BAB II DESKRIPSI SINGKAT OBJEK PENELITIAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Humbang Hasundutan terletak antara 2o1' - 2o 28' Lintang Utara dan 98o10o - 98o58' Bujur Timur 18. Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk pada 28 Juli 2003 yang beribukota di Doloksanggul. Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai luas sebesar 251.765,93 Ha. Kondisi fisik kabupaten ini berada pada ketinggian 330-2.075 meter dpl. Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari 10 Kecamatan dan 144 Kelurahan/Desa. Menurut data sensus penduduk pada tahun 2010 penduduk nya berjumlah 171.687 jiwa. Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan berbatasan dengan : •
Sebelah Utara : Kabupaten Samosir
•
Sebelah Timur : Kabupaten Tapanuli Utara
•
Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Tengah
•
Sebelah Barat : Kabupaten Pakpak Bharat
Mayoritas penduduk Humbang Hasundutan adalah petani. Komoditas pertanian terbesar adalah kopi dengan luas panen 9.246 Ha dan produksi 6.461 ton (Humbang Hasundutan Dalam Angka 2007). Perkebunan kopi terdiri dari 48.45%
18
http://www.humbanghasundutankab.go.id/ Diakses pada tanggal 08 Juli 2014 jam 13.14 WIB
luas lahan pertanian dan perkebunan.Selain kopi, kabupaten ini juga kaya dengan kemenyan. Dengan luas panen 5.235 Ha menghasilkan 1.278 ton. Luas lahan kemenyan mencapai 23,16% 19. Komoditas lainnya adalah karet, kulit manis, kemikir, coklat, kelapa sawit, aren, kelapa, tebu, jahe, cengkeh, jangung dan andaliman. Potensi ekonomi lain di kabupaten Humbang Hasundutan adalah pembangkit listrik. Terdapat 10 lokasi air terjun yang dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik. Air terjun dengan ketinggian jatuh tertinggi adalah Aek Sipang dengan ketinggian 125 meter. Berikutnya adalah Sipulak (75 m), Sisira (75 m), Simarhilang (50 m), dan lain-lain. Sebanyak 4 air terjun ini berada di satu desa yakni Sijarango (Janjimatogu), Kecamatan Pakkat.
Gambar 2.1 Peta Kabupaten Humbang Hasundutan *Sumber : Pofil Kabupaten Humbang Hasundutan 19 http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Humbang_Hasundutan Diakses pada tanggal 08 Juli 2014 jam 13.14 WIB
2. Kecamatan Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul terletak 1622 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan luar wilayah 20.930 Ha. Kecamatan Doloksanggul terdiri dari 27 Desa dan 1 Kelurahan. Kecamatan Doloksanggul terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut : •
Sebelah Timur : Desa Siponjot (Silaban) Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.
•
Sebelah Selatan : Desa Hutatinggi, Sirang Gitgit Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara.
•
Sebelah Barat : Desa Sibuluan Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan.
•
Sebelah Utara : Desa Marade, Sipituhuta, Aeknauli I, Aeknauli II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan.
Jumlah penduduk Kecamatan Doloksanggul berdasarkan sensus penduduk bulan Mei tahun 2013 sebanyak 48.512 jiwa yang terdiri dari : Tabel 2.1 Jumlah penduduk Kecamatan Dolosanggul Berdasarkan Jenis kelamin No
Jenis Kelamin
Jumlah
1
Laki-Laki
23.995 Jiwa
2
Perempuan
24.517 Jiwa
Jumlah (Total)
48.512 jiwa
*Sumber : Profil Kecamatan Doloksanggul Table 2.2 Luas wilayah dan jumlah dusun di Kecamatan Doloksanggul No
Nama Desa
Luas(Ha)
Jumlah Dusun
1
Sirisirisi
538,19
3
2
Sileang
1,778,44
4
3
Bonani Onan
196,37
3
4
Simarigung
848,94
3
5
Janji
162,64
2
6
Sihite I
185,15
3
7
Purbadolok
974,48
3
8
Pasaribu
256,19
6
9
Pakkat
1,123,63
3
10
Lumbantobing
187,36
2
11
Lumban Purba
984,88
3
12
Matiti I
601,32
3
13
Sosorgonting
828,92
3
14
Pariksinomba
1,149,13
3
15
Purba Manalu
1,161,81
3
16
Silaga-laga
750,4
3
17
Hutagurgur
944,79
4
18
Sosortolong Sihite III
743,76
3
19
Simangaronsang
793,81
4
20
Hutabagasan
815,21
3
21
Matiti III
798,68
3
22
Sampean
1,194,23
2
23
Aeklung
751,06
4
24
Sihite II
561,09
3
25
Saitnihuta
840,64
4
26
Sosortambok
605,77
2
27
Kelurahan
Pasar 151,56
8
Doloksanggul 28
Hutaraja
1,001,08
3
Jumlah
20,929,53
93
*Sumber : Profil Kecamatan Doloksanggul
Bagan 1 Struktur Organisasi Kecamatan Doloksanggul
*Sumber : Profil Kecamatan Doloksanggul. 3. Desa dan Pemerintah Desa Pasca reformasi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi salah satu sasaran reformasi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus mengatur Daerah Otonom dan Desa yang kemudian di revisi kembali melalui
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta diubah kembali menjadi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 ini adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang meiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 72 Tahun 2005, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota; d. Urusan pemerintahan lainya yang oleh peraturan perundang undangan diserahkan kepada desa. Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa terdiri dari kepala desa beserta perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa. Kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya
disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada BPD kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok peratanggung jawaban namun tetap memberikan kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban yang dimaksud. Pemerintahan
