BAB II DESKRIPSI LOKASI KABUPATEN PADANG LAWAS. AFDEELING PADANG SIDIMPUAN yang dikepalai oleh seorang Residen yang

BAB II DESKRIPSI LOKASI KABUPATEN PADANG LAWAS

2.1 Pofil Kabupaten Padang Lawas 2.1.1Sejarah Kabupaten Padang Lawas Pada zaman penjajahan Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan disebut AFDEELING PADANG SIDIMPUAN yang dikepalai oleh seorang Residen yang berkedudukan di Padang Sidimpuan. Afdeeling Padang Sidimpuan dibagi atas 3 (tiga) onder afdeling, masing-masing dikepalai oleh seorang Contreleur dibantu oleh masing-masing Demang, yaitu : 1. Onder Afdeeling Angkola dan Sipirok, berkedudukan di Padang Sidimpuan. Onder ini dibagi atas 3 distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu : a. Distrik Angkola berkedudukan di Padang Sidimpuan b.

Distrik Batang Toru berkedudukan di Batang Toru

c. Distrik Sipirok berkedudukan di Sipirok 2. Onder Afdeeling Padang Lawas, berkedudukan di Sibuhuan. Onder ini dibagi atas 3 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu : a. Distrik Padang Bolak berkedudukan di Gunung Tua b. Distrik Barumun dan Sosa berkedudukan di Sibuhuan c. Distrik Dolok berkedudukan di Sipiongot

40 Universitas Sumatera Utara

3. Onder Afdeeling Mandailing dan Natal, berkedudukan di Kota Nopan. Onder ini dibagi atas 5 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu : a. Distrik Panyabungan berkedudukan di Panyabungan b. Distrik Kota Nopan berkedudukan di Kota Nopan c. Distrik Muara Sipongi berkedudukan di Muara Sipongi d. Distrik Natal berkedudukan di Natal e. Distrik Batang Natal berkedudukan di Muara Soma Tiap-tiap onder distrik dibagi atas beberapa Luhat yang dikepalai olehseorang Kepala Luhat (Kepala Kuria) dan tiap-tiap Luhat dibagi atas beberapakampung yang dikepalai oleh seorang Kepala Hoofd dan dibantu oleh seorangKepala Ripo apabila kampung tersebut mempunyai penduduk yang besarjumlahnya. Daerah Padang Lawas dijadikan suatu Kabupaten yang dikepalai oleeh seorang Bupati berkedudukan di Sibuhuan. Bupati pertamanya adalah Ir.H. Soripada Harahap dan kemudian Basyrah Lubis. Pada tahun 2002 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Sayur Matinggi, Marancar, Aek Bilah, Ulu Barumun, Lubuk Barumun, Portibi, Huta Raja Tinggi, Batang Lubu Sutam, Simangambat dan Kecamatan Huristak.


Kecamatan-kecamatan yang dibentuk sebagaimana tersebut diatasberasal dari : 1. Kecamatan Sayur Matinggi dengan ibukotanya Sayur matinggi berasal dari sebagianKecamatan Batang Angkola. 2. Kecamatan Marancar dengan ibu kotanya Marancar berasal dari sebagian Kecamatan Batang Toru. 3. Kecamatan Aek Bilah dengan ibukotanya Biru berasal dari sebagian Kecamatan Saipar Dolok Hole. 4. Kecamatan Ulu Barumun dengan ibukotanya Pasar Paringgonan berasal dari sebagian Kecamatan Barumun. 5. Kecamatan Lubuk Barumun dengan ibukotanya Pasar Latong berasal dari sebagian Kecamatan Barumun. Kecamatan Portibi dengan ibukotanya Portibi berasal dari sebagian Kecamatan Padang Bolak. 6. Kecamatan Huta Raja Tinggi dengan ibukotanya Huta Raja Tinggi berasal dari sebagian Kecamatan Sosa. 7. Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan ibu kotanya Pinarik berasal dari sebagian Kecamatan Sosa. 8. Kecamatan Simangambat dengan ibukotanya Langkimat berasal dari sebagian Kecamatan Barumun Tengah. 9. Kecamatan Huristak dengan ibukotanya Huristak berasal dari sebagian Kecamatan Barumun Tengah. Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan


Kabupaten Padang Lawas dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara (Ibu kotanya Gunung Tua) dengan jumlah daerah Administrasi 8 Kecamatan ditambah 10 desa dari Wilayah Kecamatan Padang Sidimpuan Timur dan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Sipirok) dengan jumlah daerah administrasi 11 Kecamatan sedangkan Kabupaten Padang Lawas (Ibukotanya Sibuhuan) dengan jumlah daerah administrasi 12 Kecamatan, dan sejak Kabupaten Padang Lawas berdiri dari tahun 2007 sampai 2015 ada beberapa bupati yang menjabat di Padang Lawas. Yaitu Ir.H.Soripada Harahap 2007- 2009, Basyrah Lubis 2009-1012 dan H. Ali Sutan Harahap 2012-2018. Kabupaten Padang Lawas yang beribukota di Sibuhuan . Wilayah Kabupaten Padang Lawas

terdiri dari 12 kecamatan. Beriku nama

kecamatan dan luas wilayah yang ada di Kabupaten Padang Lawas 37

Tabel I Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Padang Lawas Kecamatan/District

Luas/ Area (Km2)

Distribusi Luas/ Distribution of Area (%)

