BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori 1. Manajemen Pengertian Manajemen Management berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur, akan timbul masalah, problem, proses dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan
tujuan/sasaran
serta
mendeterminasi
tugastugas
dan
kewajiban-kewajiban secara baik, efektif dan efisien (Hasibuan, 1984 : 3). Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian manajemen (Hasibuan, 1984 : 3) yaitu : a.
Hasibuan mengungkapkan bahwa manajeman adalah “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”
b.
Menurut G.R. Terry mengenai pengertian manajemen “Management is a distinct proses consisiting of planning, organizing, actuating, and controlling perfomed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources, Manajemen adalah Proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
10
11
dan pengendalian untuk menentukan dan mencapai tujuan yang dinyatakan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.” c.
Harold Koontz dan Cyril O’Donnel menyatakan bahwa “Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, penggerakan,dan pengendalian.” Menurut Muhammad Ased Saleem dalam International Journal Of
Management Vol 71-No.14 yang berjudul A Comparative Analysis of Gender based Management Styles of Software Project Managers, (2013) “Management is the process of utilizing material and human resources to accomplish designated objectives. It involves the organization, direction, coordination and evaluation of people to achieve these goals”. (Manajemen adalah proses menggunakan bahan dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang ditunjuk. Ini melibatkan organisasi, arahan, koordinasi dan evaluasi orang untuk mencapai tujuan ini). Menurut Nickels, McHugh and McHugh (dalam Tisnawati, 2005 : 17) the process used to accomplish organizational goals through planning, organizing, directing and controlling people and other organizational resources (Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganiasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organiasi lainnya). Selanjutnya, Mary Parker Follet
12
(dalam Tisnawati, 2005 :18) Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Sedangkan menurut Leonard D. White (dalam Arikunto, 2012: 2) manajemen adalah segenap proses, biasanya terdapat pada semua kelompok baik usaha negara, pemerintahan, atau swasta, sipil atau militer secara besar-besaran atau secara kecil-kecilan. Berdasarkan pengertian manajemen diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganiasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organiasi lainnya. 2. Pengertian Program Program adalah jenis rencana yang pada dasarnya sudah menggambarkan rencana yang konkrit. Konkritnya rencana ini karena didalamnya telah tercantum bukan saja tujuan, kebijaksanaan juga prosedur, dan aturan-aturan akan tetapi disertai juga dengan budget atau anggaran. (Djamaludin, 1997: 12). Sedangkan menurut (Arikunto, 1988:1) program adalah sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus
13
dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai (Jones, 1996: 295). Sebuah program terjadi dalam waktu yang relatif lama, perlu adanya kegiatan-kegiatan yang panjang dan terus menerus terjadi dan dilaksanakan sehingga sedikit demi sedikit tujuan dapat tercapai. Dalam sebuah program terdapat beberapa pihak yang saling bekerja sama sehingga kegiatan yang mengacu terlaksananya tujuan dapat terwujud. Sebuah program dapat terlahir dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang sehingga pelaksanaan program tersebut wajib dilakukan. Seperti yang diungkapkan dalam Arikunto (2004 :3) berikut mengenai pengertian program: Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambung karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tapi berkesinambung. Dengan demikian program itu merupakan cara untuk mencapai tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai.
