BAB II HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA

BAB II

HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA

A. Pengertian 1. Hukum Kesehatan Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama : keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi.18 Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.19 Leenen memberikan batasan hukum kesehatan, sebagai : seluruh ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan bidang pemeliharaaan kesehatan dan ketentuan-ketentuan dari bidang-bidang hukum lain seperti hukum pidana, perdata dan administrasi yang dapat diterapkan dalam hubungannya dengan pemeliharaan

18

Sudikno Mertokusumo., Mengenal Hukum suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 40. 19 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Universitas Sumatera Utara

kesehatan;

di

samping

itu

pedoman

internasional,

hukum

kebiasaan

danjurisprudensi yang ada kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan; juga hukum otonom, ilmu dan literatur, merupakan sumber hukum kesehatan.20 Dari anggaran dasar PERHUKI (Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia) dijelaskan, Hukum Kesehatan adalah : “Semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya.”21

Rumusan Tim Pengkajian Hukum Kesehatan BPHN Depkeh RI menyebutkan: “Hukum Kesehatan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban, baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan maupun dari individu atau masyarakat yang menerima upaya kesehatan tersebut dalam segala aspeknya yaitu aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan diperhatikan pula aspek organisasi dan sarana. Pedoman-pedoman medis internasional, hukum kebiasaan dan hukum otonom di bidang kesehatan, ilmu pengetahuan dan literatur medis merupakan pula sumber hukum kesehatan.”22

Rumusan dari Prof.Dr. Van Der Mijn adalah : “Health Law can bedefined as the body of rules that relates directly to the care for health as well as to the applications of general civil, criminal and administrative law. Medical law, study of the juridical relations to which the doctor is a party, is a part of health law” “(Hukum kesehatan dapat didefenisikan sebagai lembaga peraturan yang langsung berhubungan dengan perawatan kesehatan, sekaligus juga dengan penerapan hukum sipil umum, hukum pidana, hukum administrasi. Hukum kedokteran yaitu

20

Leenen, Pelayanan Kesehatan dan Hukum, (dalam) Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, hlm 27. 21 Amir Amri., Loc. Cit., hlm. 10. 22 Husein Kerbala., Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1967, hlm. 25.


ilmu tentang hubungan hukum dimana dokter adalah salah satu pihak, hukum kedokteran adalah bagian dari hukum kesehatan)”23

2. Pasien Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan patient dari bahasa Inggris. Patient diturunkan dari bahasa Latin yaitu patiens yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja pati yaitu menderita. Pasien adalah seorang yang menerima perawatan medis.24 Pasien adalah orang yang berdasarkan pemerikasaan dokter dinyatakan menderita mengidap penyakit baik di dalam tubuh maupun di dalam jiwanya. Dalam perkembangannya maka pasien juga diartikan secara luas yaitu termasuk juga orang yang datang kepada dokter hanya untuk chek-up, untuk konsultasi tentang sesuatu masalah kesehatan dan lain-lain.25 Senada dengan pengertian pedoman itu, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, pasal 1 ayat 10 disebutkan pengertian pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Menurut Surat Edaran yanmed No.YM.0204.3.5.2504 tahun 1997, pasien adalah penerima jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit baik dalam keadaan sehat maupun sakit.26

23

Ibid http://id.wikipedia.org/wiki/Pasien, diakses pada tgl 6 Juni 2013 25 Husein., Op. Cit.,hlm. 36 26 Pitono Soeparto.,dkk.,Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan, Airlangga University Press,Surabaya, 2006, hlm.42. 24


Dilihat dari cara perawatannya maka pasien dapat kita bedakan atas dua yaitu pasien opname dan pasien berobat jalan. Pasien opname adalah pasien yang memerlukan perawatan khusus dan terus menerus secara teratur serta harus terhindar dari gangguan situasi dan keadaan dari luar yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan penyakitnya, bahkan dapat menghambat kesembuhan pasien. Sedangkan pasien berobat jalan adalah pasien yang tidak memerlukan perawatan secara khusus di rumah sakit seperti pasien opname. Hal ini dikarenakan pasien yang berobat jalan itu hanyalah mengidap penyakit yang dianggap dokter tidak membutuhkan perawatan khusus dan untuk menjalani pengobatannya cukup datang pada dokter yang mengobatinya pada waktu-waktu tertentu saja.27 3. Tenaga Kesehatan dan Calon Tenaga Kesehatan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan pengertian tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari : 28 a. tenaga medis b. tenaga keperawatan c. tenaga kefarmasian d. tenaga kesehatan masyarakat e. tenaga gizi f. tenaga keterapian fisik

