BAB II DASAR TEORI
2.1. Konsep dan Definisi Konsep 1.
Sistem Akuntansi Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. (Mulyadi, 2010 : 3).
2.
Persediaan Persediaan adalah barang-barang akan dipergunakan dalam proses produksi barang jadi yang kemudian dijual (bahan baku atau pembantu). (Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A Akt, 2009. : 99).
3.
Bahan Baku Bahan Baku terdiri dari bahan-bahan yang digunakan untuk diolah dalam proses produksi sehingga menghasilkan produk baru. (Thomas Sumarsan, 2011 : 58).
Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Persediaan Bahan Baku adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan terkait transaksi bahan-bahan yang digunakan untuk diolah dalam proses produksi sehingga menghasilkan produk baru.
5
6
2.2. Jaringan Prosedur Sistem Akuntansi Persediaan Bahan Baku Formulir dan dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Persediaan Bahan Baku (Mulyadi, 2010:580): 1
Prosedur Penghitungan Fisik Dalam Prosedur ini tiap jenis persediaan di gudang dihitung oleh penghitung dan pengecek secara independen yang hasilnya dicatat dalam kartu penghitungan fisik.
2.
Prosedur Kompilasi Dalam prosedur ini pemegang kartu penghitungan fisik melakukan perbandingan data yang dicatat dalam bagian ke-3 dan bagian ke-2 kartu penghitungan fisik serta melakukan pencatatan data yang tercantum dalam bagian ke-2 kartu penghitungan fisik ke dalam daftar penghitungan fisik.
3.
Prosedur Penentuan Harga Pokok Persediaan Dalam prosedur ini Bagian Kartu Persediaan mengisi harga pokok persatuan tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar penghitungan fisik berdasarkan informasi dalam kartu persediaan yang bersangkutan serta mengalikan harga pokok persatuan tersebut dengan kuantitas hasil penghitungan fisik untuk mendapatkan total harga pokok persediaan barang yang dihitung.
4.
Prosedur Adjusment Dalam prosedur ini Bagian Kartu Persediaan melakukan adjusment terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan berdasarkan data hasil penghitungan fisik persediaan. Dalam prosedur ini pula Bagian
7
Gudang melakukan adjusment terhadap data kuantitas persediaan yang tercatat dalam kartu gudang.
2.3. Fungsi–fungsi dalam Sistem Akuntansi Persediaan Bahan Baku Fungsi-fungsi yang terkait dengan Sistem Akuntansi Persedian Bahan Baku sebagai berikut (Mulyadi, 2010:579-580): 1.
Fungsi Akuntansi Dalam sistem penghitungan fisik persediaan, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencantumkan harga pokok satuan persediaan yang dihitung ke dalam daftar hasil penghitungan fisik, mengalikan kuantitas dan harga pokok per satuan yang tercantum dalam daftar hasil penghitungan fisik, mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil penghitungan fisik, melakukan adjusment terhadap kartu persediaan berdasar data hasil penghitungan fisik persediaan, membuat bukti memorial untuk mencatat adjusment data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan.
2.
Fungsi Gudang Dalam sistem penghitungan fisik persediaan, fungsi gudang bertanggung jawab untuk melakukan adjusment data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan.
8
2.4. Formulir dalam Sistem Akuntansi Persediaan Bahan Baku 2.4.1. Dokumen-dokumen dalam Sistem Akuntansi Persediaan Bahan Baku Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Persediaan Bahan Baku sebagai berikut (Mulyadi, 2010:576): 1.
Kartu Penghitungan Fisik (Inventory Tag) Dokumen ini digunakan untuk merekam hasil penghitungan fisik persediaan.Dalam penghitungan fisik persediaan setiap jenis persediaan dihitung dua kali secara independen oleh penghitung (counter) dan pengecek (checker).
2
Daftar Hasil Penghitungan Fisik (Inventory Summary Sheet) Dokumen ini digunakan untuk meringkas data yang telah direkam dalam bagian ke-2 kartu penghitungan fisik. Data yang disalin dari bagian ke-2 kartu penghitungan fisik kedalam daftar ini adalah: Nomor kartu penghitungan fisik, nomor kode persediaan, nama persediaan, kuantitas dan satuan.
3
Bukti Memorial Dokumen ini merupakan dokumen sumber yang digunakan untuk membukukan adjusment rekening persediaan sebagai akibat dari hasil penghitungan fisik kedalam jurnal umum.
2.4.2. Catatan–catatan dalam Sistem Akuntansi Persediaan Bahan Baku Catatan yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Persediaan Bahan Baku sebagai berikut (Mulyadi, 2010:558-579):
9
1.
Kartu Persediaan Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat adjusment terhadap data persediaan (kuantitas)
yang tercantum dalam kartu gudang
yang
diselenggarakan oleh Bagian Gudang, berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan. 2.
Kartu Gudang Catatan ini digunakan untuk mencatat adjusment terhadap data persediaan (kuantitas) yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang, berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan.
3.
Jurnal Umum Dalam sistem penghitungan fisik persediaan, jurnal adjusment rekening persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam rekening persediaan dengan saldo menurut penghitungan fisik.
2.5. Sistem Pengendalian Internal dalam Sistem Akuntansi Persediaan Bahan Baku Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode, ukuran – ukuran yang di koordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dengan demikian, pengertian pengendalian internal tersebut berlaku baik dalam perusahaan yang memperoleh informasinya secara manual, dengan sistem pembukuan maupun dengan komputer (Mulyadi, 2010:163).
10
Tujuan Sistem Pengendalian Internal menurut definisi tersebut adalah (Mulyadi, 2010:163) : 1.
Menjaga kekayaan organisasi.
2.
Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3.
Mendorong efisiensi.
4.
Mendorong dipatuhinya kebijkan manajemen. Unsur pokok sistem pengendalian internal adalah (Mulyadi, 2010:164-72).
1.
Struktur organisasi memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas . Struktur
organisasi
merupakan
kerangka
(framework)
pembagian
tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. 2.
Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan , utang, pendapatan, dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
3.
Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggungjawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh untuk boleh perusahaan untuk menciptakan praktik yang sehat adalah:
11
a.
Menggunakan formulir bernomor urut cetak yang pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh pihak yang berwenang.
b.
Pemeriksaan mendadak (Surprised Audit).
c.
Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.
d.
Perputaran jabatan (job rotation).
e.
Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
f.
Secara periodik diadakan pencocokkan fisik kekayaan dengan pencatatannya.
g.
Pembentukkan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengenadalian internal yang lain.
4.
Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung pada manusia yang melaksanakannya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang paling penting.