Sosopan

407,52

9,63

Ulu Barumun

241,37

5,71

Barumun

119,50

2,83

37

BPS Kabupaten Padang Lawas 2014


Barumun selatan

122,60

2,90

Lubuk Barumun

300,23

7,10

Sosa

611,85

14,46

Batang Lubu Sutam

686,00

13,85

Hutaraja Tinggi

408,00

9,65

Huristak

357,65

8,46

Barumun Tengah

443,09

10,47

Aek Nabara Barumun

487,75

11,57

Sihapas Barumun

144,43

3,41

Jumlah Luas Kab. Padang

4229,99

Lawas Sumber : BPS Kabupaten Padang Lawas 2014 1.1.2 Letak Wilayah Kabupaten Padang Lawas terletak antara: 1o26’ ‐ 2o11’ Lintang Utara 91o01’ – 95o53’ Bujur Timur dengan luas wilayah 4.229,99 km2. Ketinggian Berkisar antara: 0 – 1.915 m2 di atas permukaan laut. 38 Kemiringan Tanah: a. Datar

: 26.863 Ha ( 6,35 % )

b. Landai

: 48.739 Ha ( 11,52 % )

c. Berbukit‐bukit

: 67.664 Ha ( 16 % )

d. Bergunung

: 279.733 Ha ( 66.13 % )

Wilayah Kabupaten Padang Lawas berbatasan dengan:

38

Ibid


a. Utara

:Kabupaten Padang Lawas Utara

b. Timur

:Kabupaten Rokan Hulu (ProvinsiRiau)

c. Selatan

:Kabupaten Pasaman (Provinsi Sumatera Barat) dan Kecamatan Siabu (Kabupaten Mandailing Natal)

d. Barat

:Kecamatan Gunung Malintang (Kabupaten Mandailing Natal) Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecamatan Batang Angkola (Kabupaten Tapanuli Selatan).

Peta Kabupaten Padang Lawas

Sumber : BPS Kabupaten Padang Lawas 2014 2.1.3 Penduduk


Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2011, jumlah penduduk di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 225.259 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 53 jiwa per km2 sedangkan Jumlah penduduk Padang Lawas pada tahun 2012 sebanyak 232.166 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 54 jiwa per km2. Jumlah penduduk laki-laki Padang lawas lebih banyak dari perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 100 persen yang artinya dari100 orang perempuan terdapat kira-kira 100 orang penduduk laki-laki. Bila dilihat per Kecamatan maka kecamatan Barumun merupakan Kecamatan yang penduduknya terbesar dibanding kecamatan lainnya. Kecamatan Barumun juga merupakan kecamatan terpadat di Padang Lawas dengan kepadatan mencapai 376 jiwa per km2. Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Sihapas Barumun dan kepadatan penduduk terendah adalah Batang Lubu Sutam. Berdasaarkan kelompok umur, penduduk Padang Lawas tergolong penduduk muda. Hal ini terlihat dari model piramida penduduk yang mengerucut keatas, atau dengan kata lain jumlah penduduk berumur muda lebih besar dibanding penduduk tua. Bila dibanding penduduk usia produktif( usua 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (0- 14 tahun dan 65 tahun ke atas). Maka rasio beban ketergantungan penduduk Padang Lawas tahun 2012 adalah sebesar 71 persen yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 71 orang penduduk usia tidak produktif. Berikut jumlah


penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Berikut jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin yang ada di Kabupaten Padang Lawas. 39

Tabel II Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Kelompok Umur

Jumlah Total

Total

Laki-laki

Perempuan

(1)

(2)

(3)

(4)

0-4

17175

16509

33684

5-9

14575

13940

2828515

10-14

14094

13415

27509

15-19

11368

11160

22528

20-24

10061

10115

20176

30-34

8563

8606

17169

35-39

7619

7259

15148

40-44

6156

6370

12526

45-49

5336

5461

10797

50-54

4156

4265

8421

55-59

2991

3160

6151

60-64

1992

2285

4277

65-69

1259

4470

2729

70-74

806

1026

1832

39

Ibid


75+

789

1116

1905

Padang Lawas

116289

115877

232166

Sumber: BPS Padang Lawas 2014 Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2011 Kabupaten Padang Lawas memiliki komposisi suku yaitu Table III Jumlah penduduk berdasarkan Suku di Kabupaten Padang Lawas No

Suku

Persentase (%)

1

Batak Mandailing

67,09

2

Jawa

14,93

3

Batak Toba

10,94

4

Melayu

4,50

5

Lain-lain

2,54

JUMLAH

100%

Sumber: BPS Padang Lawas 2014 Persentase suku terbesar di Kabupaten Padang Lawas ini adalah bersuku Batak Mandailing yang hamper mencapai 67,09 persen. diikuti oleh suku Jawa dan batak Toba yang merupakan komposisi terbesar ke dua dan ketiga di Kabupaten Padang Lawas Persentase Agama terbesar di Kabupaten Padang Lawas ini beragama Islam yang hamper mencapai 94,98 persen, diikuti oleh agama Kristen Protestan yang merupakan komposisi terbesar kedua di Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan agama Kristen Katolik dan agama Lainnya menjadi komposisi


terkecil. Berikut jumlah penduduk berdasarkan Agama di Kabupaten Padang Lawas. Tabel IV Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kabupaten Padang Lawas No

