BAB II DESKRIPSI PENELITIAN. untuk melindungi hak-hak asasi manusia.gagasan tentang negara berdasarkan hukum

BAB II DESKRIPSI PENELITIAN II.1. NEGARA HUKUM II.1.1 Pengertian Negara Hukum Teori berdirinya negara berdasar atas hukum sudah dikenal sejak abad V SM atau pada zaman Yunani Kuno.Adanya negara berdasarkan hukum adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia.Gagasan tentang negara berdasarkan hukum mengalami peningkatan sejak abad XV sampai abad XVIII.Gagasan tentang negara hukum dipelopori oleh Immanuel Kant yang dianggap sebagai pelopor yang paling berjasa dalam meletakkan gagasan tentang negara hukum murni atau negara hukum formal 21. Menurut Immanuel Kant, terdapat empat prinsip tentang ciri negara hukum, yaitu: 1.Pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia 2.Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia 3.Pemerintahan berdasarkan hukum 4.Pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia 22. Teori Immanuel Kant tentang negara hukum formal menjadikan negara bersifat pasif.Artinya tugas negara hanya mempertahankan keamanan dan ketertiban saja, atau dapat juga dikatakan bahwa negara hanya sebagai penjaga malam.Akan

21

Budiyanto. 2000. Dasar-dasar ilmu tata Negara.Jakarta.Erlangga hal.53 Ibid. hal.53

22

30 Universitas Sumatera Utara

tetapi

dalam

masalah

ekonomi

dan

sosial,

negara

tidak

boleh

ikut

mecampurinya.Teori tersebut banyak diterapkan di Eropa, Amerika, dan Australia yang pada prakteknya banyak melahirkan eksploitasi terhadap manusia maupun alam, monopoli, dan kesenjangan sosial yang melebar. Pada akhir abad XIX munculah pelopor negara hukum modern, yaitu Prof. Kranenburg yang terkenal dengan istilah “welfare state” atau negara kesejahteraan. Teori ini dikenal dengan negara hukum material, karena adanya pandangan yang menyatakan bahwa negara selain bertugas membina ketertiban hukum juga ikut bertanggung jawab dalam membina dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Berbicara mengenai negara hukum, belum terdapat kesamaan mengenai pengertian negara hukum.Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahali yang memberikan gambaran tentang negara hukum. Pendapat pertama datang dari Sudargo Gautama, yang memberikan gambaran tentang negara hukum, yaitu bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan.Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang.Tindakan-tindakan warga negaranya dibatasi oleh hukum. Pendapat yang lain datang dari Prof. R. Djokosutono yang menyatakan bahwa negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat atas negara tersebut.Negara merupakan subyek hukum dalam arti Rechstaat.Dalam Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar Tahun 1945 hasil Amandemen IV yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.Dari bunyi pasal 1 ayat (3) tersebut, adanya konsekuensi yaitu bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan


penduduk harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. Apa yang disampaikan oleh Prof. R. Djokosutono senada dengan apa yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka ( machstaat ), dan disebutkan pula bahwa Pemerintah Indonesia berdasarkan sistem konstitusi ( hukum dasar ), tidak bersifatabsolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dari bunyi penjelasan undang-undang tersebut mengandung arti bahwa negara dalam melaksanakan aktivitas penyelenggaraan negara tidak boleh berdasarkan kekuasaan belaka akan tetapi harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dari beberapa gambaran mengenai negara hukum tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian negara hukum, yaitu bahwa negara hukum adalah negara yang melaksanakan kekuasaannya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum adalah suatu negara yang didalam wilayahnya adalah: a.Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dan pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. b.Semua orang atau penduduk dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.


Arti dari negara hukum itu sendiri pada hakekatnya berasal dari konsep tentang kedaulatan hukum yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Sehingga alat perlengkapan negara dan juga warga negara harus dihukum tanpa kecuali jika memang terbukti bersalah melanggar hukum, seperti apa yang diungkapkan oleh Krabe: Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku.Dalam arti ini hukum membawahkan negara.Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kedasaran hukum rakyat, maka hukum itu tidak mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (Impersonal). 23 Dari semua uraian diatas, dapat diketahui bahwa di dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara sehingga yang menjadi pemimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri.

