BAB II : KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI PADA KANTOR BUPATI LHOKSEUMAWE (ACEH UTARA)

BAB II : KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI PADA KANTOR BUPATI LHOKSEUMAWE (ACEH UTARA) Bukti bahwa Hukum atau peraturan telah berfungsi baik dalam sebuah negara umumnya tercermin dari sikap, perilaku, tindakan bahkan keputusan politik dan atau putusan hukum dari penyelenggara negara (penguasa) yang senantiasa berpihak pada keadilan masyarakat banyak di negara Indonesia. Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten lainnya yang ada dalam Provinsi NAD disamping memiliki kewenangan yang luas berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 juga memiliki kewenangan pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi NAD yang meliputi seluruh bidang Pemerintahan kecuali kewenangan bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Eksternal dan Moneter. Otonomi khusus menitikberatkan pada empat pondasi utama yaitu : a) Pemberlakuan Syariat Islam b) Bagi hasil sumberdaya alam. c) Pemilihan langsung kepala daerah dan d) Penerapan budayalokal ke dalam struktur pemerintahan daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki Provinsi NAD dan khususnya Kabupaten AcehUtara melalui otonomi khusus memberikan harapan akan terwujudnya pemerintahan dan pembangunan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang selama ini tertinggal jauh.Namun demikian hal ini sangat tergantung pada upaya pemerintah daerah dalam menyikapi otonomi khusus itu dengan gerakan-gerakan pembaharuan yang salah satu di

Universitas Sumatera Utara

antaranya melalui reformasi administrasi yang meliputiaspek struktur, sikap dan perilaku aparatur yangselaras dengan semangat otonomi khusus gunameningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat untuk mencapai tujuan pembangunan. Penegakan hukum adalah sesuatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum sekaligus keinginan para pencari keadilan menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum dalam konteks ni adalah pikiran-pikiran badan pembuat hukum Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan pemikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan perundangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum hukum itu dijalankan. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana bukan saja disebabkan kompleksitas simstem hukum itu sendiri tapi juga disebabkan rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem politik, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem budaya masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh faktor-faktor yang disebut Lawrance Friedman yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur masyarakat.

Penegakan hukum juga dipengaruhi dan kultur

masyarakat. Penegakan hukum juga dipengaruhi faktor-faktor di luar hukum, oleh karena itu penegakan hukum tidak bekerja dalama ruang hampa dan kedap pengaruh, juga tidak mungkin steril tekanan luar melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar dan lebih dahsyat. Sementara itu menurut Soerjono Soekanto, agar hukum dapat berfungsi baik maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang ada yaitu: 1) Hukum atau peraturan itu sendiri 2) Mentalitas petugas yang menegakkan hukum 3) Fasilitas yang yang diharapkan dalam mendukung pelaksanaan hukum 4) Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilakuan anggota masyarakat


Dalam negara modern makin dirasakan, bahwa peranan dan campur tangan lansung oleh administrasi terhadap kehidupan masyarakat makin lama makin bertambah. Sejalan dengan itu, maka negara memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pejabat administrasi negara.

Untuk membatasi kekuasaan oleh pejabat administrasi negara ada

beberapa cara, antara lain ditempuh dengan pengembangan Peradilan Administrasi Negara. Pengertian Peradilan Administrasi Negara dapat dibedakan: 1. Dalam Arti Luas: Peradilan Administrasi Administrasi Negara adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi administrasi administrasi negara, baik yang bersifat “perkara-perkara pidana atau perdata” dan “perkara administrasi negara murni.” 2. Dalam Arti sempit;

Peradilan Administrasi Negara adalah peradilan yang

menyelesaikan “perkara-perkara administrasi dengan murni semata-mata. Suatu “perkara Administrasi Negara murni” adalah suatu perkara yang tidak mengandung pelanggaran hukum (pidana atau perdata), melainkan suatu sengketa (konflik) yang berpangkal pada atau mengenal interprestasi daripada suatu pasal atau ketentuan undang-undang.