Desa
terdiri
dari
pemerintahan
Desa
dan
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam hal ini pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjalankan roda-roda pemerintah Desa seperti pembuatan dan melaksanakan peraturan Desa anggaran dan pendapatan Desa dan keputasan Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Bab XI tentang Desa pasal 200 ayat 1. Di dalam Desa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa akan ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh BPD dan dilantik oleh Bupati. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan
desa yang mempunyai
kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa mempunyai wewenang yang diatur dalam PP No.72 Tahun 2005 pasal 14 ayat 2 :
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. b. Mengajukan rancangan peraturan Desa. c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. e. Membina kehidupan masyarakat Desa. f. Membina perekonomian Desa. g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan. i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kepala Desa juga mempunyai hak sebagaimana diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 3 sebagai berikut : a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa. b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa. c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejajar dengan Pemerintahan Desa dimana BPD merupakan mitra kerja dalam Pemerintahan Desa dan memiliki kedudukan sejajar dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini membuat BPD bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 35 BPD mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa. c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan f. Menyusun tata tertib BPD.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 37 ayat 1 BPD mempunyai hak sebagai berikut : a. Mengajukan rancangan peraturan desa. b. Mengajukan pertanyaan. c. Menyampaikan usul dan pendapat. d. Memilih dan dipilih, dan e. Memperoleh tunjangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 37 ayat 2 BPD mempunyai kewajiban dalam penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai berikut : a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan. b. Melaksanakan
kehidupan
demokrasi
dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa. c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. e. Memproses pemilihan Kepala Desa. f. Mendahulukan
kepentingan
kelompok dan golongan.
umum
diatas
kepentingan
pribadi,
g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan. Dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 pasal 210 keanggotaan BPD adalah sebagai berikut : a. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. b. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. c. Masa jabatan BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya, dan d. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam peraturan Daerah (Perda) yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP). BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang dimana mempunyai kedudukan dalam pembangunan masyarakat Desa. BPD mempunyai tugas dalam meberikan pendapat dan pertimbangan terhadap Pemerintahan Desa dalam menyangkut kepentingan Desa dan masyarakat Desa, dan dapat disimpulkan bahwa BPD sebagai perwujudan dalam demokrasi di Desa sebagai berikut :
a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hiudp dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Pemerintahan Desa. c. Pengawasan,
yaitu
meliputi
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
Peraturan Desa, APDes,serta Keputusan Desa. d. Menampung
aspirasi
masyarakat
desa,
yaitu
menangani
dan
menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat desa kepada aparatur Pemerintahan Desa. 4. Peraturan Desa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa yang wajib dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah sebagai berikut : a. Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa; b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD); d. Peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa;
e. Peraturan desa tentang pembentukan Badan Milik Usaha Desa, apabila pemerintah desa membentuk BUMD; f. Peraturan desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama; g. Peraturan desa tentang Lembaga Kemasyarakatan. Selain peraturan desa yang wajib dibentuk seperti tersebut diatas, pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan perundang-undangan lainya yang sesuai dengan kondisi sosial budaya stempat, antara lain: a. Peraturan desa tentang pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa; b. Peraturan desa tentang penetapan yang berhak menggunakan hak Pilih dalam pemilihan kepala desa; c. Peraturan desa tentang penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa; d. Peraturan desa tentang pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa; e. Peraturan desa tentang penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan
fungsi
sumber-sumber
kekayaan desa; f. Peraturan desa tentang pungutan desa.
