BAB II KEBANGKITAN REPUBLIK RAKYAT CINA DAN SENGKETA PERBATASAN DI ASIA PASIFIK

BAB II KEBANGKITAN REPUBLIK RAKYAT CINA DAN SENGKETA PERBATASAN DI ASIA PASIFIK

1.

Kebangkitan Cina Sebagai Raksasa Asia Pasca berakhirnya Perang Dingin, Republik Rakyat Cina (RRC) menjadi sebuah

fenomena yang eksotis dalam peta hubungan internasional. Cina menjadi menarik perhatian internasional, karena negeri itu bersikukuh mempertahankan ideologi komunisme dan sistem partai tunggal, sementara di bagian dunia lain banyak negara mulai mencampakkan komunisme serta mengadopsi sistem multi partai dan demokrasi. Hancurnya Uni Soviet dan terhempasnya dominasi Partai komunis di seluruh Eropa Timur, menimbulkan resonansi perubahan ke berbagai belahan dunia. Kini, hanya segelintir negara yang masih menampik liberalisasi politik dan tetap mempertahankan jubah komunismenya, salah satu diantaranya adalah RRC. Meskipun demikian, RRC menjadi negara dengan model perekonomian ala barat yang tumbuh berkembang menjadi super power dunia menyaingi Amerika Serikat. Sejarah Cina modern dimulai pasca runtuhnya Dinasti Manchu (Qing) berakhirnya Perang Sipil dan Perang Kemerdekaan, RRC berdiri 1 Oktober 1949. Berdirinya RRC yang diproklamirkan oleh Mao Zedong dilakukan setelah kemenangan Partai Komunis Cina (PKC) melawan Partai Kuomintang (KMT) yang dipimpin oleh tokoh nasionalis, Dr. Sun Yat Sen. Sementara PKC berhasil menguasasi seluruh dataran Cina dan kepulauan Hainan di selatan, sisa-sisa pendukung kubu nasionalis terpinggirkan di wilayah kepualauan Formosa, atau yang kita kenal saat ini sebagai Taiwan. Namun, untuk pertama kalinya kedaulatan dan persatuan di daratan Cina kembali dapat dipastikan di bawah rezim komunis Mao setelah sekian lama kedaulatan vakum di negeri tersebut setelah berakhirnya era dinasti.35 Sebagai sebuah negara dengan sistem komunis, pada awal berdirinya RRC menganut pola pemerintahan yang sangat tertutup terhadap dunia luar. Rezim komunis mengontrol kehidupan masyarakat secara totaliter, menyangkut kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kultur feodalisme yang mengakar kuat pada masyarakat pedesaan, dihapus secara paksa dengan pola totaliterisme negara. Banyak diantara tuan tanah yang kemudian 35

Suryadi, Umar, Pasca Deng Xiaoping, Cina, Quo Vadis?, Pustaka Sinar Harapan, 1997 hal.1

Universitas Sumatera Utara

dieksekusi selama masa reformasi agraria dalam kepemimpinan Mao. Banyak korban jiwa yang berjatuhan tidak hanya sebagai dampak politik pada masa itu, melainkan juga karena bencana kelaparan masal yang terjadi akibat pola kebijakan yang sentralistis. Selama tiga dekade pertama, RRC memiliki sistem terencana yang sentralistis dalam tradisi komunis, walaupun tidak sekaku komunis Uni Soviet. Sistem itu berubah-ubah, dan seringkali berlangsung dramatis. Periode pertama, tahun 1949 sampai 1956, adalah salah satu periode rekonstruksi dan transisi. Periode kedua, yang disebut manajemen tunggal (One Man Management), berlangsung dari tahu 1956 sampai 1959 dimana periode ini merupakan replika model Soviet yang kaku, Cina mengimpor teknologi dan pemikiran asal soviet sehingga kurang mampu mengimprovisasi dirinya.36 Era selanjutnya adalah apa yang dikenal dengan Great Leap Forward atau Lompatan Jauh Kedepan yang disusul dengan Revolusi Budaya (tahun 1959-1960). Era ini merupakan saat-saat paling menyengsarakan dalam sejarah RRC karena diisi dengan bencana kelaparan dan ortodoksi kebijakan ekonomi akibat konsekuensi penerapan ideologi Mao. Mao menghancurkan sistem pendidikan dan sistem perekonomian yang sebagian besar telah terkordinasi, karenanya banyak orang yang mencibir era itu sebagai Great Leap Backward (lompatan jauh ke belakang). Meski berakhir pada 1960-an, efek dari kebijakan pada era ini terus berdampak sampai 1970-an.37 Cina secara resmi memulai reformasi pada oktober 1978 di bawah kendali Deng Xiaoping yang berhasil maju ke puncak pimpinan pasca wafatnya Mao. Deng merupakan salah seorang tokoh PKC dari faksi reformis yang membawa sistem ekonomi RRC menuju pola persaingan liberal. Setelah melewati berbagai sistem trial and error, negara itu menggeser investasi dari yang berpusat pada turisme menjadi industri elektronik, dari kebijakan yang memaksa investor asing untuk menerima mitra perusahaan Cina menjadi kebijakan yang menerima perusahaan asing secara terbuka, dan dari fase mengejar mencapai keberhasilan bersama. Kini, hasil dari kebijakan reformasi ekonomi telah berbuah manis karena RRC menjadi kekuatan besar dunia dan kelak bukan mustahil menyalip AS yang saat ini mulai keteteran menghadapi

krisis ekonomi dan gelombang ketidakpercayaan rakyatnya atas

36

Shenkar, Oded, The Chinese Century, Bangkitnya Raksasa China dan Dampaknya terhadap Perekonomian Global, Pearson Education, Inc. 2005 hal.52 37 Ibid hal.52


sistem kapitalisme. Hal itu setidaknya tercermin dari berbagai indikator makro semisal pertumbuhan ekonomi yang tak pernah kurang dari angka dua digit, Produk Domestik Bruto mencapai 4,758 miliar dollar AS (pada tahun 2009), total penduduk mencapai 2 miliar lebih, dan merupakan negara paling atraktif bagi investor asing.38 Negeri dengan sumberdaya manusia yang sangat besar ini merupakan pasar sekaligus ladang bagi bertumbuh suburnya industri manufaktur. Kondisi kelas menengah yang sangat besar dan masih dalam taraf belanja 2-6 dollar per hari membuat tingkat upah sangat kompetitif sehingga tak heran survei Ernst & Young tahun 2009 menempatkan RRC sebagai negara tujuan investor terbesar (33 poin) mengalahkan AS (21 poin) dan Jerman (10 poin). Berdasarkan kenyataan tersebut tak mengherankan pada tahun 2007 majalah TIME menurunkan artikel berjudul “China Takes on the World39,” yang menyatakan bahwa RRC telah menjadi sebuah pasar komersial raksasa, mengarah pada pertumbuhan yang akan menjadikannya sebagai negara super power yang baru, serta mempertanyakan apakah hal tersebut akan membawa konsekuensi berupa konfrontasi dengan Amerika Serikat. Banyak ahli yang memprediksi bahwa abad-21 merupakan The Chinese Century, abad yang akan didominasi oleh RRC dalam tak hanya aspek ekonomi melainkan juga politik internasional. Pada tahun 1989, tembok Berlin runtuh sehingga menuntun sejumlah peristiwa yang mengubah panggung politik internasional. Menyusul kemudian adalah runtuhnya Uni Soviet pada 1991 dan kemerdekaan negara-negara satelit yang berada di bawahnya menyebabkan banyak negara di dunia mulai mencampakkan komunisme dan beralih pada sistem demokrasi. Francis Fukuyama dalam bukunya menyatakan bahwa sejarah pertentangan ideologi telah berakhir dengan kemenangan demokrasi liberal barat yang cepat atau lambat akan menjadi ideologi tunggal dan mengarahkan negara-negara pada homogenitas nilai dan sistem.40 Tak hanya dalam sistem politik, sistem ekonomi pun mengalami transisi yang cenderung mengarah pada sebuah gerakan pasar global yang bebas. RRC merupakan satu dari sedikit negara yang ikut mereformasi sistem ekonominya sejalan dengan kecendrungan global yakni dengan mengadopsi model pasar bebas, akan tetapi yang membuatnya unik, RRC sama sekali tidak berubah terhadap nilai-nilai komunisme. Masih ada politbiro, dominasi partai tunggal, serta suksesi kepemimpinan yang diwarisi secara hirarkis.

38

Survey Releases on 2009: www.ey.com: Ernst & Young Elliot, Michael, China Takes on the World, TIME Magazine. Jan.2007 40 Fukuyama, Francis, The End of History and the Last Man, Free Press. 1992 39