14
3. Manajemen Program Berbicara mengenai manajemen program maka akan selalu dikaitkan dengan manajemen proyek, karena program dan proyek ini memiliki sifat dan proses yang sama. Sehingga program bisa diartikan juga sebagai sebuah proyek. Banyak orang yang mengartikan proyek sebagai serangkaian kegitan besar yang berhubungan dengan alat-alat, sarana dan prasarana dalam jumlah besar dan berat padahal proyek sendiri tidak berarti seperti itu. Arti kata proyek sendiri adalah segala kegiatan yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dilaksanankannya proyek tersebut. Seperti yang diungkapkan Dimyati (2014) mengenai pengertian proyek : Proyek merupakan serangkaian aktivitas temperor dalam usaha melakukan dan mencapai tujuan unik sehingga proyek membutuhkan sumberdaya yang bersifat ad-hoc dan lintas disiplin ilmu, dalam pelaksanaan proyek diperlukan sekelompok alat, proses, dansumber daya manusia yang berkompeten untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas serta mampu berusaha untuk menggunakan sumber daya secara efektif untuk menyelesaikan proyek secara efisien dan tepat waktu. Pengertian mengenai proyek ini juga diungkapkan Soeharto (1999: 2) seperti berikut ini : Kegiatan proyek dapat diartiakan sebagai satu kegiatan sementara yang berlangsung daalm jangkan waktu terbatas, dengan alokasi sember daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau deliverable yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas. Lingkup (scope) tugas tersebut dapat beruapa pembangunan pabrik, pembuatan produk baru atau pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
15
Proyek dapat diartikan dan dikenal pula sebagai program karena keduanya memiliki sifat yang sama dengan proses yang sama pula, namun yang membedakan keduanya hanyalah kurun waktu dalam pelaksanaanya, proyek memiliki jangka waktu yang terbatas yang telah ditentukan. Sedangkan program memiliki jangka waktu yang relatif lama hal ini dikarenakan di dalam program sendiri terdiri dari berbagai macam proyek yang terus berkelanjutan dilaksanakan sehingga untuk mencapai tujuan program membutuhkan waktu yang lebih lama dari pencapaian tujuan sebuah proyek. Seperti yang diungkapkan dalam Soeharto (1999 : 2) berikut ini : Di samping proyek, dikenal pula program yang mempunyai sifat yang sama dengan proyek. Perbedaannya terletak pada kurun waktu pelaksanaan dan sumber daya yang diperlukan Program memiliki skala lebih besar daripada proyek. Umumnya, program dapat dipecah menjadi lebih dari satu proyek. Dengan kata lain, suatu program merupakan kumpulan dari bermacam-macam proyek. Dari penjelasan di atas maka maka dapat disimpulkan manajemen program dan manajemen proyek memiliki pengertian yang sama karena saling terkait satu sama lain dan memiliki sifat dan proses yang sama, yang membedakan keduanya hanyalah kurun waktu dalam pelaksanaanya, proyek memiliki jangka waktu yang terbatas yang telah ditentukan. Sedangkan program memiliki jangka waktu yang relatif lama hal ini dikarenakan di dalam program sendiri terdiri dari berbagai macam proyek yang terus berkelanjutan dilaksanakan sehingga untuk mencapai tujuan
16
program membutuhkan waktu yang lebih lama dari pencapaian tujuan sebuah proyek. Manajemen
proyek
dapat
diartikan
sebagai
kegiatan
merencanakan, mengorganiasasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu (Santoso, 1997: 3). Hal ini sejalan dengan Dimyati (2014: 27) yang mengatakan bahwa manajemen proyek sebagai gambaran bahwa tindakan manajemen sematamata diarahkan pada pencapaian sasaran yang ditelah ditetapkan karena penetapan tujuan merupakan tindakan manajemen yang pertama, diikuti dengan tindakan perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengawasan dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. H. Kerzner dalam Jurnal yang ditulis Newton yang berjudul Principles of Project Management (2015), menyatakan bahwa “project management is the planning, organizing, directing, and controlling of company resources for relatively short-term objective that has been established to complete specific goals and objective. furthemore, project management utilizes the system approach to management by having functional personnel (the vertical hierarchy ) assigned to a specific project”. (Manajemen proyek yaitu merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Lebih jauh manajemen program menggunakan pendekatan sistem dan hierarki (arus kegiatan) yang ditugaskan untuk proyek tertentu. Berdasarkan
pengertian
manajemen
program
diatas,
maka
Manajemen Program Pendidikan Inklusi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola program
17
Pendidikan Inklusi di Dinas Pendidikan Pemuda dalam rangka menjamin pendidikan bagi seluruh masyarakat kota Surakarta. Kegiatan pengelolaan tersebut berupa perencanaan (planning), pengorganiasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengendalian (controlling). a.
Planning ( perencanaan) Perencanaan yang matang sangat menentukan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannnya. Berikut akan dijelaskan beberapa pengertian perencanaan menurut para ahli dalam Torang (2014: 167-168). Menurut Terry (1958); ‘planning is the selecting and relating of facts in the visualization and formulation of purposed activities believed necasssary to achieve desired result, perencanaan adalah memilih dan terkait fakta di visualisasi dan perumusan kegiatan bertujuan diyakini perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan’.
