BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat 2.1.1
Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan secara umum diartikan pemberkuasaan. yang dalam bahasa
Inggris adalah “empowerment” dan secara konseptual diartikan pemberdaya. Berdasarkan arti tersebut pemberdaya dapat diartikan seseorang atau lembaga yang memiliki daya atau usaha yang dapat mendorong atau memberdayakan orang lain atau lembaga sehingga menerima dan mematuhi apa yang diinginkan oleh pemberdaya. Mardikanto (2012:27) mengemukakan bahwa “pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya termasuk sumber daya yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitasnya” Berdasarkan teori tersebut peneliti berpendapat bahwa pemberdayaan dalam kehidupan masyarakat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lingkungannya. Mardikanto (2012:28) menjelaskan bahwa pemberdayaan dalam sebuah pemerintahan merupakan proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi memenuhi kehidupannya dalam bentuk keterampilan, dan pengetahuan. Berdasarkan penjelasan tersebut tampak bahwa pemberdayaan masyarakat diarahkan pada upaya dalam mewujudkan partisipasi masyarakat
8
secara optimal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupannya. Konsep pemberdayaan masyarakat di Indonesia secara konstitusi termasuk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa setiap daerah di Indonesia diberikan kekuasaan mengatur, mengelola dan memberdayakan daerah masing-masing. Berdasarkan undangundang tersebut dapat dipahami bahwa setiap daerah memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat. Suharto (dalam Hatu, 2010:102) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kekuasaan aparat atau pemberdaya untuk memberdayakan masyarakat sehingga mengikuti kehendak pemberdaya atau penguasa tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut peneliti berpendapat bahwa pemberdayaan berkenaan dengan orang yang memberdayakan dan orang yang diberdayakan. Golongan pemberdaya biasanya dari kalangan penguasa atau birokrasi yang berupaya memberikan motivasi dan fasilitas sehingga masyarakat akan berdaya dalam melakukan suatu kegiatan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan diupayakan agar masyarakat memiliki kemandirian baik dalam segi kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan lainnya. Berdasarkan
penjelasan
di
atas
peneliti
menyimpulkan
bahwa
pemberdayaan masyarakat berkenaan dengan upaya yang dilakukan oleh
9
penguasa untuk memberdayakan individu atau sekelompok masyararakat sehinga melakukan dan mematuhi apa yang diinginkan penguasa, dalam hal ini penguasa dalam sebuah negara adalah pemerintah itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah dilakukan secara terprogram berdasarkan perencanaan yang matang sejalan dengan pembangunan. 2.1.2
Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan
meningkatkan pemberdayaan
masyarakat
kesejahteraan tersebut
dan
secara peri
pemerintah
umum
memiliki
tujuan
untuk
kehidupan
masyarakat.
Melalui
mengupayakan
berbagai
program
pembangunan sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan hidup dalam pemenuhan kebutuhannya. Menurut Ibrahim (2009:89) konsep pemberdayaan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, baik dalam bentuk kelompok sebagai strategi utama tanpa mengabaikan pemberdayaan perorangan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk memberdayakan peri kehidupan kelompok masyarakat secara merata. Mubyarto (dalam Hatu 2010:104) menjelaskan pemberdayaan terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam hal ini diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk mencapai kesejahteraan guna tercapainya kemandirian, aman lahir dan bathin.
10
2.1.3
Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Secara umum pendekatan adalah suatu teknik dan cara yang dilakukan
oleh seseorang atau lembaga dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Teknik dan cara tersebut dan harus diikuti oleh semua pihak dalam suatu pekerjaan karena berkenaan dengan sistem dan prosedur yang telah disepakati bersama. Pendekatan berkenaan pula dengan implementasi penetapan tujuan, sistem dan pengembangan sebuah pekerjaan (Mardikato, 2012:159) Menurut Mardikanto (2012:161) bahwa “Pendekatan yang dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat terbagi atas: a) pendekatan partisipatif, b) pendekatan kesejahteraan dan c) pendekatan pembangunan berkelanjutan. Guna kejelasan masing-masng pendekatan tersebut peneliti akan menguraikan sebagai berikut: a. Pendekatan Partisipatif Pendekatan partisipatif berorientasi pada pendekatan dalam memberdayakan masyarakat
secara
aktif
dalam
berpartisipasi
secara
sadar
dalam
mengembangkan mengupayakan diri secara sadar sehingga dapat memenuhi kebutuhannya melalui pengetahuan dan keterampilan. b. Pendekatan Kesejahteraan Pendekatan kesejahteraan merupakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan berbagai upaya yang dilakukan difokuskan dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pendekatan ini masyarakat menjadi indikator utama dalam pemberdayaan.