pendapatan
dan
5. Desa Sirisirisi Desa Sirisirisi terletak di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas wilayah 538,19 Ha dan mempunyai lahan pemukiman 30,106 Ha. a. Letak Wilayah Desa Sirisirisi Secara geografis Desa Sirisirisi terletak di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Ketinggian Desa ratarata 1.300 di atas permukaan laut (dpl) dan rata-rata suhu sekitar 27 – 30 °C dengan kategori daerah dingin/sejuk. Secara administratif Desa Sirisirisi terdiri dari (3) Dusun yang terdiri dari Dusun I, Dusun II dan Dusun III dengan batas-batas sebagai berikut : •
Sebelah Utara : Desa Simangaronsang
•
Sebelah Selatan : Desa Bonanionan, Desa Sihite I dan Desa Pasaribu
•
Sebelah Barat : Desa Hutaraja, Desa Bonanionan
•
Sebelah Timur : Desa Janji, Desa Bonanionan
b. Jumlah Penduduk Desa Sirisirisi Jumlah penduduk Desa Sirisirisi pada tahun 2014 sebanyak 2.267 jiwa dengan komposisi penduduk Laki-laki sebesar 1.129 jiwa dan komposisi penduduk perempuan sebesar 1.136 jiwa. Hal ini penting untuk dipertimbangkan,
karena penduduk merupakan subjek dan sasaran dalam proses pelayanan oleh pemerintah desa. 1. Jumlah penduduk Desa Sirisirisi berdasarkan jenis kelamin Table 2.3 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun
2014
Laki-laki (jiwa)
1.129
Perempuan (jiwa)
1.136
Total (jiwa)
2.267
*Sumber : Profil Desa Sirisirisi Menurut data statistik tahun 2014 di Desa Sirisirisi diketahui bahwa jumlah penduduk 2.267 jiwa. Jika dilihat dari faktor jenis kelamin, maka penduduk Desa Sirisirisi terdiri dari 1.129 jiwa laki-laki dan 1.136 jiwa perempuan. Dengan demikian komposisi penduduk Desa Sirisirisi jumlah perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. 2. Jumlah penduduk Desa Sirisirisi berdasarkan pekerjaan Tabel 2.4 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan No
Mata Pencaharian
Jumlah (jiwa)
1
Petani
493
2
Karyawan Swasta
89
3
Karyawan Honorer
10
4
Karyawan BUMN
7
5
PNS
78
6
Pedagang
12
7
Guru
19
*Sumber : Profil Desa Sirisirisi Wilayah Desa Sirisirisi tergolong mayoritas petani karena mempunyai lahan pertanian yang sangat luas. Sebagian besar penduduk Desa Sirisiri bekerja sebagai karyawan swasta, karyawan honorer dan karyawan BUMN. Sedangkan yang lainnya bekerja sebagai pedagang dan hanya sebagian kecil yang berprofesi PNS dan guru. 3. Jumlah penduduk Desa Sirisirisi berdasarkan tingkat pendidikan Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan dan pelayanan di desa. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sirisirisi mulai dari
yang tidak sekolah sampai dengan perguruan tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.5 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan No
Tingkat Pendidikan
Jumlah (jiwa)
1
Belum/Tidak Pernah Sekolah
476
2
SD
336
3
SMP
660
4
SMA
610
5
D1/D2/D3
175
6
S-1
10
Total -
2267
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sirisirisi Pemerintahan Desa Sirisirisi memiliki struktur organisasi sebagai berikut: Bagan 2 Struktur Pemerintahan Desa Sirisirisi KEPALA DESA RADEN SIMAMORA
SEKRETARIS DESA PUNGUAN PURBA NIP. 19680422010115
KAUR PEMBANGUNAN
KAUR PEMERINTAHAN
KAUR UMUM
PARASIAN SIMAMORA
MULLER PURBA
SABAR SIMAMORA
KEPALA DUSUN I
KEPALA DUSUN II
KEPALA DUSUN III
MARIPIN PURBA
SARIAMAN SIMAMORA
HERBET SIMAMORA
*Sumber : Profil Desa Sirisirisi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa dimana Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa adalah lembaga perwujudan demokrasi
dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
sebagai
unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata kerja Pemerintahan Daerah dengan Desa yang dimana Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan Pemerintahan
yang
dilimpahkan
Bupati
melalui
Camat
dan
laporan
pertanggungjawaban Desa harus di laporkan kepada Bupati melalui Camat.
7. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Sirisirisi Berdasarkan keputusan Camat Doloksanggul Nomor 125/DS/2013 tentang pengesahan dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sirisirisi Kecamatan Doloksanggul periode 2014-2019. Adapun struktur organisasi BPD Sirisirisi adalah sebagai berikut : Bagan 3 Struktur BPD Desa Sirisirisi
* Sumber : Profil Desa Sirisirisi