27

Husein., Loc. Cit., hlm 36-37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 2 ayat 1 28


g. tenaga keteknisian medis

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tenaga medis terdiri atas dokter dan dokter gigi.Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata “calon” dapat diartikan sebagai: a. orang yang akan menjadi b. orang yang dididik atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu c. orang yang diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu.29 Maka pengertian calon tenaga kesehatan dapat disebutkan adalah sebagai orang yang akan menjadi tenaga kesehatan, orang yang dididik atau dipersiapkan untuk profesi tenaga kesehatan, orang yang diusulkan atau dicadangkan supaya diangkat menjadi tenaga kesehatan. Maka dapat disimpulkan bahwa karena calon tenaga kesehatan belum menjadi tenaga kesehatan profesional tentu saja hak dan kewajiban yang diemban pun berbeda dengan kenyataan pastilah juga ada persamaan.

29

Deskripsi dari calon. http://www.kamusbesar.com/6239/calon, diakses pada 5

Juli 2013


4. Tindakan Medis Secara sederhana tindakan medis dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis atau dengan kata lain karena tenaga medis terdiri atas dokter dan dokter gigi maka dapat juga disebutkan bahwa tindakan medis adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. Tindakan medis adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasien berupa diagnostik atau terepeutik. Pengertian tindakan medis sendiri menurut Peraturan

Menteri

585/MEN.KES/PER/IX/1989

Kesehatan dan

(PERMENKES)

sebagaimana

telah

dicabut

Nomor dengan

(PERMENKES) Nomor 290/MEN.KES.PER/III/2008 dengan pengertian tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien. Dalam PERMENKES juga disebutkan bahwa tindakan invasif adalah tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh. Jadi, tindakan medis dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu : (1) penegakan diagnosa; (2) melakukan terapi (pengobatan); (3) melakukan tindakan invasif.30

5. Pelayanan Kesehatan Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif,

30

Drs. Amir Hamzah Pane ., Analisa Teoritis Kemungkinan Penerapan Daubert Standart Sebagai syarat Admisibilitas Keterangan Ahl Dalam Perkara Dugaan MALpraktek di Indonmesiai.,http://www.hukor.depkes.go.id/?art=52, diakses pada tgl 28 Juni 2013


preventif, kuratif maupun rehabilitataif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. pelayanan kesehatan preventif

adalah

suatu

kegiatan

pencegahan

terhadap

suatu

masalah

kesehatan/penyakit. Pelayanan kesehatankuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan

penderitaan

akibat

penyakit,

pengendalian

penyakit,

dan

pengendalian kecacatan agar kualita penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adlah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakatyang berguna untuk dirinya dan masyarakat semkasimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.31 B. Hak dan Kewajiban Pasien Secara umum hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya, sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas.32

31

Undang-undang Republik Indonesi Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sofyan Lubis., Mengenal Hak Konsumen dan Pasien, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 38 32


Sudikno Martokusumo dalm bukunya Mengenal Hukum Suatu Pengantar menyatakan bahwa dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.33 Janus Sidabalok dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yakni : 1) Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya. 2) Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. 3) Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain.34 Hak pasien sebenarnya merupakan hak yang asasi yang bersumber dari hak dasar individual dalam bisang kesehatan, the right of self determination.

33

SudiknoMartokusumo.,Op. Cit., hlm. 24 Janus Sidabalok.,Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Pertanggungjawaban menurut Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2006, hlm 18. 34


Meskipun sebenarnya sama fundamentalnya, hak atas pelayanan kesehatan sering dianggap lebih mendasar.35 Sementara hak pasien selalu dihubungkan dengan pemeliharaan kesehatan maka hak utama dari pasien tentunya adalah hak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan (the right to health core). Hak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu agar pasien mendapatkan upaya kesehatan, sarana kesehatan, dan bantuan dari tenaga kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan yang optimal.36 Dalam pandangan hukum, pasien adalah subjek hukum mandiri yang dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepantingan dirinya. Oleh karena itu adalh suatu hal yang keliru apabila menganggap pasien selalu tidak dapat mengambil keputusan karena sakit. Dalam pergaulan hidup normal sehari-hari, biasanya pengungkapan keinginan atau kehendak dianggap sebagi titik tolak untuk mengambil keputusan. Dengan demikian walaupun seorang pasien sedang sakit, kedudukan hukumnya tetap sama seperti orang sehat. Jadi, secara hukum pasien juga berhak mengambil keputusan terhadap pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadapnya, karena hal ini berhubungan erat dengan hak asasinya sebagai manusia. Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa keadaan mentalnya tidak mendukung untuk mengambil keputusan yang diperlukan.37