II.I.2 .Unsur-Unsur Negara Hukum Paul Sholten mengemukakan bahwa dalam negara hukum unsur yang utama adalah adanya pembatasan kekuasaan yang berlandaskan hukum.Sehingga asas legalitas terdapat di negara hukum.Segala pelanggaran terhadap hak-hak individu dapat ditegakkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan berdasarkan hukum. Menurut M. Kusnardi dan H. Ibrahim menyebutkan bahwa unsur-unsur negara hukum dapat dilihat pada negara hukum dalam arti formal dan negara hukum dalam 23

Hestu Cipto Handoyo. 2002. Hukum Tata negara, Kewarganegaraan & Kah Asasi Manusia.Yogyakarta. Universitas Atma Jaya. Hal. 12


arti sempit. Dalam negara dalam arti sempit, orang hanya mengenal 2 unsur penting yaitu: a.Perlindungan terhadap hak asasi manusia b.Adanya pemisahan kekuasaan Sedangkan Negara dalam arti formal, unsur-unsurnya yaitu: a.Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia b.Pemisahan kekuasaan c.Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan d.Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Pengertian tentang Negara hukum berlawanan dengan pengertian tentang negara kekuasaan.Dasar pemikiran tentang negara hukum berdasarkan adanya kebebasan rakyat, bukan kebebasan negara dengan dengan tujuan untuk memelihara ketertiban hukum dan mengabdi kepada kepentingan umum yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Ada 2 (dua) tipe Negara hukum yang terkenalyaitu Tipe Anglo Saxon dan Tipe Eropa Kontinental. 1. Tipe Anglo Saxon Tipe Negara yang menganut Anglo Saxon bertumpu pada The Rule of Law.Beberapa negara yang menganut tipe ini adalah Inggris dan Amerika. Menurut A.V. Dicey, the rule of law terbagi dalam 3unsur pokok, yaitu:


a. Supremacy of The Law Yaitu hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi dan Pemerintah selaku penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Setiap individu baik sebagai rakyat maupun sebagai penguasa harus tunduk kepada hukum dan jika bersalah harus dihukum tanpa kecuali.Supremasi ini untuk menentang pengaruh dan meniadakan tindakan yang sewenang-wenang yang luas oleh pemerintah b. Equality before The Law Yaitu segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.Rakyat maupun penguasa berhak mendapatkan perlindungan hukum dan wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku.Hal ini berarti tidak ada orang yang berada diatas hukum. c. Constitution Based on Human Rights Yaitu adanya jaminan hak-hak asasi dalam konstitusi.Hukum konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Hal ini merupakan penegasan bahwa hakhak asasi harus dilindungi Di indonesia, dalam menjelaskan tentang negara hukum merupakan terjemahan dari Rechstaat, sebagaimana dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi antara the rule of law dengan rechstaat terdapat perbedaan walaupun mempunyai tujuan yang sama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep Rechstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme yang berkembang secara revolusioner yang bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut Civil Law.Adapun ciri-ciri dari Rechtsstaat yaitu:


a.Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuantertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; b.Adanya pembagian kekuasaan negara; c.Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Sedangkan Konsep The Rule of Law berkembang secara evolusioner yang bertumpu pada sistem hukum yang disebut Common Law.Adapun syarat dasar agar pemerintahan demokratis di bawah the rule of law dapat terselenggara, yaitu: a.Perlindungan konstitusional b.Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak c.Pemilihan umum yang bebas d.Kebebasan untuk menyatakan pendapat e.Kebebasan untuk berserikat / berorganisasi dan beroposisi

2. Tipe Eropa Kontinental Pada negara tipe ini, yang berdaulat adalah hukum sehingga hukum memandang negara sebagi subyek hukum yang dapat dituntut apabila melanggar hukum.Beberapa negara penganut tipe Eropa Kontinental adalah Jerman, Perancis, Belgia, Belanda. Menurut Prof. R. Djokosutono, negara hukum berdasarkan kedaulatan hukum, karena dalam prakteknya kekuasaan yang dijalankan berdasarkan hukum (rechstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat). Selain unsur-unsur, dalam negara hukum juga menganut prinsip-prinsip antara lain:


a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan kebudayaan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan hukum. b.Peradilan yang bebas, tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuatan apapun juga. Artinya ada kekuasaan yang terlepas dari kekuasaan pemerintah yang menjamin hak-hak asasi sehingga hakim benar-benar memperolehputusan yang objektif dalam memutuskan perkara. c.Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Dengan ini suatu tindakan harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan negara dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dasar keadilan, sehingga terikat pada konstitusi. Hukum menjadi batas, penentu dan dasar dalam cara bertindak oleh pemerintah serta segala instansi dalam mencampuri hak dan kebebasan warga negaranya. Atas dasar hukum pula, suatu negara hukum menyelenggarakan apa yang menjadi tujuan negara. II.2. HAK ASASI MANUSIA II.2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia Istilah

hak

asasi

manusia

merupakan

terjemahan

dari

Droits

de

L’homme(Perancis), Human Rights(Inggris), dan mensekelije rechten(Belanda). Di Indonesia, hak asasi lebih dikenal dengan istilah hak-hak asasi atau juga dapat disebut sebagai hak fundamental.Istilah hak asasi lahir secara monumental sejak terjadinya revolusi Perancis pada tahun 1789 dalam “Declaration des Droits de L’hommeet du Citoyen”(hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan Liberte(Kemerdekaan), Egalite(Persamaan) dan Fraternite(Persaudaraan).


