BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN
A. Kajian Pustaka 1.
Restrukturisasi Perusahaan Menurut Williamson (2010), ada empat filsafat yang selalu dibahas beberapa akademisi mengapa melakukan tindakan merger, akuisisi dan konsolidasi yaitu : a.
Restrukturisasi untuk Posisi Restrukturisasi yang dilakukan untuk menyatakan posisi perusahaan kepada kompetitor atau kepada publik. Posisi perusahaan sangat penting
untuk
menyatakan
keberadaan
perusahaan.
Dalam
menyatakan posisi yaitu : a.1. Untuk memperkuat (strengthening) Tindakan merger, akuisisi dan konsolidasi dimaksudkan untuk memperkuat posisi perusahaan agar going concern perusahaan dapat terjamin. Semakin kuatnya perusahaan menimbulkan memperkuat posisi perusahaan. a.2. Untuk diversifikasi Tindakan merger, akuisisi dan konsolidasi dipergunakan perusahaan untuk melakukan diversifikasi usaha. Perusahaan melakukan merger, akuisisi dan Konsolidasi dengan perusahaan yang tidak sejenis usahanya.
7
8
b.
Restrukturisasi untuk Platform Perusahaan yang ingin melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi mempunyai tujuan yaitu ingin membuat platform perusahaan. Adapun platform yang dilaksanakan dalam rangka tindakan sebagai berikut : b.1. Untuk pengembangan bisnis baru b.2. Untuk mengembangkan pada daerah terbaru b.3. Untuk meningkatkan pasar terbaru atau model bisnis terbaru
c.
Restrukturisasi Kompetensi Kompetensi perusahaan sangat dibutuhkan agar publik memahami keberadaan perusahaan. Kompetensi ini akan memberikan image, pengetahuan dan persepsi publik terhadap perusahaan. Akibatnya, publik atau konsumen memahami bila produk yang dihasilkan merupakan satu-satunya tujuan konsumen untuk mendapatkannya.
d.
Restrukturisasi sebagai sebuah pilihan (Choice) Tindakan korporasi dengan merger, akuisisi dan konsolidasi merupakan keharusan atau sebuah opsi yang harus dilakukan oleh perusahaan. Bila tindakan ini tidak dilakukan maka perusahaan mempunyai kemungkinan going concern tidak jelas.
Adanya keempat filsafat ini membuat para pengusaha melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi, tetapi ketika melakukan tindakan korporasi tersebut pengusaha hanya berpikir untuk bertumbuh atau mempertahankan diri agar bisa berlangsung hidup (going concern).
9
Menurut ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tujuan restrukturisasi adalah untuk kepentingan:
1. Meningkatkan kinerja dan nilai perseroan. 2. Memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada Negara. 3. Menghasilkan produk dan layanan dengan karya yang kompetitif kepada konsumen. 4. Memudahkan privatisasi.
Dalam banyak kasus krisis keuangan yang dihadapi perseroan milik negara dan perseroan swasta dapat diatasi dengan jalan melakukan restrukturisasi. Strategi restrukturisasi yang diterapkan masing-masing perseroan tidak sama, sebab strategi restrukturisasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan strategi restrukturisasi adalah: 1) Tingkat krisis yang dihadapi perseroan. 2) Penyebab utama krisis tersebut. 3) Pengorbanan yang harus diberikan pemilik perseroan. 4) Manfaat yang diperkiraan dapat diperoleh. 2.