Selama proses pembangunan yang dilaksanakan oleh rezim reformis perkembangan kehidupan sosial RRC mengalami masa-masa pergolakan yang cukup tinggi. Kemajuan ekonomi yang dirasakan sebagian besar masyarakat RRC menyisakan kelompok-kelompok kecil warga miskin, utamanya yang berada jauh dari daerah perkotaan. Dominasi etnis Han dalam politik di seluruh belahan negeri meminggirkan kelompok etnis lainnya sehingga menyebabkan munculnya potensi konflik, terutama di wilayah barat negeri itu yakni etnis Urumqi di Xin Jiang serta Tibet dimana pada masa aneksasi wilayah tersebut menyebabkan pemimpin spiritual Dalai Lama mengungsi ke India dan membentuk pemerintahan asing di negara tersebut. Secara resmi RRC memandang dirinya sendiri sebagai bangsa multi-etnis dengan 56 etnisitas yang diakui. Mayoritas etnis Han menyusun hampir 93% populasi; bagaimanapun merupakan mayoritas dalam hanya hampir setengah daerah Cina. Revolusi Komunis di negara ini sejak tahun 1949 meninggalkan kesan yang besar yaitu hampir 59% penduduknya (lebih kurang 767 juta orang) menjadi Ateis atau tidak percaya Tuhan. Namun lebih kurang 33% dari mereka percaya kepada kepercayaan tradisi atau gabungan kepercayaan Buddha dan Taoisme. Penganut agama terbesar di negara ini ialah Buddha Mahayana yang berjumlah 100 juta orang. Di samping itu, Buddha Therawada dan Buddha Tibet juga diamalkan oleh golongan minoritas etnis di perbatasan barat laut negara ini. Selain itu diperkirakan terdapat 18 juta penduduk Islam (kebanyakan Sunni) dan 14 juta Kristen (4 juta Katolik dan 10 juta Protestan) di negara ini. Ada banyak catatan mengenai HAM yang terjadi di RRC. Masih teringat jelas dalam benak masyarakat dunia peristiwa Tiananmen, dimana rezim membubarkan paksa ribuan demonstran yang berujung pada tragedi di Beijing. Protes di lapangan Tiananmen ditujukan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan korupsi politik yang kemudian merembet menjadi demonstrasi pro-demokrasi yang memang merupakan suatu yang belum lazim di Cina yang otoriter. Lebih dari 3.000 orang meninggal sebagai akibat tindakan dari pasukan bersenjata. Pemerintah RRC berpendapat bahwa hak asasi manusia sepatutnya mencakup kepuasan hidup dan kemajuan ekonomi. Dengan kata lain, saat mengkaji dirinya, ia melihat kemajuan ekonomi dan kepuasan hidup rakyatnya sebagai meningkatkan situasi hak asasi manusianya, dan saat melihat situasi di negara-negara maju ia seringkali menotakan terdapat tingkat kriminalitas dan kemiskinan yang tinggi di tempat-tempat yang dikatakan mempunyai


penghormatan terhadap hak asasi manusia yang tinggi. Praktik melihat HAM seperti ini, diamalkan di kebanyakan negara timur yang lain. Tetapi pemerintah Barat dan organisasi non-pemerintahan (NGO) mengatakan bahwa penahanan secara sewenang-wenang dan menafikan hak tahanan untuk berkomunikasi dengan pihak luar, di samping pengakuan yang dipaksa, penyiksaan, dan pencabulan hak tawanan disamping menyekat kebebasan pers, bersuara, berkumpul, agama, privasi, dan hak pekerja adalah melanggar definisi hak asasi manusia menurut mereka yang masih dilakukan rezim komunis Cina. Mereka mendakwa semua masalah ini bersumber pada keengganan RRC memberikan hak menentang dan ketidaksempurnaan sistem kehakiman dalam melindungi hak asasi politik individu. Terlepas dari persoalan praktik penegakan HAM yang masih minim di RRC, calon adidaya dunia tersebut tengah melesat menjadi kekuatan regional yang disegani. Untuk mengetahui secara lebih komprehensif mengenai kebangkitan RRC menjadi salah satu kekuatan di Asia serta apa implikasinya, perlu kiranya bagi kita untuk menilik beberapa aspek yang relevan. Beberapa aspek tersebut ialah sektor ekonomi, kekuatan pertahanan, serta peran RRC dalam konstelasi perpolitikan dunia saat ini.

1.1.

Peningkatan Skala Ekonomi Republik Rakyat Cina mencirikan ekonominya sebagai Sosialisme dengan ciri

Cina. Sejak akhir 1978, kepemimpinan Cina telah memperharui ekonomi dari ekonomi terencana Soviet ke ekonomi yang berorientasi-pasar tapi masih dalam kerangka kerja politik yang kaku dari Partai Komunis. Untuk itu para pejabat meningkatkan kekuasaan pejabat lokal dan memasang manajer dalam industri, mengizinkan perusahaan skala-kecil dalam jasa dan produksi ringan, dan membuka ekonomi terhadap perdagangan asing dan investasi. Kearah ini pemerintah mengganti ke sistem pertanggungjawaban para keluaga dalam pertanian dalam penggantian sistem lama yang berdasarkan penggabunggan, menambah kuasa pegawai setempat dan pengurus kilang dalam industri, dan membolehkan berbagai usahawan dalam layanan dan perkilangan ringan, dan membuka ekonomi pada perdagangan dan pelabuhan asing. Pengawasan harga juga telah dilonggarkan. Ini mengakibatkan Cina daratan berubah dari ekonomi terpimpin menjadi ekonomi campuran.


Reformasi sektor ekonomi di RRC terutama dimotori oleh Deng Xiaoping yang pada masa Revolusi kebudayaan, mengalami pengasingan dari panggung politik Cina, pada tahun 1977-an, mulai muncul kembali ke ranah politik Cina dengan dukungan dari kelompok-kelompok pragmatis-realis. Deng dapat menyalurkan kembali pemikirannya mengenai pembangunan ekonomi di Cina. Deng dengan pemikiran-pemikirannya yang berbeda dengan Mao yang terus menyalurkan pemikirannya untuk pembangunan sosialis Cina. Rencana ini berjalan tanpa adanya kemelut yang mengacaukan Cina seperti halnya kesalahan dalam Revolusi Kebudayaan waktu itu. Dan ini menjadi dukungan tersendiri bagi Deng dan kawankawan. Karena setelah Mao meninggal, kelompok Pragmatis-realis lah yang mendominasi dalam kepartaian juga pemerintahan di Cina. Jika Mao mempunyai perspektif yang spesifik tentang sosialisme, maka Deng juga demikian. Dalam pemikiran Deng, sosialisme yang berusaha diterapkan di RRC adalah sosialisme dengan karateristik Cina, dimana prinsip- prinsip dasar Marxisme diintegrasikan dengan kondisi aktual Cina.41 Menurut Deng, apapun dapat ditempuh untuk perkembangan pembangunan sosialis RRC, walaupun itu dianggap konvergensi terhadap ideologi. Karena menurut Deng ideologi tidak dapat dilaksanakan secara dogmatis, tetapi harus mengalir dan dapat diterima. Sosialisme yang dimaksudkan oleh kelompok pragmatis-realis adalah seperti halnya di Yugoslavia, dimana yang diperhitungkan dalam pembangunan ekonomi adalah kekuatan pasar dan mengakui kepemilikan swasta, disamping kepemilikan negara, dalam sektor pertanian. Selama periode perencanaan reformasi ekonomi, Deng dan kawan-kawan sebagai perumus kebijakan pembangunan di RRC, mengadopsi pada model soviet yang memberikan penekanan terhadap pembangunan sektor industri, khususnya bidang produksi padat modal.42 Begitu pula di Cina, hal serupa diterapkan pada kemajuan sektor industri, dimana industrialisasi dilaksanakan dengan devisa dari sektor pertanian. Sedangkan dalam pemilihan teknologi produksi barang-barang industri lebih diperhatikan metode padat modalnya, dibandingkan dengan padat karya.

41

Poltak Partogi Nainggolan, Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping, Jakarta, PT Fajar Inter Pertama, 1995 hal.83 42 Reformasi ekonomi merupakan salah satu program di era Deng Xiaoping untuk membenahi sistem ekonomi Cina pasca Revolusi kebudayaan.


Dalam reformasi ekonomi RRC pasca 1978, pembaharuan ekonomi RRC yang dilakukan Deng dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Penghapusan Komune Rakyat Komune merupakan bagian terbesar dari sistem komune rakyat, menghimpun semua fungsi pemerintahan lokal, yang meliputi bidang ekonomi, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi masyarakat dan kesehatan serta pendidikan dan pertahanan rakyat. seperti halnya yang terjadi pada masa revolusi kebudayaan, komune rakyat sangat terlihat fungsinya, sehingga masyarakat sangat bergantung padanya. komune rakyat dan brigade produksi kemudian digantikan dengan pemerintah administratif, berbeda dengan komune rakyat pemerintah administratif sangat berbeda. Peran pemerintah administratif berfungsi sebagai organisasi penggantinya, terdiri dari pemerintah kotapraja dan komite penduduk desa.43 Adapun pemerintah kotapraja mempunyai fungsi mengurus rencana administratif dan produksi nasional, sementara komite penduduk desa memiliki otonomi lokal dalam menjaga keamanan umum, penyelesaian pertengkaran dan urusan-urusan umum lainnya. 2. Penghapusan Monopoli Negara Pemerintah RRC menghapus kebijakan mengenai pembelian hasil panen dengan sistem monopoli oleh negara. Kebijakan ini merupakan langkah terbesar Cina untuk merombak pembanguna ekonominya. Ini juga merupakan langkah perbaikan terbesar terhadap struktur ekonomi pedesaan, setelah penghapusan sistem ekonomi rakyat. Penghapusan monopoli negara, dan pemberlakuan makanisme pasar, dimana harga barang-barang kini tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi diserahkan pada kekuatan tarik-menarik antara besarnya jumlah permintaan dengan besarnya jumlah penawaran yang beredar di masyarakat, pertama kali dikemukakan oleh pemerintah RRC dalam Sidang Pleno ke- 3 Komite Sentral PKC XII, tanggal 20 oktober 1984.44 3. Liberalisasi Usaha dan Manajemen

43 44

Ibid hal.84 Ibid hal.84


Perdana Menteri Zhao yang merupakan keprcayaan Mao, pada bulan November 1981 menyampaikan rancangan kerja pemerintah kepada parlemen (Kongres Rakyat Nasional), yang berupa sepuluh petunjuk pembangunan RRC yang isinya:45 

Pemerintah

ingin

mempercepat

pembangunan

pertanian

dengan

menggunakan kebijakan yang tepat dan pemikiran yang ilmiah. 

Pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan industri barang-barang konsumsi dan mengatur orientasi pembangunan industri berat.



Pemerintah meningkatkan rasio penggunaan energi dan transportasi.



Pemerintah mengadakan transformasi teknik setahap dalam unit-unit kunci, dan menjalankan penggunaan yang maksimal terhadap perusahaanperusahaan yang ada.



Pemerintah melakukan konsolidasi di segala bidang dan penstrukturan kembali perusahaan-perusahaan menurut kelompoknya.



Pemerintah meningkatkan dana-dana pembangunan dan menggunakannya secara hemat, melalui perbaikan metode persyaratan, akumulasi dan pengeluaran.