Istilah hak mempunyai banyak arti.Hak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau dapat juga diartikan sebagai kekuasaan untuk tidak berbuat sesuatu dan lain sebagainya.Sedangkan asasi berarti

bersifat

dasar

atau

pokok

atau

dapat

juga

diartikan

sebagai

fundamental.Sehingga hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia, seperti hak untuk berbicara, hak hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan dan lain sebagainya. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia secara kodrati. Pengakuan terhadap hak asasi manusia lahir dari adanya keyakinan bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan memiliki harkan dan martabat yang sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Selain itu, manusia diciptakan dengan disertai akal dan hati nurani, sehingga manusia dalam memperlakukan manusia yang lainnya harus secara baik dan beradab. Menurut Prof. Koentjoro Poerbapranoto, hak asasi adalah hak yangbersifat asasi, artinya hak yang dimiliki oleh manusia secara kodrat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri sehingga sifatnya suci. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir.Bagi orang yang beragama dan meyakini bahwa manusia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi adalah hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan hak yang diberikan sebagai anugerah Tuhan.Karena semuahak asasi manusia itu diberikan oleh Tuhan, maka tidak ada yang boleh mencabut dan mengilangkan selain Tuhan.Sehingga hak asasi itu perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan oleh negara atau pemerintah, dan bagi siapa


saja yang melanggarnya maka harus mendapatkan sangsi yang tegas tanpa terkecuali 24. Ada beberapa hak yang tidak dapat dicabut seperti hak untuk memiliki kebebasan dalam berbicara dan berpendapat, hak untuk mendapatkan kebebasan dalam memilih agama sesuai dengan keyakinanya, hak mendapatkan kebebasan untuk berserikat, hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama dihadapan hukum dan masih banyak lagi. Hak atas hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan merupakan contoh dari beberapa hak yang diakui secara universal di dunia.Tidak seorang pun boleh

diperbudak,

diperdagangkan,

disiksa,

diperlakukan

secara

tidak

berperikemanusiaan atau merendahkan martabat manusia. Hak tersebut merupakan contoh beberapa hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, asal kebangsaan, status sosial, harta, atau latar belakang lainnya.Sehinnga hak asasi manusia itu memerlukan adanya perlindungan dari hukum. Dalam Pasal 1 ayat (1)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan mengenai pengertian hak asasi manusia, bahwa : “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat Pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dari bunyi undang-undang tersebut ditegaskan bahwa adanya kewajiban dari setiap individu untuk menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban tersebut dengan 24

Naning, Ramdhon. 1983, Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta: Lembaga Kriminologi

Universitas Indonesia Program PenunjangBantuan Hukum Indonesia.


tegas dituangkan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak mungkin akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Undang-undang ini memandang kewajiban dasar manusia merupakan sisi lain dari hak asasi manusia. Tanpa menjalankan kewajiban dasar manusia, adalah tidak mungkin terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia, sehingga dalam pelaksanaannya, hak asasi seseorang harus dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.

II.2.2 Perkembangan Hak Asasi Manusia Perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia selalu mengalami pasang surut sejalan dengan peradaban manusia dan mengalami perjuangan yang panjang.Sejak abad ke-13 usaha perlindungan terhadap hak asasi manusia telah dimulai. Usaha melindungi hak-hak asasi manusia telah ditempuh oleh bangsa Inggris sejak tahun 1215 dengan ditandatanganinya Magna Chartaoleh Raja John Lackland Namun sebelum adanya Magna Charta, di dunia islam telah terlebih dahuluada suatu piagam tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan “Piagam Madinah”di madinah pada tahun 622, yang memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi penduduk Madinah yang terdiri atas berbagai suku dan agama. Noourouzzaman Shiddigi telah membuat ringkasan Piagam Madinah yaitu:


1.Masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi asal keturunan, budaya maupun agama yang dianut. Tali pengikat persatuan adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama (Pasal 17, 23, dan 42). 2.Masyarakat pendukung semula terpecah belah dikelompokkan dalam kategori Muslim dan non-Muslim. Tali pengikat sesama Muslim adalah persaudaraan seagama (Pasal 15).Diantara mereka harus tertanam rasa solidaritas yang tinggi (Pasal 14, 19, dan 21). 3.Negara mengakui dan melindungi kebebasan melakukan ibadat bagi orang-orang non-Muslim, khususnya Yahudi (Pasal 25-30). 4.Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat; wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk (Pasal 16). Bahwa orang lemah harus dilindungi dan dibantu (Pasal 11). 5.Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama (Pasal 24, 36, 37, 38 dan 44). 6.Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (Pasal 34, 40 dan 46) . 7.Hukum adat (tradisi masa lalu) dengan berpedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan (Pasal 2 dan 10). 8.Hukum harus ditegakkan, siapa pun tidak boleh melindungi kejahatan apalagi berpihak kepada orang yang melakukan kejahatan demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapapun pelaku kejahatan harus dihukum tanpa pandang bulu (Pasal 13, 22 dan 43).