Merger Merger merupakan salah satu strategi yang diambil perusahaan untuk mengembangkan dan menumbuhkan perusahaan. Selain itu merger
10
dapat menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh, dan mampu bersaing, diperlukan upaya yang dapat mendorong bank memperkuat dirinya, diantaranya adalah dengan melakukan merger. Merger berasal dari kata “merger ” yang artinya bergabung, bersama, menyatu, berkombinasi menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu. Merger didefinisikan sebagai penggabungan dua atau perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya. Merger menurut Lawrence J Gitman (2009:762) adalah sebagai berikut: “The combination of two or more firm, in which the resulting firm maintains the identity of one of the firms, usually the larger” King (2010) mendefinisikan merger
sebagai penggabungan
usaha dimana hanya akan ada satu perusahaan yang bertahan dari berbagai
perusahaan
yang
bergabung
dan
perusahaan
lainnya
dibubarkan. Aset dan kewajiban perusahaan yang diambil alih ditransfer ke perusahaan yang mengambil alih dan perusahaan yang diambil alih tersebut bubar atau dilikuidasi. Pada sebagian besar kasus merger, perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar yang dipertahankan hidup dan tetap mempertahankan nama dan status hukumnya, sedangkan perusahaan yang berukuran lebih kecil atau perusahaan yang dimerger akan menghentikan aktivitas atau dibubarkan sebagai badan hukum (Dharmasetya dan Sulaimin, 2009)
11
Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ayat 1 menyatakan bahwa Penggabungan (penulis sebut : Merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada
mengakibatkan
aktiva
dan
pasiva
dari
Perseroan
yang
menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Biasanya merger, ditempuh oleh perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan karena cara-cara tersebut dapat dilakukan untuk tujuan-tujuan, antara lain:
1. Membeli product line atau lines untuk melengkapi product lines dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada product lines atau service lines yang ada pada saat ini; 2. Untuk memperoleh akses pada teknologi baru atau teknologi yang lebih baik yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, atau akuisisi; 3. Memperoleh pasar atau pelanggan-pelanggan baru yang tidak dimilikinya tetapi dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, atau akuisisi;
12
4. Memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang belum dimilikinya namun dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, atau akuisisi; 5. Memperoleh kepastian atas pemasokan bahan-bahan baku yang kualitasnya baik yang selama ini dipasok oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, atau akuisisi; 6. Melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai (idle); 7. Mengurangi atau menghambat persaingan; 8. Mempertahankan kontinuitas bisnis.
Penggabungan perusahaan merupakan suatu tindakan perseroan yang dapat mengakibatkan hapus atau berubahnya eksistensinya perusahaan itu sendiri. Tindakan ini juga mempengaruhi pihak lainnya baik di dalam maupun di luar perusahaan, meskipun demikian tindakan ini sering dilakukan untuk mengembangkan usaha perusahaan. Menurut Zen Umar Purba (1995), tujuan penggabungan badan usaha, yaitu: a. Memperbaiki manajemen perusahaan sehingga dapat meningkatkan probility perseroan yang bergabung. b. Menghambat persaingan, yaitu jumlah perseroan yang bersaing berkurang sehingga kebijaksanaan dipegang oleh suatu kelompok tertentu yaitu perseroan yang mengambil alih. c. Mempertahankan kesinambungan semula
13
d. Memperbesar bagian pangsa pasar kelompok perseroan e. Memperkuat sumber pemasukan barang f. Memperluas usahanya dalam bidang kegiatan yang telah tertutup atau akan ditutup Tujuan
penggabungan
antara
satu
perusahaan
dengan
perusahaan yang lain secara umum dilakukan sebagai upaya untuk restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan tersebut biasanya diakukan untuk mencapai tujuan antara lain yaitu memperbaiki kinerja perusahaan, mengadakan persiapan untuk menghadapi kompetisi, memperkuat aset atau modal perusahaan, menghindari kerugian, menghindari kehancuran dan kebangkrutan, serta menambah modal karena adanya ketentuan yang baru.
3.
Aspek Akuntansi Merger Menurut PSAK No. 22 (revisi 2010) : Kombinasi Bisnis, metode pencatatan akuntansi dalam transaksi penggabungan usaha yaitu menggunakan Metode Purchase (Nilai Pasar) digunakan untuk penggabungan usaha melalui akuisisi. Pada metode ini aktiva bersih dibukukan sesuai biaya perolehan (Cost of Investment) yaitu sejumlah kas atau harga pasar aktiva lain yang dikeluarkan untuk membeli perusahaan. Nilai aktiva diadjust sesuai harga pasar (Fair Value) dan menjadi dasar pengenaan depresiasi dan amortisasi yang baru bagi perusahaan setelah akuisisi. Goodwill diakui sebagai selisih biaya
14
perolehan (Cost of Investment) dengan harga pasar (Fair Value) aktiva perusahaan yang diakuisisi. Nantinya akan diamortisasi oleh perusahaan setelah akuisisi. Menurut PSAK 38 (revisi 2012) : Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali, transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas – entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan pemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi. Berhubung transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan. Metode penyatuan kepemilikan dianggap sebagai metode yang paling tepat untuk mencerminkan sifat transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali yang pada dasarnya tidak mengakibatkan perubahan subtansi ekonomi yang signifikan. Metode ini juga masih digunakan dalam FASB ASC Topic 805 – Business Combination dan praktik di negara lain seperti Inggris, Hongkong, dan Singapura. Metode penyatuan kepemilikan dianggap tidak bertentangan dengan IFRS yang berlaku saat ini karena tidak diatur secara spesifik dalam IFRS. Saat ini IASB sedang dalam proses memformulasikan metode akuntansi untuk transaksi
15
kombinasi bisnis entitas sepengendali, sehingga IFRS 3 Business Combinations mengeluarkan hal ini dari ruang lingkupnya. Apabila terdapat selisih imbalan yang dialihkan, maka selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali diakui di ekuitas dan di sajikan dalam pos tambahan modal disetor. Pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan kombinasi bisnis diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Pengeluaran mencakup biaya pendaftaran dan penerbitan saham, biaya yang timbul dalam usaha memberikan informasi kepada pemegang saham atau regulator, biaya konsultan, gaji, dan biaya lain untuk karyawan yang terlibat dalam kombinasi bisnis. Pengeluaran ini juga termasuk biaya atau kerugian yang timbul akibat kombinasi kegiatan entitas atau bisnis yang sebelumnya merupakan entitas atau bisnis yang saling terpisah.