35

Danny Wiradharma.,Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Bina Rupa Aksara, Jakarta Barat, 1996, hlm. 56 36 Sofyan Lubis.,Loc. Cit. hlm 38 37 Bahder Johan Nasution.,Op. Cit., hlm 31-32


Berdasarkan dimensi kualitas layanan kesehatan maka harapan pasien sebagai konsumen pelayanan medis meliputi : a. Pemberian pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan b. Membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap tanpa membedakan unsur SARA c. Jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan d. Komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan primer38 Selain harapan tersebut terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh pasien, antara lain : a. Hak atas informasi, adalah hak untuk mendapatkan informasi dari dokter tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatannya, dalam hal terjadi hubungan dokter-pasien. Idealnya isi minimal informasi yang harus disampaikan, yaitu : 1) Diagnosis (analisis penyakit menurut pengetahuan kedokteran) 2) Risiko dari tindakan medis 3) Alternatif terapi, termasuk keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif terapi terapi 4) Prognosis (upaya penyembuhan) 5) Cara kerja dokter dalm proses tindakan medis 6) Keuntungan dan kerugian tiap alternatif terapi secara luas

38

Titik Triwulan Tutik., Op. Cit. hlm27


7) Semua resiko yang mungkin terjadi 8) Kemungkinan rasa sakit b. Hak atas persetujuan Dihubungkan dengan tindakan medis maka hak untuk menentukan diri sendiri diformulasikan dengan apa yang dikenal sebagai persetujuan atas dasar informasi (informed consent). Hak ini adalah hak asasi pasien untuk menerima atau menolak tindakan medis yang ditawarkan oleh dokter setelah dokter memberi informasi, seperti dalam pasasl 2 (1) Permenkes No. 585/1989 yang berbunyi “semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan” c. Hak atas rahasia kedokteran Keterangan yang diperoleh dokter dalam melaksanakan profesinya dikenal dengan nama rahasia kedokteran. Dokter berkewajiban untuk merahasiakanketerangan tentang pasien dan penyakit pasien. Kewajiban dokter ini menjadi hak pasien. Hak atas rahasia kedokteran adalah hak individu dari pasien. Hak individu akan dikesampingkan jika masyarakat menuntut. d. Hak atas pendapat kedua Kenyataan menjadi bukti kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat antar dokter pertama dan dokter kedua. Bisa saja seorang pasien diamdiam pergi sendiri ke dokter kedua tnap sepengetahuan dokter pertama. Yang dimaksud dengan pendapat kedua adalah adanya kerja sama antara dokter pertama dan kedua. Dokter pertama akan memberikan


seluruh hasil kerjanya kepada dokter kedua. Kerja sama ini bukan atas inisiatif pasien. Dengan dilembagakannya hak atas pendapat kedua ini sebagai hak pasien maka keuntungan yang didapat pasien sangat besar. Pertama, pasien tidak perlu mengulangi pemeriksaan rutin lagi. Kedua, dokter pertama dapat berkomunikasi dengan dokter kedua sehingga dengan keterbukaan dari para pakar yang setingkat kemampuannya dapat menghasilkan yang lebih baik. e. Hak untuk melihat rekam medik Membuat rekam medik menjadi kewajiaban dari dokter/rumah sakit sejak diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Rekam Medik Nomor 749a Tahun 1989. Pengertian rekam medik dalam Permenkes Nomor 749a Tahun 1989 disebutkan adalah berkas yang berisi cacatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Dalam pasal 2 ditetapkan bahwa setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan rawat jalan ataupun rawat inap wajib membuat rekam medik. Menurut Fred Ameln bahwa di dalam beberapa literatur hukum kesehatan disebutkan beberapa hak pasien, yaitu : 1. Hak atas informasi 2. Hak memberikan persetujuan 3. Hak memilih dokter