9.Perdamaian adalah tujuan utama, namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran (Pasal 45). 10.Setiap orang harus dihormati (Pasal 12). 11.Pengakuan terhadap hak milik individu (Pasal 47). 25 Namun yang sering dituangkan dalam sejarah tentang permulaan perjuangan hak asasi manusai adalah Piagam Magna Chartayang berisikan beberapa hak yang diberikan oleh raja John kepada beberapa bangsawan bawahannya dan kaum gerejani atas sejumlah tuntutan yang diajukan oleh mereka dengan konsekuensi adanya pembatasan terhadap kekuasaan raja dan adanya penghormatan terhadap hak-hak rakyat.Hak yang diberikan kepada para bangsawan ini merupakan kompensasi dari jasa-jasa kaum bangsawan dalam mendukung Raja John di bidang keuangan. 26 Perkembangan selanjutnya ditandai dengan penandatanganan Petition of Rights pada tahun 1628 tang dilakukan oleh Raja Charles I. Dibandingkan dengan Magna Charta, Petition of Rights banyak mengalami kemajuan.Bila penandatanganan Magna Charta dilatar belakangi oleh sejumlah tuntutan yang diajukan oleh kaum bangsawan dan gerejani, maka kelahiran Petition of Rights dilatar belakangi oleh sejumlah tuntutan rakyat yang diwakili oleh parlemen.Disini raja berhadapan dengan beberapa parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (the House of Commons). Perlawanan rakyat Inggris terhadap Raja James II pada Tahun 1688 atau yang dikenal dengan Revolusi tak berdarah (The Glorius Revolution)telah mendorong 25

Rozali Abdullah, Syamsir. 2002. Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Inonesia. Jakarta. Ghalian Indonesia. Hal : 10 26

Hestu Cipto Handoyo. 2002. Hukum Tata negara, Kewarganegaraan & Kah Asasi Manusia.Yogyakarta. Universitas Atma Jaya. hal 266


penandatanganan Undang-Undang Hak (Bill of Rights)oleh Raja Williem III pada tahun 1689 yang melembagakan adalah kaum borjuis yang hanya menegaskan naiknya kelas bangsawan dan pedagang diatas monarkhi 27.Penandatanganan undangundang tersebut bukan saja menandai kemenangan Parlemen Inggris atau Raja akan tetapi juga merupakan bukti kesungguhan rakyat Inggris dalam menegakkan hakhaknya dibawah kekuasaan Raja yang diperjuangkan selama enam puluh tahun lamanya. Apa yang dilakukan oleh rakyat inggris merupakan usaha untuk membatasi kekuasaan raja agar tidak sewenang-wenang. Usaha membatasi kekuasaan raja untuk melindungi hak asasi manusia dilakukan pula oleh bangsa Prancis.Seperti di Inggris, usaha perlindungan hak asasi manusia di Prancis lahir dari revolusi yang bertujuan menghancurkan sistem pemerintahan absolut dan menggantinya dengan pemerintahan yang demokratis yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke pada saat itu. Thomas Hobbes dan John Locke adalah peletak dasar teori perjanjian masyarakat. Perbedaannya apabila teori perjanjian masyarakat yang dikembangkan oleh Thomas hobbes melahirkan ajaran monarki absolut, sedangkan teori perjanjian masyarakat yang dikembangkan oleh John Locke melahirkan ajaran monarkhi konstitusional. Menurut Thomas Hobbes, manusia selalu dalam situasi “hommo homini lupus bellum omnium comtra omnes” 28.Situasi ini mendorong dilakukannya perjanjian 27

Scott Davidson dalam Hestu Cipto Handoyo.2003. Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia.Yogyakarta. Universitas Atma Jaya. Hal. 267

28

Moh. Kusnadi, Harmaily Ibrahim. 1988. Hukum Tata Negara Indonesia.Jakarta..Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti. Hal 308


antara masyarakat dengan penguasa. Perjanjian tersebut berisikan penyerahan hak rakyat kepada penguasa.Sehingga ajaran yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes mengarah kepada pembentukan monarkhi absolut. Berbeda

dengan

Thomas

Hobbes,

John

Locke

memandang

dalam

bermasyarakat dan bernegara merupakan kehendak manusia yang diwujudkan dalam dua bentuk perjanjian, yaitu yang pertama adalah pactum unionis yang merupakan perjanjian antaranggota masyarakat untuk membentuk masyarakat politik dan Negara. Sedangkan yang kedua yaitu pactum subjectionis.John Locke memandang bahwa pactum subjectionis sebagai perjanjian antara rakyat dengan penguasa untuk melindungi hak-hak rakyat yang tetap melekat ketika berhadapan dengan penguasa.Pada dasarnya perjanjian antara individu tadi (pactum unionis) terbentuk atas dasar suara mayoritas.Sehingga menurut John Locke tugas negara adalah melindungi hak-hak individu, yaitu hak untuk hidup (life), hak untuk mendapatkan kebebasan (liberty), dan hak milik (estate).Jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dituangkan dalam undang-undang sehingga ajaran John Locke disebut monarkhi konstitusional. Perkembangan sejarah perlindungan hak asasi manusia di Amerika juga memiliki kaitan dengan pengalaman perjuangan bangsa Inggris dan Prancis. Hal ini terlihat dari ajaran John Locke terhadap kandungan isi Declaration of Independence Amerika yang disetujui oleh Congres yang mewakili 13 negara baru pada tanggal 4 Juli 1776.