AGAMA

Persentase

1

Islam

94,98

2

Kristen Protestan

4,78

3

Kristen Katolik

0,17

4

Lain-lainnya

0.07

Sumber: BPS Padang Lawas 2014


BAB III Politik Pemekaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Bab tiga berisi penjelasan mengenai hasil data yang diperoleh dilapangan sekaligus menyajikan hasil analisis dari data yang diperoleh dengan menggunakan teori konsep, teori elit, teori pemekaran wilayah, dan konsep otonomi daerah. Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan maka telah dilakukan wawancara terhadap lembaga ataupun tokoh masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini. 3.1 Latar Belakang Pemekaran Kabupaten Padang Lawas Latar belakang pemekaran Kabupaten Padang Lawas akan dijelaskan dalam penelitian ini dengan tujuan agar dapat mengetahui perihal alasan yang mendorong masyarakat Padang Lawas untuk melakukan pemekaran menjadi Kabupaten. Melalui penjelasan ini kemudian akan dianalisis terkait latar belakang pemekaran Kabupaten Padang Lawas. Pada awalnya masyarakat Padang Lawas mengusulkan adanya pemekaran untuk mempercepat laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, hingga setara dengan daerah otonomi lain yg mekar telah terlebih dahulu melakukan pemekaran. Dengan adanya pemekaran Kabupaten Padang lawas diharapkan juga memberikan dampak yang positif untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dalam pemerintahan akan semakin berkembang dan lebih efektif, dengan demikian pelayanan publik juga lebih dekat dengan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 40

40

Hasil Wawancara Bapak H.Kanti Nasution (Camat Hutaraja Tinggi) pada tanggal 12 November

2015 di Perumahan Pasir Julu pada pukul 16.30 WIB


Kecenderungan yang dipertimbangkan untuk memekarkan daerah Padang Lawas adalah terkait dengan pertimbangan pemerataan pembangunan dan secara geografis dinilai terlalu luas serta di satu sisi diharapkan pemekaran Padang Lawas akan mampu memperlancar roda pemerintahan kedepan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Di sisi lain, pembangunan sarana prasana yang pendukung, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemekaran merupakan cara untuk memperpendek rentang kendali serta menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan kesejahteraan, konsentrasi pembangunan yang tidak merata sehingga masyarakat beranggapan pemerintah induk tidak mampu menjawab persoalan-persoalan rakyat secara konsisten, jauhnya jarak pelayanan publik kepada masyarakat dan kurangnya konsentrasi pembangunan yang tidak merata yang dilakukan oleh pemerintah induk harusnya dijadikan tantangan oleh pemerintah induk untuk dicarikan solusinya, dan diharapkan upaya-upaya bagi kekuasaan semestinya tidak menjadi alasan yang selama ini dijadikan kekuatan sebagai bentuk aspirasi. Keinginan pemekaran ini berasal dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, tokoh pemuda dan tokoh adat yang bersatu dalam mengawal pemekaran daerah Padang Lawas. Selain itu pemerintah pusat juga mengapresiasi keinginan pemekaran daerah Padang Lawas, hal ini sebagai dasar pendidikan politik dan bebas mengeluarkan pendapat bagi setiap masyarakat untuk memajukan daerahnya. Diharapkan dengan adanya pemekaran ini, aspirasi masyarakat Padang lawas akan lebih cepat terwujud.


Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa prospek pemekaran daerah Padang Lawas haruslah dilihat secara jelas baik prospektifitas masyarakat yg mumpuni, maupun tentang persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, serta kemampuan daerah nantinya dalan hal finansial, dan juga beberapa kelemahan di sektor SDM, harusnya dapat dikaji, agar kerawanan politik dan konflik elit tidak mengorbankan rakyat pada umumnya. Bukanlah hal yang mudah untuk merealisasikan pemekaran daerah, walaupun dalam kerangka reformasi politik, peluang pemekaran daerah dibuka selebar-lebarnya yang dituangkan dalam UU No. 22/1999 yang diganti dengan UU No. 32/2004, walaupun bukan hal yang mudah dalam melakukan pemekaran, segenap para penyelenggara pemekaran wilayah harus menjalankan syarat dan ketentuan administratif yang sudah ditetapkan menjadi titik dasar untuk pembentukan daerah. Dan hal inilah yang dilakukan segenap para penyelenggara pemekaran Kabupaten Padang Lawas. Sejarah pemekaran Padang Lawas diperjuangkan sejak tahun 1992, sesuai PP 129 Undang-undang 32 terjadi gejolak pemekaran di Tapanuli Selatan, yang diparipurnakan oleh Tapsel pada waktu itu adalah Angkola Sipirok yang diajukan ke provinsi. Akan tetapi yang disetujui untuk dimekarkan oleh Kabupaten Tapsel dan DPRD Tapsel adalah Angkola Sipirok, itulah daerah yang diparipurnakan dan diajukan ke provinsi selanjutnya provinsi menyampaikan ke pusat. Dalam perkembangannya, selama proses tersebut berlanjut di pusat terjadi gejolak masyarakat Padang Lawas bahwa mereka juga ingin agar Padang Lawas


dimekarkan. Di saat yang sama, masayarakat Padang Lawas Utara juga menginginkan hal yang sama. Namun hasil Paripurna adalah Angkola Sipirok. Dalam prosesnya, masyarakat Padang Lawas cukup antusisas dalam mengikuti proses pemekaran Kabupaten Padang Lawas. Salah satu tokoh masyarakat

