Sinbat Precast Teknindo Indonesia –Shipyardand PT Bahtera Sejahtera Abadi - Owner dengan melihat dari paragraf kedua halaman 2 yang isinya: ”...and deliver to the Owner one (1) unit of Barge147 as fully described in Article 1 hereof...” (”...dan untuk mengirimkan kepada Owner satu buah kapal tongkang seperti yang akan dijelaskan dalam Pasal 1 berikut ini..”)148 Di sini disebutkan bahwa kausa dari kontrak ini adalah untuk membuat dan mengirimkan 1 unit kapal tongkang yang akan dilakukan oleh PT. Sinbat Precast Teknindo kepada PT. Bahtera Sejahtera Abadi, sehingga kausa ini adalah legal, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga syarat adanya kausa yang legal terpenuhi. Kemudian untuk syarat sah selanjutnya diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata yaitu dalam Pasal 1335, Pasal 1337, Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUH Perdata. Klausula kontrak yang mencerminkan ketentuan di atas adalah sebagai berikut: a) Klausula yang mencerminkan kepatutan: ”06. Removal of Vessel: The Buyer shall take possesion of the vessel immediately on acceptance thereof and shall remove from Shipyard within 15 days after delivery and acceptance is effected. If the Buyer does not remove the vessel from the Shipyard within 15 days then in such even the Buyer shall pay the Builder for the mooring and/or wharfage of the vessel. Mooring/wharfage fee shall be US$ 100.00 per day.” (Buyer harus segera 147

Detil atas barang yang menjadi obyek kontrak tersebut (khususnya dalam kontrak ini adalah kapal tongkang) akan dijelaskan dalam Pasal berikutnya yaitu Pasal 1. Dalam kontrak-kontrak yang tidak menyebutkan secara detil dalam klausula mereka (dikarenakan adanya keterangan yang terlalu panjang) biasanya akan disebutkan secara jelas dan detil dalam lembaran tersendiri sebagai tambahan kontrak yang merupakan bagian dari kontrak yang tidak dipisahkan dari kontrak tersebut. 148 Contract for the Repair of 01 Unit of Barge (NL 1805) dated this 13th day of January 2009 between PT Sinbat Precast Teknindo Indonesia –Shipyard- and PT Bahtera Sejahtera Abadi - Owner


90

mengambil alih Vessel secepatnya pada saat penerimaan dan memindahkan Vessel dari area Shipyard dalam waktu 15 hari sejak pengiriman dan penerimaan dilakukan. Jika Buyer tidak melakukan hal tersebut maka Buyer harus membayar kepada Builder biaya bongkar muat dan biaya penambatan kapal sejumlah 100.00 Dollar Amerika per hari)149 Hal ini mencerminkan untuk biaya bongkar muat dan penambatan adalah menurut kepatutan yaitu 100 dollar Amerika per hari.150 Sehingga syarat kepatutan terpenuhi.

b) Klausula yang sesuai dengan syarat kontrak tidak bertentangan dengan kepentingan umum: ”ARTICLE XII – INTERPRETATION & APPLICABLE LAWS: The validity and interpretation of this Contract and of each Article and part thereof shall be governed by the law of Indonesia. All legal action under this contract shall be undertaken in the Indonesian Courts of Law.”(“Pasal XIIInterpretasi & Pilihan Hukum: untuk sahnya dan interpretasi kontrak ini dan setiap pasalnya tunduk pada hukum Indonesia. Seluruh tindakan hukum yang berhubungan dengan kontrak ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Indonesia”)151 Dalam klausula ini mencerminkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia jadi kepentingan umum di sini adalah pilihan hukum yang dipilih sesuai dengan kepentingan umum hukum Indonesia. Sehingga syarat