Perkembangan usaha perlindungan terhadap hak asasi manusia di Amerika memiliki kemiripan dengan perlindungan hak asasi manusia yang dialamioleh bangsa Prancis.Konsep kedaulatan berada di tangan rakyat yang dianut oleh Amerika juga dianut oleh Prancis. Kedua negara tersebut juga memperjuangkan hak asasi melalui revolusi serta pada tahun yang sama kedua negara tersebut menandatangani piagam tentang perlindungan hak asasi manusia. Di Prancis pada tahun 1789 dikeluarkan pernyataan tentang hak-hak manusia dan warga negara (Declaration des droits de L’homme et du citoyen). Deklarasi tersebut berupa naskah yang dicetuskan pada awal Revolusi Prancis sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan lama yang sewenang-wenang yang berkuasa secara absolut. Declaration des droits de L’homme et du citoyenyaitu pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil Revolusi Prancis di bawah kepemimpinan

Jenderal

(Kemerdekaan),

Egalite

Lafayette (persamaan)

yang dan

terkenal

dengan

simbol

Liberte

Fraternite(persaudaraan) 29.Deklarasi

tersebut untuk menjamin hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi. Sedangkan pada tahun yang sama, di Amerika juga dikeluarkan UndangUndang Hak (Bill of Rights) yaitu suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789. Dan undang-undang ini sekarang telah menjadi bagian dari UndangUndang Dasar Amerika pada tahun 1971 30.

29

Budiyanto. Op.cit hal 57 Moh. Kusnadi, Harmaily Ibrahim. Op. Cit. Hal 267

30


Kejadian lain dalam perkembangan hak asasi manusia yaitu terjadi pada abad ke XX yang ditandai dengan terjadinya Perang Dunia II yang memporak-porandakan kehidupan manusia. Perang Dunia ini disebabkan oleh ulah para pemimpin yang tidak mengindahkan hak asasi manusia bahkan dengan sengaja menginjak-nginjaknya seperti Jerman oleh Hitler, Italia oleh Benito Musolini, dan Jepang oleh Hirohito. Pada saat berkobarnya Perang Dunia II, muncullah Atlantic Charter yang dipelopori oleh F.D. Roosevelt yang merumuskan tentang The Four Freedoms( 4 kebebasan ) dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yaitu: a.Kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat (freedom of speech); b.Kebebasan untuk beragama (freedom of religion); c.Kebebasan dari rasa takut (freedom of fear); d.Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want) 31 Pada tahun 1946 Commision on Human Rights of United NationPerserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial serta hak politik.Kemudian penetapan dilanjutkan dengan disusunya pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948 32. Universal Declaration of Human Rights merupakan pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30pasal.Piagam tersebut menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia yang dimuat di dalam konstitusi negara masing-masing.

31 32

Budiyanto. op.cit. hal 58 bid hal 268


Keberhasilan diterimanyaUniversal Declaration of Human Rightsdiikuti oleh keberhasilan diterimanya suatu perjanjian (Convenant) yang diakui oleh Hukum Internasional dan diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB seperti: A.The International on Civil and Political Rights Yaitu memuat tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik (persamaan antara hak pria dan wanita). B.Optional Protocol Yaitu adanya kemungkinan seorang warga negara yang mengadukan pelanggaran hak asasi kepada The Human Rights Commitee PBB setelah melalui upaya pengadilan di negaranya. C.The Internaational Convenant on Economic, Social and Cultural Rights Yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi, ekonomi, sosial dan budaya. 33 Dengan adanya Universal Declaration of Human Rights maka diharapkan agar para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut mencantumkannya dalam UndangUndang Dasarnya atau peraturan yang lainnya yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada hukum dasar atau konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.Namun setelah adanya amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 2000 dan dikeluarkannya ketetapan MPR No.XVII/MPR/998 tentang Hak Asasi Manusia, maka perkembangan mengenai hak asasi manusia 33

