BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1
Pengertian Pajak Definisi Pajak menurut undang-undang No.16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang – undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.pengertian tersebut ada beberapa komponen yaitu: 1) Pajak adalah Kontribusi Wajib Warga Negara 2) Pajak Bersifat Memaksa untuk setiap Warga Negara 3) Tidak Mendapat Imbalan Langsung 4) Berdasarkan Undang-undang Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat di paksakan) yang tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2.1.2
Fungsi Pajak Ada dua fungsi pajak yaitu.
1) Fungsi Budgetair
5
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. 2) Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contoh: a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang - barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. c) Tarif pajak untuk eskpor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
2.1.3
Pengelompokan Pajak Pajak menurut golongannya. a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan. b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. Menurut sifatnya : a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
6
b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Menurut lembaga pemungutannya a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: -
Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
-
Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
2.1.4 1)
Sistem Pemungutan Pajak Official Assessment System Adalah suatu system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh: Pajak Bumi & Bangunan. Ciri – cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2)
Self Assessment System
7
Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Cirricirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3)
With Holding System Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Cirricirinya: wewnang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
2.1.5
Tarif Pajak Ada 4 macam tarif pajak menurut (Mardiasmo 2016).
1) Tarif sebanding/proposional Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai paja. Contoh: Untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. 2) Tarif Tetap Tarif berupa jumlah yang tetap ( sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh:
8
Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00. 3) Tarif Progresif Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Sesuai dengan pasal 17 ayat 1, Undangundang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-undang tentang Pajak Penghasilan) maka tarif potongan pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut.
Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000
5%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000
15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000
25%
Diatas Rp 500.000.000
30%
Sumber: Peraturan Direktorat Jenderal Pajak: PER-36/PJ/2008
Tarif pajak diatas diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih yang disetahunkan.
9
4) Tarif Degresif Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
2.1.6
Subjek dan Objek Pajak Penghasilan
1) Subjek Pajak Penghasian PPh merupakan termasuk pajak subjektif yakni pajak dikenakan karena ada subjeknya, yakni mematuhi criteria yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Subjek Pajak terdiri dari. a) Orang Pribadi Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. b) Warisan yang belum terbagi Sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Dalam hal ini warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan meeka yang berhak yaitu ahli waris. c) Badan Badan yang sebagai objek pajak meliputi badan usaha atau non usaha. Badan sebagai subjek tidak semata-mata yang bergerak dalam usaha mencari keuntungan namun juga bergerak di bidang social, kemasyarakatan dan sebagainya, sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang. d) Bentuk Usaha Tetap (BUT) Bentuk usaha tetap (BUT) adalah uasaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
10
tidak lebih dari 183 ( seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau juga badan yang tidak di dirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dapat berupa. -
Tempat kedudukan manajemen
-
Cabang perusahaan
-
Kantor perwakilan
-
Gedung kantor
-
Pabrik
-
Bengkel
-
Pertambangan dan penggalian sumber daya alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
-
Periklanan, pertanian, perternakan, perkebunan, atau kehutanan
-
Proyek konstruksi, instalansi atau proyek perakitan
-
Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari enam puluh hari dalam jangka waktu dua belas bulan
-
Orang atau agen yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
-
Agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia
2) Objek Pajak dari Penghasilan
11
Objek PPh adalah penghasilan, menurut undang-undang PPh penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak sesuai pasal 4 ayat (1) UU PPh telah diberikan uraian mengenai objek PPh adalah sebagai berikut. a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk gaji, upah tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang PPh b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan c) Laba usaha d) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena penjaminan utang g) Deviden, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian sisa dari hasil usaha koperasi h) Royalty i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala k) Keuntungan karena pembebasan utang
12
l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing m) Selisih lebih karena penilaian kembali asset n) Premi asuransi o) Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan uasaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan uasaha atau pekerjaan bebas anggotanya p) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak Berdasarkan Undang-undang PPh, Penghasilan yang merupakan objek PPh final termasuk dalam pasal 4 ayat (2) yaitu. -
Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya
-
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek
-
penghasilan dan pengalihan harta berupa tanah atau bangunan
-
penghasilan tertentu lainnya, seperti usaha migas dan lain sebagainya
Berdasarkan pasal 4 ayat (3) Undang-undang PPh, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah. a) Bantuan atau sumbangan, harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan b) Warisan
13
c) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal tunai d) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan wajib pajak atau pemerintah e) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa f) Deviden wajib atau bagian laba yang diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia g) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan h) Bagian laba yang diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, fima dan kongsi i) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana j) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut. -
Merupakan perusahaan kecil, menengah atau menjalankan kegiatan dalam sector usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan dan,
-
Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa
14
2.1.7
Pengertian SPT Tahunan SPT Tahunan merupakan SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada dua jenis SPT Tahunan yaitu, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari 3 jenis formulir yaitu. a) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya antara lain dari usaha dan /atau pekerjaan bebas. b) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. c) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp. 60.000.000 setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.
2.1.8
Pajak Penghasilan Pasal 25 Ketentuan pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam Tahun berjalan.
Cara Menghitung Besarnya PPh Pasal 25
15
Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan. a) Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. b) Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.
2.1.9
Pelaporan Pajak Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang perpajakan ,surat pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga surat pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajak. Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana wajib pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut. 1) SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh pasal
16
21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN dan PPnBM, serta pemungutan PPN 2) SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT tahunan yaitu: Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Keterlambatan pelaporan untuk SPT masa PPN dikenakan denda Rp 500.000, dan untuk SPT masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp 100.000. sedangkan untuk keterlambatan SPT tahunan PPh OP khususnya mulai tahun pajak 2008 dikenakan denda sebesar Rp 100.000, dan SPT tahunan PPh badan dikenakan denda Rp 1.000.000 Berikut batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk kewajiban perpajakan bulanan. -
No jenis SPT Masa PPh pasal 25 ( angsuran pajak ) untuk wajib pajak Orang Pribadi dan Badan. PPh pasal 25 ( angsuran pajak ) untuk Wajib Pajak criteria tertentu
-
Batas waktu pembayaran Tanggal 15 bulan berikutnya
-
Batas waktu pelaporan Tanggal 20 bulan berikutnya
Pelaporan PPh pasal 25 bagi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) Bagi anda wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu)/ lebih tempat usaha namun tidak termasuk yang dikenakan PPh final 1% sesuai PP Nomor 46 tahun 2013 masuk
17
kedalam katagori wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang terutang PPh pasal 25. Pelaporan untuk PPh pasal 25 OPPT ini sebagai berikut. a) Apabila ada pembayaran dan mendapat validasi nomor transaksi penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak maka dianggap telah melaporkan sesuai dengan tanggal validasi di SSP b) Nihil, atau bayar tetapi tidak mendapatkan validasi dengan NTPN anda tetap harus melapor PPh pasal 25 bulanan dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) lembar ke-3
18