Menurut
Manulang
(1981),
perencanaan
adalah
penetapan beberapa tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Pada sisi lain Soekarno (1982), mengatakan bahwa perencanaan adalah persiapan, acuan, garis-garis besar pedoman kerja, persiapan tertentu untuk sampai ke tujuan yang ingin dicapai. Selain itu menurut Robbins (2009), perencanaan adalah proses pendefinisian sasaran organisasi, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi
serta
menyusun
keseluruhan
rencana
kemudian
diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan aktivitas organisasi. Perencanaan
berupa
tindakan
pengambilan
keputusan
yang
18
mengandung data dan informasi, ataupun fakta kegiatan yang akan dipilih dan dilakukan dimasa mendatang. Widjaya (1987) dalam (Dimyati, 2014: 27) mengemukakan bahwa perencanaan adalah langkah-langkah “apa” (terkait dengan penentuan tujuan) yang akan dilakukan, “mengapa” (berkaitan dengan alasan atau modif perlunya kegiatan itu) “bagaimana” (terkait dengan prosedur kerja sasaran dan biaya) melakukannya, “bilamana” (terkait dengan pelaksanaan kegiatan; penahanan kegiatan sampai dengan selesai), “siapa” (terkait dengan orang-orang yang turut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan), “penilaian” (berkaitan dengan kegiatan yang sedang dan telah selesai dilakukan), dan “faktor pendunkung dan penghambat” (terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan kegiatan) untuk maksud penyesuaian dan perubahan rencana yang akan melakukannya agar tujuan dapat tercapai seefektif dan efisien mungkin. Pendapat
-
pendapat
diatas
mengindikasikan
bahwa
perencanaan adalah kegiatan yang pertama-tama harus dilaksanakan sebelum aktivitas lainnya dilakukan. Oleh sebab itu perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berorientasi tujuan (goal oriented). Dimyati membagi fungsi perencanaan kedalah 7 tahap yaitu: a)
Menetapkan tujuan dan sasaran proyek
b) Menganalisis kendala dan resiko yang mungkin terjadi untuk seluruh proyek ataupun perbagian dari rencana c)
Menetapkan penggunaan sumber daya
d) Menyusun rencana induk jangka panjang dan pendek e)
Menyumbangkan strategi dan prosedur operasi
f)
Menyiapkan pendanaan serta standar kualitas yang diharapkan
19
g) Menentukan metode dan aspek-aspek teknik yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan Jika disimpulkan, perencanaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penetapan tujuan program, menentukan cara/ metode yang mungkin ada, sumber daya program sebagai bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. b.
Organizing ( pengorganisasian) Pengorganisasian
adalah
suatu
proses
mendistribusikan
pekerjaan dan tugas-tugas serta mengkoordinasikannya untuk mencapai tujuan organiasi Torang (2014: 170). Berikut akan dijelaskan mengenai pengertian pengorganiasian menurut Terry dalam Torang (2014: 170-171) dikemukakan bahwa “Organizing is the arrangement of functions deemed necessary for attainment of the objective and is an indication of the authority and the responbility assigned to individuals charged with the execution of the respective functions, pengorganisasian adalah pengaturan fungsi yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan dan merupakan indikasi otoritas dan kewajiban yang ditugaskan untuk individu dibebankan dengan pelaksanaan fungsi masingmasing”. Manullang (1981: 66) berpendapat bahwa pengorganisasian adalah
pengelompokan
aktivitas
yang
akan
dilakukan
atas
pendistribusian tugas dan fungsi kepada setiap individu yang ada dalam organisasi. Disamping itu pengorganisasian juga dimakasudkan untuk menentukan dan menetapkan kedudukan serta sifat hubungan antar masing-masing unit. Dengan demikian dapat disimpukan bahwa
20
pengorganisasian
adalah
seluruh
aktivitas
manajemen
yang
diimplemantasikan dalam bentuk pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab setiap orang dalam organisasi. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Menurut Dimyati (2014: 28) bahwa pada umumnya fungsi organisasi adalah mempersatukan kumpulan kegiatan manusia yang mempunyai pekerjaan masing-masing, saling berhubungan satu sama lain dengan tat cara tertentu dan berinteraksi dengan lingkungannya dalam rangka mendukung tercapainya tujuan. Menurut Dimyati (2014: 29) ada 4 hal yang perlu dilakukan dalam aktivitas ‘organizing’, yaitu : a)
Menetapkan daftar penugasan
b) Menyusun lingkup kegiatan c)
Menyusun struktur kegiatan
d) Menyusun daftar personel organisasi beserta lingkup tugasnya. Organisasi merupakan pedoman pelaksanaan fungsi, yang didalamnya terlihat jelas terdapat pembagian tugas dan hubungan tanggung jawab serta delegasi kewenangan. Berikut akan dijelaskan fungsi dari pengorganisasian menurut Dimyati (2014: 29) a)
Memperlihatkan tanggung jawab dan kewenangan yang jelas
b) Beban kerja yang lebih merata
21
c)
Dapat diketahui kemampuan yang harus dimiliki
d) Controlling penyalahgunaan wewenang adalah dengan sistem umpan balik Menurut
penjabaran
diatas
kegiatan
pengorganisasian
merupakan suatu tindakan atau kegiatan menggabungkan seluruh potensi yang ada dari seluruh bagian dalam suatu kelompok orang atau badan atau organisasi untuk bekerja secara bersama-sama guna mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama, baik untuk tujuan pribadi atau tujuan kelompok dan organisasi. c.