149

Page 10-17, Article VI-06, Shipbuilding Contract for the completion of 01unit of 64M RoPax Catamaran Ferry (Hull NOS 009) dated this 10th day of April 2007 between PT Sinbat Precast Teknindo Indonesia –Builder- and Island Transport Holdings PTY LTD, Australia –Buyer 150 Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen PT Sinbat Precast Teknindo dan Mr. Mike Werberg, General Manager pada salah satu perusahaan Galangan Kapal lainnya yaitu PT. McConell Dowell, Batam, di beberapa area Shipyard di Pulau Batam biaya ini rata-rata adalah antara 80.00 Dollar Amerika sampai dengan tidak tertentu tergantung dari luas area yang digunakan sebagai tambatan kapal dan atau bongkar muat barang dan besar kecilnya (jenis) kapal. 151 Contract for the Repair of 01 Unit of Barge (NL 1806) dated this 17th day of June 2008 between PT Sinbat Precast Teknindo Indonesia –Shipyard- and PT Bahtera Sejahtera Abadi – Owner, Page 9 of 10


91

tidak bertetangan dengan kepentingan umum adalah terpenuhi. Atas kontrakkontrak yang dilakukan dengan pihak yang berkewarganegaraan lain maka pilihan hukum sebagai cermin atas kepentingan umum ini adalah berbedabeda. Kepentingan umum yang dipilih salah satunya adalah Hukum Kontrak Singapura. Tentu saja pilihan ini berbeda dengan kepentingan umum dengan hukum

Indonesia.

Demikian

kontrak-kontrak

ini

berdasarkan

atas

kesepakatan bersama, maka para pihak telah sepakat untuk memilih hukum kontrak sebagai cermin kepentingan umum atas kehendak para pihak. Kepentingan umum ini dalam arti kepentingan yang menyangkut kepentingan orang banyak jadi kehendak umum berada di atas kehendak pribadi.152 Tidak ada tindakan atau perjanjian yang dapat meniadakan kekuatan mengikat dari undang-undang yang berhubungan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Perlu dikemukakan, pengertian undang-undang di sini adalah undang-undang maupun ketentuan dari instansi berwenang yang mengikat umum (undang-undang dalam arti materiil)153 c) Klausula yang mencerminkan bahwa kontrak sesuai dengan kebiasaan: “02. INTEREST AND CHARGE: If the Owner is in default of payments as provided for in paragraph 01 (A) of this Article, the Owner shall pay interest of such payment at the rate of ten percent (10%) per annum from the due date thereof to the date of payment to the Shipyard of the full amount including interest.” (Bunga dan Biaya; Jika Owner telah gagal melakukan pembayaran seperti disebutkan dalam paragraf 01 (A) pasal ini, 152

Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002 dan Penyelesaian R & D (http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=1021&coid=3&caid=21), diakses tanggal 3 September 2010 153 Pasal 23 Algemeene bepalingen van wetgeving (S. 1847 No. 23)


92

Owner harus membayar bunga yang dihitung mulai tanggal kelalaian tersebut dengan jumlah 10% per tahun dari jumlah seluruhnya termasuk bunga)154 Dalam klausula ini telah mencerminkan syarat sesuai dengan kebiasaan yaitu jumlah bunga yang harus dibayarkan yang jumlahnya tidak melebihi 10% per tahun155, pun hal ini diperlukan adanya keharusan adanya kesepakatan dengan pihak lainnya, sehingga syarat ini telah terpenuhi. Dalam ketentuan pasal 1243 KUH Perdata menentukan bahwa salah satu jenis ganti rugi yang dapat dituntut kreditur terhadap debitur ialah ganti rugi bunga yang disebut “interesse”. Ini terutama dalam perjanjian yang berisi pembayaran

sejumlah

uang

tertentu.156

Asal

terjadi

keterlambatan

pembayaran berarti debitur melakukan wanprestasi dan tanpa pembuktian kerugian, kreditur sudah dapat menuntut ganti rugi bunga.157 d) Syarat sahnya kontrak dengan melihat bahwa kontrak dilaksanakan dengan itikad baik. Unsur itikad baik ini bisa dilihat dari klausula unsur kausa yang legal sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata diatas. b. Syarat sah khusus lainnya:

Contract for the Repair of 01 Unit of Barge (NL 1806) dated this 17th day of June 2008 between PT Sinbat Precast Teknindo Indonesia –Shipyard- and PT Bahtera Sejahtera Abadi – Owner, Page 8 of 10 – dalam perhitungannya, bunga disini dihitung bunga diatas bunga dan dalam kontrak ini hanya dikenal 1 jenis bunga yaitu seperti disebutkan dalam klausula diatas dan tidak terdapat jenis bunga-bunga yang lain, lihat juga Pasal 1243 KUH Perdata 155 Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen PT Sinbat Precast Teknindo, jumlah ini merupakan standar jumlah suku bunga yang digunakan menurut ketentuan perusahaan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perbankan walaupun terdapat kebebasan diantara para pihak untuk saling tawar-menawar dan mendapatkan kesepakatan untuk menentukan jumlah ini. 156 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm.71 157 Pasal 1250 Ayat (2) KUH Perdata Indonesia 154


93

1) Syarat tertulis. Syarat ini telah terpenuhi karena kontrak-kontrak ini dibuat dengan cara tertulis. 2) Syarat akta notaris. Syarat ini diabaikan karena syarat kontrak yang dibuat dengan cara di bawah tangan sudah cukup memfasilitasi kehendak para pihak. Menurut kesepakatan para pihak kontrak hanya cukup dibuat di bawah tangan. Hal ini dilakukan karena dalam prakteknya selama ini tidak pernah terjadi sengketa yang berhubungan dengan syarat kontrak harus dibuat di hadapan notrais. Kontrak ditandatangani oleh masing-masing pihak yang

dianggap

telah

mempunyai

wewenang

untuk

itu.

Kontrak

ditandatangani dihadapan 2 saksi dari masing-masing pihak. Kontrak tidak akan ditandatangani apabila salah satu pihak atau saksi tidak hadir, walaupun dengan resiko terjadi pengunduran jadwal pengerjaan.158 pembuktian

dikenal

dengan

adanya

saksi-saksi.159

Dalam hal

Apabila

terjadi

penyangkalan atas tandatangan di antara para pihak maka akan diajukan para saksi-saksi atas kejadian penandatangan tersebut dilakukan. Pada saat penandatanganan dilakukan dihadirkan masing-masing 2 saksi dari masingmasing pihak sehingga dalam pembuktian kesaksian atas saksi tersebut

158

Hasil wawancara dengan Pihak Manajemen PT. Sinbat Precast Teknindo, pada tanggal 29 November 2010. Selanjutnya atas antisipasi yang dilakukan apabila terjadi penyangkalan tandatangan adalah pihak yang menyangkal keabsahan tandatangan tersebut harus bisa membuktikan bahwa tandatangan tersebut adalah tidak sah. Hal ini sesuai dengan adanya pembuktian negatif atau terbalik dan adanya penekanan “non self incrimination” dan “presumption of innonce” lihat footnote 170 159 Pembuktian Dan Alat-alat Bukti (http://herman-notary.blogspot.com/2009/06/teoripembuktian-dan-alat-alat-bukti.html), diakses tanggal 3 September 2010


94

dianggap cukup.160 Jika tanda tangan itu tetap disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi perjanjian tersebut. Ini adalah suatu hal yang sebaliknya dari apa yang berlaku terhadap suatu akte resmi. Barang siapa menyangkal tanda tangannya pada suatu akte resmi, diwajibkan membuktikan bahwa tanda tangan itu palsu.161 Pembuktian terbalik tidak dikenal dalam Negara-negara Eropa Kontinental.162 Jadi penekanannya dilihat dari berlakunya non self incrimination163, yang merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu adanya hak untuk tetap diam (right to remind silence). Prinsip-prinsip di negara demokrasi yang mengakui adanya ketentuan hukum (rule of law), salah satu karakternya ialah anggapan tidak bersalah (presumption of innocence). Dalam kaitannya dengan pembuktian, non self incrimination itu karakter dari berlakunya