Pemerintah

tetap

melaksanakan

kebijakan

pintu

terbuka

dan

meningkatkan kemampuan untuk Berdikari. 

Pemerintah dengan aktif melakukan reformasi sistem ekonomi negara dan memperlihatkan inisiatif dalam setiap hal yang berkaitan dengan usaha ini.



Pemerintah berupaya mempertinggi taraf keilmuan dan kebudayaan seluruh rakyat pekerja dan mengorganisasikan kemampuan untuk menjalankan proyek- proyek penelitian ilmiah yang penting



Pemerintah berusaha mewujudkan konsep segalanya ditunjukan untuk rakyat dan memberikan perhatian menyeluruh terhadap produksi, pembangunan dan penghidupan rakyat.

45

Ibid hal.85


4. Pembukaan Diri Terhadap Modal Asing Mulai tahun 1979, pemerintah RRC mulai melaksanakan kebijakan keterbukaannya terhadap negara luar. Beberapa wilayah di RRC dijadikan tempat untuk kawasan ekonomi terhadap modal asing. Sejak reformasi ini, RRC mulai melakukan hubungan ekonomi dengan negara luar, misalnya Amerika Serikat. Pembukaan diri terhadap modal asing ini memberikan kemajuan terhadap perekonomian di cina dari era reformasi ekonomi Cina sampai saat ini. 5. Integrasi dalam Ekonomi Internasional Setelah

1978,

perkembangannya.

situasi

Negara

ini

perekonomian mulai

RRC

terlihat

mulai

eksistensinya

terlihat dalam

perekonomian internasional. RRC tidak hanya mentolelir adanya pendekatan kapitalisme terhadap kebijakan ekonomi domestiknya, namun juga kebijakan ekonomi luar negerinya. Impor RRC terdiri dari peralatan transportasi, mesin, besibaja dan bahan-bahan kimia. Di kawasan Asia Tenggara komoditi ekspor RRC prospeknya sangat baik. Ini terlihat pada potensial RRC dalam merebut pasar. Pemerintah RRC tidak suka menekankan kesamarataan saat mulai membangun ekonominya, sebaliknya pemerintah menekankan peningkatan pendapatan pribadi dan konsumsi dan memperkenalkan sistem manajemen baru untuk meningkatkan produktivitas. RRC juga memfokuskan diri dalam perdagangan asing sebagai kendaraan utama untuk pertumbuhan ekonomi, untuk itu mereka mendirikan lebih dari 2000 Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zones, SEZ) di mana hukum investasi direnggangkan untuk menarik modal asing. Hasilnya adalah PDB yang berlipat empat sejak 1978. Pada 1999 dengan jumlah populasi 1,25 miliar orang dan PDB hanya $3.800 per kapita, Cina menjadi ekonomi keenam terbesar di dunia dari segi nilai tukar dan ketiga terbesar di dunia setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam daya beli. Pendapatan tahunan rata-rata pekerja Cina adalah $1.300. Perkembangan ekonomi Cina diyakini sebagai salah satu yang tercepat di dunia, sekitar 7-8% per tahun menurut statistik pemerintah Cina. Ini menjadikan Cina sebagai fokus utama dunia pada masa kini dengan hampir semua


negara, termasuk negara Barat yang mengkritik Cina, ingin sekali menjalin hubungan perdagangan dengannya. Biaya bahan mentah yang rendah merupakan salah satu aspek ekonomi RRC. Ini disebabkan persaingan di sekitarnya yang menyebabkan hasil berlebihan yang turut menurunkan biaya pembelian bahan mentah. Ada juga pengawasan harga dan jaminan sumber-sumber yang tinggal dari sistem ekonomi lama berdasarkan Soviet. Saat negara terus menswastakan perusahaan-perusahaan miliknya dan pekerja berpindah ke sektor yang lebih menguntungkan, pengaruh yang bersifat deflasi ini akan terus menambahkan tekanan keatas harga dalam ekonomi. Ekspor Cina ke Amerika Serikat sejumlah $125 miliar pada 2002; ekspor Amerika ke Cina sejumlah $19 miliar. Perbedaan ini disebabkan utamanya atas fakta bahwa orang Amerika mengonsumsi lebih dari yang mereka produksi dan orang Cina yang dibayar rendah tidak mampu membeli produk mahal Amerika. Amerika sendiri membeli lebih dari yang dibuatnya dan sekalipun rakyat RRC ingin membeli barangan buatan Amerika, mereka tidak dapat berbuat demikian karena harga barang Amerika terlalu tinggi. Faktor lainnya adalah pertukaran valuta yang tidak menguntungkan antara Yuan Cina dan dolar AS yang di"kunci" karena RRC mengikatkannya kepada kadar tetap 8 renminbi pada 1 dolar. Pada 21 Juli 2005, Bank Rakyat Cina mengumumkan untuk membolehkan mata uang renminbi ditentukan oleh pasaran, dan membolehkan kenaikan 0,3% sehari. Ekspor Cina ke Amerika Serikat meningkat 20% per tahun, lebih cepat dari ekspor AS ke Cina. Dengan penghapusan kuota tekstil, RRC sudah tentu akan menguasai sebagian besar pasaran baju dunia.46 Pada 2003, PDB Cina dari segi purchasing power parity mencapai $6,4 trilyun, menjadi terbesar kedua di dunia. Menggunakan penghitungan konvensional RRC diurutkan di posisi ke-7. Meski jumlah populasinya sangat besar, ini masih hanya memberikan PNB rata-rata per orang hanya sekitar $5.000, sekitar 1/7 Amerika Serikat. Laporan pertumbuhan ekonomi resmi untuk 2003 adalah 9,1%. Diperkirakan oleh CIA pada 2002 bahwa agrikultur menyumbangkan sebesar 14,5% dari PNB RRC, industri dan konstruksi sekitar 51,7% dan jasa sekitar 33,8%. Pendapatan rata46

Law of the People's Republic of China on the Standard Spoken and Written Chinese Language (Order of the President No.37): www.gov.cn/english/laws/2005-09/19/content_64906.htm diakses pada 26 September 2013


rrata pedesaaan sekitar sepertiga ddi daerah perkotaan, p sebuah perrbedaan yan ng telah m melebar di dekade teraakhir.47

Tabel 1 Meenunjukkan tren pertum mbuhan PDB B Cina dan India 19500-200248 Makka tidak meengherankann fenomenaa kebanjiran n orang bukaan Cina dun nia yang lain mau mempelajari m Bahasa Ciina ini dan kegeraman n Amerika ddan Barat terhadap t Cina secaraa umum teerjadi pada skenario politik p duniia pada harri ini. Akan n tetapi, jjurang penggagihan kek kayaan di anntara pesisiiran pantai dan d kawasan an pendalam man Cina m masih amatt besar. Un ntuk menanddingi keadaaan yang beerpotensi m mengundang g bahaya ini, pemeriintah melak ksanakan sttrategi Pem mbangunan Cina Baratt pada tahu un 2000, Pembangunnan Kemballi Cina Tim mur Laut pad da tahun 2003, dan Kebbangkitan Kawasan K Cina Tengaah pada tah hun 2004, ssemuanya bertujuan b membantu m kkawasan ped dalaman Cina turut membangun m n bersama. Selaain itu saat ini RRC teergabung daalam forum m ekonomi nnegara berk kembang yyang disebbut sebagai BRICS. B BRICS (sing gkatan darii Brasil, Ru Rusia, India,, China, South Africca) saat ini menjadi tiitik sentral portofolio investasi gllobal. Istilaah BRIC m muncul perrtama kali pada awal dekade ini. Ekonom Goldman SSachs, Jim O’ Neil m merupakan pencetus laahirnya BRI RICs di tahun n 2001. Kem mudian, bar aru pada tah hun 2010 Cina sebaggai pemegan ng kendali B BRICs men ngundang Afsel A untuk bergabung. BRICs 47

CIA W World Fact Boook: www.cia.g gov/library/puublications/thee-world-factbo ook diakses paada 1 Mei 201 13 Wikipeedia: en.wikipedia.org/wiki//Historical_G GDP_of_the_P Peoples_Repub blic_of_Chinaa di akses pad da 26 Septembeer 2013 48


lahir ditenggah melamb batnya pertuumbuhan ek konomi yan ng dialami ooleh negara- negara anggota G--8. Menurutt Goldman Sachs, pada tahun 205 50, gabungaan ekonomi kelima nnegara itu akan a mengaalahkan negaara-negara terkaya t di dunia d saat inni.49 Neggara-negara anggota BR RICS telah h mengadak kan KTT keetiga pada 14 1 April 2011 di Saanya-Hainan, RRC. P Pertemuan ini i menitikberatkan paada perkem mbangan ekonomi dan d keuangaan global. Secara um mum, negara-negara B BRICS berp pendapat bbahwa neggara-negara Barat tellah mendom minasi pro oses pembuuatan peratturan di bberbagai leembaga pen nting keuanngan dan perdagangan p n internasioonal. Merek ka ingin m mengubah itu sekaran ng dan dappat berperan n lebih efektif dalam proses pem mbuatan aturan. Neggara-negara BRICS ssecara bersama-sama saat ini mewakili hampir seperlima dari d pereko onomian gloobal. Adapun total PD DB (Produkk Domesticc Bruto) BRICS saaat ini dikisaaran 11 triiliun dollar AS. Angk ka tersebut masih dap pat terus ttumbuh bahhkan diperk kirakan secaara pasti daapat melamp paui PDB N Negeri Pam man Sam dikisaran 155 triliun dolllar AS.50

Tabel 2 Seepuluh ekon nomi terbessar di duniia pada tah hun 2050, ddiukur dala am PDB nominal (m miliar USD), menurut G Goldman Sachs51

49

Goldm man Sachs studdy of BRIC an nd N11 nationns, BRICS And d Beyond, Nov vember 23, 20007. Ibid 51 Ibid 50


Jika RRC pada masa Mao Zedong nasionalisme dikendalikan bagi kepentingan politik saja, maka di era modernisasi dan reformasi saat ini, nasionalisme RRC condong membentuk semangat Cina baru yang bercita-cita setara dengan kejayaan Qin Shihuang Di, kaisar kuning yang mempersatukan seluruh daratan Cina.52 Dan ini menjadikan Cina semakin belajar untuk menemukan arah sistem politik dan ekonomi yang tepat untuk negaranya sesuai dengan budaya Cina yakni Kapitalisme keluar, tetapi sosialisme ke dalam.