A. Pengertian Sanksi dan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Subjek dari hukum kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan dan peran dari pegawai negeri sipil dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab PNS merupakan tulang punggung pemerintahan dalam Melaksanakan pembagunan nasional. Peran dari PNS seperti diistilahkan dalam dunia kemilitean yang berbunyi not the gun, the man behind the gun, yan artinya bukan senjata yang penting melaikan manusia yang menggunakan senjata itu. Kranenburg memberikan pengertian dari PNS, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak tmasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presidan dan sebagainya. Pengertian yang bersifat stiplatif (penetapan tentang makna yang diberikanoleh Undang-undang tentang PNS terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan hukum (administrasi), sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenal kedudukan PNS. Pengertian stipulatif tersebut berbunyi: “Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis pegawai Negeri Sipil menurut pasal 2 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 1999 Pegawai Negeri dibagi menjadi : 1. Pegawai Negeri Sipil; 2. Anggota tentara Nasional Indonesia, dan 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Pasal ini tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun disini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimksud dengan PNS adalah Pegawai Negeri bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada Undang-Undang NO 43 Tahun 1999 pasal 3 ayat (1), yaitu Pegawai Negeri sebagaiman unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembagunan.

Rumusan kedudukan

pegawai negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembagunan atau dengan kata lain pemerintahan bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus nmapu menggerakkan dan mempelancar pembagunan untuk kepentingan rakyat. Sanksi sudah ada sejak jaman kerja rodi yang ada di Indonesia yang disebut perburuhan biasa (punale sanksi), yaitu dimana pekerjaan dilakukan oleh buruh biasa untuk dan dibawah pimpinan seseorang majikan dengan menerima upah, disana-sini sudah ada, tetapi tidak dapat meluasa.

Sebab walaupun sampai 1839 oleh Gubernemen yang lalu

disewakan berbagai bidang tanh kepada orang-orang swasta bukan Indonesia, diantara 1830 sampai 1870 adalah Gubernemen yang merupakan pengusaha yang terpenting dan Gubernemen ini menggunakan pekerjaan rodi5. Sanksi merupakan perlakuan tertentu yang sifatnya tidak menenakkan atau menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada pihak pelaku perilaku menyimpang6.

5

Imam Soepomo,1990,pengantar Hukum Perburuhan, hlm 22 Hhttp:/www.eprints.undip.ac.id.artikel oleh M.Herry Iindrawan.Diakses pada tanggal 30 maret 2014, jam 21.00 WIB

6


Sanksi semestinya diberikan sebanding dengan kualitas peyimpangan yang dilakukan. Pemberian hukuan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Biasanya pemberian hukuman dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam konteks kehidupan kantor biasanya pihak yang berwenang yaitu atasan, dalam konteks kehidupan sosial biasanya polisi dan pengadilan. Pemberian sanksi tidak boleh dilakukan sembarangan atau sesuka hati.

Pada

prinsipnya sanksi diberikan setimpal dengan kualitas kesalahan. Lembaga peradilan biasanya telah mengatur mekanisme pemberian hukuman. Fungsi dari sanksi ada beberapa, yaitu: 1. Menyadarkan pelakuan perilaku menyimpang sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang lagi. 2. Memberikan contoh kepada pihak yang tidak melakukan perilaku menyimpang, bahwa

bila

mereka

melakukan

perilaku

menyimpang

akan

mendapatkan

sanksi/hukuman7. Menurut Drs.Sudarsono pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahataan, hal ini diatur antar lain di dalam pasal 532 KUHPidana8. Pada tahun 2003, Pemerintah melalui kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) telah mengambil inisiatif untuk menjabarkan pokok-pokok etika dalam peraturan perundang dan diaplikasikan dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil9. Seleain dari penegasan sanksi dalam Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terdapat pula usaha pemerintah dengan nama KOPRI dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil. Pada umumnya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil ini