4.
Aspek Hukum atas Merger Penggabungan usaha merupakan satu jenis perjanjian yang terjadi disebabkan oleh kesepakatan para pemilik saham baik entitas yang mengakuisisi maupun yang diakuisisi perjanjian penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dapat dikatakan esensial dan memiliki kontribusi yang besar secara hukum bagi Perseroan terbatas. Perjanjian penggabungan usaha akan mempengaruhi perjanjianperjanjian lain yang melekat pada Perseroan terbatas. Perjanjian utama
16
yang terpengaruh adalah adanya pembatalan perjanjian lama dan pembatalan perjanjian baru. Perjanjian lama ini mengakibatkan pembubaran Perseroan terbatas yang diakuisisi Dalam Pasal 122 ayat (1) UUPT disebutkan : “Penggabungan
dan
Peleburan
mengakibatkan
Perseroan
yang
mengabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum” Oleh sebab itu, perjanjian penggabungan usaha baru dapat diakui jika telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham yang tertuang pada akta. Kesepakatan dalam persetujuan dari para pemegang saham dalam proses penggabungan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan Terbatas merupakan syarat wajib dilakukannya penggabungan tersebut. Hal ini sesuai dengan UUPT Pasal 123 ayat (3) yang menyatakan : “Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan”.
5.
Aspek Pajak Penghasilan Atas Merger Aktifitas merger dan akuisisi perusahaan menimbulkan dampak perpajakan. Pasal 4 Ayat 1 huruf d angka 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), menyebutkan bahwa keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
17
pemecahan, atau pengambil alihan usaha adalah salah satu objek pajak. Kemudian Pasal 10 Ayat 3 UU PPh juga mengatur tentang dasar pengenaan pajak atas penggabungan usaha. Pasal ini mengatur bahwa : “ Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar (Market Price), kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan”. Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar yaitu atas dasar nilai sisa buku (Pooling of Interest). Wajib Pajak yang melakukan merger dapat menggunakan nilai buku dalam proses penilaian aset – asetnya dengan harus memenuhi persyaratan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger, melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait, dan memenuhi persyaratan tujuan bisnis (Business Purpose Test). Peraturan pajak yang terkait dengan penggabungan usaha di Indonesia antara lain adalah : 1.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 Tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menyatakan bahwa “Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau
18
peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak, dapat diberikan pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 50% dari pajak yang terutang. 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa PPN terutang atas penyerahan barang kena pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha, penggabungan usaha, pemekaran usaha, atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas barang kena pajak tersebut, terjadi pada saat yang disepakati atau ditetapkan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian perubahan bentuk usaha, penggabungan usaha, pemekaran usaha, atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan tersebut.
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan menyatakan bahwa atas selisih lebih penilaian kembali
19
aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen). Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa “Dalam hal perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap berupa”: a. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b. b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Maka atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dkurangi 10% (sepuluh persen). Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi
pengalihan
aktiva
tetap
perusahaan
dalam
rangka
penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan. 4.
Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK/.04/2000 Tentang Nilai lain Sebagai Dasar Penggunaan Pajak mengatur bahwa nilai lain untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan sepanjang PPN atas pemerolehan aktiva tersebut menurut
20
ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar. PPN yang dikenakan atas pengalihan aktiva tersebut merupakan PPN keluaran bagi transferor company yang dapat dikreditkan sebagai PPN masukan oleh acquiring company. Selain peraturan di atas, terdapat pula Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang melakukan merger dapat menggunakan nilai buku. Wajib Pajak yang ingin menggunakan nilai buku, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1.
Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha.
2.
Melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait, dan
3.
Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (Business Purpose Test). Wajib
Pajak
tersebut
tidak
boleh
mengkompensasikan
kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak yang menggabungkan diri/Wajib Pajak yang dilebur.
B. Kerangka Pemikiran Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat beberapa permasalahan terkait penggabungan usaha (merger) jika dilihat dari sisi akuntansi dan
21
perpajakan. Persoalan pajak kembali menghambat bisnis, khususnya ketika dua unit badan usaha akan merger. Terdapat beberapa permasalahan dalam penggabungan usaha (merger) dari sisi akuntansi dan perpajakan yaitu antara lain terkait perbedaan perlakuan terhadap Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha Perbankan atau Wajib Pajak yang akan menjual sahamnya di Bursa Efek di mana kedua Wajib Pajak tersebut diperkenankan menggunakan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha (merger). Masalah lain yang muncul adalah adanya kewajiban melakukan penggabungan usaha (merger) oleh peraturan Perundang – Undangan (By The Law) atau oleh tuntutan bisnis yang mengharuskan perusahaan tersebut melakukan penggabungan usaha (merger). Selain itu terdapat perdebatan terkait batasan bahwa jenis harta yang
dapat
dialihkan
dalam
rangka
penggabungan
usaha
dengan
menggunakan nilai buku hanya terbatas pada aktiva tetap. Sehubungan
dengan
permasalahan
tersebut,
penulis
berusaha
melakukan analisis dengan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif terutama terkait Perundang – Undangan di bidang perpajakan yang terkait dengan penggabungan usaha (merger) yang dihubungkan dengan teori akuntansi yang disepakati secara umum berdasarkan PSAK dan kajian teori akuntansi yang lain. Berdasarkan analisis tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan dan berusaha memberikan saran atas ananisis yang telah dilakukan sebelumnya. Secara ringkas, kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagaimana Gambar 2.1 di bawah ini :
22
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Penggabungan Usaha (Merger) Sudut Pandang Perpajakan
Sudut Pandang Akuntansi
1.
PSAK 22
Permasalahan
2.
PSAK 38
3.
PSAK 16
Landasan Teori
1. 2.
UU Nomor 36 Tahun 2008 PMK Nomor 43 Tahun 2008
Nilai Buku Vs Nilai Pasar WP Perbankan atau WP yang akan menjual sahamnya di Bursa Efek Merger by the law dan tuntutan bisnis Harta yang dialihkan terbatas pada aktiva tetap atau tidak
Pendekatan Yuridis Normatif
Studi Kasus
Analisis
Kesimpulan dan Saran
C. Penelitian Sebelumnya Penulis menggunakan landasan teori dari penelitian sebelumnya yang meneliti tentang topik yang sama. Rincian penelitian sebelumnya yang menjadi pijakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini.
23
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya No
Nama
1
Yenni Mangoting (1999)
2
Ali Muktiyanto (2011)
3
Ginting, Diana Malemita (2013)
Penelitian
Variable Yang Diteliti
Penggunaan Ada dua metode Metode By yang bisa Purchase dan digunakan dalam Pooling of penggabungan Interest dalam usaha yaitu metode rangka pembelian dan penggabungan metode penyatuan usaha (Business kepentingan Combination) dan efeknya terhadap Pajak Penghasilan Akuntansi 1. Pencatatan Perpajakan akuntansi terkait dalam metode by penggabungan purchase dan usaha (studi pooling of interest kasus pada 2. Implikasi kedua perusahaan metode ini terhadap Listed di BEI) perpajakannya
Kombinasi 1. bisnis (Business Combination) suatu kajian komparatif dari aspek akuntansi dan pajak
Pengertian dan pengklasifikasian berbagai kegiatan kombinasi bisnis dilihat dari bisnis baik dari aspek akuntansi maupun perpajakan (Pajak Penghasilan), 2. Serta kaitan antara aspek akuntansi dan aspek perpajakan dalam rangka kegiatan kombinasi bisnis ini Sumber : Hasil - hasil penelitian yang diolah
Hasil Penelitian Penggabungan yang dilakukan dengan menggunakan metode purchase, maka selisih antara nilai wajar (market value) dan nilai buku (book value) aktiva adalah penghasilan yang merupakan objek pajak Metode by purchase berdampak pengenaan pajak atas goodwill akibat kenaikan nilai aset atas penggabungan usaha, sedangkan pooling of interest tidak ada dampak atas akuntansi perpajakannya Badan usaha yang menerima pengalihan tetap dapat mengkompensasikan kerugiannya disamping juga melakukan penggabungan usaha yang menggunakan nilai buku
