BAB II KAJIAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka 1. Peran Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekamto, 1984:237). Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam
pelayanan,
pembangunan,
pemberdayaan,
dan
pengaturan
masyarakat. 2. Perangkat Desa Desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Undangundang 12 Tahun 2008 bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan
di daerah Kabupaten”. Sedangkan menurut Sutardjo Kartohadikusuma, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri Kemudian perangkat desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (PERDA, 2004 : 10). Menurut Wiyono (Kamis,12 Desember 2012) yang menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara pada pemilihan Umum tahun 1977 menjelaskan tentang apa itu perangkat desa dan menyebutkan tugas-tugas perangkat desa yang sebenarnya. Perangkat desa meliputi : a. Lurah yaitu orang yang bertanggung jawab atas kepemimpinan di desa wilayahnya sebagai pemimpin di pedesaan. Orang-orang dipedesaan menyebutnya bapak Kades, Bila diperkotaan kecamatan Boyolali menyebutnya Lurah. Boyoalali sendiri dibagi atas wilayah kecamatan di pedesaan dan kecamatan yang strukturnya sudah perkotaan. Kepala Desa merupakan sebutan bagi pimpinan formal desa yang diberlakukan secara seragam dan sentralistik yang diatur secara rinci dalam Undang-undang No.5 Tahun 1979 Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, yang mengatur pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagai pimpinan yang loyal pada atasan (Camat).
b. Kamituo , yaitu wakil Kepala Desa atau Penasehat Kepala Desa, jadi di desa perlu ada pengganti Lurah jika tidak bisa mengikuti kegiatan dari pusat atau semacamnya. c. Carik, ialah Juru Tulis di desa. Bila di kelurahan Carik adalah Sekretaris Desa. Sebenarnya hampir sama, namun perbedaannya bila di pedesaan dipilih berdasarkan aspirasi masyarakat namun Sekretaris desa di kecamatan kota berdasarkan pilihan dari pemerintah pusat di Boyolali. d. Modin, ialah ulama desa yang bertugas menangani atau membantu warganya mengurus : pernikahan, lamaran, kematian, yasinan di desa, membantu di bidang keagamaan atau bahkan adat istiadat di desa tersebut. Pada pemerintahan kelurahan kota modin disebut KepalaUrusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) mempunyai tugas berkaitan bidang Ekonomi, Keagamaan dan Administrasi warga. Modin bekerja lebih dekat kepada masyarakat, beliau berada di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkannya. e. Bekel, ialah orang yang membantu mengurusi admistrasi di setiap dusunnya. f. Bayan,ialah pesuruh di desa, yang menyuruh masyarakat untuk gotong royong di desa dan menjenguk warga yang sakit. Kelurahan kota Boyolali Bayan disebut juga dengan sekretaris Kepala Desa. g. Ulu-ulu ialah orang yang bertugas mengurusi perairan di desa.
3. Pemilihan Umum (Pemilu) Pemilihan umum
adalah sarana pelaksaan kedaulatan rakyat yang
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum biasa disebut dengan ”pesta” demokrasi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan duduk di parlemen dan
dalam struktur
pemerintahan (pemilihan presiden/wakil presiden dan kepala daerah/wakil kepala daerah). Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima (5) tahun sekali. Dalam UU nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi : a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih b. pendaftaran peserta pemilu c. penetapan peserta pemilu d. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan e. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. f. masa kampanye g. masa tenang h. pemungutan suara i. penetapan hasil pemilu dan j. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota– anggota DPR, DPRD I dan DPRD II selain itu juga untuk mengisi keanggotaan MPR. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila. Pemungutan suara diadakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) (Soemantri,1995:108). B. Penelitian yang relevan Dalam penelitian Fiska Friyanti tahun 2005 yang berjudul Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam
Sejarah Nasional Indonesia
mengemukakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum pada masa Orde Lama sudah dapat dikategorikan sebagai pemilihan umum yang demokratis, dengan adanya banyak partai yang ikut serta dalam pemilihan umum menandakan adanya kebebasan dalam kehidupan berpolitik, pada masa Orde Baru kedemokratisan tersebut luntur seiring dengan berkuasanya rezim Soeharto yang selalu mengekang kehidupan berpolitik bangsa Indonesia. Pelaksanaan pemilihan umum dalam Sejarah Nasional Indonesia yang telah dilaksanakan sejak Orde Lama sampai dengan masa Reformasi maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum masa Reformasi khususnya pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan umum yang lebih demokratis.
C. Kerangka Berfikir
Orde Baru Pemerintahan Soeharto 1977
Pemilu Pemerintahan Soeharto 1977
Militer
Sosial
Politik
Ekonomi
Pendidikan
Masyarakat Boyolali
Partai Politik
Golput
Pemerintahan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1977
Pemilu 1977
TIM SUKSES PARPOL
Organisasi Masyarakat
GOLKAR PDI PPP
Persiapan
Perangkat Desa Lurah Kamituo Carik Modin Bekel Bayan Ulu-ulu
Kampanye
Pelaksanaan /pencoblosan
Pasca coblosan