7

Sri Hartini dkk,2008,Hukum Kepegawaian,sinar grafika,Jakarta, hlm 144 W.J.S. Poerwadarminta,1986,Kamus Besar Bahasa Indonesia,Jakarta: Balai pusataka 9 Op.cit 8


merupakan perbuatan yang sering mengakibatkan masyarakat banyak. Sanksi itu terjadi karena adanya pelanggan yang di lakukan oleh beberapa pihak tertentu. B. Prosedur Pemberian Dan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Displin Pegawai Negeri Sipil Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil, badan atau Pejabat Administrasi Negara setelah mempelajari hasil lporan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus mengeluarkan keputusan (beschikking). Keputusan yang disarankan merugikan pegawai Negeri Sipil inilah yang menjadi permasalahan sengketa yang perlu mendapatkan penyelesaian secara adil10. Dalam hal menjatuhkan hukuman disiplin, keputusan hukuman yang ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum dan keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak dapat diajukan keberatan dan mengikat serta wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan, baik oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan keberatan ataupun oleh pejabat yang berwenang menghukum11. Pada dasarnya hak untuk membela kepentingan hukum, khusunya dalam hubungannya dengan Keputusan TUN telah dicantumkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh sesuatu Keputusan TUN berhak untuk mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi.

10 11

Ibid, hlm 16 Badan Kepegawaian Nasional,1984,pembinaan PNS,Badan Kepegawaian Nasional, Jakarta,hlm 221‐222


Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 6 memuat tingkat dan jenis hukuman disiplin, yaitu : 1. Hukum disiplin ringan terdiri dari: a. Teguran Lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. Hukuman disiplin sedang, terdiri dari: a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 ( satu) Tahun b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun. c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun 3. Hukuman disiplin berat, Terdiri dari: a. Penurunan pangkat pada setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun b. Pembebasan dari jabatan. c. Pemberhantian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri Sipil. d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri sipil. Namun untuk lebih menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan Peraturan Disiplin PNS, maka Pejabat Pebina Kepegawaian Pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah dapat mendelegasikan sebagian wewenang penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat lain di lingkungan masing-masing, kecuali mengenai hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidk atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang berpangkat.


Dalam negara perkembangannya, bahwa peran dan campur tangan langsung oleh admministrasi terhadap kehidupan masyarakat makin lama makin bertambah. Sejalan dengan itu, maka negara memberkan kekuasaan yang sangat besar kepada pejabat administrasi negaa. Untuk membatasi kekuatan daripada pejabat administrasi negara dan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat admnistrasi negara ada beberapa cara, antara lain ditempuh dengan pengembangan Peradilan Administrasi Negara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Badan dan Pejabat TUN dengan berbagai macam perbuatan faktual (materiale handelingen) dan keputusan hukum administratif (administrative rechthandelingen) yang merupakan perbuatan hukum administratif (administratief recht telijke besluiten). Macam-macam Keputusan Administrasi Penguasa berupa:12 1. Yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang faktual (materiale handelingen), contohnya membuat jalan; 2. Yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hukum (rechthandelingen), dibagi lagi atas: a. Perbutan-perbuatan hukum yang bersifat internal, b. Perbuatan-perbuatan hukum yang eksternal Perbuatan-perbuatan ekternal dibagi menjadi: 1) Perbuatan hukum perdata yang bersifat eksternal 2) Perbuatan hukum publik yang bersifat eksternal berupa: a) Terdiri atas beberapa pihak (seperti dalam perjanjian hukum publik yang dilakukan oleh pihak swasta), dan 12

Loc.cit, hlm 16


b) Bersifat sepihak Perbuatan hukum publik yang sepihak dibedakan menjadi: 1. Yang bersifat umum dalam arti abstrak-umum: a. Peraturan umum yang bersifat mengikat undang-undang; b. Keputusan administratif yang bersifat umum: segala macam bentuk perundang-undangan semu; c. Perencanaan-perencanaan. 2. Yang bersifat umum konkret, seperti keputusan administrasitif sedangkan yang merupakan norma konkret, misalnya larangan sepanjang jalan. 3. Yang bersifat individual-abstrak, seperti izin yang disertai syarat yang permanen sifatnya. 4. Yang bersifat individual konkret, dalam penetapan tertulis (beschikking), seperti SK.pengangkatan Pegawai. Keputusan hukum administratif merupakan perbuatan hukum administratif yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN melahirkan hubungan-hubungan hukum administratif. Telah diketahui bahwa perbuatan hukum administratif merupakan pernyataan kehendak Badan atau Pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi karena peraturan dasar yang menjadi sumber dari wewenang administratif mengahruskan badan atau pejabat tersebut untuk mengeluarkan keputusan administratif. Berdasarkan Pasal 1 Butiran 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 bahwa kepuusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat konkret, individual, dan final

yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.