Actuating (pengarahan) Setelah melakukan pengorganisasian, langkah selanjutnya adalah ‘actuating’ pekerjaan atau aktivitas atau beberapa ahli menyebutkan dengan istilah ‘directing’ atau pengarahan. Menurut Terry dalam Torang (2014: 173), definisi ‘actuating’ adalah: “actuating is getting all members of the group to want to achieve the objective willingly and in keeping with the managerial planning and organizing efforts”, (actuating sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaransasaran agar sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usaha organisasi). Selanjutnya Terry menjelaskan bahwa; ‘actuating is to excute through others the plan’. Oleh sebab itu, arti sebenarnya ‘actuating’ adalah ‘tindakan’, karena sesuatu tidak akan terjadi tanpa adanya tindakan.
22
Selanjutnya Torang (2014: 173) mengatakan bahwa, actuating dimaksudkan agar sumber daya manusia dalam organisasi mau dan suka melakukan dan menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, ‘actuating’ juga diorientasikan agar setiap individu dalam organisasi diharapkan bersedia melaksanakan dan menyelsaikan pekerjaannnya tanpa menunggu perintah dari atasan. Sedangkan
Dimyati
(2014:
29)
menyebutkan
bahwa
fungsi
pelaksanaan adalah menyeleraskan seluruh anggota organisasi dalam kegiatan pelaksanaan, serta mengupayakan agar seluruh anggota organiasasi dapat bekerja sama dalam pencapaian tujuan bersama. Dimyati mengatakan bahwa tindakan actuating, antara lain meliputi : a)
Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
b) Mendistribusikan tugas, wewenang dan tanggung jawab c)
Memberikan pengarahan penugasan dan motivasi Dengan demikian kegiatan pengarahan merupakan implementasi
dari perencanaan dan pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan. b. Controlling (pengawasan) Menurut Ololube dalam jurnalnya yang berjudul Universal Concepts, Nature, and Basics Principles of Educational, (2014)
23
menyatakan bahwa “Controlling in management consists of verifying whether everything is occurring according to the adopted plans. Instructions are issued and principles are established during this process. Controlling identifies weaknesses and errors in order to rectify them and prevent their recurrence (Jones & George, 2006). Having effective control systems offers advantages to organizations. These systems help to achieve goals and objectives, ensure that resources are used efficiently, help control decentralization, promote high morale among employees, and aid in the monitoring of large scale organizations”. (Penawasan dalam manajemen terdiri dari verifikasi apakah semuanya terjadi menurut rencana yang diadopsi. Instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan selama proses ini.) Torang (2014: 176) mengatakan bahwa sebagai salah satu fungsi manajemen, ‘controlling’ dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan mengoreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya berikut akan dijelaskan pengertian dari ‘controlling’ dalam Torang (2014: 176-177). Soekarno mengatakan bahwa pengawasan adalah pengendalian atau kontrol yang dimakasudkan untuk a) Mengetahu kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dengan tugas yang diberikan kepadanya b) Mengetahui kesesuaian waktu dengan hasil pekerjaan
24
Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan kesalahan atau kekeliruan, segera dilakukan perbaikan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif, efisien dan rasional. Selanjutnya, Siagian (2003: 112) yang mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain istilah ‘pengawasan (control)’ Dimyati (2014: 30) menyebutkan fungsi penegendalian adalah mengukur kualitas penampilan dan penganalisan serta pengevaluasian penampilan yang diikuti dengan tindakan perbaikan yang harus diambil terhadap penyimpangan yang terjadi. Di dalam Dimyati (2014 : 30) dijelaskan bahwa di dalam pengawasan terdapat tindakan-tindakan yang meliputi 1) Mengukur kualitas hasil membandingkan hasil terhadap standar kualitas 2) Mengevaluasi penyimpangan yang terjadi 3) Memberikan saran-saran perbaikan 4) Menyusun laporan kegiatan Fungsi
pengawasan
adalah
memperkecil
kemungkinan
kesalahan yang terjadi dari segi kualitas dan kuantitia. Fungsi pengawasan dilaksanakan dalam semua struktur didalam organisasi. Fungsi pengawasan menurut Dimyati (2014: 30) antara lain
25
a) Mengetahui apakah sumber daya yang digunakan efektif dan efisien sebagaimana rencananya b) Membuat laporan-laporan untuk menilai kemajuan, penggunaan sumber daya, penguian kualitas / teknik-teknik pengukuran kinerja c) Laporan harus didokumentasikan dengan baik untuk dilakukan perbandingan antara kinerja aktual dan kinerja rencana d) Selanjutnya apakah perlu tindakan perbaikan Jika disimpulkan pada intinya pengawasan merupakan kegiatan pelaporan, menilai, atau memberikan evalusasi atas apa yang telah dilakukan organisasi dalam rangka melaksanakan suatu program agar dapat sesuai dengan rencana dan tujuan. 4. Program Pendidikan Inklusi a. Pengertian Pendidikan Inklusi Asal mula munculnya konsep pendidikan inklusi diawalai dengan adanya kesepakatan Internasional yaitu Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol yang disahkan pada Maret 2007. Dalam Konvensi ini, pada pasal 24 disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Demikian pula di negara kita, bahkan kita lebih dahulu mendeklarasikan pendidikan inklusi yaitu dengan diadakannya Deklarasi Bandung “Indonesia menuju Pendidikan Inklusif” tanggal 8-14 Agustus 2004 yang kemudian secara terinci penyelenggaraan pendidikan
26
inklusi ini diatur dalam Permendiknas No. 70 Th 2009. (dikutip dari www.kompasiana.com yang diakses pada Jumat 18 September 2015) Dalam perkembangannya pendidikan anak berkebutuhan khusus telah mengalami banyak perubahan yaitu pada awalnya pendidikan anak berkebutuhan khusus bersifat terpisah dari masyarakat pada umumnya, pelaksanaan pendidikannya seperti sekolah SLB yang di dalamnya terdapat spesialisasi-spesialisasi terhadap anak
berkebutuhan khusus
sesuai dengan hambatanya seperti: SLB-A untuk sekolah anak tuna netra, SLB-B untuk sekolah anak tunarungu, SLB-C untuk sekolah anak tunagrahita, SLB-D untuk sekolah anak tunadaksa Untuk menuju pada pendidikan terpadu yang mengintegrasikan anak luar biasa masuk ke sekolah reguler, maka dikeluarkan program pendidikan inklusi, yaitu konsep pendidikan yang tidak membedakan keragaman karakteristik individu. Dengan hadirnya pendidikan inklusi maka hak-hak anak berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu senantiasa akan terkabul dan memberikan hal positif bagi anak berkebutuhan khusus untuk terus berkembang dan tumbuh menjadi dewasa yang mandiri dan cerdas Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah
27
melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik.