Setiap pasien memang berhak untuk memilih dokter yang ia percaya akan mampu untuk membantu menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Faktor kepercayaan ini sangat lah penting dalam hubungan dokter-pasien. Meskipun pada dasarnya setiap pasien berhak memilih pasien, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu maka hak memilih dokter ini tidak berlaku. Jadi dapat dikatakan bahwa hak memilih dokter ini bersifat relatif. Hak memilih dokter ini tidak berlaku apabila pasien merupakan seorang karyawan pada suatu perusahaan tertentu di mana perusahaan itu telah memilih seorang atau beberapa orang dokter sebagai dokter perusahaan. Tugas dokter ini melayani pengobatan terhadap karyawan-karyawan dari perusahaan tersebut yang sakit. Sehingga biaya pengobatan ditanggung perusahaan. Dalam keadaan posisi demikian apabila ia ingin menggunakan hak nya, pasien itu dapat mendatangi dokter lain yang ia sulai selain dokter yang telah ditunjuk oleh perusahaan. 4. Hak memilih rumah sakit Hal ini cukup penting karena apabila sesorang dirawat suatu rumah sakit yang ia sendiri tidak menyukai rumah sakit tersebut karena hal-hal tertentu, misalnya segi kebersihan yang kurang baik, suasana yang tidak menyenangkan maka tujuan pengobatan tidak akan tercapai. Kecocokan akan rumah sakit juga akan banyak membantu proses penyembuhan pasien karena pasien merah betah dan cocok sehingga semua peraturan rumah sakit maupun dokter akan ia laksanakan dengan suka rela. Separti hal nya dengan hak memilih dokter, maka hak memilih rumah sakit pun kadang-


kadang tidak dapat digunakan.miasalnya suatu perusahaan telah menjalin kontrak dengan suatu rumah sakit yang akan merawat semua karyawannya apabila sakit dan memerlukan perawatan. Dalam keadaan yang demikan apabila ada seorang karyawan perusahaan tersebut sakit maka hanya di rumah sakit itulah ia harus dirawat dengan biaya dari perusahaan. Dan apabila ia ingin rumah sakit lain maka biaya perawatan dan pengobatan berasal dari uang sendiri. 5. Hak atas rahasia kedokteran Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran adalah segala rahsia yang oleh pasien secara disadari atau tidak disadari disampaikan kepada dokter lain, segala sesuatu yang oleh dokter telah diketahuinya sewaktu mengobati dan merawat pasien. Pengecualian dari hak atas rahasia kedokteran ini adalah : a. Diatur oleh undang-undang, misalnya Undang-undang tenatng penyakit menular : dokter harus melapor kepada Kanwil Kesehatan tentang adanya penyakit menular itu. b. Pasien merupakan bahaya untuk umum atau orang lain, mislanya pasien yang menderita nightblindness. c. Diperoleh suatu hak sosial, misalnya perusahaan memberikan uang kepada orang yang tidak dapat bekerja karena penyakit tertentu. Hal ini didasarkan oleh keterang tentang penyakit yang berasal dari dokter. Ketiga pengecualian ini bersifat relatif, sedangkan pengeculian yang bersifat absolut adalah:


a.

Adanya izin dari pasien, artinya dengan adanya izin dari pasien maka dokter dapat menyampaiakn perihal rahasia kepada pihak lain yang sesuai dengan izin pasien tiu. Izin ini dapat diberikan secara lisan maupun tulisan.

b.

Pasien melakukan suatu tindakan tertentu sehingga dapat disimpulkanbahwa pasien tiu telah memberi izin. Misalnnya pasien masuk ke ruangan dokter bersama temannya sehingga ada kesan pasien telah mengizinkan dokter untuk melanggar rahasia kedokteran karena temannya itu mendengar semua keluhannya.

c.

Untuk kepentingan umum atau kepentingan yang lebih tinggi.

6. Hak menolak pengobatan Berdasarkan hak untuk menentukan diri sendiri, maka seorang pasien mempunyai hak untuk menentukan pakah ia akan menerima pengobatan atau menolak pengobatan yang akan menyembuhkan penyakitnya. 7. Hak menolak suatu tindakan medis tertentu Dalam hal ini pasien telah bersedia menerima pengobatan dari dokter namun ia menolak untuk suatu tindakan medis tertentu. Misalnya ia menolak untuk dioperasi, atau ia menolak untuk ditransfusi darah dari golongan tertentu. 8. Hak untuk menghentikan pengobatan Pada umumnya orang menghentikan pengobatan yang sedang dijalani karena sebab psikologis dan ekonomis. Alasan psikologis dimaksud adalah