Tata cara pemeriksaan Pegawai negeri Sipil yang apabila diduga melakukan pelanggaran diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980. Menurut Pasal 9 ayat (1) peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1980, sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu. Syarat yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan, yaitu teliti dan objekti, sehingga pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan13. Pemberian sanksi terhadapat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, yaitu14: 1. Sebelum menjatuhkan sanksi displin terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan secara lisan dan tulisan. Pemeriksaan ini bersifat tertutup hal ini dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 pasal 9 ayat (2) huruf a 2. Pemberian sanksi dapat dilakukan mendengarkan keterangan orang lain. Hal ini dijelaksan didalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 10. 3. Pemberian sanksi dapat dilakukan dengan cara pembwerian perintah oleh pejabat yang berwenang (atasan PNS yang disangkakan) agar dijalankan oleh bawahan yang bersangkutan. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 11. 4. Pejabat yang berwenang dan menghukum, memutuskan jenis hukum displin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran displin tersebut dengan menyebutkan pelanggarn Ddisplin apa yang dilakukan oleh PNS bersangkutan.

Dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah No.30

Tahun 1980 pasal 12.

13 14

Soekarno,1983,himpunan soal‐Jawab kepegawaian Negeri Sipil, Miswar,Jakarta,hlm 236 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980


5. Pemberian

sanksi

tersebut

sanksi/hukuman disiplin saja.

hanya

dijatuhkan

terhadap

satu

jenis

Hal ini dijelaskan didalam Peraturan

Pemerintah No.30 Tahun 1980 pasal 13. 6. Jenis pemberian sanksi/hukuman disiplin disampaikan secara lisan atau tulisan yang ditetapkan dalam surat keputusan dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang

yang dilakukan secara tertutup juga.

Dijelaskan didalam

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 14. Dari mekanisme pemberian sanksi pelanggaran disiplin tersebut, Pegawai negeri Sipil dapat mengajukan upaya hukum terhadap keputusan pemberian dan penjatuhan sanksi/hukuman displin, yaitu pengajuan keberatan, yang dilakukan hanya terhadap jenis pemberian sanksi/hukuman yang sedang dan yang berat dengan jangka waktu 14 hari sejak Pegawai Negeri yang bersangkutan menerima keputusan sanksi/hukuman disiplin secara tertulis yang membuat alasan-alasan dari keberatan tersebut. C. Asas-asas Hukum Administrasi Negara Tentang Pelanggaran Disiplin Asas-Asas Hukum Administrasi Negara Tentang Pelanggaran Disiplin selalu berhubungan dengan asas umum pemerintahan yang baik (goodgovernance) . Perlu diperhatikan tentang pergeseran konsepsi atau paradigma yang terkait dengan hal tersebut. Pemerintah wajib menyelenggarakan bestuurzorg (kesejahteraan umum) yang untuk itu pemerintahan diberi kewenangan untuk campur angan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Artinya pemerintahan disin dituntut untuk keadilan dan kemakmuran yangsalah satunya adalah melalui freies ermessen atau diskresi15.