Upaya pendidikan inklusif harus
diwujudkan di Indonesia, hal ini dilandasi bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Moelyono (2010: 3) menyatakan bahwa “Pendidikan Inklusi adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak yang sebayanya di sekolah reguler normal dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari masyarakat tersebut, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif”. Smith (2006: 45) menyatakan bahwa “Inklusi dari kata bahasa inggris, yaitu inclusion, yang
mendeskripsikan
sesuatu
yang
positif
dalam
usaha-usaha
menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realistis
dan
komprehensif
dalam
kehidupan
pendidikan
yang
menyeluruh”. Selanjutnya di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 2 dijelaskan tentang peserta didik yang berkebutuhan khusus yakni: a. tunanetra; b. tunarungu; c. tunawicara; d. tunagrahita; e. tunadaksa;
28
f. tunalaras; g. berkesulitan belajar; h. lamban belajar; i. autis j. memiliki gangguan motorik; k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya; l. memiliki kelainan lainnya; m. tunaganda. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 15) tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa: Pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
b. Program Pendidikan Inklusi Program Pendidikan Inklusi adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati setiap warga negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun normal agar bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan kehidupannya. (dikutip dari academia.edu yang diakses pada Kamis 7Januari 2016)
29
Program pendidikan inklusi merupakan strategi untuk melaksanakan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang resposif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat. Dengan demikian program pendidikan inklusi menajamin akses dan kualitas. Satu tujuan utama dari pendidikan program pendidikan inklusi adalah mendidik anak berkebutuhan khusus akibat kecacatannya di kelas reguler bersama sama dengan anak anak lain yang non cacat dengan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya di sekolah yang ada dilingkungan rumahnya. Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bahat dan minatnya. Namun demikian karena ragam hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat, maka dalam implementasinya, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. (dikutip bpdiksus.org yang diakses pada Kamis 7Januari 2016)
Berdasarkan Permendiknas No. 70 th 2009, Program Pendidikan Inklusi bertujuan:
30
1)
Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
2)
Mewujudkan
penyelenggaraan
pendidikan
yang
menghargai
keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Selanjutnya dalam buku solo inklusi Kota Surakarta, maksud dan tujuan program pendidikan inklusi di Kota Surakarta adalah : 1)
Mensosialisaikan kepada seluruh elemen masyarakat dan pihakpihak yang terkait dengan pendidikan, tentang konsep dan model penyelenggaraan pendidikan inklusif yang tidak diskriminatif
2)
Menggalang kekuatan bersama untuk membumikan pendidikan inklusif di Kota Surakarta
3)
Menjamin anak-anak difabel atau anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kota Surakarta mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas
4)
Himbauan dan ajakan kepada seluruh lembaga penyelenggara pendidikan atau sekolah di Kota Surakarta untuk mau menerima dan mengelola siswa berkebutuhan khusus sesuai kemampuan
5)
Mensukseskan agenda program Kota Surakarta sebagai kota layak anak
31
6)
Ajang pencitraan (branding) Kota Surakarta sebagai kota pendidikan inklusif dan kota layak anak di Indonesia dan dunia
5. Manajemen Program Pendidikan Inklusi Jika diambil kesimpulan dari penjabaran diatas, maka manajemen program pendidikan inklusi dapat diartikan sebagai kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk pelaksanaan program pendidikan inklusi Dalam melakukan penelitian ini peneliti berusaha mengetahui manajemen program pendidikan inklusi dengan menggunakan konsep yang telah dijabarkan diatas yang mengacu dan menganalisi empat faktor yang ada dalam organisasi yaitu a.
Perencanaan (planning) Dalam kegiatan program pendidikan inklusi perencanaan merupakan keseluruhan kegiatan yang digunakan untuk persiapan program pendidikan inklusi dan keseluruhan kegiatan tersebut dilakukan pada awal pelaksanaan. Dinas pendidikan pemuda dan olahraga
sendiri
keseluruhan
selaku
kegiatan
ini
pelaksana bertindak
daerah sebagai
Surakarta fasilitator
dalam dan
impelementator. Dinas pendidikan pemuda dan olahraga dalam seluruh realisasi kegiatan berusaha menyiapkan dan menyediakan segala apa yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kegiatan – kegiatan tersebut diantaranya melakukan
32
pembentukan kelompok kerja pendidikan inklusif, melakukan penyusunan Grand Design Program pendidikan inklusi, dan melakukan sosialisasi program bagi stakeholder dan melalui media. b.
Pengorganisasian (Organizing) Pengorganisasian
dalam
program
pendidikan
inklusi
merupakan kegiatan pembagian dan pemerincian tugas yang nantinya akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Pemerincian dan pembagian tugas dalam program pendidikan inklusi juga dijelaskan dalam buku Pedoman Program Pendidikan Inklusi. Rincian tersebut nantinya akan dijadikan dasar dalam pembagian tugas di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Selain itu juga akan diinformasikan kepada masing-masing pihak terkait. Diharapkan dengan adanya pemahaman mengenai tugas dan fungsi masing-masing organisasi, pelakasanaan kegiatan Program Pendidikan Inklusi dapat dilakukan dengan lancar. Seluruh pihak terkait dapat menyediakan semua kebutuhan terkait Program pendidikan Inklusi baik itu teknis maupun penyediaan fasilitas lainnya. c.