pemekaran

Padang

Lawas

bernama

H.Marahadi

Hasibuan,

mengatakan perjuangan pemekaran Padang Lawas tidak terpisahkan dari perjuangan seluruh kabupaten baru yang ada di seluruh Tapanuli Selatan sebagai Kabupaten induk, yang diprakarsai oleh H. Raja Inal Siregar (Gubernur Sumut 1988 hingga 1998). Sejalan dengan itu, DPRD Tapsel dengan keputusan nomor 15/KPTS/1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian, selanjutnya Raja Inal mengundang anggota masyarakat Padang Lawas melalui Masrin Harahap yakni H.Baginda Siregar, Pada Mulia Lubis, Mangaraja Tagor Hasibuan dan Marahadi Hasibuan, agar hadir di Medan untuk musyawarah di antaranya pemekaran Kabupaten Padang Lawas. Menurut Bapak Marahadi, Keempat nama warga Padang Lawas tersebut ditetapkan sebagai sponsor berdirinya Kabupaten Padang Lawas. selanjutnya, ujar Bapak Marahadi, pada hari kedua Idul Fitri Desember 2000, Masrin Harahap mengundang H.Fahruddin (DPRD Prov. Riau), Marahadi Hasibuan, H.Andolan Siregar dan H.Muslihuddin untuk hadir dirumahnya di Wek I Kelurahan Pasar Sibuhuan, mengajukan supaya dibentuk panitia Persiapan Kabupaten Padang Lawas Ibukotanya Sibuhuan.


Pada mulanya, hasil dari musyawarah tanggal 13 April 1992, telah memutuskan Kota Padang Sidimpuan ibu kotanya Padang Sidimpuan, Kab. Angkola Sipirok ibu kotanya Sipirok, Mandailing Natal ibu kotanya Panyambungan dan Padang Lawas ibu kotanya Sibuhuan. Selanjutnya, pada 22 Februari 2001 kepanitiaan terbentuk dengan penasehat 5 orang yakni KH.Muctar Muda Nasution, KH.M.Arjun Akbar Nasution, Tongku Fikir Lubis, H.Abdul Wahab Harahap dan Fahruddin S. Ketua panitia Marahadi Hasibuan dan wakilnya Syamsul Bahri Tanjung, sekertaris H.Andolan Siregar dan Wakilnya David Daulay, Bendahara H.Muslihuddin Nasution dan Wakilnya H.Amir Hamjah Harahap. Sedangkan seksi Keuangan sebanyak 10 orang yang dikoordinir Syahrun Harahap, seksi perlengkapan tujuh orang dikoordinir Afner Azis Siregar dan seksi humas sebanyak 10 orang yang dikoordinir H.Muktar Hasan Nasution. Pada tanggal 5 juli 2005, lanjut Bapak Marahadi, diadakan rapat di Lapangan Merdeka Sibuhuan yang berpidato saat itu H Fahruddin. Selanjutnya dibuat kesimpulan untuk menambah kekuatan panitia, maka dibentuklah tim kerja di Mess Pemda Sibuhuan. Perjuangan tokoh pemekaran di warga Padang Lawas tersebut berakhir pada 17 juli 2007 DPR-RI mengadakan sidang paripurna pengesahan rencana Undang-undang (RUU) menjadi Undang-undang pembentukan Kabupaten dan Kota, Kab.Padang Lawas salah satu diantaranya. Pada 10 Agustus 2007


ditetapkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2007 tentang pembentukan Padang Lawas. 41 3.2 Kendala Dalam Proses Pemekaran Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan nyata, bertanggung jawab kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan kemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Itu semua harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan, keadilan, serta potensi daerah Padang Lawas. Namun dalam perjalanan pembentukannya, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses pemekarannya antara lain : a. Konflik Kepentingan Antar Aparatur Demokrasi Pada dasarnya pemekaran adalah untuk memberdayakan daerah-daerah yang masih terttinggal, karena pemerintah daerah memiliki kewajiban besar untuk membangun daerah yang dipimpin agar lebih maju dan mensejahterakan masyarakatnya, tetapi dalam proses otonomi daerah memiliki kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Kendala yang sering terjadi di antaranya mindset atau mentalitas aparat demokrasi yang belum berubah, hubungan antara institusi pusat dengan daerah, pertarungan kepentingan yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, penguasaan aset dan adanya semacam gejala powershift syndrom yang menghinggapi aparat pemerintah. b. Minimnya Sumber Daya Manusia

41

Hasil Wawancara Bapak Marahadi Hasibuan (Ketua Panitia Pemekaran Kab.Palas) pada tanggal

12 Oktober 2015 di Sekolah Abdi Negara pada pukul 14.00 WIB


Sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi kendala dalam awal proses pemekaran daerah Kabupaten Padang Lawas, karena masih banyak SDM dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kabupaten Padang Lawas merupakan penyerahan dari bebrapa daerah sekitar seperti Kabupaten Tapsel dan sebagian dari daerah Provinsi Riau. Namun demikian, jumlah SDM tersebut masih belum mencukupi kebutuhan aparatur sipil maupun tenaga pegawai. Berdasarkan keterangan dari salah seorang Informan yg merupakan Kabag Tapem Kabupaten Kabupaten Padang Lawas,

Jumlah tenaga pegawai di Kabupaten

Padang Lawas berkisar 3000 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah tersebut masih dominasi oleh tenaga pengajar (guru), namun untuk pelaksana teknis masih minim.42 c. Adanya Kelompok Pesimistis Pada Awal Pemekaran Dalam upaya pembentukan pemerintahan baru ini, tarik-menarik antara kelompok yang setuju dan tidak setuju terhadap pemekaran daerah di suatu wilayah adalah hal yang lumrah. Tidak terkecuali pada awal pemekaran Kabupaten Padang Lawas. Kendala yang umum sering sekali dijumpai ialah sikap dari pesimistis dari sekelompok masyarakat setempat dan juga elit dari daerah lain yang sebenarnya ingin ikut memekarkan daerahnya, kelompok tersebut selalu mengukur secara pesimis jika Padang Lawas belum bisa mengatur sendiri pemerintahannya setelah dimekarkan. 43 3.3 Kondisi Padang Lawas setelah pemekaran 42