15

Ridwan HR, 2006,hlm 241


Setiap bentuk campur tangan pemerintah itu pada dsarnya harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagai manifestasi dari asas legalitas yang menjadi sendi utama negara hukum. Sementara itu menurut Hafifah Sj.Sumarto munculnya konsep pemerintahan yang layak/baik (good governance) adalah berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya good governance atau asas-asas pemerintahan yang baik ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga good governance digunakan sebgai standar peraturan untuk mencapai pembagunan berkelanjutan dan berkeadilan, dan cenderung berorentasi pada pengentasan kemiskinan dalam sebuah negara. Konsep good governance mengemukakan menjadi paradigma tidak terlepas dari adanya konsep governance yang menurut sejarahnya pertama kali diadaptasi oleh parapraktisi dari lembaga pembagunan Internasional yang mengandung konotasi kinerja efektif terkait dengan management public dan masalah korupsi. Sementara itu menurut HR. Yang termasuk didalam asas-asas hukum administrasi adalah: 1) Asas Kepastian Hukum; 2) Asas Keseimbangan; 3) Asas Kesamaan dalam mengambil ke Putusan; 4) Asas beritndak cermat; 5) Asas motivasi untuk setiap keputusan; 6) Asas tidak mencapur adukkan kewenangan; 7) Asas permainan yang wajar; 8) Asas Keadilan dan Kewajaran;


9) Asas kepercayan dan menanggapi penghargaan yang wajar; 10) Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal; 11) Asas perlindungan atau cara hidup pribadi; 12) Asas kebijaksanaan; 13) Asas penyelenggaraan kepentingan umum.

D. Pandangan Hukum Administrasi Negara Tentang Sanksi Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Hukum Administrasi Negara Tentang beberapa perpuatan palanggaran erat kaitannya dengan hubungan antara hukum pidana dan HAN, keduanya terletak dalam bidang hukum publik. Namun, dalam hal Hukum Administrasi Negara, maka hukum pidana berfungsi sebagai hulprecht (hukum pembantu) bagi HAN, artinya setiap ketentuan dalam HAN selalu disertai sanksi pidana agar ketentuan HAN ini ditaati oleh masyarakat. Sebaliknya, peraturan-peraturan hukum didalam perundang-undangan administrasi dapat dimasukkan dalam lingkungan hukum pidana, misalnya, Undang-undang korupsi, Undang-undang Subversi. LARANGAN PNS 1. menyalahgunakan wewenang; 2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 3. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan /atau lembaga atau organisasi internasional; 4. bekerja pada perusahaan ,konsultan asing,atau lembaga swadaya masyarakat asing;


5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,menyewakan, atau meminjamkan barang – barang baik bergerak atau tidak bergerak,dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 6. melakukan kerjasama dengan atasan,teman sejawat, bawahan,atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan , atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan

dan/atau pekerjaannya;

9. bertindak sewenang – wenang terhadap bawahannya; 10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu

tindakan yang dapat

menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga nengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil

Presiden, DPR, DPD atau

DPRD dengan cara : a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.


13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara : a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan /atau b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama , dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkunagan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; 14. memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP surat keterangan tanda Penduduk sesuai aturan perundang-undangan; 15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b.

menggunakan fasilitas yg terkait dg jabatan dalam kegiatan kampanye;

c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluaraga, dan masyarakat.


Dalam perkembangannya, HAN mendesak hukum pidana, Contoh PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang pelanggaran displin Pegawai Negeri Sipil, pada prinsipnya hkum pidana mempunyai asas yang disebut geen straf zonder schuld (tak ada pidana tanpa kesalahan). Dalam hal ini yang menentukan seseorang itu bersalah atau tidak adalah hakim. Namun dalam melaksanakan Pppelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pejabat yang berwenang dapat melakukan sanctie tanpa bantuan hakim dengan alasan untuk memelihara kepentingan umum16. Pelaksanaan otonomi daerah kini memasuki tahapan baru setelah direvisinya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau lazim disebut UU Otonomi Daerah (Otda). Perubahan yang dilakukan di UU No. 32 Tahun 2004 bisa dikatakan sangat mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Secara garis besar, perubahan yang paling tampak adalah terjadinya pergeseran-pergeseran kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Tujuan pemberian otonomi tetap seperti yang dirumuskan saat ini yaitu memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah juga tidak lupa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi seperti pelayanan, pengembangan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam ikatan NKRI. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, diselenggarakan secara proporsional sehingga saling menunjang.