1.2.

Peningkatan Kekuatan Pertahanan Peningkatan kekuatan militer RRC merupakan implikasi logis dari laju

pertumbuhan ekonominya yang ditopang oleh anggaran pertahanan yang besar untuk membangun industri strategis dalam negeri dan mengembangkan teknologi alat utama sistem persenjataan. Dalam dua dekade belakangan, anggaran pertahanan RRC meningkat setiap tahun dan diyakini merupakan yang terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan Rusia. Berdasarkan proporsi Produk Domestik Bruto, anggaran pertahanan RRC memang lebih rendah dibanding Amerika Serikat dan Inggris, namun para pengamat pertahanan menduga anggaran yang sebenarnya bisa jadi dua kali lebih tinggi dari angka resmi yang diumumkan. Fakta itu membuat membuatkan kebanyakan organisasi hak asasi manusia Barat merasa geram dan khawatir dengan kata-kata Cina yang menginginkan keamanan, sekalipun telah diakui di dalam dan di luar republik bahwa kemampuan tentara RRC melaksanakan operasi ketenteraan di luar kawasan negerinya sangat terbatas dan jumlah anggota tidak begitu berguna untuk menentukan dominasi kekuatan tentaranya di dunia. RRC mempunyai pasukan tentara terbesar di dunia, meski ada kepercayaan umum baik di dalam kalangan Pasukan Pembebasan Rakyat (PLA) maupun pengamat luar bahwa jumlah bukanlah ukuran kekuatan militer yang baik. PLA terdiri dari angkatan laut Cina dan angkatan udara. Pada 2012, militer Cina dan pasukan keamanan terdiri dari sekitar 2.285.000 aktif prajurit PLA (People’s Liberation Army/Tentara Pembebasan Rakyat), 660.000 personil kepolisian, dan setidaknya 510.000 cadangan aktif. 52

FX. Sutopo, China Sejarah Singkat, Yogyakarta, Garasi, 2009, hal.135


Selain itu, sesuai dengan buku putih pertahanan, terdapat lebih dari 8 juta anggota milisi di seluruh negeri. Dalam hal tenaga personil, pasukan darat PLA mendominasi. Jelas mereka menyumbang lebih dari dua-pertiga dari keseluruhan prajurit PLA (70%). Sedangkan PLAN (Angkatan Laut) dan PLAAF (Angkatan Udara); masing-masing berjumlah 11 persen dan 15 persen dari PLA. Adapun Korps Artileri Kedua dengan 100.000 personil membentuk 4 persen dari keseluruhan prajurit PLA.53 Berikut adalah kekuatan militer RRC dari setiap matra: 1. People’s Liberation Army (Angkatan Darat) Angkatan Darat PLA secara holistik baik dari segi tenaga dan kemampuan terdiri dari 800.000 personil reguler di samping 800.000 wajib militer. Angkatan Darat berjumlah sebesar 76% dari seluruh angkatan bersenjata. Angkatan Darat dikonfigurasi untuk pertahanan teritorial, pertahanan internal, perbatasan dan keamanan pesisir terbatas untuk membendung Taiwan. Kekuatan-kekuatan tersebut akan disusun dalam 18 kelompok tentara, masing-masing dengan kekuatan tenaga personil antara 30.000 dan 65.000 orang. Struktur, ukuran dan kesiapan perang mereka bervariasi sesuai dengan peran dan lokasi geografis. Angkatan Darat diatur tujuh daerah infanteri, komando militer, armor, artileri dan unit rudal juga diatur dalam kombinasi divisi dan brigade yang digelar oleh tujuh komando militer. Selain itu PLA memiliki sejumlah pasukan yang dikonfigurasi secara khusus untuk perbatasan dan keamanan pesisir, dengan peran spesialis lebih seperti pertempuran gunung, penerbangan dan logistik pendukung seperti teknik dan sinyal. Dalam cadangan terdapat divisi infanteri sekitar 30 unit, masing-masing dengan tiga infanteri dan satu resimen artileri, 12 pertahanan udara dan tujuh divisi logistik brigade pendukung.54 Kemampuan militer Cina masih tergantung pada Uni Soviet untuk sebagian besar dari kemampuan Angkatan Darat generasi kedua atau bahkan generasi ketiga teknologinya diproduksi dalam negeri, berdasarkan desain Soviet asli dari tahun 1950an, 60-an dan 70-an. Secara keseluruhan PLA menyebarkan sekitar 7.660 tank tempur utama (Main Battle Tank/MBT) (terutama T-59, T-79, T-88, T-96 dan T-99), 1.000 53

Anthony H. Cordesman And Nicholas S. Yarosh, Chinese Military Modernization And Force Development A Western Perspective, Center For Strategic and International Studies, Washington DC, 2006 hal 59 54 Claire Taylor And Tim Youngs, China’s Military Posture, International Affairs And Defence Section, House Of Commons Library, 2008, hal 26


tank ringan (Tipe 62-I dan Tipe 63A), 3.500 kendaraan lapis baja (varian, Tipe 63 T77, T-89 dan WZ-523) dan lebih dari 17.700 artileri. Pengiriman pertama dari theType-99 (ZTZ-99) MBT tahun 2006 ke divisi elit PLA lapis baja di daerah Beijing dan Shenyang. Resimen penerbangan PLA juga dilengkapi dengan berbagai serangan (Z-9), penyerangan (Gazelle), dukungan dan utilitas (Z-11) helikopter dan sejumlah kendaraan udara tak berawak (Unmanned Aerial Vechicle/UAV). PLA juga saat ini tengah menguji penerbangan helikopter penyerang Z-10, helikopter pertama yang diproduksi Cina dan beroperasi pada 2008 atau 2009.55 2. People’s Liberation Army Navy (Angkatan Laut) Meskipun tidak setara dari segi jumlah personil dengan Angkatan Darat PLA, kekuatan personil Angkatan Laut lebih dari cukup. PLAN (People’s Liberation Army Navy) terdiri dari 215.000 personil, 40.000 di antaranya adalah wajib militer dan mencakup 26.000 personil penerbangan angkatan laut dan 10.000 marinir. Dalam beberapa tahun terakhir, armada angkatan laut telah mengalami kemajuan daya tempur seiring dengan peningkatan kemampuan alutsista. Kapal Angkatan Laut khusus telah ditambah dengan dua kapal Guangzhou tipe penyerang yang mulai beroperasi pada tahun 2004. Empat kapal kelas perusak dilengkapi dengan meriam SS-N-22 serta rudal anti-kapal pesiar yang telah beroperasi sejak 2002, dua kapal kelas Lanzhou dan kapal-kapal armada terbaru: dua kelas Luzhou, yang pertama diluncurkan pada tahun 2005. Keempat kapal kelas ini dilengkapi kemampuan siluman yang lebih baik, persenjataan canggih dan kemampuan pertahanan udara jauh lebih baik. Hal tersebut dianggap kelemahan utama dalam kapal perang Cina sebelumnya karena mereka terbatas kegiatan operasionilnya secara geografis. Penyebaran kapal perusak kelas Luzhou dikabarkan dilengkapi dengan sistem SA-N-20 rudal permukaan-ke-udara Rusia, yang memiliki jangkauan sekitar 150 km, lebih dari dua kali lipat kisaran sistem pertahanan udara sebelumnya.56 Selain armada kapal utamanya, AL juga mengoperasikan 46 frigat. Terutama terdiri dari varian Jianghu-class 97 yang telah diuntungkan dengan adanya tambahan armada terbaru: kelas Jiangwei-I dan II (empat dan 10 kapal masing-masing) dan dua 55

56

Ibid 2008 hal 27 Ibid 2008, hal 29


kapal dari kelas Jiangkai, yang mulai beroperasi pada tahun 2007 dan merupakan frigat pertama dengan roket berpenuntun. Seperti halnya armada kapal perusak, tambahan frigat baru ini meningkatkan kemampuan pertahanan udara. PLAN juga memiliki 233 kapal patroli dan kombatan pesisir termasuk 63 kapal patroli cepat dilengkapi dengan rudal permukaan-ke-permukaan, 65 kapal tempur, sekitar 234 kapal pendaratan amfibi dari berbagai jenis, termasuk 74 kapal pendarat menengah hingga berat, serta 160 kapal logistik dan transportasi57 Kapal Perusak China yang paling canggih adalah kapal perusak kelas Sovremenny Rusia. Sovremenny, khusus dirancang untuk melawa kapal Aegis kelas perusak milik Amerika Serikat. The Sovremenny membawa rudal anti-kapal Sunburn Rusia, yang merupakan salah satu yang paling canggih di dunia. Angkatan Laut juga tengah mengembangkan rudal jelajah anti-kapal yang lebih mumpuni serta rudal jelajah serangan darat (LACMs), Kapal selam kelas Kilo, yang juga diperoleh dari Rusia, merupakan kemajuan yang mengesankan untuk AL. PLAN dibatasi oleh kurangnya integrasi dalam komando, kontrol, dan sistem komunikasi, penargetan, pertahanan udara, dan kemampuan melawan kapal selam. Kapal PLAN rentan terhadap serangan oleh pesawat, torpedo, rudal dan senjata anti-kapal musuh.58 3. People’s Liberation Army Air Force (Angkatan Udara) Angkatan Udara China terdiri dari sekitar 250.000 personel. Wajib militer membentuk sekitar 37% dari jumlah pasukan. Meskipun sejalan dengan kebijakan keseluruhan PLA pada wajib militer, tetapi proporsinya diupayakan untuk terus dikurangi. Dari perspektif peralatan, PLAAF memiliki sekitar 1.762 pesawat tempur aktif. Pesawat tersebut adalah pesawat tempur yang sebagian besar varian J-7 dan J-8 yang mulai beroperasi pada tahun 1970-an dan 1980-an, meskipun varian terbaru dari J-7, J-7G hanya dioperasikan PLAAF pada tahun 2003, dan Su-27 SK/J-11B. Sejak tahun 2004 PLAAF juga telah ditambah armadanya dengan 10-J pesawat tempur multi-peran dengan avionik canggih dan senjata yang lebih canggih yang telah dianggap sebagai pesawat tempur Cina yang dikembangkan pertama untuk memenuhi kinerja dan tolok ukur kemampuan terhadap pesawat tempur barat.