bahwa psien telah tidak percaya lagi akan manfaat dari pengobatan tertentu bagi penyembuhan penyakitnya. Jadi passien telah mengambil jesimpulan bahwa diobati atau tidak diobati maka hasilnya sama saja, oleh karena itu menolak pengobatan adalah lebih baik. Sedangkan a;asn ekonomis dimaksud bahwa pasien sebenarnya ingin mendapatkan pengobatan atas dirinya, tapi karena ketiadaan keuangan yang mencukupi untuk membiayai pengobatan itu maka ia menghentikan pengobatan tersebut. Dalam prkatek sehari-hari, apabila pasien itu sedang menjalani opname di suatu rumah sakit haruslah mengisi suatu formulir tertentu yang menyatakan bahwa penghentian pengobatan itu atas dasar kemauan pasien sendiri dan buakn karena dipaksa oleh keluar oleh piahk rumah sakit. 9. Hak atas second opinion Apabila pasien ingin mendapatkan perbandingan terhadap keterangan dokter yang mengobatinya atau sekedar mendapatkan penjelasan dari dokter lain, maka ia dapat menghubungi dokter lain itu dengan sepengetahuan dokter yang mengobatinya untuk mendapat second opinion. 10. Hak melihat rekam medis (inzige rekam medis) Rekam medis atau rekam kesehatn yang merupakan terjemahan dari medical record adalah suatu lembaran yang berisi atau memuat keterangan mengenai riwayat penyakit, laporan pemerikasaan fisik, cacatan pengamatan terhadap penyakit dan lain-lain dari seorang pasien. Pasien mempunyai hak untuk mengetahui tentang dirinya dan penyakitnya


melalui rekam medis . Pada dasarnya lembaran rekam medis itu adalah milik rumah sakit sedangkan isinya merupakan milik pasien, sehingga pasien dapat memberikan kuasa pada orang lain yang ia kuasakan denagn surat kuasa khusus untuk melihat rekam medis nya apabila ia memerlukannya.39 Dalam Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter Dan Rumah Sakit menurut Surat Edaran Dirjen yanmed No.YM.02.04.3.5.2504 tahun 1997, dijabarkan tentang hak dan kewajiban pasien. Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai person. 1. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. 2. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur. 3. Pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran/kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi. 4. Pasien berhak memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan. 5. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.

39

Alfred A Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran dalam Husein Kerbala, Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 42-45


6. Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinis dan pendapat etiknya tanpa campur tangan dari pihak luar. 7. Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat. 8. Pasien berhak atas “privacy” dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. 9. Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi : - penyakit yang diterima - tindakan medis apa yang akan dilakukan - kemungkinan tersulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya - alternatif terapi lainnya - prognosisnya - perkiraan biaya pengobatan 10. Pasien berhak menyetujui/memberi izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. 11. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. 12. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. 13. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.


14. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. 15. Pasien berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. 16. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual.40 Pasien sebagai konsumen kesehatan memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti penelantaran. Pasien juga berhak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya. Dengan hak tersebut maka konsumen akan terlindungi dari praktik profesi yang mengancam keselamatan atau kesehatan.41 Hak pasien lainnya sebagai konsumen adalah hak untuk didengar dan mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan rumah sakit dan pelayanannya.42 Berbarengan dengan hak tersebut pasien juga mempunyai kewajiban, baik kewajiban secara moral maupun secara yuridis. Secara moral pasien berkewajiban memelihara kesehatannya dan menjalankan aturan-aturan perawatan sesuai

40

Pitono Soeparto.,Op. Cit.,hlm45-46 Titik Triwulan Tutik,. Op. Cit., hlm 30 42 Ibid., hlm 31 41


dengan nasihat dokter yang merawatnya. Beberapa kewajiban pasien yang harus dipenuhinya dalam pelayanan kesehatan adalah sebagi berikut : 1. Kewajiban memberikan informasi. 2. Kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan. 3. Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah dalam hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan. 4. Kewajiban memberikan imbalan jasa. 5. Kewajiban memberikan ganti-rugi, apabila tindakannya merugikan dokter atau tenaga kesehatan.43 Kewajiban

pasien

menurut

Surat

Edaran

Dirjen

yanmed

No.YM.02.04.3.5.2504 tahun 1997 adalah sebagai berikut : 1. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk menaati segala peraturan dan tatatertib rumah sakit. 2. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala intruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya. 3. Pasien

berkewajiban

memberikan

informasi

dengan

jujur

dan

selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat. 4. Pasien

dan/atau

penanggungnya

berkewajiban

untuk

melunasi

semuaimbalan atas jasa pelayanan rumah sakit/dokter. 5. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuat.44