Hasil wawancara Bapak Harjusli Siregar (Kabag Tapem Kab.Palas) pada tanggal 12 November 2015 di Kantor Bupati Kab.Padang Lawas 43 Hasil Wawancara Bapak H.Kanti Nasution (Camat Huta Raja Tinggi Kab.Palas) pada tanggal 12 November 2015 di Perumahan Pasir Julu pada pukul 16.30 WIB


Salah satu tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemekaran wilayah diharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mampu meningkatkan potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal baik potensi Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia, membuka akses masyarakat terhadap pembangunan dan dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya disatu tempat / Ibukota Kabupaten atau Ibukota Kecamatan, sehingga memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas. Artinya Padang Lawas memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap kemajuan Kabupaten Padang Lawas, karena Padang Lawas memiliki pemerintahan sendiri yang harus cerdas dalam mengelola keuangan yang berputar di lapangan agar pembangunan dapat berjalan dengan cepat dan tepat agar mencapai apa yang menjadi tujuan awal pemekaran yakni mensejahterakan Masyarakat Padang Lawas dengan potensi yang ada di Kabupaten tersebut. Pemekaran menghasilkan beberapa pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan ruas jalan dan jembatan, gedung perkantoran. Untuk saat ini yang sedang berjalan adalah pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Sibuhuan dengan daerah Matanggor. Di sana telah dibangun enam ruas jembatan. Ruas jalan penghubung antara daerah Sibuhuan dengan daerah Gunung tua telah diperlebar. Lalu lintas dari daerah Sibuhuan ke Kota Pekan Baru (Riau) sudah


lancar. Bahkan ini saat ini tengah digagas pembangunan ruas jalan yang mengubungkan daerah Apung (Padang Lawas) dengan daerah Panyambungan. Dampak pemekaran tesebut sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat bukan untuk orang elit atau saudagar semata. 44 Kabupaten Padang Lawas ini dikonsepkan oleh masyarakat untuk masyarakat, dalam arti pemekarannya bukan untuk kepentingan politik lokal semata, namun sepenuhnya untuk mensejahterakan masyarakat setempat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya putra daerah setempat yang mengisi jabatanjabatan strategis, dan segala pembangunan insfrastruktur umum yang memang diperuntukkan kepada kepentingan masyarakat setempat. Secara prinsip memang tidak ada pembagian kursi jabatan, tapi menempakatkan putra daerah pada posisi tertentu merujuk pada tujuan awal dimekarkannya daerah Padang Lawas yaitu supaya masyarakat Padang Lawas bisa mengelola segala potensi yang ada untuk mensejahterakan rakyat Kabupaten Padang Lawas itu sendiri. 45 Sebelum adanya pemekaran Padang Lawas, pendapatan asli daerah yang dihasilkan seperti hasil dari pertambangan dan hasil perkebunan yang mendominasi potensi Kabupaten ini langsung dikirim ke Kabupaten induk dan menjadi pendapatan asli daerah Tapsel daerah yang terlampau luas menyebabkan pembangunan yang tidak merata sampai ke Padang Lawas, tetapi setelah adanya pemekaran hal tersebut tidak lagi terjadi, pendapatan asli daerah Kabupaten

44

Hasil Wawancara Bapak Marahadi Hasibuan (Ketua Panitia Pemekaran Kab.Palas) pada tanggal

12 Oktober 2015 di sekolah Abdi Negara pada pukul 14.00 WIB 45

Hasil Wawancara Bapak Harjusli Siregar (Kasubag Tata Pemerintahan Kab.Palas) pada tanggal

12 November 2015 di Kantor Bupati Kab.Padang Lawas pada pukul 11.00 WIB


Padang Lawas langsung dikelola untuk membangun daerahnya sendiri agar lebih fokus dalam pembangunan dan lebih cepat berkembang sehingga secara langsung menguntungkan masyarakat Padang Lawas. Selanjutnya, perbedaan yang terjadi sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Padang Lawas yaitu telah banyak terlihat perbedaan yang positif. Pertama, jika sebelum pemekaran jumlah kecamatan di daerah sibuhuan ini hanya 4 kecamatan, yaitu kecamatan Barumun, kecamatan Sosopan, kecamatan Sosa, dan kecamatan Barumun Tengah, namun setelah pemekaran menjadi 12 kecamatan. Rencananya akan ditambahkan 6 kecamatan lagi, sehingga di tahun 2016 menjadi 18 kecamatan. Setiap pemekaran kecamatan terlaksana, maka akan diikuti oleh penambahan sarana prasarana publik seperti saat. Sebelumnya, sekolah tingkat SMA diseluruh daerah Padang Lawas ini hanya berjumlah 5 unit yang masing masing berada di 4 kecamatan terdahulu yaitu hanya ada 4 SMA Negeri dan 1 SMA Swasta. Akan tetapi setelah pemekaran beberapa tahun kemudian, dibangun beberapa unit sekolah antara lain ada SMA Negeri di daerah Sosopan, Binanga dan Ujung Batu, Panyambungan, Barumun Selatan. Saat ini telah berdiri 8 SMA Negeri di Kabupaten Padang Lawas dan SMA/SMK Swasta menjadi 7 Unit. Madrasah Aliyah kini berjumlah 3 Unit dari yang sebelumnya hanya ada 1 unit. Jadi keseluruhan pekembangan ini berkat pemekaran daerah Padang Lawas. Jika diperhatikan maka akan jauh berbeda sebelum dan sesudah menjadi sebuah kabupaten. 46