160

Menurut hasil wawancara dari pihak manajemen PT Sinbat Precast Teknindo, penandatangan kontrak harus dilakukan dihadapan saksi-saksi 2 orang dari masing-masing pihak. Tidak akan dilakukan penandatangan kontrak apabila salah satu pihak tidak dapat hadir dan atau saksisaksi tidak dapat hadir, sehingga penandatanganan ditunda sampai semua pihak yang berhak untuk menandatangani kontrak hadir. 161 Teori Pembuktian dan Alat-alat Bukti (http://herman-notary.blogspot.com/2009/06/teoripembuktian-dan-alat-alat-bukti.html), diakses tanggal 19 Agustus 2010 162 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan UU Lingkungan No 23/1997 dalam lingkup terbatas 163 Non self incrimination adalah hak yang diberikan oleh hukum sebagai akibat adanya asas praduga tak bersalah yaitu hak untuk tidak memberikan keterangan yang (kemungkinannya) akan memberatkan atau merugikan diri sendiri di muka pengadilan


95

sistem pembuktian yang kita sebut pembuktian negatif. Terjadi anggapan tidak bersalah sampai bukti mengatakan sebaliknya.164 3) Syarat akta (dibuat didepan) pejabat tertentu (untuk kontrak-kontrak tertentu) syarat ini diabaikan dikarenakan kontrak-kontrak yang dibuat adalah kontrak-kontrak umum sehingga tidak memerlukan suatu keharusan untuk dibuat di depan pejabat tertentu. 4) Syarat ijin dari yang berwenang. Syarat ini pun diabaikan dikarenakan kontrak-kontrak yang dibuat tidak diperlukannya ijin dari pejabat-pejabat yang berwenang. Akan tetapi beberapa dokumen yang dikeluarkan sebagai penunjang untuk terlaksananya kontrak ini memang diperlukan ijin dari pejabat tertentu.165 Secara umum dikatakan bahwa syarat-syarat di atas tidak menjadikan kontrak tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan akan tetapi lebih melihat kepada pembuktian apabila terjadi permasalahan.166 c.

Pilihan Hukum dalam Kontrak di PT. Sinbat Precast Teknindo Pada prinsipnya para pihak bebas untuk menentukan sendiri hukum yang mereka hendak pergunakan.167 Hukum yang dipilih menentukan tentang

164

Pembuktian Terbalik Tidak Dikenal Di Negara Kontinental (http://saepudinonline.wordpress.com/2010/07/04/pembuktian-terbalik-tidak-dikenal-di-negarakontinental/), diakses tanggal 19 Agustus 2010 165 Hasil wawancara dengan pihak manajemen PT. Sinbat Precast Teknindo. Beberapa contoh dokumen ini antara lain: Sailing and Application fees from Indonesian Authority, Wharfage charge imposed by Harbour Master Department-Contract for Repair of 01 Unit Barge (NL 1805) dated 13th day of January 2009 166 Munir Fuady, op.cit., hlm. 83 167 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional, op.cit., hlm. 59