16

Loc.Cit.hlm 23


Upaya Administrasi dalam menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin: A. Keberatan Jenis hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah: 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 ( satu ) tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun yang dijatuhkan oleh : a. Pejabat struktural eselon 1 dan pejabat yang setara. b. Sekda/pejabat struktural eselon II Kab/kota kebawah/ setara Kebawah; c. Pejabat struktural Es II kebawah di Likungan Instansi Vertikal; d. Pejabat Es II kebawah di lingkungan Instansi Vertikal dan kantor perwakilan Provinsi dan unit setara dg sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK: B. Banding Adminstratif 1. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan PPK untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e. 2. Hukuman yang dijatuhkan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e. 3. Mengajukan banding administratif gaji tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.


4. Tidak akan banding administratif gaji mulai dihentikan terhitung mulai bulan berikut sejak hari 15 keputusan hukuman diterima. 5. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan atau upaya administratif tidak disetujui untuk pindah instansi. Administrasi Negara adalah gabungan jabatan-jabatan yang di bawah pimpinan pemerintahan melaksanakan bagian tertentu dari pekejaan pemerintah (overheidstaak), yakni bagian dari pekerjaan pemerintah yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif (pusat), dan badan-badan pemerintahan dari persekutuan hukum (rechtsgemeenschappen) yang lebih rendah daripada persekutuan hukum tertinggi dan yang diberi kekuasaan (wewenang) berdasarkan inisiatif sendiri (swatantra,otonomi) atau berdasarkan suatu pemerintahan dari pemerintahan pusat (medebewind) memerintah sendiri daerahnya (daerah swatantra, daaerah otonomi tingkat I, II, dan III).17 Kebijaksanaan akan menciptakan suatu kebijaksanaan, kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijaksanaan yang diusulkan tersebut dutunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangkaian mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Abdul Wahab, kebijakan itu diartikan pedoman untuk bertindak, dan dalam makna lain adalah suatu deklarasi mengnai suatu dasar pedoman bertindak. Ciri-ciri khusus yang melekat dalam kebijaksanaan Negara adalah : 1. Kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetlan, dan merupakan tindakan yang direncanakan. 17

E.Utrecht/Moh.Saleh Djindang,,Pengantar Hukum Adminstrasi Negara Indonesia, 1982,hlm 380


2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat ppemerintahan dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. 3. Kebijakan bersangkut-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. 4. Kebijakan negara mungkin bentuk positif, mungkin akan pula negatif.

Dalam

bentuknya yang positif, kebijakan negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintahan yang dimksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Dalam hal ini, kebijakan negara Khususnya mengenai PNS harus dapat dilaksanakan secara Komprehensif. Pada tahap penerapan atau pelaksanaan, perlu diadakan identifikasi terhadap kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat dengan mengadakan penelitian tentang pola-pola kekuasaan dan wewenang yang ada dalam masyarakat, baik yang resmi maupun tidak resmi. Dengan mengetahui kekuatan sosial tersebut, dapat dketahui unsur-unsur mana yang dapat melancarkan pembagunan dismping yang menghalangi pembagunan. Selain dari pola-pola kekuasaan dan wewenang diperlukan pengetahuan mengenai perubahan sosial dalam tahap penerapan akan menentukan perubahan kearah pembagunan. Hasil penelitian penerapan akan digunakan untuk tahap evaluasi agar dapat diberikan penelitian dalam aplikasinya. Dengan semakin berkembangnya konsep negara hukum di Indonesia, fungsi administrasi negara semakin vital. Sistem dan tujuan negara yang mendasari teori bernegara bangsa Indonesia kemudian dituangkan dalam hukum tertulis yang berhubungan dengan Hukum Administrasi. Tujuan Hukum Administrasi Negara diarahkan pada perlindungan hukum bagi rakyat dalam bentuk pembinaan, pengayoman, dan partisipasi.

Dalam

hubungannya dengan sumber daya manusia, didalam sistem administrasi pemerintahan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pegawai negeri dan masyarakat yang merupakan dua


organisasi aktivitas manusia yang memiliki tujuan yang sama, namun didalamnya terdapat perbedaan wewenang dalam pemerintahan. Dasar Hukum Administrasi berdasarkan Undangundangnya, adalah : 1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa kewajiban pegawai negeri sebagai berikut: a. Wajib setia, dan taat kepada pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintahan serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (pasal 4) b. Wajib menaati segala peraturan perundang-undanan yang berlaku dan melaksanakan tuga kedinasan yang dipercayakan kepadana dngan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawb (pasal 5) c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabaan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undangunadang (pasal 6).