Budiyanto op.cit hal 58


mengalami peningkatan yang pesat. Terlebih lagi setelah dikeluarkannya Undang– Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penyataan mengenai hak asasi manusia yaitu yang dinyatakan sebagai berikut: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Bunyi

paragraf

pertama

Pembukaan

Undang-Undang

Dasar

1945

menunjukkan bahwa hak asasi manusia terutama hak kemerdekaan bagi semua bangsa mendapatkan jaminan dan di junjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Setelah perubahan kedua Undang-Undang 1945, jaminan tentang hak asasi manusia dinyatakan secara khusus pada bab tersendiri yaitu Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi Pasal 28A sampai 28 J. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sebenarnya telah ada pemikiran bahkan telah menuangkan gagasan mengenai hak asasi manusia.Namun dalam pelaksanaannya mengalami pasang surut.Banyak kritikan yang didapat oleh pemerintah sehingga perlu mendorong pemerintah untuk segera membentuk suatu Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM). Tujuan pembentukan KOMNASHAM adalah sebagai berikut: a.Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,


b.Meningkatkan

perlindungan

dan

penegakkan

hak

asasi

manusia

guna

berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan 34. Karena pertimbangan pentingnya masalah hak asasi manusia di Indonesia dan situasi yang tidak menentu serta banyaknya sorotan dari dunia Internasional terhadap banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia sedangkan peraturan perundangan yang dapat didasarkan (landasan) oleh pemerintah untuk menindak para pelanggar hak asasi manusia belum memadai maka pada tahun 1998 dikeluarkan sejumlah peraturan tentang hak asasi manusia seperti: 1.Undang-Undang republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan martabat Manusia).2.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia. 4.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah.

34

Rozali Abdullah op.cit hal. 33


Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan diatas maka pada tanggal 23 September 1999 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut mengatur secara lengkap dan terperinci mengenai hak asasi manusia. Sistematika Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri atas 11 bab dan 106 pasal, yaitu sebagai berikut: 1.Bab I 2.Bab II 3.Bab III 4.Bab IV 5.Bab V 6.Bab VI 7.Bab VII 8.Bab VIII 9.Bab IX 10.Bab X 11.Bab XI

Ketentuan Umum Asas-asas Dasar Hak Asasi Manusiadan Kebebasan Dasar Manusia Kewajiban Dasar Manusia Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintahan Pembatasan dan Larangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Partisipasi Masyarakat Pengadilan Hak Asasi Manusia Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup

II.3. KETENAGAKERJAAN II.3.1 Pengertian Tenaga Kerja

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan memberikan pengertian tentang tenaga kerja, bahwa tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Namun undang-undang ini sudah tidak digunakan lagi setelah adanya undang-undang yang baru yang mengatur tentang ketenagakerjaan.


Dalam Undang-Undang yang baru tentang ketenagakerjaan yaitu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja juga memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja tersebut telah menyempurnakan pengertian tentang tenaga kerja dalam UndangUndang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan 35. Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana ditulis oleh Dr. Payaman Simanjutak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” yaitu bahwa tenaga kerja atau manpower adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga 36. Pengertian tentang tenaga kerja yang dikemukakan oleh Dr. Payaman Simanjuntak inimemiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja / buruh.Pengertian tenaga kerja disini mencakup tenaga kerja / buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan

35 36

Sendjun H. Manulang. 2001. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jakarta. Rhineka Cipta Hal.3 Loc. cit


dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja 37. Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan / ketenagakerjaan, karena istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan sejak zaman penjajahan Belanda.Dalam peraturan yang lama sebelum Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menyebutkan tenaga kerja menggunakan istilah buruh. Hal ini dipertegas dengan pengertian mengenai buruh pada zaman Belanda yaitu: Buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar.Orang-orang yang melakukan pekerjaan ini disebut “Blue Collar”. Sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintahan maupun swasta disebut sebagai Karyawan / Pegawai “White Collar” 38.

Namun setelah merdeka tidak ada lagi perbedaan antara buruh halus dengan buruh kasar, semua orang yang bekerja di sektor swasta adalah buruh seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1975 Pasal 1 ayat 1a tentang Perselisihan Perburuhan yakni buruh adalah barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah.Dalam perkembangannya di Indonesia, istilah buruh diganti dengan istilah pekerja. Alasannya adalah karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada dibawah pihak lain yaitu majikan. Selain itu, istilah buruh juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman karena dirasakan terlalu merendahkan harkat dan martabat manusia.

37

Hardijan Rusli. 2003. Hukum Ketenagakerjaan.Jakarta :Ghalia Indonesia. Hal 12-13

38

Lalu Husni. 2010. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi.Jakarta. RajaGrafindo Persada. Hal. 43


Dalam peraturan yang baru mengenai ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 4 memberikan pengertian Pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini lebih luas karena mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum maupun badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.Karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal ada pula buruh / pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang. Dalam hal-hal tertentu yang tercakup dalam pengertian tenaga kerja diperluas. Misalnya dalam hal kecelakaan kerja, dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 8 ayat (2), ditentukan bahwa termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja ialah: a.Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak; b.Mereka yang memborong pekerjaan kecuali yang memborong adalah perusahaan; c.Narapidana yang dipekerjakan diperusahaan. Dapat juga dikatakan bahwa tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Secara garis besar dalam suatu negara penduduk dibedakan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk yang termasuk dalam kategori tenaga kerja yaitu penduduk yang sudah memasuki usia kerja yang dalam hal ini di Indonesia batas usia yang berlaku adalah usia 15 tahun sampai 64 tahun.Ada beberapa klasifikasi tenaga kerja, antara lain:


A. Berdasarkan penduduknya Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 1. Tenaga Kerja Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut UndangUndang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. 2. Bukan Tenaga Kerja Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah parapensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak. B. Berdasarkan Kualitasnya Berdasarkan Kualitasnya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: 1. Tenaga Kerja Terdidik Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. 2. Tenaga KerjaTerampil Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja.Tenaga kerja terampil ini


dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. 3. Tenaga Kerja Tidak terdidik Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. C. Berdasarkan batas kerja Bersadarkan batas kerja maka dapat dibedakan menjadi: 1. Angkatan kerja Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. 2. Bukan angkatan kerja Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: •anak sekolahdan mahasiswa •para ibu rumah tanggadan orangcacat, dan •para pengangguransukarela


II.3.2. Ketenagakerjaan di Indonesia Permasalahan mengenai pekerja / buruh selalu mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan masyarakat.Pada awal kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan masih banyak tertuju pada perang revolusi untuk mempertahankan dari serangan penjajah yang ingin menjajah kembali Bangsa Indonesia. Pada saat itu, perlindungan hukum terhadap ketenagakerjaan hanya diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang hak warga negara untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Akan tetapi hal ini belum dapat terlaksana seutuhnya. Ketentuan mengenai perburuhan pada saat itu masih sepenuhnya terpengaruh hukum kolonial yaitu Burgelijke Wetboek (BW) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).Pada saatitu masih berlaku ketentuan Pasal II Aturan Peralihan yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan yang baru. Peraturan mengenai perburuhan yang diatur dalam KUHPerdata bersifat liberal sesuai dengan falsafah negara yang membuatnya sehingga dalam banyak hal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.Sebagai contoh dalam KUHPerdata memandang pekerja sebagai barang yang apabila tidak berproduksi maka tidak akan dibayar / diupah. Dalam pasal 1602 KUHPerdata disebutkan bahwa “Tiada Upah yang harus dibayar untuk jangka waktu selama si buruh tidak menlaksanakan pekerjaan”.Sehingga pada saat itu hak-hak tenaga kerja diserahkan kepada


majikannya karena pada saat itu masalah perburuhan masuk kedalam ranah hukum Perdata. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan para tenaga kerja di Indonesia lahirlah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undangundang ini merupakan payung hukum bagi para tenaga kerja di Indonesia sebagai peraturan yang menyeluruh dan komperhensif antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Indonesia, sebagai upaya perluasan dalam kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan Industrial. Kehadiran Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ini telah memberikan nuansa baru dalam hukum perburuhan / ketenagakerjaan, yaitu: a.Mensejajarkan istilah buruh / pekerja, istilah majikan diganti dengan pengusaha dan pemberi kerja, istilah ini sudah lama diupayakan untuk diubah agar sesuai dengan Hubungan Industrial Pancasila. b.Menggantikan istilah perjanjian perburuhan (labour agrement)/ Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dengan istilah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berupaya diganti dengan alasan bahwa perjanjian perburuhan berasal dari negara liberal yang seringkali dalam pembuatannya menimbulkan benturan kepentingan antara pihak buruh dengan pihak majikan. c.Sesuai dengan perkembangan zaman memberikan kesetaraan antara pekerjaan pria dan wanita, khususnya untuk bekerja pada malam hari. Bagi buruh / pekerja wanita,


berdasarkan undang-undang ini tidak lagi dilarang untuk bekerja pada malam hari.Pengusaha diberikan rambu-rambu yang harus ditaati mengenai hal ini. d.Memberikansanksi yang memadai serta menggunakan batas minimum dan maksimum, sehingga lebih menjamin kepastian hukum dalam penegakkannya. e.Mengatur mengenai sanksi administratif mulai dari teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pencabutan izin. Pada undang-undang yang sebelumnya yang mengatur tentang ketenagakerjaan, sanksi ini tidak diatur 39. Walaupun telah ada undang-undang yang mengatur tentang tenaga kerja, akan tetapi keberadaan tenaga kerja di Indonesia sekarang mendapatkan banyak perhatian, baik dalam negeri sendiri maupun di luar negeri, bahkan tidak jarang dihubungkan dengan kebijakan lain yang secara langsung akan mengikutsertakan perhatian dari berbagai bidang ekonomi di luar ketenagakerjaan misalnya dibidang perdagangan, politik, dan ekonomi. Dilihat secara internal dapat mempengaruhi hubungan suatu negara, bahkan antar negara.Secara eksternal, hal itu merupakan hal yang wajar sebab tenaga kerja sebagai sember daya manusia dalam alam pembangunan di era reformasi merupakan komponen yang utama. Jumlah penduduk yang melimpah, apabila dapat didayagunakan secara optimal dan efisien maka akan menjadi aset yang sangat menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan.Kondisi seperti ini sudah menjadi