43

Bahder Johan Nasution., Op. Cit hlm 34


Menurut Alfred yang menjadi kewajiban pasien adalah : 1. Memberikan informasi sekengkapnya perihal penyakitnya kepada dokter. 2. Mematuhi nasehat dokter. 3. Menghormati privasi dokter yang mengobatinya (menyimpan rahasia dari dokter yang mengobatinya). 4. Memberi imbalan jasa45 Selain itu menurut Alfred A Ameln dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Kedokteran lebih luas dijelaskan yang menjadi kewajiban pasien antara lain : 1. Pasien wajib memberi keterangan informasi sebanyak mungkin tentang penyakitnya. Kewajiban ini dapat dikaitkan dengan “itikad baik” pasien. Pasien mempunyai kewwjiban untuk menyampaikan informasi tentang tindakan-tindakan apa saja yang telah ia lakukan dalam menangani penyakitnya itu. Informasi pasien merupakan salah satu sumber yang dapat digunakan oleh dokter untuk menegakkan diagnosa terhadap penyakit pasien dan diagnosa ini pula yang wajib disampaikan oleh dokter kepada pasien beserta terapi terbaik yang akan diterapkan. 2. Pasien wajib menaati petunjuk dan instruksi dokter. Dalam upaya menerapkan terapi pada penyakit pasien maka selain dokter, pasien tersebut telah menunjukkan pula keinginannnya untuk segera sembuh.

44

Pitono Soeparto.,Op. Cit.,hlm 46 Fred Ameln, (Hukum Kesehatan suatu Pengantar) dalam Veronica Komalawati, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm 96-97 45


Petunjuk dari dokter kepada pasien dapat berupa perintah atau berupa larangan. 3. Pasien wajib menaati peraturan rumah sakit (hal ini berlaku juga terhadap keluarga pasien dan rumah sakit). Dalam rangka memberi sarana perawatan untuk kesembuhan pasien maka rumah sakit memberi aturan/peraturan. Dan peraturan tata tertib yang dibuat itu harus dipahami dan ditaati oleh pasien dan keluarga pasien. Aturan tentang jadwal besuk bagi pasien yang sedang diopname tidak lain untuk menunjang upaya penyembuhan pasien, karena pasien itu membutuhkan istirahat yang cukup. 4. Pasien wajib meberikan imbalan jasa kepada dokter. Hal ini dapat dikaitkan dengan fungsi sosial seorang dokter dalam masyarakat sehingga di sini dapat diharapkan suatu imbalan jasa yang tidak selalu sesuai dengan jasa yang telah diberikan oleh dokter, tetapi tentu pula dokter memperhatikan status sosial ekonami pasien, terutama pasien dengan status ekonomi yang rendah. 5. Pasien atau keluarganya wajib melunasi biaya rumah sakit. Saat pasien dirawat di rumah sakit maka rumah sakit mengeluarkan sejumlah biaya yang jumlahnya tidak sedikit. Pengeluaran tersebut harus segera ditutupi dengan biaya yang dibebankan kepada pasien yang bersangkutan atau yang menanggungnya. Hal ini merupakan hal yang wajar karena rumah


sakit pun harus mempersiapkan pengeluaran lain untuk berikutnya di samping untuk membayar gaji para karyawannya.46 Menurut Bahder Johan Nasution yang menjadi kewajiban pasien adalah : 1. Kewajiban memberikan informasi. 2. Kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan 3. Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah dalam hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan. 4. Kewajiban memberikan imbalan jasa. 5. Kewajiban memberikan ganti-rugi apabila tindakannya merugikan dokter atau tenaga kesehatan.47 Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menjadi hak dan kewajiban pasien adalah : Pasal 52 Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak : a. Mendapat penjelasan secara lengkaptentang tindakan medis sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; c. Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; d. Menolak tindakan medis; dan e. Mendapat isi rekam medis. Pasal 53 Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban : a. Memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya; b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau doketr gigi;

46

Alfred A Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran dalam Husein Kerbala, Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 45 47 Bahder., Op. Cit.,hlm. 34


c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

C. Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan

Secara mudah dapat dikatakan bahwa, hak-hak pasien dalam kontrak terapeutik merupakan kewajiban-kewajiban dokter , sedangkan hak-hak dokter dalam kontrak terapeutik merupakan kewajiban–kewajiban pasien. Namun tidak berarti bahwa kewajiban-kewajiban dan hak-hak dokter itu terbatas pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban pasien tersebut.48 Hak-hak dokter karena adanya perjanjian terapeutik adalah sebagi berikut : 1. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. 2. Hak untuk menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika. 3. Hak atas informasi yang lengkap dan jujur dari pasien tentang keluhan yang diderita. 4. Hak atas imbalan jasa dari pelayananan kesehatan yang telah diberikan. 5. Hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien jika pasien tidak mau menuruti nasihat yang diberikannya atau berkembangnya hubungan yang tidak baik dengan pasien.