11
c. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan. Pendekatan ini beroritentasi pada program-program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pendekatan pemberdyaan tersebut tergantung pada progam yang telah ditatpkan oleh pemerintah yang dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas peneliti berpendapat bahwa setiap aparat pemerintah baik aparat pemerintah pusat maupun daerah memiliki strategi dalam mengimplementasikan bentuk pemberdayaan masyarakat. Pendekatanpendekatan pembedayaaan tidak terlepas dari tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai yang diharapkan yaitu kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. 2.1.4
Indikator Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan
memiliki
indikator-indikator
untuk
mengukur
dan
mengetahui sejauh mana pemberdayaan yang dilakukan pemerintah akan tercapai sesuai dengan harapan. Pemberdayaan memiliki dimensi-dimensi sesuai dengan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sehingga indikatorindikator pemberdayaan dapat diukur berdasarkan dimensi pemberdayaan masyarakat. Suharto (dalam Hatu, 2010:103) menjelaskan bahwa dimensi-dimensi yang dapat dijadikan indikator pemberdayaan masyarakat dalam suatu negara disesuaikan dengan program pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat yaitu; a) masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, b) pendapatan masyarakat meningkat dan c) masyarakat dapat
12
berpartisipasi dalam pembangunan. Guna kejelasan indikator tersebut peneliti akan menguraikan sebagai berikut: a. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan kebutuhan. Kebutuhan ekonomi berkenaan dengan mutu pekerjaan masyarakat sedangkan di bidang pendidikan berkenaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. b. Peningkatan Pendapatan masyarakat Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pula dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Misalnya petani dapat meningkat hasil panennya sehingga menambah pengahasilannya setiap bulan. c. Partisipasi dalam pembangunan. Pemeberdayaan masyarakat tampak pula pada partisipasi dalam pembangunan di desa, seperti pembangunan infrastruktur dalam bentuk parisipasi ide pikiran, partisipasi bantuan dana maupun bantuan tenaga dalam pembangunan yang ada di desa. 2.2 Masyarakat Petani Jagung Masyarakat petani jagung adalah masyarakat yang memiliki usaha dan mata pencaharian pokok sebagai petani jagung. Marzali (2005:48) menjelaskan bahwa kehidupan petani identik dengan kehidupan masyarakat di wilayah pedesaan sehingga masyarakat petani jagung disebut pula peladang atau peisan (peasant).
Wolf (2004:27) menjelaskan bahwa peasen
adalah penghasil-
penghasil pertanin yang mengerjakan tanah secara efektif dan melakukan 13
pekerjaan itu sebagai nafkah hidupnya yang bersifat mencari keuntungan. Pendapat ini memberikan telaah bahwa petani jagung merupakan sumber daya manusia yang perlu diperhatikan karena bagian dari produsen pertanian dalam suatu wilayah Komoditi yang dihasilkan oleh petani jagung adalah jagung (zeamays) yang dapat tumbuh normal pada daerah ketinggian 0-1300 di atas permukaan laut (Mindalan 2007:6). Karakteristik tofografi ini merupakan ciri wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo sehingga dapat disimpulkan bahwa jagung merupakan tanaman yang sangat cocok dalam pengembangan komoditi yang produktif melalui berbagai pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat petani jagung. Berdasarkan
pendapat
para
ahli
sesuai
teoru
di
atas,
peneliti
menyimpulkan bahwa masyarakat petani jagung adalah masyarakat yang pekerjaan pokoknya memiliki mata pencaharian sebagai petani jagung sebagai mata pencaharian utama dan meruapakan sumber penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 2.3 Peran Kata peran berarti perangkat atau tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadiannya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peran yang dimaksud meliputi beberapa indikator yaitu; 1) Openes, 2) Partisipasi, 3) Acebtability, 4) Efektivitas, dan 5) Koherin/Sustanbility.
14
2.4 Hakikat Pemerintah Desa 2.4.1
Pengertian Pemerintah Pemerintah secara umum diartikan organisasi atau lembaga yang memiliki
wewenang dalam memerintah pada suatu wilayah. Setiap pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan aturan dan hukum perundang-undangan tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas Instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan kegagalan pelaksanaan misi organisasi pemerintah (Soeharyo, 2006:9) Sinambela
(2010:63)
mengemukakan
bahwa
pemerintah
secara
administrasi adalah jajaran aparatur negara dari berbagai satuan kerja baik baik yang berada dipusat yang disebut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pegelolaan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah merupakan kewajiban dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, dengan kata lain jika pemerintah tidak dapat menjalankan pemerintahan dengan baik maka akan mengakibatkan keterpurukan bagi keberlangsungan bangsa dan Negara. Pemerintah adalah abdi negara yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa. (Pranoto, 2006:1). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 menjelaskan bahwa desa atau disebut nama lain (kelurahan, marga, kampung dan sebagainya) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dibawah kabupaten.