39

. ibid hal 23-24


fakta sejarah di negara-negara yang mulai dan menyelenggarakan pembangunan nasionalnya. Dengan terjadinya revolusi industri, banyak perusahaan yang berusaha mencari cara dalam memenangkan persaingan di dunia usaha. Disini, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu saja tidak cukup untuk menang secara kompetitif, melainkan harus disertai kesanggupan untuk menciptakan produk paling bermutu dengan biaya yang ditekan serendah-rendahnya. Pada tahun 1970-1980 perusahaan mengalami persaingan global.Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan karena kurangnya persiapan dalam menghadapi persaingan global tersebut, sehingga dalam hal ini berakibat pada resiko tenaga kerja yang meningkat.Disinilah merupakan tahap awal timbulnya pemikiran outsourching di dunia usaha.Gagasan awal berkembangnya outsourcing adalah untuk membagi resiko usaha dalam berbagi masalah, termasuk ketenagakerjaan 40.Sekitar tahun 1990 outsourcing telah mulai berperan sebagai jasa pendukung.Tingginya persaingan telah menuntut managemen perusahan untuk melakukan perhitungan biaya untuk sedapat mungkinditekan pada posisi serendah-rendahnya. Outsourcing diartikan sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia / pengerah tenaga kerja.Hal ini berarti adanya suatu perusahaan khusus yang melatih/mempersiapkan

menyediakan,

mempekerjakan

tenaga

kerja

untuk

kepentingan perusahaan lain. Pada awalnya ini dirasakan sebagai solusi bagi 40

Lalu Husni op.cit hal188


parapencari kerja, karena sebelum mendapatkan pekerjaan tetap, dengan adanya outsourcingakan membantu bagi para tenaga kerja yang belum bekerja untuk disalurkan kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dari perusahaan outsourcing tersebut.Pemanfaatanoutsourcing sudah tidak dapat dihindari lagi oleh perusahaan di Indonesia. Berbagai manfaat dapat dipetik dari melakukan outsourcing; seperti penghematan biaya (cost saving)serta perusahaan dapatmemfokuskan kepada kegiatan utamanya (core business). Disinilah mulai terjadi adanya pergeseran mengenai fungsi outsourcing, yang seharusnya hanya diberikan untuk pekerjaan-pekerjaan bukan inti, seperti cleaning services atau satpam yangpada kenyataannya outsourcing seringkali mengurangi hak -hak

karyawan

yang

seharusnya

dia

dapatkan

bila

menjadi

karyawan

permanen.Karena dengan adanya outsourching maka akan menutup kesempatan karyawan menjadi permanen. Posisi outsourcing selain rawan secara sosial (kecemburuan antar rekan) juga rawan secara pragmatis (kepastian kerja, kelanjutan kontrak, jaminan pensiun). Bahkan di beberapa perusahaan justru memberikan pekerjaan inti kepada karyawan dari outsourcing seperti PT KAI, yang memperkerjakan tenaga outsourcing untuk bagian penjualan tiket, porter, administrasi dan penjaga pintu masuk. Padahal pekerjaan-pekerjaan tersebut terkait langsung dengan jasa angkutan kereta api. Kemudian banyak perusahaan lainnya yang melakukan pelanggaran seperti ini. Umumnya tenaga kerja di outsource untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan karena perusahaan tidak berkewajiban menanggung kesejahteraan mereka. Tenaga


outsource juga tidak harus diangkat sebagai karyawan tetap sehingga beban perusahaan berkurang. Inilah yang menjadi pemikiran bagi para karyawan, dimana outsourcing hanya dianggap sebagai suatu upaya bagi perusahaan untuk melepaskan tanggungjawabnya kepada kayawan, dengan alasan efesiensi dan efektifitas pekerjaan, outsourcing ini dilakukan. Maka dalam outsourcing (Alih daya) sebagai suatu penyediaan tenaga kerja oleh pihak lain dilakukan dengan terlebih dahulu memisahkan antara pekerjaan utama (core business) dengan pekerjaan penunjang perusahaan (non core business) dalam suatu dokumen tertulis yang disusun oleh manajemen perusahaan. Dalam melakukan outsourcing perusahaan pengguna jasa outsourcing bekerjasama dengan perusahaan outsourcing, dimana hubungan hukumnya diwujudkan dalam suatu perjanjian kerjasama yang memuat antara lain tentang jangka waktu perjanjian serta bidangbidang apa saja yang merupakan bentuk kerjasama outsourcing. Karyawan outsourcing menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing untuk ditempatkan di perusahaan pengguna outsourcing.


BAB II DESKRIPSI PENELITIAN. untuk melindungi hak-hak asasi manusia.gagasan tentang negara berdasarkan hukum

Recommend Documents