57

Ibid 2008, hal 30 Harold Brown, Chinese Military Power, Report Of An Independent Task Force, Council On Foreign Relations Maurice R. Greenberg Center For Geoeconomic Studies, New York , 2003 Hal 36

58


Resimen ketiga telah menerima J-10 pada tahun 2007 di bawah Divisi Udara 2 di Provinsi Guangdong. Beberapa analis memperkirakan bahwa PLAAF akan memperoleh 300 J-10 pesawat pada 2010. Meskipun Intelijen Pertahanan AS melaporkan diperkirakan secara keseluruhan PLAAF akan mengoperasikan J-10 sampai dengan 1.200 pesawat. Saat ini tidak jelas apakah PLAAF akan mengoperasikan pesawat tempur multi-peran JF-17/FC-1 produksi bersama Cina dengan Pakistan pada 2007. Pesawat ini dianggap kurang laik, meskipun lebih murah dibandingkan dengan beberapa pesawa. Selain itu, Cina juga dilaporkan mulai pengembangan generasi pesawat tempur keempatnya, JX (atau J-XX/J-14). Jet tempur Cina / pesawat pencegat ini dilengkapi dengan sejumlah arsenal seperti AA-12, P-27/AA- 10, P-37/AA-11 PL-2B, PL-PL-5B dan berkapasitas menampung 8 rudal udara-ke-udara, di samping PL-12 visual-range luar rudal udara-ke-udara (BVRAAM) baru yang digunakan pada pesawat J-10 dan J-11B.59 Dengan diperkenalkannya senjata baru dan peningkatan pelatihan pilot, personil Tentara Pembebasan Rakyat Angkatan Udara (PLAAF) telah membuat beberapa kemajuan memperluas kemampuan jelajah udara. Cina telah mengakuisisi 100 lebih jet tempur generasi keempat (SU-27s dan SU-30-an) dari Rusia sejak 1990an. Diantara seluruh jet tempur PLAAF, jet tempur ini merupakan jenis yang terbaik. Digunakan terutama untuk kegiatan intersepsi di ketinggian, mampu melesat hingga kecepatan Mach 2,35, dan mampu bermanuver di ketinggian ekstrem. SU-27 merupakan lawan seimbang F-15C milik Amerika Serikat. Pesawat membawa enam radar-homing Alamo, rudal udara-ke-udara (AAMs) dan AAMs Archer berpenuntun inframerah. Sedangkan variannya SU-30, yang memiliki jangkauan 3.000 kilometer, memiliki kemampuan tempur udara lebih baik dari SU-27 serta menjadi pendukung kemampuan serangan darat dan udara yang dekat. SU-30 memiliki avionik dan radar yang lebih canggih dari SU-27 serta memberikan PLAAF untuk pertama kalinya kemampuan untuk terbang misi jauh dari garis pantai. Selain itu, pilot PLAAF sekarang terlibat dalam pelatihan tempur realistis.60 4. People’s Armed Police (Kepolisian)

59 60

Log Cit 2008, Hal 27 Log Cit 2003 Hal 36


Polisi Rakyat Bersenjata, dalam konfigurasi saat ini, didirikan pada tahun 1980 menyusul keputusan oleh pemerintah Cina untuk membangun kembali kekuatan khusus untuk keamanan internal dan penegakan hukum. Personel Kepolisian terdiri dari 1,5 juta personel aktif dipecah menjadi 45 divisi dan disebar di 22 provinsi Cina dan empat daerah otonom. Selama masa damai, PAP bertanggung jawab untuk menjaga target utama, termasuk personil dan instalasi ekonomi dan industri kunci, berurusan dengan krisis darurat termasuk kerusuhan, pemberontakan dan insiden massa lainnya, anti-terorisme, termasuk anti-pembajakan dan pembuangan bom, dan membantu dalam pembangunan ekonomi negara, termasuk pertambangan dan mengambil bagian dalam transportasi besar dan proyek-proyek energi konstruksi. Dalam situasi konflik PAP juga dapat digunakan untuk keperluan pertahanan teritorial dan dalam mendukung pasukan darat reguler.61 Berdasarkan situs pemeringkat kekuatan militer dunia, Global Firepower mencatatkan RRC sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar ketiga di bawah Amerika Serikat dan Rusia. Berikut perbandingan kekuatan militer RRC dibandingkan dengan Amerika Serikat menurut Global Firepower : United States of America 1 (dari68)

People’s Republic of China

Peringkat Sementara

313,847,465

Total Populasi

145,212,012

Ketersediaan Tenaga

3 (dari 68) 1,344,130,000 749,610,775

Kerja 4,217,412

Jumlah Populasi Yang

19,538,534

Mencapai Usia Militer

61

1,477,896

Prajurit Aktif

2,285,000

1,458,500

Cadangan Aktif

800,000

15,293

Pesawat Tempur

5,048

Log Cit 2008, Hal 27


6,665

Helikopter Tempur

901

15,079

Jumlah Bandara Aktif

497

8,325

Tank

7,950

18,539

Kendaraan Angkut

18,700

Personel 1,934

Kendaraan Taktis

2,500

1,791

Artileri

25,000

7,500

Infanteri Mortar

10,050

28,000

Senjata Anti-Tank

31,250

106,407

Kendaraan Logistik

75,850

21

Pelabuhan Utama dan

8

Terminal 290

Total Kapal Angkatan

972

Laut 10

Kapal Induk

1

71

Kapal Selam

63

24

Kapal Frigat

47

24

Kapal Perusak

25

0

Korvet

0

14

Kapal Penyapu Ranjau

52

12

Kapal Patroli Pantai

322

28

Kendaraan Taktis Amfibi

228


153,600,000

Kekuatan Buruh

795,500,000

10,128,000 bbl

Produksi Minyak

4,289,000 bbl

(Barel Per Hari) 18,949,000 bbl

Konsumsi Minyak

8,924,000 bbl

(Barel Per Hari) 20,680,000,000 bbl

Cadangan Minyak

20,350,000,000 bbl

Terbukti (Barel Per Hari) 6,506,204 Km

Jalan Aspal (Km)

3,860,800 Km

224,729 Km

Rel Kereta (Km)

86,000 Km

41,009 Km

Pipa Air (Km)

110,000 Km

19,924 Km Panjang Garis Pantai (Km) 14,500 Km 12,034 Km

Panjang Garis Perbatasan

22,117 Km

dengan Negara Lain (Km) 9,826,675 Km

Luas Wilayah Darat (Km)

9,596,961 Km

Tabel 3 Perbandingan Kekuatan Militer Amerika Serikat - Republik Rakyat Cina Menurut Global Firepower62 Memperkirakan dana militer Cina akan menghasilkan berbagai angka-angka yang berbeda berdasarkan apa yang dianggap militer, bagaimana mengartikan informasi terbatas yang tersedia, dan bagaimana seseorang menghadapi faktor-faktor nilai tukar mata uang. Perkiraan-perkiraan yang ada memberikan nilai US$9 miliar sebagai yang terendah dan US$60 miliar sebagai yang tertinggi (dari segi purchasing power parity) pada tahun 2003; namun angka resmi (perkiraan terendah) senilai US$60 miliar tersebut membuat Cina sebagai negara kedua terbesar setelah Amerika Serikat yang mempunyai dana anggaran US$400 miliar.

62

Global Firepower: www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp diakses pada 26 September 2013


Tabel 4 Perrtumbuhan Anggaran A B Belanja Milliter RRC 19 989-2012 (M Miliar USD) D)63 Pem mbelanjaan militer RR RC pada tah hun 2005 ad dalah AS$ 330 miliar, tetapi ini ttidak termaasuk uang yang y digunnakan untuk k pembelian n senjata daari luar, kajjian dan ppembangunnan prajurit, ataupun pparamiliter (Polisi RRC C), dan krittikus menju ulukinya sebagai perrcobaan yan ng sengaja dilakukan untuk men nipu dunia. Baru-baru ini satu kkajian RAN ND mempeerkirakan bbahwa perb belanjaan militer m Cinaa yang seb benarnya adalah 1,4--1,7 kali lipat lebih bbesar daripaada pengeluaran resm minya. Akan n tetapi, A Amerika juuga pernah h mencoba menipu belanja miliiternya denngan mengeeluarkan pperbelanjaaannya di Affghanistan dan Irak dari d pada beelanja dari Kantor Perrtahanan rresminya.644 Cinaa, meski mempunyai m sistem sen njata nuklirr dan pengiiriman yan ng maju, secara luas dipandan ng, di dallam negerii maupun di luar, hhanya mem mpunyai kkemampuann yang terb batas untuk mengerahk kan kekuataan militernyya ke luar Cina C dan ttidak diangggap sebag gai sebuah adidaya meski m sering g dianggapp sebagai kekuatan k rregional yaang besar karena k kebaayakan peraalatan senjaata yang diggunakan oleh RRC m masih kunoo dan perlu dimodernkkan dari segi standar Amerika Seri rikat. Akan tetapi ia 63

World Military Expeenditure: www w.globalsecuriity.org diakses pada 28 Sep ptember 2013 Chan, K Kam Wing. Misconception M s and Compleexities in the Study S of China a's Cities: Deffinitions, Statiistics, and Implicatiions, 2007 64


masih dilihat sebagai kuasa setingkat adidaya regional. Angkatan udaranya masih memerlukan pesawat perang pengangkut dan kebanyakan pesawat perangnya sudah ketinggalan zaman. Tentara RRC kini berusaha bersungguh-sungguh menguatkan dirinya sebagai persiapan kemungkinan berperang dengan Amerika Serikat dikarenakan krisis yang berkepanjangan dengan Taiwan. PLA dan cabang ketentaraannya yang lain adalah suatu ancaman besar kepada dominasi Amerika atas dunia pada masa kini, terutama di kawasan-kawasan Asia Timur seperti Selat Taiwan, dimana Cina menempatkan dan mengumpulkan tentaranya, dan juga secara langsung mengarahkan senjata peluru kendalinya ke arah Taiwan.65

1.3.