46

Hasil Wawancara Bapak H.Marahadi Hasibuan (Ketua Panitia Pemekata Kab.Palas) pada

tanggal 12 Oktober 2015 di Yayasan Sekolah Abdi Negara pada pukul 14.00 WIB


Sehubungan dengan telah mekarnya daerah Padang Lawas menjadi suatu kabupaten, maka pemerintah pusat langsung mendistribusikan dana alokasi langsung kepada pemerintah daerah kabupaten Padang Lawas

sehingga bisa

langsung mengelola dan melakukan pembangunan Infrastruktur langsung tanpa menunggu pembagian dari daerah Tapanuli Selatan. Dengan demikian dapat meningkatkan perekonomian masyarakat seperti peningkatan sarana prasarana transportasi untuk mengangkut hasil bumi. Selain itu banyak fasilitas-fasilitas ekonomi publik seperti perbankkan yang langsung membangun kantor cabangnya di daerah setempat untuk mempermudah akses permodalam masyarakat melalui pinjaman bank dengan jaminan yang sudah ditentukan. Berbeda dengan kondisi sebelumnya, ketika fasilitas perbankan sangat minim, dan keterbatasan peminjaman kepada masyarakat 47., Fasilitas publik lainnya juga turut dibangun, seperti puskesmas di setiap kecamatan serta pelayanan BPJS kesehata yang mempermudah pelayanan publik di seluruh wilayah Kab. Padang Lawas. 48 Pasca pemekaran, masyarakat Padang Lawas semakin dimudahkan oleh pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat sehingga

segala

pengurusan adminstrasi tidak lagi berpusat di kabupaten Tapanuli Selatan akan tetapi sepenuhnya berpusat di Kabupaten Padang Lawas. Sebab tujuan dari pemekaran memang untuk memperbaiki sistem pelayanan publik yang ditujukan untuk kemudahan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya

47

Hasil Wawancara Bapak Harjusli Fahri Siregar (Kasubag Tatapemerintahan) pada tanggal 12

November 2015 di Kantor Bupati PALAS pada pukul 11.00 WIB 48

Hasil Wawancara Bapak Irsan Bangun (Wakil Ketua DPRD Kab.Palas) pada tanggal 23 Oktober

di Desa Paringgonan pada pukul 15.00 WIB


Kabupaten Padang lawas bergabung dengan Kabupaten Tapanuli selatan, kini setelah dimekarkan banyak pembangunan berkembang dengan pesat beda jauh dengan sebelum adanya pemekaran, jadi demikianlah potret daerah Padang Lawas dengan adanya Undang-undang Nomor 38 tahun 2007 maka daerah ini telah di mekarkan.Sampai saat ini pembangunan berjalan dengan baik, Kabupaten Padang Lawas kini kian dikenal, tak terlepas dari berbagai faktor budaya masyarakat Mandailing, dan hasil bumi yang sudah tidak asing lagi hasil seperti perkebunan sawit yang kini menjadi Ikon daerah Kabupaten Padang Lawas. 49 Jika berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dengan keadaan ekonomi masyarakatnya, pertumbuhan ekonomi Padang Lawas tahun 2013 yang diukur berdasarkan kenaikan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 mengalami peningkatan 6,12 persen dibanding tahun 2012. Pertumbuhan tertinggi dicapai dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 11,86 persen; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 8.69 persen; sektor listrik, gas dan air bersih 8,48 persen; sektor industri pengolahan 7,20 persen; pengangkutan dan komunikasi 6,18 persen; sedangkan sektor ekonomi lainnya memiliki laju pertumbuhan di bawah 6 persen. 50 Pendapatan tertinggi di Kabupaten Padang Lawas terdapat pada sektor tambang minyak. Nama perusahaan tambang tersebut yakni Mosesa Petrolium yang terletak di daerah Binanga, sebelum pemekaran memang sudah ada potensi 49

Hasil Wawancara Bapak H.Kanti Nasution (Camat Huta Raja Tinggi) pada tanggal 12 November

2015 di Perumahan Pasir Julu pada pukul 16.30 WIB 50

BPS Kabupaten Padang Lawas 2013


minyak tersebut tetapi setelah pemekaran semakin dikenal potensinya dan dibangun perusahaan Mosesa Patrolium yang mendukung perekonomian masyarakat, karena dengan dibangunnya perusahaan tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat sekitarnya dan memperbaiki perekonomian mereka dan menjadi pendapatan asli daerah (PAD), selain itu juga terdapat perkebunan sawit dan pengolahan pohon akkasia. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga bisa melalui pelayanan pendidikan, pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan. Dalam pendidikan bukan hanya ilmu yang didapat tetapi juga sosialisasi dan moral. Pemerintah Indonesia setiap tahunnya selalu berusaha untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Anggaran untuk bantuan pendidikan juga diperbanyak dengan harapan masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Demikian halnya dengan Padang Lawas dimana pendidikan mulai ditingkatkan, banyak sekolah-sekolah yang dibangun dan berkualitas agar masyarakat dapat dengan mudah mendapkan pendidikan. Peran pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat sangat penting, karena melalui pendidikan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), SDM yang telah terdidik dapat membaca peluang kerja yang ada dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah ia peroleh, ditambah lagi dengan karakter yang telah diterapkan dalam proses akan membentuk kepribadian seseorang sebagai seorang pekerja keras. Mereka yang telah terdidik akan mampu bersaing dalam dunia kerja sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.