96

syarat-syarat berkenaan dengan persetujuan para pihak untuk mengadakan kontrak.168 Demikian di kontrak pada PT. Sinbat Precast Teknindo inipun para pihak bebas dengan kesepakatan dari pihak lainnya untuk menentukan pilihan hukum. Klausula yang mencerminkan ketentuan ini adalah: ”ARTICLE XII – INTERPRETATION & APPLICABLE LAWS: The validity and interpretation of this contract and of each Article and part thereof shall be governed by the laws of Indonesia. All legal action under this contract shall be undertaken in the Indonesia Courts of Law.”(“Pasal XII-Interpretasi & Pilihan Hukum: untuk sahnya dan interpretasi kontrak ini dan setiap pasalnya tunduk pada hukum Indonesia. Semua tindakan hukum dalam kontrak ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Indonesia”)169 Dengan melihat klausula di atas maka pilihan hukum telah dipilih sehingga ketentuan ini terpenuhi. Pilihan hukum selalu digunakan dalam kontrak-kontrak di PT. Sinbat Precast Teknindo. Dalam beberapa kontrak yang lain pilihan hukum yang digunakan adalah Pilihan Hukum Singapura. Apakah hal ini menjadikan suatu kontrak batal (demi hukum) atau dapat dibatalkan? Telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam hukum Kontrak Indonesia, pilihan hukum bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak. Sehingga pilihan hukum manapun tidak menjadikan suatu kontrak itu batal atau dapat dibatalkan. Hal lebih mengacu pada kepastian diantara para pihak hukum mana yang dipakai sebagai acuan kontrak tersebut. Sehingga syarat pilihan hukum terpenuhi terlepas pilihan hukum mana yang digunakan. d.

Penggunaan Bahasa dalam Kontrak di PT. Sinbat Precast Teknindo

168

Ibid., hlm. 60 Contract for the Repair of 01 unit Barge (NL 1806) Dated this 17th day of June 2008 Between PT. Sinbat Precast Teknindo, Indonesia –Shipyard- And PT. Bahtera Sejahtera Abadi – Owner- , Page 9 of 10. 169


97

Dalam hukum Indonesia, penggunaan bahasa diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah bahwa bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaaan merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara.170 Penggunaan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang ini bersinggungan dengan penyusunan kontrak. Keterkaitan ini menimbulkan implikasi besar terhadap perkembangan dunia kontrak di Indonesia. Ketentuan Pasal 31 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa:

Ayat (1): “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”. Ayat (2): “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”. Pasal tersebut secara tegas mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dan bila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing maka perjanjian tersebut juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

170

Catatan Tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b84cb774f63b/catatan-tentang-kewajiban-penggunaanbahasa-indonesia-dalam-kontrak-broleh-chandra-kurniawan-), diakses tanggal 26 Agusus 2010


98

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 memang tidak menyebutkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Akan tetapi pada prakateknya, banyak kekhawatiran muncul terutama terkait dengan ancaman

pembatalan

terhadap

kontrak-kontrak

yang

dibuat

dengan

tidak

menggunakan bahasa Indonesia yang melibatkan pihak asing dan menggunakan hukum Indonesia sebagai pilihan hukumnya pada saat Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 ini berlaku.171

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) Patrialis Akbar, memberikan responnya atas kekhawatiran tersebut melalui suratnya bernomor M.HH.UM.01.01-35 perihal “Permohonan Klarifikasi atas Implikasi dan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2009” Tertanggal 28 Desember 2009172, yang menyatakan:

“Perjanjian privat komersial (private commercial agreement) dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban seperti ditentukan Undang-Undang tersebut”. Adapun beberapa poin pernyataan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut adalah sebagai berikut:173

1. Penandatanganan perjanjian privat komersial dalam bahasa Inggris tanpa disertai bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban sebagaimana

171

Ibid. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) (http://groups.yahoo.com/group/AKHI/message/1749), diakses tanggal 2 September 2010 173 Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.UM.01.01-35 perihal “Permohonan Klarifikasi Atas Implikasi Dan Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2009” Tanggal 28 Desember 2008. 172