48

Veronica Komalawati, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 97


6. Hak atas itikad baik dari pasien dalam pelaksanaan perjanjia terapeutik. 7. Hak untuk diperlakukan adil dan jujur. 8. Hak atas privacy.49 Berdasarkan pada perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dokter juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengemban profesi. Hak-hak dokter sebagai pengemban profesi dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Hak memperoleh informasi yang selangkap-lengkapnya dan sejujurjujurnya dari pasien yang akan digunakannya bagi kepentingan diagnosis maupun terapeutik. 2. Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikannya kepada pasien. 3. Hak atas itikad baik dari pasien atau keluarganya dalam melaksanakan transaksi terapeutik. 4. Hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikan. 5. Hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya.50

49

Y.A Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm.17 50 Bahder Johan Nasution..,Op. Cit.,hlm.34-35


Hak dokter di rumah sakit adalah sebagai berikut : 1. Dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. 2. Dokter berhak untuk bekerja menurut stnadar profesi serta berdasarkan hak otonomi (seorang dokter, walaupun berstatus hukum sebagai karyawan rumah sakit, namun pemilik atau direksi rumah sakit tidak dapat

memerintah

untuk

melakukan

sesuatu

tindakan

yang

menyimpang dari stnadar profesi atau keyakinannya) 3. Dokter berhak untuk menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. 4. Dokter berhak menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien apabila misalnya hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk sehingga kerja sama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi, kecuali untuk pasien gawat darurat dan wajib menyerahkan pasien kepada dokter lain. 5. Dokter berhak atas privacy. Berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien dengan ucapan atau tindakan yang melecehkan atau memalukan. 6. Dokter berhak mendapat informasi lengkap dan jujur dari pasien yang dirawatnya atau dari keluarganya. 7. Dokter berhak atas informasi atau pemberitahuana pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya.


8. Dokter berhak untuk diperlakukan adil dan jujur baik oleh rumah sakit maupun oleh pasien. 9. Dokter berhak untuk mendapatkan imbalan atas jasa profesi yang diberikannya berdasarkan perjanjian dan atau ketentuan/peraturan yang berlaku di rumah sakit tersebut.51 Di samping hak-hak tersebut dokter juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika diperhatikan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I.No. 34 Tahun 1983, di dalamnya terkandung beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dokter di Indonesia. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi : 1. Kewajiban umum; 2. Kewajiban terhadap penderita; 3. Kewajiban terhadap teman sejawatnya; 4. Kewajiban terhadap diri sendiri.52 Berpedoman pada isi rumusan kode etik kedokteran tersebut, Hermien Hadiati Koeswadji mengatakan bahwa secara pokok kewajiban dokter dapat dirumuskan sebagi berikut : 1. Bahwa ia wajib merawat pasiennya dengan cara keilmuan yang ia miliki secara adekuat. Dokter dalam perjanjian tersebut tidak menjanjikan menghasilkan satu resultaat atau hasil tertentu, karena apa

51 52

Pitono Soeparto.,Op. Cit. hlm. 46-47 Bahder Johan Nasution., Op. Cit.,hlm. 35


yang dilakukannya itu merupakan upaya atau usaha sejauh mungkin sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Karenanya bukan merupakan inspanningverbittenis. Ini berarti bahwa dokter wajib berusaha hatihati dan kesungguhan (met zorg eh inspanning) menjalankan tugasnya. Perbedaan antara resultaat-verbitenis dengan inspanningsverbitenis ini yakni dalam hal terjadi suatu kesalahan. 2. Dokter wajib menjalankan tugasnya sendiri (dalam arti secara pribadi dan bukan dilakukan oleh orang lain) sesuai dengan yang telah diperjanjikan, kecuali apabila pasien menyetujui perlu adanya seseorang yang mewakilinya (karena dokter dalam lafal sumpahnya juga wajib menjaga kesehatannya sendiri) 3. Dokter wajib memberi informasi kepada pasiennya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit atau penderitanya. Kewajiban

dokter

ini

dalam

hal

perjanjian

perawatan

(behandelingscontract) menyangkut dua hal yang ada kaitannya dengan kewajiban pasien.53 Kewajiban yang diemban dokter dalam perjanjian terapeutik adalah sebagai berikut : 1. Kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, yaitu dengan cara melakukan tindakan medis dalam suatu