Dengan adanya pendidikan politik didaerah memberikan dampak yang baik kepada masyarakat karena memberikan pelajaran dan bimbingan untuk mengembangkan potensi diri manusia, agar masyarakat juga dapat sadar akan hak dan kewajibannya agar ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembanguna, terlebih kepada generasi muda Padang Lawas agar lebih kritis dalam menyikapi maslah-masalah yang terjadi di Padang Lawas agar semua aman sesuai keinginan masyarakat untuk sejahtera. 3.4 Analisis Data Pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.

Dengan

demikian,

pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini adalah mengembangkan prakarsa dari dalam (inward looking), menumbuhkan kekuatankekuatan baru dari masyarakat (autonomous energies) sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus merupakan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan untuk mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas. Secara esensial sebenarnya dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pemebentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan. Pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang telah diperjuangkan sejak 1992 hingga 2007, merupakan keberhasilan


tersendiri bagi seluruh masyarakat Padang lawas dan tim pemekaran pada khususnya. Konsepsi mengenai elit pada dasarnya merupakan sekelompok kecil dalam masyarakat yang memegang posisi dan peranan penting. Dalam istilah lain bahwa elit adalah segolongan kecil yang memperoleh sebagian besar dari nilai apa saja, elit itu menunjuk pada mereka yang berpengaruh (Jurdi, 2004:21). Elit memiliki komunitas yang sedikit atas komunitas yang lebih banyak. Akan tetapi elit memegang peranan besar,tentunya memiliki kendali terhadap aktivitas politik yang ada dalam masyarakat. Dalam proses pemekaran daerah tentunya tidak lepas dari campur tangan para elit lokal. Adapun elite lokal yang dimaksud ialah mereka para oknum yang bertanggungjawab dalam mengembangkan dan mengelola daerah untuk menjadi mandiri, para aparat di pemerintahan termasuk para pejabat birokrat, para anggota dewan perwakilan rakyat dari lembaga legislatif dan para stakeholder termasuk para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang ada dalam lingkup daerah baik elit politik maupun non politik. Elit politik adalah individu dalam kelompok masyarakat yang memerintah. Sedangkan elit non politik adalah individu atau sekolompok orang dalam masyarakat yang memiliki kelebihan dan berpengaruh besar naum tidak memerintah. Sehingga efektifitas dalam implementasi otonomi daerah dapat tercermin dari peran elite lokal dalam pengembangan otonomi daerah itu sendiri Dalam prosesnya, pemekaran Padang Lawas dilaksanakan oleh elit. Dimana menurut teori Vilfredo Pareto, elit merupakan orang-orang yang berhasil,


yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Selaras dengan itu pemekaran di Padang Lawas dimotori oleh tim pemekaran yang terdiri dari tokoh tokoh masayarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Elit lokal baik Elit politik maupun non politik dalam memperjuangkan proses pemekaran wilayah di Kabupaten Padang Lawas telah dilakukan dengan baik. Hal ini mengandung implikasi bahwa penting bagi rakyat maupun elit lokal saling memahami peran masing masing dalam pencapaian pemekaran daerah tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari pada daerah pemekaran dalam mewujudkan harapan masyarakat Padang Lawas secara umum. Sebagai tokoh masyarakat, bapak H.Marahadi Hasibuan selaku tokoh pemekaran telah menjalankan peranan elit sesuai dengan landasan teoritis dimana ia berstatus sebagai tokoh masyarakat lokal. Dalam klasifikasi elit, menurut Gaetano Mosca dan Vilfredo Pareto, maka beliau masuk dalam kategori Elit Non Politik Lokal yang merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkungan masyarakat. Demikian juga anggota tim pemekaran lainnya, dimana mereka terdiri dari berbagai unsur tokoh agama, kepemudaan dan unsur-unsur lainnya yang bisa mempengaruhi masyarakat Padang Lawas pada umumnya. Dalam pelaksanaan pemekaran daerah, segenap penyelenggara, termasuk Bupati dan Gubernur harus melakukan prosedur ketetapan pemekaran daerah, yang menjadi syarat sah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2009 yang kemudian di amandemen dalam Undang-undang No. 32 dan 33


tahun 2004, dan PP No. 78 tahun 2007, berupa syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Dan hal ini juga yang dilakukan oleh segenap penyelenggara dalam pemekaran daerah Kabupaten Padang Lawas, yang secara sadar, bahwa pelayanan publik pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pada waktu itu, tidak bisa maksimal, karena terlalu luasnya wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan itu sendiri. Oleh karena itu, muncul inisiatif yang beralasan dari para tokoh. Pada awal mulanya digagas pemekaran daerah Padang Lawas, peran kepala daerah dalam hal ini H. Raja Inal Siregar (Gubernur Sumut 1988 hingga 1998), turut memprakarsai terwujudnya pembentukan kabupaten Padang lawas.Selanjutnya sejumlah masyarakat kemudian mendirikan panitia yang mengawal pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan untuk pembentukan Kabupaten Padang Lawas. Selain itu juga, kehendak masyarakat daerah yang didukung oleh Undangundang Dasar 1945 yang menyatakan, pengakuan negara untuk selalu menghormati kesatuan adat istiadat beserta hak-hak tradisionalnya yang mencerminkan identitas bhineka tunggal ika. Oleh karena itu, pemekaran wilayah dalam hal ini bertujuan selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik, pemekaran wilayah juga memiliki filosofi penting dalam konsep dan perkembangannya, yaitu menjaga keanekaragaman adat istiadat daerah yang telah menjadi ciri khusus dalam budaya nasional, sehingga terhindar dari kontaminasi budaya barat yang semakin berkembang, dan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam banyak kasus pemekaran daerah yang berada di Indonesia, ide dan gerakan daerah tersebut muncul dari sekelompok elit politik yang memiliki