Peran Republik Rakyat Cina dalam Konstelasi Global Republik Rakyat Cina telah lama melakukan perubahan dalam kebijakan luar

negerinya. Dimulai sejak tahun 1978, Cina berusaha menjadi salah satu dari negara yang mapan.Pada saat masa pemerintahan Mao Zhedong, Cina sudah menjadi salah satu negara yang diperhitungkan karena bermacam-macam pemikiran Mao yang merupakan jalan dijadikannya Cina modern. Marxisme dan Leninisme adalah buah pikiran Mao yang menjadi kekuatan tawar menawar Cina di politik internasional. Akan tetapi hal ini juga membuahkan konflik dengan Uni Soviet. Namun, karena kepentingan ekonomi merupakan poros utama politik luar negerinya, sebenarnya Cina telah mengalihkan sumber ideologis dan orientasinya, yaitu dari komunisme militan menjadi nasionalisme pragmatik. Untuk itu RRC telah menyusun Comprehensive National Power (CNP) untuk perumusan nasionalisme dalam praktik. Konsep power mengacu kekuatan bangsa mencakup seluruh sumber daya aktual maupun potensial yang dimiliki Cina (comprehensive), baik kultural, ekonomi, militer, geografi, jumlah penduduk, dan sebagainya yang, setelah dikalkulasi, diharapkan bisa mengetahui kekuatan tawar Cina. Republik Rakyat Cina mempertahankan hubungan diplomatik dengan hampir seluruh negara di dunia, namun menetapkan syarat bahwa negara-negara yang ingin 65

What are China's largest and richest cities? University of Southern California – US-China Institute, 2007.


menjalin kerjasama diplomatik dengannya harus menyetujui klaim Cina terhadap Taiwan dan memutuskan hubungan resmi dengan pemerintah Republik Cina. Cina juga secara aktif menentang perjalanan ke luar negeri yang dilakukan pendukung kemerdekaan Taiwan seperti Lee Teng-hui dan Chen Shui-bian serta Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14. Pada 1971, RRC menggantikan Republik Cina sebagai wakil untuk "Cina" di PBB dan sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina juga pernah menjadi anggota Gerakan Non-Blok, dan kini tetap berperan sebagai anggota pengamat. Banyak dari kebijakan luar negerinya yang sekarang didasarkan pada konsep kebangkitan Cina yang damai. Bergabungnya RRC dengan WTO (World Trade Organitation) tidak juga bisa dikatakan, Cina lebih memihak pada negara-negara maju dan mapan. Bergabungnya Cina dengan WTO dan kerja sama regional seperti APEC (Asia-Pacific Economic Forum), ARF (ASEAN Regional Forum), kemitraan strategisnya dengan India dan semacamnya merupakan wujud pendekatan instrumental yang kalkulatif. Dengan begitu Cina tidak akan menunjukan antusiasme berlebihan maupun sikap antipati terhadap skema organisasi-organisasi multilateral yang ada. Berdasar CNP, tujuan strategis politik luar negeri Cina bisa diidentifikasi sebagai berikut: pertama, melindungi kemerdekaan, kedaulatan, dan keamanan Cina; kedua, melindungi dan menopang pembangunan ekonomi dan teknologi; ketiga, menciptakan situasi yang kondusif dan damai di Asia-Pasifik; keempat, memberi respons efektif pada tantangan dan ancaman dari luar; kelima, mencegah konflik internal dan eksternal; keenam, meningkatkan status dan prestise Cina di mata internasional. Tentunya, tujuan itu bisa menjadi acuan politik luar negeri negara-negara lain. Namun, yang menarik dari kasus Cina adalah setelah kurang lebih 27 tahun menjalankan proses modernisasi, kecepatan pertumbuhannya begitu mencengangkan (di atas sembilan persen per tahun) dan menjadi tonggak tersendiri dalam wacana teori-teori ekonomi pembangunan dan kajian-kajian strategi serta teknologi pertahanan.


Kekuatan ekonomi RRC juga diramalkan akan ditunjang oleh kekuatan pertahanan yang tangguh pada sekitar 2025, mengingat Cina sedang memodernisasi angkatan bersenjatanya dengan menggabungkan upaya alih teknologi militer, terutama dari Rusia, serta pengembangannya lebih lanjut berdasar kemampuan sendiri. Penggabungan kekuatan ekonomi dan militer yang tangguh di masa depan ini dilihat banyak pengamat tidak pernah bisa diraih Uni Soviet di masa-masa jayanya sekalipun. Pemikiran nasionalisme pragmatis ini diramalkan tetap mewarnai kebijakan baik faksi konservatif maupun faksi reformis pimpinan Cina di abad ke-21. Kedua faksi itu didorong rasa kebanggaan nasional, keutuhan wilayah, dan kehendak memulihkan kebesaran Cina. Karena itu, bisa saja nasionalisme pragmatik menjadi militan dan agresif, jika para pemimpin Cina melihat komunitas internasional menghalanginya untuk bangkit menjadi pemain strategis dunia. Bahwa perdamaian menjadi prinsip politik luar negeri Cina, telah jelas dinyatakan Deng Xiaoping sendiri, "politik luar negeri Cina memegang teguh dua prinsip. Pertama, menentang hegemonisme dan politik adu kekuatan, serta menjaga perdamaian dunia. Kedua, menegakkan tatanan politik dan ekonomi internasional yang baru"66 RRC berpedirian semua negara baik besar maupun kecil, kuat maupun lemah serta miskin maupun kaya sama-sama adalah anggota masyarakat internasional yang sama derajat. Persengketaan dan konfrontasi antar negara seharusnya diselesaikan secara damai melalui musyawarah, tidak seharusnya menggunakan kekuatan bersenjata atau mengacam dengan kekuatan bersenjata, tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain dengan dalih apapun. Cina dengan aktif mendorong pembinaan tata baru politik dan ekonomi internasional yang adil dan rasional. Dengan prinsip politik luar negeri yang demikian, sebenarnya nasionalisme pragmatis merupakan prinsip dasar Cina untuk memasuki komunitas internasional dengan penuh percaya diri, sebagaimana 55 tahun lalu, Marxisme-Leninisme merupakan prinsip dasar Cina untuk menjadikannya negara independen dan modern. Cina melaksanakan politik terbuka terhadap dunia luar secara menyeluruh, bersedia di 66

Zheng, Yongnian, Discovering Chinese Nationalism in China, Joseph Fewsmith Political Science Quarterly Vol. 115, No. 2. Summer, 2000


atas dasar prinsip persamaan derajat dan saling menguntungkan mengembangkan hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi dan teknik serta pertukaran ilmu dan budaya secara luas dengan berbagai negara dan daeah di dunia, untuk mendorong kemakmuran bersama. Meskipun demikian, sebagian kalangan non-Barat dan pemerintah Barat mengkritik Cina karena dianggap menafikan hak asasi manusia dan hubungan luar negerinya dengan pemerintah-pemerintah Barat sempat redup oleh kejadian di Tiananmen pada tahun 1989. Hak asasi manusia seringkali diungkit oleh pemerintahan-pemerintahan ini. Meskipun begitu, dengan pembangunan ekonomi Cina yang mendadak, pemerintahan-pemerintahan ini mulai menutup sebelah mata karena mau mengadakan hubungan perdagangan dengan Cina, sejajar dengan sikap hipokrit mereka. Ini dilihat semasa pemerintahan Bill Clinton di AS pada masa yang lalu, yang melihat isu hak asasi manusia tidak lagi ditekankan dalam perhubungan. Di tengah-tengah dunia yang sedang berubah, RRC muncul sebagai sebuah raksasa

baru

dalam

panggung

politik

global

sehingga

mau

tidak

mau

mengharuskannya berhadapan dengan dominasi Amerika Serikat. RRC yang menjadi salah satu negara anggota Dewan Keamanan Tetap Perserikatan Bangsa Bangsa (DKPBB) kerap menjadi penyeimbang keputusan resolusi yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut dari keputusan yang didominasi oleh kehendak negara-negara barat (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, serta Rusia). Sebagai satu-satunya wakil dari benua Asia pada badan internasional yang menjamin perdamaian dunia, RRC seringkali berseberangan sikap dengan negara-negara barat yang sangat berambisi untuk sesegera mungkin menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan model ekonomi pasar bebas ke seluruh penjuru dunia yang terkadang justru berbenturan dengan rezim serta nilai-nilai peradaban yang bersifat relatif. Perbedaan sikap terhadap kebijakan politik luar negeri barat kerap ditunjukkan RRC dalam beragam isu internasional seperti misalnya dalam menyikapi embargo terhadap Iran dan Korea Utara yang dianggap oleh barat beraliansi untuk menciptakan senjata nuklir, dimana Iran berambisi memperkaya uranium sedangkan Korea Utara mengembangkan rudal penjelajah yang saat ini telah melampaui tahap menengah. Barat dengan tegas melarang hubungan ekonomi dengan kedua negara tersebut sebagai sanksi atas ambisi mereka yang dikhawatirkan menganggu perdamaian dunia,