53

Ibid., hlm.35-36


kasus yang konkret menurut ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu medis dan pengalaman. 2. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien, antara lain rahasia atas kesehatan pasien bahkan setelah pasien meninggal dunia. 3. Kewajiaban utnuk memberikan informasi pada pasien dan/atau keluarganya tentang tindakan medis yang dilakukan dan resiko yang mungkin terjadi akibat tindakan medis tersebut. 4. Kewajiban untuk merujuk pasien untuk berobat ke dokter lain yang mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan. 5. Kewajiban untuk memberikan pertolongan dalam keadaan darurat sebagai tugas perikemanusiaan. 6. Kewajiban untuk membuat rekam medis yang baik dan secara berkesinambungan. 7. Kewajiban yang berhubungan dengan tujuan ilmu kedokteran, termasuk kewajiban untuk secara terus-menerus menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan di bidang ilmu kedokteran. 8. Kewajiban yang berhubungan dengan prinsip keseimbangan.54 Kewajiban dokter di rumah sakit menurut Surat Edaran yanmed No.YM.0204.3.5.2504 tahun 1997 adalah sebagai berikut :

54

Y.A.Triana Ohoiwutun., Op. Cit.,hlm.17-18


1. Dokter wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan antara dokter tersebut dengan rumah sakit. 2. Dokter wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan menghormati hak-hak pasien. 3. Dokter wajib merujuk pasien ke dokter lain/rumah sakit lain yang mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik, apabila ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. 4. Dokter wajib memberikan kesempatan pada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. 5. Dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia. 6. Dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya. 7. Dokter wajib memberikan informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan

medis

yang

bersangkutan

serta

resiko

yang

dapat

ditimbulkan. 8. Dokter

wajib

membuat

rekam

medis

yang

baik

secara

berkesimabungan berkaitan dengan keadaan pasien. 9. Dokter wajib terus menerus menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.


10. Doketr wajib memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya. 11. Dokter wajib bekerja sama dengan profesi dan pihak lain yang terkait secara timbal balik dalam memberikan pelayanan kepada pasien. 12. Dokter wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah sakit.55 Di samping itu ada beberapa perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh dokter karena perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan etik kedokteran. Perbuatan atau tindakan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut : 1. Melakukan suatu perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri. 2. Ikut serta dalam memberikan pertolongan kedokteran dalam segala bentuk, tanpa kebebasan profesi. 3. Menerima uang selain dari imbalan yang layak sesuai dengan jasanya, meskipun dengan sepengetahuan pasien atau keluarga.56 Dengan demikian jika diperhatikan isi kode etik kedokteran tersebut dapat disimpulkan bahwa: Kode etik kedokteran mengandung tuntutan agar dokter menjalankan profesinya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Apalagi sebagian besar dari masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan beluk memiliki pengertian yang cukup tentang cara memelihara kesehatan. oleh karena itu, upaya

55 56

Pitono Soeparto.,Op. Cit.,hlm.47-48 Bahder Johan Nasution..,Op. Cit., hlm 36


untuk memberikan bimbingan dan penerangan kepada masyarkat tentang kesehatan, merupakan salah satu tugas dokter yang tidak kalah pentingnya dari pekerjaan penyembuhan. Malahan tugas dokter tidak terbatas pada pekerjaan kuratif dan preventif saja, jabatan profesi dokter lebih-lebih di pedesaan sebetulnya meliputi semua bidang kegiatan masyarakat, artinya dokter harus ikut aktif dalam kegiatan sosial dan kemuanusiaan.57 Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juga disebutkan yang menjadi hak dan kewajiban dokter. Hak dokter : 1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. 2. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. 3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. 4. Menerima imbalan jasa. Kewajiban Dokter : 1. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur serta kebutuhan medis.

57

Ibid.,hlm.36-37


2. Apabila tidak tersedia alat kesehatan atau tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan/pengobatan, bisa merujuk pasien ke dokter/sarana kesehatan lain yang mempunyai kemampuan lebih baik. 3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia. 4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang mampu melakukannya. 5. Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Atas dasar hal tersebut jika motivasi seorang dokter dalam bekerja karena uang dan kedudukan, dokter tersebut dapat digolongkan dalam motivasi rendah. Jika dokter cenderung untuk bekerja sedikit dengan hasil banyak, dokter yang bersangkutan akan tergelincir untuk melanggar kode etik dan sumpahnya. Sebaliknya jika motivasi nya berdasarkan pada keinginan untuk memenuhi prestasi, tanggung jawab dan tantangan dari tugas itu

sendiri, akan mudah

baginya untuk menghayati dan mengamalkan kode etik dan smupahnya. Di samping itu dia senantiasa akan melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi serta meningkatkan keterampilannya sehingga kemampuan untuk melaksanakan tugasnya tidak perlu disangsikan lagi.58

58

Ibid., hlm 37


BAB II HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA

Recommend Documents