99

dimaksud Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga perjanjian tersebut tetap sah dan tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan; 2. Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 31 Undang-undang tersebut menunggu sampai dikeluarkan Peraturan Presiden; 3. Kewajiban tersebut tidak berlaku surut sehingga perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelum Peraturan Presiden diundangkan tidak perlu disesuaikan atau menyesuaikan penggunaan bahasa Indonesia yang ditentukan di dalam Peraturan Presiden tersebut. 4. Terkait dengan penggunaan bahasa para pihak pada dasarnya bebas menyatakan bahasa mana yang akan digunakan dalam kontrak dan jika Peraturan Presiden nantinya menetapkan para pihak wajib menggunakan dua bahasa maka para pihak baru akan terikat terhadap kewajiban penggunaan dual bahasa tersebut akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi para pihak untuk memilih bahasa mana yang akan digunakan jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap kata atau kalimat dalam perjanjian tersebut. Bahasa yang digunakan pada kontrak-kontrak di PT. Sinbat Precast Teknindo adalah Bahasa Inggris, sesuai dengan ketentuan diatas hal ini tidak membatalkan atau merupakan suatu sebab dapat dibatalkannya suatu kontrak, sehingga penggunaan Bahasa Inggris ini adalah sah.

e. Kontrak pada PT. Sinbat Precast Teknindo merupakan Kontrak Internasional.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya menurut Sudargo Gautama, kontrak internasional adalah kontrak nasional yang didalamnya ada unsur asing.174 Secara teoritis, unsur asing yang dapat menjadi indikator suatu kontrak adalah kontrak nasional yang ada unsur asingnya yaitu:

1) Kebangsaan yang berbeda; 2) Para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda; 174

Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional, op.cit., hlm.7


100

3) Hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau prinsip-prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut; 4) Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri; 5) Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing; 6) Digunakannya mata uang asing di dalam kontrak tersebut.175 Kontrak-kontrak yang digunakan di PT. Sinbat Precast Teknindo adalah kontrak internasional, hal ini bisa dilihat: 1) Dari segi kebangsaan atau kewarganegaraan: ”...and between PT. Sinbat Precast Teknindo, a company incorporated in Indonesia, having its registered office at Jl. RE. Martadinata KM 2, Sekupang, Pulau Batam Indonesia (hereinafter called “the Builder”), the party of the first part, and Eng Hup Shipping (Pte) Ltd, a company incorporated in the Republic of Singapore and having its registered office at 10 Collyer Quay #24-06, Ocean Building Singapore 049315 (hereinafter called “the Buyer), the party of the second part.” (“…dan antara PT Sinbat Precast Teknindo, sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia yang berkantor di Jl. RE Martadinata KM 2, Sekupang, Pulau Batam Indonesia (dalam hal ini disebut “the Builder”), sebagai pihak pertama, dan Eng Hup Shipping (Pte) Ltd, sebuah perusahaan yang didirikan di Singapura yang berkantor di Collyer Quay 10, # 24-06, Ocean Building Singapura 049315 (dalam hal ini disebut “the Buyer”) sebagai pihak kedua.”)176 Dalam klausula ini telah jelas bahwa kewarganegaraan (atas badan hukum) kedua belah pihak adalah berbeda yaitu Indonesia dan Singapura.

175

Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional,op.cit., hlm. 4 Contract agreement for one unit 12 meter OPL Patrol Launch and Seven unit 15 meter OPL Patrol Launch Dated 30th June 2006, Between PT. Sinbat Precast Teknindo And Eng Hup Shipping Pte. Ltd. – Page 5 of 21. 176


101

2) Para pihak memiliki domisili hukum yang berbeda. Klausula ini bisa mengacu pada kutipan di atas di mana satu pihak berdomisili hukum Indonesia dan satu pihak berdomisili hukum Singapura.177 3) Hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau prinsipprinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut. Hal ini bisa dilihat dari salah satu klausula: ”ARTICLE XVI – INTERPRETATION: All dispute howsoever arising in connection with this Contract shall be subject to arbitration in accordance with Article XIII hereof and shall be construed in accordance with the Law of the Republic of Singapore and the parties hereto irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the Courts of Singapore.” (“Pasal XVI-Interpretasi: Semua perselisihan yang timbul yang berhubungan dengan kontrak ini akan diberlakukan arbitrase menurut Pasal XIII kontrak ini dan akan tunduk menurut Hukum Negara Republik Singapura dan para pihak diperkenankan dengan secara tidak eksklusif tunduk kepada hukum Negara Singapura”)178 Dalam klausula ini menyebutkan dengan jelas bahwa hukum yang dipilih adalah hukum asing yaitu Hukum Negara Singapura. 4) Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri. Klausula ini bisa dilihat dengan jelas disebutkan: ”ARTICLE VIII – ARBITRATION: ...In the event that the Parties hereto fail to reach an amicable settlement, such dispute shall be determined and resolved by Arbitration held in Singapore in accordance with provisions of the Singapore Arbitration Act, Chapter 10....”(Pasal VIII – Arbitrase: …Dalam keadaan di mana para pihak 177