Disamping kewajiban juga pasti ada hak-hak yang diperoleh oleh Pegawai Negeri sipil. Hak Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-undang No. 43 Tahun 1999 adalah :18 1. Hak memperoleh Gagi ( pasal 7) 2. Hak atas Cuti (pasal 8) 3. Hak atas Perawatan, tunjangan dan uang Duka (pasal 9) 4. Hak atas Pensiun (pasal 10)

Pegawai negeri mempunyai otoritas dan wewenang secara hukum, sedangkan masyarakat tidak memiliki wewenang sehingga hanya mengandalkan kerelaan berpartisipasi dalam lingkup publik agar tujuan kemasyarakat dapat terwujud. Hubungan antara Hukum Kepegawaian dengan Hukum Administrasi Negara adalah: 1. Objek Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan pemerintah. 2. Penyelenggaraan pemerintahan sebagian besar dilakukan oleh Pegawai Negeri. 3. Tugas dan wewenang Pegawai Negeri berupa public service dituangkan dalam Undang-undang No.43 Tahun 1999 pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan pembangunan. 4. Hubungan antara Pegawai Negeri dengan negara adalah hubungan dinas publik. 5. Sengketa kepegawaian merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Maka dari itu objek dari hukum administrasi negara, dilaksanakan oleh pegawai negeri. Jadi, objek hukum kepegawaian adalah hukum kepegawaian yang dipelajari dalam hukum administrasi negara, yaitu hukum yang berlaku bagi Pegawai Negeri.


Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia menyatakan secara resmi bahwa segenap pegawai dari bekas pemerintahan tentara pendudukan Jepang dengan sendirinya menjadi pegawai pemerintahan Republik Indonesia. Hukum Administrasi Negara telah mengatur segala hal mengenai aturan aturan untuk pejabat negara ini. Dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) tentang formasi PNS menyebutkan bahwa formasi

PNS secara nasional setiap tahun anngaran

ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara, setelah memperhatikan pendapat Menteri keuangan dan mempertimangkan kepala Badan Kepegawaian Nasional. Hukum Administrasi Negara juga menilai bahwa seorang pegawai negeri sipil harus memiliki etika agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti kebiasaan atau watak. Jadi, dalam hal ini etika merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seseorang atau sesuatu organisasi tertentu19. Dalam konteks organisasi administrasi publik atau pemerintahan, pola-pola sikap dan perilaku serta hubungan antara manusia dalam organisasi maupun hubungannya dengan pihak luar organisasi pada umumnya diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Etika bagi aparatur pemerintahan merupakan hal pening yang harus dikembangkan karena dengan adanya etika diharapkan mampu untuk membangkitkan kepekaan birokrasi pemerintahan dalam melayani kepentingan masyarakat.

19

Desi Fernanda,2003,Etika Organisasi Pemerintahan, Lembaga Adminstrasi Negara‐Republik Indonesia,Jakarta,hlm 2.


Pihak pemerintah mempunyai tugas-tugas terhadap masyarakat dengan melaksanakan sesuatu kebijakan lingkungan dalam bentuk wewenang20, yaitu: 1. Kekuasaan yuridis akan orang-orang pribadi 2. badan-badan hukum dan memberikannya kepada Pegawai Negeri hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat mereka pegang menurut hukum. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi negara, seorang Pegawai Negeri terikat dengan segala aturan hukum yang berlaku. Nilai-nilai etika yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil tercermin dalam kewajiban PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pegawai

negeri adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundangan. Bentuk kewajiban tersebut terakumulasi dalam bentuk sikap dan perilaku yang harus dijaga oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.

20

M.hadjon, dkk, hlm 39


BAB II : KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI PADA KANTOR BUPATI LHOKSEUMAWE (ACEH UTARA)

Recommend Documents