15
Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki aparat pemerintah yang disebut dengan pemerintah
desa dan
pemerintah
mengurus
tersebut
memiliki
tugas
dan
wewenang
dalam
masyarakatnya secara otonomi dengan tetap berpegang pada peraturan dan perundang-undangan. Secara administratif desa merupakan wilayah pemerintahan daerah di bawah kecamatan dan Kabupaten. Menurut Widjaya (2003:3) bahwa ”Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal usul yang bersifat istimewa yaitu keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”
2.4.2 Tugas Pemerintahan Desa Pemerintah merupakan salah satu organisasi formal dalam pemerintahan sehingga pemerintah memiliki tugas dan fungsi fomal di wilayah desa. Menurut Athoilah (2010:172) bahwa ”organisasi formal diikat oleh suatu persyaratan formal dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai tugas pemerintahan yang diembanya” Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa
dalam
pemerintahan terdapat pembagian tugas masing-masing memiliki fungsi dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diembannya pula. Desa memiliki tugas dan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparatnya dengan pertanggungjawaban langsung kepada Bupati (Widjaja, 2003:3). Kepala
16
desa merupakan pemegang kendali pembangunan pemerintahan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam kesejahteraan rakyat. Pemerintahan desa memiliki tugas dan wewenang. Oleh karena itu dalam sebuah pemerintah aparat pemerintah sangat lazim memahami tugas dan wewenang dalam bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan kearah mana visi dan misi dari kegiatan tersebut. Tugas pelayanan aparat pemerintah desa diperlukan klasifikasi sehingga pelayanan akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang ada di desa. Dalam Undang-Undang No. 72 Tahun 2000, Tentang Desa diuraikan tugas pemerintah desa yaitu: a) koordinasi perkembangan pembangunan yang ada di desa, b) koordinasi penduduk yang masuk keluar desa, c) koordinasi program pelayanan masyararakat, d) koodinasi bantuan pelayanan masyarakat miskin dan e) pembuatan Jurnal dan Laporan Keadaan Desa kepada Kecamatan. Guna kejelasan tugas pemerintah desa, peneliti akan menjelaskan sebagai berikut: a. Koordinasi Perkembangan Pembangunan Tugas koordinasi dalam perkembangan pembangunan desa meliputi tugas pemerintah dalam memantau langsung perkembangan pembangunan desa baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah desa. b. Koordinasi Keadaan Penduduk Desa Tugas ini meliputi pendataan jumlah penduduk dan koordinasi pendudukan yang masuk dan ke luar desa. Di samping itu dilakukan koordinasi terhadap administrasi penduduk desa bekerja sama dengan kepala-kepala dusun.
17
c. Koordinasi program pelayanan masyararakat Koordinasi pelayanan masyarakat meliputi pelayanan di bidang administrasi maupun pelayanan kebutuhan lain bagi masyarakat termasuk pelayanan keluhan-keluhan masyarakat tentang
peningkatan tarap hidup masyarakat
yang ada dui wilayah desa. d. Pembuatan Jurnal dan Laporan Keadaan Desa Tugas ini berkenaan dengan pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap pemerintah atasan atau Camat dalam melaporkan segala kinerja yang dilakukan dalam periode bulanan maupun tahunan. Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa analisis tugas pemerintah desa adalah kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh aparat desa yang neliputi Kepala Desa, BPD, LPM dan seluruh aparat pemerintah desa lainnya. Peran tersebut dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pelayanan masyarakat di wilayah desa secara optimal. 2. 5 Kerangka Pikir Beradasarkan kajian-kajian teori di atas, guna pemahaman penelitian tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo digambarkan dalam skema kerangka pikir sebagai berikut:
18
Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Jagung a. Peran dalam teknik tata cara penanaman jagung b. Peran dalam penyediaan Bibit, pupuk dan Pestisida c. Peran dalam Pemasaran Hasil Panen
Faktor Pendukung dan Penghambat
Indikator Pemberdayaan Masyarakat
a. Betambahnya jumlah petani jagung b. Meningkatnya luasan ladang jagung c. Meningatnya hasil panen jagung
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Gambar 1 Kerangka Pikir
19