Contract agreement for one unit 12 meter OPL Patrol Launch Dated 30th June 2006, Between Shipping Pte. Ltd. – Page 5 of 21. 178 Contract agreement for one unit 12 meter OPL Patrol Launch Dated 30th June 2006, Between Shipping Pte. Ltd. – Page 20 of 21

OPL Patrol Launch and Seven unit 15 meter PT. Sinbat Precast Teknindo And Eng Hup OPL Patrol Launch and Seven unit 15 meter PT. Sinbat Precast Teknindo And Eng Hup


102

gagal untuk mencapai kesepakatan secara damai maka semua perselisihan akan ditentukan dan diselesaikan dengan Arbitrase yang akan dilakukan di Singapura, menurut Singapore Arbitration Act, Chapter 10…”) 5) Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing. Disini jelas dilihat bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa asing yaitu Bahasa Inggris. 6) Digunakannya mata uang asing di dalam kontrak tersebut. Hal ini jelas bisa dilihat dalam klausula: ”ARTICLE II-SCOPE OF WORK AND TERMS OF PAYMENT: (02) CURRENCY: All payments to the Shipyard under this Contract shall be made in Singapore Dollars” (Pasal II – Ruang Lingkup Pekerjaan dan Bentuk Pembayaran: (02) Mata Uang: Seluruh pembayaran kepada Shipyard di bawah kontrak ini dilakukan dengan mata uang Dollar Singapura.”)179 Melihat dari klausula-klausula di atas maka kontrak-kontrak tersebut adalah kontrak internasional yang mempunyai karakteristik khusus sebagai kontrak internasional yaitu dengan adanya elemen atau unsur asing dalam kontrak tersebut. Elemen ini telah disebutkan sebelumnya yaitu adanya kebangsaan yang berbeda, domisili hukum yang berbeda, pilihan hukum adalah hukum asing, penyelesaian sengketa dilangsungkan diluar negeri, bahasa yang digunakan adalah bahasa asing, dan digunakannya mata uang asing dalam kontrak tersebut.

Contract For The Repair of 01 Unit Barge (NL 1805) Dated this 13th Day of January 2009, Between PT. Sinbat Precast Teknindo, Indonesia –Shipyard- And PT. Bahtera Dira Adiguna – Owner-, Page 4 of 10 179


103

Akhirnya, selain adanya konsensualisme yang menggarisbawahi suatu kontrak, kebebasan berkontrak pada dasarnya tercermin dalam kontrak-kontrak yang digunakan di PT. Sinbat Precast Teknindo ini. Hal ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu. Akan tetapi dalam hukum kontrak Indonesia yang diatur dalam KUH Perdata Indonesia, kebebasan ini dibatasi dengan adanya ketertiban umum, undang-undang, kesusilaan dan itikad baik para pihak. Demikian dalam hal kebebasan berkontrak ini para pihak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, dengan pihak manapun perjanjian itu dibuat, tentang apa saja perjanjian itu dan bebas untuk menentukan syarat-syarat dalam perjanjian tersebut.


BAB II KEDUDUKAN HUKUM KONTRAK PERJANJIAN PEKERJAAN PERBAIKAN KAPAL DI PT. SINBAT PRECAST TEKNINDO BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

Recommend Documents