sedangkan RRC alih-alih ikut mengembargo, justru memiliki hubungan perdagangan yang signifikan dengan kedua negara. RRC memasok sebagian besar kebutuhan minyaknya dari Iran, sedangkan Korea Utara merupakan sekutu dekat komunis di wilayah regional. Sikap serupa ditunjukkan RRC sebagai salah satu anggota DK-PBB dalam menyikapi beragam isu. Terakhir, RRC bersama Rusia menolak proposal negaranegara barat yang dimotori oleh Amerika Serikat untuk melakukan serangan militer terbatas terhadap rezim Bashar Al Assad di Suriah sebagai bentuk hukuman terhadap rezim tersebut karena telah menggunakan senjata kimia untuk melawan kelompok oposisi yang menewaskan lebih dari seribu orang di negeri yang sudah satu setengah tahun terakhir mengalami pergolakan internal tersebut. Selain karena memiliki kedekatan ideologis pada rezim Assad yang berhaluan sosialis, RRC sebenarnya ingin menunjukkan bahwa dunia tidak selalu harus didikte oleh kehendak barat. Hubungan Cina-Amerika sendiri telah dirusak beberapa kali dalam beberapa dekade terakhir. Titik-titik permasalahan termasuk pengeboman pesawat perang B-2 Stealth Bomber Amerika Serikat terhadap kedubes Cina di Beograd pada tahun 1998 yang menewaskan tiga wartawan Cina, sebuah insiden yang disebut Cina sebagai kesengajaan namun oleh AS dinyatakan sebagai suatu kesalahan; jatuhnya pesawat EP-3E Aries II milik Amerika Serikat yang berada di atas pulau Hainan, Cina pada tahun 2001. Pesawat mata-mata tersebut bertemu dengan pesawat jet Cina yang memperhatikan gerak-gerinya. Pesawat Cina terkait terhempas dan pemandunya terbunuh saat pesawat AS terpaksa mengadakan pendaratan darurat di pulau Hainan. Cerita Amerika dan Cina mengenai kejadian ini berbeda. Versi Amerika menyatakan bahwa pesawatnya berada di atas lautan internasional sedangkan RRC menyatakan ia berada di atas Zona Ekonomi Eksklusifnya, di mana kemudian Cina menahan 24 awak pesawat tersebut dan merebut informasi yang sensitif dari pesawat tersebut; yang terakhir, laporan Cox yang mengungkap aksi mata-mata Cina terhadap rahasia nuklir AS beberapa dekade sebelumnya.

2.

Sengketa Perbatasan di Asia Pasifik Di tengah bangkitnya Cina dalam aspek ekonomi, kekuatan pertahanan, serta pengaruhnya dalam konstelasi global muncul persoalan regional seputar perbatasan


yang melibatkan sejumlah negara tetangga RRC seperti Jepang dan Taiwan di kawasan Laut Cina Timur, serta Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia di Laut Cina Selatan. Apakah munculnya sejumlah persoalan sengketa kedaulatan tersebut berkaitan dengan semakin gencarnya kebangkitan RRC adalah sebuah persoalan yang hendak ditelusuri dalam penelitian ini. Berikut ini dijabarkan gambaran umum seputar permasalahan sengketa perbatasan yang terjadi serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi hubungan bilateral RRC dengan negara-negara yang bersengketa dalam politik dan ekonomi.

2.1.

Sengketa Perbatasan di Laut Cina Timur Sengketa perbatasan di Laut Cina Timur terjadi antara RRC dengan Jepang.

Persoalan tumpang-tindih kedaulatan bermula saat kedua negara saling mengklaim atas wilayah Kepulauan yang disebut Senkaku oleh Jepang atau Diayou oleh Cina (Diayoutai oleh Taiwan). Lantas apa saja yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak dalam kasus kepemilikan pulau Senkaku/Diayou ini? Pertama, perbedaan paham garis perbatasan laut di Laut Cina Timur antara Jepang dan RRC hingga kini belum dicapai kesepakatan bersama. Walau keduanya sama-sama meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, tetapi mereka membangun pemahaman sendiri yang belum tuntas dibicarakan. Jepang mengusulkan pembagian wilayah berdasar garis tengah di zona ekonomi eksklusifnya (berjarak 200 mil dari garis dasar/baseline), sedangkan Cina mengacu pada kelanjutan alamiah dari landas kontinennya (berjarak di luar 200 mil). Mengenai paham garis tengah ala Jepang memang tidak sesuai dengan isi konvensi. Sebab, jika sudah berkait dengan hal kedaulatan, keputusan yang bersifat sepihak tak punya basis legal. Landasan kontinental seharusnya didasarkan pada sebuah perjanjian antarkedua pihak agar tercapai solusi adil. Selanjutnya, pengukuran wilayah berdasarkan garis tengah hanya sebuah cara pengukuran, bukan sebuah prinsip dari hukum internasional kebiasaan dalam delimitasi. Kedua, perbedaan persepsi sejarah kepemilikan Senkaku di setiap pihak bermuara pada klaim berbeda. Cina yakin kepemilikan atas Senkaku berdasarkan pada aspek historis yakni sejak Dinasti Ming (1368-1644), di mana namanya sudah


tercantum di sebuah buku berjudul Departure Along the Wind (terbit 1403). Selain itu, kepulauan ini beserta pulau-pulau kecil yang mengitari kerap kali disebutkan dalam lingkup pertahanan maritim Cina saat itu. Lagi pula, Kepulauan Diaoyu yang saat itu menjadi bagian dari Taiwan biasa digunakan para nelayan Cina sebagai basis operasional. Pada saat kekalahan Cina dalam perang Sino-Jepang (1894-1895), Taiwan (termasuk Kepulauan Diaoyu) diserahkan ke Jepang. Namun, akhir PD II, kepulauan ini dikembalikan oleh AS ke Cina berdasarkan perjanjian ”Tiga Besar” (AS, Inggris, Cina) di Kairo tahun 1943. Jepang setelah kemenangannya dalam perang Sino-Jepang menerima penyerahan Senkaku dari Cina. Ini dianggap sebagai bagian teritorial Jepang secara resmi. Sejak itu, survei atas kepulauan ini dilakukan Jepang dan diyakini bahwa kepulauan ini tidak berpenghuni. Survei saat itu menunjukkan tiadanya tanda-tanda bahwa kepulauan Senkaku berada di bawah kontrol Cina. Berdasarkan keputusan Kabinet 14 Januari 1895, kepulauan ini dimasukkan ke teritorial Jepang. Sejak itu, Senkaku menjadi bagian integral dari Kepulauan Nansei Shoto, di mana ini diyakini tidak menjadi bagian dari Taiwan ataupun lainnya, yang diserahkan ke Cina setelah PD II. Lagi pula, sebuah peta tahun 1969 buatan Pemerintah RRC berlabel “rahasia” memasukkan Kepulauan Senkaku ke wilayah Jepang. Berarti ada pengakuan resmi sejak itu bahwa Senkaku masuk dalam wilayah otoritas Jepang. Ketiga, munculnya sengketa ini dipicu setelah kedua pihak menyadari adanya sumber cadangan minyak dan gas di sekitar Kepulauan Senkaku pada pertengahan 1990-an, yang berlanjut hingga kini. Ketika kepentingan nasional dipicu kepentingan bisnis prospektif berupa temuan cadangan minyak dan gas, segala daya penguat dan bukti pembenaran akan dihimpun demi basis legal untuk penguasaan sumber energi itu. Apalagi Jepang dan Cina adalah dua negara yang sangat bergantung pada suplai minyak dan gas dari luar. Dan, ketika keduanya menyadari adanya cadangan energi yang

tidak

jauh

dari

wilayah

mereka,

keduanya

akan

”mati-matian”

memperjuangkannya.


Dengan latar tiga faktor di atas, kemarahan rakyat Cina dengan membakar bendera Jepang, menyerang kantor perwakilan Jepang, dan yang menyebabkan banyak perusahaan besar Jepang di Cina ditutup, sesungguhnya hanya ”puncak es” saja. Jika faktor pertama terutama dan kedua tidak segera dicari jalan keluarnya, hubungan ekonomi keduanya menjadi terganggu. Apalagi bila ditambah dengan luapan kemarahan yang semakin kencang, bertepatan dengan peringatan hari ”Manchuria Incident” 18 September 1931 (invasi militer Jepang ke wilayah utara Cina, yaitu Manchuria) di Cina dipakai sebagai ”momen” yang mengantar emosional rakyat Cina semakin garang. Belakangan hubungan Cina dan Jepang kian memanas terkait sengketa ini. Beberapa bulan yang lalu pemerintah Jepang mengumumkan untuk membeli pulaupulau di wilayah sengketa tersebut. Sejak itu aksi-aksi unjuk rasa anti-Jepang marak digelar di dalam negeri RRC. Hubungan bilateral RRC-Jepang yang memburuk juga berakibat pada menurunnya penjualan produk-produk Jepang di Cina sehingga merugikan banyak perusahaan. Memburuknya situasi di Laut Cina Timur juga diperparah dengan sejumlah manuver kapal patroli dan kapal angkatan laut dari kedua negara di wilayah yang dipersengketakan. Selain itu, entah berkaitan dengan peroalan sengketa atau tidak PLAN (Angkatan Laut RRC) mulai mengoperasikan kapal induk pembawa pesawat tempur pertama milik Cina. Penggunaan kapal bernama Liaoning ini merupakan bagian dari peningkatan kemampuan militer Cina dalam fungsi pertahanan, di tengah ketegangan maritim di kawasan tersebut. Liaoning merupakan kapal bekas milik Soviet yang dibeli dari Ukraina, kemudian diperbaiki dan dimodifikasi untuk digunakan oleh militer Cina. RRC menapik kehadiran kapal induk tersebut sebagai upaya memberikan tekanan kepada Jepang, namun upaya tersebut jelas-jelas sebuah ancaman yang ditujukan langsung pada siapa saja yang ingin berhadapan dengan RRC.

2.2.