Pengarahan (actuating) Pengarahan disini diartikan sebagai kegiatan untuk mengatur, memberikan
arahan,
dan
mendorong
stakeholders
Program
Pendidikan Inklusi agar dapat melakasanakan kewajibannya. Kegiatan pengarahan juga bertujuan mencapai semua tujuan yang
33
telah ditetapkan sebelumnya sehingga hanya menjadi rencana yang terbentuk dan tidak terealisasikan. Dalam pengarahan dilakukan berbagai kegiatan seperti pembinaan dan pemberian motivasi kerja kepada TIM POKJA, maupun lembaga-lembaga pendidikan yang turut mengadakan pendidikan inklusi. Kegiatan tersebut merupakan bahan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan inklusi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta. d.
Pengawasan (controlling) Agar program dapat berjalan dengan lancar dan transparan maka perlu dilakukan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan terpadu. pengawasan dalam program pendidikan inklusi ini dilakukan agar program berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta melalui pengawasan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan dengan pengelolaan pelaporan program dan kunjungan lapangan atau penelitian langsung.
34
B. Kerangka Berpikir Kerangka berpikir diterapkan sebagai dasar dalam pengembangan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini, akan dijelaskan alur pemikiran yang penulis lakukan dalam penelitian. Selama ini anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel), sebenernya oleh pemerintah telah disediakan fasilitas layanan pendidikan yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), tapi secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tembok eksklusifisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak-anak difabel dengan anak-anak non-difabel. Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat kelompok difabel menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat, maka dari itu pemenrintah mengeluarkan Keputusan Menteri No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Kota Surakarta sendiri merupakan salah satu kota yang telah menindaklanjuti Keputusan Menteri No. 70 tahun 2009 tersebut, melalui Peraturan Perda Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang pendidikan dan pelayanan khusus bagi ABK. Kota Surakarta berhasil melaksanakan program tersebut, terbukti dengan ditunjuknya Kota Surakarta sebagai kota inklusi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)
35
RI melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar pada tahun 2013. Kota Surakarta kini juga telah memiliki gedung pusat autis, sebagai layanan pendidikan dan terapi bagi anak autis di Solo dan sekitarnya. Gedung yang berlokasi di Ngemplak Sutan, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres itu, telah
diresmikan Walikota Surakarta FX Hadi
Rudyatmo bersama Kepala Sub Direktorat Program dan Evaluasi Pendidikan
Khusus-Layanan
Khusus
Kementrian
Pendidikan
dan
Kebudayaan. Selain itu salah satu yayasan pendidikan di kota Solo yaitu, Al Firdaus berhasil ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusi terbaik tingkat nasional dalam ajang "Anugerah Pendidikan Inklusif 2012" yang diselenggarakan
oleh
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Kemdikbud) bekerjasama dengan Hellen Keller International (HKI). Dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi ini tentu saja diperlukan manajemen yang kuat dari tim pengelola program pendidikan inklusi untuk memperoleh keberhasilan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Hal ini mendorong peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap manajemen program pendidikan inklusi di Kota Surakarta dalam pelayanan
program pendidikan sebagai perwujudan pendidikan tanpa
diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut maka kerangka berpikir dalam penelitian ini akan digambarkan sebagai berikut:
36
GAMBAR 2.1 Kerangka Berpikir
Diskriminasi pendidikan terhadap para difabel
Keputusan Menteri No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang pendidikan dan pelayanan khusus bagi ABK
Keberhasilan kota Surakarta dalam pendidikan inklusi 1. Kota Surakarta ditunjuk sebagai kota inklusi 2. Kota surakarta memiliki gedung pusat autis 3. Salah satu yayasan pendidikan di Surakarta, ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusi terbaik
Manajemen Program Pendidikan Inklusi di Disdikpora 1. Perencanaan 2. Pengorganisasian 3. Pengarahan 4. Pengawasan
Terwujudnya pendidikan tanpa diskriminasi