tendensi politik yang melatarbelakangi munculnya ide dan gerakan pemekaran wilayah, seperti para mantan calon Kepala Daerah yang kalah pada saat Pemilukada, atau sekelompok orang yang hanya ingin menikmati hasil alam daerah tertentu, oleh karenanya mereka memunculkan ide pemekaran wilayah Padang Lawas. Kesejahteraan masyarakat Padang Lawas mengalami peningkatan terlihat dari meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara angka kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas setiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini dihasikan oleh penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan pertambangan yg semakin berkembang pasca pemekaran. Pakar berpendapat bahwa dampak yang paling utama dari pemekaran yaitu kesejahteraan ekonomi hal ini dikarenakan luas daerah yang semakin sempit, rentang kendali yang semakin pendek membuat daerah itu semakin sedikit daerah yang diurusnya dengan anggaran yang tidak berkurang dibandingkan sebelum pemekaran. Kemudian prioritas selanjutnya dari dampak pemekaran wilayah pakar mengharapkan peningkatan kualitas aparatur lalu peningkatan kualitas infrastruktur.Sementara masyarakat merasakan setelah pemekaran ternyata peningkatan kualitas infrastruktur lebih dominan daripada kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat Padang Lawas mengalami peningkatan terlihat dari meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara angka kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas setiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini dihasikan oleh penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan pertambangan yg semakin berkembang pasca pemekaran.


Setelah tujuh tahun berjalan, posisi daerah Padang Lawas secara umum lebih baik dari kondisi sebelum pemekaraan dalam beberapa aspek. Saat awal pemekaran telah dilakukan beberapa pengalihan administratif dari daerah induk dalam hal ini dari Tapanuli Selatan ke daerah Padang Lawas, baik pengalihan aparatur, dan penyiapan infrastruktur perekonomian dan pemerintahan. Satu hal yang pasti adalah pembagian potensi ekonomi yang merata hingga daerah kabupaten Padang Lawas dapat sebanding dengan daerah induk. Dalam jangka pendek juga diperlukan perubahan pola belanja aparatur dan pembangunan yang akan menciptakan permintaan barang dan jasa setempat serta dukungan penuh terhadap pengembangan sektor pertanian dan pertambangan sebagai basis ekonomi daerah Padang Lawas. Selanjutnya perubahan secara mendasar adalah pembagian wilayah adminstrasi yang berujung pada percepatan pelayanan publik di Kabupaten Padang Lawas. Secara umum keberhasilan elit dalam memperjuangkan pemekaran Padang Lawas telah tercapai, dibuktikan dengan adanya daerah otonomi baru. Pencapaian ini diwujudkan dengan beberapa perkembangan pembangunan di daerah setempat, seperti infrastruktur fasilitas publik seperti sarana ekonomi dan sarana fasilitas kesehatan dan pendidikan. Peran Elit Lokal di Kabupaten Padang Lawas dalam sistem politik sampai pada tahap pembuatan kebijakanpemekaran wilayah tingkat daerah dengan dikeluarkannya SKPersetujuan Pemekaran Daerah DPR RI dan SK Persetujuan dari Pemerintah Pusat sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.


Meski studi ini memiliki keterbatasan dalam jumlah sampel, data-data yang terbatas, perbedaan bobot masing-masing indikator maupun ketiadaan survei persepsi di tingkat masyarakat, namun penulis berharap studi ini dapat mendeskripsikan bagaimana perkembangan daerah Kabupaten Padang Lawas pasca otonomi daerah sehingga dapat menjadi bahan masukan kebijakan yang strategis, baik terkait dengan kebijakan penataan daerah maupun kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara umum. Pasca terbentuknya Kabupaten Padang Lawas sebagai DOB, terdapat peluang yang besar bagi akselerasipembangunan ekonomi di wilayah yang baru diberi status sebagai daerah otonomdengan pemerintahan sendiri. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik, Sepertibeberapa fasilitas dan sarana prasaran publik. Sebagai

daerah

otonomi

baru,

Kabupaten

Padang

Lawas

juga

dimungkinkan untuk melahirkan infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi, semua infrastruktur ini membukapeluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran

untuk

mengakselerasipembangunan

ekonomi.

Akselerasi

pembangunan ini harus dibayar dengan biaya yangtinggi, terutama anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai pemerintahan daerah,seperti belanja pegawai dan belanja operasional pemerintahan daerah lainnya. Melaluikebijakan pembangunan ekonomi wilayah yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas, akselerasipembangunan ekonomi tetap dimungkinkan untuk dilakukan dengan biaya yang rendah(Khalid : 2012).


Temuan studi mengenai kondisi sosial ekonomi maupun secara politik menunjukkan pemekaran daerah yang berpengaruh positif pada peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat Padang Lawas. pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Lawas langsung dikelola untuk membangun daerahnya sendiri sehingga lebih fokus dalam pembangunan dan berkembang lebih cepat. Dengan demikian secara umum, pemekaran Kabupaten Padang Lawas mengahsilkan kemajuan kemajuan yang positif, terlepas dari beberapa kelemahan yang masih ada dalam proses perjalanannya.


BAB II DESKRIPSI LOKASI KABUPATEN PADANG LAWAS. AFDEELING PADANG SIDIMPUAN yang dikepalai oleh seorang Residen yang

Recommend Documents