Sengketa Perbatasan di Laut Cina Selatan Bulan Juli 2012 menjadi catatan sejarah paling mencengangkan dalam

hubungan diplomatik negara-negara ASEAN. Pasalnya, selama hampir 45 tahun berdirinya organisasi yang menghimpun negara-negara di kawasan Asia Tenggara,


untuk pertama kalinya para menteri luar negeri perhimpunan ini gagal menyepakati komunike bersama untuk kode tata berperilaku di Laut Cina Selatan. Hal tersebut bukan saja menjadi peristiwa yang memalukan bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN pada waktu itu melainkan juga menunjukkan betapa Cina sudah demikian besar memainkan pengaruh mereka kepada sejumlah anggota ASEAN yang tidak terlibat sengketa. Kegagalan penyepakatan komunike tersebut sangat erat kaitannya dengan sengketa klaim tumpang tindih atas perairan Laut Cina Selatan. Munculnya persoalan ini bukan persoalan baru, karena perebutan sejumlah wilayah di perairan ini telah lebih dulu terjadi, misalnya perang Cina-Vietnam atas Pulau Spratly pada tahun 1974 dan 1988 yang menewaskan personil militer kedua negara. Namun, yang membuatnya menarik ialah, skala perebutan kedaulatan atas wilayah di kawasan ini menjadi memanas belakangan seiring dengan kebangkitan RRC sebagai sebuah kekuatan regional yang disegani serta respon negara-negara ASEAN lainnya yang terbelah dalam menyikapi isu klaim RRC di kawasan tersebut. Kamboja yang menjadi tuan rumah dalam forum yang bertujuan menyepakati komunike bersama bersikap jauh dari harapan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Phnom Penh justru menolak tindakan-tindakan yang dinilai dapat memicu kemarahan Cina. Tidak mengherankan bila Filipina langsung menuding Kamboja yang kukuh menentang setiap pernyataan keras itu sebagai biang kegagalan penyepakatan komunike tersebut. Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong menyangkal tudingan itu. Dia menyatakan kegagalan tersebut adalah kegagalan bersama ASEAN. Kawasan Laut Cina Selatan yang disengketakan diperkirakan memiliki cadangan kandungan minyak sebanyak 30 miliar metrik ton dan 16 triliun meter kubik gas. Menurut kantor berita Cina Xinhua, jumlah itu sama dengan sepertiga cadangan gas dan minyak Cina. Karena itu, tidak berlebihan bila ‘Negeri Tirai Bambu’ yang dikenal haus akan energi itu berkeras mengklaim hampir seluruh kawasan Laut Cina Selatan. Klaim Cina termasuk perairan yang berada di dekat negara-negara tetangga mereka.


Di sisi lain, Filipina mengatakan wilayah yang disengketakan berada dalam zona eksklusif ekonomi mereka, yang berjarak 200 mil laut dari bibir pantai. Filipina bersama Vietnam menolak peta wilayah perairan yang dikeluarkan Cina sebagai basis bagi pengembangan bersama kawasan itu. Mereka gencar mencari penyelesaian masalah itu di tingkat regional, terutama dengan dukungan Amerika Serikat, sekutu Filipina yang juga memiliki kepentingan besar di wilayah tersebut. Kegagalan

ASEAN

dalam

menyepakati

komunike

bersama

sangat

menguntungkan Beijing disatu sisi dan sangat merugikan Amerika Serikat di sisi yang lain. Perpecahan ASEAN dalam menyikapi persoalan ini membuat posisi tawar mereka rendah dalam menghadapi Cina yang kian ekspansif. Sedangkan Amerika Serikat menyadari kegagalan ASEAN sebagai langkah mundur dalam upaya membendung pengaruh RRC di kawasan tersebut. Kepentingan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan terkait dengan kebebasan pelayaran di perairan seluas 1,2 juta mil persegi yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Setiap tahun, nilai perdagangan yang melintasi perairan tersebut mencapai US$5,3 triliun. Dari jumlah itu, sekitar US$1,2 triliun merupakan nilai perdagangan AS. Banyak pengalihan kapal kargo di wilayah tersebut. Jika terjadi konflik di Laut Cina Selatan, itu akan menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar. Setelah perang Vietnam-Cina tahun 1974, RRC menguasai Paracel. Juni 2012 yang lalu Cina membangun kota Sansha di Provinsi Hainan dan memasukkan Paracel sebagai bagian kota tersebut. Pada tahun 1988 kedua negara itu berkonflik lagi, kali ini di Kepulauan Spratly, tepatnya di Karang Johnson. Cina memenangi konflik ini dan 60 orang tewas di pihak Vietnam. Bila dibandingkan dengan kedua konflik ini, perselisihan antara Filipina, baik dengan Cina, Vietnam, maupun Malaysia, tergolong minor. Cina mendeklarasikan memiliki bagian terbesar teritori Laut Cina Selatan, mencakup ratusan kilometer di selatan dan timur Hainan, provinsi paling selatan negara itu. Cina mengklaim berhak berdasarkan sejarah berusia dua ribu tahun yang menyatakan Paracel dan Spratly sebagai bagian integral bangsa Cina. Pada tahun 1947 Cina menerbitkan sebuah peta yang memerinci klaim wilayahnya, tentu saja


menyertakan kedua kepulauan tersebut. Taiwan, yang memiliki nama resmi Republik Cina, juga mengklaim Paracel dan Spratly sebagai bagian teritorinya dengan alasan historis yang sama. Vietnam jelas menentang klaim peta Cina tersebut. Vietnam berpendapat Cina tidak pernah menyatakan kedaulatannya di kedua kepulauan tersebut sebelum tahun 1940-an. Sama seperti Cina dan Taiwan, Vietnam bersikeras Paracel dan Spratly ada di teritorinya. Vietnam menyatakan memiliki dokumen-dokumen yang membuktikan telah berkuasa di Paracel dan Spratly sejak abad ke-17. Sedangkan Filipina hanya menginginkan Spratly. Yang kerap menjadi sengketa adalah Beting Scarborough, berjarak 160 km dari pulau terluar Filipina dan sekitar 800 km dari daratan terdekat Cina. Filipina bersenjatakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang menetapkan zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut (sekitar 321 km) dari garis pangkal pengukuran lebar laut teritorial. Sama-sama memakai senjata Konvensi PBB tersebut, Malaysia dan Brunei Darussalam mengklaim memiliki beberapa pulau kecil di gugus Spratly. Militer Malaysia telah menduduki tiga pulau kecil di gugus kepulauan tersebut, sedangkan Brunei menyatakan memiliki bagian terselatan Spratly. Alasan utama sengketa perebutan wilayah Laut Cina Selatan adalah kandungan gas alam dan minyak buminya. Cina menerbitkan estimasi tertinggi, menyatakan Paracel dan Spratly mungkin mengandung 213 miliar barel minyak bumi. Angka ini sekitar tujuh kali lipat perkiraan para peneliti Amerika Serikat. Gas alamnya pun melimpah. Menurut Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat, Laut Cina Selatan memiliki sekitar 25 triliun meter kubik gas alam, sama besar dengan cadangan gas alam Qatar. Belum lagi kekayaan ekosistem perairannya. Selain itu, lebih dari 50 persen perdagangan dunia melewati Laut Cina Selatan. Lokasinya pun strategis untuk pos pertahanan militer. Akhir Februari lalu Filipina mengundang perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi melalui eksplorasi minyak bumi di lepas pantai Laut Cina Selatan. Izin eksplorasi direncanakan diberikan kepada 15 blok, tiga di antaranya ada di wilayah sengketa. Cina menyatakan tindakan Filipina tersebut ilegal karena tanpa izin mereka.


Urusan tuduh-menuduh bukan hal baru dalam sejarah sengketa Laut Cina Selatan. Tahun lalu Filipina menuduh Cina masuk tanpa izin ke wilayah perairannya dan mencoba mengganggu sebuah eksplorasi minyak bumi lepas pantai di dekat Pulau Palawan. Filipina juga menuduh Cina mencoba membangun pertahanan militer di Spratly. Vietnam juga pernah menuduh Cina mencoba menyabotase dua operasi eksplorasi Vietnam. Tuduhan ini memicu protes anti-Cina di jalan-jalan di Hanoi dan Ho Chi Minh. Sebaliknya, Cina menuduh Vietnam memprovokasinya karena pernah melakukan latihan menembak di salah satu pesisirnya. Cina berusaha bernegosiasi dengan negara-negara lain yang menginginkan kedaulatan di Laut Cina Selatan. Namun Cina cenderung ingin bersepakat di belakang layar, yang kemudian ditentang pihak seberang meja dengan membawa isu ini ke mediasi internasional. Salah satu hasil mediasi internasional adalah Konvensi PBB tahun 1982 yang mencantumkan kesepakatan berisi kerangka solusi. Saat dipraktikkan, konvensi itu malah memicu salip-menyalip pengakuan kedaulatan. Konvensi itu juga tidak berpengaruh apa-apa terhadap klaim historis Cina dan Vietnam atas Paracel dan Spratly. Pada 4 November 2002, ASEAN dan Cina juga mendeklarasikan kesepakatan kode etik, salah satunya menyelesaikan sengketa tanpa ancaman atau penggunaan senjata. Filipina dan Vietnam juga telah mempunyai perjanjian bilateral dengan Cina, namun perjanjian itu hampir tidak berpengaruh dalam menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan. Perkembangan sengketa wilayah kedaulatan di kawasan ini meningkat menjelang akhir periode kepemimpinan Presiden Hu Jintao yakni pada tahun 2012, dimana sikap, tindakan, maupun kebijakan politik luar negeri RRC kian bertambah agresif

dengan

dimasukkannya

wilayah

kepualauan

Paracel

yang

masih

dipersengketakan sebagai bagian dari kota administratif Sansha yang berada di pulau Hainan. Pada bulan september, menjelang pemilihan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Cina, People Liberation Army Navy secara resmi mengoperasikan kapal induk yang disinyalir kuat sebagai upaya RRC untuk mendikte kepentingan-kepentingan nasionalnya di kawasan regional Asia Pasifik, terutama dalam merespon sengketa perbatasan di Laut Cina Selatan.


BAB II KEBANGKITAN REPUBLIK RAKYAT CINA DAN SENGKETA PERBATASAN DI ASIA PASIFIK

Recommend Documents